rintah dalam pemberantasan korupsi.

Ibrahim tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (30/3) di Cempaka Putih, Ja-karta Pusat, saat menerima suap dari pengacara Adner Sirait. Ibrahim menerima uang Rp300 juta dari Sirait untuk berpihak pada klien pengacara itu dalam kasus sengketa tanah antara PT Sabar Ganda dan Pemprov DKI Jakarta.

PT Sabar Ganda adalah perusahaan milik pengusa-

MAJELIS Hakim Pengadilan Ti pikor memberi hukuman enam tahun penjara kepada Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri DKI Jakarta, Ibrahim. Ibrahim terbukti se cara sah dan meyakinkan me lakukan tindak pidana ko rupsi karena menerima suap yang berkenaan dengan ja batannya sebagai hakim.

Putusan ini dibacakan Ke-tua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jupriadi, kemarin.

Majelis hakim menilai Ibra-him sengaja menerima ha diah untuk mengubah kepu tusan atas sengketa tanah yang di-tanganinya. Ia telah me la kukan dua bentuk kesalahan, yakni kesengajaan dan kealpaan. Na mun unsur kesengajaan lebih banyak dibandingkan unsur kealpaan. Atas kesalah-an ini majelis hakim mengenai Ibrahim dengan Pasal 12 huruf c UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia dikenai pi-dana penjara selama 6 tahun dan pidana denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara.

Majelis hakim mempertim-bang kan hal-hal yang meri-ngankan dan yang memberat-kan. Hal yang meringankan antara lain bersikap sopan, mempunyai penyakit, masih mempunyai tanggungan ke-luarga, serta menyesali per-buatannya. Sementara hal yang memberatkan adalah men-co reng citra hakim dan tak men jalankan program peme-

ha DL Sitorus. Dia akhirnya di tahan karena diduga ikut merencanakan penyuapan terhadap hakim Ibrahim.

Atas keputusan Majelis Hakim itu, Ibrahim menye-butkan majelis hakim tidak memberikan keadilan pada dirinya. “Belum bicara ma-salah keadilan di (putusan) situ, belum kelihatan (ada) rasa keadilan,” kata Ibrahim. Dia menilai, dirinya dihukum atas sesuatu perkara yang be-lum ada keputusannya. “Saya pikir-pikir dulu.’’ (AO/S-5)

Setelah dana aspirasi Rp15 miliar, muncul lagi usulan rumah aspirasi Rp375 juta untuk tiap-tiap anggota DPR. Apa pula ini?

Edy Asrina Putraaku saat ini DPR masih beru-paya menaikkan anggaran DPR. Karena pemerintah baru mempersiapkan anggaran DPR sebesar Rp2,7 miliar. Adapun DPR menginginkan anggaran mencapai Rp3,3 triliun.

“Jadi, anggaran rumah aspirasi ini berada di selisih antara yang disiapkan pemerintah dan yang diinginkan DPR,” jelasnya.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi III DPR dari daerah pe-milihan (dapil) Sumatra Utara (Sumut) I Fraksi PDIP Panda Nababan berpandangan usulan pembuatan rumah aspirasi ja-nganlah membebani APBN.

Sebab, semestinya gaji dan tunjangan sebesar Rp61 juta yang diperoleh anggota DPR setiap bulannya sudah cukup

ATAS nama aspirasi, anggota Dewan Per wakilan Rakyat (DPR) terus mem-

buat usulan-usulan baru. Yang paling anyar adalah usulan men dirikan rumah aspirasi de-ngan tujuan lebih mendekatkan diri dengan konstituen.

Sayangnya, niat baik itu di-kotori oleh cara yang ujung-ujungnya merongrong uang negara. Bagaimana tidak?

Total anggaran yang diminta untuk mewujudkan rumah as-pirasi itu mencapai Rp209,98 miliar bagi 560 anggota DPR saat ini.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dari Fraksi Gerindra Pius Lustrila-nang menguraikan, dana pem-bangunan rumah aspirasi sebe-sar Rp375 juta per tahun itu diperuntukkan untuk membayar penyewaan kantor, menggaji staf, dan menjamu kunjungan konstituen dan pemda. “Jumlah ini yang tercantum dalam ang-garan DPR 2011,” ungkapnya, di Jakarta, kemarin.

Melalui usulan itu, ia meng-

“

untuk mewujudkan rumah aspirasi itu.

“Anggota DPR yang bayar sen dirilah, tidak usah dibebani (ke rakyat). Kalau menurut saya, sudah cukup (dari gaji),” ujarnya kepada Media Indonesia.

Bisa dibagiBahkan, menurut Panda, se-

benarnya pembangunan rumah aspirasi tidak terlalu berat jika di-lakukan bergotong royong. “Jika dikelola secara bersama-sama, pengeluaran untuk operasional dapat dibagi-bagi,” katanya.

Seperti diketahui, Panda ber-sama anggota DPR dari Fraksi PDIP lainnya yakni Trimedya Panjaitan, Yasonna Laoly, dan Tri Tamtomo telah memiliki Rumah Aspirasi Rakyat di Kota Medan, Sumut.

Ia menyebutkan biaya sewa untuk rumah aspirasi itu sebe-sar Rp30 juta per tahun. Dengan demikian, masing-masing dari mereka hanya mengeluarkan Rp7,5 juta per tahun untuk biaya sewa. Dengan biaya sebesar itu, keempatnya sudah memperoleh ruang kerja pribadi yang repre-sentatif dan ruang kerja staf.

Panda menilai anggaran un-tuk mendirikan rumah aspirasi

Pemilu Kada agar Dikembalikan ke DPRD

Hakim Penerima SuapDivonis 6 Tahun Penjara

Rumah AspirasiJangan Bebani Rakyat

sebaiknya dialihkan ke program-program yang lebih mendesak.

Dalam pernyataan sikapnya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak usulan jatah rumah aspirasi itu.

Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfi z di Bandung, Jawa Barat kemarin mengatakan, untuk menyerap aspirasi, anggota DPR bisa mengoptimalkan sekretariat partai yang sudah ada. Seperti yang juga dilakukan PPP. Rumah aspirasi yang dibentuk anggota Komisi VIII DPR RI Inggrid Kan-sil di Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Suka bumi, misalnya, ba nyak diminati masyarakat setempat untuk menyampaikan aspirasi. Hal senada diutarakan Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

Wakil Ketua BURT DPR dari Fraksi PKS Refrizal menambah-kan, usulan rumah aspirasi itu belum dirumuskan, “Karena panitia kerja baru terbentuk. Jadi, belum ditindaklanjuti. Ka-lau menurut tata tertib, rumah bersama itu masing-masing satu per dapil. Jadi total ada 77 rumah aspirasi.” (Din/AO/Ant/P-4)

edy@mediaindonesia.com

itu sama saja. Skala merusaknya sama saja. Belum lagi konfl ik antarkelompok,” serunya.

Dalam catatannya, sampai hari ini MK sudah memutus 89 pemilu kada. Tetapi, yang dikabulkan hanya delapan dan tiga pemilu kada dibatalkan.

Merespons hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Frak-

lewat jalur DPRD, sedangkan bupati tetap langsung.

Selain merusak moral, kata Mahfud, banyaknya kasus seng keta pemilu kada yang digugat ke MK juga menjadi indikator dari tidak beresnya proses pemilu kada di daerah. “Berdasarkan data persidangan, baik gubernur maupun bupati

si PAN Teguh Juwarno meno-lak usulan agar pemilu kada dikembalikan ke jalur DPRD. Pasalnya, Teguh menilai harus ada konsistensi dari pemerin-tah dalam menjalankan proses pemilu kada.

Rekomendasi DPDSecara terpisah, Komite I

De wan Perwakilan daerah (DPD) RI memberikan tujuh rekomendasi sebagai bahan evaluasi regulasi maupun pe-laksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) di Indonesia. Ketujuh aspek itu adalah perbaikan tahapan pe-milu, efi siensi anggaran, anti-sipasi kecurangan calon incum-bent dan netralitas birokrasi, peningkatan kualitas calon ke-pala daerah, mekanisme pemi-lihan, pengaturan kampanye, serta penegakan hukum dan penguatan pengawasan.

DPD juga mengkritisi perlu-nya perbaikan tahap pendaf-tar an pemilih yang dilakukan KPU. Selain itu, dipandang per lu adanya perbaikan meka-nis me kesaksian pada setiap TPS dan hasil penghitungan suara selain wajib disampai-kan kepada saksi-saksi, juga harus ditempel di ruang publik selama minimal satu bulan.

Terkait efi siensi anggaran, ha-rus dibuat standardisasi biaya pemilu kada untuk setiap daer-ah berdasarkan kriteria tertentu dan ada kejelasan waktu proses pencairan dana. (CC/Ant/Din/P-4)

PEMILIHAN umum kepala dae rah (pemilu kada) secara lang sung dinilai telah merusak moral jutaan rakyat Indone sia. Atas dasar itu, Ketua Mahka-mah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengusulkan agar pemilu kada dikembalikan lewat meka-nisme semula, yakni dipilih melalui lembaga Dewan Perwa-kilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Pemilu kada langsung me-ru sak jutaan orang. Tapi kalau dipilih lewat DPRD, mungkin kurang. Yang rusak hanya 40 orang. DPRD-nya saja. Sa-ma-sama tidak melahirkan pe mimpin yang baik. Lewat DPRD juga tidak baik karena kolusi. Lewat langsung juga sama. Sebaiknya kita berpikir untuk menata ulang,” ujarnya, di Jakarta, kemarin.

Ia merespons pernyataan Pre siden yang mengatakan pemilu kada secara langsung adalah cara terbaik meskipun ada banyak dampak negatif yang dihasilkan.

Namun, pernyataan Mahfud itu senada dengan ucapan Men-teri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang meminta agar pe-milihan gubernur dilakukan

ANTARA/MUZAKKIR

RAWAN KONFLIK: Sejumlah warga membakar kertas dan kotak suara di Kantor KPU Tana Toraja, Makale, Sulsel, Rabu (23/6). Menurut Ketua MK Mahfud MD, pemilu kada secara langsung dinilai telah merusak moral rakyat dan banyak menyebabkan konflik antarkelompok.

4 | Politik & HAM SELASA, 3 AGUSTUS 2010 | MEDIA INDONESIA

MI/M IRFAN

PRODUK legislasi yang buruk disebabkan ketidak-mengertian anggota DPR terhadap persoalan kons-titusi dan pemerintahan.

“Kualitas rendah disebabkan faktor logis saja. Misalnya sebagian besar anggota DPR itu tidak mengerti masalah konstitusi, pemerintahan, dan politik. Jadi dalam perdebatan didominasi seke-lompok orang yang mengerti sedikit juga,” jelas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD di Jakarta, kemarin.

Mengenai keberadaan staf ahli yang dimiliki DPR, menurutnya, juga tidak banyak membatu. Pasalnya, staf ahli yang biasanya lebih paham ten-tang masalah hukum dan pembuatan UU tidak bisa ikut memutuskan.

Bahkan sering kali, menurutnya, memberi masu-kan karena asal ada saja. “Sementara fungsi staf ahli itu tidak bisa memberi apa-apa karena tidak ikut memutuskan. Hanya memberi masukan. Memberi masukan juga kadang kala asal ada. Karena saya pernah di sana, jadi saya tahu,” papar mantan ang-gota F-PKB itu.

Ia menilai sejumlah produk legislasi DPR memi-liki kualitas rendah sehingga dengan mudah diuji materiil ke MK. Biasanya undang-undang (UU) yang berkualitas rendah karena tidak menyangkut kepentingan rakyat dan lebih cenderung berbau politik.

Mahfud mencontohkan UU yang mengatur fasili-tas gaji pejabat negara, kesejahteraan rakyat, hingga pengaturan cara pembagian kursi di DPR menjadi beberapa UU yang kerap dibawa ke MK.

“UU yang dikabulkan uji materiilnya kerap

dibawa karena hubungan akademis UU dengan UUD 1945 yang terlepas. Semangat konstitusinya terlepas lalu menyebabkan rendah. Bahkan ada yang lahir karena produk permainan politik se-hingga sejak awal disadari sudah salah, sudah sewenang-wenang,” tegasnya.

Selain itu, tambah Mahfud, adalah karena per-kembangan kondisi masyarakat yang semakin maju dan dinamis sehingga UU tidak lagi bisa diterapkan.

“Pada waktu dibuat sudah bagus, tetapi sekarang sudah ketinggalan zaman, termasuk karena peru-bahan konstitusi. Jadi sudah tidak pas,” jelasnya.

Penilaian itu ditepis Ketua DPR Marzuki Alie. “Saya kira tidak begitu. Yang diuji materi ke MK itu lebih karena pada waktu harmonisasi kurang hati-hati,” katanya.

Marzuki menambahkan, pembatalan produk legislasi oleh MK lebih disebabkan bertentangan dengan UUD 1945.

Naskah akademik tidak ada masalah dengan kapabilitas anggota dewan karena sudah disusun ahli hukum.

“Semua perlu waktu penyesuaian. Kalau sekali sudah ikut menyusun, dia selanjutnya sudah bisa menyusun. Anggota dewan baru pasti mencari pengalaman dulu,” tandasnya.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menegaskan, solusi untuk menyelesaikan utang legislasi DPR bukan dengan penambahan staf ahli. Menurutnya, anggota DPR harus konsisten untuk mengaloka-sikan dua hari dalam satu minggu hanya untuk mengerjakan legislasi. (Din/CC/P-1)

Anggota DPR tidak Mumpuni Buat Undang-Undang

MI/M IRFAN

“Dalam perdebatan didominasi sekelompok orang yang mengerti sedikit juga.” Mahfud MD Ketua MK “

Semua perlu waktu penyesuaian. Kalau sekali sudah ikut menyusun, dia selanjutnya sudah bisa menyusun.”Marzuki AlieKetua DPR

MI/M IRFAN

IBRAHIM BERSALAH: Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Ibrahim duduk di ruang tunggu Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

Anggota DPR yang bayar sen dirilah, tidak usah dibebani (ke rakyat).’’Panda NababanKomisi III DPR