Surb Bagian F"lumas darr Tal.a U:;erh;r BPI( Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

Ilral fr trnsXItW*[(l ',p:f

*;t

AnggatanPerubahan "r

Defisit Rp I28 MilrarBangli (Bali Post) -

Pendapatan daerah pada APBDPerubahan tahun ini dirancangRp 879 miliar lebih atau men-ingkat Rp 53 miliar dari targetAPBD Induk yang hanya Rp 826miliar lebih. Meski demikian,jika dibandingkan antara jumlahpendapatan dan jumlah belanja,maka posisi RAPBD Perubahan ta-hun ini, defisit Rp 128 miliar lebih.Hal itu disampaikan Penjabat (Pj)Bupati Bangli Dewa MahendraPutra dalam pidato pengantarrrta'keuangan Rancangan APBDPerubahan Bangli tahun 2015pada rapat paripurna di DPRD,Kamis (10/9) kemarin.

Da la m raP61 PariPurna Yang diP-impin Ketua DPRD BangliNgakanKutha Parwata, kemarin, DewaMahendra Putra memaparkanbahwa peningkatan pendapatanini bersumber dari berbagai pos.Di antaranya dari pendapatanasli daerah @AD) yang dirancang

sebesar Rp 88 miliar, mengalamipeningkatan Rp 6 milier dariAPBDinduk sebesar Rp 82 miliar. Selainitu, dana perimbangan juga diran-cang meningkat hingga Rp 800 juta,sehingga menjadi Rp 574 miliar.

Di samping itu, peningkatanpendapatan daerah dalam APBDPerubahan tahun ini juga diran-cang bersumber dari pendapatanlain-lain sebesar Rp 216 miliar.Jumlah tersebut mengalami pen-ingkatan Rp 46 miliar lebih daritarget Rp 170 miliar dalam APBDInduk. Dalam rapat tersebut,disampaikan juga bahwa biayabelanja daerah secara keseluruhandirancang Rp I triliun lebih. Jum-lah itu meningkat Rp 77 miliardari Rp 930 miliar dalam induk.

Dari jumlah tersebiit, diplotuntuk belahja tidak langsungsebanyak Rp 685 miliar. 'tumlahini mengalami peningkatan Rp 23miliar lebih dari APBD Induk Rp662 miliar," terangnya. Adanya

peningkatan tersebut, lanjut Ma-hendra Putra, untuk penambahangaji dan tunjangan pegawai Rp4 miliar lebih, hibah Rp 9 miliarIebih, bansos Rp 400 juta lebih,belanja hasil pajak dan retribusikepada desa Rp 76 jrrta lebih, be-lanja bantuan keuangan propinsiRp 9 miJiar dan belanja tidak ter-duga menurun Rp 191 juta lebih.Sedangkan, untuk biaya belanjalangsung Pemkab merancang Rp322 nrliar. Jumlah tersebut men-ingkat Rp 53 miliar dari APBDInduk Rp 268 miliar.

"Belanja langsung ini sebagianbesar diarahkan untuk memberidukungan yang lebih besar terh-adap pelaksanaan pembang'unanyang sangat mendesak," terang-nya. Ditambahkan, dari komposisitersebut, jika dibandingkan antaraj L mlah pendapatan dan jumlah be-lanja, maka posisi RAPBD Peruba-han tahrm ini dirantang defrsit Rp128 mfiar lebih. (kmb40)

,"q4bt l!&_ptuu$tEdisi

Hal

. \iii '/'.r'rr , , li""',

ft.lf*1,'iiiI:'ii'i: ii'iri:;

Sub Bagiern t'lumas darr Tata U:;aha BPI( Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

W IlaX n Irr:s"il

Pasar Seni Semarapura akan Ditata

Pedagang Keluhkan

Jual-Beli KiosSemarapura Bali Post) -

Untuk memantapkan rencana penataan PasarSeni Semarapura, Pemkab Klungkung melalui DinasKoperasi Perindustrian dan Perdagangan melaku-kan sosialisasi dengan para pedagang, Rabu (9/9)sore. Sosialisasi yang digelar di lantai tiga blok CPasar Seni Semarapura ini dipimpin Bupati Klung-kung I Nyoman Suwirta bersama Kadis KoperindagGede Kusuma Jaya, dan Kepala UPT Pasar KomangWidyasa Putra.

Banyak hal yang disampai-kan Bupati dalam kegiatansosialisasi tersebut. Salahsatunya, ingin menjadikanPasar Seni Semarapura seba-gai pasar seni sesungguhnya.Selain karena lengkap denganberbagai produk kerajinandan UMKM, seluruh fasili-tas penunjang diharapkandapat berfungsi dengan baik,sehingga pengunjung dapatmerasakan kenyamanan.

"Tidak seperti kondisi saatini, penatpan pbdagang ka-cau, jalan lingkar digunakansebagai tempat berdagang,serta tidak berfungsinyabeberapa fasilitas sepr'rtitoilet, tangga dan listrik.Hal ini sangat mengurangikenyamanan pengunjung,"ujar Suwirta.

Menurut Bupati asal Cen-ingan itu. Pasar. Seni Se-marapura merupaKan pasaryang paling sering dikunjungiorang-orang penting. MuIaidari istri pejabat, menteri,sampai artis lokal dan ibu.kota. Hal ini. dikarenakanproduk kerajinan Klungk'-rngyang dijual memiliki kualitasyang lebih baik {an {""q9"

harga yang kompetitif. Apal-agi sejak 2014, perencanaanPasar Seni Semarapura telahselesai dibuat dengan ang-garan sekitar Rp 25 miliar.Selain itu, pemkab telah men-gajukan permohonan bantuanke Kemeterian Perdaganganterkait revitalisasi.

Di tengah perencananaantersebut, terdapat permasala-han terkait status kios-kiosdi beberapa blok yang telahmenjadi hak milik. Padahalberdasarkan aturan, kiostersebut berada di atas lahanpemerintah. Status bangunanjuga hak pakai. Persoalan inikemudian menjadi temuanBadan Pemeriksa Keuan-gan (BPK). Oleh karena itu,melalui pertemuan tersebut,Bupati Suwirta memintakerja sama para pemilik kiosdengan status hak milik, un-tuk mengubah status menjadihak pakai.

Dukung' Sementara itu, untukrnelakukan penataan pasar,Bupati menyoroti jumlahpedagang batu akik yang se-makin banyak dan membuat

il;i --,Hal : It)

Sr-rb Bagian F-lumas dan Tata U:;aha BPI( Fll Perwarl<il;rrr Provinsi Bali

W Hax ;t{ Pnsl

TATAP MUKA - Bup ati Klunghung I Nyoman Suwirta melahuhan tatap muka d,engonpedagang d.i Pasar Seni Semarapura, Rabu (9/9) lalu.

wantilan Pura Melantingberalih fungsi menjadi tempatberdagang. Untuk mengem-balikan fungsi wantilan, parapedagang batu akik dan arlojiakan dipindahkan ke lantaitiga blok C dengan kompen-sasi tidak ditarik retribusiselama sebulan.

Rencana memindahkanpedagang di wantilan, menda-:pat dukungan para pedagang.,dpalagi untuk langkah awal

tidak butuh biaya besar. Pem-kab akan membersihkan dan

merugikan pedagang.Menanggapi itu, Bupa-

ti Suwirta meminta dinasterkait untuk mengunci namapara pedagang lama. Dengandemikian, pedagang yang na-manya telah didata mendap-atkan tempatnya begitu pasarselesai ditata. Sementara parapetugas pasar, diinstruksikanIebih sering berkomunikasidengan pedagang, guna me-nyerap aspirasi. (kmb)

menata beberapa blok pasar.Selain itu, jalan lingkar yangselama ini dijadikan tempatberjualan akan dikembalikanfungsinya.

Salah seorang pedagang diblok C, Abdullah (70), sangatmendukung rencana pena-taan pasa*. Hanya, ia ber-harap tidak ada lagi jual-belikiqs, karena hal ini sangat

Bali Post/kamb

Edisi :

Hal : b___

r,ilI),'-.; :r l' ..*

,,-1'l il' ,I i.ii' ,

t'1\; \,.Ji$rrr'' iii' I

'r..,'.1:,';.'*1,11;'

;

*l :s&.;.#

rL

s&

rt

t

k ,,

MII r,lrllF',

,,,,,,s _"dlsiff *

Sub Bap;ian F-luma:; dern Tal.a Usah;r BPI( Rl Perwal<ilan Provlnsi Bali

llal il FnsX

Penerima Bansos Harus Berbadan Hukum v

Dewan Merasa Dirugikandana bansos," jelas Darsa.

Persoalan ini juga sempat mengemukadalam rapat kerja antara tim APBD denganBadan Anggaran DPRD, beberapa waktu IaIu.DaIam rafraf, ke4a yang diFimILin \MatrrilXetuaDPRD Made Muliawan Arya didampingiSekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara, sem-pat dipertanyakan soal mekanisme pencairandana hiban dan bansos ini. Anggota BadanAnggaran I Kadek Agus Arya Wibawa mem-pertanyakan masalah mekanisme pencairandana hibah ke depan. Karena mengacu padaketentuan yang baru. pengalokasian dana hi-bah tampaknya akan semakin sulit. Bahkan,lembaga sosial seperti desa adat, subak dansekaa teruna terancam tidak bisa menerimadana hibah dari pemerintah. Kondisi ini dinilaiakan merugikan masyarakat secara umum.

."Guna menghiridari te{adinya pelanggaranhukum dalam pengalokasian dana hibah,kami ingin tahu apa terobosan yang dilaku-kan Pemkot Denpasar dalam mengantisipasimasalah ini. Karena jika mengacu pada UUyang baru, jelas akan merugi-kan masyarakat,"ujar Kadek Agus Arya Wibawa.

Sekda Kota Denpasar Rai Iswara mengakui,dengan keluarnya UUNo.23 Tahun 2014ten-tang Pemerintahan Daerah, memang terindikasimerugikan masyarakat adat. Karena pada ayat5, dana hibah hanya bisa dialokasikan untukpemerintah pusat, pemerintah daerah, BadanUsaha Milil< Daerah, serta lembaga dan organ-isasi sosial yang berbadan hukum Indonesia.

Mengacu pada ketentuan tersebut, pihaknyaakan segera mendiskusikan masalah ini denganpihak terkait. "Langkah jangka pendek, kamiakan bersurat ke Kemendagri untuk memper-tanyakan apakah desa adat, subak dan jugasekaa teruna masuk dalam badan, Iembagaorganisasi kemasyarakatan. Selain itu, kamijuga akan berembuk dengan Sabha Upadesaserta melakukan kajian hukum guna menyiasatiketentuan ini," kata Rai Iswara. (kmb12)

Denpasar (Bali Post) -Adanya ketentuan yang mengatur tentang

penerima dana hibah atau bantuan sosial(bansos) harus berbadan hukurn, mendapatreaksi dari jaiaran DPRD Denpasar. Merekamerasa dirugikan dengan peraturan tersebut.Karena selama ini, penerima dana bansosyang difasilitasi dewan rata-rata belum ber-badan hukum, sepettipangenlpon pura, sekaatruna, atau lembaga adat, subak, atau sejenis-nya. Karena itu, kini dewan berencana untukmempertanyakan masalah ini ke Depdagri.

Sejurnlah anggota DPRD Denpasar di antaran-ya I Nyoman Darsa, Gede Made Arya Jembawan.Wayan Duaja, Kartuis (10/9) kemarin mengakuterhambat dengan aturan tersebut. Karenaitu, an$garan d.ina bansos yang disetujui padaAPBD Perubahan belum bisa terealisasi. 'Kamikhawatir ini akan menjadi silpa (sisa lebih per.hitungan anggaran) karena anggarannya cukupbesar," jelas wakil ra-liyat asal Panjer ini.

Darsa mengaku akan mengonsultasikanpersoalan ini kepada Kementerian DalamNegeri untuk dapat penjelasan yang tepat,sehingga pencairan dana bansos tidak menjadipersoalan di kemudian hari. "Kami bersama-sama melakukan koordinasi ke Mendagri me-minta penjelasan terkait lembaga yang sudahberbadan hukum itu," katanya.

Seperti diketahui, penerima hibah harusberbadan hukum sesuai dengan yang disyarat-kan Pasal 298 ayat (5) hurufd Undang-undang(UtD No. 2312014 tentang Pemerintah Daerah.Meskipun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri)per 18 Agustus 2015 lalu telah mengeluar-kan Surat Edaran (SE) bernomor 900146271SJ berisi penajaman Pasal 298 ayat (5) UUNomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahDaerah yang juga memberikan kemudahanbagi pemberian hibah dan bansos. Namun,Dewan Denpasar masih ragu. "Kami belumjelas, sehingga perlu dipertajam lagi. Kamitak ingin menjadi temuan dalam penyaluran

Edisi

Hal

,Juntu@4

:L _

l'i lr).-,;; !r r.:i,"r

,, lJlli l I l' :il ..

"jij \,:,t.;ri':ii,j:.1

'\i+i;ilj''

Sub Bagi;rn F{uma:; dnn Tata U:;ah;r BPf( }:ll Perwal<ilan [-.rovinsi Baliir!l:)

,1.; Jr""\-

,.. i l'l'f

: l ,,i .il ,,.r1i., \,:,F&]{,r; lrii,l

\'.-.i ;i1"' .,7l11,.ry,trii;

trlal fr Pmsl.

"syarat Penerima Bansos dan HibahBeratkan Desa Pakraman

Gianyar (Bali Post) -Meski telah dialokasilan da-

lam RAPBD Perubahan 201b,rumitnya persyaratan pen-erima dana bansos dan hibahtetap saja meresahkan berba-gai komponen masyarakat ter-masuk pihak desa pakraman.Persyaratan penerima danasesuai ketentuan Undans-Undang nomor 23 tahun 2014dinilai sangat memberatkandan menghambat upaya pele-starian budaya melalui wadahdesa pakraman.

Seperti yang diungkapkanBendesa Pakraman Tarukan,Desa Pejeng Kaja, I WayanArtawan. Kamis (10/9) ke-marin. Artawan mengung-kapkan, pihaknya mengakukebingungan dengan aturan

calon penerima dana bansosdan hibah. Pihaknya punsangat berharap pemerintahkhususnya gubernur mencarisolusi atas persoalan ini.

Dia mengatakan, pihaknyatidak ingin lantaran syaratpenerima harus berbadanhukum, desa pakraman danorganisasi adat lainnya justruterkekang bahkan kehilan-gan fungsi pokoknya. "Kalauharus berbadan hukum. savatakutnya nanti semua harusberbadan hukum termasukdesa pakraman dan purakahyangan jagat. Berartinanti justru dikuasai negara.Jelas kita akan kehilanganfungsi," katanya.

Lebih lanjut ia mengung-kapkan, desa pakraman

memiliki berbagai keter-batasan dalam hal men-gelola dan menggali po-tensi budaya yang ada. DiTarukan saja, pihaknyamengaku kewalahan mem-perkenalkan dan memberi-kan pemahaman konseppelestarian budaya Balikepada generasi muda.

Maka dari itu, pemerin-tah termasuk pihak swasta,harus memberikan perhatianserius terhadap upaya peles-tarian budaya melalui desapakraman. Misalnya denganmemberikan pelatihan ataupun mendatangkan tenagapembina untuk turun ke desamenanamkan kecintaan padabudaya di generasi muda.(kmb25)

Eclisi

t-{ al

, lunWII4@b*I?9!fI

.ct