Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Anggaran Responsif Gender dalam APBDesa Bangunjiwo, Bantul, Tahun Anggaran 2017-2019
Bab I. Pendahuluan
Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), partisipatif, dan pro poor
merupakan pendekatan yang memastikan adanya pelibatan warga (perempuan, anak, kelompok
difabel, lansia, laki-laki) dalam mengidentifikasi apa yang menjadi prioritas pembangunan, kebijakan,
program dan kegiatan yang membutuhkan alokasi anggaran atau sumber daya.
Peluang penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender sangat terbuka dengan
otonomi desa yang diatur berdasarkan UU 6 tahun 2014 tentang Desa. UU Desa memberi amanah
bahwa Pemerintah Desa mempunyai kewenangan memberi perhatian khusus bagi pelaksanaan
pelayanan publik di desa. Desa juga mesti memenuhi kebutuhan khusus perempuan, anak dan orang
miskin terutama terkait pendidikan dan kesehatan. Landasan hukumnya sudah cukup kuat, diatur
dalam pasal 18 hingga pasal 22 UU Desa. Pada peraturan pelaksanaan tentang desa sebagaimana PP
47 tahun 2015 perubahan atas PP 43 tahun 2014 khususnya pasal 33 hingga pasal 39, juga
memberikan jaminan terkait kewenangan desa tersebut. Bahkan pedoman kewenangan desa diatur
secara khusus dalam Peraturan Menteri Desa dan Transmigrasi yakni Permendes Nomor 1 tahun
2015.
Dengan adanya landasan hukum yang telah disebutkan diatas maka menjadi sebuah keharusan bagi
desa untuk melibatkan kelompok perempuan, laki-laki, anak, kelompok difabel, lansia dalam proses
perencanaan penganggaran desa. Dengan melibatkan mereka maka potret APBDesa yang disusun
akan responsif gender. Potret APBDesa yang responsif gender dapat dilihat dari alokasi anggaran
responsif gender yang menjawab kebutuhan dan memberikan layanan bagi kelompok masyarakat
tanpa terkecuali. Besarnya alokasi anggaran responsif gender yang dialokasikan oleh sebuah desa
tidak terkecuali Desa Bangunjiwo menjadi satu penanda bahwa desa tersebut telah responsif gender
ataupun menjalankan PPRG.
Melalui kajian APBDesa Bangunjiwo tahun 2017 – 2019, tim akan mengkaji seberapa banyak
program-kegiatan dan seberapa besar alokasi anggaran responsif gender yang telah dialokasikan
oleh Pemerintah Desa Bangunjiwo. Hasil kajian ini akan dapat digunakan oleh Pemerintah Desa
Bangunjiwo untuk merefleksikan kebijakan anggaran yang telah diterapkan. Selain itu, sebagai
tindak lanjut kedepan, hasil kajian ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk mengelola
kebijakan anggaran yang responsif gender di Desa Bangunjiwo.
Bab II. Selayang Pandang Desa Bangunjiwo
a) Gambaran Umum Desa Bangunjiwo
Desa Bangunjiwo terletak di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, adalah kawasan kecil yang memiliki segudang potensi. Mulai dari seni,
tradisi, kerajinan, industri kreatif, hingga pertanian. Desa Bangunjiwo punya beberapa pusat
kerajinan, termasuk di antaranya Kampung Kasongan yang dikenal sebagai pusat keramik
dan gerabah, Dusun Jipangan yang dikenal dengan kawasan sentra kerajinan berbahan
bambu seperti kipas dan hiasan rumah serta masih banyak lagi.
Secara geografis, Desa Bangunjiwo berbatasan dengan Desa Tamantirto disisi Utara, Desa
Guwosari disebelah Selatan, Desa Triwidadi disebelah Barat dan Desa Tirtonirmolo disebelah
Timur. Desa dengan luas wilayah 1543.432 Ha ini merupakan desa yang terluas di
Kecamatan Kasihan kurang lebih sekitar 47% dari luas wilayah kecamatan. Desa Bangunjiwo
memiliki 19 pedukuhan, 146 RT dan dikelola oleh 34 orang aparat pemerintahan desa. Dari
total 34 orang aparat pemerintahan desa Bangunjiwo terdapat 2 orang perempuan dan 32
orang laki-laki. Sedangkan anggota Badan Permusyawarata Desa (BPD) sebanyak 9 orang
yang terdiri dari laki-laki 8 orang dan perempuan 1 orang. Tentunya ini menjadi satu
tantangan ke depan untuk membuka peluang affirmative action bagi perempuan didalam
kelembagaan desa Bangunjiwo.
Berdasarkan data Disdukcapil Bantul pada semester 1 tahun 2019, Desa Bangunjiwo
memiliki jumlah penduduk sebanyak 26.784 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki lebih
besar dari jumlah penduduk perempuan. Penduduk laki-laki di Desa Bangunjiwo sebanyak
13.456 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 13.328 jiwa. Dengan kepadatan penduduk rata-
rata 1.858 jiwa/Km2. Dilihat sisi jenjang pendidikan terakhir, mengacu pada data dalam
website desa Bangunjiwo menunjukkan bahwa rata-rata warganya mengenyam pendidikan
sampai level SMA yaitu sebanyak 26,7 % atau 7.142 jiwa. Selain itu, sebanyak 20,7% atau
5.557 warga mengenyam pendidikan sampai level SD, 20% atau sebanyak 5.366 penduduk
belum atau tidak sekolah, tamat SMP sebanyak 15 % atau 4.030 jiwa, sebanyak 8% atau
2.159 belum tamat SD, sedangkan sisanya sekitar 11% mengenyam pendidikan di jenjang
diploma 1 sampai strata 3.
Jenis pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat desa Bangunjiwo sangatlah beragam, mulai
dari PNS, Swasta, Petani sampai buruh lepas. Delapan besar jenis pekerjaan yang banyak
ditekuni oleh warga Bangunjiwo adalah buruh harian lepas sebanyak 6.541 jiwa atau sekitar
24,4% dari jumlah penduduk, pelajar atau mahasiswa sebanyak 19,3 % atau 5.182 jiwa,
sebanyak 4008 jiwa atau 15% belum atau tidak bekerja, wiraswata sebanyak 2.639 jiwa atau
sekitar 9,9%, sebanyak 9,8% atau sekitar 2.628 sebagai karyawan swasta, sekitar 1.595 jiwa
atau 6% bekerja sebagai buruh tani/perkebunan dan sebanyak 5,8% atau 1.584 jiwa bekerja
mengurus rumah tangga. Potret ini menunjukkan bahwa pekerjaan warga Bangunjiwo masih
didominasi pada sektor pekerja informal. Dengan potensi yang dimiliki oleh desa
Bangunjiwo, tentunya ini menjadi satu pekerjaan rumah bagi pemerintah desa untuk
menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat untuk bisa meningkatkan kesejahteraan
mereka.
Desa Bangunjiwo berjarak kurang lebih 4 km dari ibukota Kecamatan Kasihan serta 8 km dari
Ibukota Kabupaten Bantul membuatnya masuk dalam kategori desa urban. Meskipun begitu
secara topografi desa Bangunjiwo didominasi oleh dataran tinggi/pegunungan. Tata guna
lahan di desa Bangunjiwo didominasi oleh wilayah tegal, perkebunan dan hutan sebanyak
52%, disusul dengan permukiman 35 %, dan sawah sebesar 13%.
b) Gambaran Kebijakan Gender Desa Bangunjiwo
Desa Bangunjiwo mempunyai Visi “Bangunjiwo yang maju dalam bingkai nilai-nilai tradisi
yang kuat”. Visi ini merupakan cita-cita dari masyarakat Bangunjiwo yang ingin maju dalam
segala hal baik dalam Tata Pemerintahan, Perekonomian, Pendidikan, Pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat tanpa melupakan budaya dan tradisi yang ada. Visi ini kemudian
diturunkan kedalam lima misi untuk memudahkan pencapaian visi. Kelima misi tersebut
meliputi 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 2) mengoptimalkan pelayanan kepada
masyarakat; 3) menumbuh kembangkan peran masyarakat dalam pembangunan fisik
maupun non fisik; 4) memasyarakatkan nilai demokrasi; dan 5) melestarikan budaya dan
nilai tradisi yang ada. Visi dan misi ini dituangkan dalam dokumen perencanaan desa
(RPJMDesa) yang menjadi acuan dalam pembangunan didesa Bangunjiwo.
Jika ditilik dari kebijakan umum diatas maka belum terlihat secara spesifik arah kebijakan
responsif Gender di Desa Bangunjiwo. Akan tetapi melalui misi ke pertama dan kedua dapat
menjadi pintu masuk dalam pengelolaan kebijakan yang responsif gender di Desa ini.
Berdasarkan kajian yang dilakukan melalui website desa, Kepala Desa Bangunjiwo telah
menunjukkan komitmen positif dalam mendorong kebijakan yang responsif gender.
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain bekerjasama dengan pemerintah
Kabupaten dalam sosialisasi
Selain itu, komitmen ini juga terlihat dari pengelolaan database desa khususnya data-data
terkait dengan gender. Beberapa data gender telah tersedia, ada beberapa data yang
terkelola sudah secara terpilah dan timeseries, akan tetapi ada juga data yang belum terpilah
secara detail. Tentunya data yang belum detail inilah yang kedepan perlu diperbaiki. Dari
database gender yang dimiliki tersebut dapat dilihat persoalan yang perlu segera
diselesaikan oleh pemerintah desa. Data-data gender yang dimiliki meliputi:
Sumber : diolah dari data gender desa Bangunjiwo
Sumber : diolah dari data gender desa Bangunjiwo
Masyarakat selalu mengidentikkan persoalan gender dengan persoalan perempuan, salah
satunya adalah persoalan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap
perempuan. Meskipun hal ini tidak sepenuhnya salah, akan tetapi membincangkan
persoalan gender sebenarnya tidak sebatas pada persoalan kekerasan terhadap perempuan,
anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi membincangkan persoalan gender
2 2
02017 2018 2019
Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga
012345
0 0 0 0
5
0
0 0 0 0
2
0
0 0 0 0
2
0
Data Kekerasan Terhadap Perempuan
2017 2018 2019
yang lebih luas mengacu pada kelompok gender minoritas yang meliputi perempuan, anak,
lansia, difabel, masyarakat adat terpencil, kelompok agama lokal dan minoritas, kelompok
restorasi sosial dan marginal lainnya.
Data kekerasan perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Bangunjiwo
menunjukkan adanya indikasi kasus meski tidak dalam jumlah yang besar. Grafik diatas
menunjukkan adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 2 kasus pada tahun
2017 dan 2018, sedangkan tahun 2019 tidak ada kasus. Berkaitan dengan hal tersebut, data
kekerasan terhadap perempuan tahun 2017 sebesar 5 kasus kekerasan psikis dan turun
menjadi 2 kasus kekerasan psikis di tahun 2018 dan 2019. Mengacu fakta tersebut maka
penting bagi pemerintah desa untuk menyusun program dan kegiatan yang arahnya dapat
menurunkan dan/atau mencegah munculnya kasus lainnya. Catatan lain adalah banyak
korban kekerasan yang belum berani membuka kasus yang dialami karena seringkali mereka
menanggung stigma dari masyarakat. Oleh karenanya, data ini menjadi satu peringatan bagi
desa untuk menjangkau masyarakat terkait dengan persoalan ini. Mengingat data yang kecil
ini bisa menjadi indikasi bahwa masih ada persoalan kekerasan yang dialami oleh
masyarakat di desa Bangunjiwo.
Sumber : diolah dari data gender desa Bangunjiwo
Grafis diatas menunjukkan bahwa ada indikasi munculnya problem angka pernikahan dini di
Desa Bangunjiwo. Meski angka pernikahan dini usia di bawah 17 tahun masih di bawah 5
kasus per tahun (2017 dan 2018 sebanyak 4 kasus; 2019 sebanyak 2 kasus), akan tetapi
indikasi ini tidak bisa diabaikan karena kasus ini menunjukkan adanya gejala negatif di
tingkat masyarakat khususnya anak muda dan remaja. Sedangkan untuk kasus angka
pernikahan dini di atas usia 17 tahun terlihat cukup fluktuatif. Pada tahun 2017, terdapat 11
kasus dan meningkat signifikan menjadi 18 kasus di tahun 2018 dan pada tahun 2019 turun
menjadi 11 kasus. Jika kasus ini tidak diatasi akan bisa bertambah dan berdampak buruk bagi
generasi muda. Tentunya ini menjadi satu tantangan yang perlu diatasi oleh pemerintah
desa Bangunjiwo. Persoalan pernikahan dini juga menjadi fokus dari pemerintah Indonesia
untuk menekan tingginya angka ini. Untuk menekan angka ini, sangat dibutuhkan partisipasi
dari seluruh masyarakat dan juga pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintahan.
11
18
10
4
4
2
2017
2018
2019
Data Pernikahan Dini
Pernikahan Dini Usia < 17 tahun di Desa Pernikahan Dini Usia >17 tahun di Desa
Sumber : diolah dari data gender desa Bangunjiwo
Selain data pernikahan dini, pemerintah desa Bangunjiwo juga memiliki data terkait dengan
akses ekonomi bagi perempuan. Di desa Bangunjiwo terdapat sejumlah UMKM yang dikelola
oleh perempuan. Jika ditilik dari grafik diatas, data UMKM yang dikelola oleh perempuan
meningkat dari tahun 2017 sebanyak 55 UMKM menjadi 63 UMKM ditahun 2018 dan 2019.
Sejalan dengan hal itu, terdapat data jumlah perempuan yang pernah mengikuti pelatihan
UMKM. Melalui pelatihan ini, perempuan ditingkatkan keahliannya dalam pengelolaan
UMKM. Data yang ada menyebutkan bahwa sebanyak 22 orang perempuan mengikuti
pelatihan pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 45 orang perempuan pada tahun 2018.
Sedangkan untuk tahun 2019 tidak terdapat pelatihan UMKM untuk perempuan.
Desa Bangunjiwo yang memiliki banyak potensi terkait dengan industri rumahan dan
kerajinan tentunya menjadi peluang bagi kelompok perempuan dalam berkiprah di sektor
ekonomi. Melalui data ini, pemerintah desa dapat memastikan intervensi program
peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal bagi kelompok perempuan yang tujuan akhirnya
dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga.
Sumber : diolah dari data gender desa Bangunjiwo
2017 2018 2019
22
45
0
55
63 63
Data Akses Ekonomi Bagi Perempuan
Jumlah Perempuan yg pernah mengikuti Pelatihan UMKM Jumlah UMKM yg dikelola oleh Perempuan
197
188 188
182
184
186
188
190
192
194
196
198
2017 2018 2019
Data Gender Rawan Sosial Ekonomi
Jumlah Terdata
Data gender rawan sosial ekonomi di desa Bangunjiwo mengalami penurunan dari tahun
2017 ke 2018 dan 2019. Pada tahun 2017 jumlah yang terdata sebanyak 197 orang dan
turun menjadi 188 orang pada tahun 2018 dan 2019. Sayangnya data ini belum
mencantumkan detail jenis data rawan sosial ekonomi ini, apakah perempuan rawan sosial
ekonomi, lansia, anak dan lain sebagainya. Kedepan data ini perlu didetailkan indikator dan
ditampilkan secara terpilah (usia, jenis kelamin, lokasi dll) sehingga akan memudahkan
pemerintah desa melakukan intervensi terhadap masalah ini.
Ragam data gender lain yang dikelola oleh Pemdes Bangunjiwo adalah data kesejahteraan ibu dan anak. Dari grafik di samping ini tampak bahwa terjadi gizi buruk pada Balita di Bangunjiwo. Ditemukan 3 kasus balita gizi buruk selama kurun waktu tiga tahun terakhir dari 2017 sampai 2019. Tentunya ini menjadi tantangan bagi pemdes Bangunjiwo untuk mengatasi persoalan gizi buruk ini melalui intervensi program dan kegiatan desa.
Sumber : diolah dari data gender desa Bangunjiwo
Di sektor kesehatan, selain data kesejahteraan ibu dan anak, pemdes Bangunjiwo juga
memilik database terkait dengan data partisipasi KB selama kurun waktu tiga tahun terakhir.
Data partisipasi KB ini terbagi dalam 5 kategori yang meliputi peserta KB perempuan, peserta
KB laki-laki, data wanita usia subur, data pasangan usia subur perempuan dan data pasangan
usia subur laki-laki. Dilihat dari grafik di bawah, peserta KB perempuan menurun dari tahun
2107 sebanyak 3.131 orang menjadi 3.023 orang pada tahun 2018 dan turun lagi menjadi
2.966 orang. Sedangkan tren peserta KB laki-laki jumlahnya terus meningkat dari tahun ke
tahun, tahun 2017 sebesar 502 orang meningkat menjadi 602 orang pada tahun 2018 dan
menjadi 670 orang di tahun 2019. Data tersebut menunjukkan adanya tren positif dalam
implementasi program KB. Jika selama ini perempuan selalu menjadi obyek dari program KB,
saat ini kesadaran laki-laki untuk menjadi peserta KB aktif sudah meningkat. Meski angkanya
belum signifikan dan masih jauh lebih banyak peserta KB perempuan, akan tetapi apa yang
terjadi di Bangunjiwo ini menjadi satu inovasi baik yang harapannya dapat direplikasi di desa
yang lain.
0
1
2
3
2017 2018 2019
0 0 0
3 3 3
Data Kesejahteraan Ibu dan Anak
Angka Kematian Ibu Gizi Buruk pada Balita
Sumber : diolah dari data gender desa Bangunjiwo
Dari grafik diatas juga dapat dilihat bahwa data wanita usia subur di desa Bangunjiwo
mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2017 terdapat 4.369 orang turun menjadi
4.311 orang pada 2018 dan turun lagi menjadi 4.303 orang di tahun 2019. Hal ini
mengindikasikan bahwa jumlah perempuan di desa Bangunjiwo mulai didominasi oleh
perempuan usia 50 tahun ke atas. Disisi lain, data pasangan usia subur perempuan
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, terdapat 4.871 orang
meningkat menjadi 4.913 orang tahun 2018 dan meningkat lagi menjadi 4.973 orang. Hal
yang sama juga terjadi pada data pasangan usia subur laki-laki, jumlahnya terus mengalami
peningkatan setiap tahunnya dengan jumlah per tahun sama dengan jumlah pasangan usia
subur laki-laki.
Sumber : diolah dari data gender desa Bangunjiwo
Beranjak pada persoalan partisipasi perempuan di ranah publik, di level pengambilan
keputusan, partisipasi perempuan terus mengalami peningkatan selama kurun waktu tiga
tahun terakhir. Meski peningkatan belum menunjukkan data yang cukup signifikan akan
Data Pasangan Usia Subur Laki-laki
Data Pasangan Usia Subur Perempuan
Data Wanita Usia Subur
Peserta KB Laki-laki
Peserta KB Perempuan
4871
4871
4369
502
3131
4913
4913
4311
602
3023
4973
4973
4303
670
2966
Data Partisipasi KB2019 2018 2017
BadanPerwakilan Desa(BPD) Laki-laki
BadanPerwakilan Desa(BPD) Prempuan
Musdes Laki-laki MusdesPerempuan
MusrenbangdesLaki-laki
MusrenbangdesPerempuan
Perangkat DesaLaki-laki
Perangkat DesaPerempuan
11
0
72
8
65
5
35
28
1
72
10
64
7
34
28
1
80
15
34
2
Data Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan
2017 2018 2019
tetapi dari yang sebelumnya tidak ada partisipasi menjadi ada partisipasi sudah bisa menjadi
pijakan dan peluang yang cukup baik bagi perempuan di desa Bangunjiwo.
Grafik di atas menunjukkan anggota BPD perempuan di desa Bangunjiwo tahun 2018 dan
2019 terdapat 1 orang anggota perempuan, dari yang sebelumnya (tahun 2017) tidak ada
perwakilan perempuan dalam BPD. Sedangkan pada tataran kelembagaan desa, terdapat
sebanyak 35 orang perangkat desa laki-laki pada tahun 2017 dan turun menjadi 34 orang
pada tahun 2018 dan 2019. Disisi jumlah perangkat desa perempuan sejak tahun 2017
sampai 2019 terdapat 2 orang perangkat desa yang ada di pemerintahan desa Bangunjiwo.
Melihat potret pada dua kelembagaan desa ini maka perlu dilakukan tindakan afirmatif
untuk memberikan peluang bagi perempuan pada proses rekruitment perangkat desa dan
BPD selanjutnya. Selain itu, proses rekruitmen ke depan juga bisa menimbang unsur difabel
dan atau perwakilan kelompok minoritas lainnya sebagai pengejawantahan kebijakan
responsif gender.
Sejalan dengan hal tersebut, partisipasi perempuan dalam musdes mengalami peningkatan
dari tahun 2017 sebanyak 8 orang menjadi 10 orang di tahun 2018 dan 15 orang pada tahun
2019. Meski masih jauh di bawah data partisipasi laki-laki dalam musdes yaitu 72 orang di
tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi 80 orang ditahun 2019. Akan tetapi tren
peningkatan partisipasi perempuan ini patut diapresiasi dan ditingkatkan terus dengan
mengundang dan memberikan kuota yang lebih banyak bagi perempuan. Sedangkan pada
proses Musrenbangdesa tahun 2017, partisipasi perempuan sebanyak 5 orang dan
meningkat menjadi 7 orang pada tahun 2018. Untuk partisipasi laki-laki, sebanyak 65 orang
pada tahun 2017 dan turun menjadi 64 orang pada tahun 2018. Sedangkan untuk tahun
2019 karena belum dilakukan sehingga belum ada data yang dapat disajikan.
Selain partisipasi dalam pengambilan keputusan, dapat juga dilihat data partisipasi perempuan dalam ranah ekonomi. Di desa Bangunjiwo terdapat data perempuan dalam industri rumah tangga yang menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sebesar 619 menjadi 628 pada tahun 2018 dan 2019. Partisipasi perempuan dalam industri rumah tangga ini berada pada kategori sektor informal.
Sumber : diolah dari data gender desa Bangunjiwo
Mengacu pada data tersebut penting untuk pemerintah desa memberikan perlindungan bagi
perempuan pekerja industri rumah tangga sektor informal ini supaya mendapatkan
kepastian hak dan kewajiban bagi pekerja. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah desa
Bangunjiwo dengan memberikan dukungan kepada kelompok Serikat Perempuan Pekerja
Rumahan (SPPR Kasih Bunda) yang beranggotakan 26 orang perempuan khususnya ibu- ibu
Pedukuhan Jipangan. Mereka mendapatkan pelatihan batik dan pelatihan sablon dari
Pemerintah Desa. Melalui pelatihan ini diharapkan para anggora SPPR Kasih Bunda memiliki
619
628 628
610
615
620
625
630
2017 2018 2019
Data Perempuan Dalam Industri Rumah Tangga
Sektor Informal
kompentensi untuk mengembangkan usahanya. Komitmen baik ini perlu dilanjutkan dan
ditingkatkan untuk dapat menjangkau semakin banyak kelompok perempuan.
Sumber : diolah dari data gender desa Bangunjiwo
Mengacu pada grafik disamping ini terdapat peningkatan data kepala keluarga perempuan di Desa Bangunjiwo. Data tahun 2017 sebanyak 883 orang meningkat menjadi 918 pada tahun 2018 dan 942 orang di tahun 2019. Mereka didominasi lansia dan menjadi kepala keluarga perempuan karena cerai mati. Meski begitu, mereka adalah kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah desa.
Sumber : diolah dari data gender desa Bangunjiwo
Jumlah warga difabel di Bangunjiwo sebanyak 147 orang yang terdiri dari 88 orang laki-laki dan 59 orang perempuan. Data yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Bangunjiwo sudah cukup baik dengan menunjukkan data pilah berdasarkan jenis kelamin, tentunya ini akan menjadi satu peluang ketika pemerintah desa akan melakukan intervensi kepada mereka. Akan tetapi, data ini akan semakin baik jika dilengkapi dengan data usia dan jenis atau ragam difabel yang dialami oleh warga tersebut.
Hal ini, mengacu pada pendekatan yang harus dilakukan kepada difabel akan sangat
bergantung pada kebutuhan dari setiap jenis atau ragam difabel yang dialami. Selain itu,
pemenuhan kebutuhan untuk difabel juga sangat dipengaruhi oleh usia dari difabel itu
sendiri, misalnya difabel daksa yang menggunakan kursi roda akan membutuhkan kursi roda
sesuai dengan usia dan jenis penyebab difabelnya. Oleh karenanya, semakin detail data
yang dimiliki akan semakin mudah bagi pemerintah baik daerah maupun desa untuk
melakukan intervensi program/kegiatan.
883
918
942
2017 2018 2019
Data Kepala Keluarga Perempuan
KK Perempuan
2017
2018
2019
88
88
88
59
59
59
Data Difabel Desa Bangunjiwo
Perempuan Laki-laki
Sumber : diolah dari data gender desa Bangunjiwo
Di desa Bangunjiwo terdapat penduduk terlantar yaitu lansia. Data tahun 2017 sebanyak 3 orang lansia turun menjadi 2 orang dan tahun 2019 turun menjadi 1 orang lansia. Mereka sudah tidak bisa melakukan aktivitas produktif sehingga kehadiran pemerintah menjadi wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Data-data yang telah dijabarkan di atas menjadi potret tren persoalan gender di desa
Bangunjiwo. Data dan persoalan tersebut harus menjadi rujukan bagi pemerintah desa
Bangunjiwo dalam proses perencanaan penganggaran. Dengan mengacu pada data dan
persoalan tersebut serta melibatkan partisipasi aktif dari kelompok gender yang
termarginalkan maka desa akan mewujudkan pengarusutamaan gender di desa. Untuk
melihat sejauh mana anggaran Desa Bangunjiwo menjawab persoalan gender yang telah
dijabarkan diatas maka dilakukan kajian atas dokumen APBDesa yang responsif gender
dalam kurun waktu tiga tahun dari 2017 - 2019.
Bab III. Analisis Anggaran Desa Bangunjiwo
A. Analisis Umum APBDesa Bangunjiwo
APBDesa Bangunjiwo Kabupaten Bantul tahun 2017 sampai tahun 2019 menunjukkan
trend peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 APBDesa Bangunjiwo sebesar
4,2 M meningkat menjadi 4,4 M ditahun 2018 dan meningkat cukup tajam di tahun 2019
menjadi 6,4 M. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
Sumber : diolah dari APBDesa Bangunjiwo Tahun 2017 – 2019
20172018
2019
00
0
3
2
1
Data Penduduk Terlantar
Anak-anak Lansia
4.256.716.785,00 4.463.798.960,00
6.410.052.600,00
-
1.000.000.000,00
2.000.000.000,00
3.000.000.000,00
4.000.000.000,00
5.000.000.000,00
6.000.000.000,00
7.000.000.000,00
2017 2018 2019
Trend APBDesa Bangunjiwo Tahun 2017 - 2019
Series1
Secara umum, perbandingan antara pendapatan dan belanja Desa Bangunjiwo dapat
dilihat pada grafik dibawah ini yang menunjukkan bahwa belanja desa selalu melebihi
pendapatan desa. Hal ini mengindikasikan bahwa posisi APBDesa Bangunjiwo selalu
berada pada kondisi defisit di akhir tahun anggaran. Kondisi seperti ini tetap
menunjukkan sebagai indikator pengelolaan keuangan desa yang kurang baik. Mengacu
pada hal tersebut maka pemerintah Desa Bangunjiwo perlu mengoptimalkan proses
perencanaan dengan mengacu pada database yang dimiliki oleh desa. Selain itu, perlu
menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan terukur.
Sumber : diolah dari APBDesa Bangunjiwo Tahun 2017 – 2019
B. Analisis Tren Pendapatan Desa Bangunjiwo
Sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa,
Pendapatan desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Ada 3 sumber pendapatan
desa yang meliputi :
1) Pendapatan Asli Desa (PADesa) adalah semua penerimaan dari hasil usaha desa
(seperti BUMDesa), hasil aset desa (seperti tanah kas Desa, tambatan perahu,
pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi), swadaya, partisipasi dan
gotong royong sebagai sumbangan warga masyarakat desa, dan bisa juga
berupa Pendapatan Asli Desa lain (seperti hasil pungutan Desa).
2) Pendapatan Transfer adalah penerimaan yang berasal dari anggaran
pendapatan dan belanja Pemerintah Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota yakni
berupa Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota,
Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, dan bantuan
keuangan dari APBD Kabupaten/Kota.
3) Pendapatan Lain-lain adalah penerimaan dari hasil kerja sama Desa,
penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa, penerimaan dari
- 2.000.000.000,00 4.000.000.000,00 6.000.000.000,00 8.000.000.000,00
2017
2018
2019
4.256.716.785,00
4.463.798.960,00
6.410.052.600,00
4.665.086.285,00
6.276.498.960,00
6.924.768.639,00
Perbandingan Pendapatan dan Belanja Desa
Belanja
Pendapatan
hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun
anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun
anggaran berjalan, bunga bank, dan pendapatan lain Desa yang sah.
Mengacu pada kategori sumber pendapatan diatas maka pendapatan desa Bangunjiwo
dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Keterangan 2017 % 2018 % 2019 %
Pendapatan
Asli Desa
99.846.825,00
2,35%
110.900.000,00
2,48%
118.400.000,00
1,85%
Pendapatan
Transfer
4.155.869.960,00
97,6%
4.342.898.960,00
97,29%
6.271.652.600,00
97,84%
Pendapatan
Lain-lain
1.000.000,00
0,02%
10.000.000,00
0,22%
20.000.000,00
0,31%
Total
Pendapatan
4.256.716.785,00 100% 4.463.798.960,00 100% 6.410.052.600,00 100%
Sumber : diolah dari APBDesa Bangunjiwo Tahun 2017 – 2019
Secara umum, pendapatan desa Bangunjiwo selama tiga tahun terakhir mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan begitu, pemerintah desa Bangunjiwo dari
tahun ke tahun memiliki alokasi anggaran yang lebih besar untuk dapat dialokasikan
dalam program dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan layanan warga
masyarakat.
Ditilik lebih jauh dari tabel diatas, pendapatan APBDesa paling besar dikontribusi oleh
dana transfer rata-rata sebesar 97% per tahun dari total APBDesa Bangunjiwo. Tahun
2017 pendapatan transfer sebesar 4,1 M meningkat menjadi 4,3 M ditahun 2018 dan
meningkat tajam di tahun 2019 sebesar 6,2 M. Hal ini mengindikasikan ketergantungan
desa Bangunjiwo terhadap alokasi dana daerah dan pemerintah pusat masih sangat
tinggi. Pendapatan asli desa hanya menyumbang sekitar 1 – 2 % setiap tahunnya dengan
besaran 99,8 juta di tahun 2017 menjadi 110,9 juta di tahun 2018 dan meningkat
menjadi 118,4 juta di tahun 2019.
Komponen dana transfer ke desa terdiri dari Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi, Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan keuanan kabupaten/kota. Jika mengacu
pada grafik di bawah ini menunjukkan bahwa kontribusi paling besar dari unsur dana
transfer masih didominasi oleh alokasi dana desa berkisar 36 – 56 % dari total dana
transfer ke desa Bangunjiwo.
Sumber : diolah dari APBDesa Bangunjiwo Tahun 2017 – 2019
Grafik tren pendapatan desa Bangunjiwo dari dana transfer di atas menunjukkan bahwa
ada peningkatan signifikan dari setiap komponen kecuali pada komponen Alokasi Dana
Desa (ADD). Meski ADD menjadi penyumbang pendapatan desa terbesar bagi
Bangunjiwo, akan tetapi komponen ini mengalami penurunan di tahun 2019.
Jika ditilik dari komponen Pendapatan Asli Desa terdapat dua sumber yang berkontribusi
selama kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu Hasil usaha desa dan Hasil Aset Desa. Pada,
tahun 2017, pendapatan asli desa yang bersumber dari hasil usaha desa sebesar 92,8
juta dan hasil aset desa sebesar 7 juta. Sedangkan tahun 2018 pendapatan asli desa
hanya disumbang dari hasil aset desa sebesar 110,9 juta dan di tahun 2019 disumbang
dari hasil usaha desa sebesar 118,4 juta. Tentunya ini jadi hal yang menarik mengingat
pada tahun 2017 terdapat dua sumber PADes sedangkan tahun 2018 dan 2019 hanya
ada satu sumber PAD itupun dari komponen yang berbeda yaitu hasil aset desa di tahun
2018 dan hasil usaha desa ditahun 2019. Padahal di tahun 2016 sudah terdapat inisiasi
usaha desa yang memberikan kontribusi lumayan baik bagi sektor PADesa pada APBdesa
2017 sedangkan hasil aset desa tidak terlalu signifikant. Apakah ini mengindikasikan
adanya kerugian usaha desa di tahun 2017 sehhingga tidak memberikan kontribusi pada
APBdesa tahun 2018 dan mulai dibangun kembali di tahun 2018 sehingga menghasilkan
PADesa pada APBDesa tahun 2019. Tetunya hal ini masih perlu kajian yang lebih
mendalam, mengingat analisis ini masih terbatas pada kajian atas dokumen APBDesa.
Untuk detail kontribusi komponen PADesa dapat dilihat pada grafik dibawah ini:
-
500.000.000,00
1.000.000.000,00
1.500.000.000,00
2.000.000.000,00
2.500.000.000,00
Dana Desa (DD) DBH Pajak dan retribusi Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan KeuanganKabupaten/Kota
2017 1.350.607.000,00 392.714.960,00 2.382.548.000,00 30.000.000,00
2018 1.553.786.000,00 392.714.960,00 2.396.398.000,00
2019 1.910.441.000,00 482.613.600,00 2.278.598.000,00 1.600.000.000,00
Tren Pendapatan Transfer APBDesa Bangunjiwo Tahun 2017 - 2019
Sumber : diolah dari APBDesa Bangunjiwo Tahun 2017 – 2019
Mengacu pada beberapa potret di atas maka pemerintah desa Bangunjiwo kedepan
perlu mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk dapat dioptimalkan sebagai
pendapatan asli desa. Beberapa potensi yang menjadi sektor unggulan kabupaten Bantul
berada di desa Bangunjiwo seperti kerajinan gerabah kasongan yang telah dikenal dunia
internasional. Tentunya jika ini dioptimalkan sebagai sumber pendapatan asli desa maka
akan dapat menambah pendapatan desa dari sektor usaha desa dan menjadikan desa
Bangunjiwo semakin berdikari dalam pengelolaan keuangan desa.
C. Analisis Tren Belanja Desa Bangunjiwo
Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1
(satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa, hal ini sesuai dengan
Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa. Terdapat lima
klasifikasi belanja desa yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa; bidang
pelaksanaan pembangunan Desa; bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; bidang
pemberdayaan masyarakat Desa; dan bidang penanggulangan bencana, keadaan
darurat dan mendesak Desa.
Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah pengeluaran yang terdiri
atas belanja sub-bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa, diantaranya operasional desa, tunjangan
perangkat desa, penghasilan tetap perangkat desa. Belanja Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa adalah pengeluaran yang terdiri atas belanja sub-bidang dan
kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain.
Bidang pelaksanaan pembangunan yang dimaksud tidak berarti hanya pembangunan
secara fisik tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan
dan pembinaan. Belanja Bidang pembinaan kemasyarakatan adalah pengeluaran yang
terdiri atas belanja sub-bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan
kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses
pembangunan desa. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang
dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat
2017 2018 2019
92.846.825,00
118.400.000,00
7.000.000,00
110.900.000,00
Tren Sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa)
Hasil Usaha Desa Hasil Aset Desa
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan belanja Bidang Penanggulangan
Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Jika mengacu pada regulasi
lama tahun 2017 - 2018, bidang yang terakhir ini sering disebut dengan bidang tidak
terduga.
Berdasarkan dokumen APBDesa Bangunjiwo tahun 2017 – 2019, alokasi belanja desa
menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sangat berkaitan
erat dengan pendapatan desa yang juga terus meningkat. Tahun 2017 belanja desa
Bangunjiwo sebesar 4,6 M meningkat cukup tajam menjadi 6,2 M ditahun 2018 dan
meningkat menjadi 6,9 M pada tahun 2019. Laju peningkatan belanja desa ini dapat
dilihat pada grafik dibawah ini.
Sumber : diolah dari APBDesa Bangunjiwo Tahun 2017 – 2019
Dari tren alokasi belanja yang terus meningkat tersebut diatas, kita dapat melihat lebih
dalam terkait dengan pembagian alokasi per bidang sesuai dengan amanat Permendagri No
20 Tahun 2018. Dari data yang ada, alokasi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
pada tahun 2017 sebesar 1,5 M meningkat menjadi 1,8 M di tahun 2018 dan bertambah lagi
menjadi 2,1 M di tahun 2019. Peningkatan di tahun 2019 dikontribusikan dari alokasi
kegiatan penyediaan sarpras desa, aset tetap desa dan rehabilitasi bangunan kantor desa.
Untuk alokasi bidang pelaksanaan pembangunan desa tahun 2017 sebesar 1,9 M meningkat
tajam di tahun 2018 menjadi 2,8 M dan menjadi 3,1 M pada tahun 2019. Sedangkan untuk
bidang pembinaan kemasyarakatan mendapatkan alokasi sebesar 855,2 juta tahun 2017,
turun menjadi 731,9 juta pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 1,08 M pada tahun 2019.
Sementara itu, alokasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat tahun 2017 sebesar 198,4
juta meningkat drastis menjadi 842,2 juta ditahun 2018 dan turun menjadi 501,9 juta pada
tahun 2019. Tentunya ini menjadi catatan khusus ketika alokasi anggaran untuk
pemberdayaan masyarakat masih dibawah angka satu milyar. Padahal diketahui bersama
bahwa anggaran merupakan bentuk afirmative dari visi dan misi pemerintah desa untuk
4.665.086.285,00
6.276.498.960,00
6.924.768.639,00
-
1.000.000.000,00
2.000.000.000,00
3.000.000.000,00
4.000.000.000,00
5.000.000.000,00
6.000.000.000,00
7.000.000.000,00
8.000.000.000,00
2017 2018 2019
Tren Alokasi Belanja Desa
mewujudkan kesejahteraan warga. Tentunya alokasi ini ke depan harus ditingkatkan
sehingga alokasi anggaran bisa lebih banyak dinikmati oleh masyarakat Bangunjiwo sehingga
bisa berdaya dan sejahtera. Di sisi lain, alokasi bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa hanya berkisar dibawah enam puluh juta rupiah. Tahun 2017,
alokasi anggaran bidang ini hanya 21,3 juta dan meningkat menjadi 51,7 juta pada tahun
2018 selanjutnya turun menjadi 31,9 juta di tahun 2019. Tentunya alokasi anggaran ini juga
perlu ditingkatkan mengingat pentingnya kesiapsigaan terhadap bencana desa seiring
dengan meningkatnya dampak perubahan iklim, tak terkecuali di Kabupaten Bantul.
Sumber : diolah dari APBDesa Bangunjiwo Tahun 2017 – 2019
Mengacu pada grafik di bawah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa bidang pelaksanaan
pembangunan desa selalu mendapatkan alokasi yuang lebih besar dari total belanja desa.
Setiap tahunnya alokasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa mendapatkan porsi
di atas 42% bahkan tahun 2019 mendapatkan alokasi sebesar 46,14% dari total belanja desa.
Meskipun dalam Permendagri 20 Tahun 2018 telah diatur bahwa alokasi ini tidak selalu
berbentuk pembangunan fisik tetapi juga pembangunan non fisik, akan tetapi pada
kenyataannya bidang ini masih didominasi dengan kegiatan-kegiatan fisik seperti
pembangunan dan rehabilitasi bangunan, peningkatan dan pengadaan sarpras. Tentunya ini
menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak dalam rangka memastikan bidang yang
menyerap alokasi belanja paling besar ini dapat dipastikan tepat sasaran dan mulai bergeser
memperbanyak kegiatan pembangunan yang sifatnya non fisik.
-
500.000.000,00
1.000.000.000,00
1.500.000.000,00
2.000.000.000,00
2.500.000.000,00
3.000.000.000,00
3.500.000.000,00
BidangPenyelenggaraanPemerintah Desa
BidangPelaksanaan
PembangunanDesa
Bidang PembinaanKemasyarakatan
BidangPemberdayaan
Masyarakat
BidangPenanggulanganBencana,Darurat&Me
ndesakDesa/TdkTerduga
2017 1.599.583.210,00 1.990.487.000,00 855.222.250,00 198.456.325,00 21.337.500,00
2018 1.810.695.000,00 2.839.827.000,00 731.970.500,00 842.264.960,00 51.741.500,00
2019 2.109.971.712,00 3.195.297.300,00 1.085.595.500,00 501.958.942,00 31.945.185,00
Tren Belanja Per Bidang Tahun 2017 - 2019
Sumber : diolah dari APBDesa Bangunjiwo Tahun 2017 – 2019
D. Potret Anggaran Responsif Gender di Desa Bangunjiwo
Anggaran responsif gender, menurut Permendagri No.15/2008 adalah penggunaan atau
pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai
kesetaraan dan keadilan gender. Anggaran responsif gender bukan anggaran yang terpisah
bagi laki-laki dan perempuan akan tetapi merupakan seperangkat instrument untuk melihat
dampak belanja dan penerimaan pemerintah terhadap gender. Kelompok gender yang
dimaksud dalam proses penganggaran ini adalah kelompok rentan yang selama ini masih
terpinggirkan dari intervensi proses pembangunan. Kelompok rentan tersebut adalah
Perempuan, Anak, Difabel, Masyarakat miskin, Lansia dan Perempuan kepala rumah tangga
(janda).
Anggaran responsif gender penting dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat,
daerah dan desa karena :
1. Berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan tujuan pembangunan
2. Mengakomodasi kelompok rentan
3. Berkontribusi pada pertumbuhan dan pemerataan
4. Berkontribusi pada pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan lainnya.
5. Meningkatkan dukungan perempuan dan kelompok rentan lainnya pada kebijakan
Untuk melihat sejauh mana anggaran pemerintah telah responsif gender dapat dilihat
melalui tiga kategori anggaran reponsive gender yang meliputi:
a. Anggaran Spesifik Gender: Anggaran yang khusus dialokasikan untuk kelompok
marginal atau kelompok gender tertentu,menyasar kebutuhan khusus dan
perlindungan kelompok rentan. Misal: alokasi anggaran untuk lansia perempuan,
anak dan difabel.
b. Anggaran Afirmatif Gender: Anggaran yang dialokasikan untuk upaya-upaya
peningkatan kapasitas kelompok gender atau kelompok marginal tertentu.
Bidang PenyelenggaraanPemerintah Desa
Bidang PelaksanaanPembangunan Desa
Bidang PembinaanKemasyarakatan
Bidang PemberdayaanMasyarakat
Bidang TidakTerduga/Penanggulangan
Bencana, Darurat danMendesak Desa
2017 34,29% 42,67% 18,33% 4,25% 0,50%
2018 28,85% 45,25% 11,66% 13,42% 1%
2019 30,47% 46,14% 15,68% 7,25% 0,50%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
Tren Persentase Belanja per Bidang Dibandingkan Belanja Desa
Fungsinya adalah memperkuat kapasitas staf perempuan, kelompok perempuan
yang memiliki posisi strategis,missal di DPRD,parpol, BPD, staff pemerintahan.
c. Anggaran Mainstreaming/Pengarusutamaan Gender: Anggaran yang dialokasikan
untuk kegiatan yang dampaknya dirasakan secara langsung kepada kelompok
marginal. Fungsinya adalah memastikan manfaat pembangunan di semua sector
bisa diakses baik oleh laki-laki dan perempuan, dan memperbaiki kualitas layanan
public bagi laki-laki dan perempuan.
Dengan mengacu pada tiga kategori diatas, potret anggaran responsif gender di Desa
Bangunjiwo selama kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang terus menurun.
Alokasi tertinggi untuk anggaran responsif gender terjadi pada tahun 2017 sebesar 17% dari
total belanja desa. Di tahun 2018 turun menjadi 9% dari total belanja desa dan terus turun
menjadi 8% di tahun 2019.
Jika ditilik dari dokumen APBDesa Bangunjiwo selama tiga tahun terakhir, untuk besaran
alokasi anggaran responsif gender di tahun 2017 sebesar 795,4 juta dan turun menjadi 581,9
juta di tahun 2018, sedangkan tahun 2019 turun menjadi 564,9 juta. Meskipun penurunan di
tahun 2019 tidak terlalu signifikan akan tetapi jika ini masih berlanjut tentunya akan
berdampak buruk bagi pemenuhan kebutuhan kelompok rentan dan marginal.
Sumber : diolah dari APBDesa Bangunjiwo Tahun 2017 – 2019
Jika dikaji lebih dalam dari besaran alokasi anggaran responsif gender yang telah dijabarkan
diatas maka terdapat tiga kategori anggaran responsif gender di desa Bangunjiwo. Alokasi
anggaran paling besar ada pada kategori anggaran mainstreaming gender kemudian
anggaran afirmative gender dan yang terakhir adalah anggaran spesifik gender. Meskipun
mendapatkan alokasi paling tinggi ternyata setelah ditilik lebih dalam, alokasi anggaran
maistreaming gender mengalami tren yang terus menurun setiap tahunnya. Alokasi
anggaran mainstreaming gender tahun 2017 sebesar Rp. 669.932.000,- turun menjadi Rp.
434.345.500,- di tahun 2018 dan mengalami penurunan lagi di tahun 2019 menjadi sebesar
Rp. 398.273.000,-.
2017
2018
2019
4.665.086.285,00
6.276.498.960,00
6.924.768.639,00
795.491.575,00
581.982.500,00
564.964.062,00
17%
9%
8%
Perbandingan Total Belanja Anggaran Responsif Gender dengan Total Belanja Daerah
Belanja Desa Belanja Anggaran Responsif Gender Persentase
Hal ini berbeda dengan alokasi anggaran afirmatif gender yang setelah dikaji lebih dalam
ternyata alokasi anggarannya menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Tahun 2017, alikasi anggaran afirmatif gender di desa Bangunjiwo sebesar Rp. 78.524.575,-
dan naik menjadi Rp. 99.152.000,- di tahun 2018, sedangkan tahun 2019 meningkat lagi
menjadi Rp. 143.497.062,-.
Tren yang berbeda di tunjukkan pada kategori alokasi anggaran spesifik gender yang
menunjukkan pergerakan yang fluktuatif, sayangnya pada tahun 2019 alokasi ini mengalami
penurunan yang drastis. Tahun 2017 alokasi anggaran untuk kategori ini sebesar Rp.
47.035.000,- dan meningkat ditahun 2018 menjadi Rp. 48.485.000,- terakhir turun menjadi
Rp. 23.194.000,-. Tentunya hal ini sangat disayangkan, mengingat saat ini banyak daerah dan
desa menjadikan isu gender sebagai isu arus utama yang harus dipenuhi oleh anggaran yang
dikelola oleh pemerintah sebagai perwujudan pemenuhan hak dasar warga khususnya
kelompok marginal dan rentan.
Sumber : diolah dari APBDesa Bangunjiwo Tahun 2017 – 2019
Detail alokasi anggaran dan kegiatan yang reponsif gender di Desa Bangunjiwo dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
URAIAN Tahun Anggaran
2017 % 2018 % 2019 %
BELANJA DESA
4.665.086.285,00
6.276.498.960,00
6.924.768.639,00
Anggaran Spesifik Gender
47.035.000,00 1,01%
48.485.000,00 0,77%
23.194.000,00 0,33%
Pembinaan PKK Desa, Dusun dan
Dasa Wisma
27.565.000,00
29.015.000,00
23.194.000,00
Fasilitasi Kegiatan KP Ibu
4.415.000,00
4.415.000,00
-
100.000.000,00
200.000.000,00
300.000.000,00
400.000.000,00
500.000.000,00
600.000.000,00
700.000.000,00
2017 2018 2019
Anggaran Responsif Gender di Desa Bangunjiwo
Anggaran Spesifik Gender Anggaran Affirmative Gender Anggaran Mainstreaming Gender
Pembinaan dan Pengembangan
Forum Anak
15.055.000,00
15.055.000,00
Anggaran Afirmatif Gender
78.524.575,00 1,68%
99.152.000,00 1,58%
143.497.062,00 2,07%
Pendataan Keluarga Miskin dan
Pengklasifikasian Kemiskinan
10.337.500,00
11.202.000,00
Pendataan warga putus sekolah
dan buta huruh/aksara
3.075.000,00
Pemetaan dan Analisis
Kemiskinan Desa secara
Partisipatif
34.983.562,00
Penyelenggaraan Pelatihan
Kepemudaan Tingkat Desa
7.200.000,00
Peningkatan Kapasitas
Aparatur/Pamong Pemerintahan
Desa
65.112.075,00
87.950.000,00
83.775.000,00
Peningkatan Kapasitas BPD 11.614.500,00
Fasilitasi/penyuluhan/sosialialisasi
KDRT, bina keluarga sakinah
5.924.000,00
Anggaran
Mainstreaming/Pengarusutamaan
Gender
669.932.000,00 14,36%
434.345.500,00 6,92%
398.273.000,00 5,75%
Pembangunan Jamban bagi
Keluarga Miskin
41.795.500,00
Pembangunan Rumah Tidak Layak
Huni
297.351.500,00
192.080.500,00
190.554.000,00
Dukungan Pendidikan bagi Siswa
Miskin/Berprestasi
32.000.000,00
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn
Tambahan, Kls Bumil, Lansia,
Insentif)
78.000.000,00
81.000.000,00
173.295.000,00
Penyuluhan dan Pembinaan
Kesehatan Lanjut Usia
4.900.000,00
6.800.000,00
Pemberian Makanan Tambahan
untuk Balita, anak PAUD dan
78.000.000,00
Pembinaan dan Pengembangan
Forum Anak
15.055.000,00
15.055.000,00
Monitoring BALITA Penderita
Kurang Gizi
11.825.000,00
11.825.000,00
Pengelolaan Posyandu Balita dan
Lansia
97.990.000,00
84.600.000,00
Pembinaan Kelompok Bina
Keluarga (Balita, Lansia, dll)
8.985.000,00
8.985.000,00
Pengasuhan Bersama atau Bina
Keluarga Balita (BKB)
2.424.000,00
Peningkatan Fasilitas Pendidikan
bagi anak Yatim/Yatim Piatu 36.030.000,00 34.000.000,00
Sumber : diolah dari APBDesa Bangunjiwo Tahun 2017 – 2019
Dari potret detail kegiatan yang terdapat pada tabel diatas, tentunya masih banyak pekerjaan rumah
yang harus dilakukan oleh jajaran pemerintah desa di Bangunjiwo dalam mendorong alokasi
anggaran responsif gender. Mengacu pada database gender telah dimiliki dan indikasi persoalan
gender yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Desa Bangunjiwo maka sudah ada beberapa
kegiatan yang menjawab persoalan gender yang dihadapi antara lain kasus gizi buruk pada balita
telah ada alokasi anggaran kegiatan monitoring Balita penderita kurang gizi selama dua tahun
berturut-turut yaitu 2017 – 2018. Sayangnya, kegiatan ini tidak dialokasikan kembali pada tahun
2019. Selain kegiatan tersebut, masih ada dua kegiatan lagi yang intervensinya pada persoalan gizi
buruk pada balita yaitu pembinaan kelompok bina keluarga (Balita, lansia dll) dan pengasuhan
bersama atau bina keluarga Balita.
Sejalan dengan upaya baik di atas, masih ada persoalan gender yang mulai muncul di Desa
Bangunjiwo tetapi belum diintervensi, seperti kasus pernikahan dini. Data gender yang dimiliki oleh
Desa Bangunjiwo menunjukkan bahwa ada gejala kasus pernikahan dini, tentunya ini juga harus
menjadi fokus bersama semua stakeholder desa dalam mengatasinya. Kegiatan-kegiatan yang
arahnya pada peningkatan pemahaman dan pengetahuan anak muda dan remaja terkait pernikahan
dini dan kesehatan reproduksi menjadi hal penting yang kedepan perlu dialokasikan oleh pemdes
Bangunjiwo.
Selain itu, data persoalan kekerasan terhadap perempuan juga muncul di desa Bangunjiwo terlihat
dari data gender meskipun masih dibawah angka 5 kasus dan tren yang terus menurun selama kurun
tiga tahun terakhir. Akan tetapi data yang telah masuk kedesa ini perlu menjadi perhatian khusus
oleh pemerintah desa, jangan sampai kedepan angka kekerasan terhadap perempuan meningkat
karena indikasi data kasus tidak diperhatikan.
Selanjutnya, jika ditilik dari data gender, di desa Bangunjiwo terdapat warga difabel sebanyak 147
orang yang ternyata dari hasil analisis anggaran desa ternyata belum ada kegiatan dan anggaran
yang diarahkan kepada warga difabel ini. Tentunya kedepan penting untuk memastikan bahwa
warga difabel juga mendapatkan intervensi dari program dan kegiatan yang bersumber dari
APBDesa.
Mengacu pada beberapa hal yang telah disebutkan diatas, maka penting untuk pemerintah desa
Bangunjiwo ke depannya dapat menggunakan database yang telah dimiliki sebagai data dasar dalam
perencanaan desa. Database yang dimiliki sudah cukup lengkap sehingga ketika perencanaan
didasarkan pada database yang ada maka diharapkan program dan kegiatan yang telah dianggarkan
dari APBDesa dapat tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan.