PERATURAN DESA TULANGAN

NOMOR : 01 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2019

KECAMATAN TULANGAN

KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TULANGAN

Menimbang : a. bahwa ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, pada BAB III Pasal 9 tentang APBDes, Untuk penyelenggaran pemerintahan Desa Tulangan perlu Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa Tulangan Nomor 01 Tahun2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun2019 telah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a. dan huruf b. maka dipandang perlu menetapkanKeputusan Camat Tulangan Tentang Evaluasi RancanganPeraturan Desa Tulangan Nomor 01 Tahun 2019 TentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

maksanakan Peraturan Desa nomor ...tahun .... Tentang ang Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 TentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5539); Sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2015Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perubahan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembanguna Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018);

9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2017, Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 87);

10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;

12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan Barang / Jasa;

13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo;

15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pengahasilan Tetap, Tunjangan dan Penderimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo;

16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01 tahun 2019 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Silpa Dana Desa Tahun 2018 dan Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tulangan Nomor

01/BPD/I/2019 tanggal 20 Januari 2019 Tentang Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tulangan Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Desa;

2. Keputusan Camat Tulangan tanggal 25 Januari 2019 Nomor : 141/30/438.7.13/2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tulangan Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tulangan Kecamatan Tulangan Tahun Anggaran 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TULANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TULANGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

1. Pendapatan Desa Rp. 1.818.070.631,03

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 593.070.615,00

b. Bidang Pembangunan Rp. 708.837.515,23

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 321.625.000,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 184.937.500,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat

dan Mendesak Desa Rp. 11.086.780,26 +

Jumlah Belanja Rp. 1.819.557.410,49

Surplus/Defisit Rp. (1.486.779,46)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 1.486.779,46

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 1.486.779,46

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana

dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa

guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini

dengan penempatanya dalam Lembaran Desa Tulangan.

Ditetapkan di : Tulangan Pada tanggal : 20 Januari 2019

KEPALA DESA TULANGAN

ttd

ISWANTO, SH

Diundangkan di : Tulangan Pada Tanggal : 25 Januari 2019 Sekretaris Desa Tulangan ROSA FATMALA

LEMBARAN DESA TULANGAN KECAMATAN TULANGAN TAHUN 2019 NOMOR 01

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATAN TULANGAN

DESA TULANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Sekretariat : Jl. Dewi Sartika RT. 02 RW. 02 Desa Tulangan Sidoarjo Kode Pos 61273

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TULANGAN

NOMOR : 01 /BPD/I/ 2019

TENTANG KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA TULANGAN

NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TULANGAN

Menimbang : a. bahwa ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 , pada BAB III Pasal 9 tentang APBDes,Untuk penyelenggaran pemerintahan Desa Tulangan perlu Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa Tulangan Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan huruf b. maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Tulangan Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tulangan Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belnja Desa Tahun Anggaran 2019.

maksanakan Peraturan Desa nomor ...tahun .... Tentang ang Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2015 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Perubahan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembanguna Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018);

9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2017, Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 87);

10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;

12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan Barang / Jasa;

13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo;

15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pengahasilan Tetap, Tunjangan dan Penderimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo;

16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01 tahun 2019 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Silpa Dana Desa Tahun 2018 dan Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna BPD hari Minggu Tanggal 20 Januari 2019

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERTAMA : Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang

APBDesa Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp. 1.818.070.631,03

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 593.070.615,00

b. Bidang Pembangunan Rp. 708.837.515,23

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 321.625.000,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 184.937.500,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat

dan Mendesak Desa Rp. 11.086.780,26 +

Jumlah Belanja Rp. 1.819.557.410,49

Surplus/Defisit Rp. (1.486.779,46)

3. Pembiayaan Desa

c. Penerimaan Pembiayaan Rp. 1.486.779,46

d. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 1.486.779,46

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : TULANGAN Pada tanggal : 20 Januari 2019

KETUA BPD TULANGAN

MOCH. MUNIR

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATAN TULANGAN

DESA TULANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Sekretariat : Jl. KH. Achmad Dahlan Tulangan Sidoarjo Kode Pos 61273

BERITA ACARA

Pada hari ini Minggu tanggal Dua Puluh Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Balai Desa Tulangan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tulangan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019.

Rapat dihadiri oleh Pemerintah Desa Tulangan, Ketua beserta anggota BPD,

Ketua beserta anggota LPMD, dan Ketua RT/RW se Desa Tulangan sesuai dengan daftar hadir terlampir.

Adapun materi yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Desa Tulangan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun Anggaran 2019. 2. Penetapan telah disepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2019 sebesar :

Jumlah Pendapatan Desa : Rp. 1.818.070.631,03

Jumlah Belanja Desa : Rp. 1.819.557.410,49 Jumlah Pembiayaan Desa : Rp. 1.486.779,46

Telah diperoleh kata sepakat / disetujui mengenai pokok-pokok permasalahan

sebagaimana tersebut diatas.

Demikian berita acara rapat ini dibuat untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD DESA TULANGAN

MOCH. MUNIR

NOTULEN RAPAT

Rapat BPD dan Pemerintah Desa Tulangan pada hari Minggu tanggal

Dua Puluh Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Balai Desa Tulangan

Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, dengan agenda tunggal Pengesahan

Peraturan Desa Tulangan Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 diuraikan dengan catatan sebagai berikut :

Peserta dan Pimpinan Rapat : 1. Rapat dihadiri oleh Kepala Desa Tulangan beserta Perangkatnya, Ketua BPD

beserta anggotanya, Ketua LPMD beserta anggota, dan Ketua RT/RW se Desa Tulangan.

2. Pimpinan Rapat adalah Ketua BPD Desa Tulangan. Waktu dan Jalannya Rapat : 1. Rapat dibuka pada pukul 20.00 WIB oleh pimpinan rapat 2. Sambutan Kepala Desa Tulangan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDesa) Tulangan Tahun Anggaran 2019. 3. Pembacaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tulangan Tahun

Anggaran 2019 oleh Sekretaris Desa Tulangan.

Setelah dilakukan pembahasan dan Kesepakatan seperlunya oleh Panitia Anggaran (Panggar) di BPD, berhasil disepakati bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdesa) Tulangan Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut : 1. Jumlah penerimaan APBDesa Tulangan Tahun 2019 sebesar

Rp. 1.818.070.631,03 2. Jumlah Pengeluaran APBDesa Tulangan Tahun 2019 sebesar

Rp. 1.819.557.410,49 3. Jumlah Pembiayaan APBDesa Tulangan Tahun 2019 sebesar

Rp. 1.486.779,46

Hasil-hasil Rapat

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tulangan Tahun 2019 yang

telah diajukan Pemerintah Desa Tulangan kepada BPD, disetujui oleh Ketua BPD.

2. Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tulangan Tahun 2019

disetujui oleh BPD, kemudian disahkan Kepala Desa Tulangan Kecamatan

Tulangan Kabupaten Sidoarjo disaksikan oleh seluruh peserta rapat.

Mengetahui, KETUA BPD DESA TULANGAN

KETUA BPD TULANGAN

MOCH. MUNIR