Anggaran Dasar (kurang tanggal pengesahan).doc

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWAUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2013/2014

ANGGARAN DASAR KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

MuqaddimahBismillahirrahmanirrahim

Atas dasar rahmat dan mengharap ridho dari Tuhan Yang Maha Esa serta didorong oleh kegiatan yang luhur, maka mahasiswa UMS bertekad mewujudkan kedaulatan mahasiswa yang berdemokrasi. Oleh sebab itu, merupakan hak dan kewajiban prerogratif mahasiswa dalam menjunjung tinggi nilai kebenaran serta keadilan berdasarkan keilmuan dan keIslaman, sehingga Keluarga Mahasiswa terbentuk.

Bahwa sesungguhnya perjuangan pergerakan mahasiswa adalah pengabdian sejati yang merupakan pengejawantahan nilai-nilai kebenaran sebagai tuntutan moral kemahasiswaan dan kebangsaan.

Kemudian untuk menjalankan kedaulatan mahasiswa UMS yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kemakmuran, mencerdaskan kehidupan kampus, menegakkan nilai-nilai keIslaman dan ikut serta mewujudkan masyarakat madani yang divcita-citakan bangsa, maka dibentuk Keluarga Mahasiswa yang berlandaskan keIslaman, keilmuan dan pluralitas.

BAB IKETENTUAN UMUM

Bagian PertamaNama, Waktu dan Tempat Kedudukan

Pasal 1Nama organisasi adalah Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta

sealanjutnya disingkat KAMA UMS.Pasal 2

KAMA UMS didirikan pada tanggal 16 Juni 2004.

Pasal 3KAMA UMS berkedudukan di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

1


2013/2014

Bagian KeduaKedaulatan

Pasal 4Kedaulatan tertinggi ditangan seluruh mahasiswa UMS dan dimandatkan sepenuhnya kepada

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa KAMA UMS.

Bagian KetigaAsas dan Sifat

Pasal 5KAMA UMS berasaskan Islam

Pasal 6Sifat KAMA UMS adalah:

1. Independen2. Adil3. Transparan4. Demokratis

Bagian KeempatTujuan dan Fungsi

Pasal 7KAMA UMS mengusahakan terwujudnya mahasiswa yang berkeilmuan dan berkeIslaman, mandiri, berbudi pekerti, berwawasan luas, demokratis dan bertanggungjawab demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Pasal 8Fungsi KAMA UMS 1. Memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk menjadi pemimpin dan penggerak dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara.2. Ikut serta menyumbangkan karya dan pikiran dalam penataan kehidupan berbangsa dan

bernegara.3. Memupuk dan membina rasa persaudaraan dan kekeluargaan dilingkungan civitas akademika

UMS.4. Mengusahakan kesejahteraan material dan spiritual serta memperjuangkan kepentingan

mahasiswa.5. Menyerap dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa.

2


2013/2014

6. Menyikapi dinamika intern dan ekstern kampus UMS untuk memperjuangkan kepentingan mahasiswa UMS.

7. Memotivasi mahasiswa untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB IIKEORGANISASIAN

Bagian PertamaKeanggotaan dan Keuangan

Pasal 9Anggota KAMA UMS adalah seluruh mahasiswa UMS.

Pasal 10Keuangan KAMA UMS dapat diperoleh dari:1. Dana kegiatan mahasiswa UMS.2. Usaha-usaha yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan asas, sifat dan tujuan

KAMA UMS.3. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan asas, sifat dan

tujuan KAMA UMS.

Bagian KeduaKomponen Organisasi

Pasal 11Komponen KAMA UMS terdiri dari:1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa KAMA UMS yang selanjutnya disebut MPM UMS

adalah lembaga tertinggi bagi permusyawaratan mahasiswa UMS di lingkup KAMA UMS.2. Dewan Perwakilan Mahassiwa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selanjutnya

disebut DPM UMS atau lembaga tinggi legislatif di tingkat UMS.3. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selanjutnya disebut

BEM UMS adalah lembaga tinggi eksekutif ditingkat UMS dilingkup KAMA UMS.4. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selanjutnya disebut

UKM adalah lembaga kemahasiswaan yang bergerak dibidang minat, bakat tertentu di tingkat UMS.

5. Dewan Perwakilan Mahassiwa Fakultas yang selanjutnya disebut DPM F adalah lembaga tinggi legislatif ditingkat fakultas dilingkup KAMA UMS.

3


2013/2014

6. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut BEM F adalah lembaga tinggi eksekutif ditingkat fakultas dilingkup KAMA UMS.

7. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut UKM F adalah lembaga kemahasiswaan yang bergerak dibidang minat, bakat tertentu di tiap keluarga Fakultas di lingkup KAMA UMS.

8. Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disebut HMP adalah lembaga kemahasiswaan yang menghimpun mahasiswa UMS sesuai dengan program studi masing-masing di keluarga Fakultas dilingkup KAMA UMS.

Bagian KetigaPengelolaan Organisasi

Pasal 12KAMA UMS menganut manajemen federasi, artinya dikembangkan suatu lingkungan berkegiatan yang bebas dengan struktur kepengurusan sesuai kultur dan kondisi di tingkat universitas dan di fakultas tetap menjalin kondisi dengan baik dan tidak melampaui lingkup kewenangan dan lingkup kerja masing-masing.

BAB IIIHUKUM KAMA UMS

Pasal 13Hukum KAMA UMS terdiri dari AD/ART KAMA UMS, Ketetapan MPM, Undang-Undang,

dan Keputusan Presiden.

BAB IVLAMBANG, BENDERA, DAN WARNA

Pasal 14Lambang KAMA UMS terdiri dari lambang Universitas Muhammadiyah Surakarta dan tulisan

Keluarga Mahasiswa UMS.Pasal 15

Bendera KAMA UMS memuat lambang KAMA UMS dan tulisan KAMA UMS berwarna kuning emas.

BAB VSEMBOYAN

4


2013/2014

Pasal 16Semboyan KAMA UMS adalah “Perjuangan dan pengabdian mahasiswa berdasarkan keIslaman

dan keilmuan”.

BAB VIPENUTUP

Bagian PertamaPerubahan Anggaran Dasar

Pasal 17Perubahan Anggaran Dasar KAMA UMS dilakukan pada Sidang Umum MPM

Bagian KeduaPembubaran KAMA UMS

Pasal 18Untuk melakukan pembubaran KAMA UMS harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:1. Pembubaran KAMA UMS dapat dilakukan melalui referendum atau Sidang Istimewa MPM.2. Referendum dibahas dan diputuskan dalam Sidang Umum atau Sidang Istimewa dihadiri

sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPM UMS dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir.

3. KAMA UMS dapat dibubarkan apabila referendum disetujui oleh 2/3 dari jumlah KAMA UMS yang dipilih.

Bagian KetigaAturan Peralihan

Pasal 191. Dalam masa peralihan kekuasaan dipegang oleh presiden mahasiswa demisioner.2. Apabila dalam masa peralihan terjadi keadaan darurat maka kekuasaan dipegang oleh MPM

UMS.

5


2013/2014

Bagian KeempatAturan Penutup

Pasal 20Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) KAMA UMS atau ketetapan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

ANGGARAN RUMAH TANGGAKELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

BAB IKEANGGOTAAN KAMA UMS

Bagian PertamaAnggota

Pasal 1Anggota KAMA UMS adalah seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sedang menempuh jenjang pendidikan D3 dan S1.

Pasal 2Keanggotaan KAMA UMS berakhir jika:1. Berhenti sebagai mahasiswa UMS2. Lulus/selesai masa studi3. Meninggal dunia

Bagian KeduaHak, Kewajiban dan Sanksi

Pasal 3Hak Anggota

Setiap anggota KAMA UMS berhak:1. Mengajukan aspirasi kepada KAMA UMS.

6


2013/2014

2. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam KAMA UMS.3. Diperjuangkan aspirasinya oleh KAMA UMS4. Melakukan oposisi yang sehat dan demokratis terhadap lembaga kemahasiswaan formal yang

ada.5. Memperoleh informasi yang sama, terbuka dan transparan.

Pasal 4Kewajiban Anggota

Setiap anggota KAMA UMS berkewajiban:1. Menjaga nama baik UMS dan civitas akademika UMS2. Menjunjung tinggi AD/ART dan segala peraturan yang berlaku3. Mendukung kebijakan dan program-program KAMA UMS selama tidak bertentangan

dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.4. Menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 5Sanksi Anggota

Anggota KAMA UMS dapat dikenakan sanksi apabila:1. Melanggar AD/ART dan segala peraturan lain yang berlaku.2. Sanksi-sanksi akan diatur dalam ketentuan komponen KAMA UMS kemudian.

BAB IITATA URUTAN HUKUM

Pasal 6Tata urutan hukum KAMA UMS yaitu:1. AD/ART KAMA UMS2. Ketetapan MPM3. Undang-undang4. Keputusan Presiden

Pasal 7AD/ART KAMA UMS merupakan aturan tertinggi dalam perundangan KAMA UMS yang dibuat dan ditetapkan dalam Sidang Umum MPM UMS.

Pasal 8Ketetapan MPM merupakan suatu aturan perundangan KAMA UMS yang dibuat dan ditetapkan dalam sidang MPM.

7


2013/2014

Pasal 9Undang-undang merupakan suatu aturan perundangan KAMA UMS yang dibuat dan ditetapkan bersama-sama oleh DPM UMS dan Presiden Mahasiswa.

BAB IIIMAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

Bagian PertamaKeanggotaan MPM

Pasal 101. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa KAMA UMS terdiri dari

a. Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitasb. 2 (dua) orang utusan dari tiap fakultasc. 1 (satu) orang utusan dari tiap UKM Universitas

2. Majelis Permusyawaratan berjumlah 63 orang.3. Anggota MPM berhenti antar waktu sebagai anggota karena

a. Meninggal duniab. Atas permintaan sendiri dan disetujui Majelisc. Dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota dengan keputusan MPMd. Tidak lagi menjadi mahasiswa UMSe. Tidak lagi menjadi anggota DPM Uf. Dicabut mandatnya oleh lembaga yang mendelegasikan

Bagian KeduaTugas dan Wewenang

Pasal 111. Melakukan Sidang Umum MPM UMS.2. Melaksanakan Sidang Istimewa apabila diperlukan.

8


2013/2014

Pasal 121. Menetapkan AD/ART, BGHK, Rekomendasi Internal dan Eksternal KAMA UMS2. Melantik dan menetapkan ketua dan keanggotaan DPM UMS3. Mengevaluasi dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Presiden Mahasiswa4. Melantik dan mengesakan Presiden dan Wakil Presiden KAMA UMS5. Menerima Laporan Pelaksanaan Tugas DPM UMS6. Membentuk Badan Pekerja dan Panitia Sidang

Bagian KetigaPerangkat MPM

Pasal 131. Perangkat MPM terdiri dari:

a. Ketua Majelisb. Sekretaris Majelisc. Bendahara Majelisd. Badan Pekerja Majelis yang terdiri dari Ketua dan anggota majelis

2. Pimpinan MPM terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Badan Pekerja Majelis3. Tugas dan wewenang perangkat MPM diatur dalam Tata Tertib MPM

Bagian KeempatPersidangan dan Rapat-rapat MPM

Pasal 14Persidangan dan rapat-rapat MPM terdiri dari:1. Jenis-jenis persidangan

a. Sidang Umum MPM UMSb. Sidang Istimewa

2. Jenis-jenis rapata. Rapat Paripurnab. Rapat Pimpinan MPMc. Rapat Badan Pekerja

Pasal 15Sidang Umum MPM

1. Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa yang selanjutnya disebut SU MPM merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan KAMA UMS

2. Sidang terdiri dari :

9


2013/2014

a. Sidang Pleno adalah sidang yang menghasilkan keputusan dan ketetapan Sidang Umum MPM

b. Sidang Komisi adalah sidang yang menghasilkan rancangan keputusan dan ketatapan Sidang Umum MPM

c. Sidang Khsuus adalah sidang yang dilakukan di luar sidang tersebut di atas3. Sidang Umum dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ anggota MPM

4. Sidang Umum MPM adalah sidang yang diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali dilaksanakan untuk:a. Mengevaluasi, menilai dan memutuskan pertanggungjawaban Presiden Mahasiswab. Mendengarkan Laporan Pelaksanakan Tugas DPMc. Memberikan pandangan kinerja DPM sebagai lembaga pengawas eksekutifd. Mengesahkan dan menetapkan AD/ART KAMA UMSe. Mengesahkan dan menetapkan GBHKf. Menetapkan anggota DPMg. Menetapkan pimpinan Majelish. Menetapkan Presiden dan Wakil Presiden mahasiswa

Pasal 16Sidang Istimewa MPM

1. Sidang Istimewa mempunyai kedudukan yang sama dengan Sidang Umum MPM UMS2. Sidang Istimewa dilaksanakan untuk:

a. Meminta pertanggungjawaban Presiden karena melanggar AD/ART KAMA UMSb. Menetapkan Wakil Presiden Mahasiswa sebagai pejabat Presiden Mahasiswa jika

Presiden Mahasiswa berhenti atau dihentikan dan pejabat Presiden Mahasiswa untuk melaksanakan Pemilu Raya.

c. Menetapkan Mendagri dan Menlu sebagai pejabat kebijakan eksekutif sementara apabila Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa berhalangan tetap dan pejabat kebijakan eksekutif sementara bertanggung jawab untuk melaksanakan hasil rekomendasi Sidang Istimewa..

3. Sidang Istimewa diadakan bila disetujui sekurang-ku rangnya ½ + 1 anggota MPM.

10


2013/2014

BAB IVDEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Bagian PertamaKeanggotaan DPM

Pasal 17Ketentuan keanggotaan DPM adalah :a. Anggota DPM terdiri 21 (dua puluh satu) orang yang merupakan wakil mahasiswa hasil

Pemilu Raya.b. Anggota DPM bertugas selama satu periode dan setelah itu dapat dipilih kembali.c. Pergantian anggota DPM karena mengundurkan diri atau tidak lagi menjadi mahasiswa UMS

lagi atau sebab-sebab lain, diserahkan sepenuhnya kepada Partai dan lembaga yang bersangkutan.

Pasal 18Hak dan Kewajiban

1. Setiap anggota DPM mempunyai hak:a. Interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada Presiden Mahasiswab. Angket, yaitu hak untuk menggali aspirasi mahasiswac. Inisiatif, yaitu hak untuk mengajukan pernyataan pendapat atau rancangan undang-

undangd. Petisi, yaitu hak untuk mengusulkan suatu kegiatan kepada Presiden Mahasiswae. Budget, yaitu hak untuk menetapkan rancangan pengeluaran dana kegiatan

kemahasiswaan tingkat Universitas.

2. Berkewajiban menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Perwakilan Mahasiswa yang bertanggungjawab.

Bagian KetigaTugas dan Wewenang DPM

Pasal 19Tugas DPM adalah:1. Mengawasi pelaksanaan AD/ART.2. Mengawasi, mengevaluasi, dan memberi pertimbangan kepada BEM dalam melaksanakan

ketetapan MPM.

11


2013/2014

3. Menggali, mengelola dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa UMS.4. Mengadakan rapat DPM bersama wakil-wakil dari DPM Fakultas dan Partai yang diadakan

sesuai keperluan.5. Bersama dengan Presiden Mahasiswa merancang dan menyusun AD/ART.6. Bersama dengan Presiden Mahasiswa merancang dan menetapkan Undang-Undang.7. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugasnya dalam Sidang Umum MPM.8. Secara internal membuat mekanisme dan parameter penilaian terhadap kinerja-kinerja

anggota DPM.9. Menyampaikan hasil kerjanya kepada mahasiswa

Pasal 20Wewenang DPM adalah:1. Mewakili KAMA UMS berhubungan dengan Lembaga Legislatif Mahasiswa.2. Membuat rancangan penggantian perubahan AD/ART KAMA UMS bila diperlukan.3. Mengusulkan penggantian anggota DPM kepada Partai yang bersangkutan.4. Dapat mengeluarkan pernyataan sikap terkait dengan kondisi internal maupun eksternal

KAMA UMS di lingkungan UMS.5. Bersama Presiden Mahasiswa merumuskan sikap organisasi terhadap persoalan-persoalan

yang ada dalam kehidupan kampus, agama, bangsa dan negara.6. Mengeluarkan memorandum kepada Presiden Mahasiswa apabila ternyata tidak

melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari AD/ART dan atau GBHK BEM UMS dengan ketentuan memorandum pertama dikeluarkan dengan batas waktu 3 (tiga) minggu, setelah batas waktu tersebut apabila Presiden Mahasiswa tidak melakukan perbaikan kinerja maka dikeluarkan memorandum kedua dengan batas waktu 1 (satu) minggu dan apabila melampau batas waktu tersebut Presiden tidak memperbaikinya maka DPM dapat mengajukan rekomendasi penyelenggaraan Sidang Istimewa kepada MPM.

Bagian KetigaPerangkat DPM

Pasal 211. Perangkat DPM terdiri dari:

a. Ketua DPMb. Sekretaris Jenderalc. Komisi yang terdiri dari ketua dan anggota

2. Pimpinan DPM terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Ketua Komisi 3. Tugas dan Wewenang perangkat DPM diatur dalam Tata Tertib DPM

12


2013/2014

Bagian KeempatRapat-rapat DPM

Pasal 22Jenis-jenis rapat:1. Rapat DPM dengan Presiden Mahasiswa2. Rapat DPM3. Rapat Komisi4. Rapat Komisi DPM dengan Departemen BEM5. Rapat Pimpinan

Pasal 231. Rapat DPM dan Presiden Mahasiswa dilaksanakan secara tetap satu kali setiap bulannya dan

menjadi tanggung jawab Presiden dalam melaksanakannya.2. Jika diperlukan, rapat tambahan dapat diadakan di luar waktu yang tertera pada ayat 1.3. Rapat tambahan dapat diadakan atas usulan ketua DPM dan atau dapat diajukan oleh anggota

DPM lainnya atau usulan Presiden Mahasiswa.4. Rapat DPM dan Presiden Mahasiswa diadakan untuk:

a. Membuat Undang-undangb. Mengevaluasi laporan perkembangan kerja Presiden Mahasiswac. Mengontrol anggaran keuangan KAMA UMS yang telah digunakan oleh BEM UMS.

Pasal 24Rapat DPM adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota DPM yang dapat diadakan atas usulan Ketua DPM atau oleh Anggota DPM.

Pasal 251. Rapat DPM bersama wakil-wakil dari fakultas dan partai menjadi tanggungjawab DPM

dalam hal pelaksanaannya.2. Rapat ini diadakan untuk menggali aspirasi dan melihat pelaksanaan tugas DPM secara

langsung.

Pasal 26Rapat Komisi adalah rapat yang dipimpin oleh ketua komisi untuk membahas permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang DPM.

Pasal 27

13


2013/2014

Rapat Komisi DPM dan Departemen BEM merupakan rapat dengar pendapat antara komisi DPM dengan Departemen BEM yang terkait dalam rangka meminta penjelasan tentang perencanaan dan atau realisasi progam kerjanya serta menjadi tanggungjawab Departemen BEM dalam hal pelaksanaannya.

Pasal 28Rapat Pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan DPM yang terdiri dari ketua DPM, Sekretaris Jenderal, dan Ketua Komisi.

BAB VBADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

Pasal 27Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selanjutnya disebut BEM UMS adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan tingkat universitas.

Pasal 30Presiden memegang kekuasaan tertinggi eksekutif KAMA UMS

Pasal 31Presiden Mahasiswa

Tugas Presiden Mahasiswa adalah:1. Mentaati AD/ART, GBHK dan Undang-undang serta keputusan-keputusan yang diambil

bersama DPM.2. Membuat dan melaksanakan program kerja selama satu periode kepengurusan.3. Memperjuangkan aspirasi mahasiswa kepada pihak universitas dan penyelenggara Negara.4. Mewakili KAMA UMS baik ke dalam maupun keluar yang berhubungan dengan lembaga

eksekutif mahasiswa.5. Menghadiri undangan DPM untuk rapat bersama.6. Bersama DPM mengadakan rapat satu kali setiap bulan.7. Mensosialisasikan perkembangan kerja organisasi kepada mahasiswa sekurang-kurangnya

sekali setiap bulan.8. Menandatangani segala surat dan pernyataan sikap Badan Eksekutif Mahasiswa yang

bertujuan untuk umum.9. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Presiden Mahasiswa kepada mahasiswa

melalui Sidang Umum MPM di akhir kepengurusan.

Pasal 32Wewenang Presiden Mahasiswa:1. Menyusun dan memilih pengurus BEM.

14


2013/2014

2. Memiliki kebebasan berkreativitas dalam menjabarkan AD/ART KAMA UMS, GBHK, Undang-undang dan aspirasi mahasiswa.

3. Dapat mengundang DPM untuk suatu rapat bersama.4. Bersama DPM merumuskan sikap organisasi terhadap persoalan yang ada dalam kehidupan

kampus, agama, bangsa dan Negara.5. Bersama DPM membuat rancangan Perubahan UU jika diperlukan.6. Melakukan koordinasi dengan UKM Universitas dan BEM Fakultas.

Pasal 331. Presiden Mahasiswa tidak diperkenankan merangkap jabatan pada organisasi intern maupun

ekstern.2. Presiden Mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan KAMA UMS selama maksimal 30

hari tanpa alasan yang jelas.

Pasal 341. Jika Sidang Istimewa MPM UMS memberhentikan Presiden Mahasiswa, maka Sidang

Istimewa akan menetapkan pejabat Presiden Mahasiswa dalam forum tersebut.2. Pejabat Presiden Mahasiswa mempunyai tugas utama mempercepat pemilu dan

melaksanakan rekomendasi hasil Sidang Istimewa MPM UMS.

BAB VIPEMILIHAN UMUM

Pasal 351. Pemilihan Umum adalah suatu cara penentuan seorang Presiden Mahasiswa dan Wakil

Presiden Mahasiswa, wakil Partai yang duduk dalam DPM yang melibatkan seluruh mahasiswa UMS.

2. Hal-hal yang lain berkaitan dengan pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang.

BAB VIIORGANISASI KEMAHASISWAAN FAKULTAS

Pasal 36Ketentuan internal lembaga kemahasiswaan di fakultas diatur oleh fakultas yang bersangkutan.

Pasal 37Pengurus organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas menjalin hubungan koordinasi sesuai dengan wewenang dan lingkup kerja dengan pengurus organisasi di tingkat universitas.

15


2013/2014

BAB VIIIPERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMA UMS

Pasal 38Perubahan Anggaran Rumah Tangga KAMA UMS dilakukan pada Sidang Umum MPM UMS.

BAB IXATURAN PERALIHAN

Pasal 391. Sejak AD/ART ini ditetapkan, segala peraturan dibawah AD/ART masih tetap berlaku

sampai dengan ditetapkannya peraturan-peraturan yang baru.2. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian dengan ketetapan

Sidang Umum MPMBAB X

ATURAN TAMBAHANPasal 40

Presiden Mahasiswa dan DPM harus menyelenggarakan Pemilihan Umum paling lambat bulan Maret 2015 dan mensosialisasikannya kepada mahasiswa.

BAB XIPENUTUP

Pasal 41Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 25 April 2013

Pukul : 01.55 WIB

16

Documents

Anggaran Dasar (kurang tanggal pengesahan).doc