ANALISIS TENTANG RESTRUKTURISASI KREDIT UNTUK …

ANALISIS TENTANG RESTRUKTURISASI KREDIT UNTUKMENGHINDARI TERJADINYA KREDIT MACET (STUDI PADA

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)TBK CABANG LUBUK PAKAM)

TESIS

Oleh

AAN TRIANDI157011253 / M.Kn

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN2018

Universitas Sumatera Utara

ANALISIS TENTANG RESTRUKTURISASI KREDIT UNTUKMENGHINDARI TERJADINYA KREDIT MACET (STUDI PADA

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)TBK CABANG LUBUK PAKAM)

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan PadaProgram Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum


Oleh

AAN TRIANDI157011253 / M.Kn

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN2018



Telah diuji pada

Tanggal : 08 Februari 2018

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum

Anggota : 1. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, M.Hum

2. Notaris Dr. Suprayitno, SH. M.Kn

3. Dr. Edy Ikhsan, SH, MA

4. Dr. Dedi Harianto, SH, M.Hum


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AAN TRIANDI

Nim : 157011253

Program Studi : Magister Kenotariatan FH USU

Judul Tesis : ANALISIS TENTANG RESTRUKTURISASI KREDITUNTUK MENGHINDARI TERJADINYA KREDITMACET (STUDI PADA PT. BANK RAKYATINDONESIA (PERSERO) TBK CABANG LUBUKPAKAM)

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri

bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena

kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi

Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas

perbuatan saya tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan

sehat.

Medan,Yang membuat Pernyataan

Nama : AAN TRIANDINim : 157011253


i

ABSTRAK

Restrukturisasi merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yangmeliputi upaya Reschedulling, Restructuring dan Reconditioning, misalnyadengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, memberikan grace periodwaktu pembayaran, penurunan suku bunga kredit, dan lain sebagainya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikenal sistem penyelamatan kredit macetsebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat c yang bertujuan untuk memperbaikikualitas kredit agar tidak terjadi kredit macet. Adapun yang menjadi permasalahandalam tesis ini adalah bagaimanakah mekanisme restrukturisasi kredit pada Bankkonvensional, apa kriteria kredit bermasalah yang dapat dilakukan restrukturisasikredit, dan bagaimanakah proses restrukturisasi kredit pada PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam.

Jenis penelitian yuridis normatif (normative legal research) yang bersifatdeskriptif analisis. Data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang terdiri daribahan hukum primer yaitu undang-undang hukum perdata dan undang-undangnomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992Tentang Perbankan dan field research . Dalam penulisan tesis ini menggunakanteori Kepastian hukum. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian iniadalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian, Kredit merupakan salah satu produk perbankan yangpaling banyak memberikan keuntungan kepada Bank namun memiliki tingkatrisiko yang paling tinggi pula diantara produk-produk perbankan yang lainya.Dalamhal terjadi kredit bermasalah terdapat upaya-upaya dalam menyelamatkankredit bermasalah tersebut agar tidak menjadi kredit dengan kolektabilitas macet,yaitu dengan cara melakukan Restrukturisasi kredit, dimana sisa kredit yang adaakan di lakukan penjadwalan pembayaran kembali dengan memperkecil angsurandan menambah tenor atau jangka waktu pembayaran pinjaman sehingga debiturmemiliki keringanan beban membayar angsuran setiap bulannya yang padaakhirnya kualitas kredit debitur akan menjadi baik.

Adanya upaya Restrukturisasi harus diikuti dengan adanya penilaiankembali yang lebih mendalam terhadap usaha debitur,yang meliputi apakah usahadebitur tersebut masih memiliki potensi atau tidak untuk dapat dilakukanRestrukturisasi, agar tidak terjadi pengulangan Restrukturisasi untuk satuperjanjian hutang dari debitur yang sama. Restrukturisasi juga tidak bolehdisalahgunakan oleh Bank selaku kreditur, yang semata-mata dilakukan hanyauntuk menahan kredit agar kualitas kredit tidak menjadi macet sehinggamengurangi pembentukan biaya PPAP.

Kata Kunci: Bank, Kredit Macet, Restrukturisasi.


ii

ABSTRACT

Restructuring is one of the efforts to repair non-performing loan whichincludes rescheduling, restructuring, and reconditioning, for example, byextending the period of credit, giving grace period by the time of payment,decreasing credit interest, and so on. Law No. 10/1998 is known as credit defaultredemption system as stipulated in Article 7 paragraph c which is aimed to repaircredit quality in order to prevent from non-performing loan. The researchproblems were as follows: how about the mechanism of credit restructuring inconventional banks, what were the criteria of non-performing loan which could bedone by credit restructuring, and how about the process of credit restructuring atPT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Lubuk Pakam Branch.

This is a normative legal research with descriptive analysis. The datastudied consist of primary legal materials such as the civil laws and the law no.10/1992 on the amendment of the Law No. 7/1992 on Banking and field research.The theory of Legal Certainty is applied in this thesis. The research employedqualitative method for the data analysis.

The results of the research find out that credit is one of banking productsthat provides many advantages to banks, yet it has the highest risk as well amongthe other banking products. In case of problem credits, there are efforts to safethem from becoming credit default i.e. debt restructuring. Debt restructuringreschedules the payment of the remaining loan by reducing the amount of theinstallment payment and adding tenor or the term of credit so that it will helpreducing the debtor’s burden to pay the installment every month; which makesfinally the quality of the debtor’s credit better.

Debt restructuring has to be followed by a more in-depth reappraisal tothe debtor’s business, including whether is till potential or not to get debtrestructuring, so that restructuring will not be given to a loan agreement of thesame debtor. Debt restructuring may not be misused by the Bank as the creditori.e. it is given only to hold the credit, so that the quality of the credit will not be adefault, which reduces the cost of PPA (Provision for Loan Losses).

Keywords: Bank, Credit Default, Restructuring


iii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kegadirat ALLAH SWT yang maha

pengasih dan penyayang karena atas lindungan dan anugerahnyalah penulis dapat

menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul : “Analisis Tentang

Restrukturisasi Kredit Untuk Menghindari Terjadinya Kredit Macet (Studi Pada

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam)”. Penulisan

tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, penulis banyak

memperoleh bantuan, bimbingan, petunjuk, nasehat dan dukungan dari berbagai

pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih

setulus hati kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, MHum, selaku Rektor Universitas Sumatera

Utara, Medan

2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum, selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

3. Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, MHum, selaku Ketua Program

Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,

Medan

4. Ibu Prof. Dr. Sunarmi, SH, MHum, selaku Ketua Komisi Pembimbing

yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam

menyelesaikan tesis ini.

5. Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, MHum, dan Bapak Notaris

Dr. Suprayetno, SH, MKn, selaku Anggota Pembimbing yang telah

memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.

6. Bapak Dr. Edy Ikhsan, SH, MA, dan Bapak Dr. Dedi Harianto, SH, MHum,

selaku selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan arahan dan

masukan demi kesempurnaan tesis ini.


iv

7. Seluruh staf Pengajar dan staf Administrasi Program Studi Magister

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan yang telah

banyak membantu proses administrasi dan kelancaran kegiatan akademis

selama mengikuti perkuliahan.

8. Rekan-rekan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara angkatan 2015 yang telah memberikan semangat

dan dukungan selama studi dan dalam penyelesaian tesis ini.

9. Secara khusus kepada Pimpinan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Cabang Lubuk Pakam yang telah memberikan izin, dorongan dan dukungan,

baik moril maupun materil dalam melanjutkan studi di Program Studi

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Ucapan terimaksih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda

Suyatmi tercinta atas dukungan materil dan moril yang telah diberikan, Isteriku

tercinta Noviana Islamiyah Boru Purba Am.Keb, SKM yang telah memberikan

kasih sayang, keikhlasan, doa, kesabaran dan dukungan yang tak terhingga selama

menyelesaikan tesis ini. Juga kepada Putri ku tersayang Adinda Callista Zahra

yang telah memberikan kekuatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan

pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara.

Tesis ini dipersembahkan bagi semua pihak yang membacanya dengan

harapan dapat memberi manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masa

yang akan datang.

Medan, Februari 2018

Penulis

( Aan Triandi )


v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Aan Triandi

Tempat/tanggal lahir : P. Siantar/ 26 Mei 1989

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Status : Menikah

Agama : Islam

Alamat : Desa Perdamean Kec. Tg. Morawa Kab. D.

Serdang

II. DATA KELUARGA

1. Nama Ayah : Maryadi

2. Nama Ibu : Suyatmi

3. Nama Istri : Noviana Islamiyah Br Purba Am.Keb,

SKM

4. Nama Anak : Adinda Callista Zahra

III DATA PENDIDIKAN

1. Tahun 1996 – 2002 : SD Negri Jebeng Kec. Slahung Kab. PonorogoJawa Timur.

2. Tahun 2002 – 2005 : SMP YP. NUR AZIZI Tanjung Morawa.

3. Tahun 2005 – 2008 : SMA YP. KARYA PENDIDIK L. Pakam

4. Tahun 2008 – 2012 : S-1 Universitas Pembinaan Masyarakat

Indonesia (UPMI) Medan.

5. Tahun 2015-2018 : S-2 Program Studi Magister KenotariatanFakultas Hukum Universitas Sumatera Utara


vi

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..................................................................................................... i

ABSTRACT .................................................................................................... ii

KATA PENGANTAR ................................................................................... iii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..................................................................... v

DAFTAR ISI................................................................................................... vi

DAFTAR SINGKATAN................................................................................ viii

BAB I. PENDAHULUAN ....................................................................... 1

A. Latar Belakang ....................................................................... 1

B. Perumusan Masalah ............................................................... 5

C. Tujuan Penelitian ................................................................... 5

D. Manfaat Penelitian ................................................................. 6

E. Keaslian Penelitian................................................................. 6

F. Kerangka Teori dan Konsepsi................................................ 9

1. Kerangka Teori ............................................................... 9

2. Konsepsi.......................................................................... 12

G. Metode Penelitian................................................................... 13

1. Jenis Penelitian................................................................ 14

2. Sifat Penelitian ................................................................ 14

3. Sumber Data.................................................................... 15

4. Teknik Alat Pengumpulan Data...................................... 15

5. Analisis Data ................................................................... 16

BAB II. MEKANISME RESTRUKTURISASI KREDIT PADABANK KONVENSIONAL UNTUK MENGHINDARITERJADINYA KREDIT MACET............................................ 18

A. Mekanisme Restrukturisasi Pada Bank Konvensional........... 18

1. Restrukturisasi Kredit ..................................................... 18

2. Proses Restrukturisasi Pada Bank Konvensional............ 20

B. Prinsip Kehati-hatian pada Bank Konvensional .................... 27

1. Prinsip Kehati-hatian ...................................................... 27


vii

2. Perwujudan Prinsip Kehati-hatian Pada Kegiatan UsahaPerbankan........................................................................ 37

BAB III. KRITERIA KREDIT BERMASALAH YANG DAPAT DILAKUKAN RESTRUKTURISASI ........................................... 41

A. Kredit Bermasalah.................................................................. 41

1. Pengertian Kredit ........................................................... 41

2. Penggolongan Kredit Bermasalah................................... 47

3. Penanganan Kredit Bermasalah ...................................... 49

B. Kriteria Kredit Bermasalah yang Dapat DilakukanRestrukturisasi........................................................................ 53

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah ............ 53

a. Faktor yang Berasal Dari Nasabah .......................... 53

b. Faktor yang Berasal Dari Bank................................ 54

2. Kriteria Kredit Bermasalah yang Dapat DilakukanRestrukturisasi................................................................. 59

BAB IV. ANALISIS TENTANG PROSES RESTRUKTURISASIUNTUK MENGHINDARI TERJADINYA KREDITMACET PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) TBK CABANG LUBUK PAKAM ...................... 62

A. Gambaran Umum Mengenai PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk ......................................................................... 62

B. Proses Pelaksanaan Restrukturisasi Pada PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam..................... 65

C. Analisis Restrukturisasi Untuk MenghindariterjadinyaKredit Macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam ..................................... 72

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ................................................... 99

A. Kesimpulan ............................................................................ 99

B. Saran....................................................................................... 101

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 103


viii

DAFTAR SINGKATAN

AJKO : Asuransi Jiwa Kredit Online

AO : Account Officer

ATM : Anjungan Tunai Mandiri

AYDA : Agunan Yang Diambil Alih

BANI : Badan Arbitrase Nasional Indonesia

BIS : Bank for International Settlement

BKTN : Bank Koperasi Tani dan Nelayan

BMPK : Batas Maximum Pemberian Kredit

BPK : Badan Pemeriksaan Keuangan

BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional

BRI : Bank Rakyat Indonesia

BUMD : Badan Usaha Milik Daerah

BUMN : Badan Usaha Milik Negara

BW : Burgerlijk Wetboek

CKPN : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

CRM : Credit Risk Management

D : Diragukan

DPK : Dalam Perhatian Khusus

KL : Kurang Lancar

KPKNL : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

L : Lancar

LKN : Lembar Kunjungan Nasabah

M : Macet

NPL : Non Performing Loan

OJK : Otoritas Jasa Keuangan

PAKMEI 1993 : Paket Kebijakan Deregulasi bulan Mei tahun 1993


ix

PAKTO 88 : Paket Kebijakan Oktober tahun 1988

PBI : Peraturan Bank Indonesia

PE : Parate Eksekusi

PKPU : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

PPAP : Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

PRIBUMI : Priyayi yang Berkebangsaan Indonesia

PTK : Putusan Kredit

RM : Relationship Management

RPC : Re Payment Capacity

RTL : Rencana Tindak Lanjut

SEBI : Surat Edaran Bank Indonesia

SPFAIB : Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank

SPH : Surat Pengakuhan Hutang

UUK : Undang – Undang Kepailitan

5C : Character, Capacity, Capital, Collateral, danCondition.


1

ANALISIS TENTANG RESTRUKTURISASI KREDIT

UNTUK MENGHINDARI TERJADINYA

KREDIT MACET

(STUDI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA

(Persero) Tbk CABANG LUBUK PAKAM)

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum


Oleh:

AAN TRIANDI

157011253/M.Kn

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2018


2

ABSTRAK

Restrukturisasi merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yangmeliputi upaya Reschedulling, Restructuring dan Reconditioning, misalnya dengan caramemperpanjang jangka waktu kredit, memberikan grace period waktu pembayaran,penurunan suku bunga kredit, dan lain sebagainya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun1998 dikenal sistem penyelamatan kredit macet sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayatc yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas kredit agar tidak terjadi kredit macet.Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimanakah mekanismerestrukturisasi kredit pada Bank konvensional, apa kriteria kredit bermasalah yang dapatdilakukan restrukturisasi kredit, dan bagaimanakah proses restrukturisasi kredit padaPT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam.

Jenis penelitian yuridis normatif (normative legal research) yang bersifatdeskriptif analisis. Data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang terdiri daribahan hukum primer yaitu undang-undang hukum perdata dan undang-undangnomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992Tentang Perbankan dan field research . Dalam penulisan tesis ini menggunakanteori Kepastian hukum. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian iniadalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian, Kredit merupakan salah satu produk perbankan yangpaling banyak memberikan keuntungan kepada Bank namun memiliki tingkatrisiko yang paling tinggi pula diantara produk-produk perbankan yang lainya.Dalamhal terjadi kredit bermasalah terdapat upaya-upaya dalam menyelamatkankredit bermasalah tersebut agar tidak menjadi kredit dengan kolektabilitas macet,yaitu dengan cara melakukan Restrukturisasi kredit, dimana sisa kredit yang adaakan di lakukan penjadwalan pembayaran kembali dengan memperkecil angsurandan menambah tenor atau jangka waktu pembayaran pinjaman sehingga debiturmemiliki keringanan beban membayar angsuran setiap bulannya yang padaakhirnya kualitas kredit debitur akan menjadi baik.

Adanya upaya Restrukturisasi harus diikuti dengan adanya penilaiankembali yang lebih mendalam terhadap usaha debitur,yang meliputi apakah usahadebitur tersebut masih memiliki potensi atau tidak untuk dapat dilakukanRestrukturisasi, agar tidak terjadi pengulangan Restrukturisasi untuk satuperjanjian hutang dari debitur yang sama. Restrukturisasi juga tidak bolehdisalahgunakan oleh Bank selaku kreditur, yang semata-mata dilakukan hanyauntuk menahan kredit agar kualitas kredit tidak menjadi macet sehinggamengurangi pembentukan biaya PPAP.

Kata Kunci: Bank, Kredit Macet, Restrukturisasi.


3

ABSTRACT

Restructuring is one of the efforts to repair non-performing loan whichincludes rescheduling, restructuring, and reconditioning, for example, byextending the period of credit, giving grace period by the time of payment,decreasing credit interest, and so on. Law No. 10/1998 is known as credit defaultredemption system as stipulated in Article 7 paragraph c which is aimed to repaircredit quality in order to prevent from non-performing loan. The researchproblems were as follows: how about the mechanism of credit restructuring inconventional banks, what were the criteria of non-performing loan which could bedone by credit restructuring, and how about the process of credit restructuring atPT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Lubuk Pakam Branch.

This is a normative legal research with descriptive analysis. The datastudied consist of primary legal materials such as the civil laws and the law no.10/1992 on the amendment of the Law No. 7/1992 on Banking and field research.The theory of Legal Certainty is applied in this thesis. The research employedqualitative method for the data analysis.

The results of the research find out that credit is one of banking productsthat provides many advantages to banks, yet it has the highest risk as well amongthe other banking products. In case of problem credits, there are efforts to safethem from becoming credit default i.e. debt restructuring. Debt restructuringreschedules the payment of the remaining loan by reducing the amount of theinstallment payment and adding tenor or the term of credit so that it will helpreducing the debtor’s burden to pay the installment every month; which makesfinally the quality of the debtor’s credit better.

Debt restructuring has to be followed by a more in-depth reappraisal tothe debtor’s business, including whether is till potential or not to get debtrestructuring, so that restructuring will not be given to a loan agreement of thesame debtor. Debt restructuring may not be misused by the Bank as the creditori.e. it is given only to hold the credit, so that the quality of the credit will not be adefault, which reduces the cost of PPA (Provision for Loan Losses).

Keywords: Bank, Credit Default, Restructuring


4

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kegadirat ALLAH SWT yang maha

pengasih dan penyayang karena atas lindungan dan anugerahnyalah penulis dapat

menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul : “Analisis Tentang

Restrukturisasi Kredit Untuk Menghindari Terjadinya Kredit Macet (Studi Pada

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam)”. Penulisan

tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, penulis banyak

memperoleh bantuan, bimbingan, petunjuk, nasehat dan dukungan dari berbagai

pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih

setulus hati kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, MHum, selaku Rektor Universitas

Sumatera Utara, Medan

2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum, selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

3. Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, MHum, selaku Ketua Program

Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,

Medan

4. Ibu Prof. Dr. Sunarmi, SH, MHum, selaku Ketua Komisi Pembimbing yang

telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam

menyelesaikan tesis ini.

5. Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, MHum, dan Bapak Notaris Dr.

Suprayetno, SH, Mkn selaku Anggota Pembimbing yang telah memberikan

arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.

6. Bapak Dr. Edy Ikhsan, SH, MA, dan Bapak Dr. Dedi Harianto, SH, MHum,

selaku selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan arahan dan

masukan demi kesempurnaan tesis ini.


5

7. Seluruh staf Pengajar dan staf Administrasi Program Studi Magister

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan yang telah

banyak membantu proses administrasi dan kelancaran kegiatan akademis

selama mengikuti perkuliahan.

8. Rekan-rekan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara angkatan 2015 yang telah memberikan semangat

dan dukungan selama studi dan dalam penyelesaian tesis ini.

9. Secara khusus kepada Pimpinan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Cabang Lubuk Pakam yang telah memberikan izin, dorongan dan dukungan,

baik moril maupun materil dalam melanjutkan studi di Program Studi

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Ucapan terimaksih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda

Suyatmi tercinta atas dukungan materil dan moril yang telah diberikan, Isteriku

tercinta Noviana Islamiyah Boru Purba Am.Keb, SKM yang telah memberikan

kasih sayang, keikhlasan, doa, kesabaran dan dukungan yang tak terhingga selama

menyelesaikan tesis ini. Juga kepada Putri ku tersayang Adinda Callista Zahra

yang telah memberikan kekuatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan

pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara.

Tesis ini dipersembahkan bagi semua pihak yang membacanya dengan

harapan dapat memberi manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masa

yang akan datang.

Medan, Februari 2018

Penulis

( Aan Triandi )


6

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Aan Triandi

Tempat/tanggal lahir : P. Siantar/ 26 Mei 1989

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Status : Menikah

Agama : Islam

Alamat : Desa Perdamean Kec. Tg. Morawa Kab. D.

Serdang

II. DATA KELUARGA

1. Nama Ayah : Maryadi

2. Nama Ibu : Suyatmi

3. Nama Istri : Noviana Islamiyah Br Purba Am.Keb, SKM

4. Nama Anak : Adinda Callista Zahra

III. DATA PENDIDIKAN

1. Tahun 1996 – 2002 SD Negri Jebeng Kec. Slahung Kab. PonorogoJawa Timur.

2. Tahun 2002 – 2005 SMP YP. NUR AZIZI Tanjung Morawa.

3. Tahun 2005 – 2008 SMA YP. KARYA PENDIDIK L. Pakam

4. Tahun 2008 – 2012 S-1 Universitas Pembinaan Masyarakat

Indonesia (UPMI) Medan.

5. Tahun 2015-2018 S-2 Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara


7

DAFTAR ISI

Halaman

PENGESAHAN.............................................................................................. iTANGGAL UJIANPERNYATAAN ORISINALITASPERSETUJUAN PUBLIKASI TESISABSTRAKABSTRACTDAFTAR RIWAYAT HIDUPKATA PENGANTARDAFTAR ISI................................................................................................... iiDAFTAR SINGKATAN................................................................................ ivBAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ......................................................................... 1B. Perumusan Masalah.................................................................. 5C. Tujuan Penelitian...................................................................... 5D. Manfaat Penelitian.................................................................... 6E. Keaslian Penelitian ................................................................... 6F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori ..................................................................... 92. KerangkaKonsepsi................................................................ 12

G. Metode Penelitian..................................................................... 131. Jenis Penelitian ..................................................................... 142. Sifat Penelitian...................................................................... 143. Sumber Data ......................................................................... 154. Teknik Alat Pengumpulan Data ........................................... 155. Analisis Data ........................................................................ 16

BAB II. MEKANISME RESTRUKTURISASI KREDIT PADA BANKKONVENSIONAL UNTUK MENGHINDARI TERJADINYAKREDIT MACET

A. Mekanisme Restrukturisasi Pada Bank Konvensional............. 181. Restrukturisasi Kredit .......................................................... 182. Proses Restrukturisasi Pada Bank Konvensional ................ 20

a. .................................................................................Analisis dan Dokumentasi ....................................................... 20

b..................................................................................Prosedur Pemantauan............................................................... 22

3. Hal-hal yang Melatarbelakangi Perlunya Restrukturisasi ... 23B. Prinsip Kehati-hatian pada Bank Konvensional....................... 27

1. .....................................................................................Prinsip Kehati-hatian..................................................................... 27

2. .....................................................................................Perwujudan Prinsip Kehati-hatian Pada Kegiatan Usaha


8

Perbankan ............................................................................ 37

BAB III. KRITERIA KREDIT BERMASALAH YANG DAPAT DILAKUKAN RESTRUKTURISASI

A. Kredit Bermasalah................................................................. 411.Pengertian Kredit ................................................................. 412.Penggolongan Kredit Bermasalah ....................................... 473.Penanganan Kredit Bermasalah ........................................... 49

B. Kriteria Kredit Bermasalah yang Dapat DilakukanRestrukturisasi.......................................................................... 531.Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah................... 53

a.Faktor yang Berasal Dari Nasabah.................................... 53b.Faktor yang Berasal Dari Bank......................................... 54

B. Kriteria Kredit Bermasalah yang Dapat Dilakukan Restrukturisasi 59

BAB IV. ANALISIS TENTANG PROSES RESTRUKTURISASI UNTUKMENGHINDARI TERJADINYA KREDIT MACET PADAPT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANGLUBUK PAKAM

A. Gambaran Umum Mengenai PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk ...................................................................... 62

B. Proses Pelaksanaan Restrukturisasi Pada PT. BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam........ 65

C.Analisis Restrukturisasi Untuk Menghindari terjadinyaKredit Macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Cabang Lubuk Pakam...................................................... 72

BAB V. KESIMPULAN DAN SARANA. Kesimpulan ............................................................................ 99B. Saran....................................................................................... 101

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 103


9

DAFTAR SINGKATAN

AJKO : Asuransi Jiwa Kredit Online

AO : Account Officer

ATM : Anjungan Tunai Mandiri

AYDA : Agunan Yang Diambil Alih

BANI : Badan Arbitrase Nasional Indonesia

BIS : Bank for International Settlement

BKTN : Bank Koperasi Tani dan Nelayan

BMPK : Batas Maximum Pemberian Kredit

BPK : Badan Pemeriksaan Keuangan

BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional

BRI : Bank Rakyat Indonesia

BUMD : Badan Usaha Milik Daerah

BUMN : Badan Usaha Milik Negara

BW : Burgerlijk Wetboek

CKPN : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

CRM : Credit Risk Management

D : Diragukan

DPK : Dalam Perhatian Khusus

KL : Kurang Lancar

KPKNL : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

L : Lancar

LKN : Lembar Kunjungan Nasabah

M : Macet

NPL : Non Performing Loan

OJK : Otoritas Jasa Keuangan

PAKMEI 1993 : Paket Kebijakan Deregulasi bulan Mei tahun 1993


10

PAKTO 88 : Paket Kebijakan Oktober tahun 1988

PBI : Peraturan Bank Indonesia

PE : Parate Eksekusi

PKPU : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

PPAP : Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

PRIBUMI : Priyayi yang Berkebangsaan Indonesia

PTK : Putusan Kredit

RM : Relationship Management

RPC : Re Payment Capacity

RTL : Rencana Tindak Lanjut

SEBI : Surat Edaran Bank Indonesia

SPFAIB : Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank

SPH : Surat Pengakuhan Hutang

UUK : Undang – Undang Kepailitan

5C : Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition.


11

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan yang ditunjang dengan tingkat pertumbuhan

ekonomi dan kondisi pasar yang stabil adalah merupakan kondisi ideal yang

diharapkan semua pihak, tetapi terkadang tidak selalu demikian. Menurunnya nilai

tukar mata uang, terus meningkatnya suku bunga pinjaman dengan disertai

menurunnya daya beli masyarakat (inflasi) sangat mempengaruhi roda

perekonomian secara umum. Kondisi seperti ini akan berimbas pada menurunnya

kemampuan membayar para debitur dari suatu Bank. Ketidak mampuan atau

menurunya kemampuan dari debitur untuk membayar angsuran kreditnya adalah

merupakan gejala awal dari timbulnya suatu kredit bermasalah dalam dunia

perbankan. Namun demikian dimungkinkan juga kredit bermasalah timbul karena

faktor-faktor lain diluar inflasi tersebut.

Terhadap kredit-kredit bermasalah yang timbul tersebut diperlukan

penanganan dengan segera oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi

kredit macet (Non Performing Loan) yang jika persentasenya terus meningkat

akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. Oleh karena itu pihak

bank wajib menerapkan serta melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait

dengan pemberian kredit.

Tidak dapat dipungkuri pula, bahwa salah satu tugas pokok perbankan

adalah menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk pemberian pinjaman atau

kredit. Hal ini tegas disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU No 10 Tahun 1998


12

Tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang

menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan

taraf hidup rakyat banyak.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.1

Muchdarsjah Sinungan memberikan menyebutkan bahwa kredit adalah

suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu

akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan

suatu contra prestasi berupa bunga”.2

Khusus mengenai pemberian kredit untuk membantu nasabah dalam

mengembangkan usaha dalam prakteknya banyak mengalami persoalan, salah satu

persoalan yang sering dihadapi oleh perbankan adalah kredit macet. Dalam paket

kebijakan deregulasi bulan Mei tahun 1993 (PAKMEI 1993), di Indonesia dikenal

dua golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Di mana

kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu kredit kurang lancar, kredit

diragukan, dan kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh

1 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 TentangPerubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

2 Muchdarsah Sinungan, Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit, (Jakarta: BinaAksara, 2003), hlm. 3


13

setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat

mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.

Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet,

dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut:

a. Rescheduling (Penjadwalan Ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau

jangka waktu termasuk masa tenggang (grace period) dan perubahan besarnya

angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan

ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan

karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi

kredit (willingness to pay). Di samping itu, usaha debitur juga tidak

memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

b. Reconditioning (Persyaratan Ulang)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas

pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga,

penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya.

Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi

dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi ‘equity’ perusahaan.

Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan ‘cooperative’ yang usahanya sedang

mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi

dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan

persyaratan ulang.

c. Restructuring (Penataan Ulang)


14

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut Penambahan dana bank, atau

Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru,

dan atau Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank

atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan

d. Liquidation (Liquidasi)

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka

pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit

yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk

disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek

untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan

menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan.

Sedang bagi bank-bank umum milik negara, proses penjualan barang jaminan

dan aset bank dapat diserahkan kepada BPPN, untuk selanjutnya dilakukan

eksekusi atau pelelangan.3

Dari hasil penelitian yang di lakukan, dapat diketahui persentase kredit

bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang

Lubuk Pakam Dalam Tahun 2017 adalah 2,2 % Untuk Kredit Retail yang

disebabkan oleh faktor ekstern dari bank yaitu pihak debitur. Oleh PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam, kredit bermasalah ini

diselesaikan melalui dua tahap, yaitu tahap penyelamatan kredit melalui

Restrukturisasi, sedangkan untuk kredit yang tidak bisa diselesaikan melalui tahap

3 Ibid


15

penyelamatan kredit lebih lanjut dilakukan melalui tahap penyelesaian kredit yaitu

penyelesaian melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi perhatian dalam

penelitian tesis ini adalah untuk menghindari terjadinya kredit macet dapat

dilakukan upaya restrukturisasi kredit yang dalam kenyataan nya tidak semua

bank akan menawarkan upaya restrukturisasi atau tidak semua bank dapat

mengabulkan permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh pihak debitur,

melainkan bank lebih memilih jalan melelang barang jaminan dari pihak debitur

atau menjual barang jaminan debitur melalui penjualan dibawah tangan.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah mekanisme restrukturisasi kredit pada Bank konvensional?

2. Apa kreteria kredit bermasalah yang dapat dilakukan restrukturisasi kredit?

3. Bagaimanakah proses restrukturisasi kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme restrukturisasi kredit pada Bank konvensional.

2. Untuk mengetahui kriteria kredit bermasalah yang dapat dilakukan

restrukturisasi kredit.


16

3. Untuk mengetahui dan menganalisa proses restrukturisasi kredit pada PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 dua manfaat yaitu manfaat

secara teoritis dan manfaat secara praktis.

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam

mengeluarkan kebijaksanaan dalam mengabulkan permohonan restrukturisasi

kredit yang diajukan oleh pihak debitur. Alasan penelitian ini adalah bahwa

pemberian kredit pada dasarnya untuk membantu nasabah atau debitur. Jika

debitur bermasalah dalam pembayaran kredit, tidak berarti debitur telah gagal

dalam menjalankan bisnis atau usahanya, mungking ada faktor-faktor lain yang

perlu dikaji. Dengan adalanya masukan ini diharapkan perbankan dapat

menjalankan kebijakan secara lunak.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada

masyarakat tentang upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kredit macet,

sehingga pandangan masyarakat yang selama ini hanya terpusat pada penyitaan

aset oleh pihak perbankan, sebagai akibat persoalan kredit menjadi berkurang dan

selanjutnya masyarakat dapat menempuh upaya-upaya lainnya termasuk upaya


E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada dan sepanjang penelusuran kepustakaan

yang dilakukan di lingkungan Universitas Sumatera Utara, khususnya


17

dilingkungan Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan, belum

ada penelitian sebelumnya tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang

Penjadwalan Ulang Hutang Untuk Menghindari Terjadinya Kredit Macet : Studi

Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam. Akan tetapi

ada beberapa penelitian yang menyangkut tentang Kredit Macet antara lain

penelitian yang dilakukan oleh :

1. Hendri (NIM. 127011152) Magister Kenotariatan Universitas Sumatera

Utara, dengan judul penelitian “ Penataan kembali (Restrukturisasi utang

perusahaan publik terhadap kreditor pihak ketiga (Studi pada PT. Toba Pulp

Lestari Tbk), dengan rumusan permasalahan:

a. Bagaimana dasar pengaturan penataankembali (restrukturisasi) utang

menurut hukum kepailitan di Indonesia?

b. Bagaimana tata cara pelaksanaan penataan kembali (restrukturisasi) utang

yang dapat dilakukan perusahaan publik di Indonesia terhadap kreditor

pihak ketiga?

c. Bagaimana penataan kembali (restrukturisasi) utang PT. Toba Pulp Lestari

Tbk sebagai perusahaan publik terhadap kreditor pihak ketiganya?

2. Nur Asmalina Siregar (NIM. 017011047), Magister Kenotariatan Universitas

Sumatera Utara, dengan judul penelitian “ Penyelesaian Kredit Macet Melalui

Penjualan Dibawah Tangan Benda Jaminan Yang Diikat Dengan Hak

Tanggungan” dengan pokok permasalahan:

a. Bagaimana prosedur penjualan objek hak tanggungan secara dibawah

tangan sebagai upaya dalam penyelesaian kredit macet?


18

b. Mengapa penyelesaian kredit macet dilakukan melalui penjualan dibawah

tangan?

c. Bagaimana kekuatan hukum hak atas benda jaminan pasca penjualan

dibawah tangan bagi pihak ketiga?

3. Donna Febryna Sidauruk (NIM. 127011164) Magister Kenotariatan

Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian “ Kewenangan Notaris

Dalam Status Tersangka Menjalankan Tugas sebagai Pejabat Umum

Membuat Akta Otentik, dengan rumusan permasalahan:

a. Bagaimana kedudukan hukum akta kuasa menjual dalam perjanjian kredit

di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Pematang Siantar?

b. Bagaimana proses eksekusi kredit macet terhadap benda jaminan

berdasarkan akta kuasa menjual PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang

Pematang Siantar?

c. Bagaimana Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengeksekusi benda

jaminan berdasarkan akta kuasa menjual?

Berdasarkan penelitian yang relevan diatas, terlihat bahwa tidak ada

penelitian yang menyangkut “Analisis Yuridis Tentang Penjadwalan Ulang

Hutang Untuk Menghindari Terjadinya Kredit Macet : Studi Di PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam. Dengan demikian, penelitian ini

asli dan dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya karena belum ada yang

melakukan penelitian ini sebelumnya dan tidak ada kesamaan permasalahan

maupun pembahasan dalam penelitian ini dengan yang tersebut diatas, sehingga

penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.


19

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Teori merupakan generalisasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian

dan hasilnya menyangkut ruang lingkup dan fakta yang luas.4 Teori adalah suatu

sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama

lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan

tentang dunia.5

Bagi suatu penelitian, teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa

kegunaan. Kegunaan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut;6

a. Teori berguna untuk lebih mempertajam dan mengkhususkan faktor-faktoryang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.

b. Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta,membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-defenisi.

c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telahdiketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti

d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, olehkarena telah diketahui sebab-sebab terjadi fakta tersebut mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang.

e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekuranganpada pengetahuan peneliti.

Teori berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala

spesifikasi atau suatu proses tertentu terjadi.7

Berkenaan dengan penelitian ini, maka teori yang digunakan untuk analisis

adalah teori kepastian hukum.

4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,1986), hIm. 126

5HR. Otje Salman dan Anton F. Susanto, Teori Hukum, (Bandung: Refika Aditama,

2005), hlm. 226 Soerjono Soekanto,Op.Cit, hlm 1217

J. M. Wisman, Penelitian Ilmu Sosial, Jilid 1, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UniversitasIndonesia, 1996), hlm. 203.


20

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama

adanya aturan yang tidak bersifat umum yang membuat individu mengetahui

perbuatán apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan

hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum

yang bersifat umum itu maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh

dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum

bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya

konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan

hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.8

Menurut Utrecht, hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum

(rechtzekerheit) dalam pergaulan manusia dan hubungan-hubungannya dalam

pergaulan kemasyarakatan. Hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu

terhadap pihak yang lain.9 Kepastian hukum menunjukkan kepahaman dalam

pengertian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis dalam artian

menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau

menimbulkan konflik norma.

Menurut Sudikno Mertokusumo:10

”Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yangberhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapatdilaksanakan, walau kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilannamun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum,

8 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencara Pranada MediaGroup, 2008), hlm.158

9M Solly Lubis, Beberapa Pengertian Umum Tentang Hukum, (Program Studi Ilmu

Hukum Sekolah Pasca Sarjana USU), hIm. 17.10 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta : Liberty,

2002), hlm. 160.


21

mengikat setiap orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif,individualistis dan tidak menyamaratakan”.

Menurut M. Solly Lubis:11

Kepastian hukum ialah kejelasan peraturan hukum mengenai hak,kewajiban dan status seseorang atau suatu badan hukum. Kepastian hak,kewajiban dan kepastian status ini mendatangkan ketertiban, keteraturan,ketenangan bagi yang bersangkutan, karena dengan adanya kejelasanseperti diatur oleh hukum, maka seseorang tahu benar bagaimana statusatau kedudukannya, seberapa jauh hak maupun kewajibanya dalamkedudukan tersebut.

Tanpa kepastian hukum orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuatnya

dan apa akibat dari perbuatan nya yang terkadang dapat menimbulkan keresahan,

akan tetapi terlalu menitik beratkan kepada kepastian hukum, terlalu ketat

mentaati peraturan hukum, akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Hukum pada hakikatnya adalah bersifat abstrak, meskipun pada

manifestasinya dapat berwujud konkrit. Oleh karenannya pertanyaan tentang

apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak

mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi setiap orang mengenai hukum itu

beraneka ragam, tergantung pada sudut pandang masing-masing.

Tujuan hukum menurut hukum konvensional adalah mewujudkan keadilan

(rechisgerechtigheid), kemanfaatan (rechtsutilileil) dan kepastian hukum

(rechtzekerheit).12 Penulisan ini berupaya guna menganalisis secara hukum

terhadap proses penjadwalan ulang hutang untuk menghindari terjadinya kredit

macet.

11 M Solly Lubis, Serba-serbi Politik dan Hukum, (Program Studi Ilmu Hukum SekolahPasca Sarjana USU), hIm. 17.

12 Ahmad Ali, Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),(Jakarta:PT.Gunung Agung, 2002), hlm. 85.


22

2. Konsepsi

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, Peranan konsep

dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan dunia observasi,

antara abstraksi dan realitas.13 Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan

abstraksi yang. digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan

definisi operasional.14

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan pengertian

atau penafsiran mendua (dubius) dan suatu istilah yang dipakai.

Analisa adalah merupakan analisis yaitu penyelidikan suatu peristiwa untuk

mengetahui keadaan yang sebenarnya.15

Restrukturisasi kredit adalah upaya penyelamatan kredit bermasalah yang

meliputi upaya Reschedulling, Restructuring dan Reconditioning, misalnya

dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, memberikan grace period

waktu pembayaran, penurunan suku bunga kredit, dan lain sebagainya.

Kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat

adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar

kemampuan debitur

13Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, (Bandung:

Alumni, 1983), hlm. 19.14

Masri Singarimbun dkk, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 34.15

Daryanto, Bahasa Indonesia Modern, (Surabaya: Apollo, 1994). hlm. 21


23

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya,16 dalam

penelitian ini metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta

dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu

kebenaran. Metodologi penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang akan

digunakan dalam melakukan suatu penelitian.

Penelitian hukum pada dasarnya dibagi dalam 2 (dua) jenis penelitian yaitu

penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian Normatif merupakan

penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut juga penelitian

kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian empiris adalah

penelitian secara langsung dimasyarakat ada yang melalui questioner (daftar

pertanyaan) ataupun wawancara langsung.

Penelitian ini nanti merupakan suatu proses yang dilakukan secara

terencana dan sistematis yang diharapkan berguna untuk memperoleh pemecahan

permasalahan yanga ada, oleh sebab itu, langkah-langkah tersebut harus sesuai

dengan saling mendukung antara peraturan hukum yang ada dengan kenyataan

yang ada sehingga tercapai suatu data yang akurat dan nyata, yang kemudian data

ini diolah untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar serta

16 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm.43


24

memberikan data yang akurat, baik data primer maupun data sekunder. Adapun

data tersebut diperoleh dengan melakukan pendekatan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, yaitu

pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku.

Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum,

penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi

hukum.17

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai

norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku

setiap orang.18 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena

mencakup penelitian taraf sistematika hukum yaitu bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum,

hubungan hukum, dan objek hukum.

2. Sifat Penelitian

Penulisan ini bersifat deskriptif analisis yaitu metode yang digunakan untuk

membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengolah data, menganalisis

dengan teratur dan sistematis kemudian ditutup dengan kesimpulan dan pemberian

saran.

Sehubungan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan juga memakai

17 Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 25.18 Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”, (Bandung : PT. Citra Aditya

Bakti, 2004 ), hlm.52


25

pendekatan perundang-undangan ( statute approach )10 dengan menganalisa

peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bahan hukum primer maupun

bahan hukum sekunder.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang merupakan sumber data utama adalah studi

kepustakaan yang merupakan data sekunder yang di peroleh dari bahan pustaka

data resmi pada instansi pemerintahan,undang-undang, makalah-makalah yang

memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang diteliti yang terdiri dari :19

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat , yaitu : Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan

hukum primer antara lain berupa tulisan atau pendapat para pakar hukum.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk

dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, internet

serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data guna mendapatkan data primer dan sekunder dalam

penelitian ini dilakukan melalui dua cara yaitu:

19Ronny Hanitijo Soemitro, Merodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta:

Ghalia Indonesia, 1988), hlm 55-60.


26

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan berupa mengumpulkan dokumen dan bahan-bahan

kepustakaan. Jenis bahan hukum adalah bahan hukum primer berupa undang-

undang, peraturan perundang-undangan dan KUHAP, bahan hukum sekunder

hasil penelitian sebelumnya dan bahan-bahan non-hukum berupa Kamus

Bahasa Indonesia, Kamus Ilmiah Populer, Ensiklopedia dan tulisan yang

terkait dengan permasalahan penelitian.

b. Studi Lapangan (Field Research) yaitu mengumpulan data primer melalui

kegiatan wawancara di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk

Pakam dengan pihak-pihak terkait yaitu pihak pemrakarsa kredit.

Menurut Bambang Waluyo, “sebagai penelitian hukum yang bersifat

normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

melalui penelitian kepustakaan (Library Research) yakni upaya untuk

memperoleh data dari penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-

undangan, majalah, koran, artikel, dan sumber lainya yang relevan dengan

penelitian”.20

5. Analisis Data

Analisis data adalah sebagai tindak lanjut proses pengolahan data

merupakan kerja seorang yang memerlukan penelitian, dan pencurahan daya pikir

secara optimal.21 Analisis data juga merupakan sebuah proses mengorganisasikan

dan mengurutkan data kedalam pola kategori, dan satuan uraian dasar sehingga

20 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996),hlm.14.

21Bambang Waluyo, op.cit., hlm. 71.


27

dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang

disarankan. Sampel penelitian menurut Suharsimi adalah merupakan sebagian

atau wakil populasi yang diteliti.22 Dalam membahas penelitian ini, penulis

berusaha mencari bahan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan

dibahas, sehingga dapat mendukung demi terwujudnya suatu tulisan yang

berbentuk ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan.

Data yang telah dikumpulkan. kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa

sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk

menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan

secara kualitatif karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau

melukiskan data sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud melukiskan realitas

dan kebijakan legislatif sebagaimana yang diharapkan.

22Suharsimin Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Departemen Pendidik Kebudayaan,

Rineka Cipta, 1999), hlm. 117.


28

BAB IIMEKANISME RESTRUKTURISASI KREDIT PADA BANK

KONVENSIONAL UNTUK MENGHINDARI TERJADINYA KREDITMACET

A. Mekanisme Restrukturisasi Pada Bank Konvensional

1. Restrukturisasi Kredit

Kredit yang bermasalah adalah suatu resiko yang dikandung dalam setiap

pemberian kredit oleh bank. Resiko itu berupa suatu keadaan dimana debitur tidak

dapat memenuhi kewajibanya kepada bank tepat pada waktunya. Kredit

bermasalah akan berpengaruh pada penghasilan yang akan diterima bank, yang

lebih lanjut akan berdampak pada kelangsungan hidup bank.

Perlu adanya upaya dalam mengatasi kredit bermasalah tersebut. Upaya

restrukturisasi kredit merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang

meliputi upaya Reschedulling, Restructuring dan Reconditioning, misalnya

dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, memberikan grace period

waktu pembayaran, penurunan suku bunga kredit, dan lain sebagainya.

Restrukturisasi kredit dapat diberikan bilamana nasabah beriktikad baik. Nasabah

beriktikad baik dalam menyelesaikan kredit bermasalah dapat diukur kemauan

dan kemampuan membayar dari bentuk perilaku nasabah, antara lain:23

a. Nasabah bersedia untuk diajak berdiskusi dalam rangka menyelesaikankreditnya.

b. Nasabah bersedia untuk memberikan data keuangan yang benar.c. Nasabah memberikan izin pada bank untuk melakukan pemeriksaan

laporan keuangan.

23 Trisadini Prasastinah Usanti dan Nurwahjuni, Model Penyelesaian Kredit Bermasalah,(Surabaya: Revka Pertra Media, 2014),hlm. 100


29

d. Nasabah bersedia untuk ikut program penyelamatan kredit bermasalahdan menjalankan langkah-langkah yang diberikan oleh bank.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya Hukum Kepailitan bahwa

utang debitur yang dianggap layak untuk direstrukturisasi apabila:24

a. Perusahaan debitur masih memiliki proses usaha yang baik untuk mampumelunasi hutang (hutang-hutang) tersebut apabila perusahaan debiturdiberi penundaan pelunasan hutang (hutang-hutang) tersebut dalamjangka waktu tertentu, baik dengan atau tanpa diberi keringanan-keringanan persyaratan dan atau diberi tambahan hutang baru.

b. Hutang (hutang-hutang) debitur dianggap layak untuk direstrukturisasiapabila para kreditur akan memperoleh pelunasan hutang-hutang merekayang jumlah nya lebih besar melalui restrukturisasi dari pada apabilaperusahaan debitur dinyatakan pailit, atau

c. Apabila syarat-syarat hutang berdasarkan kesepakatan restrukturisasimenjadi lebih menguntungkan bagi para kreditur dari pada apabila tidakdilakukan restrukturisasi.

Upaya restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank

dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk

memenuhi kewajibannya, yang dilakukan, melalui:25

a. Penurunan suku bunga Kredit;b. Perpanjangan jangka waktu kredit;c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;e. Penambahan fasilitas kredit; dan/atauf. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk:

a. Memperbaiki kualitas Kredit; atau

b. menghindari peningkatan pembentukan PPA, tanpa memperhatikan

kriteria debitur.

24 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun2004 Tentang Kepailitan, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2000), hlm. 380.

25 Trisadini Prasastinah Usanti dan Abdul Somad, Hukum Perbankan, (Jakarta: Kencana,Rineka Cipta, 2017), hlm. 207.


30

2. Proses Restrukturisasi Pada Bank Konvensional

Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, bank harus memiliki

pedoman restrukturisasi kredit yang memuat prosedur dan tata cara dalam

melaksanakan restrukturisasi kredit yang paling kurang memuat hal-hal, sebagai

berikut:26

a. Analisis dan Dokumentasi

Dalam melakukan analisis terhadap Kredit yang akan direstrukturisasi, bank

paling kurang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap permasalahan debitur, yang meliputi:

a. Evaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan pokok dan/ atau

bunga yang didasarkan atas laporan keuangan, arus kas (cash flow),

proyeksi keuangan, kondisi pasar, dan faktor lain yang berkaitan

dengan usaha debitur;

b. Perkiraan pengembalian seluruh pokok dan/atau bunga berdasarkan

perjanjian kredit sebelum dan setelah restrukturisasi kredit. Perkiraan

tersebut hendaknya didasarkan pada rasio keuangan, termasuk

proyeksi rasio keuangan, yang mencerminkan kondisi keuangan dan

kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya; dan

c. Evaluasi terhadap kinerja manajemen debitur untuk menentukan

diperlukannya restrukturisasi organisasi perusahaan debitur, antara

26 Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013Perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.


31

lain dapat dilakukan dengan cara penggantian pemegang saham,

direksi, dan perubahan manajerial lainnya. Apabila diperlukan, bank

dapat menggunakan bantuan tenaga ahli eksternal untuk melakukan

restrukturisasi organisasi tersebut.

2. Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan proyeksi arus

kas (projected cash flows) dan nilai tunai {present value) dari angsuran

pokok dan/atau bunga yang akan diterima.

3. Analisis, kesimpulan, dan rekomendasi dalam melakukan penyesuaian

persyaratan kredit seperti penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan

pokok dan/atau bunga, perubahan jangka waktu, dan/atau penambahan

fasilitas. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan

siklus usaha dan kemampuan membayar debitur sehingga debitur dapat

memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga hingga

jatuh tempo.

4. Apabila restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara pemberian tambahan

kredit, tujuan dan penggunaan tambahan kredit tersebut harus jelas.

Tambahan kredit tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan pokok

dan/atau bunga. Dalam hal restrukturisasi kredit mengakibatkan kewajiban

debitur menjadi lebih besar, maka Bank dapat mensyaratkan adanya

agunan baru.

5. Penyesuaian atas jadwal pembayaran kembali telah mencerminkan

kemampuan membayar debitur.


32

6. Rincian yang terkait dengan transparansi persyaratan kredit termasuk

kesepakatan keuangan dalam perjanjian kredit, seperti rencana

rekapitalisasi perusahaan debitur atau adanya klausul bahwa bank dapat

meningkatkan suku bunga sejalan dengan kemampuan membayar debitur.

7. Persyaratan bahwa perjanjian kredit dan dokumen lainnya yang berkaitan

dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit harus mempunyai kekuatan

hukum.

8. Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan


b. Prosedur Pemantauan

Bank harus memiliki prosedur tertulis untuk memantau kredit yang telah

direstrukturisasi guna memastikan kesanggupan debitur untuk melakukan

pembayaran sesuai persyaratan dalam perjanjian kredit baru. Beberapa langkah

yang harus dilakukan bank dalam rangka pemantauan pelaksanaan restrukturisasi

kredit, antara lain:

a. Meminta debitur untuk menyampaikan laporan keuangan yang dilengkapi

dengan rasio keuangan pokok, perkembangan usaha, pelaksanaan rencana

tindak (action plan), yang diperlukan bank dalam rangka memantau

kondisi usaha dan keuangan debitur secara terus-menerus. Debitur juga

melaporkan dampak dari berbagai tindakan yang ditempuh sebagai bagian

dari restrukturisasi kredit, seperti rekapitalisasi perusahaan debitur dan

kebijakan untuk tidak membagikan dividen.


33

b. Mengevaluasi kredit yang telah direstrukturisasi setiap triwulan, termasuk

apabila terdapat beberapa yang signifikan antara proyeksi dan realisasi,

terutama dari angsuran pokok dan bunga, jangka waktu, arus kas, tingkat

bunga, dan/atau nilai taksasi agunan.

c. Menyusun langkah yang akan diambil jika debitur ternyata kembali

mengalami kesulitan membayar setelah restrukturisasi kredit.

3. Hal-hal yang Melatarbelakangi Perlunya Restrukturisasi

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis

didalam perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai

perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang

kekurangan dana. Lembaga keungan bank bergerak dalam kegiatan perkreditan,

dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta

melancarkan mekanisme pembayaran bagi semua faktor perekonomian.27

Perbankan sebagai lembaga keuangan berorientasi bisnis melakukan

berbagai transaksi. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana

(funding) dan menyalurkan dana (lending) di samping itu transaksi perbankan

lainya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana

adalah memberikan jasa-jasa bank lainya (services).

Sistem perbankan di Indonesia disebut dengan dual banking system, maksud

dari dual banking system adalah terselenggaranya dua sistem perbankan

27 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: Citra Aditya, 1993),hlm. 1.


34

(konvensional dan syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur

dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bertitik tolak dari posisi strategis bank tersebut di atas, perbankan di

Indonesia dibangun dengan tujuan menunjang pelaksanaan pemerataan

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan

rakyat banyak.28 Posisi tersebut merupakan manifestasi bank sebagai agent of

development yang terutama adalah peranannya dalam kegiatan penyaluran kredit.

Begitu pentingnya kredit dalam proses pembanguanan, mengingat secara nasional

aspek perkreditan masih sangat menentukan volume pertumbuhan ekonomi

nasional secara keseluruhan, sebagaimana diatur pada pasal 4 Undang-Undang

Perbankan jo. Pasal 3 Undang-Undang Perbankan syariah.

Kedudukan bank sebagai lembaga intermediasi yang mempertemukan dua

pihak yang berbeda kepentingannya, baik dalam penghimpunan dan penyaluran

dana, maupun dalam pelayanan transaksi keuangan dan lalu lintas pembayaran.

Fungsi yang paling sangat beresiko adalah penyaluran dana dalam bentuk

pemberian kredit atau pembiayaan dan berbagai jenis aset produktif lainya karena

bank dituntut untuk menganalisis setiap permohonan kredit yang diajukan oleh

calon debitur dengan cermat dan akurat. Hal yang wajar bahwa tidak ada seorang

pun yang dapat memastikan apa yang terjadi hari esok, oleh karena itu kegiatan

usaha perbankan ini sarat mengandung resiko sehingga berdampak pada

28 Trisadini Prasastinah Usanti dan Nurwahjuni, Model Penyelesaian Kredit Bermasalah,Surabaya: Revka Pertra Media, 2014), hlm. 1.


35

kelangsungan usaha bank, pada nasabah penyimpan dana, dan pada akhirnya

berdampak perekonomian secara keseluruhan.

Dampak yang di timbulkan tersebut dinamakan resiko sistemik (systemic

risk). Resiko sistemik secara spesifik adalah resiko kegagalan bank yang dapat

merusak perekonomian secara keseluruhan dan secara langsung berdampak

kepada karyawan, nasabah dan pemegang saham.29

Industri perbankan merupakan salah satu urat nadi dalam perekonomian

suatu negara. Keberadaan bank ditengah masyarakat khusus nya bagi para pelaku

bisnis, merupakan suatu hal yang penting. Hal ini tidak berlebihan, mengingat

bank peran strategis dalam pembangunan nasional guna melaksanakan

pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat

Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia 1945.30

Peran strategis tersebut disebabkan oleh fungsi utama bank, yaitu berfungsi

menghimpun dana dari masyarakat dan berfungsi menyalurkan kembali dana

tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Hampir semua sektor yang

berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank.

Muhammad Ayub mendefinisikan bank, sebagi berikut:31

“Bank merupakan institusi yang berwenang menerima simpanan dengantujuan memberikan fasilitas yang berwenang menerima simpanan dengan tujuanmemberikan fasilitas pembiayaan jangka panjang dan jangka pendek. Studi

29 Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, (Jakartaa: GramediaPustaka Utama, 2004), hlm. 2

30 Trisadini Prasastinah Usanti Op. Cit, hlm. 1231 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

2009), hlm. 280


36

mengenai sejarah keuangan menunjukan bahwa praktik perbankan telah adadalam berbagai bentuk sejak 757 SM, saat bank tidak hanya bertindak sebagaiagen untuk nasabah, memberikan pembiayaan dengan berbasiskan tanda tangan,tapi juga menerima simpanan dan memberikan pinjaman untuk agrikultur. Dalambentuk modern, bank merupakan perusahaan penyimpanan uang dari dan atasnama nasabah, yang mana draft nasabah tersebut harus diakui dan dibayar. Uangyang dikumpulkan digunakan dengan tujuan memberikan pinjaman kepada pihaklain untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk bunga, deviden atau yang lain.Secara tradisonal, perbankan modern dibagi dalam dua kategori utama: perbankankomersial dan perbankan investasi. Perbankan komersial melibatkan perantara diantara para deposan dan pengguna dana, dana pelaksanaan pembayaran atas namanasabah. Di lain pihak, perbankan investasi terutama melibatkan aktivitas pasarmodal untuk memfasilitasi penggalangan dana oleh sektor korporat baik secaralangsung maupun tidak langsung dari para investor.”

Berdasarkan hasil wawancara pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Cabang Lubuk Pakam hal yang melatar belakangi perlunya restrukturisasi

adalah:32

a. Sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah.b. Mengurangi rasio non-performance loan (NPL).c. Sebagai upaya untuk memperkecil angsuran pembayaran nasabah

sehingga nasabah mampu melunasi hutang-hutang nya, dand. Sebagai upaya membantu usaha nasabah untuk dapat sehat kembali dan

tetap berjalan.

Dari pemaparan diatas jelas bank selaku penyalur pinjaman berupa kredit

memiliki tingkat resiko yang tinggi karena tidak ada seorang pun yang mampu

menjamin hari esok. Tingginya rasio non-performance loan (NPL) sangat

membahayakan Kesehatan dari bank tersebut, dan inilah yang menentukan bank

tersebut akan tetap berjalan atau berhenti karena pengelolan kredit yang buruk.

32 Hasil wawancara dengan Bapak DT Affandi Anwar, Account Officer BRI CabangLubuk Pakam, tanggal 15 November 2017.


37

Untuk itu bank selalu berupaya untuk meminimalisir terjadinya kredit

bermasalah. Hal ini lah yang melatarbelakangi perlunya restrukturisasi kredit yang

merupakan salah satu upaya dalam penyelamatan kredit agar kredit-kredit yang

telah dikucurkan oleh bank tersebut dapat berjalan dengan lancar sampai kredit

tersebut lunas.

B. Prinsip Kehati-hatian Pada Bank Konvensional

1. Prinsip Kehati-hatian

Sedasar dengan itu perlunya penerapan prinsip kehati-hatian pada kegiatan

usaha perbankan hal ini dikemukakan oleh Thomas Hellman, Kevin Murdock, dan

Joseph Stiglizt bahwa :

“Prudential regulation is meant to protect the banking system from theseproblems. Traditionally, it consisted of a mixture of monitoring individualtransactions (ensuring, for instance, that adequate collateral put up), regulationsconcerning self-dealing, capital requirements and entry restrictions. In somecountries, restrictions were placed on lending in particular areas-many EastAsian Countries, for example, used to have restrictions on real estate lending.Finally, many Countries imposed interest rate restrictions. Concern about bankruns also led many countries to provide deposit insurance and to establish centralbanks to serve as lenders of last resort”.33

(Peraturan Prudential dimaksudkan untuk melindungi sistem perbankandari maslah ini. Secara tradisional, itu terdiri dari campuran pemantauan transaksiindividu (memastikan, misalnya, bahwa jaminan telah dibebani), peraturantentang self- dealing, kebutuhan modal, dan pembatasan masuk. Di beberapanegara-negara Asia Timur, misalnya, digunakan untuk pembatasan pada pinjamanreal estate. Akhirnya, banyak negara memberlakukan pembatasan suku bunga.Kekhawatiran tentang usaha bank menyebabkan banyak negara untukmenyediakan asuransi deposito dan mendirikan bank sentral sebagai lender of lastresort).

Ferry N. Idroes menekankan perlunya regulasi perbankan dalam dunia

perbankan hal ini bertujuan untuk melindungi industri perbankan dalam

33 Hellman, Kevin Murdock dan Joseph Stiglizt, “Liberalization, Moral Hazard inBanking, and Prudential Regulation : Are Capital Requirement Enough?”, hlm. 2.


38

menghadapi risiko yang pada gilirannya melindungi nasabah dan perekonomian

dari kegagalan proses dan prosedur yang akan berdam pak terhadap sistem

keuangan secara keseluruhan. Mengingat bahwa aktivitas bank sangat melekat

dengan risiko, maka setiap regulasi yang dibuat untuk industri perbankan akan

selalu dikaitkan dengan manajc men risiko. Artinya, bank harus dijalankan dengan

prinsip kehati-hatian (prudent), sehingga terhindar dari risiko. Pada sisi lain,

banyak sekali ak tivitas bank yang harus mengambil risiko. Untuk itu, diperlukan

sesuatu yang dapat segera mengganti apabila risiko tersebut terjadi. Pengganti

terhadap risiko tersebut adalah modal bank.34

Operasional perbankan harus memiliki keseimbangan antara kewajiban

yang harus dijalankan (banking duty principles) dan pengelolaan bank (banking

management principles) dengan mengacu dan mendasarkan diri pada etika

perbankan (banking ethic principles). Dalam melaksanakan banking duties

principles, hal yang paling dominan dan mendapat perhatian besar adalah

membuat masyarakat memiliki kepercayaan yang semakin tinggi terhadap

perbankan, karena semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, secara tidak

langsung akan memberikan dampak makro ekonomi yang semakin baik.

Kewajiban-kewajiban perbankan yang dikemukakan oleh Rimsky K. Judisseno,

antara lain:

a. Kewajiban umum, yang meliputi pemberian pelayanan yang baik, rasa aman,dan perlakukan yang sama (equal treatment) terhadap para nasabah sepertipenabung, peminjam, dan pengguna jasa bank lainnya.

34 Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 PilarKesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaanya di Indonesia., (Jakarta:Rajawali Press, 2008) hlm. 30


39

b. Kewajiban khusus, yang meliputi kewajiban terhadap pemerintah, karyawan,dan pemilik. Pemerintah biasanya meminta perbankan untuk ikutmenyukseskan pembangunan dan menjaga stabilitas moneter dalam rangkameningkatkan taraf hidup rakyat demi tercapainya masyarakat adil danmakmur. Selain memenuhi kewajiban nya terhadap pemerintah, bank jugaharus memperhatikan kepentingan para pemiliknya yaitu pembagiankeuntungan yang semakin baik. Keuntungan yang semakin baik akanmendorong pemilik atau pemegang saham tetap mau menanamkan modalnyadi lembaga perbankan. Terakhir, kewajiban perbankan terhadapkaryawannya, yaitu bank dapat menjamin kesinambungan kerja dan masadepan karier yang lebih baik.35

Perbankan berkewajiban untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang harus

didukung dengan manajemen atau pengelolaan yang baik, Pengelolaan bank yang

baik harus memperhatikan prinsip kesehatan bank. Sebagaimana diatur dalam

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan

kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas,

solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib

melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian

Pada sisi aktiva neraca bank bagian terbesar dana operasional setiap bank

diputarkan dalam bentuk kredit. Kenyataan ini menggambarkan bahwa kredit

adalah sumber pendapatan bank (bunga) yang terbesar, namun sekaligus

merupakan sumber risiko operasi bisnis yang terbesar, kredit bermasalah bahkan

menjadi kredit macet menjadi masalah bagi bank, karena dengan adanya kredit

bermasalah bukan saja menurunkan pendapatan bagi bank tetapi juga

menggerogoti jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank, yang

35 Trisadini I, Op. Cit., hlm. 45 sebagaimana mengutip dari Rimsky K. Judisseno, SistemMoneter dan Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm.104


40

akhirnya akan menggoyahkan kesehatan bank dan ujung-ujungnya merugikan

nasabah penyimpan dana.36

Di negara-negara berkembang, demikian juga di Indonesia ini kegiatan bank

terutama dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan perbankan yang

sangat penting dan utama sehingga pendapatan dari kredit berupa bunga

merupakan pendapatan yang paling besar dibandingkan dengan pendapatan dari

jasa-jasa diluar bunga kredit yang biasa disebut fee based income.

Oleh karena itu, dalam penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip

kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat,

pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat

hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur

dan lengkap, semuanya itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat

kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit.37

Menurut Sutan Remy Sjahdeini bahwa tujuan dari diberlakukannya prinsip

kehati-hatian tidak lain agar bank selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam

keadaan likuid, solvent, dan menguntungkan (profitable). Dengan

diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat

terhadap perbankan selalu tinggi sehingga masyarakat bersedia tidak ragu-ragu

menyimpan dananya di bank.38 Oleh karena itu, penjelasan umum Undang-

Undang Perbankan mengamanatkan agar prinsip kehati-hatian tersebut dipegang

36 Ibid., hlm.4637 Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm.

2.38 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi

Para Pihak Dalam Perjanjijan Kredit Bank di Indonesia, (Jakarata: Institut Bankir Indonesia,1994), hlm. 53.


41

teguh, dan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan

terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana. Untuk itulah dalam beberapa

ketentuan perbankan dijabarkan rambu-rambu penerapan pelaksanaan prinsip

kehati-hatian dalam dunia perbankan, yang merupakan suatu kewajiban atau

keharusan bagi bank untuk mematuhinya.

Kata “prudent" itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesianya berarti

“bijaksana”. Namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk "asas

kehati-hatian”. Prudent yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian itu bukanlah

istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih

tegas, perinci, dan efektif atas berbagai risiko yang melekat pada usaha bank. Jadi,

prudent merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan,

dan teknik dalam manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat

menghindari akibat sekecil apa pun, yang dapat membahayakan atau merugikan

stakeholders, terutama para depositor dan Kreditur. Tujuan yang lebih luas adalah

untuk menjaga kemanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan.39

Menurut Munir Fuady, bisnis bank adalah bisnis konservatif. Ke-

cenderungan kepada sifat konservatif tersebut kemudian dikenal dengan nama

prudent banking, terutama disebabkan karena:

1. Peranan bank yang cukup menentukan dalam perkembangan moneter danekonomi secara makro.

2. Berhubungan dengan uang rakyat (deposito, giro, tabungan, dan lain-lain)dipertaruhkan dalam suatu bank.

3. Karena karakteristik dari bisnis bank yang harus selalu melakukan matchantara dana yang diterima dan dana yang disalurkan, sehingga unsur-unsurspekulatif ditekan seminimal mungkin.40

39 Permadi Gandapradja, Op.cit.,hlm. 21-2240 Munir Fuady, Hukum Perbankan Kontemporer, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996),

hlm.2


42

Bank dalam melakukan kegiatannya harus tidak lepas dari rambu-rambu

hukum berupa safe dan sound. Kegiatan yang dilakukan oleh bank, maksudnya

kegiatan-kegiatan yang bersangkutan haruslah tidak boleh membawa risiko yang

subtansial (subtantive risk) kepada bank. Jadi, bank tidak boleh melakukan

kegiatan misalnya yang bersifat spekulatif. Adapun kegiatan bank haruslah sound

maksudnya adalah bahwa kegiatan bank tersebut haruslah layak digolongkan

sebagai suatu kegiatan bank. Jadi, bank tidak boleh berbisnis yang sama sekali

tidak ada hubungannya dengan dunia perbankan.41

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan

salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis

yang terjadi pada tahun 1989 tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh

dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta

penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha

bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin

simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana

pembangunan dan pelayanan jasa perbankan.42

Demikian juga yang dikemukakan oleh Permadi Gandapraja bahwa konsep

tentang prudential banking supervision ini tidak muncul tiba- tiba, tetapi sebagai

proses pemikiran yang melalui serangkaian pengamatan atas perkembangan

kehidupan perbankan yang semakin dinamis dan kompleks, terutama dalam

41 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2003), hlm.162

42 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga PenjaminSimpanan.


43

pertengahan tahun 1980. Pada periode tersebut terjadi perubahan di bidang politik,

ekonomi, dan kebijaksanaan pemerintah dari berbagai negara. Metode

pengawasan bank di berbagai negara itu pada dasarnya sama. Namun strategi dan

kebijakannya berbeda. Arah sasarannya difokuskan kepada kepentingan

perbankan dan perekonomian domestik. Prinsip utama yang digunakan dalam me-

lakukan pengawasan bank pada awalnya adalah asas perbankan yang sehat dan

asas perkreditan yang sehat, yaitu:

a. Asas perbankan yang sehat menekankan aspek likuiditas, solvabilitas, dan

profitabilitas. Aspek risiko lainnya, seperti klasifikasi kredit, pencadangan

risiko kerugian, konsentrasi kredit, dan kualitas manajemen sebagai

pendukung dari penilaian atas tiga aspek utama tersebut tetap diperhatikan.

Belum ada ukuran atau standar kualitatif maupun kuantitatif yang berlaku

umum di tingkat internasional untuk menilai kinerja bank. Ukuran standar

yang dipakai adalah ukuran yang berlaku di tingkat domestik masing-

masing negara. Kelemahan dari pola tersebut adalah adanya kesulitan

untuk menilai dan membandingkan kondisi atau kinerja suatu bank dengan

bank lain di negara berbeda.

b. Prinsip lain yang menjadi kriteria pengawasan bank adalah asas

perkreditan yang sehat. Asas ini berpedoman pada prinsip 5C dalam

menilai kredit, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan

Condition. Kejelasan kebijakan manajemen perkreditan, prosedur, dan


44

pedoman penilaian kredit, serta kecermatan dan konsistensi penerapannya

menentukan kualitas kredit yang diberikan.43

Berdasarkan sejarahnya prinsip kehati-hatian (Prudential Principle) belum

diatur secara tegas dan terperinci pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967

tentang Pokok-pokok Perbankan, hanya pengaturan minim berkaitan tentang

keharusan adanya jaminan bilamana bank umum akan memberikan kredit yang

diatur pada Pasal 24 ayat (1) dan kewajiban bank untuk mengumumkan neraca

tahunan disertai perhitungan rugi laba pada Pasal 35. Prinsip kehati-hatian

pertama kali di dunia perbankan nasional dalam arti lebih tegas dan transparan

yaitu dalam Paket Kebijakan Februari tahun 1991, paket kebijakan ini dikeluarkan

untuk menyempurnakan pengawasan dan pembinaan akibat dikeluarkannya Paket

Kebijakan Oktober tahun 1980 dikenal dengan PAKTO 88 yang memberikan

kemudahan untuk mendirikan bank baru. Hal ini tampak dari pertumbuhan jumlah

bank yang sangat pesat pada akhir 1988 jumlah bank sebanyak 111 dengan jumlah

kantor sebanyak 1.728, sedangkan pada akhir September 1995 jumlah bank telah

menjadi 240 bank dengan jumlah kantor sebanyak 5.191. Pertumbuhan pesat

jumlah bank tanpa diimbangi dengan rambu-rambu kesehatan akibatnya dapat

membahayakan eksistensi bank tersebut yang pada gilirannya akan dapat

membahayakan sistem keuangan negara apabila bank-bank beroperasi tanpa

rambu-rambu kesehatan. Ketentuan tentang siapa yang boleh menjadi pemegang

saham tidak diatur secara ketat, mereka yang duduk sebagai pengurus bank tidak

diperlukan telah mempunyai pengalaman yang luas dan mendalam, persyaratan

43 Permadi Gandapraja, Op.cit., hlm.23


45

untuk mendirikan bank baru berdasarkan PAKTO 88 begitu mudah, untuk

mendirikan bank baru pendiri bank cukup menyediakan modal setor sekurang-

kurangnya Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).44

Hampir seluruh bank umum yang didirikan sejak pelaksanaan PAKTO 88

terkait dengan konglomerat-konglomerat yang ada. Sejak pelaksanaan PAKTO 88

dapat dikatakan industri perbankan Indonesia praktis dikuasai oleh kelompok

konglomerat. Dalam perkembangannya, PAKTO 88 masih mengalami beberapa

kali penyempurnaan. Satu paket penyempurnaan yang penting adalah Paket

Deregulasi 28 Februari 1991 (PAKFEB 1991) tentang penyempurnaan

pengawasan dan pembinaan bank (prudential regulation). Dikatakan penting

karena aspek pengawasan dan pembinaan bank merupakan faktor yang sangat

penting untuk mengevaluasi kinerja bank secara dini sebagai upaya perlindungan

hukum terhadap nasabah yang memercayakan dana lebihnya kepada bank. Bank

sebagai lembaga kepercayaan masyarakat tidak boleh mengabaikan aspek

perlindungan hukum terhadap nasabah ini.45

Akibat belum adanya ketentuan yang menyangkut prudential hanking

seperti ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), maka

banyak bank yang menyalurkan kreditnya pada perusahaan-perusahaan dari

kelompok usahanya sendiri tanpa memperhatikan risiko yang mungkin terjadi.

Pemberian kredit pada pemegang saham, pengurus atau kelompok usahanya

sendiri tanpa dilakukan analisis kredit yang objektif dan diberikan tanpa

44 Sutan Remy Sjahdeini , op.cit., hlm.445 Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)

hlm.5-6.


46

memperhatikan batas jumlah tertentu.46 Dampak dari dikeluarkannya PAKTO 88

adalah dicabut izin usaha Bank Summa oleh Menteri Keuangan dan dilikuidasi

pada bulan Desember 1992. Banyak bank yang runtuh puncaknya pada tanggal 1

November 1997, Pemerintah melikuidasi 16 bank swasta dan kemudian pada

tanggal 13 Maret 1999 pemerintah telah membekukan kegiatan usaha 38 bank

swasta.47 Indikator krisis perbankan yang menyebabkan krisis perekonomian

disebabkan, antara lain:

1. Melemahnya modal perbankan telah menyebabkan rendahnya daya tahan

bank dalam menghadapi krisis likuiditas jangka pendek;

2. Prinsip prudential banking tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh

manajemen, akibatnya banyak kredit yang disalurkan bukan pada

tempatnya yang berakibat adanya kredit macet;

3. Pertumbuhan aset yang berkualitas rendah; dan

4. Persaingan tidak sehat dalam memberikan fasilitas suku bunga bank.48

Bahwa tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian dan dijabarkan dalam

berbagai rambu-rambu kesehatan adalah tidak lain agar bank selalu dalam

keadaan sehat, liquid, solvent, dan profitable. Bilamana bank dalam kondisi sehat,

maka menjamin kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi bank, karena

keberadaan bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Di samping

itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat berkepentingan terhadap pengaturan dan

pengawasan terhadap perbankan termasuk masalah-masalah yang berkaitan

46 Sutan Remy Sjahdeini III, Op.cit., hlm.647 Ibid., hlm.748 Nindyo Pramono I, Op.cit., hlm.7


47

dengan pelaksanaan prinsip-prinsip perbankan dan OJK sebagai pengawas bank

berkewajiban untuk mengawasi kepatuhan bank dalam menerapkan prinsip

kehati-hatian dalam kegiatan usahanya.49

2. Perwujudan Prinsip Kehatia-hatian pada Kegiatan Usaha Perbankan

Pada saat dikeluarkannya Paket Deregulasi Perbankan 28 Februari 1991

prinsip kehati-hatian pertama kali diperkenalkan. Prinsip kehati-hatian adalah

suatu prinsip yang sangat penting sebagai pedoman operasi perbankan yang

berlaku bagi perbankan di seluruh dunia sebagaimana ditetapkan oleh Bank for

International Settlement (BIS). Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka prinsip kehati-hatian tersebut telah

dijabarkan atau diwujudkan dalam berbagai pasal-pasalnya dan dijabarkan juga

dalam peraturan Bank Indonesia berupa rambu-rambu kesehatan bank (prudential

standards) yang berupa patokan-patokan yang bersifat operasional. Rambu-rambu

tersebut ada yang bersifat larangan, pembatasan, dan perintah.50 Tujuan

diberlakukannya prinsip kehati-hatian sebagaimana telah diulas dalam

pembahasan sebelumnya salah satunya adalah untuk melindungi nasabah

penyimpan. Menurut Tan Kamelo bahwa perlunya perlindungan bagi nasabah

karena:

a. Secara filosofis, pelaku bisnis bank (pengurus) tidak menjunjung tingginilai-nilai dan prinsip-prinsip kejujuran dalam mengelola bank;

b. Secara yuridis, nasabah penyimpan memiliki kedudukan yang lemahsebagai konsumen sehingga perlu mendapat perlindungan melalui undang-undang (antara lain: Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan); dan

49 Trisadini Prasastinah Usanti, Op.cit., hlm.6750 Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit., hlm.53


48

c. Secara sosiologis, kenyataan menunjukkan bahwa pemberian kreditdilakukan kepada kelompok bisnisnya tanpa ada jaminan yang cukup danperilaku pengurus serta manajemen yang tidak sehat dalam menjalankanusaha bank sehingga berdampak pada nasabah penyimpan.51

Dalam Undang-undang Perbankan tidak disebutkan secara tegas mengenai

pengertian dari prinsip kehati-hatian. Akan tetapi, pada Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada penjelasan Pasal 2 disebutkan

bahwa yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah pedoman

pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat,

kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari

berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-

hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.

Ketentuan mewajibkan bank untuk melakukan usaha berdasarkan prinsip

kehati-hatian merupakan kewajiban bank untuk tidak merugikan kepentingan

nasabah penyimpan dana. Pada hubungan pinjam-meminjam antara bank dan

nasabah dan selama dana tersebut dalam penyimpanan di bank maka bank dapat

menggunakan dana tersebut, dengan jaminan kepastian bahwa bank mampu

mengembalikan dana tersebut bilamana nasabah menarik dananya, oleh karena itu

dalam rangka penyaluran dana dalam bentuk kredit dengan menggunakan dana

dari nasabah penyimpan dana, maka bank harus cermat dan saksama dalam

51 Tan Kamelo. “Karakter Hukum Perdata dalam fungsi Perbankan Melalui Hubunganantara Bank dengan Nasabah”. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang IlmuHukum Perdata pada Fakultas Hukum, diucapkan di hadapan Rapat Terbuka UniversitasSumatera Utara Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU, 2 September 2006..


49

melakukan analisis kredit terhadap calon nasabah debitur agar dana yang telah

disalurkan dapat dilunasi sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dari berbagai macam usaha perbankan, kredit merupakan kegiatan bisnis

perbankan yang paling mendominasi dalam urutan prioritasnya.Hal ini adalah

wajar mengingat dari kredit inilah sumber pendapatan terbesar bank, yaitu bunga

kredit di samping pendapatan dari fee based income seperti keuntungan dari jasa

transfer, bank garansi, safe deposit box, kartu kredit, L/C, ATM dan lain-lain.

Namun demikian, tujuan bank untuk memperoleh keuntungan harus diimbangi

dengan adanya jaminan atas keamanan. Mengingat pemberian kredit tersebut juga

mempunyai risiko yang cukup tinggi baik bagi bank maupun nasabah penyimpan

dana. Perlu dipahami bahwa sumber dana yang digunakan oleh bank untuk

menyalurkan dana pada masyarakat dalam bentuk kredit bukan dana milik bank

sendiri tetapi merupakan dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut.

Kredit meskipun dari sisi aktiva neraca bank merupakan bagian terbesar

dana operasional namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis yang

terbesar. Kredit bermasalah bahkan menjadi kredit macet menjadi masalah bagi

bank, karena dengan adanya kredit bermasalah bukan saja menurunkan

pendapatan bagi bank tetapi juga menggerogoti jumlah dana operasional dan

likuiditas keuangan bank, yang akhirnya akan menggoyahkan kesehatan bank dan

ujung-ujungnya merugikan nasabah penyimpan dana. Oleh karena itu, dalam

Pasal 2 Undang-Undang Perbankan diatur bahwa Perbankan Indonesia dalam

melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan

prinsip kehati-hatian. Tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain


50

agar bank selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan likuid, solvent, dan

menguntungkan (profitable). Dengan diberlakukannya, prinsip kehati-hatian

diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan selalu tinggi

sehingga masyarakat bersedia tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.52

52 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagiPara Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia.,(Jakarta: Institut Bangkir Indonesia,1994), hlm. 53.


51

BAB IIIKRITERIA KREDIT BERMASALAH YANG DAPAT DI LAKUKAN

RESTRUKTURISASI

A. Kredit Bermasalah

1. Pengertian Kredit

Pada kegiatan usahanya, bank umum dapat melakukan kegiatan usaha dalam

bentuk penyaluran kredit. Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan, dinyatakan: “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di

persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian

bunga”.

Dalam proses pemberian kredit akan menyangkut suatu jumlah uang dari

nilai yang relatif kecil sampai jumlah yang cukup besar, hingga ada berbagai

kemungkinan pula yang dapat terjadi yang akan membawa kerugian finansial bagi

bank yang bersangkutan, apabila kredit-kredit tersebut tidak dikelolah (dimanage)

dengan baik.53

Negara Belanda menyebutkan kredit dengan ventrouwen dan bahasa Inggris

menyebut nya dengan bellive, trust or confidence,54 sedangkan dalam bahasa

Indonesia kata kredit mempunyai arti kepercayaan, jadi seseorang yang

53 Hasanuddin Rahman, Kebijakan Kredit Perbankan Yang Berwawasan Lingkungan,(Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2000), hlm. 43.

54 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 1991), hlm.23


52

memperoleh kredit berarti dia memperoleh kepercayaan.55 Dengan demikian,

sungguhpun kata “kredit” sudah berkembang kemana-mana, tetapi dalam tahap

apapun dan kemanapun arah perkembangannya, dalam setiap kata “kredit” tetap

mengandung usaha kepercayaan. Walaupun sebenarnya kredit itu tidak hanya

sekedar kepercayaan.56

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “credere” yang mempunyai

arti kepercayaan. “Secara etimologi perkataan kredit berasal dari kata latin

creditum, yang berarti kepercayaan atau credo yang berarti saya percaya.57

Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas

prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini

kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit

menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi

koperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur

dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menangung resiko.

Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen

kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang.58

Selanjutnya arti hukum dari kredit sebagai berikut: menyerahkan secara

sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh si penerima kredit.

55 Edy Putra Tje’Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, (Yogyakarta: Liberty,1989), hlm.19

56 Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 5,657 M. Rahman Firdaus, “Teori Analisa Kredit”, (Bandung : Purna Sarana Lingga Utama,

1985), hlm.1158 Hasanuddin Rahman, Op.Cit, hlm. 96.


53

Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya

dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari.59

Dari beberapa pengertian kredit tersebut diatas, maka dapat ditinjau dari

aspek ekonomi dan aspek hukum. Dari aspek ekonomi kredit diartikan dengan

suatu penundaan pembayaran yaitu uang barang (prestasi) atau uang diterima

sekarang akan dikembalikan pada masa yang akan datang berikut tambahan suatu

prestasi oleh penerima kredit.60

Dalam dunia bisnis pada umunya, kata “kredit” diartikan sebagai

“kesanggupan dan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi

dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa dengan perjanjian akan

membayarnya kelak”.61

Pendapat A.S Hornby, sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady yang

mengartikan bahwa kredit dalam arti bisnis mengandung unsur “meminjam” yang

dalam bahasa Inggris disebut “loan”. Kata “loan” berarti suatu yang dipinjamkan,

khususnya sejumlah uang.62 Implementasinya dalam dunia bisnis, kata “loan”

mempunyai arti “asal mulanya” ialah sesuatu yang diberikan atau dipinjamkan,

atau yang diberikan kepada seseorang untuk dipakainya selama sesuatu jangka

waktu tertentu, tanpa konpensasi atau biaya atau ongkos. Akan tetapi sekarang

59 Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit, hlm. 24.60 Ibid, hlm. 21.61 A. Abdurrahman, Ensiklopedia, Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, (Jakarta: Pradaya

Paramita, 1993), hlm. 279.62 Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 6.


54

loan itu biasanya diartikan sebagai sesuatu yang berharga, seperti uang yang

dipinjamkan dengan bunga selama sesuatu jangka waktu tertentu.63

Pengertian kredit yang terdapat pada Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa “kredit adalah penyediaan uang

atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

pemberian bunga”.

Unsur kredit yang paling penting adalah “kepercayaan” dari kreditur

terhadap debitur. Kepercayaan tersebut dapat timbul dikarenakan terpenuhinya

segala syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan untuk memperoleh kredit atau

pinjaman di bank yang antara lain jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya

benda jaminan atau agunan dan lain sebagainya.

Dari uraian di atas, dapat ditemukan sedikitnya ada 4 (empat) unsur kredit

yaitu:64

a. Kepercayaan, yaitu kepercayaan dari si pemberi kredit bahwa prestasiyang diberikanya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akandatang.

b. Tenggang Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberianprestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akandatang, dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang,yaitu uang yang sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akanditerima pada masa yang akan datang.

63 A. Abdurrahman, Op.Cit, hlm. 624.64 Budi Untung,”Kredit Perbankan di Indonesia”, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm: 3.


55

c. Resiko, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi akibat dari adanya jangkawaktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasiyang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakintinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusiauntuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat di perhitungkan. Inilah yang menyebabkantimbulnya unsur resiko, dengan adanya unsur resiko inilah maka timbuljaminan dalam pemberian kredit.

d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang,tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa, namun karena kehidupanekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uang yang sering kita jumpai dalampraktek perkreditan.

Hasanuddin Rahman mengemukakan unsur-unsur kredit sebagai berikut:65

a. Adanya kepercayaan,Keyakinan si pemberi kredit (bank) bahwa apa yang diberikan(prestasi/uang) akan benar-benar diterima kembali dari si penerima kredit(debitur) pada masa yang akan datang. Maksudnya bahwa setiap pelepasankredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebutakan dapat dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktuyang telah diperjanjikan.

b. Adanya waktu,Jangka waktu antara saat pemberian kredit dengan saat pengembaliannya.Jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakatibersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana. Maksudnya antarapelepasan kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidakdilakukan pada waktu yang bersamaan, melainkan dipisahkan olehtenggang waktu.

c. Adanya prestasiObjek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapatberbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modernsekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yangmenyangkut uang yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.Sesuatu yang dihubungkan dengan kredit maka yang dimaksudkan prestasidalam hal ini adalah uang. Maksudnya setiap kesepakatan terjadi antarabank dengan debiturnya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saatitu pula terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.

d. Adanya resikoSuatu kerugian yang mungkin terjadi dari pemberian kredit tersebut,tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu

65 Hasanuddin Rahman, “Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan diIndonesia”, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998), hlm. 96.


56

yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yangakan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakintinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusiauntuk menerobos hari depan itu, maka akan selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkantimbulnya unsur resiko, dengan adanya unsur resiko inilah maka timbuljaminan dalam pemberian kredit. Maksudnya dalam setiap pemberiankredit pasti mengandung adanya resiko yaitu resiko yang terkandungdalam jangka waktu antara pelepasan kredit dengan pembayaran nyakembali. Jadi semakin panjang waktu kredit semakin tinggi resikonya.

e. Adanya jaminanUntuk mengantisipasi resiko yang mungkin timbul, maka harus dilakukanpenilaian secara cermat dan dilindungi dengan suatu jaminan sebagaiupaya terakhir debitur cidera janji.

Menurut Kasmir :66

“Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-

benar dapat dipercaya maka, bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit,

analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek

usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainya. Tujuan analisis ini

adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman”.

Berdasarkan beberapa pengertian kredit di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam pakai habis yang tunduk kepada

Pasal 1754 KUH Perdata, yang juga merupakan kelompok perjanjian khusus

(bernama), sehingga perjanjian kredit tergolong dalam kategori KUH

Perdata,sebagaimana disebutkan oleh Mariam Darus Badrulzaman bahwa

perjanjian kredit merupakan perjanjian “pendahuluan” terhadap perjanjian pinjam

pakai habis.67

66 Kasmir, “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm.77

67 Mariam Darus Badrulzaman, 1991, Op.Cit, hlm. 5.


57

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana

seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk

melaksanakan sesuatu hal.68

2. Penggolongan Kredit Bermasalah

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank sarat akan risiko, maka bank

wajib untuk mengelola risiko tersebut. Ditegaskan oleh Pasal 29 ayat (3) Undang-

Undang Perbankan bahwa “dalam memberikan kredit atau pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib

menempuh cara-cara tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang

mempercayakan dananya kepada bank.” Oleh karena, kegiatan usaha yang

dilakukan oleh bank sarat akan risiko, maka bank wajib untuk mengelola risiko

tersebut. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/P01K.03/2016 tentang

Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi

Bank Umum bahwa yang dimaksud dengan risiko adalah potensi kerugian akibat

terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. Oleh karena itu, diperlukan adanya

manajemen risiko.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman bahwa di dalam hukum perikatan

istilah risiko mempunyai pengertian khusus. Risiko adalah suatu ajaran tentang

siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi

prestasi dalam keadaan force majeure. Bilamana terjadi ingkar janji (wanprestasi)

68 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta:PT. Intermasa, 2001), hlm. 36.


58

karena kesalahan debitur, maka ganti rugi ditanggung oleh debitur tersebut. Akan

tetapi, lain halnya apabila tidak terpenuhinya suatu prestasi adalah di luar kesalah-

an debitur, yang dalam hal ini berarti terjadi suatu peristiwa mendadak yang tidak

dapat diduga-duga terlebih dahulu dan karena itu tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepada debitur.69 Subekti mengemukakan bahwa yang

dimaksud risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena

suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Barang yang diperjualbelikan

musnah di perjalanan karena perahu yang mengangkutnya karam. Barang yang

dipersewakan terbakar habis selama jangka waktu sewa. Siapa yang harus

memikul kerugian-kerugian itu? Inilah persoalan yang dinamakan risiko.

Persoalan risiko berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar

kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain,

berpokok pangkal pada kejadian dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan

memaksa (force majeure). Persoalan risiko buntut dari suatu keadaan memaksa,

sebagaimana ganti rugi adalah buntut dari wanprestasi.70

Risiko terbesar dari suatu kegiatan perbankan adalah penyaluran kredit.

Dengan adanya risiko pada kredit inilah maka timbul penggolongan-

penggolongan kredit sesuai dengan tingkat risiko setiap kredit dalam kualitas

pembayaran kewajiban pokok dan bunga sesuai perjanjian kredit yang telah

disepakatinya.

69 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: Citra AdityaBakti, 2001), hlm. 29.

70 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 59.


59

Dalam lampiran SEBI Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005, untuk

penetapan perhitungan kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran pokok

dan bunga, ditentukan sebagai berikut:

a. Lancar (L), apabila pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dantidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.

b. Dalam Perhatian Khusus (DPK), apabila terdapat tunggakan pembayaranpokok dan atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. Jarangmengalami cerukan.

c. Kurang Lancar (KL), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan ataubunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120(seratus dua puluh) hari. Terdapat cerukan yang berulang kali khususnyauntuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.

d. Diragukan (D), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bungayang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180(seratus delapan puluh) hari. Terjadi cerukan yang bersifat permanenkhususnya yang menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.

e. Macet (M), apabila terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telahmelampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.

3. Penanganan Kredit Bermasalah

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Bank Indonesia No. 26/22/Kep/Dir yo.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, fasilitas kredit

dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kriteria yaitu kredit lancar, kredit kurang

lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Perlu dicermati bahwa dalam kategori kredit bermasalah terdapat kredit

yang kurang lancar, kredit yang diragukan, dan kredit macet. Namun mungkin

saja kredit lancar dapat dikategorikan sebagai kredit bermasalah, Berdasarkan

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor: 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:

4471) yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia

(SEBI) Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005, telah diberlakukan ketentuan

penetapan kualitas kredit yang baru, dengan pokok- pokok ketentuan sebagai

berikut.


60

1. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penetapan kualitas kredit

meliputi:

a. Prospek Usaha, penilaian terhadap prospek usaha dilakukan berdasarkanpenilaian terhadap komponen- komponen sebagai berikut.a) Potensi pertumbuhan usaha;b) Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;c) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;d) Dukungan dari grup atau afiliasi;e) Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan

hidup.b. Kinerja (perfomance) debitur penilaian terhadap kinerja (performance)

debitur dilakukan berdasarkan penilaian terhadap komponen-komponensebagai berikut:1. Perolehan laba;2. Struktur permodalan;3. Arus kas;4. Sensivitas terhadap risiko pasar.

c. Kemampuan membayar Penilaian terhadap kemampuan membayardilakukan berdasarkan penilaian terhadap komponen-komponen sebagaiberikut:1. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga;2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;3. Kelengkapan dokumentasi kredit;4. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit;5. Kesesuaian penggunaan dana;6. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.Pasal 8 PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tersebut menyatakan bahwa penetapan

kualitas kredit tersebut di atas tidak diberlakukan untuk aktiva produktif yang

diberikan oleh setiap bank sampai dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah) kepada setiap debitur atau proyek yang sama.

Lebih lanjut dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa dalam rangka

meningkatkan kredit perbankan, khusus di daerah-daerah tertentu yang menurut

penilaian Bank Indonesia memerlukan penanganan khusus untuk mendorong

pembangunan ekonomi di daerah bersangkutan, diberikan keringanan persyaratan

penilaian kualitas penyediaan dana, yakni hanya berdasarkan ketepatan


61

pembayaran. Keringanan yang sama juga diberikan untuk kredit usaha kecil dan

penyediaan dana sampai dengan. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Di dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No, 23/12/BPPP tanggal 28

Februari 1991 dijumpai beberapa kebijakan dalam penyelamatan kredit macet,

yaitu:

a. Melalui Rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya untukmelakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yangberkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasukmasa tenggang (grace period) termasuk perubahan jumlah angsuran. Bilaperlu dengan penambahan kredit.

b. Melalui reconditioning (persyaratan kembali) yaitu melakukan perubahan atassebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian yang tidak terbatas hanyakepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namunperubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpamelakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equityperusahaan.

c. Penataan kembali (restructuring), yaitu upaya berupa melakukan perubahansyarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, ataumelakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan,yang dilakukan dengan atau tanpa Rescheduling dan atau Reconditioning.Restrukturisasi kredit berdasarkan SK. Dir. BI 31/150/KEP/DIR/1998 Upayayang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapatmemenuhi kewajibannya, antara lain melalui: penurunan suku bunga kredit,pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit,perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit,pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikenal sistem

penyelamatan kredit macet sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat c berbunyi:

“Bank Umum dapat pula melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk

mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip

syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Dalam penjelasan pasal tersebut

diuraikan sebagai berikut:


62

a. Penyertaan modal sebagaimana oleh bank berasal dari konversi kegagalan

kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada

perusahaan yang bersangkutan;

b. Persyaratan kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip

syariah dikonversi menjadi penyertaan modal;

c. Penyertaan modal tersebut wajib di t arik kembali apabila:

d. telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, atau,

e. perusahaan telah memeroleh laba.

f. Penyertaan sementara tersebut wajib dihapuskan dari neraca bank, apabila

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun baik belum berhasil menarik

penyertaannya;

g. Pelaporan kepada Bank Indonesia mengenai penyertaan modal sementara oleh

bank.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka bank akan memasukkan modal atau

memasukkan untuk sementara kredit yang macet tersebut sebagai tanda

kepenyertaan modal suatu perusahaan. Jika nantinya perusahaan tersebut telah

sehat kembali maka bank sesegera mungkin menarik kembali kredit yang macet

itu dan sekaligus mengakhiri kepenyertaannya dalam perusahaan tersebut.

Kepenyertaan modal sementara bank dalam suatu perusahaan disebut

dengan istilah Equity Participation. Akan tetapi, sampai saat ini praktik seperti di

atas belum pernah penulis jumpai dalam bank-bank di Indonesia mungkin

disebabkan karena belum adanya peraturan pelaksana yang jelas tentang teknis

kepenyertaan tersebut.


63

B. Kriteria Kredit Bermasalah yang Dapat Dilakukan Restrukturisasi

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah

Terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu,

faktor yang berasal dari nasabah dan yang berasal dari bank. Bank sebagai

kreditur tidak terlepas dari kelemahan yang dimiliki, faktor ini tidak berdiri

sendiri, tetapi selalu berkaitan dengan nasabah.71

a. Faktor Yang Berasal dari Nasabah

1. Nasabah Menyalahgunakan kredit

Setiap kredit yang diperoleh nasabah, telah diperjanjikan dalam

perjanjian kredit tentang tujuan pemakaian kreditnya. Setelah nasabah

menerima kredit, maka nasabah wajib mempergunakan sesuai dengan

tujuanya. Pemakaian kredit yang menyimpang akan mengakibatkan

nasabah tidak mampu mengembalikan kredit sebagaimana mestinya,

sebagai contoh nasabah diberi kredit untuk kepentingan pengangkutan

karena usahanya dalam bidang pengangkutan tetapi digunakan dalam

bidang pertanian dengan membeli bibit pertanian, ketika gagal panen

nasabah tidak dapat membayar pelunasan kredit.72

2. Nasabah Tidak Mampu Mengelola Usahanya

Nasabah yang telah menerima fasilitas kredit, ternyata dalam

prakteknya belum tidak mengelola dengan baik usaha yang dibiayai

71 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis,(Jakarta: PT Aneka Cipta, 2009), hlm. 29.

72 Ibid, hal 270


64

dengan kredit bank. Nasabah tidak profesional dalam melakukan

pekerjaan karena kurang menguasai secara teknis usaha yang dijalankan.

Akibatnya, hasil kerja kurang maksimal dan kurang berkualitas sehingga

mempengaruhi minat masyarakat dalam mengkonsumsi produk yang

dihasilkannya. Keadaan ini mempengaruhi pengasilan nasabah, sehingga

berpengaruh pula terhadap kelancaran pelunasan kreditnya.73

3. Nasabah beritikad tidak baik

Nasabah mempunyai itikad buruk terhadap kredit yang telah

diberikan pihak bank, ada sebagian nasabah yang sengaja dengan segala

daya upaya untuk mendapatkan kredit dari bank, setelah kredit diperoleh

digunakan begitu saja tanpa dapat dipertanggungjawabkan. Nasabah

semacam ini sejak awal memang sudah mempunyai etikat tidak baik,

karena tujuannya jahat yaitu untuk membobol bank.74

4. Terhambatnya kegiatan usaha debitur

Terjadinya suatu kondisi dimana kegiatan usaha debitur sedang

dalam keadaan sulit, produksi usaha debitur sedang menurun akibat

sulitnya mendapatkan bahan baku produksi, atau sedang sepinya

permintaan pasar yang mengakibatkan minimnya penjualan hasil

produksi yang berdampak pada kondisi keuangan debitur.

b. Faktor Yang Berasal dari Bank

73 Ibid74 Ibid, hlm 271


65

Dalam hal ini, Bank juga dapat menjadi penyebab terjadinya kredit

bermasalah. Didalam bank memberikan kredit kepada nasabah, bank selalu

membuat pertimbangan atau analisa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang

Perbankan, tidak akuratnya pertimbangan bank akan menjadikan kredit yang

diberikan kepada nasabah nya akan berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Faktor-faktor yang disebabkan oleh bank adalah:

1. Kualitas Pejabat Bank Dalam Menganalisis Data

Petugas atau pejabat bank manapun dituntut untuk melaksanakan

pekerjaanya secara profesional sehingga dapat tercipta pelayanan

terhadap masyarakat yang memadai. Meskipun demikian tidak semua

pejabat bank mempunyai kualitas seperti yang diharapkan. Pejabat bank

yang kurang profesional tentu sulit diharapkan dapat memperoleh hasil

kerja yang maksimal. Terutama pejabat dibagian kredit, kualitasnya

dapat mempengaruhi keputusan penyaluran kredit yang tidak

sebagaimana mestinya.75

Setiap analisis kredit harus berdasarkan data yang benar-benar

akurat, agar hasil analisis menjadi tepat. Biasanya para analis sebelum

melakukan analisis, minta kepada calon nasabah data perkembangan

usaha, berupa laporan keuangan selama tiga tahun terakhir. Namun

dalam kenyataan kebanyakan pengusaha, tidak memelihara pembukuan

dengan baik. Laporan keuangan itu hanya berdasarkan kira-kira saja. Jika

data tidak akurat. Bahkan mungkin ada yang direkayasa, maka hasil

75 Ibid


66

analisis juga bersifat rekayasa yang dapat membahayakan kelancaran

pengembalian kredit.76

2. Persaingan antar bank

Jumlah bank makin hari semangkin bertambah dan berkembang, hal

ini merupakan hal yang wajar dengan jumlah pertumbuhan penduduk

yang semangkin bertambah sehingga jumlah kebutuhan masyarakat

terhadap bank bertambah pula. Bertambahnya jumlah bank maka

persaingan usaha yang ketat akan mempengaruhi bank untuk

memberikan fasilitas yang mudah untuk nasabah.77

3. Hubungan interen bank

Kredit macet juga dapat terjadi karena bank terlalu memperhatikan

hubungan kedalam bank, penyaluran kredit tidak merata dan lebih

cenderung diberikan kepada pengurus dan pengawas serta pegawai bank.

Disamping itu juga bank lebih mengutamakan hubungan perusahaan-

perusahaan yang masih dalam kelompoknya (induk Perusahaan, anak

perusahaan) dalam pemberian kredit.78

4. Pengawasan Bank

Bank yang tidak sehat atau bahkan terkena likuidasi tidak dapat

dilepaskan dari kredit bermasalah sebagai penyebabnya. Salah satu faktor

terjadinya kredit bermasalah adalah karena lemahnya pengawasan

terhadap bank. Mulai dari proses pemberian kredit, terjadinya perjanjian

76 As. Mahmoedin, “Melacak Kredit Bermasalah”, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan,2004), hlm. 52.

77 Gatot Supramono, Op Cit, hlm. 271.78 Ibid.


67

kredit sampai dengan pelaksanaan perjanjian kredit selalu mengawasi.

Pekerjaan bank diawasi oleh pengawas interen bank dan pengawas

eksteren.

Mahmoeddin mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kredit

bermasalah, yaitu disebabkan karena faktor internal perbankan, faktor internal

nasabah atau faktor eksternal. Faktor internal perbankan disebabkan adanya

kelemahan atau kesalahan dalam bank itu sendiri, yaitu:79

a. Kelemahan dalam analisis kredit:1. Analisis kredit tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data rendah;2. Informasi kredit tidak lengkap;3. Kredit terlalu sedikit;4. Kredit terlalu banyak;5. Analisis tidak cermat;6. Jangka waktu kredit terlalu lama;7. Jangka waktu kredit terlalu pendek;8. Kurangnya akuntabilitas putusan kredit;

b. Kelemahan dalam dokumen kredit:1. Data mengenai kredit nasabah tidak didokumentasi dengan baik; dan2. Pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan.c. Kelemahan dalam supervisi kredit:

1. Bank kurang pengawasan dan pemantauan atas performance nasabahsecara kontinu dan teratur;

2. Terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan penyela matandan penyelesaian kredit;

3. Tindakan penyelamatan tidak diterapkan secara dini dan tepai waktu;dan

4. Konsentrasi portofolio kredit yang berlebihan.d. Kecerobohan petugas bank;

1. Bank terlalu bernapsu memperoleh laba;2. Bank tidak mempunyai kebijakan kredit yang sehat;3. Petugas atau pejabat bank terlalu menggampangkan masalah; dan4. Bank tidak mampu menyaring risiko bisnis.

e. Kelemahan dalam jaminan:1. Jaminan tidak dipantau dan diawasi secara baik;

79 Mahmoeddin, Melacak Kredit Bermasalah, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002),hlm. 51.


68

2. Terlalu collateral oriented;3. Nilai agunan yang tidak sesuai;4. Agunan fiktif; dan5. Pengikatan agunan yang lemah.

f. Kecurangan petugas atau pejabat bank:1. Petugas atau pejabat terlibat kepentingan pribadi;2. Disiplin petugas atau pejabat dalam menerapkan sistem dan prosedur

kredit lemah

Menurut ismail faktor penyebab kredit bermasalah yang berasal dari intern

bank, yaitu:80

a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akanterjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit, misalnya kreditdiberikan tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga nasabah tidak mampumembayar angsuran yang melebihi kemampuan.

b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah,sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan,misalnya bank melakukan over taksasi terhadap nilai angunan.

c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadapa jenis usaha debitur,sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.

d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris,direktur bank sehingga petugas bank tidak independen dalammemutuskan kredit.

e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada PT. Bank Rakyat

Indonesia Cabang Lubuk Pakam, ada beberapa faktor yang menyebabkan

terjadinya kredit bermasalah di bank tersebut yaitu:81

a. Penyalahangunaan fasilitas kredit oleh nasabahb. Kegagalan usaha nasabahc. Nasabah tidak mampu mengelola kredit yang diterimanya, atau

kemampuan manajemen debitur lemah,d. Menurunya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bungae. Adanya itikad yang kurang baik dari debitur itu sendirif. Adanya bencana alam atau musibah yang menimpa debitur

80 Ismail, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.124.81 Wawancara dengan Alwin Roni Yusuf, Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia

Cabang Lubuk Pakam Tanggal 14 November 2017.


69

g. Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak sehat olehdebitur yang tidak bertanggung jawab.

h. Penggunaan fasilitas kredit yang diterima oleh seorang debitur yang dibagikan untuk orang lain.

Dari apa yang telah dipaparkan diatas, banyak faktor yang mempengaruhi

timbulnya kredit bermasalah, baik dari debitur maupun dari oknum pegawai bank

itu sendiri. Untuk itu bank sebagai perusahaan publik yang mengandalkan

kepercayaan dari masyarakat terhadap keberlangsungan kegiatan usaha nya harus

selalu melakukan upaya-upaya untuk memperkecil risiko timbulnya kredit

bermasalah terutama yang disebabkan dari pihak bank itu sendiri. Sehingga Kredit

bermasalah pada suatu bank dapat diminimalisir dan kesehatan bank tidak

terganggu.

2. Kriteria Kredit Bermasalah yang Dapat Dilakukan Restrukturisasi.

Bilamana terdapat kredit bermasalah, maka bank harus melakukan

identifikasi masalah dan melakukan analisis strategi yang diperlukan dalam

menentukan langkah yang tepat dalam menyelesaikan kredit ber masalah tersebut

dengan mendasarkan pada Peraturan Bank Indonesia.

Kredit yang bermasalah dapat dilakukan penyelamatan hutang dengan cara

melakukan Restrukturisasi yang meliputi penjadwalan ulang hutang, penataan

ulang hutang dan perbaikan hutang bilamana nasabah beritikad baik. Nasabah


70

yang beritikad baik dapat diukur dari kemauan dan kemampuan dari bentuk

prilaku nasabah, antara lain:82

a. Nasabah bersedia untuk diajak berdiskusi dalam rangka menyelesaikankreditnya.

b. Nasabah bersedia untuk memberikan data keuangan yang benar.c. Nasabah memberikan izin pada bank untuk melakukan pemeriksaan

laporan keuangan.d. Nasabah bersedia untuk ikut program penyelamatan kredit bermasalah

dan menjalankan langkah-langkah yang diberikan oleh bank.

Menurut PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Lubuk Pakam, Kriteria

kredit bermasalah yang dapat dilakukan penjadwalan ulang hutang adalah:83

a. Nasabah masih memiliki itikad baik untuk melunasi hutang-hutangnya.

b. Nasabah bersedia untuk diajak berdiskusi dalam rangka menyelesaikankreditnya.

c. Masih memiliki kesanggupan dalam membayar atau menyicil hutang.d. Nasabah masih memiliki usaha dan penghasilan lainya.e. Nasabah bersedia untuk ikut program penyelamatan kredit bermasalah


Untuk melakukan upaya restrukturisasi tidak semata-mata dapat dilakukan

kepada semua debitur yang mengalami kegagalan dalam pembayaran

angsurannya, melainkan ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh debitur

untuk meyakinkan bank dalam memberikan perpanjangan waktu dan keringanan

dalam membayar kewajibannya sampai dengan kredit tersebut lunas.

Bank juga tidak boleh melakukan restrukturisasi tanpa dasar yang jelas,

artinya bank tidak boleh melakukan restrukturisasi semata-mata hanya untuk

82 Trisadini Prasastinah Usanti dan Nurwahjuni, Op. Cit, hlm. 100.83 Wawancara dengan Alwin Roni Yusuf, Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia

Cabang Lubuk Pakam Tanggal 13 November 2017.


71

menahan non performing loan (NPL) agar neraca kredit tetap terlihat baik setiap

bulanya sementara nasabah sudah benar-benar tidak memiliki kemampuan dalam

membayar angsuranya. Apabila hal ini dilakukan maka akan berdampak buruk

kepada kesehatan bank tersebut karena cepat atau lambat, kredit bermasalah

tersebut akan terus bertambah, sehingga bank dapat mengalami kerugian yang

semangkin besar.


72

BAB IVANALISIS TENTANG PROSES RESTRUKTURISASI UNTUK

MENGHINDARI TERJADINYA KREDIT MACET PADA PT. BANKRAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG LUBUK PAKAM

A. Gambaran Umum Mengenai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

BRI mempunyai visi untuk menjadi bank komersial terkemuka yang selalu

mengutamakan kepuasan nasabah. Sedangkan misi dari BRI adalah untuk :84

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakanpelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menunjangpeningkatan ekonomi masyarakat.

2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerjayang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yangprofesional dengan melaksankan praktek good corporate governance.

3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihakyang berkepentingan.

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa

Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank der

Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum

Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember

1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Aria Wirjaatmadja pada periode

setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.l tahun 1946 Pasal

1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Indonesia.

Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan

BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah

perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat

84 Wawancara dengan Muhammad Isam Mahdi, Account Officer PT. Bank RakyatIndonesia Cabang Lubuk Pakam Tanggal 28 November 2017.


73

Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui Perpu No.41 tahun 1960 dibentuk Bank

Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank

Tani Nelayan, dan Nederlandsche Maatschap (NHM). Kemudian berdasarkan

Penetapan Presiden (Penpres) No.9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam

Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 1965

tentang pembentu kan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam

ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks

BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural,

sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang ekspor impor

(Exim).

Berdasarkan Undang-undang No. 14 Thun 1967 tentang Undang-undang

Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang

Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank

Sentral dan Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural dan Ekspor Impor

dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan

Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No.21

tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang Perbankan No.7 tahun

1992 dan Peraturan Pemerintah RI No.21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan

Pemerintah.


74

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895

didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten,

yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil.

Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada tahun

1994 sebesar Rp 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp 8.231,1 milyar pada

tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai bulan September sebesar Rp 20.466

milyar.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka

sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit Kerja yang berjumlah

4.447 buah, yang terdiri dari I Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor

Inspeksi/SPI, 170 Kantor Cabang (Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu,

1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1

Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193

P.POINT, 3.705 BRI Unit dan 357 Pos Pelayanan Desa.

Tidak hanya itu, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah satu-satunya

bank yang telah memiliki satelit sendiri. Suatu proses perjuangan dan kerja keras

yang di lakukan oleh setiap insan BRI memberikan hasil yang sangat

memuaskan.Dari segi laba yang dihasilkan diantara bank-bank yang ada di

Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mencetak laba tertinggi untuk

beberapa tahun ini, dan untuk kedepan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

optimis untuk menjadikan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi bank

yang terbesar di Asia.


75

B. Proses dan Pelaksanaan Restrukturisasi Pada PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam

Pembinaan kredit merupakan rangkaian kegiatan yang cukup luas yang

harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan sejak pencairan kredit

sampai dengan kredit dibayar lunas, termasuk pemecahan permasalahannya.

Tujuan pembinaan kredit adalah untuk menjaga agar kredit yang telah

diberikan dapat kembali sesuai perjanjian, yang meliputi:85

1. Penggunaan kredit telah sesuai dengan rencana atau tujuannya2. Mengusahakan agar surplus dari cashflow debitur benar-benar

dipergunakan untuk membayar kembali kreditnya, sehingga kemungkinanterjadi ketidak lancaran pengembalian kredit dapat dicegah.

3. Untuk dapat mengikuti perkembangan usaha debitur dan membantu untukmemecahkan permasalahannya.

4. Mengamankan agunan kredit sehingga dapat dihindarkan terjadinyapenurunan nilai agunan.

Pembinaan kredit dilakukan melalui dua metode, yaitu pembinaan secara

off-site (administratif) dan pembinaan secara on-site (dilapangan).

Pembinaan secara off-site pada dasarnya merupakan pembinaan

administratif yang didasarkan pada laporan-laporan/surat menyurat secara aktif

maupun pasif.

Pembinaan administratif meliputi :86

1. Memelihara kerjaan dan berkas kredit setelah pencairan kredit denganmelengkapi data informasi yang masuk (diterima BRI) atau yang keluar(diterima debitur).

2. Memelihara kerjaan laporan pembinaan kredit (LKN).

85 Wawancara dengan Muhammad Isam Mahdi, Account Officer PT. Bank RakyatIndonesia Cabang Lubuk Pakam Tanggal 28 November 2017.

86 Wawancara dengan Siti Aisyah, Petugas ADK PT. Bank Rakyat Indonesia CabangLubuk Pakam Tanggal 28 November 2017


76

3. Meneliti dan menganalisa data laporan-laporan yang diterima sebagaibahan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah lebih lanjut gunapenyehatan dan pengembangan di bidang perkreditan.

4. Mengambil langkah-langkah untuk bahan kegiatan di lapangansehubungan dengan hasil analisa di atas yang dapat berupa bimbingan,peringatan, pengarahan, ataupun petunjuk teknis terhadap debitur.

5. Menyajikan laporan-laporan kredit berdasarkan kolektibilitas yangmemerlukan tindakan segera, diserta saran/usul cara penanganannya.

6. Menyajikan laporan berkala untuk memberikan gambaran seberapa jauhhasil pembinaan yang telah di capai.

Pembinaan secara on-site (dilapangan) dilakukan dengan mengadakan

kunjungan ketempat usaha debitur secara langsung (on the spot).

Secara garis besar pembinaan on-site berupa kegiatan-kegiatan sebagai berikut:87

1. Mengadakan penelitian apakah kredit yang diberikan BRI telahdipergunakan sesuai dengan syaat-syarat dan tujuan yang telah ditetapkansebelumnya. Bilamana terjadi penyimpangan, sampai seberapa jauhpenyimpangan tersebut dapat ditolelir dengan memperhatikan risiko yangmungkin timbul.

2. Meneliti apakah asumsi-asumsi yang dijadikan dasar pertimbanganpemberian kredit sesuai dengan kenyataan di lapangan.

3. Mengadakan pengamatan apakah manajemen perusahaan terpeliharadengan baik.

4. Membantu mencari jalan keluar dalam hal debitur menghadapi suatumasalah.

5. Meneliti sampai seberapa jauh kemungkinan pengembangan perkreditan disektor usaha debitur yang bersangkutan.

6. Hasil kunjungan ke lapangan dan rencana tersebut harus dituangkandalam LKN dan disampaikan kepada Pejabat Pemutus Kredit untukmendapat tanggapan dan rencana tindak lanjutnya.

7. Frekuensi kunjungan harus dilakukan minimal satu kali setahun atausesuai dengan yang telah diisyaratkan dalam putusan kredit.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan kredit yang berkesinambungan,

pejabat Kredit Lini yang memiliki wewenang wajib untuk melaksanakan review

berkala kredit secara periodik dan harus dilakukan minimal 12 bulan sekali,

87 Wawancara dengan Muhammad Isam Mahdi, Account Officer PT. Bank RakyatIndonesia Cabang Lubuk Pakam Tanggal 28 November 2017


77

namun untuk eksposure risiko tinggi atau karena alasan-alasan lainnya

pelaksanaan review dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang lebih singkat.

Review berkala juga harus dilakukan pada saat kolektibilitas memburuk. Review

berkala yang dilakukan oleh jajaan RM (Relationship Management) dan CRM

(Credit Risk Management) antara lain meliputi :88

1. Review terhadap aspek legal, baik menyangkut perijinan maupun

dokumentasi kredit.

2. Review terhadap perkembangan usaha dan kondisi keuangan debitur.

3. Review terhadap penetapan tipe, struktur dan syarat kredit.

Dalam rangka pengawasan dan monitoring risiko kredit, maka secara

periodik dilakukan Credit Risk Review secara menyeluruh yang dilakukan oleh

unit kerja Relationship Management (RM), Divisi ADK, atau Credit Risk

Management (CRM).

Begitu panjang dan banyaknya proses pengawasan dan monitoring yang

dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam

dalam meminimalisir kredit bermasalah, namun masih terdapat juga kredit-kredit

bermasalah di dalam perjalanannya suatu kredit, meski tergolong tidak banyak

dan masih dalam tahap wajar. Begitupun Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Cabang Lubuk Pakam selalu aktif dalam menyelesaikan kredit-kredit yang

disinyalir akan menjadi kredit bermasalah dengan cara restrukturisasi kredit.



78

Proses yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang

Lubuk Pakam dalam melakukan restrukturisasi tidak terlepas dari proses analisis

dan dokumentasi serta pemantauan yang mendalam terhadap debitur.89

Proses tersebut meliputi:90

1. Penggolongan terhadap debiturPenggolongan debitur sangat perlu dilakukan sebelum menentukan

apakah debitur tersebut layak untuk dilakukan upaya restrukturisasi atautidak. Karena tidak semua debitur dapat dilakukan restrukturisasi terhadapkredit macet nya. Debitur dengan itikad baik, memiliki kemampuan bayarwalau kecil dan memiliki prospek usaha lah yang dapat dilakukanrestrukturisasi kredit. Bagi debitur yang hanya memiliki itikad baiksementara kemampuan membayar dan prospek usaha sudah tidak ada,Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam melakukanupaya penyelesaian kredit dengan cara damai. Sedangkan bagi debituryang memiliki kemampuan membayar dan prospek usaha yang layaknamun tidak memiliki itikad yang baik untuk melunasi hutang nya makaBank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam akanmelakukan penyelesaian kredit dengan saluran hukum, begitupula terhadapdebitur yang tidak memiliki itikad yang baik, tidak memiliki kemampuanmembayar dan tidak memiliki prospek usaha lagi maka Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam akan melakukanpenyelesaian kredit dengan saluran hukum.

2. Menentukan tujuan restrukturisasiSetelah petugas bank melakukan penggolongan terhadap debitur yang

memiliki kredit yang bermasalah maka tahapan kedua adalah memastikanbahwa tujuan restrukturisasi kredit terhadap bank seperti kredit yang akandirestrukturisasi diharapkan dapat dilanjutkan kembali, resiko menjadirendah dan dapat memberikan kontribusi yang wajar dan terhadap debiturseperti setelah kredit direstrukturisasi di harapkan dapat mempertahankanusaha untuk tetap berjalan dan sehat kembali, benar-benar dapat tercapai.

3. Menentukan debitur yang akan direstrukturisasi.Selanjutnya menentukan debitur yang akan dilakukan restrukturisai

harus diyakini bahwa kredit bermasalah tersebut benar-benar terjadi karenamusibah yang bersifat force mayeur artinya debitur mengalami kesulitanmembayar hutang-hutang nya dikarenakan terjadinya bencana alam,kehilangan/pengurangan nilai akibat pengrusakan,dan merosotnya harga


90 Wawancara dengan Alwin Roni Yusuf, Account Officer PT. Bank Rakyat IndonesiaCabang Lubuk Pakam Tanggal 13 November 2017


79

serta keadaan lain yang mempengaruhi usaha debitur sehingga kesulitandalam pembayaran angsuran pokok dan atau bunga.

4. Menetapkan syarat untuk restrukturisasi.Selanjutnya memastikan terpenuhinya syarat-syarat yang telah

ditetapkan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk antara lain:a. Memiliki prospek usaha yang baik.b. Adanya itikad baik yang positif (kooperatif) terhadap upaya

restrukturisasi yang akan dijalankan.c. Menjadikan posisi Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi

lebih baik.d. Usaha debitur masih memiliki prospek yang baik.e. Debitur diyakini akan mampu membayar angsuranya kembali.f. Nilai agunan yang diikat mengcover kreditnya.g. Adanya permohonan restrukturisasi dari debitur.h. Tambahan dana (fresh money) dapat diberikan sepanjang RPC

debitur mengcover.5. Menentukan jenis restrukturisasi yang akan diberikan.

Kemudian yang terakhir adalah menentukan jenis restrukturisasi yangakan di berikan kepada debitur sesuai keadaan dan kondisi debitur yangmeliputi:

a. Perpanjangan jangka waktu (Rescheduling) yaitu dilakukan dengancara memberikan tambahan jangka waktu termasuk perubahanjadwal dan besarnya angsuran kredit.

b. Penambahan fasilitas kredit/tambah dana baru yaitu penambahanfasilitas kredit atau penambahan dana baru, agar debitur dapatmenata kembali permodalanya, sehingga dapat memenuhikewajibanya kepada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

c. Pengurangan tunggakan bunga dan atau denda penalty yaitukeringanan tunggakan bunga dan atau denda maksimum sebesartunggakan bunga dan atau denda yang belum dibayar debitur.

d. Penurunan tingkat suku bunga kredit yaitu penurunan tingkat sukubunga dapat diberikan berdasarkan tingkat suku bunga terendahpada strata plafond kredit tersebut.

e. Penjualan agunan yaitu merupakan penjualan agunan debitur yangdilakukan secara dibawah tangan, yang diserahkan kepada BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk pembayaran sebagian atauseluruh kredit (pokok dan atau bunga) dalam rangka penyelamatanatau penyelesaian kredit.

f. Kombinasi dari alternatif diatas yaitu merupakan kombinasi dariberbagai alternatif jenis-jenis restrukturisasi tersebut diatas dankombinasi tersebut dapat saja terdiri dari 2 (dua) atau lebihalternatif yang ada.


80

Setelah semua tahap dilakukan oleh petugas bank selanjutnya proses

restrukturisasipun dilakukan dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan umum

berupa:91

a. Putusan restrukturisasi dilakukan oleh pejabat pemutus dengankewenangan setingkat lebih tinggi dari pejabat pemutus kredit sebelumrestrukturisasi, setinggi-tingginya Pinca. Jika pemutus kredit sebelumnyaadalah Pinca yang sama, maka putusan restrukturisasi kredit diputus olehKanwil.

b. Restrukturisasi hanya dapat dilakukan maksimal 2 (dua) kali untuk setiapdebitur.

c. Debitur dibebaskan/tidak dipungut biaya administrasi dan provisi.d. Biaya premi asuransi jiwa kredit restrukturisasi sebesar 3,25 promil dan

laporan asuransi manual menggunakan DPAJK (tidak melalui AJKO)dan menjadi beban PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kemudian prosedur yang dilakukan oleh petugas bank adalah:92

a. Prakarsa restrukturisasi, baik untuk Performing loan maupun nonPerforming loan dilakukan oleh Mantri atau Account Officer bersamaKaunit Atau Pinca.

b. Prakarsa restrukturisasi dilengkapi dengan surat permohonan daridebitur.

c. Proses pendaftaran debitur tetap dilakukan dengan mengisi model 72.d. Evaluasi dan analisis tetap menggunakan formulir model 70.e. Putusan tidak menggunakan PTK restrukturisasi, cukup di model 70.f. Putusan restrukturisasi dilakukan oleh pejabat pemutus setingkat lebih

tinggi dari pemutus sebelum kredit direstrukturisasi.g. Realisasi kredit restrukturisasi cukup dibuatkan adendum SPH.

Setelah restrukturisasi dilakukan maka perubahan kolektabilitas kredit

tersebut akan kembali menjadi lancar setelah debitur membayar angsurannya

sebesar akad kredit yang baru selama 3 (tiga ) bulan berturut-turut.93




81

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam juga

melakukan audit intern terhadap perkreditan secara berkala oleh jajaran Audit

Intern yang pelaksanaannya mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit

Intern Bank (SPFAIB) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan berdasarkan

ketentuan sebagai berikut:94

a) Peraturan Pemerintah RI No.3 tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan danPengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), danPerusahaan Perseroaan (Persero).

b) Instruksi Presiden RI No.15 tahun 1983 tanggal 14 Oktober 1983 tentangBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK).

c) Surat Edaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) No. 04/H/SE/l 11/1995tanggal 30 Maret 1995 perihal Standar Audit Pemerintah.

d) Surat Edaran BPKP NO.797/K/1985 tanggal 24 Desember 1985 tentangNorma Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern BUMN/BUMD.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh jajaran audit intern diberitahukan

kepada unit kerja yang diperiksa dan tindasannya disampaikan kepada atasan

langsung. Mengingat audit intern termasuk dalam keanggotaan Komite Kebijakan

Perkreditan, maka audit intern merupakan bagian yang integral dalam pembuatan

unsur pengawasan yang memadai dari setiap produk kredit dan prosedur

pelayanannya, Audit intern secara berkala maupun insidentil melaporkan hasil

pemeriksaannya kepada Direktur Utama dan Badan Audit.

Kembali kepada bisnis perbankan yang merupakan bidang yang sarat

regulasi dan bank juga merupakan pihak yang sangat berperan dalam

perkembangan moneter dan ekonomi, maka pihak PT. BRI (Persero) Tbk. benar-


94 Wawancara dengan Undangenta Ginting, Kepala Unit PT. Bank Rakyat IndonesiaCabang Lubuk Pakam Tanggal 10 November 2017


82

benar berupaya keras untuk dapat melindungi dan mengamankan dana simpanan

masyarakat yang disalurkan dalam bentuk kredit. Dengan adanya ketentuan intern

PT. BRI (Persero) Tbk. yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan

kredit membuktikan bahwa pihak BRI telah melaksanakan tindakan antisipasi

untuk menghindarkan terjadinya kredit bermasalah dan selalu berupaya

menyelesaiakan kredit bermasalah agar menjadi lancar kembali.

C. Analisis Restrukturisasi Untuk Menghindari Terjadinya Kredit Macet

Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Bank Indonesia No. 26/22/Kep/Dir yo.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, fasilitas kredit

dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kriteria yaitu kredit lancar, kredit kurang

lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Perlu dicermati bahwa dalam kategori kredit bermasalah terdapat kredit

yang kurang lancar, kredit yang diragukan, dan kredit macet. Namun mungkin

saja kredit lancar dapat dikategorikan sebagai kredit bermasalah, Berdasarkan


Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor: 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:

4471) yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia

(SEBI) Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005, telah diberlakukan ketentuan


83

penetapan kualitas kredit yang baru, dengan pokok- pokok ketentuan sebagai

berikut.95

1. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penetapan kualitas kreditmeliputi:a. Prospek Usaha, penilaian terhadap prospek usaha dilakukan

berdasarkan penilaian terhadap komponen- komponen sebagaiberikut.1. Potensi pertumbuhan usaha;2. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;4. Dukungan dari grup atau afiliasi;5. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara

lingkungan hidup.b. Kinerja (perfomance) debitur penilaian terhadap kinerja

(performance) debitur dilakukan berdasarkan penilaian terhadapkomponen-komponen sebagai berikut.1. Perolehan laba;2. Struktur permodalan;3. Arus kas;4. Sensivitas terhadap risiko pasar.

c. Kemampuan membayar Penilaian terhadap kemampuan membayardilakukan berdasarkan penilaian terhadap komponen-komponensebagai berikut.1. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga;2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;3. Kelengkapan dokumentasi kredit;4. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit;5. Kesesuaian penggunaan dana;6. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Pasal 8 PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tersebut menyatakan bahwa penetapan

kualitas kredit tersebut di atas tidak diberlakukan untuk aktiva produktif yang

diberikan oleh setiap bank sampai dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah) kepada setiap debitur atau proyek yang sama.

95 Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor: 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4471)


84

Lebih lanjut dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa dalam rangka

meningkatkan kredit perbankan, khusus di daerah-daerah tertentu yang menurut

penilaian Bank Indonesia memerlukan penanganan khusus untuk mendorong

pembangunan ekonomi di daerah bersangkutan, diberikan keringanan persyaratan

penilaian kualitas penyediaan dana, yakni hanya berdasarkan ketepatan

pembayaran. Keringanan yang sama juga diberikan untuk kredit usaha kecil dan

penyediaan dana sampai dengan. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kredit bermasalah adalah semua kredit yang memiliki resiko tinggi karena

debitur telah gagal atau menghadapi masalah dalam memenuhi kewajiban yang

telah ditentukan. Kredit bermasalah dapat diartikan suatu keadaan kredit di mana

debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya

kepada bank seperti yang telah diperjanjikan, atau telah ada suatu indikasi

potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kewajibannya tidak akan mampu

dilunasi debitur.

Berdasarkan tingkat resiko, Kredit Dalam Pengawasan Khusus (KDPK)

dibedakan menjadi:96

1. Kredit dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus (special mention), dan

2. Kredit bermasalah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan

macet (non performing loan).

Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus adalah performing loan yang

mempunyai kelemahan yang apabila tidak diperbaiki dapat mengakibatkan



85

menurunnya kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya tepat pada

waktunya, kredit-kredit jenis ini harus di masukan dalam kolektibilitas Dalam

Perhatian Khusus (DPK) sesuai ketentuan yang berlaku, dan memerlukan

perhatian khusus pihak managemen untuk segera menetapkan tindakan perbaikan

agar tidak menjadi Non Performing Loan (NPL).

Untuk penyelamatan dan/ atau penyelesaian kredit bermasalah tersebut di

atas yang berwenang melaksanakan adalah:97

1. Account Officer Kretap untuk kredit bermasalah bidang kretap,2. Pejabat Kredit Lini Bidang RM (Relationship Management) untuk kredit

komersial dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus, dan3. Satuan kerja yang terpisah dari satuan kerja pemberi kredit atau oleh

pejabat kredit yang berbeda dengan pejabat kredit terakhir sebelum kreditdi selesaikan/di restrukturisasi untuk kredit yang masuk kedalam kolektibilitas kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M).

Deteksi atas kredit bermasalah dapat dilakukan secara sistematis dengan

mengembangkan sistem “pengenalan dini” yaitu berupa daftar kejadian atau

gejala yang diperkirakan dapat menyebabkan suatu pinjaman berkembang

menjadi kredit bermasalah. Karena setelah pelaksanaan realisasi kredit dan

berjalannya waktu, kualitas suatu kredit dapat berubah dari kolektibilitas lancar

menjadi kredit yang perlu perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit

diragukan, atau bahkan kredit macet.

Pendekatan praktis yang dilakukan oleh pihak BRI dalam melakukan

pengelolaan kredit bermasalah adalah dengan secara dini mendeteksi potensi

timbulnya kredit bermasalah sehingga makin banyak peluang alternatif koreksi



86

bagi BRI dalam mencegah timbulnya kerugian sebagai akibat pemberian kredit

yang akan mempengaruhi kualitas dari Aktiva Produktif.98

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan, meskipun pihak BRI Cabang

Lubuk Pakam telah melaksanakan prosedur dan syarat-syarat perkreditan yang

sehat dan telah melakukan tindakan-tindakan antisipatif dalam pelaksanaan

pemberian kredit, namun pada tahun 2017 masih terjadi beberapa kasus kredit

bermasalah,dari golongan debitur berpenghasilan tidak tetap. Kredit dengan

debitur berpenghasilan tidak tetap (kredit komersial) yang masuk kolektibilitas

bermasalah (non performing loan) adalah 2,2% dari keseluruhan kredit yang

digulirkan.

Untuk golongan debitur berpenghasilan tidak tetap dapat penulis

identifikasi sebab-sebab dari terjadinya kredit bermasalah adalah sebagai

berikut:99

1. Macetnya piutang dagang.

2. Mismanajemen dalam pengelolaan perusahaan.

3. Force Majeure.

Dari ketiga sebab terjadinya kredit macet diatas dapat penulis golongkan

yang masuk kedalam kolektibilitas macet adalah sebagai berikut:

1. Macetnya piutang dagang sebanyak 14 debitur atau 53,8 %

2. Mismanajemen dalam pengelolaan perusahaan sebanyak 10 debitur atau

38,5 %


99Hasil wawancara dengan Alwin Roni Yusuf sebagai Account Officer NPL BRI Cabang

Lubuk Pakam Pada Tanggal 14 November 2017.


87

3. Force Majeure sebanyak 2 debitur atau 7,7 %

Upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BRI Cabang Lubuk

Pakam dalam hal kredit macet baik yang disebabkan karena piutang dagang

macet, force majeure, maupun mismanajemen diselesaikan sesuai dengan

ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. BRI (Persero) Tbk, yaitu

pertama-tama dengan melakukan penyelamatan kredit melalui:

a. Upaya restrukturisasi.

Upaya restrukturisasi kredit merupakan upaya penyelamatan kredit

bermasalah yang meliputi upaya Reschedulling, Restructuring dan

Reconditioning, misalnya dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit,

memberikan grace period waktu pembayaran, penurunan suku bunga kredit,

dan lain sebagainya. Restrukturisasi kredit dapat diberikan bilamana

nasabah beriktikad baik. Nasabah beriktikad baik dalam menyelesaikan

kredit bermasalah dapat diukur kemauan dan kemampuan membayar dari

bentuk perilaku nasabah, antara lain:

1. Nasabah bersedia untuk diajak berdiskusi dalam rangka menyele-

saikan kreditnya.

2. Nasabah bersedia untuk memberikan data keuangan yang benar.

3. Nasabah memberikan izin pada bank untuk melakukan pemeriksa- aan

laporan keuangan.

4. Nasabah bersedia untuk ikut program penyelamatan kredit bermasalah


b. Agunan yang Diambil Alih (AYDA)


88

Berdasarkan PBI No. 14/15/PBI/2012, salah satu upaya yang dapat

dilakukan oleh bank, yaitu dengan cara Agunan yang Diambil Alih

(AYDA). AYDA Berdasarkan Pasal 1 angka 15 PBI No. 14/15/PBI/2012

adalah aset yang diperoleh bank, baik melalui pelelangan maupun di luar

pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan

atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan

dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank. Agunan yang

digunakan sebagai objek jaminan kredit wajib:

1. Dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah;

2. Diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

sehingga memberikan hak preferensi bagi Bank; dan

3. Dilindungi asuransi dengan banker’s clause yang memiliki jangka

waktu paling kurang sama dengan jangka waktu pengikatan agunan.

Dalam Undang-Undang Perbankan telah diatur tentang kemungkinan

bank dapat menjadi pembeli agunan dalam rangka penyelesaian kredit

bermasalah, yaitu pada Pasal 12A Undang-Undang Perbankan;

1. Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik

melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penye-

rahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa

untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah

debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan

agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.


89

2. Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan

peraturan pemerintah.

c. Eksekusi Objek Jaminan Kebendaan

Salah satu upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan cara me-

lakukan eksekusi objek jaminan apabila berdasarkan evaluasi ulang kredit,

prospek usaha nasabah tidak ada, dan atau nasabah tidak kooperatif untuk

menyelamatkan kredit dengan upaya restrukturisasi kredit atau upaya

restrukturisasi kredit tidak membawa hasil untuk melancarkan kembali

kredit tersebut. Penyelesaian kredit bermasalah dengan cara eksekusi objek

jaminan kebendaan akan dilakukan oleh bank dengan catatan bahwa objek

jaminan tersebut dibebani lembaga jaminan sesuai dengan prosedur yang

ditentukan oleh undang-undang.

Eksekusi atas objek jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan

yang membebani benda jaminan tersebut, yaitu jaminan gadai, jaminan

hipotik, jaminan hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Eksekusi jaminan

gadai diatur pada Pasal 1155 Burgerlijk Wetboek (BW), eksekusi jaminan

hipotek diatur pada Pasal 1178 BW, eksekusi hak tanggungan diatur pada

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, sedangkan eksekusi

jaminan fidusia diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun

1999 (UUJF)100

100 Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, Hukum Jaminan, (Surabaya:Revka Petra Media, 2014), hlm. 71.


90

d. Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi atau Nonlitigasi

1. Penyelesaian Melalui Pengadilan Negeri

Penyelesaian kredit bermasalah melalui pengadilan negeri pada da-

sarnya sangat dihindari oleh bank dengan alasan karena efisiensi waktu,

tenaga, dan biaya yang dikeluarkan. Penyelesaian lewat pengadilan negeri

diawali dengan adanya somasi yang dilakukan oleh bank kepada debitur

yang wanprestasi. Bukti somasi yang dilakukan oleh bank digunakan

sebagai bukti untuk mengajukan gugatan wanprestasi apabila setelah

dilakukan somasi tiga kali debitur belum memenuhi kewajibannya. Upaya

melakukan gugatan ke pengadilan negeri atas dasar wanprestasi merupakan

upaya yang dilakukan oleh bank bilamana:

a. Debitur sejak awal tidak beriktikad baik29 untuk menyelesaikan ke-

wajibannya.

b. Agunan secara yuridis tidak diikat secara sempurna, sehingga bank

hanya berposisi sebagai kreditur konkuren.

c. Nilai agunan setelah dilakukan eksekusi tidak menutup seluruh ke-

wajiban debitur dan debitur tidak mau melunasi sisa utangnya se-

hingga bank harus mengajukan gugatan keperdataan dengan meng-

ajukan sita atas jaminan umum milik debitur.

2. Penyelesaian Melalui Arbitrase

Arbitrase berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata arbitrare yang

berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut ke-

bijaksaan. Adapun menurut Abdulkadir Muhammad, arbitrase adalah badan

peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum yang dikenal khusus

dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan

ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Demikian juga dikemukakan oleh Sudargo Gautama bahwa arbitrase adalah


91

cara-cara penyelesaian hakim partikelir yang tidak terikat dengan berbagai

formalitas, cepat dalam memberikan keputusan karena dalam instansi

terakhir serta mengikat yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati

para pihak.101

Pada tanggal 12 Agustus 1999, Presiden Republik Indonesia telah

mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa selanjutnya disingkat UU No. 30 Tahun

1999. Menurut UU No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian

suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada

perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang

bersengketa. Menurut Pasal 2 UU No. 30 Tahun 1999, undang-undang ini

mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam

suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase

yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat

yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan

diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian

sengketa. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, sengketa yang

dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan

dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan

dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Pasal 5 ayat (2)

menentukan bahwa sengketa yang tidak diselesaikan melalui arbitrase

adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat

101 Sutarno, op. cit.,hlm. 299.


92

diadakan perdamaian. Menurut sistem hukum perdata Indonesia, semua

hubungan hukum dapat diadakan perdamaian. Oleh karena itu, praktis

semua sengketa yang timbul dari hubungan hukum dalam bidang

perdagangan dapat diselesaikan melalui arbitrase termasuk sengketa antara

bank dan nasabahnya. Ada dua jenis arbitrase, yaitu:102

1. Arbitrase ad hoc.

2. Arbitrase institusional.

Penyelesaian sengketa perbankan melalui arbitrase menurut ketentuan

UU No. 30 Tahun 1999, baik arbitrase ad hoc maupun arbitrase

institusional dapat digunakan. Arbitrase ad hoc bersifat sekali pakai (ee-

nmalig). Berarti, setelah para wasit atau arbiter menjalankan tugasnya, maka

majelis arbiter yang memeriksa sengketa itu bubar. Para arbiter dari

arbitrase ad hoc dipilih sendiri oleh para pihak yang bersengketa dan para

arbiter menyelesaikan sengketa itu berdasarkan peraturan prosedur yang

ditetapkannya sendiri oleh para pihak. Arbitrase institusional merupakan

suatu badan arbitrase permanen yang telah mempunyai peraturan prosedur

tersendiri untuk menyelesaikan setiap sengketa yang diperiksanya. Di

Indonesia arbitrase institusional misalnya Badan Arbitrase Nasional

Indonesia (BANI). BANI adalah suatu badan arbitrase institusional yang

dibentuk pada 1977 oleh Kamar Dagang Dan Industri Indonesia. Bila bank

dan nasabahnya ingin menggunakan jasa arbitrase institusional, bank dapat

102 Sutan Remy Sjahdeini, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Arbitrase”,INDONESIA ARBITRATION-Quarterly Newsletter No. 6/2009, Maret 2009, hlm. 2


93

menggunakan misalnya BANI. Adapun apabila bank dan nasabahnya ingin

menggunakan jasa arbitrase ad hoc yang dibentuk sendiri oleh bank dan

nasabahnya dengan menggunakan prosedur acara yang tersendiri pula, maka

bank cukup memperjanjikan di dalam klausul arbitrase bahwa sengketa

yang timbul dari perjanjian kredit diselesaikan oleh suatu arbitrase ad hoc

dengan peraturan prosedur tersendiri yang ditetapkan di dalam perjanjian

kredit.

e. Hapus Buku dan Hapus Tagih

Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus

buku dan hapus tagih. Kebijakan tersebut wajib disetujui oleh dewan

komisaris. Dewan komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif

terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan dan prosedur

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko

bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap

penyediaan dana yang telah didukung perhitungan Cadangan Kerugian

Penurunan Nilai (CKPN) sebesar 100% dan kualitasnya telah ditetapkan

macet.

Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap

penyediaan dana yang memiliki kualitas macet. Hapus buku tidak dapat

dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana {partial write off}. Hapus

tagih dapat dilakukan, baik untuk sebagian maupun seluruh penyediaan

dana. Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana hanya dapat


94

dilakukan dalam rangka restrukturisasi kredit atau dalam rangka penye-

lesaian kredit.103

Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan setelah bank

melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aset produktif yang

diberikan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penagihan

kepada debitur, restrukturisasi kredit, meminta pembayaran dari pihak yang

memberikan garansi atas aktiva produktif dimaksud, dan penyelesaian kredit

melalui pengambilalihan agunan (asset settlement). Bank wajib

mendokumentasikan upaya tersebut serta dasar pertimbangan pelaksanaan

hapus buku dan/atau hapus tagih. Bank wajib mengadministrasikan data dan

informasi mengenai aset produktif yang telah dihapus buku dan/atau

dihapus tagih.104

Hapus buku (write off) dilakukan pada pinjaman macet yang tidak

dapat ditagih lagi, dihapusbukukan dari neraca (on balance sheet) dan di-

catat pada rekening administratif (off balance sheet), penghapusan pinjaman

macet tersebut dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva

produktif, meskipun pinjaman macet tersebut telah dihapusbukukan, hal ini

hanya bersifat administratif sehingga penagihan terhadap debitur tetap

dilakukan. Hasil penagihan pokok pinjaman dibukukan ke rekening

penyisihan penghapusan aktiva produktif, sedangkan tagihan bunga

dibukukan sebagai pendapatan lain. Hapus buku berdasarkan penjelasan

103 Iswi Hariyani, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet, (Jakarta: Elex MediaKomputindo, 2010), hlm. 149.

104 Ibid.


95

Pasal 66 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15/PB1/2012 tentang

Penilaian Kualitas Aset Bank Umum adalah tindakan administratif bank

antara lain untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar

kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bak kepada debitur.

Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus semua kewajiban de-

bitur yang tidak dapat diselesaikan, dengan adanya hapus tagih, maka

pinjaman debitur tidak tertagih kembali. Dalam hukum perikatan disebut

sebagai pembebasan utang, pembebasan utang sebagaimana diatur pada

Pasal 1381 BW merupakan salah satu cara hapusnya perikatan. Undang-

undang tidak memberikan definisi dari apa yang disebutkan dengan

pembebasan utang, yang dimaksud dengan pembebasan utang ialah

pembuatan atau pernyataan kehendak dari kreditur untuk membebaskan

debitur dari perikatan dan pernyataan kehendak tersebut diterima oleh

debitur. Menurut Pasal 1439 BW pembebasan utang tidak boleh

dipersangkakan tetapi harus dibuktikan.105

f. Kepailitan

Bilamana kualitas kredit masuk sebagai kredit macet, maka kepailitan

dapat dimanfaatkan oleh bank, hal ini disebabkan debitur yang sudah tidak

mampu lagi melunasi utang-utangnya. Akan tetapi, pilihan bank untuk

memailitkan debitur bilamana sudah tidak mampu lagi melunasi utang-

105 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: Citra AdityaBakti, 2001), hlm. 143.


96

utangnya bukan pilihan yang menguntungkan bagi bank sebagaimana

diuraikan di bawah ini.

Pailit merupakan suatu keadaan debitur tidak mampu untuk mela-

kukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya.

Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan

kondisi keuangan (financial distress) dari usaha debitur yang telah

mengalami kemunduran. Adapun kepailitan merupakan putusan pengadilan

yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit baik

yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan

pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim

pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta

kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit secara

proporsional (prorate parte) dan sesuai dengan struktur kreditur.106

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya

disingkat UUK dan PKPU, dalam kepailitan kreditur diklasifikasikan

menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Kreditur separatis adalah kreditur pemegang jaminan kebendaan

(gadai, hipotek, hak tanggungan, fidusia).

2. Kreditur preferen adalah kreditur yang diistimewakan (privelege) se-

bagaimana dimaksud pada Pasal 1139 dan 1149 BW.

106 Hadi Subhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, Jakarta:Kencana, 2008), hlm. 39.


97

3. Kreditur konkuren adalah kreditur yang dijamin dengan jaminan

umum sebagaimana pada Pasal 1131 BW.

Dalam menyelesaikan kredit bermasalah tersebut seluruh Pejabat Kredit

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. harus mempunyai persepsi yang sama

yaitu dilakukan dengan melalui pendekatan sebagai berikut:107

1. Tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit bermasalah.2. Mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan

menjadi kredit bermasalah.3. Menangani kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah

harus di Iakukan sesegera mungkin.4. Tidak melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah,

evaluasi penyelesaian kredit bermasalah. ataupun pencantuman dalamdaftar kredit bermasalah khusus untuk kredit bermasalah kepada pihak-pihak yang terkait dengan BRI dan debitur-debitur besar tertentu.

Penanganan kredit bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk Cabang Lubuk Pakam bersifat antisipasif, proaktif, dan berdisiplin yang

menuntut dilakukannya pengenalan dini (early warning sign) atas tanda akan

adanya kredit bermasalah dan segera mengambil tindakan tepat sebelum kredit

menjadi semakin bermasalah.

Pejabat Kredit dituntut harus mempunyai kemampuan untuk mendeteksi

masalah apa yang menyebabkan kredit tidak akan terbayar kembali sesuai dengan

syarat dan ketentuan yang telah diperjanjikan. Hal ini dimaksudkan agar bank

dapat mempersiapkan langkah-langkah pengamanan dan menyusun strategi yang

tepat, sehingga kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Kemudian pejabat



98

kredit yang bersangkutan harus melakukan identifikasi terhadap segala yang

timbul tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian kredit bermasalah yang terjadi di PT. Bank

Rakyat Indonesia Cabang Lubuk Pakam dapat diselesaikan dengan cara

penyelamatan melalui restrukturisasi, tergantung dari hasil laporan kunjungan

nasabah (KLN) dan laporan kolektibilitas yang dilakukan oleh Pejabat Kredit Lini

dan ADK.

Jika diindikasi terjadi kredit bermasalah, maka terhadap kredit yang

dimaksud harus segera di lakukan:108

1. Legal Review tahadap dokumen kredit, dokumen pengaman, agunan danasuransi,

2. Penilaian kembali tahadap agunan,3. Mengundang spesialis untuk melakukan review keuangan, technical,

SDM, pemasaran, dan4. Membuat rencana tindak lanjut (RTL).

Semua tindakan di atas dilakukan dalam rangka menentukan langkah yang

tepat untuk mengetahui apakah kredit akan diselesaikan dengan strategi penerusan

hubungan (apabila kondisi debitur masih dapat diperbaiki) atau strategi pemutusan

hubungan (apabila kondisi debitur tidak dapat diharapkan lagi), termasuk

koordinasi dengan instansi terkait.

Pejabat Kredit Lini juga harus melakukan analisis dan evaluasi terhadap

riwayat hubungan dengan debitur melalui informasi yang diperoleh dari pemasok,

pelanggan, relasi bisnis, dan intern perusahaan debitur, dengan maksud untuk



99

mengetahui lebih dalam mengenai kondisi terakhir debitur yang bersangkutan

terutama kondisi usaha maupun agunannya. Hal ini dimaksudkan untuk

mengetahui ada tidaknya kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya

Berdasarkan informasi dan investigasi tersebut dapat diketahui posisi BRI

terhadap debitur, khususnya ditinjau dari usaha dan kondisi agunan. Sehingga

kemudian BRI dapat menentukan kategori debitur sebagai berikut:109

1. Jika itikad baik dari debitur baik dan prospek usahanya juga baik, makadapat dilakukan negosiasi guna mencari cara restrukturisasi kredit yangdapat disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Jika itikad baik dari debitur baik tetapi prospek usaha tidak ada, makadapat dilakukan negosiasi untuk upaya penyelesaian kredit yang dapatdisepakati oleh kedua belah pihak.

3. Jika itikad baik dari debitur tidak ada sedangkan prospek usahanya baik,maka dapat dilakukan langkah-langkah melalui saluran hukum agardebitur menjadi kooperatif. Apabila tetap tidak kooperatif maka proseshukum dapat dilakukan.

4. Jika itikad baik dari debitur tidak ada dan prospek usaha juga tidak ada,maka dilakukan langkah-langkah melalui saluran hukum.

Kondisi agunan akan sangat mempengaruhi efektifitas langkah tindak

lanjut berdasarkan penetapan posisi tersebut diatas. Berpijak pada posisi BRI

terhadap debitur tersebut ditetapkan alternatif strategi restrukturisasi

(penyelamatan) atau penyelesaian kredit bermasalah. Pemilihan atau penetapan

strategi akhir didasarkan hasil negosiasi dengan melaksanakan penekanan yang

tepat guna dan berkesinambungan terhadap debitur. Penetapan strategi tersebut

juga harus mempertimbangkan unsur yang sangat penting yaitu kecepatan atau

waktu penyelesaian kredit bermasalah dimaksud.



100

Secara umum rencana tindak lanjut penanganan kredit bermasalah pada

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam dapat berupa

pengawasan, penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit yaitu:110

1. PengawasanDilakukan jika kondisi usaha debitur masih baik serta diyakini bahwa segalasesuatu yang dibuat dalam perjanjian kredit masih dipenuhi oleh debitur, olehkarena itu dilakukan upaya pengawasan dan review terhadap dokumenperkreditan.

2. Penyelamatan kreditPenyelamatan kredit dilakukan melalui restrukturisasi yaitu upaya perbaikanyang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yangmengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya Restrukturisasi dapatdilakukan antara lain melalui :a. Perubahan tingkat suku bunga kreditb. Pengurangan tunggakan bunga dan/atau denda/penaltyc. Pengurangan tunggakan pokok kreditd. Perpanjangan jangka waktu kredit/penjadwalan kembalie. Penambahan fasilsitas kredit/suplesi kreditf. Pengambilalihan asset debiturg. Konversi kredit menjadi penyertaan sementarah. Pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan kemudian

(deferred interest payment/i nt erest balloon payment)i. Penjualan agunanj. Kombinasi jenis restrukturisasi butir 1 s/d 9 diatas

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur sebagai berikut:a. Masih memiliki prospek usaha yang baikb. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bungac. Tidak dapat dilakukan/dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan

tujuan hanya untuk menghindari penurunan penggolongan kualitaskredit, peningkatan pembentukan PPA, atau penghentian pengakuanpendapatan bunga secara accrual.

3. Penyelesaian kreditPenyelesaian kredit adalah upaya penyelesaian kredit bermasalah yang

dilakukan oleh bank terhadap debitur yang usahanya tidak mempunyai prospeklagi atau tidak mempunyai usaha lagi, atau mempunyai itikad tidak baik sehinggakreditnya tidak dapat direstrukturisasi.



101

Ada 3 model penyelesaian kredit yang dilakukan oleh pihak BRI yaitusebagai berikut:a. Penyelesaian secara damaiDilakukan terhadap debitur yang masih mempunyai itikad baik (kooperatif) untukmenyelesaikan kewajibannya, meliputi antara lain:

1. Perubahan/penurunan tingkat suku bunga kredit2. Keringanan tunggakan bunga atau denda.3. Penjadwalan angsuran.4. Penjualan sebagian atau seluruh agunan secara di bawah tangan oleh

debitur atau pemilik agunan untuk angsuran atau penyelesaian kewajibandebitur.

5. Penundaan pembayaran kewajiban bunga penalty (deferred interestpayment).

6. Pengurangan tunggakan pokok kredit.

b. Penyelesaian melalui saluran hukum atau melalui bantuan pihak ketiga antaralain meliputi :

1. Penyelesaian kredit melalui Pengadilan NegeriDapat dilakukan dengan menempuh alternatif sebagai berikut:

b. Somasi/peringatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melaluiPanitera Pengadilan Negeri.

c. Parate Eksekusi dilakukan dengan cara mengajukan flat eksekusikepada Ketua Pengadilan Negeri atas barang agunan yang telah diikatsempurna dan nyata (Hipotik/CV/Hak Tanggungan).

d. Gugatan diajukan sebagai perkara perdata biasa bila barang jaminanbelum mempunyai hak kepemilikan sempurna atau bukti- buktikepemilikan telah sempurna tetapi belum dibebani hak tanggungan.

2. Pengurusan piutang macet melaiui Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL).Dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum kredit macet

diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL),terlebih dahulu harus dilakukan upaya restrukturisasi atau penyelesaian secaradamai oleh pihak BRI secara maksimal.

3. Tuntutan kepailitan melalui Pengadilan NiagaDilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang

berlaku.Penyelesaian kredit melalui saluran hukum ditempuh apabila upaya

penyelamatan melalui restrukturisasi atau penyelesaian secara damai sudahdiupayakan secara maksimal tetapi belum memberikan hasil yang positif ataudebitur tidak menunjukkan itikad baik.c. Penyelesaian kredit macet dengan bantuan pihak ketiga

1. Penyelesaian kredit macet dengan bantuan KejaksaanDilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.Untuk memonitor debituryang penagihannya dimintakan bantuan Kejaksaan agar KantorCabang membuat Register Penyelesaian Piutang Macet ke Kejaksaan.


102

2. Penyelesaian kredit macet dengan pengajuan klaim asuransiPenyelesaian kredit dengan pengajuan klaim yang resikonyadibebankan kepada perusahaan asuransi pada prinsipnya dapatdilakukan terhadap kredit yang diasuransikan (asuransi kredit)ataupun terhadap debiturnya (asuransi jiwa).

Secara riil dari dua puluh enam kasus kredit komersial yang masuk dalam

kolektibilitas macet di BRI Kantor Cabang Lubuk Pakam pada tahun 2017 yang

telah ditangani dengan cara penyelesaian sebagai berikut:111

a. Dengan penyelamatan kredit melalui 1 kali restrukturisasi berhasil.

Kredit macet yang telah dapat diselesaikan melalui restrukturisasi kredit

adalah sebanyak 18 kasus dan masih berjalan sampai saat ini.

b. Dari dua puluh enam kasus tersebut, 6 kasus yang merupakan

pelaksanaan restrukturisasi kali kedua, karena restrukturisasi yang

pertama tidak dapat berhasil disebabkan karena cash flow perusahaan

debitur yang bersangkutan terus menurun, tetapi karena debitur dianggap

pihak BRI cukup kooperatif dan memperlihatkan itikad baik

berkeinginan menyelesaikan hutangnya maka pihak BRI memberikan

kesempatan yang kedua untuk merestrukturisasi hutang debitur tersebut.

c. Dan 2 kasus lagi merupakan kredit macet karena terjadinya force

majeure terhadap benda persediaan (gudang material) perusahaan

debitur. Meskipun kredit macet terjadi karena adanya force majeure,

terhadap debitur ini tidak diberikan pembebasan atas hutangnya

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata mengena



103

hapusnya suatu perikatan karena musnahnya barang terutang. Hal ini

disebabkan karena force majeure yang terjadi dalam kasus ini tidak

terkait dengan pelaksanaan perjanjian dan benda persediaan yang terkena

force majeure tersebut bukan merupakan objek perjanjian (yang

merupakan obyek dari perjanjian di sini adalah uang) sehingga doktrin

force majeure tidak bisa diterapkan pada kasus ini, jadi si debitur tetap

mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya

Apabila dengan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi tidak berhasil

dilanjutkan dengan penyelesaian kredit melalui parate eksekusi oleh KPKNL.

Ada 2 kasus yang akan diselesaikan melalui parate eksekusi (PE) tetapi

belum berhasil.

Kasus yang pertama disebabkan karena sebelum lelang dilaksanakan pihak

debitur menggugat pihak BRI Cabang Lubuk Pakam di Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam dalam hal tidak setujunya dengan harga limit yang ditetapkan oleh BRI

dan dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi debitur yang berkaitan dengan

hutangnya. Pada akhirnya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memutuskan bahwa

terhadap agunan debitur yang bersangkutan tetap dapat dilakukan pelelangan

dengan terlebih dahulu harus diperoleh kesepakatan antara pihak BRI dengan

pihak debitur mengenai harga limit dan kewajiban yang harus dibayar oleh debitur

berkaitan dengan hutangnya. Sehingga sampai saat ini pelaksanaan parate

eksekusi belum dapat dilakukan.

Untuk kasus yang kedua sedianya akan diselesaikan pihak BRI melalui

parate eksekusi (PE) tetapi sebelum lelang dilaksanakan pihak debitur membayar


104

sebagian utangnya melalui penjualan agunan di bawah tangan, namun karena hasil

penjualan tersebut belum mencukupi untuk melunasi semua hutang, maka untuk

sisa hutang yang ada telah dicover oleh agunan lain. Pihak BRI Cabang Lubuk

Pakam tidak dapat memberikan kebijaksanaan pemberian restrukturisasi ulang

kepada debitur ini karena meskipun prospek usahanya baik tetapi telah diketahui

bahwa karakter dari debitur tersebut tidak baik, sehingga pihak BRI Cabang

Lubuk Pakam tetap akan melakukan penyelesaian secara parate eksekusi (PE)

terhadap agunan hutang debitur tersebut yang sampai saat ini masih dalam proses.

Menurut Siswanto Sutojo bahwa penyelesaian kredit bermasalah dapat

dilakukan melalui:112

a. Organisasi intern bankb. Proses pengadilan (Litigasi)c. Proses di luar pengadilan (Non Litigasi)

1. Penjadwalan kembali (rescheduling)2. Peninjauan kembali isi perjanjian kredit (reconditioning)3. Penataan kembali (reorganization and recapitalization)

d. Penagihane. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)f. Jasa pengacara

Namun pada kasus kredit macet yang terjadi di PT. BRI (Persero) Tbk.

Kantor Cabang Lubuk Pakam seperti yang telah diuraikan di atas, penanganan

atas kredit bermasalah tersebut dilakukan terlebih dahulu dengan melaksanakan

penyelamatan kredit melalui restrukturisasi baru kemudian jika melalui

restrukturisasi tidak menghasilkan penyelesaian yang optimal dilakukan dengan

melaksanakan penyelesaian kredit melalui penyelesaian secara damai atau

112 Siswanto Sutojo, Menangani Kredit Bermasalah Konsep dan Kasus Handling TheProblem Loan, (Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2013), hlm. 33.


105

penyelesaian melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pihak BRI Cabang Lubuk Pakam selalu mengupayakan suatu kredit macet

dapat diselesaikan dengan terlebih dahulu melakukan penyelamatan kredit melalui

restrukturisasi karena hal ini dinilai lebih menguntungkan pihak bank daripada

bentuk penyelesaian yang lainnya, dengan dilakukannya restrukturisasi dan

berhasil, maka akan mampu membuat koletibilitas suatu kredit menjadi lebih baik

dan itu berarti akan mengurangi persentase NPL di BRI Cabang Lubuk Pakam

yang secara otomatis akan menurunkan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva

Produktif).

Pada saat NPL (Non-performing Loan) terbentuk bank harus menagihkan

biaya cadangan khusus yang di bentuk berupa PPAP (Penyisihan Penghapusan

Aktiva Produktif) untuk mengantisipasi potensi kerugian bank dan pada saat NPL

(Non-performing Loan) berubah menjadi kredit dengan kolektibilitas yang lebih

baik, biaya PPAP menjadi berkurang dan keuntungan bank menjadi bertambah.113

Biaya Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif setelah dikurangi nilai

agunan sebagaimana ditentukan oleh Bank Indonesia dengan SK Direksi Bank

Indonesia NO.31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 adalah sebagai

berikut :

113 Aktiva Produktif adalah penyediaan dana baik untuk memperoleh penghasilan, dalambentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas suratberharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekeningadministrative serta bentuk penyediaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. (Pasal 1angka 3 PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kuai i tas Aktiva Bank Umum)


106

a. 1% dari aktiva produktif dengan kolektibilitas kredit Lancar.b. 5% dari aktiva produktif dengan kolektibilitas kredit Dalam Perhatian

Khusus.c. 15% dari aktiva produktif dengan kolektibilitas Kurang Lancar.d. 50% dari aktiva produktif dengan kolektibilitas Diragukan.e. 100% dari aktiva produktif dengan kolektibilitas Macet.

Sedangkan penyelesaian kredit yang dilakukan melalui Parate Eksekusi

yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

adalah merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak BRI Cabang Lubuk

Pakam apabila kredit bermasalah tidak dapat diselesaikan dengan penyelamatan

kredit melalui restrukturisasi atau telah diupayakan melalui penyelesaian secara

damai dengan menjual agunan secara di bawah tangan, tetapi agunan jtidak

berhasil terjual sehingga debitur sudah tidak mempunyai jalan keluar lagi.

Jika kondisinya sudah demikian maka pihak BRI akan mengambil

keputusan untuk melakukan Parate eksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang (KPKNL). Parate eksekusi ini selain sebagai syarat mutlak

untuk dapat dilakukannya penghapus bukuan (PH), Parate Eksekusi juga

berfungsi sebagai shock terapi bagi debitur.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam dapat pula

melakukan Penghapus bukuan (PH) terhadap kredit macet jika melalui lelang

yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

agunan tetap tidak bisa terjual. Tetapi untuk dapat melaksanakan penghapus

bukuan ini pihak BRI Cabang Lubuk Pakam harus menunggu adanya Break Down

mengenai penghapus bukuan (PH) dari Kantor Pusat BRI (Persero) Tbk. Dengan

dilakukannya penghapus bukuan (PH) ini bukan berarti secara otomatis debitur


107

menjadi lunas hutangnya tetapi hanya merupakan penghapusan kredit macet

secara administrasi dari pembukuan bank.

Pihak BRI Cabang Lubuk Pakam tetap mempunyai hak untuk menagih

kredit macet tersebut dari debitur sampai dengan kredit tersebut lunas dengan

memberikan bantuan kepada debitur untuk mencarikan pembeli atau memberikan

karinganan pengurangan bunga dan finalty.

Dari hasil pembahasan di atas dapat kita lihat penyelesaian terhadap kredit

bermasalah yang dilakukan oleh pihak BRI Cabang Lubuk Pakam adalah bersifat

non Iitigasi yaitu penyelesaian melalui organisasi instan bank (restrukturisasi) dan

penyelesaan melalui saluran hukum (dilakukan oleh KPKNL).

Upaya restrukturisasi dalam penyelamatan kredit sangatlah efektif dalam

mengatasi kredit bermasalah atau yang akan bermasalah, banyak pula dari debitur

yang bahkan meminta pinjaman nya untuk di restrukturisasi karena mereka

menganggap kedepan akan terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran yang

dikarenakan berbagai faktor seperti keperluan berobat, keperluan biaya sekolah

atau omset usaha debitur yang terus menurun dari hari kehari.

Karena debitur lebih tahu dan mengerti tentang keadaan ekonominya,maka

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam selalu berupaya

untuk dapat terus berkomunikasi dengan debitur sehingga langlah-langkah

pencegahan pun dapat dilakukan dengan sesegera mungkin.

Dari berbagai solusi yang ada dalam penyelesaian kredit bermasalah,

dampak yang paling sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak adalah

dengan cara restrukturisasi kredit, dimana bank selaku kreditur dapat


108

memperbaiki kualitas kreditnya sehingga resiko bank menjadi rendah sedangkan

bagi debitur dengan adanya upaya restrukturisasi ini kredit debitur menjadi lancar

kembali dan nama baik debitur di perbankan menjadi baik, debitur dapat pula

menjalankan usahanya perlahan demi perlahan karena adanya keringanan

pembayaran kewajiban yang seharusnya dibayar setiap bulanya.

Dari apa yang telah diteliti pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Cabang Lubuk Pakam pada dasarnya kreditur dan debitur sangat setuju atas

adanya upaya restrukturisasi dan upaya ini dirasa sangat membantu dalam

mengatasi kredit bermasalah.

Sementara penyelesaian melalui jalur litigasi jarang dipergunakan karena

dinilai tidak menguntungkan baik pihak bank maupun pihak debitur oleh sebab

biaya untuk proses litigasi cukup tinggi, membutuhkan waktu cukup lama, dan

preventif untuk kelengkapan berkas.114

114 Litigasi yaitu proses penyelesaian secara hukum yang dilakukan oleh para ahli hukum. NonLitigasi yaitu proses penyelesaian melalui lembaga-lembaga hukum yang ditunjuk untuk itu tanpaharus melibatkan para ahli hukum.


98

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal

sebagai berikut:

1. Mekanisme restrukturisasi sebagai upaya untuk menghindari

terjadinya kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk Cabang Lubuk Pakam telah dilakukan pada kesempatan pertama

secara maksimal dan sedapat mungkin di tempuh dengan cara

kekeluargaan. Upaya kekeluargaan dapat dilakukan dengan

memberikan surat peringatan I, II, III, dihubungi melalui telepon,

dilakukan pengecekan secara langsung ke tempat usaha serta melalui

forum kesepakatan dengan upaya restrukturisasi kredit, misalnya

dengan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu

kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan

pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan/atau melakukan

konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara. Pilihan cara

tersebut diambil oleh Bank berdasarkan analisis terlebih dahulu agar

cara tersebut efektif untuk melancarkan kembali kredit tersebut.

Dengan mengutamakan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara

restrukturisasi pinjaman nasabah dapat memperbaiki kualitas

pembayaran kredit nya sampai lunas, dan nasabah tetap dapat menjaga


99

nama baiknya di dunia perbankan, sehingga nasabah tidak terkendala

dikemudian hari ketika nasabah ingin mengajukan kredit kembali.

Secara keseluruhan mekanisme dalam melakukan perbaikan

pinjaman pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang

Lubuk Pakam sangat baik,dimana pihak bank selalu terlebih dahulu

menawarkan solusi kepada debitur terhadap kredit-kredit yang

bermasalah atau diindikasi akan bermasalah tanpa harus menunggu

debitur untuk memohon dilakukanya perbaikan pinjaman.

2. Secara umum kriteria kredit yang dapat dilakukan restrukturisasi

adalah kredit yang belum dilakukan penghapusan buku atau hapus

tagih, kemudian masih memiliki potensi terhadap perkembangan

usaha debitur dan adanya itikad baik dari debitur dalam melunasi sisa-

sisa hutang nya. Dengan adanya ketiga unsur ini sudah cukup alasan

bagi pekerja AO (Account Officer) untuk dapat melakukan perbaikan

pinjaman terhadap kredit-kredit yang bermasalah.

3. Proses restrukturisasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Cabang Lubuk Pakam dapat dikatakan cepat, dimana kredit

bermasalah dilakukan kunjungan oleh petugas Bank, kemudian dinilai

dari segi usaha dan karakter nasabah nya, jika dapat diyakinkan usaha

debitur dapat pulih dan berkembang, maka petugas Bank langsung

melakukan proses perbaikan pinjaman yaitu memperkecil angsuran

pinjaman dengan cara menambah tempo jangka waktu pembayaran.


100

B. Saran

1. Penanganan kredit-kredit bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam sudah cukup bagus namun

alangkah baiknya sebelum memberikan kredit terhadap calon debitur

AO (Account Officer) sebagai pejabat Bank harus melakukan analisa

yang lebih mendalam terhadap karakter dan usaha calon debitur dan

selalu menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga dapat meminimalisir

timbulnya kredit-kredit bermasalah dikemudian hari.

2. Untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah di PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam sebaiknya AO

(Account Officer) selaku pejabat bank selalu melakukan kontrol atau

kunjungan terhadap nasabah-nasabah nya, dengan melakukan

komunikasi yang berkesinambungan kepada nasabah, sangat

membantu memperkecil timbulnya kredit macet karena sedini

mungkin dapat diketahui apa yang menjadi kendala terhadap usaha-

usaha debitur dan kemudian pejabat Bank dapat dengan cepat

mengambil tindakan-tindakan atau langkah-langkah agar debitur tidak

semangkin terpuruk dengan keadaanya. Sedapat mungkin lakukan

restrukturisasi kredit sesuai kriteria yang telah ditentukan agar

restrukturisasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan agar tidak

terjadi pengulangan restrukturisasi dalam satu kredit.

3. Proses restrukturisasi dalam ranka perbaikan pinjaman hendaknya di

lakukan dengan analisis yang lebih mendalam serta ikut mencari


101

solusi yang tetap, guna membantu debitur dalam menghadapi

tantangan yang mengahalangi usahanya.


102

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdurrahman, A. 1993. Ensiklopedia, Ekonomi, Keuangan, Perdagangan.Jakarta: Pradaya Paramita.

Ali, Achmad. 2002. Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan

Sosiologis). Jakarta:PT.Gunung Agung.

Ali, Zainuddin. 2013. “Metode Penelitian Hukum”. Jakarta : Sinar Grafika.

Arikunto, Suharsimin. 1999. Prosedur Penelitian. Jakarta: Departemen Pendidik

Kebudayaan, Rineka Cipta

Asikin, Zainal. 2013. “Hukum Dagang”. Jakarta: Rajawali Press.

Badrulzaman, Mariam Darus. 1983. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional.Bandung: Alumni.

_________________________. 1991. Perjanjian Kredit Bank. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Daryanto. 1994. Bahasa Indonesia Modern. Surabaya: Apollo.

Djumhana, Muhammad.1993. Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: CitraAditya.

Firdaus, M. Rahman. 1985. “Teori Analisa Kredit”. Bandung: Purna SaranaLingga Utama.

Fuady, Munir. 1996. Hukum Perbankan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya

Bakti.

____________. 2003. Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu. Bandung: CitraAditya Bakti.

Gandapradja, Permadi. 2004. “Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank”. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.

Hariyani, Iswi. 2010. Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit MacetI. Jakarta:Elex Media Komputindo.


103

Hellman, Kevin Murdock dan Joseph Stiglizt, “Liberalization, Moral Hazard inBanking, and Prudential Regulation : Are Capital Requirement Enough?”.

Idroes, Ferry N. 2008. “Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman, Pendekatan

3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan

Pelaksanaanya di Indonesia”. Jakarta: Rajawali Press.

Isnaeni, M.1996. Hipotek Pesawat Udara di Indonesia. Surabaya: Darma Muda.

Judisseno, Rimsky K. 2002. “Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia”.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kasmir. 1998. “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”. Jakarta: Raja Grafindo.

Mahmoedin, As.2004. “Melacak Kredit Bermasalah”. Jakarta: Pustaka SinarHarapan.

Marzuki,Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencara PranadaMedia Group.

Mertokusumo, Soedikno.2002. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta :Liberty

Muhammad, Abdulkadir. 2004. “Hukum dan Penelitian Hukum”. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.

Pramono, Nindyo. 2006. Bunga Rampai Hukum Bisnis, Bandung: Citra AdityaBakti.

Rachmat, Firdaus dan Maya Ariyanti. 2009. “Manajemen Perkreditan BankUmum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan AnalisisKredit”. Bandung: Alfabeta

Rahman, Hasanuddin. 2000. Kebijakan Kredit Perbankan Yang BerwawasanLingkungan. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.

__________________. 1998. “Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan

di Indonesia”. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Rosyadi, Rahmad dan Ngatino. 2002. Arbitrase dalam Prespektif Islam danHukum Positif. Bandung: Citra Aditya Bakti

R, Setiawan. 1994. “Pokok-Pokok Hukum Perikatan”. Bandung: Bina Cipta


104

Salman, HR. Otje dan Anton F. Susanto. 2005. Teori Hukum. Bandung: Refika

Aditama.

Shubhan, Hadi. 2008. Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik diPeradilan. Jakarta: Kencana.

Singarimbun, Masri dkk 1989. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.

Sinungan, Muchdarsah.2003. Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit.

Jakarta: Bina Aksara

__________________. 1990. “Kredit seluk Beluk dan Pengelolaanya”.

Yogyakarta: Tograf.

Sjahdeini, Sutan Remy. 1994. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yangSeimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia.Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

____________________. “Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Arbitrase”,INDONESIA ARBITRATION-Quaetely Newsletter No.6/2009, Maret2009.

_________________.2004. Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

Soemitro, Ronny Hanitijo.1988. Merodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri,

Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono.1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas

Indonesia Press.

Solly, M. Lubis. Beberapa Pengertian Umum Tentang Hukum. Program StudiIlmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana USU.

______________.2011. Serba-serbi Politik dan Hukum. Jakarta: PT. Sofmedia.

Subekti. 2001. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa.

_______. 1996. Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa.

Supramono, Gatot. 2009. Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di

Bidang Yuridis, Jakarta: PT Aneka Cipta.

Sutarno. 2003. “Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank”. Bandung: Alfabeta


105

Sutojo,Siswanto. 2013. Menangani Kredit Bermasalah Konsep dan Kasus

Handling The Problem Loan, Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka.

Syahrani, Riduan. 1992. “Seluk Beluk Dan Azas-Azas Hukum Perdata”.

Bandung: Alumni.

Tje’Aman, Edy Putra. 1989. Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis.Yogyakarta: Liberty.

Untung, Budi. 2005.”Kredit Perbankan di Indonesia”. Yogyakarta: Andi

Usanti, Trisadini Prasastinah dan Nurwahjuni. 2014. “Model Penyelesaian KreditBermasalah”. Surabaya: Revka Pertra Media.

_______________________. 2013. “Prinsip Kehati-Hatian pada TransaksiPerbankan”. Surabaya: Airlangga University Press.

______________________. 2002. sebagaimana mengutip dari Rimsky K.Judisseno, Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia, Jakarta: GramediaPustaka Utama.

Usanti, Trisadini Prasatinah dan Abdul Somad. 2017. Hukum Perbankan, Jakarta:Kencana Rineka Cipta

Usanti, Trisadini Prasatinah dan Leonora Bakarbessy. 2014. Hukum Jaminan.Surabaya: Revka Petra Media.

Waluyo, Bambang.1996. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta : SinarGrafika.

Wisman,J. M. 1996. Penelitian Ilmu Sosial, Jilid 1. Jakarta: Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia.

Yahya, M. Harahap. 2010. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi BidangPerdata, Jakarta: Sinar Grafika.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang


106

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia


Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Surat Edaran Direktur Bank Indonesia No. 26/22/Kep/Dir yo. Surat Edaran Bank

Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993

C. SUMBER LAIN

Wawancara dengan Alwin Roni Yusuf, Account Officer PT. BankRakyat Indonesia Cabang Lubuk Pakam Tanggal 14 November 2017

Wawancara dengan Undangenta Ginting, Kepala Unit PT. BankRakyat Indonesia Cabang Lubuk Pakam Tanggal 10 November 2017

Wawancara dengan Muhammad Isam Mahdi, Account Officer PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Lubuk Pakam Tanggal 28 November 2017

Wawancara dengan Siti Aisyah, Petugas ADK PT. Bank RakyatIndonesia Cabang Lubuk Pakam Tanggal 24 November 2017

Wawancara dengan Bapak Affandi Anwar, Account Officer BRICabang Lubuk Pakam, tanggal 15 November 2017


Documents

ANALISIS TENTANG RESTRUKTURISASI KREDIT UNTUK …