ANALISIS REVALUASI AKTIVA TETAP DAN KAITANNYA DENGAN …

JURNAL ULET VOLUME III NOMOR 2 EDISI OKTOBER 2019 ISSN 2579 - 7336

ANALISIS REVALUASI AKTIVA TETAP DAN KAITANNYADENGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN TERHUTANG PADA

PT UNO RITEL PAPUA

Siti Roimah(1), Daniel Nemba Dambe(2)

1Alumni Program Studi Ekonomi Pembangunan, STIE Jambatan BulanEmail: [email protected]

2Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, STIE Jambatan BulanEmail: [email protected]

ABSTRACT

This study aims to determine the book value of assets afterrevaluation and, determine the amount of tax burden that arised afterrevaluation. The method used in this research is descriptive which is toexamine the description of the condition of the fixed assets value of PTUno Retail Papua. Data was collected by interview , documentation andliterature review. The data analysis instruments used by calculating thedifference between the fair value of fixed assets and depreciationexpense after revaluation and calculate the difference between the fairvalue of the revaluation results as well as the book value beforerevaluation. For the excess of the valuation results will be subject to aFinal Income Tax of 10%. The results show that the book value of fixedassets after revaluation of 3.7% compared to the book value of theprevious fixed assets (ini belum final). b) The amount of income taxexpense incurred when conducting a revaluation is 41.5% greater thanwhen not conducting a revaluation.

Keywords: fixed assets, revaluation, income tax

PENDAHULUANPada dasarnya, tujuan

didirikannya perusahaan adalahuntuk memperoleh keuntunganyang semaksimalnya. Tujuanselanjutnya adalah memakmurkannilai pemegang saham. Salah satualat yang digunakan perusahaanuntuk mencapai tujuannya adalah

laporan keuangan. Semakinrelevan dan handal suatu laporankeuangan yang dibuat, makasemakin besar kecenderunganyang sejalan dengan kepercayaaninvestor untuk tetap menanamkanmodalnya di perusahaan tersebut.Dengan begitu, profit telah dicapaidan kemakmuran nilai pemegang

AnalisisRevaluasiAktivaTetap dan ............................Siti Roimah, Daniel Nemba Dambe

76


saham juga telah terpenuhi.Nilai perolehan (historical

cost) merupakan dasar dalampenyusunan laporankeuangan.Penggunaan nilai perolehan jugamerupakan dasar pencatatanaktiva tetap (fixed assets)sedangkan penyajiannya di neracasebesar nilai perolehan dikurangidengan akumulasi penyusutan.Namun nilai perolehan dapatberdampak pada laporankeuangan yang dihasilkan tidaksesuai dengan kondisi ataukeadaan yang sebenarnya karenanilai sekarang aset tetap yangdiperoleh beberapa tahun lalu tidaksesuai lagi dengan hargaperolehan aset tetap yangtercantum di neraca. Adanyaperbedaan nilai buku dengan nilaiwajar ini mendorong perusahaanuntuk menyesuaikan kondisilaporan keuangannya agar dapatsesuai dengan nilai wajar.

Salah satu cara yang dapatdilakukan oleh perusahaan untukmenyesuaikan antara nilai bukudengan nilai wajar adalah denganmelakukan revaluasi terhadapaktiva tetapnya. Revaluasi aktivatetap adalah suatu penilaiankembali atas aktiva tetapperusahaan, yang diakibatkanadanya kenaikan nilai aktiva tetaptersebut di pasaran atau karenarendahnya nilai aktiva tetap dalamlaporan keuangan perusahaanyang disebabkan oleh devaluasiatau sebab lain, sehingga nilaiaktiva tetap dalam laporankeuangan tidak lagi mencerminkannilai yang wajar. Dengan kata lainrevaluasi aktiva tetap adalah

penilaian kembali aktiva tetap yangdimiliki perusahaan sehingga dapatsesuai dengan harga pasar saatdilakukannya revaluasi tersebut.

Melalui revaluasi ini, jika hasilpenilaian kembali aktiva tetapmenghasilkan nilai yang tinggimaka beban penyusutan padatahun-tahun yang akan datangmenjadi lebih tinggi juga yangsecara langsung akan mengurangilaba perusahaan. Menurunnyalaba perusahaan akanmeminimalkan pajak terhutangyang dibayarkan oleh perusahaan.Walaupun laba perusahaanmenjadi berkurang, sebenarnyakebijakan ini memiliki manfaat lainseperti laporan posisi keuanganakan menunjukkan posisikeuangan perusahaan yang wajarsehingga laporan keuangan dapatmenyajikan informasi yang lebihakurat.

Pelaksanaan revaluasi aktivatetap di Indonesia diatur dalamketentuan perpajakan danakuntasi. Akuntansi dan pajakmerupakan dua bidang yang akanselalu berhubungan dan tidakdapat dilepaskan satu denganyang lainnya. Akan tetapi,keduanya memiliki perbedaanyang tidak dapat dipisahkan.Berbeda bukan berarti tidak dapatberjalan beriringan dengan baik.Akuntansi dan pajak memangmemiliki perbedaan, tetapikeduanya telah ditetapkan didalamketentuannya masing-masing danditetapkan dengan tujuan yangberbeda.

Entitas dapat memilihmelakukan revaluasi aset tetap


77


untuk tujuan pajak, atau tujuanakuntansi. Apabila suatuperusahaan ingin melakukanrevaluasi untuk tujuan pajak, makaharus tunduk pada peraturanperpajakan yang diatur dalamPeraturan Menteri KeuanganNomor 79/PMK.03/2008 tentangpenilaian kembali aktiva tetapperusahaan untuk tujuanperpajakan. Entitas yang hendakmelakukan revaluasi aktiva tetapuntuk tujuan akuntansi, diaturdalam Pernyataan StandarAkuntansi Keuangan (PSAK)Nomor 16 yang mengatur seluruhketentuan terkait dengan asettetap.

Pertimbangan utamapemilihan tempat penelitian inididasarkan pada ketersediaandata, dan tentu saja perusahaantersebut memiliki aktiva tetapberupa kendaraan, peralatan danbangunan, yang memangrepresentatif untuk dijadikan objekpenelitian yaitu revaluasi aktivatetap.Oleh karena itu penulisberminat untuk melakukan suatupenelitian dengan judul: AnalisisRevaluasi Aktiva Tetap dankaitannya dengan PajakPenghasilanBadan Terhutang padaPT Uno Ritel Papua.

TINJAUAN PUSTAKAAktiva Tetap

Menurut Herry (2015:266),salah satu subklasifikasi dari aktivayang dimiliki perusahaan adalahaktiva tetap (fixed assets). Aktivatetap dilaporkan dalam neracaberdasarkan urutan masa

manfaatnya yang paling lama,yaitu dimulai dari tanah, bangunan,dan seterusnya. Menurut Juan danErsa Tri Wahyuni (2014:340), asettetap didefinisikan dalam PSAK 16sebagai aktiva berwujud yangdimiliki untuk digunakan dalamproduksi atau penyediaan barangdan jasa, untuk disewakan kepadapihak lain, atau untuk tujuanadministratif, dan diharapkan untukdigunakan selama lebih dari satuperiode.

Menurut Herry (2015:266),disamping memiliki ciri-cirimendasar yang umumsebagaimana aktiva lainnya, aktivatetap juga memiliki ciri-ciritambahan yang membedakannya,yaitu merupakan barang fisik yangdimiliki perusahaan untukmemproduksi barang atau jasadalam operasi normal, memilikiumur yang terbatas, pada akhirmasa manfaatnya harus dibuangatau diganti, nilainya berasal darikemampuan perusahaan dalammemperoleh hak-haknya yang sahatas pemanfaatan aktiva tersebut,dan seluruhnya bersifatnonmoneter.

Harga Perolehan dan CaraAktiva Tetap Diperoleh

Menurut Herry (2015:267),harga perolehan aset tetap meliputiseluruh jumlah yang dikeluarkanuntuk mendapatkan asettersebut.Aset tetap dilaporkandalam neraca tidak hanya sebesarharga belinya saja, tetapi jugatermasuk seluruh biaya yangdikeluarkan hingga aset tetap


78


tersebut siap untuk dipakai.Sebagai contoh adalah mesinproduksi, dimana hargaperolehannya tidak hanya berasaldari harga beli saja, tetapi jugatermasuk pajak, ongkos

pemasangan dan biaya uji coba,sampai mesin produksi tersebutbenar-benar dioperasikan dandimanfaatkan. Dari penjelasantersebut maka harga perolehandirumuskan dengan:

Aktiva tetap dapat diperolehdengan cara dibeli yang dilakukandengan tunai, kredit, maupun dicicil(installment payment). MenurutThomas Sumarsan (2010:171),aktiva yang diperoleh denganpembayaran cicil, tentupengeluaran kas tidak akan terjadisekaligus, melainkan bertahapsesuai dengan kesepakatandengan kreditur. Selain itu tentuakan ada bunga yang harusditanggung oleh perusahaan.

Menurut Herry (2015:269),aktiva tetap yang diperoleh dengancara sewa guna usaha modal yaitusuatu kontrak dimana satu pihak(penyewa) diberikan hak untukmenggunakan aset yang dimilikioleh pihak lain, yaitu pihak yangmenyewakan, selama satu periodewaktu tertentu dengan membayarsejumlah biaya sewa. Padahakikatnya, sewa guna usahamodal secara ekonomi samadengan pembelian aset tetapsecara kredit jangka panjang.Untuk sewa guna usaha modal ini,aset yang disewaguna usahakandicatat sebagai aset tetap sewadalam pembukuan perusahaanpenyewa (lessee) selakupengguna aset, dan bukan dalampembukuan perusahaan yangsecara hukum masih memiliki aset

tersebut, dalam hal ini si pemberisewa (lessor).

Menurut Herry (2015:269),perusahaan dapat memperolehsebuah aset baru dengan caramenukarkan aset nonmoneteryang ada. Aset yang baru tersebutakan dicatat sebesar nilai pasarwajarnya atau sebesar nilai pasarwajar dari aset yang diserahkan.Pertukaran aktiva tetap yangsejenis ini tidak ada pengakuankeuntungan atau kerugian.Sedangkan untuk pertukaranaktiva tetap yang diperoleh denganpertukaran sebagian untuk aktivatetap yang tidak serupa atau tidaksejenis maka dapat diakui adanyalaba atau rugi.

Pengeluaran untukMemperoleh Aktiva Tetap

Pengeluaran-pengeluaranuntuk memperoleh danpenggunaan aktiva tetap dapatdikelompokkan menjadi duamacam pengeluaran yaitu:a. Pengeluaran modal (capital

expenditure) adalah biaya-biayayang dikeluarkan dalam rangkamemperoleh aset tetap,meningkatkan efisiensioperasional dan kapasitasproduktif aset tetap, sertamemperpanjang masa manfaataset tetap. Pengeluaran modal


79

Nilai Aktiva Tetap = Nilai Beli + Semua Pengeluaran


tidak dibebankan secaralangsung sebagai beban dalamlaporan laba rugi, melainkandikapitalisasi sebagai aset tetapdi neraca, karena pengeluaranini akan memberikan manfaatbagi perusahaan di masamendatang. Biaya-biaya inibiasanya dikeluarkan dalamjumlah yang cukup besar,namun tidak sering terjadi.Contoh pengeluaran ini adalahpembayaran untuk pembelianaset tetap, biaya balik nama,biaya perbaikan, biayapenambahan, dan sebagainya.

b. Pengeluaran pendapatan(revenue expenditure) adalahbiaya yang hanya memberimanfaat dalam periode berjalan,sehingga biaya yangdikeluarkan tidak akandikapitalisasi sebagai aset tetapdi neraca, melainkan akanlangsung dibebankan sebagaibeban dalam laporan laba rugiperiode berjalan dimana biayatersebut terjadi. Pengeluaranpendapatan ini adalah hal yangbiasa, terjadi berulang, biasanyadalam jumlah yang kecil, dantidak meningkatkan efisiensi,kapasitas, atau memperpanjangmasa manfaat dari aset tetapyang terkait, oleh karena akanlangsung dicatat sebagai bebanketika terjadi. Contohpengeluaran jenis ini adalahpembelian oli, bensin, reparasi,dan pemeliharaan.

Suatu pengeluaran atas asettetap akan dikategorikan sebagaipengeluaran modal ataupengeluaran pendapatan

tergantung pada kebijakanmanajemen mengenai batasambang tingkat materialitas dalammengkapitalisasi suatupengeluaran. Sehingga sangatmungkin bahwa pengeluaran yangsama namun akan diperlakukansecara berbeda di masing-masingperusahaan.

Penyusutan Aktiva TetapMemurut Herry (2015:276),

untuk memperoleh besarnyabeban penyusutan periodik secaratepat dari pemakaian suatu aset,ada tiga faktor yang perludipertimbangkan, yaitu nilaiperolehan aset, nilai sisa, danumur ekonomis. Nilai perolehansuatu aset mencakup seluruhpengeluaran yang terkait denganperolehannya dan persiapannyasampai aset dapat digunakan.Nilaiperolehan ini sifatnya objektifkarena dapat diuji oleh siapapundan menghasilkan nilai yang sama.Nilai sisa ini mencerminkan nilaiestimasi dimana aset dapat dijualkembali ketika aset tetap tersebutdihentikan pemakaiannnya ataupada saat masa manfaat asetberakhir. Umur ekonomis dapatdiartikan sebagai suatu periodeatau umur fisik dimana perusahaandapat memanfaatkan aset tetapnyadan dapat juga berarti sebagaijumlah unit produksi atau jumlahjam operasional yang diharapkandiperoleh dari asset.

Penyusutan aktiva tetapdapat dilakukan untuk kepentingankomersial dan kepentingan pajak.Untuk kepentingan komersial,perusahaan dapat memilih


80


menggunakan metode penyusutanaktiva tetap yang ditetapkan dalamStandar Akuntansi Keuangan(SAK). Beberapa metode yangditetapkan dalam SAK yaitu:metode garis lurus, metode jumlahangka tahun, metode saldomenurun ganda, metode jam jasa,dan metode unit produksi.Sedangkan untuk kepentingan

perpajakan, perusahaan hanyadapat memilih menggunakanmetode penyusutan, yaitu metodegaris lurus dan metode saldomenurun.

Untuk menghitungpenyusutan menurut pajak, masamanfaat dan tarif penyusutan hartaberwujud ditunjukan pada tabel 1.berikut:

Tabel 1.

Kelompok Penyusutan Aktiva Tetap BerdasarkanMasa Manfaat dan Tarif Penyusutan Menurut Pajak

Sumber : UU No. 36 Tahun 2008

Menurut Sumarsan(2010:176), yang dimaksuddengan bangunan tidak permanenadalah bangunan yang bersifatsementara dan terbuat dari bahanyang tidak tahan lama atau yangdapat dipindah-pindahkan, yangmasa manfaatnya tidak lebih dari10 (sepuluh) tahun. Misalnyaasrama yang dibuat dari kayuuntuk karyawan.

Dalam memperoleh nilaibuku suatu aktiva tetap setiaptahunnya, maka harusdikelompokkan terlebih dahuluberdasarkan masa manfaat aktivayang bersangkutan. Sesuaidengan Keputusan MenteriKeuangan nomor 96/PMK. 03/2009tanggal 15 Mei 2009 diketahuipenggolongan jenis-jenis hartaberwujud yang akan disusutkan.Jenis-jenis harta berwujud yang


81


termasuk dalam kelompok 1ditunjukan pada tabel 2. berikut:

Tabel 2.

Jenis-Jenis Harta Berwujud Kelompok 1

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009.

Jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok 2 ditunjukan pada tabel 3. berikut:

Tabel 3.



82


Sumber: Keputusan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009


Tabel 4.




Tabel 5.

Jenis-Jenis Harta yang Termasuk Kelompok 4


Untuk kelompok 3 dankelompok 4 diperuntukan untukperusahaan berskala besar sepertiperusahaan pertambangan,perkayuan, industri kimia, industrimesin dan lain-lain.

Revaluasi Aktiva TetapMenurut SAK

Menurut Juan dan Ersa TriWahyuni (2012:363), Pada saatrevaluasi pertama kali, PSAK 16menyatakan bahwa kenaikan

jumlah tercatat neto (surplusrevaluasi) harus langsung dikreditke dana pemegang saham dalamjudul terpisah, yaitu cadangansurplus revaluasi, sedangkanpenurunan jumlah tercatat neto(defisit revaluasi) harus langsungdidebet ke laporan laba rugikomprehensif. Namun, pada saatrevaluasi berikutnya, PSAK 16menyatakan bahwa terjadi surplusrevaluasi, maka defisit revaluasitahun sebelumnya dapat dibalik,


83


bila terdapat sisa maka sisatersebut baru dimasukan ke dalamcadangan surplus revaluasi.Sebaliknya jika pada revaluasiberikutnya menghasilkan angkayang lebih rendah, maka surpluspositif tahun sebelumnya dibalik,bila ada sisa maka sisa defisitdibebankan ke laba rugikomprehensif sebagai beban.

Dalam PSAK 16: Aset Tetap,menyatakan bahwa revaluasi asettetap dilakukan dengan keteraturanyang cukup reguler untukmemastikan bahwa jumlah tercatattidak berbeda secara materialdengan jumlah yang ditentukandengan menggunakan nilai wajarpada akhir periode pelaporan, danjika suatu aset tetap direvaluasi,maka seluruh aset tetap dalamkelas yang sama direvaluasi.

PSAK 16 menyatakan bahwajika revaluasi digunakan, aset ituharus dinilai pada nilai wajarnya.PSAK 16 lebih lanjut menyatakanbahwa nilai wajar tanah danbangunan biasanya ditentukanmelalui penilaian yang dilakukanoleh penilai yang memiikikualifikasi profesional berdasarkanbukti pasar. Meskipun tidak diatursecara khusus dalam PSAK 16,pada umumnya disepakati bahwapenilaian harus didasarkan padanilai pasar untuk penggunaan yangada adalah estimasi nilai pasaryang memperhitungkan salahsatunya bukti transaksi pasarterbuka properti serupa, yaituproperti yang digunakan untuktujuan serupa.

Menurut Waluyo (2008:182),walaupun tindakan penilaian

kembali aktiva tetapmengakibatkan berkurangnya lababersih perusahaan, sebenarnyatindakan ini mengandung beberapamanfaat antara lain sebagaiberikut:a. Neraca menunjukkan posisi

kekayaan yang wajar. Dengandemikian, berarti pemakaianlaporan keuangan menerimainformasi yang lebih akurat.Selisih lebih penilaian kembalidapat digunakan sebagaitambahan cadangan modal.

b. Kenaikan nilai aktiva tetap,mempunyai konsekuensinaiknya beban penyusutanaktiva tetap yang dibebankankedalam laba rugi, ataudibebankan ke harga pokokproduksi.

Pajak Penghasilan BadanMenurut Meliala

(2010:4), pajak adalah iuranrakyat kepada kas negaraberdasarkan undang-undang sebagaiperwujudan pengabdiandan peran serta rakyatuntuk membiayai negaradan pembangunannasional. Dari definisitersebut diketahui bahwapada hakikatnyapembayaran pajakmerupakan bentukperwujudan, pengabdian,tanggung jawab dan perandari wajib pajak yangdigunakan untukpembangunan nasionalserta pembiayaan negaraatau pengeluaran-


84


pengeluaran pemerintah,yang bila terdapat surpluspada penerimaan pajaknyamaka akan digunakanuntuk investasi publik.

Menurut Wahono(2012:18), pajakpenghasilan dikenakanterhadap subjek pajak yangmempunyai objek pajak(penghasilan). Yangtermasuk subjek pajakpenghasilan adalah:

a. Orang pribadi.b. Warisan yang belum dibagi.c. Badan dan Bentuk Usaha Tetap

(BUT).Menurut Wahono (2012:28),

yang menjadi objek pajak adalahtambahan kemampuan ekonomiyang diterima atau diperoleh dari

manapun datangnya, baik dariIndonesia maupun dari luarIndonesia, yang dapat dipakaiuntuk konsumsi atau menambahkekayaan dengan nama dan dalambentuk apapun, termasuk:a. Laba usahab. Penghasilan lain yang diterima

atau diperoleh badan meliputi:1) Keuntungan karena

pengalihan harta kepadaperseroan, persekutuan, danbadan lainnya sebagaipengganti saham ataupenyertaan modal

2) Keuntungan selisih kurs matauang asing

3) Selisih lebih karena penilaiankembaliBerikut cara perhitungan

pajak untuk wajib pajak badan:

Mengenai biaya yangdapat dikurangkan daripenghasilan bruto diaturdalam Pasal 6 ayat (1)undang-undang pajakpenghasilan. Sedangkanbiaya yang dapatdikurangkan daripenghasilan bruto usahawajib pajak adalah biayauntuk mendapatkan,

menagih, dan memeliharapenghasilan, termasuk:

a. Biaya yang secara langsungatau tidak langsung berkaitandengan kegiatan usaha.

b. Penyusutan dan amortisasiPajak tidak mengatur secarakhusus mengenai cara atau alurdalam menyusun sebuahlaporan keuangan. Oleh karena


85


itu, wajib pajak dapat mengikutialur penyusunan laporankeuangan yang terdapat dalamakuntansi komersial. Namunkarena terdapat beberapaperbedaan antara komersial danpajak maka untuk kepentinganpajak, laporan keuangankomersial disesuaikan denganketentuan pajak yang berlakusehingga diperoleh sebuahlaporan keuangan fiskal.Penyesuaian laporan keuangankomersial dengan ketentuanpajak lebih dikenal dengansebutan koreksi fiskal.Perbedaan tersebut adalah:

a. Beda tetap: perbedaan ataspenghasilan atau biaya yangsecara fiskal tidak dapat diakuitetapi di komersial dapat diakui.Contoh: sumbangan, hibah,deviden, PPh, dan lain-lain.

b. Beda waktu: perbedaanpengakuan atas penghasilanatau biaya karena selisih waktupengakuannya saja artinyasama-sama tetap diakui tetapidalam jangka waktu yangberbeda. Contoh: penyusutansecara komersial dibebankanselama 5 tahun tetapi menurutfiskal hanya 4 tahun.

Jenis koreksi fiskaldibedakan menjadi dua yaitukoreksi fiskal positif dan koreksifiskal negatif.a. Koreksi fiskal positif bersifat

menambah atau memperbesar

penghasilan berdasarkanlaporan keuangan komersialatau mengurangi biaya-biayakomersial yang akibatnya akanmenambah jumlah pajak yangterhutang.

b. Koreksi fiskal negatif bersifatmengurangi atau memperkecilpenghasilan berdasarkanlaporan keuangan komersialatau menambah biaya-biayakomersial yang akibatnya akanmengurangi jumlah pajak yangterhutang.

Menurut Radianto (2010:54),sebelum menghitung pajakpenghasilan yangterhutang, makaharus dihitung terlebih dahulupenghasilan kena pajak.Penghasilan kena pajak diterapkanberbeda-beda sesuai dengangolongan wajib pajaknya, setelahdilakukan perhitungan penghasilankena pajak kemudian dikalikandengan tarif pajak PPh Badan.

Dasar pengenaan PPhbadan adalah laba bersih kenapajak tanpa penguranganpenghasilan tidak kena pajak(PTKP). Berikut tarif pajak untukPPh badan:a. Dalam UU Pajak Penghasilan

pasal 17 ayat (2a) wajib pajakbadan dikenakan tarif tunggalyaitu 25% atas penghasilankena pajak bagi wajib pajakbadan dalam negeri dan BentukUsaha Tetap (BUT).

b. Untuk perseroan terbuka yang sahamnya minimal dimiliki publik 40%ada pengurangan tarif 5% (pasal 17 (2b)) sehingga tarif:


86

25% × Penghasilan Kena Pajak


c. Berdasarkan UU Pajakpenghasilan No. 36 tahun 2008pasal 31E, bagi wajib pajakbadan dalam negeri denganperedaran bruto s.d. Rp. 50miliar dari tarif normal yang

dikenakan atas penghasilankena pajak dari bagianperedaran bruto s.d. Rp. 4,8miliar, sehingga tarif PPh badandapat ditentukan dengantahapan sebagai berikut:

a) Menentukan jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaranbruto yang memperoleh fasilitas.

(Rp. 4,8 miliar : peredaran bruto) × Penghasilan Kena Pajakb) Menentukan jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran

bruto yang tidak memperoleh fasilitas.Penghasilan kena pajak × jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

c) Menghitung pajak penghasilan yang terhutang.(a) (50% × 25%) × penghasilan kena pajak dari bagian

peredaran bruto yang memperoleh fasilitas(b) 25% × penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto

yang tidak memperoleh fasilitas

d. Ketentuan pajak penghasilanyang diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun2018 tentang pajak penghasilandari usaha yang diterima ataudiperoleh wajib pajak yangmempunyai peredaran brutotertentu. Usaha yang dikenaiatas peraturan ini misalnyaseperti toko, kios, los kelontong,pakaian, elektronik, bengkel,penjahit, warung, rumah makan,

salon, dan usaha lainnya. Yangdikenai pajak penghasilan iniadalah orang pribadi, badanyang tidak termasuk bentukusaha tetap, dan usaha yangditerima atau diperoleh wajibpajak dengan peredaran bruto(omzet) yang tidak melebihi Rp.4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.Pajak yang terhutang dan harusdibayar adalah:

Revaluasi Aktiva TetapMenurut Perpajakan

Revaluasi aset berdasarkanperpajakan harus dibedakandengan revaluasi berdasarkanakuntansi. Apabila suatuperusahaan ingin melakukan

revaluasi untuk tujuan pajak makaharus tunduk pada peraturanperpajakan, yang diantaranyadiatur oleh Peraturan MenteriKeuangan (PMK) yangmenetapkan kebijakan atas


87

20% × Penghasilan Kena Pajak

0,5% × jumlah peredaran bruto (omzet)


revaluasi aktiva tetap sebagaiberikut:a. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 79/PMK. 03/2008tentangpenilaian kembali aktiva tetapperusahaan untuk tujuanperpajakan.

b. Peraturan Menteri KeuanganNomor 191/PMK. 010/2015tentang penilaian kembali aktivatetap untuk tujuan perpajakanbagi permohonan yang diajukanpada tahun 2015 dan tahun2016.

c. Peraturan Menteri KeuanganNomor 233/PMK. 03/2015tentang perubahan atasperaturan menteri keuangannomor 191/PMK. 010/2015tentang penilaian kembali aktivatetap untuk tujuan perpajakanbagi permohonan yang diajukanpada tahun 2015 dan tahun2016.

PMK-191 merupakanketentuan revaluasi aset untukpajak yang bersifat khususmemberikan fasilitas perpajakanatau insentif pajak untuk revaluasiaset yang permohonannyadiajukan pada tahun 2015 dan2016. Sedangkan PMK-79merupakan ketentuan revaluasidalam keadaan biasa. Artinyaketentuan PMK-79 tetap berlakudan menjadi satu-satunya aturanpajak untuk revaluasi aset yangberlaku setelah masa berlakuPMK-191 selesai.

Pemerintah melaluiKementrian Keuangan telahmengeluarkan ketentuanperubahan atas PMK-191.Perubahan dalam PMK-191

termuat dalam Peraturan MenteriKeuangan nomor 233/PMK.03/2015 tentang penilaian kembaliaktiva tetap untuk tujuanperpajakan bagi permohonan yangdiajukan pada tahun 2015 dantahun 2016. PMK-233 ini tidakmencabut PMK-191 namunbersifat melengkapi, sehinggamasa berlakunya pun samadengan masa berlaku PMK-191yaitu sejak 20 Oktober 2015.

Wajib Pajak (WP) yang bolehmelakukan revaluasi untuk tujuanperpajakan adalah WP badandalam negeri dan Bentuk UsahaTetap (BUT). WP badan dalamnegeri dan BUT tersebut harusmemenuhi syarat-syarat berikut:a. Telah memenuhi semua

kewajiban pajaknya sampaidengan masa pajak terakhirsebelum masa pajakdilakukannya penilaian kembali.

b. Bukan WP yang memperolehizin menyelenggarakanpembukuan dalam bahasaInggris dan mata uang DollarAmerika Serikat.

c. Dalam jangka waktu lima tahunsebelumnya perusahaan tidakmelakukan revaluasi.

Revaluasi dapat dilakukanterhadap seluruh aktiva tetapberwujud, termasuk tanah yangberstatus hak milik atauhakgunabangunan atauseluruhaktiva tetap berwujud tidaktermasuk tanah, yang terletak atauberada di Indonesia, dimiliki, dandipergunakan untuk mendapatkan,menagih, dan memeliharapenghasilan yang merupakanobjek pajak.


88


Berdasarkan UU Nomor 79Tahun 2008 pasal 4 ayat (1),revaluasi harus dilakukanberdasarkan nilai pasar atau nilaiwajar aktiva tetap tersebut yangberlaku pada saat revaluasidilakukan. Nilai pasar atau nilaiwajar tersebut ditetapkan olehperusahaan jasa penilai atau ahlipenilai yang telah memperoleh izindari pemerintah. Jika nilai pasaratau nilai wajar yang ditetapkantersebut ternyata tidakmencerminkan keadaan yangsebenarnya, DJP akanmenetapkan kembali nilai pasaratau nilai wajar aktiva yangbersangkutan.

Berdasarkan UU no. 79tahun 2008 pasal 5, Selisih lebihrevaluasidi atas nilai sisa bukufiskal dikenakan PPh yang bersifatfinal sebesar 10% (sepuluhpersen). PPh final tersebut wajibdibayar ke kas negara denganmenggunakan Surat Setoran Pajak(SSP) paling lama 15 (lima belas)hari setelah tanggal diterbitkannyakeputusan persetujuan.

Prosedur Permohonan PenilaianKembali Aktiva Tetap

Permohonan penilaiankembali aktiva tetap diajukan olehwajib pajak kepada Kepala KantorWilayah Direktorat Jenderal Pajakyang membawahi KantorPelayanan Pajak tempat wajibpajak terdaftar (KPP Domisili),dengan ketentuan sebagai berikut:

Permohonan wajib pajakyang akan melakukan penilaiankembali aktiva tetap mengajukanpermohonan dengan melampirkan:

a. Fotokopi surat ijin usahaperusahaan jasa penilai atauahli penilai, yang memperolehizin dari pemerintah, yangdilegalisir oleh instansipemerintah yang berwenangmenerbitkan surat izin usahatersebut.

b. Laporan penilaian perusahaanoleh perusahaan jasa penilaiatau ahli penilai, yangmemperoleh izin dariPemerintah.

c. Daftar penilaian kembali aktivatetap perusahaan untuk tujuanperpajakan.

d. Laporan keuangan tahun bukuterakhir sebelum penilaiankembali aktiva tetap perusahaanyang telah diaudit.

Dalam hal berdasarkan hasilpenelitian, permohonanPerusahaan telah memenuhipersyaratan formal dan material,maka Kepala Kantornama DirekturJenderal Pajak wajib menerbitkankeputusan persetujuan. Sebaliknyajika berdasarkan hasil penelitianpermohonan perusahaandinyatakan tidak memenuhipersyaratan formal dan/ataumaterial, maka Kepala Kanwil DJPwajib menerbitkan keputusanpenolakan.

Keputusan persetujuan ataupenolakan tersebut harusditerbitkan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja setelah tanggalditerimanya permohonan. Apabilasetelah jangka waktu tersebutterlampaui Kepala Kanwil DJPbelum menerbitkan keputusanpersetujuan atau keputusanpenolakan, maka permohonan WP


89


dianggap diterima dan KepalaKanwil DJP wajib menerbitkankeputusan persetujuan dalamwaktu paling lama tiga hari kerjasetelah tanggal berakhirnya jangkawaktu 30 hari tersebut.

Jika permohonan yangdisampaikan tidak lengkap, makaKepala Kanwil DJP wajibmenerbitkan surat permintaankelengkapan dalam jangka waktupaling lama 3 (tiga) hari kerja sejakditerimanya permohonan. WPharus melengkapi kekurangannyadalam jangka waktu paling lama 7(tujuh) hari kerja sejak saatditerimanya surat permintaankelengkapan.

Prosedur permohonanpenilaian kembali aktiva tetapperusahaan diatur secara rincidalam peraturan Direktur JenderalPajak Nomor Per-12/PJ/2009tentang tata cara pengajuanpermohonan danpengadministrasian penilaiankembali aktiva tetap perusahaanuntuk tujuan perpajakan.

RANCANGAN PENELITIANMetode Penelitian

Metode yang digunakandalam penelitian ini adalah metodedeskriptif. Alasan peneliti

mengambil metode deskriptifadalah karena ingin menelitimengenai gambarankondisi nilaiaktiva tetap PT Uno Ritel Papua,apakah menunjukkan nilai yangwajar sehingga dapat dijadikansebagai sebuah referensi bagi parainvestor yang akan menanamkanmodalnya.

Tempat dan Objek PenelitianPenelitian ini dilakukan

padaPTUno Ritel Papua yangterletak di Jln. Budi Utomo No. 88bTimika, Kelurahan Inauga,Kecamatan Mimika Baru,Kabupaten Mimika, ProvinsiPapua.

Objek yang menjadi sasaranpengamatan dalam penelitian iniyaitu nilai revaluasi aktiva tetapdankaitannya dengan PPh Terhutangpada PT Uno Ritel Papua.

Instrumen PenelitianInstrumen Analisis Data

Instrumen analisis data yangdigunakan dalam penelitian iniadalah sebagai berikut:a. Untuk mengetahui nilai buku

aset perusahaan setelahdilakukan revaluasi,makadigunakan tabel penolongsebagai berikut:

Tabel 6.

Penilaian Kembali Aktiva Tetap


90


Sumber: Data diolah (2019)b. Untuk mengetahui beban pajak yang timbul setelah dilakukan revaluasi

terhadap aktiva tetap perusahaan, perhitungannya dapat diketahuidengan tabel penolong sebagai berikut:

Tabel 7.

Perhitungan PPh Final atas Selisih LebihRevaluasi

Sumber: Data diolah (2019)

Tarif PPh Final atas selisihlebih penilaian kembali sebesar10% berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang penilaian kembaliaktiva tetap perusahaan untuktujuan perpajakan.

ANALISIS DAN PEMBAHASANDaftar Aktiva Tetap

Aktiva tetap PT Uno RitelPapua adalah berupa bangunanpermanen, peralatan, dankendaraan yang telah dimiliki olehperusahaan. Aktiva tetap ini dinilaiberdasarkan harga perolehan dandisusutkan menggunakan metodegaris lurus. Tarif penyusutan dantaksiran masa manfaat aktiva tetapPT Uno Ritel Papua sesuai denganUndang-Undang Perpajakan


91


Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang ditunjukanpada tabel 8. berikut:

Tabel 8.

Daftar Aktiva Tetap PT Uno Ritel Papua (Sebelum Revaluasi) Per Tanggal 31 Desember 2017

Sumber: PT Uno Ritel Papua, (data diolah, 2019)

Dari tabel 8. diketahui bahwajumlah aktiva tetap milik PT UnoRitel Papua pada tahun 2017memiliki nilai buku diatas 2 miliardengan beban penyusutan sekitar200 juta.

Perhitungan RevaluasiAktiva TetapPenilaian kembali aktiva

tetap perusahaan mengikutiperaturan Menteri KeuanganNomor 79/PMK. 03/2008 TentangPenilaian Kembali Aktiva TetapPerusahaan untuk Tujuan

Perpajakan. Dalam perhitunganrevaluasi ini, hal yang perludilakukan yaitu menentukan nilaiwajar. Untuk menentukan nilaiwajar pada setiap kelompok aktivatetap maka akan digunakan hargayang akan diterima untuk menjualsuatu aset pada tanggalpengukuran denganmempertimbangkan beberapa halseperti kondisi fisik aktiva sertaharga aktiva tetap sejenis.Penilaian kembali aktiva tetapperusahaan ditujukkan pada tabel9. berikut:

Tabel 9.

Daftar Aktiva Tetap PT Uno Ritel Papua (Setelah Revaluasi) Per Tanggal 31 Desember 2017


92


Sumber: PT Uno Ritel Papua, (data diolah, 2019)Dari hasil perhitungan

revaluasi tersebut diketahui bahwanilai buku aktiva tetap pada PTUno Ritel Papua setelah revaluasihasilnya mendekati 3 miliar.

Berdasarkan UU No. 36Tahun 2008 Pasal 7 angka (1)

huruf a bahwa dasar penyusutanfiskal aktiva tetap setelah revaluasiadalah nilai pada saat penilaiankembali. Sehingga bebanpenyusutan dan nilai buku aktivatetap setelah revaluasi dapatdihitung sebagai berikut:

a. Aktiva Kelompok 1Nilai aktiva kelompok 1pada saat revaluasi sebesar

Rp.190.500.000 dengan tarif penyusutannya 25%. Maka dapatdihitung sebagai berikut:

Dari perhitungan tersebut diketahui beban penyusutan aktivauntuk kelompok 1 setelah revaluasi sebesar Rp.47.625.000 dengannilai buku sebesar Rp. 142.875.000.

b. Aktiva Kelompok 2Nilai Aktiva Kelompok 2 pada saat revaluasi sebesar

Rp.681.200.000 dengan tarif penyusutannya 12.5%. Maka dapatdihitung sebagai berikut:

Dari perhitungan tersebut diketahui beban penyusutan aktivauntuk kelompok 2 setelah revaluasi sebesar Rp. 85.150.000 dengannilai buku sebesar Rp. 596.050.000.

c. Bangunan Permanen


93


Nilai bangunan permanen pada saat revaluasi sebesarRp.2.200.000.000 dengan tarif penyusutannya 5%. Maka dapatdihitung sebagai berikut:

Dari perhitungan tersebut maka diketahhui beban penyusutanbangunan permanen setelah revaluasi sebesar Rp. 110.000.000dengan nilai buku sebesar Rp. 2.090.000.000.

Tabel 10.

PerhitunganPPh Final Atas Selisih Lebih Revaluasi


Tabel 10. menunjukkanselisih lebih revaluasi aktivatetap PT Uno Ritel Papua diatas 300 juta. Atas selisih lebihrevaluasi aktiva tetap tersebutdikenakan PPh Final 10%sekitar 30 juta.

Perhitungan PPh Badan Untuk mengetahui

bagaimana Kaitan antararevaluasi dengan pajakpenghasilan badanterhutang maka akandilakukan perhitungan

mengenai PPh Badan padaPT Uno Ritel Papua. DalamTahun Pajak 2017 PT UnoRitel Papua mempunyaiperedaran bruto lebih dariRp.4.800.000.000 (EmpatMiliar Delapan Ratus JutaRupiah) maka sesuai pasal17 ayat (1) huruf b, ayat(2a) dan pasal 31E UUPPh No. 36/2008, bebanPPh badan terhutangsetelah revaluasi aktivatetap dihitung sebagaiberikut:


94


Berdasarkan rumus tersebut maka PPh Badan Terhutang PT Uno Ritel Papua dihitung sebagai berikut:

Setelah dilakukan penyesuaian perhitungan PPh Badan setelahrevaluasi maka dibuat perbandingan yang menunjukan besarnya bebanpajak penghasilan sebelum dan setelah revaluasi pada tabel 11. sebagaiberikut:

Tabel 11.

Laporan Laba Rugi PT Uno Ritel PapuaSebelumdan Sesudah Revaluasi


95



Dari perhitungan tersebutdiketahui bahwa beban PajakPenghasilan Badan Terhutang PTUno Ritel Papua setelahmelakukan revaluasi sebesar Rp.100.447.662 sedangkan saatperusahaan tidak menerapkanrevaluasi beban pajak penghasilanbadan terhutang PT Uno RitelPapua sebesar Rp. 95.226.195.

Kenaikan beban pajakpenghasilan ini terjadi karena padasaat aktiva tetap jenis peralatandan kendaraan direvaluasi, nilaiyang dihasilkan tidak mengalamipenigkatan atau justru mengalamipenurunan dari harga perolehanaktiva tetap sebelumnya. Sehinggabeban penyusutan pun menjaditurun yang secara langsung akanmeningkatkan laba perusahaan.Meningkatnya laba perusahaanakan berpengaruh padameningkatnya bebanpajakpenghasilan yangdibayarkanperusahaan.

Nilai Buku Aset Tetap PT UnoRitel Papua Setelah Revaluasi

Dari data daftar aktiva tetapPT Uno Ritel Papua (setelahrevaluasi) pada tabel 5.3, diketahuibahwa nilai buku aset tetapkelompok 1 setelah revaluasisebesar Rp.142.875.000 ataumengalami kenaikan sekitar 11,4%dari nilai buku aset tetap kelompok1 sebelumnya, nilai buku aset tetapkelompok 2 sebesarRp.596.050.000 atau sekitar 4,7%dari nilai buku aktiva tetapkelompok 2 sebelumnya, danaktiva tetap bangunan permanensebesar Rp. 2.090.000.000 atausekitar 2,9% dari nilai bukubangunan permanen sebelumnya.Dari hal tersebut maka dibuatkandiagram perbandingan untuk setiapkomponen analisis, adapundiagram komponen analisis adalahsebagai berikut:

Gambar 1. Perbandingan Nilai Buku Aset TetapSebelum dan Setelah Revaluasi


96



Gambar 1. merupakandiagram yang menunjukkankomparasi antara nilai buku yangtertera dalam laporan keuangandengan nilai buku yangsesungguhnya dari aktiva tetap.Dari grafik tersebut diketahuibahwa saat perusahan melakukanrevaluasi maka nilai buku aktivaperusahaan mengalami kenaikan.Kenaikan nilai buku terjadi padaaktiva tetap jenis bangunanpermanen yaitu dari Rp.2.031.063.583 menjadi Rp.2.090.000.000.Hal itu terjadikarena pada saat dinilai kembalibangunan permanen perusahaanmemiliki nilai yang tinggi, dilihatdari kondisi bangunanyang baikdan baru, ketersediaaninfrastruktur seperti listrik, airyangbaik,serta lokasi bangunan yangjuga strategis.

Pada bar diagram kedua danketiga yaitu untuk aktiva tetap jeniskelompok 1 dan kelompok 2 jugamengalami kenaikan dari nilai bukusebelumnya namun tidak begitubesar karena pada saat dinilaikembali, ada beberapa peralatandan kendaraan pada kelompok 1dan kelompok 2 yang memilikikondisi dan fungsi yang menurunsehingga pada saat dinilai kembalinilainya mengalami penurunan dariharga perolehan sebelumnya.

Beban Pajak Penghasilan PTUno Ritel Papua SetelahRevaluasi

Dengan penerapan revaluasiini tidak hanya akan berpengaruhterhadap beban penghasilanbadan saja tapi juga dapatmenimbulkan beban pajakpenghasilan final akibat selisihlebih penilaan kembali. Sehinggabeban pajak yang dibayarkanperusahaan ketika melakukanrevaluasi sebesar Rp.134.750.077.Sedangkan apabila perusahaantidak melakukan revaluasi jumlahpajak yang harus dibayar sebesarRp. 95.226.195. Atau beban pajakpenghasilan mengalamipeningkatan sebesar 41,5% daribeban PPh sebelumnya. Kondisiini disebabkan oleh adanya pajakfinal 10% atas selisih lebihrevaluasi yang dibayar sebesarRp.34.302.416 sehinggaperbedaan beban pajakpenghasilan terutang yang dibayarsebelum dan sesudah revaluasimenjadi meningkat. Daripernyataan tersebut dibuat tabelperbandingan mengenai jumlahbeban pajak penghasilanperusahaan tanpa revaluasi dandengan melakukan revaluasi.

Tabel 11.

Perbandingan Besarnya PPh TanpaRevaluasi danDengan Revaluasi


97


Sumber: PT Uno Ritel Papua, (data diolah,2019)

Dari tabel tersebut maka dibuatkan grafik perbandinganuntuk setiap komponen analisis, adapun grafik komponen analisissebagai berikut:

Gambar 2. Perbandingan Pajak PenghasilanSebelum dan Sesudah Revaluasi

Sebe

lum

Rev

alua

si

Sete

lah Re

valu

asi

95,226,195

134,750,077

Sumber: PT Uno Ritel Papua, (data diolah, 2019

PENUTUPKesimpulan

Berdasarkananalisis dan pembahasandata pada bab lima, maka


98


penulis memberikankesimpulan sebagaiberikut:

a. Nilai aset perusahaan setelahdilakukan revaluasimengalami peningkatansebesar 3,7% dari nilai asetsebelumnya.

b. Jumlah beban pajakpenghasilan perusahaanmeningkat menjadi41,5%setelah revaluasiyangdisebabkan oleh adanyatambahan beban PPh finalsebesar 10%.

SaranBerdasarkan

kesimpulan maka penulismemberikan saran yangsekiranya dapatbermanfaat bagi PT UnoRitel Papua sebagaiberikut:

a. Perusahaan sebaiknya perlumempertimbangkan untukmelakukan revaluasi aktivatetap karena denganmelakukan revaluasi nilaibuku aktiva tetap perusahaanmenjadi wajar.

b. Tindakan perusahaanmelakukan revaluasi aktivatetap dengan membayar pajakpenghasilan yang wajarmerupakan tindakan yangtepat.

REFERENSIBarata, Atep Adya. 2011.

Panduan Lengkap PajakPenghasilan. Penerbit:Visimedia, Jakarta.

Herry. 2015. PengantarAkuntansiComprehensive Edition.Penerbit: Penerbit PTGrasindo, Jakarta.

Meliala, Tulis S., dan FranciscaWidianti Oetomo. 2010.Perpajakan danAkuntansi Pajak.Edisi 6.Penerbit: Semesta Media,Jakarta.

Juan, Eng Juan, dan Ersa TriWahyuni. 2012. PanduanPraktis Standar AkuntansiKeuangan. Edisi 2.Penerbit: SalembaEmpat, Jakarta.

Palungan, Alfrianti. 2018.“Analisis PerbandinganMetode PenyusutanAktiva Tetappada PT UnoRitel Papua.” Karya IlmiahAhli Madya, ProgramStudi Keuangan danPerbankan STIEJambatan Bulan, Timika.

“Pedoman Penulisan Tugas Akhir(Karya Ilmiah) dan ArtikelPenelitian”. Timika: StieJB Timika, 2017.

Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor 12/PJ./2009Tentang Tata CaraPengajuan Permohonandan PengadministrasianPenilaian Kembali AktivaTetap Perusahaan UntukTujuan Perpajakan.


99


Peraturan Menteri KeunganRepublik IndonesiaNomor 96/PMK.03/2009Tentang Jenis-Jenis Hartayang Termasuk DalamKelompok Harta BerwujudBukan Bangunan untukKeperluan Penyusutan.

Radianto, Wirawan ED. 2010.Memahami PajakPenghasilan DalamSehari: Konsep danAplikasi Praktisdisesuaikan dengan UUpajak Penghasilan No. 36Tahun 2008. Edisi 1.Penerbit: Graha Ilmu,Yogyakarta

Sumarsan, Thomas. 2010.Perpajakan IndonesiaPedoman Perpajakanyang LengkapBerdasarkan Undang-Undang Terbaru.Kembangan: PT Indeks.

Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 36Tahun 2008 TentangPerubahan Keempat AtasUndang-Undang Nomor 7Tahun 1983 TentangPajak Penghasilan.

Wahono, Sugeng. 2012. Teori dan Aplikasi: MengurusPajak Itu Mudah. Penerbit: Elex Media Komputindo, Jakarta


100

Documents

ANALISIS REVALUASI AKTIVA TETAP DAN KAITANNYA DENGAN …