ANALISIS POLA PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DAN

PERKEMBANGAN WILAYAH DI KOTA BEKASI

CITRA LEONATARIS

A14070023

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN

DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2012

RINGKASAN

CITRA LEONATARIS. Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan dan

Perkembangan Wilayah di Kota Bekasi. Dibimbing oleh SANTUN R.P.

SITORUS dan DYAH RETNO PANUJU.

Pembangunan sangat diperlukan untuk kelanjutan hidup manusia.

Kemajuan pembangunan di suatu wilayah sejalan dengan peningkatan jumlah

pertumbuhan penduduk yang diiringi meningkatnya standar kualitas dan kuantitas

kebutuhan hidup. Dampak dari peningkatan standar kualitas dan kuantitas hidup

tersebut mengakibatkan peningkatan kebutuhan ketersediaan fasilitas. Untuk

memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas tersebut terjadi proses perubahan

penggunaan lahan yang merubah tata guna lahan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pola perubahan penggunaan

lahan Kota Bekasi Tahun 2003 dan 2010, (2) mengidentifikasi dan

membandingkan pemanfaatan ruang saat ini dan alokasi ruang menurut RTRW

Kota Bekasi periode 2000-2010, (3) mengkaji tingkat perkembangan wilayah

Kota Bekasi tahun 2003 dan 2006, serta (4) mengetahui faktor-faktor perubahan

penggunaan lahan. Analisis yang digunakan adalah analisis spasial pada citra

untuk menentukan kelas penggunaan lahan dan menghitung luas perubahan

penggunaan lahan, analisis skalogram untuk mengetahui tingkat perkembangan

wilayah dengan menggunakan variabel jumlah fasilitas pendidikan, ekonomi,

kesehatan, dan sosial, analisis inkonsistensi pemanfaatan ruang untuk mengetahui

penyimpangan penggunaan lahan dengan alokasi ruang yang telah ditetapkan oleh

RTRW serta analisis regresi berganda (multiple regression) untuk mengetahui

faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kota Bekasi.

Penggunaan lahan terbangun di Kota Bekasi dari tahun 2003 sampai 2010

mengalami peningkatan cukup signifikan terkait dengan pembangunan fasilitas

pendidikan, kawasan industri, permukiman tidak teratur, dan permukiman teratur

dari semula sebesar 10.187,71 ha (47,15%) menjadi 12.061 ha (55,83%). Kondisi

eksisting penggunaan lahan di Kota Bekasi tahun 2003 menunjukkan

inkonsistensi dengan alokasi ruang dalam rencana tata ruang sebesar 301,35 ha

dan tahun 2010 sebesar 377,41 ha. Proporsi penyimpangan terbesar dari luas pada

RTRW pada tahun 2003 dan 2010 terjadi pada lahan yang dialokasikan sebagai

taman/hutan kota menjadi ruang terbangun, lahan kosong, dan lahan pertanian.

Tingkat perkembangan wilayah pada tahun 2003, didominasi oleh kelurahan yang

memiliki tingkatan hirarki III sebesar 48% dan pada tahun 2006 meningkat

dengan kelurahan yang berhirarki II sebesar 46%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kota

Bekasi secara signifikan adalah alokasi RTRW untuk lahan terbangun, alokasi

RTRW untuk pertanian, luas TPLB tahun 2003, luas kebun campuran tahun 2003,

luas TPLK tahun 2003, luas lahan kosong tahun 2003, jarak ke kota atau

kabupaten lain, alokasi RTRW untuk taman/hutan kota, pertambahan fasilitas

pendidikan, pertambahan fasilitas kesehatan, pertambahan fasilitas sosial, jarak

menuju pusat fasilitas sosial, jarak menuju kecamatan, jarak menuju pusat fasilitas

ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk.

SUMMARY

CITRA LEONATARIS. An Analysis of Land Use Change Pattern and Regional

Development in Bekasi City. Under supervision of SANTUN R.P. SITORUS and

DYAH RETNO PANUJU.

Development is necessary for human life. As a region is developed, the

population along with standard of quality and quantity of life are also increasing.

The influence of those increasings are lifting up facilities availability requiered.

To fulfill the needs of development, land use change will be taken place.

The objectives of the study are: (1) to observe changing pattern of land use

of Bekasi city in 2003 and 2010, (2) to identify land use inconsistencies based on

allocation space of Regional Spatial Plan (RTRW) period of 2000-2010, (3) to

identify regional development of Bekasi city in 2003 and 2006, and (4) to

determine the factors influence of land use change. Methods used include spatial,

inconcistency, skalogram, and multiple regression analyses. Spatial analysis is

used on the image to determine land use classification and calculate the hectarage

of land use change, skalogram analysis to determine the level of regional

development by using variables including number of educational, economic,

health, and social facilities. Inconsistency analysis was to determine deviations of

land use by spatial, and multiple regression analysis was to determine the factors

influencing land use change in Bekasi City.

Built up area of Bekasi in 2003-2010 had increased significantly. It

correlated to development of education facilities, industrial area, disordered and

ordered settlements from 10.187,71 ha (47.5%) became 12.061 ha (55.83%).

Inconsistence of allocation and empirical land use of Bekasi was 301,35 ha in

2003 increased to 377,41 ha in 2010. Greatest proportion of inconsistence of

empirical land uses compare to Regional Spatial Plan in 2003 and 2010 occurred

on allocation for garden city became built up area, open space, and agricultural

land. Level of Regional development in 2003 was dominated by villages with 3rd

hierarchy (48% ), and in 2006 by 2nd

hierarchy (46%).

Factors that significantly influencing land use change in Bekasi were

allocation for built up area, allocation for agriculture, hectarage paddy field in

2003, hectarage mixed garden in 2003, hectarage of dryland agriculture in 2003,

hectarage of open space in 2003, distance to another town or suburban, allocation

for park/forest city, number of additional of educational facilities, health facilities,

social facilities, distance to the center of social facilities, distance to the civic,

distance to the center of economic facilities and population growth.

ANALISIS POLA PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DAN

PERKEMBANGAN WILAYAH DI KOTA BEKASI

CITRA LEONATARIS

A14070023

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Pertanian

Pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN

DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2012

Judul Skripsi : Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan dan

Perkembangan Wilayah di Kota Bekasi

Nama Mahasiswa : Citra Leonataris

Nomor Pokok : A14070023

Menyetujui,

Pembimbing I Pembimbing II

Prof. Dr. Ir. Santun R.P. Sitorus Dyah Retno Panuju,SP. MSi

NIP. 19490721 197302 1 001 NIP. 19710412 199702 2005

Mengetahui,

Ketua Departemen

Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Sc.

NIP. 1962113 198703 1003

Tanggal lulus:

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Citra Leonataris ini

dilahirkan di Muara Bungo pada tanggal 1 Agustus

1989, sebagai putri pertama dari pasangan Sandi

Endang Nata dan Eko Ristuti. Penulis mengawali

pendidikan formal di TK Pertiwi Narogong Bekasi

Timur, SD Islam An-Nur Narogong pada tahun 1995,

kemudian pada tahun 2000 pindah di SD Negeri 101 Muara Bungo dan

menyelesaikan pendidikan pada tahun 2001. Pada tahun yang sama penulis

diterima di SLTP Negeri 1 Muara Bungo hingga lulus pada tahun 2004, dan pada

tahun 2007 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Muara Bungo. Pada tahun yang

sama, penulis diterima menjadi mahasiswa Institut Pertanian Bogor melalui jalur

USMI.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif menjadi pengurus pada

Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah (HMIT) mulai tahun 2008 hingga 2010 sebagai

staf divisi Pengembangan Sumberdaya Manusia (PSDM) dan staf divisi Penelitian

dan Pengembangan Pertanian. Pada tahun yang sama penulis juga tergabung ke

dalam Biro Lingkungan Hidup Azimuth dan aktif di Organisasi Mahasiswa

Daerah HIMAJA (Himpunan Mahasiswa Jambi). Penulis juga aktif didalam

berbagai kepanitiaan antara lain Kejuaraan Tenis Meja Nasional Bogor City

Series V IPB sebagai bendahara umum, Seminar Nasional HMIT “Soil, Disaster,

and Remote Sensing” dan Soilidarity 2010.

Dalam kegiatan akademik, penulis berkesempatan menjadi asisten

praktikum untuk mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Sistem

Informasi Geografis, dan Pengantar Ilmu Tanah. Selain itu penulis juga

berkesempatan mengikuti Program Kreatif Mahasiswa yang lolos mendapatkan

dana dari DIKTI dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat pada tahun

2011.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah AWT atas rahmat dan

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan dan Perkembangan Wilayah di Kota

Bekasi”.

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Prof.

Dr. Ir. Santun R.P Sitorus dan Ibu Dyah Retno Panuju, SP, M.Si selaku

pembimbing skripsi yang senantiasa mengarahkan, memberikan bimbingan, saran,

kritik, nasihat, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Tak

lupa juga kepada Bapak Dr. Ir. Widiatmaka, DAA selaku dosen penguji yang

telah memberikan saran dan masukan dalam perbaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari

bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis

mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis papa Nata dan mama Eko, adik-adikku (Cakra,

Chandra, Chatur), dan seluruh keluarga besar atas segala doa yang tulus,

kasih sayang dan dukungannya yang tiada pernah henti.

2. BAPPEDA, Dinas Tata Ruang, dan Badan Kesatuan Bangsa Kota Bekasi

yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data penelitian.

3. Seluruh dosen dan staff di Laboratorium Perencanaan dan Pengembangan

Wilayah yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada

penulis dalam menyelesaikan penelitian.

4. Teman-teman seperjuangan di Bagian Perencanaan Dan Pengembangan

Wilayah, Febriana, Lili, Siti, Astria, Anindita, Sisharyanto, dan Ufi.

Terima kasih atas bantuan dan motivasinya.

5. Saudara-saudara Soil 44 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima

kasih atas kebersamaan dan kenangan-kenangan indah yang diberikan.

6. Teman-teman terbaik Rini D.K, Ika P.S, Adiz Ed-har, Ana, Zuzu, Nia,

Risty, Irin, dan seluruh penghuni Wisma Nabila-Dahlia. Terima kasih atas

waktu kebersamaan dan canda tawa saat suka dan duka.

7. Mahmud Aditya Rifki atas perhatian, kesabaran, dan semangatnya.

1

8. Farid Ridwan, Angga, dan Rahmat Hadi. Terima kasih telah membantu

penulis dalam pengecekan lapang.

9. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua

pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan

dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat

penulis harapkan.

Bogor, Maret 2012

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ........................................................................................................... i

DAFTAR TABEL ................................................................................................ iii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ iv

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ vi

I. PENDAHULUAN .............................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 1

1.2 Perumusan Masalah ....................................................................................... 2

1.3 Tujuan Penelitian ........................................................................................... 3

1.4 Manfaat Penelitian ......................................................................................... 3

II . TINJAUAN PUSTAKA .................................................................................. 4

2. 1 Wilayah dan Hirarki Wilayah ....................................................................... 4

2. 2 Kota .............................................................................................................. 5

2. 3 Lahan dan Penggunaan Lahan ...................................................................... 6

2. 4 Perubahan Penggunaan Lahan ...................................................................... 7

2. 5 Tata Ruang, Penataan Ruang, dan Pengendalian Ruang .............................. 8

2. 6 Inkonsistensi Pemanfaatan Ruang ................................................................ 9

2.7 Tinjauan Studi-studi Terdahulu ................................................................... 10

III. BAHAN DAN METODE PENELITIAN ................................................... 12

3. 1 Lokasi dan Waktu Penelitian ...................................................................... 12

3. 2 Jenis Data dan Sumber Data ....................................................................... 13

3. 3 Metode Penelitian ....................................................................................... 13

3.3.1 Tahap Persiapan dan Pengumpulan Data ........................................ 14

3.3.2 Tahap Analisis Data Peta dan Citra ................................................ 15

3.3.3 Tahap Pengecekan Lapang .............................................................. 17

3.3.4 Tahap Analisis Statistika ................................................................. 19

3.3.4.1 Analisis Skalogram ...................................................................... 19

3.3.4.2 Analisis Inkonsistensi Pemanfaatan Ruang ................................ 20

3.3.4.3 Analisis Regresi Berganda (Multiple Regression) ...................... 21

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN ........................................... 24

4.1 Keadaan Geografi ................................................................................... 24

4.2 Administrasi Pemerintahan .................................................................... 24

4.3 Kependudukan ........................................................................................ 26

ii

4.4 Perekonomian ......................................................................................... 28

4.5 Penggunaan Lahan ................................................................................. 29

4.5.1 Kawasan Tidak Terbangun/Ruang Hijau Kota ................................... 29

4.5.3 Perdagangan dan Jasa ...................................................................... 29

4.5.4 Industri ............................................................................................ 30

4.5.5 Permukiman .................................................................................... 30

4.5.6 Struktur Tata Ruang ........................................................................ 31

V. HASIL DAN PEMBAHASAN ...................................................................... 33

5.1 Penggunaan Lahan di Kota Bekasi ......................................................... 33

5.2 Perubahan dan Pola Penggunaan Lahan di Kota Bekasi ........................ 39

5.2.1 Perubahan Penggunaan Lahan Kota Bekasi .................................... 39

5.2.2 Pola Perubahan Penggunaan Lahan 2003-2010 .............................. 43

5.2.2.1 Perubahan Penggunaan Lahan Permukiman Tidak Teratur ........ 45

5.2.2.2 Perubahan Penggunaan Lahan Kebun Campuran ....................... 46

5.2.2.3 Perubahan Penggunaan Lahan Tanaman Pertanian

Lahan Basah (TPLB) ................................................................... 47

5.2.2.4 Perubahan Penggunaan Lahan Tanaman Pertanian

Lahan Kering (TPLK) ................................................................. 48

5.2.2.5 Perubahan Penggunaan Lahan Kosong ....................................... 49

5.2.2.6 Perubahan Penggunaan Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ..... 50

5.3 Penyimpangan Pemanfaatan Ruang di Kota Bekasi .............................. 51

5.4 Tingkat Perkembangan Wilayah di Kota Bekasi.................................... 56

5.5 Keterkaitan Perubahan Luas Penggunaan Lahan dengan

Perkembangan Wilayah .......................................................................... 61

5.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Penggunaan Lahan ..... 62

VI. KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................................... 67

6.1 Kesimpulan ............................................................................................. 67

6.2 Saran ....................................................................................................... 68

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 69

LAMPIRAN ......................................................................................................... 71

iii

DAFTAR TABEL

Nomor Teks Halaman

1. Jenis Data Penelitian dan Sumbernya ............................................................. 13

2. Tujuan Penelitian, Jenis Data, Teknik Analisis Data, dan Keluaran .............. 14

3. Paket Program untuk Analisis Data ................................................................ 14

4. Klasifikasi Penggunaan Lahan dan Kenampakan Obyek Pada Citra.............. 16

5 Variabel Fasilitas yang Digunakan dalam Analisis Skalogram ...................... 20

6. Variabel Untuk Analisis Regresi. .................................................................... 22

7. Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi...................................................... 25

8. Jumlah Penduduk Menurut kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Bekasi .... 27

9. Luas Penggunaan Lahan Tahun 2003, 2010, dan Perubahannya .................... 40

10. Matriks Transisi Penggunaan Lahan Kota Bekasi Tahun 2003-2010 ............. 44

11. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Permukiman Tidak Teratur menjadi ........

Penggunaan Lahan Lain (ha) Tahun 2003-2010 ........................................... 45

12. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Kebun Campuran menjadi

Penggunaan Lahan Lain (ha) Tahun 2003-2010 ............................................. 46

13. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Tanaman Pertanian Lahan Basah

Menjadi Penggunaan Lahan Lain (ha) Tahun 2003-2010............................... 47

14. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Tanaman Pertanian Lahan Kering

Menjadi Penggunaan Lahan Lain (ha) Tahun 2003-2010.............................. 48

15. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Kosong menjadi Penggunaan

Lahan Lain (ha) Tahun 2003-2010 ................................................................. 49

16. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Ruang Terbuka Hijau

Tahun 2003-2010 ............................................................................................ 50

17. Alokasi Rencana Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2000-2010 ........................ 52

18. Luas dan Proporsi Total Inkonsistensi Kota Bekasi Tahun 2003 dan 2010 ... 53

19. Persentase Kelurahan Berdasarkan Hirarki Wilayah di Setiap Kecamatan. ... 58

20. Nilai Parameter Hasil Analisis Regresi Perubahan Penggunaan Lahan. ........ 63

iv

DAFTAR GAMBAR

Nomor Teks Halaman

1. Peta Lokasi Penelitian ............................................................................. 12

2. Titik Pengambilan Contoh Penggunaan Lahan ....................................... 18

3. Diagram Alir Penelitian ........................................................................... 23

4. Peta Administrasi Kota Bekasi ................................................................ 25

5. Dinamika Pertumbuhan Penduduk Tiap Kecamatan di Kota Bekasi ...... 27

6. Grafik PDRB berdasarkan Harga Konstan .............................................. 28

7. Kenampakan Obyek pada Citra dan Foto Pengamatan Lapang

Penggunaan Lahan Perumahan Teratur ................................................. 33

8. Kenampakan Obyek pada Citra dan Foto Pengamatan Lapang

Penggunaan Lahan Permukiman Tidak Teratur .................................... 34

9. Kenampakan Obyek pada Citra dan Foto Pengamatan Lapang

Penggunaan Lahan Kawasan Industri .................................................... 34

10. Kenampakan Obyek pada Citra dan Foto Pengamatan Lapang

Penggunaan Lahan Ruang Terbuka Hijau ............................................... 35

11. Kenampakan Obyek pada Citra dan Foto Pengamatan Lapang

Penggunaan Lahan TPLB. ....................................................................... 35

12. Kenampakan Obyek pada Citra dan Foto Pengamatan Lapang

Penggunaan Lahan TPLK. ....................................................................... 36

13. Kenampakan Obyek pada Citra dan Foto Pengamatan Lapang

Penggunaan Lahan Kebun Campuran ..................................................... 36

14. Kenampakan Obyek pada Citra dan Foto Pengamatan Lapang

Penggunaan Lahan Kosong ..................................................................... 37

15. Kenampakan Obyek pada Citra dan Foto Pengamatan Lapang

Penggunaan Lahan Fasilitas Pendidikan ................................................. 37

16. Kenampakan Obyek pada Citra dan Foto Pengamatan Lapang

Penggunaan Lahan TPA .......................................................................... 37

17. Kenampakan Obyek pada Citra dan Foto Pengamatan Lapang

Penggunaan Lahan Badan Air ................................................................. 38

18. Kenampakan Obyek pada Citra dan Foto Pengamatan Lapang

Penggunaan Lahan TPU .......................................................................... 38

19. Kenampakan Obyek pada Citra dan Foto Pengamatan Lapang

Penggunaan Lahan Rumput/Semak/Ilalang ............................................. 38

20. Peta Perubahan Penggunaan Lahan Kota Bekasi Tahun 2003-2010 ....... 39

21. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2003-2010 .......................... 41

22. Peta Penggunaan Lahan Tahun 2003 ....................................................... 42

23. Peta Penggunaan Lahan Tahun 2010 ....................................................... 42

24 .Peta RTRW Kota Bekasi Periode 2000-2010.......................................... 51

v

25. Peta Inkonsistensi Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi Tahun 2003 .......... 54

26. Peta Inkonsistensi Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi Tahun 2010 .......... 55

27. Peta Hirarki Wilayah Kota Bekasi Tahun 2003 ...................................... 57

28. Peta Hirarki Wilayah Kota Bekasi Tahun 2006 ...................................... 57

29. Laju Pertumbuhan Fasilitas di Kota Bekasi Tahun 2003 dan

Tahun 2006 ............................................................................................. 60

30. Perubahan Luas Penggunaan Lahan Terhadap Hirarki Wilayah ............. 62

vi

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Teks Halaman

1. Hasil Analisis Skalogram Tahun 2003 ......................................................... 72

2. Hasil Analisis Skalogram Tahun 2006 ......................................................... 75

3. Matriks Logika Indikasi Konsistensi/Inkonsistensi Antara Arahan

Pemanfaatan Ruang (RTRW) Kota Bekasi dengan Penggunaan

Lahan Kota Bekasi Tahun 2003 dan Tahun 2010 ........................................ 78

4. Titik Pengecekan Lapang ............................................................................. 79

5. Hasil Analisis Regresi Berganda Terhadap Perubahan

Penggunaan Lahan TPLB Menjadi Lahan Terbangun ................................ 81

6. Hasil Analisis Regresi Berganda Terhadap Perubahan Penggunaan

Lahan TPLK Menjadi Lahan Terbangun ...................................................... 82

7. Hasil Analisis Regresi Berganda Terhadap Perubahan Penggunaan

Lahan Kebun Campuran Menjadi Lahan Terbangun ................................... 82

8. Hasil Analisis Regresi Berganda Terhadap Perubahan Penggunaan

Lahan Kosong Menjadi Lahan Terbangun ................................................... 83

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sangat diperlukan untuk kelanjutan hidup manusia.

Kemajuan pembangunan di suatu wilayah sejalan dengan peningkatan jumlah

pertumbuhan penduduk yang diiringi meningkatnya standar kualitas dan kuantitas

kebutuhan hidup. Dampak dari peningkatan standar kualitas dan kuantitas hidup

tersebut mengakibatkan peningkatan kebutuhan ketersediaan fasilitas. Untuk

memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas tersebut terjadi proses perubahan

penggunaan lahan yang merubah tata guna lahan.

Penggunaan lahan akan mengarah pada jenis penggunaan yang

memberikan keuntungan paling tinggi. Pertumbuhan sektor pertanian di wilayah

Jabodetabek terus mengalami penurunan. Sektor pertanian merupakan sektor yang

tidak diminati untuk dijadikan sebagai aktivitas ekonomi bagi masyarakat di

Jabodetabek. Lahan-lahan pertanian banyak mengalami konversi akibat proses

suburbanisasi. Suburbanisasi yang diartikan sebagai proses terbentuknya

permukiman-permukiman baru dan kawasan-kawasan industri di pinggiran

wilayah perkotaan akibat perpindahan penduduk kota terindikasi telah terjadi di

Jakarta sejak awal tahun 1980 (Rustiadi dan Panuju, 1999).

Secara alami, dinamika perekonomian merangsang perkembangan wilayah,

salah satunya didorong oleh perkembangan industri. Alokasi ruang untuk industri

ditetapkan oleh pemerintah, baik lokasi maupun luasan areanya. Aktivitas industri

tersebut harus memiliki aksesibilitas yang mudah ditempuh misalnya berdekatan

dengan jalan tol dan jalan umum lainnya (Abbas, 2004).

Kota Bekasi merupakan salah satu hinterland Jakarta, selain Bogor, Depok,

dan Tangerang. Wilayah ini telah banyak mengalami perubahan penggunaan

lahan. Menurut Maulida (2002), pada periode 1990-1998, laju perubahan

penggunaan lahan di Bekasi lebih tinggi dibandingkan dua suburban Jakarta

lainnya, yaitu Bogor dan Tangerang. Pertumbuhan penggunaan lahan untuk

bangunan semakin lama semakin bertambah yang disebabkan karena

perkembangan perumahan, industri, dan perkantoran.

2

Perubahan penggunaan lahan di Kota Bekasi merupakan dampak dari

pertumbuhan perekonomian yang pesat di Kota Jakarta. Pertumbuhan yang pesat

tersebut menyebabkan kebutuhan lahan untuk aktivitas ekonomi semakin

meningkat. Ketersediaan lahan yang terbatas di Kota Jakarta berdampak pada

perkembangan lahan terbangun yang meluas ke wilayah-wilayah hinterland.

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menyebabkan

bertambahnya kebutuhan akan ruang. Di sisi lain luas lahan di suatu wilayah

tidak akan pernah bertambah. Perkembangan penduduk dan peningkatan

perekonomian kota mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk penggunaan

lahan perkotaan yang akan merubah tata ruang kota.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional, tata guna lahan (land use) adalah suatu upaya dalam

merencanakan penggunaan lahan dalam suatu kawasan yang meliputi pembagian

wilayah untuk pengkhususan fungsi-fungsi tertentu, misalnya fungsi pemukiman,

perdagangan, industri, dan lain-lain. Penggunaan lahan di suatu wilayah sudah

diatur pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota. Di

RTRW disajikan rencana-rencana tentang pemanfaatan ruang. Akan tetapi,

kondisi eksisting penggunaan lahan di suatu wilayah sering kali tidak sesuai

dengan rencana-rencana yang telah ditetapkan di dalam RTRW oleh Pemerintah

daerah setempat. Hal ini dinamakan dengan inkonsistensi pemanfaatan ruang.

Penyimpangan penataan ruang di Kota Bekasi dapat diidentifikasi dari

terjadinya inkonsistensi penggunaan lahan pada kondisi eksisting terhadap

kebijakan yang telah ditetapkan pada RTRW. Untuk itu diperlukan evaluasi

konsistensi tata ruang dan sistem monitoring penggunaan lahan lebih dari satu

titik tahun yang digunakan sebagai landasan dalam pengendalian tata ruang

wilayah.

1.2 Perumusan Masalah

Peningkatan jumlah penduduk serta peningkatan standar kualitas dan

kuantitas kebutuhan hidup manusia menyebabkan peningkatan terhadap

kebutuhan ketersediaan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut.

Pembangunan kebutuhan fasilitas memerlukan lahan yang tidak sedikit,

3

sedangkan lahan di Kota Bekasi terbatas. Hal ini menyebabkan perubahan

penggunaan lahan non terbangun menjadi lahan terbangun. Pemerintah Kota

Bekasi telah menetapkan alokasi ruang yang terdapat pada RTRW, namun sering

kali penggunaan lahan di lapang tidak mengikuti alokasi yang telah ditetapkan.

Hal ini dinamakan dengan penyimpangan atau inkonsistensi pemanfaatan ruang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan

penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana persebaran perubahan penggunaan lahan di Kota Bekasi pada

tahun 2003 dan 2010?

2. Apakah kondisi eksisting penggunaan lahan pada tahun 2003 dan 2010

sudah sesuai dengan kebijakan RTRW 2000-2010 yang ditetapkan oleh

pemerintah?

3. Bagaimana tingkat perkembangan wilayah tahun 2003 dan 2006?

4. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perubahan penggunaan

lahan di Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pola perubahan penggunaan lahan Kota Bekasi.

2. Mengidentifikasi dan membandingkan pemanfaatan ruang saat ini dengan

alokasi tata ruang Kota Bekasi.

3. Mengkaji tingkat perkembangan wilayah Kota Bekasi.

4. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan

penggunaan lahan.

1.4 Manfaat Penelitian

Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai pola perubahan

penggunaan lahan dan inkonsistensi pemanfaatan ruang sebagai bahan

pertimbangan untuk melakukan evaluasi rencana tata ruang yang sudah dibuat

agar dapat menjadi lebih relevan terhadap kondisi yang telah berkembang.

II . TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Wilayah dan Hirarki Wilayah

Secara yuridis, dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang, pengertian wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan

geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan

berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Menurut Rustiadi et al.

(2009), wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografis dengan batas-batas

tertentu di mana komponen-komponen di dalamnya memiliki keterkaitan dan

hubungan fungsional satu dengan lainnya.

Suatu wilayah yang luas dapat mempunyai beberapa inti dengan hirarki

(orde) tertentu. Sub wilayah inti dengan hirarki yang lebih tinggi merupakan pusat

bagi beberapa sub wilayah inti dengan hirarki yang lebih rendah. Secara teoritis,

hirarki wilayah sebenarnya ditentukan oleh tingkat kapasitas pelayanan wilayah

secara totalitas yang tidak terbatas ditunjukkan oleh kapasitas infrastruktur

fisiknya saja tetapi juga kapasitas kelembagaan, sumberdaya manusia serta

kapasitas-kapasitas perekonomiannya (Rustiadi et al., 2009).

Secara fisik dan operasional, sumberdaya yang paling mudah dinilai dalam

penghitungan kapasitas pelayanan adalah sumberdaya buatan (sarana dan

prasarana pada pusat-pusat wilayah). Secara sederhana, kapasitas pelayanan

infrastruktur atau prasarana wilayah dapat diukur dari jumlah sarana pelayanan,

jumlah jenis sarana pelayanan yang ada, serta kualitas sarana pelayanan. Semakin

banyak jumlah dan jenis sarana pelayanan serta semakin tinggi aktivitas sosial

ekonomi mencerminkan kapasitas pusat wilayah yang tinggi yang berarti juga

menunjukkan hirarki pusat yang tinggi (Rustiadi et al., 2009).

Banyaknya jumlah sarana pelayanan dan jumlah jenis sarana pelayanan

berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Pusat-pusat yang

berhirarki tinggi melayani pusat-pusat dengan hirarki yang lebih rendah di

samping juga melayani hinterland di sekitarnya. Kegiatan yang sederhana dapat

5

dilayani oleh pusat yang berhirarki rendah sedangkan kegiatan-kegiatan yang

semakin kompleks dilayani oleh wilayah yang berhirarki tinggi.

2. 2 Kota

Kota adalah tempat dengan konsentrasi penduduk lebih padat dari

wilayah sekitarnya karena terjadi pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan

dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya (Pontoh dan Kustiawan, 2009). Kota

sebagai pusat pelayanan selalu berinteraksi dengan wilayah sekitarnya. Dalam

konteks hubungan antara kota sebagai pusat pelayanan dan wilayah sekitarnya

sebagai hinterland maka terdapat empat kemungkinan sifat interaksi

(Sadyohutomo, 2008). Sifat hubungan yang pertama adalah hubungan saling

menguntungkan. Kota berfungsi sebagai pasar dan rantai produk perdagangan dari

pedesaan. Hal ini berdampak positif bagi penduduk sekitar kota dalam

memperoleh pekerjaan. Migrasi penduduk desa bagi kota juga memberi manfaat,

yaitu penduduk desa ikut andil dalam menggerakan perekonomian kota.

Selain memberikan dampak positif (lapangan kerja dan pendapatan),

pembangunan di kota juga dapat merugikan ekonomi wilayah sekitar. Hal ini

menunjukkan sifat hubungan yang kedua yaitu hubungan yang merugikan desa.

Kondisi ini ditimbulkan akibat adanya ketimpangan dalam sistem ekonomi desa-

kota, yaitu nilai tukar yang tidak seimbang antara produk pedesaan dengan produk

perkotaan, surplus dari wilayah pedesaan banyak diserap ke kota, dan alokasi dana

pembangunan yang tidak seimbang antara desa dan kota.

Sifat hubungan desa-kota yang ketiga yaitu hubungan tidak

menguntungkan untuk pemerintah kota, tetapi menguntungkan desa. Pertumbuhan

penduduk kota dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran dikurangi

kematian) dan ditambah adanya migrasi penduduk desa-kota. Migrasi masuk kota

mengakibatkan beban kota meningkat dalam hal penyediaan prasarana dan utilitas

penduduk kota. Sementara itu, penduduk migrant tidak banyak menyumbangkan

pendapatan bagi pemerintah kota, karena sebagian besar mereka bekerja di sektor

informal yang luput dari pajak. Hal ini menimbulkan masalah perkotaan, antara

lain munculnya pemukiman kumuh, pendudukan liar, beban prasarana kota yang

melebihi kapasitas, dan kemacetan lalu lintas.

6

Sifat hubungan yang keempat yaitu interaksi yang saling merugikan kedua

belah pihak. Misalnya migrasi para petani muda ke kota karena tertarik gaya

hidup kota, tetapi tidak mempunyai keahlian di sektor perkotaan. Di kota merek

menjadi pengangguran atau pelaku tindak kriminal. Akibatnya desa kehilangan

tenaga produktif, sedangkan kota menanggung beban sosial pengangguran.

2. 3 Lahan dan Penggunaan Lahan

Menurut Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007), lahan adalah suatu

lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi, dan vegetasi dimana

faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi penggunaannya. Termasuk di

dalamnya adalah akibat-akibat kegiatan manusia, baik pada masa lalu maupun

sekarang, seperti reklamasi daerah-daerah pantai, penebangan hutan, dan akibat-

akibat yang merugikan seperti erosi dan akumulasi garam. Faktor-faktor sosial

dan ekonomi secara murni tidak termasuk dalam konsep ini.

Penggunaan lahan diartikan sebagai setiap bentuk intervensi (campur

tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya

baik materiil dan spiritual (Arsyad, 2006). Barlowe (1978) membagi penggunaan

lahan menjadi 10 jenis, yaitu : (1) lahan pemukiman; (2) lahan industri dan

perdagangan; (3) lahan bercocok tanam; (4) lahan peternakan dan penggembalaan;

(5) lahan hutan ; (6) lahan mineral atau pertambangan; (7) lahan rekreasi; (8)

lahan pelayanan jasa; (9) lahan transportasi; dan (10) lahan tempat pembuangan.

Menurut Arsyad (2006) penggunaan lahan dibedakan ke dalam dua

kelompok, yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan non pertanian.

Penggunaan lahan pertanian dibedakan berdasarkan atas penyediaan air dan

komoditas yang diusahakan seperti penggunaan lahan tegalan, kebun kopi, kebun

karet, padang rumput, sawah, hutan lindung, hutan produksi, padang alang-alang,

dan lain sebagainya. Penggunaan lahan non pertanian dibagi berdasarkan atas

penggunaan kota dan desa (permukiman), industri, rekreasi, dan pertambangan.

Hampir setiap aktivitas manusia melibatkan penggunaan lahan dan karena

jumlah aktivitas manusia bertambah dengan cepat, maka lahan menjadi sumber

yang langka. Keputusan untuk mengubah pola penggunaan lahan mungkin

memberikan keuntungan atau kerugian yang besar, baik ditinjau dari pengertian

7

ekonomis, maupun terhadap perubahan lingkungan. Dengan demikian, membuat

keputusan tentang penggunaan lahan merupakan aktivitas politik, dan sangat

dipengaruhi keadaan sosial dan ekonomi (Sitorus, 2004).

2. 4 Perubahan Penggunaan Lahan

Perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan

lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya diikuti dengan

berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu

berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda.

(Wahyunto et al., 2001), dalam Wirustyastuko D (2010). Perubahan penggunaan

lahan pada umumnya dapat diamati dengan menggunakan data spasial dari peta

penggunaan lahan pada titik tahun yang berbeda. Data penginderaan jauh seperti

citra satelit, radar, dan foto udara sangat berguna dalam pengamatan perubahan

penggunaan lahan.

Berdasarkan perubahan penggunaan lahan yang terjadi dalam periode

waktu tertentu dapat dibangun model perubahan penggunaan lahan yang mampu

memprediksi penggunaan lahan yang akan terjadi (Munibah, et al., 2006). Hal ini

telah dilakukan oleh Munibah (2008) dengan membangun model perubahan

penggunaan lahan dengan pendekatan Cellular Automata (CA). Model ini

menghasilkan peta prediksi penggunaan lahan di tahun 2018 dan 2030. Kemudian

dilanjutkan dengan melihat hubungan antara jumlah penduduk dengan luas lahan

pertanian dan luas lahan pemukiman, baik berdasarkan peta penggunaan lahan

aktual (2006) maupun prediksi (2018 dan 2030).

Proses perubahan penggunaan lahan umumnya bersifat irreversible (tidak

dapat diubah). Contohnya, lahan sawah yang dikonversikan menjadi pemukiman

atau berbagai aktivitas urban sangat mempunyai kemungkinan yang kecil untuk

dikembalikan lagi menjadi lahan sawah. Perubahan penggunaan lahan yang paling

intensif adalah lahan sawah dan hutan yang dikonversi menjadi pemukiman

sebagai akibat dari pertambahan penduduk (Bappeda Kota Bogor, 2006). Secara

umum, struktur yang berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan dapat

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : (a) Struktur permintaan atau kebutuhan

lahan; (b) Struktur penawaran atau ketersediaan lahan; (c) Struktur penguasaan

8

teknologi yang berdampak pada produktifitas sumberdaya alam (Saefulhakim,

1999).

Menurut Kaiser dan Weiss, dalam Pontoh dan Sudrajat (2005) secara

konsepsional proses perubahan penggunaan lahan di pinggir kota dipengaruhi

oleh : (1) Urban Interest, yaitu meningkatnya kebutuhan lahan kota, sehingga

kawasan pinggir kota menjadi potensial dan guna lahan yang ada mulai bergeser;

(2) Posisi strategis dan dinamika kota menjadi bahan pertimbangan bagi

pengusaha untuk membeli dan mengembangkan lahan di perkotaan; (3) Mulai

diprogram untuk pembangunan, dibangun dan dihuni oleh penduduk.

2. 5 Tata Ruang, Penataan Ruang, dan Pengendalian Ruang

Menurut UU No. 26 Tahun 2007, tata ruang adalah wujud struktural dan

pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun tidak, yang

menunjukkan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang. Penataan ruang

adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya

untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Dalam UU No. 26 Tahun 2007 pasal 3 dikemukakan bahwa

penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah

nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumber

daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif

terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pengendalian

pemanfaatan ruang dilakukan melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian

insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Pemanfaatan ruang yang tidak

sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang

9

tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau

sanksi pidana denda.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan

imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang,

baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk

insentif tersebut, antara lain berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan

sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan,

atau pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk

mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak

sejalan dengan rencana tata ruang, antara lain berupa pengenaan pajak yang tinggi,

pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi atau

penalti.

Pengenaan sanksi merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan

ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan

ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam

undang-undang ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat

ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi

dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

2. 6 Inkonsistensi Pemanfaatan Ruang

Analisis inkonsistensi pemanfaatan ruang terhadap RTRW dilakukan

untuk mengetahui apakah pemanfaatan ruang sudah sesuai dengan RTRW yang

telah disusun sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Bentuk realisasi dari RTRW adalah pemanfaatan ruang yang terjadi di suatu

wilayah. Kompleksitas permasalahan dalam proses perkembangan wilayah dapat

menyebabkan terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari RTRW.

Dirjen Penataan Ruang (2003) menyatakan, bahwa inkonsistensi tata ruang

dapat disebabkan oleh permasalahan lain, yaitu :

1. Adanya ketidakseragaman standar peta (skala, legenda, notasi, sumber)

yang dapat menyebabkan kesulitan dalam pemberian perizinan dan evaluasi

pemanfaatan ruang.

10

2. Lemahnya fungsi otoritas, perangkat yang kurang memadai, dan sistem

kelembagaan yang memiliki wewenang dalam pengawasan dan

pengendalian pembangunan.

3. Belum efektifnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan

pemanfaatan ruang. Hal ini disebabkan antara lain karena belum adanya

petunjuk teknis, operasional, dan peran serta masyarakat dalam penataan

ruang sebagai penjabaran dari PP No. 69/1996.

2.7 Tinjauan Studi-studi Terdahulu

Anjani (2010) dalam penelitiannya mengenai dinamika penggunaan lahan

dan penataan ruang di Kabupaten Bekasi mengemukakan bahwa pola konversi

terbesar terjadi pada peningkatan lahan terbangun (8790,24 ha) dan penurunan

TPLK (5457,9 ha). Dalam rencana tata ruang Kabupaten Bekasi banyak terjadi

perubahan yang dilatarbelakangi oleh adanya pemekaran wilayah. Penyimpangan

penggunaan lahan Kabupaten Bekasi terhadap alokasi ruang pada kurun waktu

1995-2000 terjadi pada kawasan pemukiman sebesar 13056,97 ha dan umumnya

terletak di bagian Utara Kabupaten Bekasi. Penyimpangan penggunaan lahan pada

kurun waktu 2006-2009 bervariasi hampir di seluruh bagian Kabupaten Bekasi.

Hasil penelitian dari Ruswandi et al. (2007) mendeskripsikan bahwa

selama kurun waktu 10 tahun (1992-2002) telah terjadi konversi lahan pertanian

di Kabupaten Bandung Utara yang memiliki pola konsentris. Dalam hal ini

konversi terjadi mulai dari pusat kota kecamatan (sentral), kemudian bergerak ke

arah luar menjauh dari pusat kota. Mulyani (2010) melakukan penelitian di lokasi

yang sama mengenai penggunaan lahan dan pola perubahan penggunaan lahan

pada tahun 1998-2008. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan telah terjadi

peningkatan jenis penggunaan lahan terbangun sebesar 264 ha per tahun. Hal ini

mengindikasikan adanya penambahan pembangunan baik berupa fasilitas-fasilitas

umum maupun pemukiman penduduk.

Hasil penelitian dari Putri (2009) mengenai perubahan penggunaan lahan

pada tahun 1997 dan tahun 2007 di Kabupaten Tangerang, menunjukkan bahwa

perubahan penggunaan lahan didominasi oleh konversi lahan pertanian (TPLB

dan TPLK) menjadi lahan terbangun. Perubahan penggunaan lahan di Kabupaten

11

Tangerang menunjukkan adanya pola konsentris yang dipengaruhi oleh jarak

terhadap pusat kegiatan, yaitu DKI Jakarta dan Kota Tangerang. Selain jarak

terhadap pusat kegiatan, jaringan jalan diduga juga mempengaruhi pola perubahan

penggunaan lahan di Kabupaten Tanggerang. Hal ini terlihat pada pola

memanjang perubahan penggunaan lahan dari arah Timur ke Barat di bagian

tengah Kabupaten Tangerang yang dilalui jalan Tol Nasional Jakarta-Merak.

III. BAHAN DAN METODE PENELITIAN

3. 1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Bekasi (Gambar 1) dan analisis data

dilakukan di studio Bagian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah,

Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut

Pertanian Bogor. Penelitian berlangsung dari bulan Februari 2011 sampai

Desember 2011.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

13

3. 2 Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian dan sumbernya disajikan pada

Tabel 1. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dari dua

periode waktu yang berbeda, yaitu tahun 2003 dan 2010. Data primer terdiri dari

citra Quickbird tahun 2003 dan 2010 dan data survei lapang. Data sekunder

terdiri dari data PDRB, data Potensi Desa tahun 2003 dan 2006 yang meliputi data

jumlah fasilitas, aksesibilitas, dan data jumlah penduduk, peta batas administrasi

Kota Bekasi, peta RTRW Kota Bekasi tahun 2000-2010, serta beberapa peta

penunjang lainnya yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kota Bekasi dan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

Tabel 1. Jenis Data Penelitian dan Sumbernya

No Data Sumber Data Keterangan

1. Peta RTRW 2000-2010 Dinas Tata Ruang Kota

Bekasi

Untuk mengetahui alokasi

ruang menurut Rencana

Tata Ruang.

2. Peta Administrasi Kota Bekasi BAPPEDA Kota Bekasi Untuk mengetahui batas

wilayah administrasi Kota

Bekasi (kecamatan).

3. Citra Quickbird Kota Bekasi

Tahun 2003 dan 2010

Google Earth Untuk membuat peta

penggunaan lahan

berdasarkan eksisting tahun

2003 dan 2010.

4. Data jumlah dan jenis fasilitas

(pendidikan, sosial, kesehatan,

ekonomi), data jarak kelurahan

ke pusat fasilitas, data jumlah

penduduk

Data Potensi Desa

BAPPEDA Kota Bekasi

Untuk mengetahui tingkat

perkembangan wilayah di

Kota Bekasi dan faktor-

faktor yang menyebabkan

perubahan penggunaan

lahan.

3. 3 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap-tahapan penelitian

secara umum terdiri dari (1) Tahap persiapan dan pengumpulan data, (2) Tahap

analisis citra, (3) Tahap pengecekan lapang, (4) Tahap analisis data, (5) Tahap

penyusunan skripsi. Tahapan-tahapan penelitian berdasarkan tujuan, jenis data,

teknik analisis data, dan keluaran disajikan pada Tabel 2. Keluaran yang

diharapkan dari penelitian ini adalah teridentifikasinya pola perubahan

penggunaan lahan di Kota Bekasi pada tahun 2003-2010, inkonsistensi

pemanfaatan ruang Kota Bekasi tahun 2003 dan 2010, tingkat perkembangan

wilayah Kota Bekasi, faktor-faktor penyebab perubahan penggunaan lahan di

14

Kota Bekasi. Program yang digunakan pada penelitian disajikan pada Tabel 3.

Program yang digunakan untuk mengolah data spasial adalah Arcview GIS 3.3

dan ArcGIS 9.3, sedangkan untuk mengolah data atribut menggunakan Statistica

8.0 dan Ms. Office Excel 2007.

Tabel 2. Tujuan Penelitian, Jenis Data, Teknik Analisis Data, dan Keluaran

No Tujuan Penelitian Jenis Data Teknik Analisis Keluaran

1 Mengidentifikasi dan

menganalisis pola

perubahan penggunaan

lahan di Kota Bekasi

tahun 2003-2010

- Citra Quickbird 2003

- Citra Quickbird 2010

- Digitasi Citra

- Tabulasi data luas

perubahan

penggunaan lahan

Pola perubahan

penggunaan lahan

di Kota Bekasi

pada tahun 2003-

2010

2 Mengidentifikasi dan

menganalisis

inkonsistensi

pemanfaatan ruang di

Kota Bekasi.

- Peta RTRW 2000-

2010

- Peta Penggunaan

Lahan 2003

- Peta Penggunaan

Lahan 2010

- Digitasi peta

- Overlay Peta Land

Use dengan peta

RTRW

- Deskripsi tabel dan

grafik

Teridentifikasinya

inkonsistensi

pemanfaatan

ruang Kota Bekasi

3 Mengkaji

perkembangan wilayah

di Kota Bekasi

- Data fasilitas

pendidikan

- Data fasilitas

kesehatan

- Data fasilitas

ekonomi

- Data fasilitas sosial

- Analisis

Skalogram

Teridentifikasinya

tingkat

perkembangan

wilayah Kota

Bekasi

4 Menganalisis faktor-

faktor yang

mempengaruhi

terjadinya perubahan

penggunaan lahan

- Data atribut peta

perubahan

penggunaan lahan

- Laju pertumbuhan

penduduk

- Laju pertumbuhan

fasilitas

- Rata-rata jarak

kelurahan ke pusat

fasilitas dan ibu kota

kecamatan

- Analisis Multiple

Regression ( Regresi

Berganda ) dengan

metode Forward

Stepwise Regression

Teridentifikasinya

faktor-faktor

penyebab

perubahan

penggunaan lahan

Tabel 3. Paket Program untuk Analisis Data

No Perangkat Lunak Keterangan

1 Arcview GIS 3.3 Mengolah data spasial (Peta dan Citra)

2 Arc GIS 9.3 Mengolah data spasial (Peta dan Citra)

3 Statistica 8.0 Mengolah data statistika

4 M. Office Excel 2007 Tabulasi data

3.3.1 Tahap Persiapan dan Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan pemilihan topik penelitian, studi pustaka,

pembuatan proposal, serta pencarian data-data yang diperlukan dalam penelitian

15

serta pemilihan metode yang digunakan untuk analisis data. Data yang

dikumpulkan berupa data spasial dan data statistik. Unit terkecil wilayah yang

digunakan dalam analisis adalah desa/kelurahan. Data dikumpulkan dari berbagai

sumber terkait.

3.3.2 Tahap Analisis Data Peta dan Citra

Analisis citra dilakukan melalui interpretasi visual. Identifikasi obyek

merupakan bagian pokok dalam interpretasi citra yang mendasarkan pada

karakteristik citra. Karakteristik obyek yang tergambar pada citra digunakan untuk

mengenali obyek yang disebut interpretasi citra (Sutanto, 1994). Terdapat delapan

unsur interpretasi, yaitu :

1. Rona. Rona adalah tingkat kegelapan atau kecerahan obyek pada citra. Rona

dapat pula diartikan sebagai tingkatan dari hitam ke putih atau sebaliknya

(Sutanto, 1994).

2. Bentuk. Bentuk adalah kofigurasi atau kerangka suatu obyek (Lillesand dan

Kiefer, 1997).

3. Ukuran. Ukuran suatu obyek meliputi dimensi jarak, luas, tinggi, dan volume

(Sutanto, 1994).

4. Tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra fotografi

(Lillesand dan Kiefer, 1979). Tekstur merupakan gabungan dari bentuk,

ukuran, pola, bayangan, dan ronanya.

5. Pola. Pola adalah hubungan spasial obyek (Lillesand dan Kiefer, 1979).

Pengulangan bentuk umum tertentu atau hubungan merupakan karakteristik

bagi banyak obyek alamiah dan akan memberikan suatu pola yang dapat

membantu interpreter untuk mengenali obyek tertentu.

6. Bayangan. Obyek yang tidak tertembus cahaya terpresentasikan sebagai suatu

daerah yang tidak terkena sinar secara langsung yang disebut dengan

bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan obyek yang terdapat di daerah

bayangan (Sutanto, 1994).

7. Situs. Situs adalah lokasi obyek dalam hubungannya dengan obyek lain, yang

dapat berguna untuk membantu pengenalan suatu obyek (Lillesand dan Kiefer,

1979).

16

8. Asosiasi. Asosiasi adalah keterkaitan antara obyek satu dengan obyek yang

lain (Sutanto, 1994)

Berdasarkan hasil interpretasi yang dilakukan dengan digitasi on screen

dan pengamatan lapang, didapatkan beberapa penggunaan lahan, yaitu

perumahan teratur, pemukiman tidak teratur, kebun campuran, TPLB (Tanaman

Pertanian Lahan Basah), TPLK (Tanaman Pertanian Lahan Kering), kawasan

industri, RTH (Ruang Terbuka Hijau), fasilitas pendidikan, lahan kosong, TPU

(Tempat Pemakaman Umum), TPA (Tempat Pembuangan Akhir), badan air, dan

rumput,semak, ilalang. Uraian dari masing-masing ciri penggunaan lahan

disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Klasifikasi Penggunaan Lahan dan Kenampakan Obyek Pada Citra

Penggunaan Lahan Kenampakan Obyek Pada Citra

Perumahan Teratur Rona cerah, pola teratur, bentuk dan ukuran seragam.

Rumah-rumah menghadap jalan sehingga dapat dilihat

jaringan jalan yang sejajar dan teratur.

Permukiman Tidak Teratur Kenampakan yang bergerombol dengan vegetasi yang

berada di sekitarnya, bentuk, ukuran, dan jarak antar rumah

tidak seragam.

Rumput, Semak, dan Ilalang Memiliki rona yang cerah dan berwarna hijau muda dengan

tekstur agak kasar sampai kasar dan pola yang tidak teratur.

Kawasan industri Berbentuk persegi memanjang dengan ukuran yang besar,

serta memiliki rona cerah dan pola yang teratur.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penggunaan lahan ini dikhususkan untuk jalur hijau jalan

dan sempadan sungai. Memiliki tekstur yang agak kasar

dengan pola yang teratur dan berasosiasi dengan jalan.

Tanaman Pertanian

Lahan Basah (TPLB)

Obyek ini memiliki bentuk petak-petak segi empat dan

setiap petaknya dipisah oleh kenampakan garis pematang

yang polanya teratur. Warna sawah terlihat hijau tua (untuk

sawah yang berair atau baru tanam), hijau muda, hijau

kebabu-abuan, serta coklat dengan tekstur halus hingga agak

halus.

Tanaman Pertanian

Lahan Kering (TPLK)

Tanaman Pertanian Lahan Kering biasanya terdiri dari

ladang dan tegalan. Pada citra quickbird terlihat berwarna

hijau dan coklat dengan tekstur agak halus sampai kasar.

Kebun Campuran Kenampakannya dapat dilihat dari bentuknya yang

bergerombol dengan pola yang tidak teratur dan memiliki

warna hijau tua dengan tekstur yang agak kasar sampai

kasar. Biasanya kebun berasosiasi dengan pemukiman tidak

teratur.

Sumber : Sarbini (2008)

17

Tabel 4. (Lanjutan)

Fasilitas Pendidikan Fasilitas pendidikan merupakan bangunan yang dapat

dikenali berdasarkan bentuk, ukuran, dan asosiasi. Sebagai

contoh sekolah yang biasanya berbentuk memanjang,

menyiku atau membentuk huruf U. Sekolah berasosiasi

dengan adanya lapangan olahraga dan apabila berada di

daerah pemukiman ukurannya lebih besar dibandingkan

dengan ukuran bangunan yang ada sekitarnya.

Tempat Pembuangan

Akhir (TPA)

Tempat pembuangan akhir biasanya jauh dari pusat kota.

Terlihat dari bentuk dan ukuran yang besar untuk

menampung sampah-sampah dari perkotaan

Badan Air Badan air memiliki rona yang gelap, berwarna hitam, dan

memiliki tekstur yang halus.

Tempat Pemakaman

Umum (TPU)

Makam dikenali berdasarkan ukuran, tekstur dan situs.

Ukuran kuburan pada citra quickbird terlihat kecil dengan

jumlah yang banyak, serta papan nama berwarna putih.

Obyek ini mempunyai tekstur kasar dan disekitarnya terlihat

tumbuhan dengan pola tidak teratur.

Lahan Kosong Pada citra quickbird lahan kosong tampak dari pantulan

tanahnya yang berwarna coklat. Lahan kosong ini biasanya

adalah hasil dari konversi lahan non terbangun yang akan

digunakan untuk perumahan, perdagangan dan jasa, serta

industri.

Sumber : Sarbini (2008)

Hasil yang diperoleh dari analisis citra adalah peta penggunaan lahan pada

tahun 2003 dan 2010. Kedua peta penggunaan lahan tersebut dioverlay dengan

peta RTRW periode 2000-2010 dan peta administrasi Kota Bekasi sehingga

diperoleh peta inkonsistensi pemanfaatan ruang Kota Bekasi.

3.3.3 Tahap Pengecekan Lapang

Tahap pengecekan lapang dilakukan sebanyak 4 kali pada bulan Januari

dan Februari 2012. Pengecekan lapang dilakukan untuk memperkuat hasil analisis

data dan interpretasi terutama dalam kaitannya dengan pengkoreksian peta

penggunaan lahan sementara, sehingga hasil akhir data yang diperoleh memiliki

tingkat akurasi dan ketelitian yang dibutuhkan pada proses analisis data penelitian.

Alat yang digunakan adalah GPS (Global Positioning System) untuk mengambil

data-data penggunaan lahan aktual serta mengetahui kesesuaian antara koordinat

di peta dengan koordinat yang sebenarnya. Peta lokasi contoh pengamatan lapang

disajikan pada Gambar 2.

18

Gambar 2. Titik Pengambilan Contoh Penggunaan Lahan

19

3.3.4 Tahap Analisis Data Atribut

Analisis data atribut yang dilakukan adalah analisis skalogram dan analisis

regresi berganda. Analisis skalogram dilakukan untuk mengetahui tingkat

perkembangan wilayah. Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui

faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan. Unit analisis

terkecil untuk proses analisis ini adalah kelurahan.

3.3.4.1 Analisis Skalogram

Metode ini digunakan untuk menentukan hirarki pusat-pusat wilayah

penopang yang mendukung wilayah sebagai pusat pelayanan aktivitas.

Perkembangan suatu wilayah dapat dianalisis dengan mengidentifikasi jumlah dan

jenis fasilitas umum, industri, dan jumlah penduduknya. Analisis skalogram

digunakan untuk menentukan tingkat perkembangan wilayah.

Hirarki ditentukan berdasarkan jumlah unit dan jenis fasilitas. Unit

wilayah yang memiliki fasilitas dengan kuantitas yang lebih banyak dan jenis

yang lebih kompleks memiliki tingkat hirarki yang lebih tinggi. Hirarki tinggi

adalah wilayah yang memiliki jumlah unit dan jenis fasilitas yang paling banyak

dan beragam. Beberapa asumsi yang berlaku dalam analisis skalogram adalah

bahwa penduduk mempunyai kecenderungan untuk bergerombol di suatu lokasi

dengan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi yang secara relatif terbaik untuk

komunitasnya. Pada Tabel 5 disajikan variabel data yang digunakan dalam

analisis skalogram.

Penentuan tingkat perkembangan wilayah di bagi menjadi tiga yaitu :

Hirarki I : Jika nilai Indeks Perkembangan Desa lebih besar dari nilai

Stdev dan Rata-rata ( IPD> ( Stdev+Average))

Hirarki II : Jika nilai Indeks Perkembangan Desa lebih besar sama dengan

rata-rata ( IPD>=Average )

Hirarki III : Jika nilai Indeks Perkembangan Desa lebih besar kecil dengan

rata-rata ( IPD<Average )

20

Tabel. 5 Variabel Fasilitas yang Digunakan dalam Analisis Skalogram

3.3.4.2 Analisis Inkonsistensi Pemanfaatan Ruang

Analisis inkonsistensi pemanfaatan ruang dilakukan melalui overlay peta

penggunaan lahan Kota Bekasi tahun 2003 dan 2010 dengan peta RTRW Kota

Bekasi dan peta administrasi Kota Bekasi. Hasil overlay tersebut adalah peta

inkonsistensi tata ruang Kota Bekasi. Kriteria inkonsistensi didasarkan pada

matriks logik inkonsistensi yang tertera pada Lampiran 3 yang merupakan

modifikasi dari matriks logik Listiawan (2010). Matriks logik ini terdiri dari

tabulasi silang klasifikasi kelas peruntukan lahan pada RTRW Kota Bekasi dan

klasifikasi penggunaan lahan pada hasil digitasi citra berdasarkan penyempurnaan

dan penyesuaian dari matriks logik yang telah dikembangkan oleh penelitian

sebelumnya. Indikasi konsistensi dan inkonsistensi matriks logik antara arahan

pemanfaatan ruang dengan kondisi eksisting penggunaan lahan saat ini dilakukan

dengan melihat penyimpangan terhadap wilayah yang dialokasikan sebagai

kawasan lindung, tetapi kondisi eksistingnya adalah lahan terbangun. Hal tersebut

dinamakan dengan inkonsistensi pemanfaatan ruang. Jika suatu wilayah

Kelompok Indeks Variabel yang digunakan Jumlah

variabel

Fasilitas Ekonomi Jumlah Wartel/Kiospon/Warpostel/Warparpostel 9

Jumlah Warung Internet

Jumlah Toko/Warung/Kios

Jumlah Supermarket/Pasar Swalayan/Toserba

Jumlah Restoran/Rumah Makan/Kedai Makanan Minuman

Jumlah Hotel/Penginapan

Jumlah Industri Kerajinan

Jumlah Bank Umum

Jumlah Koperasi

Fasilitas Pendidikan Jumlah TK Negeri dan Swasta 5

Jumlah SD Negeri dan Swasta

Jumlah SLTP Negeri dan Swasta

Jumlah SMU dan SMK Negeri dan Swasta

Jumlah Akademi/PT Negeri dan yang sederajat

Fasilitas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit 8

Jumlah Rumah Sakit Bersalin

Jumlah Poliklinik/Balai Pengobatan

Jumlah Puskesmas

Jumlah Puskesmas Pembantu

Jumlah Apotik

Jumlah Tempat Praktek Dokter

Jumlah Tempat Praktek Bidan

Fasilitas Sosial Jumlah Tempat Peribadatan 1

Jumlah Variabel 23

21

dialokasikan sebagai lahan terbangun, tetapi kondisi eksistingnya masih

merupakan kawasan lindung, maka masih dianggap konsisten. Hal ini dikarenakan

program pemerintah setempat belum terlaksana untuk mendirikan lahan terbangun

di wilayah tersebut.

3.3.4.3 Analisis Regresi Berganda (Multiple Regression)

Analisis regresi digunakan untuk membuat model pendugaan terhadap

nilai suatu parameter, dari parameter-parameter (peubah-penjelas) lain yang

diamati. Proses analisis regresi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak

Statistica 8.0. Metode analisis yang digunakan adalah stepwise regression. Prinsip

dasar stepwise regression adalah mengurangi banyaknya peubah di dalam

persamaan dengan cara menyusupkan peubah satu demi satu sampai diperoleh

persamaan regresi yang paling baik.

Persamaan (model) yang akan dihasilkan adalah :

Y=A1X1+A2X2+…AnXn+ε

dimana :

Y= Dependent variable (peubah penjelas)

Xi= Independent variable (peubah penduga) ke-i, dengan i=1,2,…

Ai= Koefisien regresi peubah ke-i

ε = Galat model

Variabel-variabel respon yang digunakan dalam analisis regresi berganda

adalah perubahan luas dari TPLB ke lahan terbangun, perubahan luas TPLK

menjadi lahan terbangun, lahan kosong berubah ke lahan terbangun, kebun

campuran menjadi lahan terbangun sebagai peubah tujuan (variabel dependent)

dari tutupan lahan tahun 2003 dan 2010 dalam satuan hektar. Pemilihan peubah

tujuan ini berdasarkan perubahan penggunaan lahan lain menjadi lahan terbangun

dengan luasan terbesar. Peubah penduga (variabel independent) terdiri dari laju

pertambahan jumlah penduduk, laju pertambahan jumlah fasilitas (pendidikan,

ekonomi, sosial, kesehatan), rata-rata jarak aksesibilitas ke pusat fasilitas, luas

penggunaan lahan tahun 2003. Variabel untuk analisis regresi disajikan pada

Tabel 6.

22

Tabel 6. Variabel Untuk Analisis Regresi.

Peubah Tujuan (Y) Peubah Penduga (X)

Perubahan luas TPLB-lahan terbangun (Y1) Pertambahan penduduk (X1)

Perubahan luas TPLK-lahan terbangun (Y2) Pertambahan fasilitas ekonomi (X2)

Perubahan luas kebun campuran-lahan terbangun (Y3) Pertambahan fasilitas kesehatan (X3)

Perubahan luas lahan kosong-lahan terbangun (Y4) Pertambahan fasilitas pendidikan (X4)

Pertambahan fasilitas sosial (X5)

Rata-rata jarak aksesibilitas ke fasilitas pendidikan (X6)

Rata-rata jarak aksesibilitas ke fasilitas kesehatan (X7)

Rata-rata jarak aksesibilitas ke fasilitas ekonomi (X8)

Rata-rata jarak askesibilitas ke fasilitas sosial (X9)

Jarak desa ke ibu kota kecamatan (X10)

Jarak desa ke ibu kota kabupaten/kota (X11)

Jarak desa ke desa terdekat (X12)

Alokasi RTRW untuk pertanian (X13)

Alokasi RTRW untuk hutan kota (X14)

Alokasi RTRW untuk lahan terbangun (X15)

Luas lahan terbangun tahun 2003 (X16)

Luas TPLB 2003 (X17)

Luas TPLK 2003 (X18)

Luas kebun campuran 2003 (X19)

Luas lahan kosong 2003 (X20)

23

Gambar 3. Diagram Alir Penelitian

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Keadaan Geografi

Secara geografis Kota Bekasi berada pada posisi 106o48’28”–107

o27’29”

Bujur Timur dan 6o10’6”–6

o30’6” Lintang Selatan. Letak Kota Bekasi yang

sangat strategis merupakan keuntungan bagi Kota Bekasi terutama dari segi

komunikasi dan perhubungan. Kemudahan dan kelengkapan sarana dan prasarana

transportasi di Kota Bekasi menjadikan Kota Bekasi salah satu daerah

penyeimbang DKI Jakarta.

Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km2, dengan Kecamatan

Mustika Jaya sebagai wilayah yang terluas (24,73 km2) sedangkan Kecamatan

Bekasi Timur sebagai wilayah terkecil (13,49 km2). Batas batas wilayah

administrasi yang mengelilingi wilayah Kota Bekasi adalah :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bekasi

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok

Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Jakarta Timur

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi

Wilayah Kota Bekasi dialiri 3 (tiga) sungai utama yaitu Sungai Cakung,

Sungai Bekasi dan Sungai Sunter, beserta anak-anak sungainya. Sungai Bekasi

mempunyai hulu di Sungai Cikeas yang berasal dari gunung pada ketinggian

kurang lebih 1.500 meter dari permukaan air. Secara umum Kota Bekasi

mempunyai iklim yang tergolong pada iklim kering dengan tingkat kelembaban

yang rendah. Kondisi lingkungan sehari-hari sangat panas. Hal ini terlebih

dipengaruhi oleh tata guna lahan yang meningkat terutama industri/perdagangan

dan permukiman. Temperatur harian berkisar antara 24 – 33° C.

4.2 Administrasi Pemerintahan

Pada tahun 2001, wilayah administrasi Kota Bekasi terbagi menjadi 10

kecamatan dengan 52 kelurahan. Sesuai dengan Perda Kota Bekasi No. 04 tahun

2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi, Kota Bekasi mengalami

pemekaran menjadi 12 kecamatan terdiri dari 56 kelurahan. Gambar 4 menyajikan

peta administrasi wilayah studi.

25

Gambar 4. Peta Administrasi Kota Bekasi

Setiap kecamatan memiliki jumlah kelurahan yang berbeda-beda.

Kecamatan Jati Asih dan Bekasi Utara masing-masing memiliki 6 kelurahan.

Kecamatan Pondok Gede, Jati Sampurna, Bekasi Selatan, dan Bekasi Barat

memiliki masing-masing 5 kelurahan. Kecamatan Pondok Melati, Bantar Gebang,

Mustika Jaya, Bekasi Timur, Rawalumbu, dan Medan Satria masing-masing

memiliki 4 kelurahan. Tabel 7 menunjukkan kecamatan dan kelurahan di Kota

Bekasi.

Tabel 7. Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi

No Kecamatan Kelurahan No Kecamatan Kelurahan

1 Pondok Gede Jati Bening Baru 7 Bekasi Selatan Jaka Mulya

Jati Cempaka Jaka Setia

Jati Waringin Pekayon Jaya

Jati Makmur Marga Jaya

Jati Bening Kayuringin Jaya

2 Jati Sampurna Jati Karya 8 Bekasi Barat Bintara Jaya

Jati Sampurna Jaka Sampurna

Jati Rangga Kranji

Jati Ranggon Bintara

Jati Raden Kota Baru

26

Tabel 7. (Lanjutan)

No Kecamatan Kelurahan No Kecamatan Kelurahan

3 Jati Asih Jati Sari 9 Bekasi Utara Marga Mulya

Jati Luhur Harapan Baru

Jati Rasa Teluk Pucung

Jati Asih Perwira

Jati Mekar Harapan Jaya

Jati Kramat Kaliabang Tengah

4 Bantar Gebang Ciketing Udik 10 Medan Satria Harapan Mulya

Sumur Batu Kali Baru

Cikiwul Medan Satria

Bantar

Gebang

Pejuang

5 Bekasi Timur Margahayu 11 Rawa Lumbu Bojong Menteng

Bekasi Jaya Bojong Rawalumbu

Duren Jaya Pengasinan

Aren Jaya Sepanjang Jaya

6 Mustika Jaya Padurenan 12 Pondok Melati Jati Murni

Cimuning Jati Melati

Mustika Jaya Jati Warna

Mustika Sari Jati Rahayu

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bekasi (2010)

4.3 Kependudukan

Sejak awal tahun 2000-an pertumbuhan penduduk Kota Bekasi mengalami

sedikit penurunan dibandingkan periode tahun 1990-an. Pada awal tahun 1990-an

laju pertumbuhan penduduk Kota Bekasi sekitar 6,29% sedangkan pada awal

tahun 2000 menjadi 5,19%. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari tahun 1999

sampai 2009 adalah 4,08%.

Penduduk Kota Bekasi Tahun 2009 sebanyak 2.319.518 jiwa terdiri dari

penduduk laki-laki sebanyak 1.157.418 jiwa dan perempuan 1.162.100 jiwa.

Jumlah penduduk ini tersebar di 12 kecamatan. Penyebaran tertinggi di

Kecamatan Bekasi Utara sebanyak 14,67% (340.224 jiwa), Bekasi Barat 12,69%

(294.342 jiwa), Bekasi Timur 11,48% (266.277 jiwa), dan penyebaran terendah

pada kecamatan Jati Sampurna sebesar 3,75% (86.936 jiwa). Tabel 8

menunjukkan jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin. Dinamika

pertumbuhan penduduk tiap kecamatan dari tahun 2005 sampai 2009 disajikan

pada Gambar 5.

27

Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Bekasi

Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah

Pondok Gede 115,013 116,376 231,389

Jati Sampurna 42,445 44,491 86,936

Pondok Melati 44,492 56,129 100,621

Jati Asih 98,573 84,888 183,461

Bantar Gebang 51,562 51,001 102,563

Mustika Jaya 68,771 71,280 140,051

Bekasi Timur 136,221 130,056 266,277

Rawa Lumbu 121,168 108,158 229,326

Bekasi Selatan 83,499 91,732 175,231

Bekasi Barat 143,061 151,281 294,342

Medan Satria 79,413 89,684 169,097

Bekasi Utara 173,200 167,024 340,224

Kota Bekasi 1,157,418 1,162,100 2,319,518

Sumber : BPS Kota Bekasi (2009)

Gambar 5. Dinamika Pertumbuhan Penduduk Tiap Kecamatan di Kota Bekasi

Pertumbuhan penduduk semua kecamatan di Kota Bekasi dari tahun 2005

sampai 2009 bersifat fluktuatif seperti terlihat pada Gambar 5. Kecamatan Pondok

Gede, Jati Sampurna, Bantar Gebang, Bekasi Barat, dan Medan Satria mengalami

peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2005 sampai 2009. Kecamatan Pondok

Melati, Bekasi Timur, dan Bekasi Selatan mengalami peningkatan jumlah

penduduk dari tahun 2005 ke 2007 dan penurunan jumlah penduduk pada tahun

28

2009. Kecamatan Jati Asih, Mustika Jaya, Rawa Lumbu, dan Bekasi Utara

mengalami penurunan jumlah penduduk pada tahun 2007 dan meningkat kembali

pada tahun 2009.

4.4 Perekonomian

Kota Bekasi yang dibentuk tahun 1997 sebelumnya merupakan bagian dari

Kabupaten Bekasi, dimana masing-masing wilayah tersebut memiliki potensi

perekonomian yang berbeda. Awalnya, kedua daerah tersebut memiliki

karakteristik perekonomian pada sektor industri. Namun dalam perkembangannya,

Kota Bekasi mengalami perubahan potensi perekonomian menjadi sektor

perdagangan dan jasa. Untuk mengetahui perkembangan ekonomi di suatu daerah

diperlukan suatu indikator ekonomi yaitu Produk Domestik Regional Bruto.

Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi dari tahun 2003 sampai

2009 adalah 4.5%. Dari data PDRB 2009, dua sektor dominan yang memberikan

kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Bekasi yaitu sektor

industri pengolahan sebesar 43.39% dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran

sebesar 28.37%. Pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi dari berbagai sektor

pada periode 2003 hingga 2009 disajikan pada Gambar 6.

Gambar 6. Grafik PDRB berdasarkan Harga Konstan

29

4.5 Penggunaan Lahan

4.5.1 Kawasan Tidak Terbangun/Ruang Hijau Kota

Kawasan atau ruang terbuka hijau adalah ruang dalam wilayah kota dalam

bentuk areas atau jalur dimana dalam pemanfaatannya lebih bersifat terbuka yang

pada dasarnya tanpa bangunan (taman kota, lapangan olahraga, jalur hijau, TPU,

pertanian, situ). Pemanfaatan ruang kawasan tidak terbangun/ruang hijau di Kota

Bekasi ditujukan untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang

nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai fasilitas pengaman lingkungan

perkotaaan; serta menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan

yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

4.5.2 Pusat Pemerintahan Kota Bekasi dan Bangunan Umum

Fungsi utama kawasan pemerintahan adalah sebagai pusat pelayanan

pemerintahan kota dengan skala pelayanan kota/regional. Pengembangan kawasan

pusat pelayanan pemerintahan Kota Bekasi sebaiknya dilakukan dalam satu lokasi

yang saling berdekatan. Adapun lokasi yang potensial untuk dikembangkan

sebagai kawasan pusat pelayanan pemerintahan Kota Bekasi, adalah di Komplek

Kantor Walikota yang ada saat ini di JL. Kartini – Jl. Juanda dan di Komplek

Perkantoran lama di Jl. Ahmad Yani, serta dikawasan lain yang sudah ada

kegiatan pelayanan pemerintahan kota. Keberadaan kompleks perkantoran lama di

Jl. Ahmad Yani perlu dibenahi dan ditata kembali (revitalisasi) untuk

mengoptimalkan ruang yang ada, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pusat

perkantoran dinas-dinas pemerintahan Kota Bekasi.

4.5.3 Perdagangan dan Jasa

Secara umum, kegiatan perdagangan dan jasa yang berkembang di Kota

Bekasi menempati lokasi di sepanjang jalan utama, baik itu jalan arteri maupun

jalan kolektor. Untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang berkembang di pusat

kota, umumnya terpusat di sepanjang Jalan Juanda – Jalan Cut Mutia dan di

koridor sepanjang Jalan A. Yani, serta di pusat perdagangan Pondok Gede

dengan skala pelayanan kota/regional.

30

4.5.4 Industri

Alokasi lahan yang diperuntukkan bagi zona industri adalah di sebelah

Utara dan Selatan Kota Bekasi, yang sebagian besar berada di Kecamatan Medan

Satria, Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Rawalumbu dan di Kecamatan

Bantargebang. Lokasi industri yang berada di zona industri ini umumnya tersebar

merata tidak terpusat di satu lokasi. Dengan demikian umumnya keberadaan

kegiatan industri bercampur dengan kegiatan lainnya, seperti permukiman atau

perdagangan dan jasa, sehingga apabila tidak ditangani dan dikontrol dengan

benar dapat mencemari lingkungan sekitarnya, baik berupa pencemaran suara,

udara (bau), ataupun limbah yang dihasilkan.

4.5.5 Permukiman

Tingginya tingkat investasi untuk pengembangan kegiatan permukiman

skala besar di wilayah Kota Bekasi, terutama di sebelah Utara dan Selatan, akan

merubah fungsi peruntukan dari kegiatan non terbangun menjadi daerah

terbangun. Selain itu, adanya kecenderungan perubahan fungsi kegiatan

permukiman di sepanjang jalan utama menjadi kegiatan bisnis akibat

perkembangan dan permintaan pasar menyebabkan pola pengembangan

permukiman di Kota Bekasi diarahkan pada kawasan-kawasan yang sesuai

peruntukannya dan diminati oleh investor.

Pola pengembangan kawasan permukiman skala besar di Kota Bekasi

sesuai RTRW Kota Bekasi 2000 – 2010 masih dilakukan dengan pola

lingkungan hunian berimbang (1:3:6). Pada kenyataannya pola ini seringkali

tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena jenis/tipe permukiman yang

dikembangkan sebagian besar tidak berada dalam satu lokasi kawasan yang sama,

tetapi dilakukan berpencar di beberapa lokasi. Untuk itu di masa mendatang

sebaiknya pola pengembangan permukiman lebih diarahkan pada pola

neighborhood unit. Pengembangan permukiman dengan konsep neighborhood

unit ini diintegrasikan oleh sistem jaringan transportasi yang memadai, sehingga

membentuk satu kesatuan yang saling terintegrasi dan saling mendukung antar

lingkungan permukiman, dan diharapkan para penghuninya dapat saling

31

bersosialisasi dan berinteraksi satu dengan yang lainnya (Bappeda Kota Bekasi,

2009).

4.5.6 Struktur Tata Ruang

Rencana struktur ruang Kota Bekasi disusun untuk mewujudkan

keserasian dan keseimbangan pusat-pusat pelayanan serta mengefektifkan kinerja

sistem pusat-pusat tersebut agar dapat berkembang sesuai dengan peran dan

fungsinya dalam mendukung perkembangan Kota Bekasi dalam konteks yang

lebih luas. Rencana struktur ruang Kota Bekasi meliputi rencana pengembangan

sistem pusat pelayanan dan rencana sistem jaringan prasarana kota.

Sistem pusat pelayanan yang dikembangkan di Kota Bekasi merupakan

sistem hirarki pusat dengan spesialisasi kegiatan tertentu. Konsep ini diterapkan

dengan maksud untuk mempertegas fungsi dan peran masing-masing pusat

kegiatan yang saat ini telah berkembang akibat tuntutan posisi Kota Bekasi dalam

konteks regional.

Dalam perkembangannya seperti halnya sistem perkotaan di Bodetabek,

sistem perkotaan di Kota Bekasi tidak semuanya memiliki hirarki pelayanan yang

sama, tetapi terdapat perbedaan skala pelayanan sehingga sistem pusat pelayanan

Kota Bekasi direncanakan terdiri dari 1 (satu) Pusat Pelayanan Kota, 4 (empat)

Sub Pusat Pelayanan Kota dan 7 (tujuh) Pusat Pelayanan Lingkungan. Penetapan

Pusat Pelayanan Kota, yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Medan Satria,

Bekasi Utara, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi Selatan, yang meliputi kawasan

Jalan Sudirman – Juanda - Cut Meutia - Achmad Yani dengan fungsi pusat

pelayanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan tinggi, pusat perdagangan, pusat

hiburan dan rekreasi. Penetapan sub pusat pelayanan kota, sebagai pusat

pelayanan ekonomi, sosial, dan administrasi yang melayani sub wilayah kota,

terdiri atas:

1. Sub-pusat pelayanan kota Pondokgede berada di sekitar Kelurahan

Jatiwaringin mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jati Cempaka,

Jatibening Baru, Jatibening, Jatiwaringin, Jatimakmur dengan fungsi

pusat pemerintahan, perdagangan skala grosir dan retail berkelompok,

pusat jasa dan pusat pendidikan;

32

2. Sub-pusat pelayanan kota Bekasi Utara berada di sekitar di Kelurahan

Perwira mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Kaliabang Tengah,

Harapan Jaya, Perwira, Teluk Pucung, Harapan Baru, Margamulya

dengan fungsi pusat pemerintahan, pusat permukiman, pusat

perdagangan;

3. Sub-pusat pelayanan kota Jatisampurna berada di sekitar Kelurahan

Jatikarya mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jatisampurna,

Jatirangga, Jatiraden, Jatikarya, Jatiranggon, dengan fungsi pelayanan

utama sebagai pusat permukiman skala besar, pusat perdagangan;

4. Sub-pusat pelayanan kota Mustikajaya berada di sekitar Kelurahan

Pedurenan mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Mustikajaya,

Mustikasari, Pedurenan, Cimuning. dengan fungsi pusat pemerintahan,

pusat industri dan jasa pergudangan, pusat permukiman skala besar, pusat

prasarana persampahan (TPPAS Bantargebang), dengan penyediaan

pembangunan “buffer zone” yang dapat berupa taman kota, tempat

pemakaman umum, dan lain-lain.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Penggunaan Lahan di Kota Bekasi

Hasil interpretasi penggunaan lahan dari Citra Quickbird adalah

permukiman teratur, permukiman tidak teratur, kebun campuran, TPLB (Tanaman

Pertanian Lahan Basah), TPLK (Tanaman Pertanian Lahan Kering), kawasan

industri, RTH (Ruang Terbuka Hijau), fasilitas pendidikan, lahan kosong, TPU

(Tempat Pemakaman Umum), TPA (Tempat Pembuangan Akhir), badan air, dan

rumput,semak, ilalang. Pada uraian berikut akan dijabarkan berbagai jenis

penggunaan lahan dan penyebarannya di Kota Bekasi.

Permukiman Teratur. Permukiman Teratur adalah sekumpulan bangunan yang

digunakan sebagai tempat tinggal dengan bentuk, ukuran dan jarak rumah satu

dengan yang lain seragam. Dalam penggunaan lahan ini juga termasuk bangunan

perdagangan, jasa, dan perkantoran. Permukiman teratur tersebar di seluruh

kecamatan. Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi Selatan, dan Rawalumbu memiliki

luasan sebaran permukiman teratur terbesar.

Gambar 7. Kenampakan Obyek pada Citra dan Foto Pengamatan Lapang

Penggunaan Lahan Permukiman Teratur

Permukiman Tidak Teratur. Permukiman tidak teratur adalah sekumpulan

bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal dengan bentuk, ukuran, dan jarak

antar rumah yang tidak seragam, memiliki pola tidak teratur, dan berasosiasi

dengan kebun campuran. Dalam penggunaan lahan ini juga termasuk bangunan

perdagangan, jasa, dan perkantoran. Penyebaran permukiman tidak teratur

dengan luasan terbesar terdapat pada Kecamatan Pondok Gede, Bekasi Barat,

dan Jati Asih.

34

Gambar 8. Kenampakan Obyek pada Citra dan Foto Pengamatan Lapang

Penggunaan Lahan Permukiman Tidak Teratur

Kawasan Industri. Kawasan industri umumnya memiliki luasan yang besar.

Kawasan industri hanya terdapat di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan

Bantar Gebang, Mustika Jaya, Bekasi Barat, Bekasi Utara, Medan Satria, dan

Rawalumbu. Kota Bekasi bagian Utara dan Selatan memiliki luasan sebaran

kawasan industri terbesar.

Gambar 9. Kenampakan Obyek pada Citra dan Foto Pengamatan Lapang

Penggunaan Lahan Kawasan Industri

Ruang Terbuka Hijau. Penggunaan lahan ini dikhususkan untuk jalur hijau

jalan, pulau jalan dan sempadan sungai. Seluruh Kecamatan di Kota Bekasi

memiliki RTH. Kecamatan Rawalumbu dan Bekasi Selatan adalah kecamatan

yang memiliki sebaran RTH terluas.

35

Gambar 10. Kenampakan Obyek pada Citra dan Foto Pengamatan Lapang

Penggunaan Lahan Ruang Terbuka Hijau

Tanaman Pertanian Lahan Basah. TPLB adalah lahan pertanian yang ditanami

padi sebagai tanaman utamanya. Penggunaan lahan TPLB merupakan gabungan

dari berbagai fase berdasarkan faktor usia tanaman. Persebaran luas TPLB di

Kota Bekasi terbesar terdapat pada bagian Selatan Kota Bekasi, yaitu Kecamatan

Bantar Gebang dan Kecamatan Mustika Jaya.

Gambar 11. Kenampakan Obyek pada Citra dan Foto Pengamatan Lapang

Penggunaan Lahan TPLB.

Tanaman Pertanian Lahan Kering. Tanaman Pertanian Lahan Kering biasanya

terdiri dari ladang dan tegalan, yang ditanami dengan tanaman semusim.

Persebaran TPLK merata hampir di seluruh kecamatan, kecuali pada Kecamatan

Pondok Gede. Luasan TPLK terbesar yaitu pada Kecamatan Mustika Jaya.

36

Gambar 12. Kenampakan Obyek pada Citra dan Foto Pengamatan Lapang

Penggunaan Lahan TPLK.

Kebun Campuran. Kebun campuran adalah tanah pertanian yang ditanami

tanaman tahunan seperti melinjo, nangka, kelapa, pisang, dan lain-lain. Biasanya,

kebun campuran berada di sekitar permukiman tidak teratur. Penggunaan lahan

kebun campuran menyebar merata di seluruh kecamatan di Kota Bekasi.

Kecamatan Mustika Jaya dan Kecamatan Jati Asih memiliki sebaran luas kebun

campuran terbesar.

Gambar 13. Kenampakan Obyek pada Citra dan Foto Pengamatan Lapang

Penggunaan Lahan Kebun Campuran

Lahan Kosong. Lahan kosong adalah lahan terbuka yang diatasnya tidak

terdapat bangunan. Biasanya lahan kosong dulunya adalah lahan sawah yang

akan dijadikan perumahan teratur oleh pihak-pihak swasta. Kecamatan Mustika

Jaya dan Bekasi Utara adalah kecamatan yang memiliki luasan lahan kosong

terbesar.

37

Gambar 14. Kenampakan Obyek pada Citra dan Foto Pengamatan Lapang

Penggunaan Lahan Kosong

Fasilitas Pendidikan. Fasilitas pendidikan merupakan bangunan yang digunakan

untuk sarana pendidikan. Setiap kecamatan memiliki fasilitas pendidikan.

Kecamatan Bekasi Timur dan Rawalumbu memiliki luasan terbesar untuk

fasilitas pendidikan.

Gambar 15. Kenampakan Obyek pada Citra dan Foto Pengamatan Lapang

Penggunaan Lahan Fasilitas Pendidikan

Tempat Pembuangan Akhir. Tempat pembuangan akhir biasanya jauh dari

pusat kota. TPA hanya terdapat pada Kecamatan Bantar Gebang. Hal ini terkait

dengan alokasi untuk TPA yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Gambar 16. Kenampakan Obyek pada Citra dan Foto Pengamatan Lapang

Penggunaan Lahan TPA

38

Badan Air. Persebaran badan air tidak merata di seluruh kecamatan. Kecamatan-

kecamatan yang tidak memiliki badan air yaitu Kecamatan Pondok Gede, Bekasi

Barat, Medan Satria, dan Kecamatan Pondok Melati.

Gambar 17. Kenampakan Obyek pada Citra dan Foto Pengamatan Lapang

Penggunaan Lahan Badan Air

Tempat Pemakaman Umum. TPU biasanya terletak jauh dan agak terpisah dari

permukiman penduduk. Persebaran TPU hampir merata di seluruh kecamatan

kecuali di Kecamatan Medan Satria.

Gambar 18. Kenampakan Obyek pada Citra dan Foto Pengamatan Lapang

Penggunaan Lahan TPU

Rumput, Semak, Ilalang. Persebaran penggunaan lahan rumput/semak/ilalang

terbesar yaitu terdapat pada Kecamatan Jati Sampurna.

Gambar 19. Kenampakan Obyek pada Citra dan Foto Pengamatan Lapang

Penggunaan Lahan Rumput/Semak/Ilalang

39

5.2 Perubahan dan Pola Penggunaan Lahan di Kota Bekasi

5.2.1 Perubahan Penggunaan Lahan Kota Bekasi

Penggunaan lahan di Kota Bekasi cenderung mengalami perubahan luas

setiap tahunnya. Luas tiap penggunaan lahan di Kota Bekasi pada tahun 2003 dan

tahun 2010 disajikan pada Tabel 9. Penggunaan lahan yang mengalami

peningkatan luas terbesar adalah kelompok penggunaan lahan terbangun, seperti

permukiman tidak teratur, permukiman teratur, fasilitas pendidikan, dan kawasan

industri. Sementara itu penggunaan lahan yang mengalami penurunan luas

mengarah ke penggunaan lahan non terbangun, seperti badan air, kebun

campuran, lahan kosong, TPLB (Tanaman Pertanian Lahan Basah), dan TPLK

(Tanaman Pertanian Lahan Kering). Selain itu terdapat juga penggunaan lahan

yang tidak mengalami perubahan yaitu TPU (Tempat Pemakaman Umum). Peta

perubahan penggunaan lahan Kota Bekasi disajikan pada Gambar 20.

Gambar 20. Peta Perubahan Penggunaan Lahan Kota Bekasi Tahun 2003-2010

40

Tabel 9. Luas Penggunaan Lahan Tahun 2003, 2010, dan Perubahannya

Jenis Penggunaan Lahan Tahun 2003

( ha )

Tahun 2010

( ha )

Perubahan

( ha )

Perubahan

( % )

Badan Air 21.23 20.43 -0.80 -4%

Fasilitas Pendidikan 79.88 80.62 0.74 1%

Kawasan Industri 602.74 629.20 26.45 4%

Kebun Campuran 3820.74 3071.84 -748.90 -20%

Lahan Kosong 2255.58 1897.72 -357.86 -16%

Permukiman Tidak Teratur 5511.09 6585.28 1074.19 19%

Permukiman Teratur 3994.00 4766.73 772.73 19%

Ruang Terbuka Hijau 725.47 799.80 74.33 10%

Rumput,semak,ilalang 1351.57 1124.31 -227.27 -17%

Tempat Pembuangan Akhir 159.31 160.76 1.45 1%

Tanaman Pertanian Lahan Basah 2413.36 1815.76 -597.60 -25%

Tanaman Pertanian Lahan Kering 360.56 279.70 -80.87 -22%

Tempat Pemakaman Umum 62.84 62.84 0.000 0%

Penggunaan lahan di Kota Bekasi pada tahun 2003 didominasi oleh

permukiman baik permukiman teratur sebesar 18,5 % (3994,00 ha) maupun

permukiman tidak teratur sebesar 25,51 % (5511,09 ha). Proporsi penggunaan

lahan oleh permukiman yang paling besar terdapat di Kecamatan Pondok Gede

untuk permukiman tidak teratur sebesar 715, 85 ha dan Kecamatan Bekasi Utara

untuk permukiman teratur sebesar 551,28 ha. Hal ini dikarenakan kedua

kecamatan tersebut memiliki jumlah penduduk tertinggi di Kota Bekasi pada

tahun 2003, yaitu sebanyak 232.110 jiwa di Kecamatan Pondok Gede dan 236.303

jiwa di Kecamatan Bekasi Utara.

Penggunaan lahan pada tahun 2010 yang mengalami penurunan luas

terbesar adalah kebun campuran. Penggunaan lahan ini mengalami penurunan

menjadi 14,22 % (3071,84 ha), diikuti dengan lahan kosong menjadi 8,78 %

(1897,72 ha) dan TPLB mengalami penurunan menjadi 8,40 % (1815,76 ha).

Penurunan luas kebun campuran terbesar terjadi di Kecamatan Pondok Gede,

yang sejalan dengan peningkatan luas untuk penggunaan lahan pemukiman tidak

teratur.

41

Gambar 21. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2003-2010

Pada Gambar 21 dapat dilihat peningkatan permukiman tidak teratur

sebesar 19% (1.074,19 ha), permukiman teratur sebesar 19% (727,73 ha),

Kawasan Industri 4% (26.45 ha), fasilitas pendidikan dan TPA 1% (0,74 ha) dan

(1,45 ha ), RTH sebesar 10% (74,33 ha). Hal ini diikuti dengan penurunan kebun

campuran sebesar 20% (748,90 ha), lahan kosong 16% (357,86 ha), penggunaan

lahan rumput, semak, ilalang sebesar 17% (227,27 ha), TPLB dan TPLK sebesar

25% dan 22% (597,60 ha dan 80,87 ha). Kecamatan Bekasi Utara adalah

kecamatan yang memiliki proporsi ruang terbangun (permukiman tidak teratur,

permukiman teratur, kawasan industri, fasilitas pendidikan) terbesar yaitu sebesar

1.138,93 ha dan meningkat pada tahun 2010 menjadi 1.339 ha.

Penggunaan lahan Kota Bekasi secara spasial disajikan pada Peta

Penggunaan Lahan Kota Bekasi Tahun 2003 (Gambar 22) dan Peta Penggunaan

Lahan Kota Bekasi Tahun 2010 (Gambar 23).

42

Gambar 22. Peta Penggunaan Lahan Tahun 2003

Gambar 23. Peta Penggunaan Lahan Tahun 2010

43

Gambar 22 dan Gambar 23 menunjukkan penggunaan lahan Kota Bekasi

bagian Barat yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta dan Kota Bekasi

bagian Timur yang dekat dengan pusat Kota Bekasi didominasi oleh ruang

terbangun. Pola ini terbentuk karena dipengaruhi oleh aksesibilitas, yaitu jarak

terhadap pusat kegiatan dan jaringan jalan yang memadai. Sementara itu bagian

Selatan Kota Bekasi yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan bagian Utara

yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi pada tahun 2003 masih didominasi

oleh penggunaan lahan non terbangun.

Pada tahun 2010 penurunan luas penggunaan lahan terbesar terjadi di

bagian Selatan Kota Bekasi yaitu Kecamatan Jati Asih dan Kecamatan Mustika

Jaya. Terbentuknya jalan tol baru di sepanjang Kecamatan Jati Asih menyebabkan

banyak penggunaan lahan yang terkonversi, salah satu yang terbesar adalah kebun

campuran. Pada Kecamatan Mustika Jaya, penurunan luas terbesar TPLB

dikarenakan dikonversi menjadi perumahan teratur. Di dalam konteks

pengembangan sumberdaya, konversi lahan pertanian ke non pertanian adalah

suatu proses yang bersifat irreversible atau tidak dapat balik. Hal ini berimplikasi

bahwa konversi lahan pertanian akan dibarengi dengan perubahan-perubahan

orientasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakat yang juga umumnya

bersifat irreversible (Winoto et al., 1996)

5.2.2 Pola Perubahan Penggunaan Lahan 2003-2010

Dalam mengamati pola perubahan penggunaan lahan, hal yang perlu

dicermati adalah arah perubahan menjadi penggunaan lahan apa dan penggunaan

lahan sebelumnya. Perubahan penggunaan lahan pada Kota Bekasi tahun 2003-

2010 disajikan pada Tabel 10. Perubahan penggunaan lahan terbesar yaitu terjadi

pada penggunaan lahan kebun campuran menjadi permukiman tidak teratur, lahan

kosong menjadi permukiman teratur, dan TPLB menjadi lahan kosong dengan

luas perubahan berturut-turut sebesar 649,88 ha, 493,09 ha, dan 365,09 ha.

Berikut ini akan diuraikan jenis perubahan penggunaan lahan dari tahun 2003-

2010 secara rinci per kecamatan di Kota Bekasi.

44

Tabel 10. Matriks Transisi Penggunaan Lahan Kota Bekasi Tahun 2003-2010

Penggunaan Lahan 2003

Penggunaan Lahan 2010 ( Ha )

Ba

da

n A

ir

Fa

sili

tas

Pen

did

ika

n

Ja

lan

Arte

ri

Ja

lan

TO

L

Ka

wa

san

Ind

ust

ri

Keb

un

Ca

mp

ura

n

La

ha

n K

oso

ng

Per

mu

kim

an

Tid

ak

Ter

atu

r

Per

mu

kim

an

Ter

atu

r

RT

H

Ru

mp

ut,

Sem

ak

,Ila

lan

g

TP

A

TP

LB

TP

LK

TP

U

Badan Air 20.43 0.80

Fasilitas Pendidikan 79.88

Jalan Arteri 46.59

Jalan TOL 80.48

Kawasan Industri 598.10

Kebun Campuran 0.56 4.91 0.14 3059.40 61.05 677.97 31.87 0.58 1.45

Lahan Kosong 0.74 10.19 15.22 19.83 1427.27 195.47 493.09 81.11

Permukiman Tidak Teratur 1.03 2.42 0.58 5485.57 1.29

Permukiman Teratur 3994.00

RTH 12.66 715.12

Rumput,semak,ilalang 0.69 13.10 4.86 156.02 65.06 1126.23

TPA 159.31

TPLB 1.78 0.24 1.76 357.68 67.32 158.37 1.16 1819.91

TPLK 1.10 3.94 24.48 24.14 24.34 2.86 279.70

TPU 62.84

44

45

5.2.2.1 Perubahan Penggunaan Lahan Permukiman Tidak Teratur

Dalam selang waktu 7 tahun telah terjadi perubahan penggunaan lahan

permukiman tidak teratur menjadi jalan arteri, jalan tol, dan RTH. Perubahan ini

terjadi di sebagian kecamatan di Kota Bekasi, antara lain Kecamatan Bekasi

Barat, Bekasi Selatan, Jati Asih, dan Kecamatan Pondok Melati. Luas perubahan

permukiman tidak teratur menjadi penggunaan lahan lain dapat dilihat pada Tabel

11.

Tabel 11. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Permukiman Tidak Teratur menjadi

Penggunaan Lahan Lain (ha) Tahun 2003-2010

Kecamatan

Luas (ha) Perubahan Permukiman Tidak Teratur

Menjadi Luas

Perubahan

Per

Kecamatan Jalan Arteri Jalan tol RTH

Bantar Gebang 0.00

Bekasi Barat 1.03 0.15 1.18

Bekasi Selatan 2.02 1.14 3.16

Bekasi Timur 0.00

Bekasi Utara 0.00

Jati Asih 0.36 0.36

Jati Sampurna 0.00

Medan Satria 0.00

Mustika Jaya 0.00

Pondok Gede 0.00

Pondok Melati 0.04 0.04

Rawalumbu 0.00

Jumlah 1.02 2.42 1.29 4.74

Perubahan terbesar terjadi pada permukiman tidak teratur menjadi jalan

tol sebesar 2,42 ha. Permukiman tidak teratur merupakan salah satu penggunaan

lahan yang sulit untuk dirubah menjadi penggunaan lahan lain. Tetapi, perubahan

ini dapat terjadi karena kebijakan dari pemerintah Kota Bekasi untuk

meminimalisasi kemacetan di Kota Bekasi dengan membuat jalan tol baru yang

mulai beroperasi pada tahun 2007. Kecamatan Bekasi Selatan mengalami

perubahan permukiman tidak teratur sebesar 3,16 ha. Permukiman tidak teratur di

wilayah tersebut mengalami penggusuran untuk pembuatan jalan tol dan RTH.

46

5.2.2.2 Perubahan Penggunaan Lahan Kebun Campuran

Perubahan penggunaan lahan kebun campuran menjadi penggunaan

lahan lain per kecamatan disajikan pada Tabel 12. Pada tahun 2003-2010

penggunaan lahan kebun campuran telah banyak mengalami konversi lahan

menjadi jalan arteri, jalan tol, lahan kosong, permukiman tidak teratur,

permukiman teratur, RTH, dan TPA.

Tabel 12. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Kebun Campuran menjadi

Penggunaan Lahan Lain (ha) Tahun 2003-2010

Kecamatan

Luas (ha) Perubahan Kebun Campuran Menjadi Luas

Perubahan

Per

Kecamatan

Jalan

Arteri

Jalan

TOL

Lahan

Kosong

Permukiman

Tidak

Teratur

Permukiman

Teratur RTH TPA

Bantar Gebang 5.86 35.79 1.35 1.45 44.46

Bekasi Barat 0.56 2.10 80.41 0.18 0.05 83.30

Bekasi Selatan 2.80 6.23 36.57 0.16 0.48 46.25

Bekasi Timur 2.35 13.18 0.65 16.18

Bekasi Utara 1.55 12.28 0.06 13.89

Jati Asih 2.07 14.30 131.66 10.69 158.72

Jati Sampurna 12.39 67.76 4.73 84.88

Medan Satria 9.17 9.17

Mustika Jaya 5.04 47.85 4.91 57.79

Pondok Gede 2.70 103.66 6.34 112.71

Pondok Melati 0.03 1.67 75.48 0.25 0.05 77.48

Rawalumbu 5.47 36.06 2.55 44.08

Jumlah 0.56 4.91 59.66 649.88 31.87 0.58 1.45 748.90

Tabel 12 menunjukkan perubahan terbesar terjadi pada penggunaan

lahan kebun campuran menjadi permukiman tidak teratur sebesar 649,88 ha.

Sementara itu, perubahan terkecil yaitu menjadi jalan arteri terjadi di Kecamatan

Bekasi Barat sebesar 0,56 ha. Kecamatan Jati Asih adalah kecamatan yang

mengalami perubahan luas kebun campuran menjadi permukiman tidak teratur

terbesar yaitu 131,66 ha. Perubahan kebun campuran menjadi penggunaan lahan

lainnya terjadi di seluruh kecamatan di Kota Bekasi. Luas kebun campuran

terbesar yang mengalami konversi lahan terdapat pada Kecamatan Jati Asih

sebesar 158,72 ha.

47

5.2.2.3 Perubahan Penggunaan Lahan Tanaman Pertanian Lahan Basah

Tanaman Pertanian Lahan Basah (TPLB) adalah penggunaan lahan yang

memiliki nilai land rent yang lebih rendah dibandingkan dengan lahan terbangun.

Hal ini yang memacu konversi lahan terbesar terjadi pada TPLB. Perubahan

penggunaan TPLB menjadi penggunaan lain di setiap kecamatan disajikan pada

Tabel 13.

Tabel 13. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Tanaman Pertanian Lahan Basah

Menjadi Penggunaan Lahan Lain (ha) Tahun 2003-2010

Kecamatan

Luas (ha) Perubahan Penggunaan Lahan TPLB Menjadi

Luas

Perubahan

Per

Kecamatan Ja

lan

Arte

ri

Ja

lan

TO

L

Ka

wa

san

Ind

ust

ri

La

ha

n

Ko

son

g

Per

mu

kim

an

Tid

ak

Ter

atu

r

Per

mu

kim

an

Ter

atu

r

RT

H

Bantar Gebang 9.91 3.03 3.17 16.11

Bekasi Barat 0.37 1.84 9.37 11.58

Bekasi Selatan 17.85 5.43 1.57 24.86

Bekasi Timur 4.84 2.53 2.00 9.38

Bekasi Utara 52.92 30.70 20.45 0.55 104.61

Jati Asih 6.74 0.63 2.64 10.01

Jati Sampurna 24.14 1.16 26.95 52.25

Medan Satria 1.41 1.76 112.35 10.63 10.29 0.61 137.05

Mustika Jaya 108.90 4.16 65.99 179.05

Pondok Gede 1.22 3.14 4.36

Pondok Melati 0.24 13.54 1.71 10.34 25.82

Rawalumbu 12.06 6.11 2.47 20.63

Jumlah 1.78 0.24 1.76 365.09 67.32 158.37 1.16 595.72

Tabel 13 menunjukkan konversi TPLB terbesar yaitu menjadi lahan

kosong sebesar 365,09 ha. Lahan kosong ini nantinya akan dibangun menjadi

permukiman teratur. Hal ini dapat dilihat dari lingkungan sekitar yang sudah

menjadi permukiman teratur. Perubahan TPLB menjadi penggunaan lahan lainnya

terjadi di seluruh kecamatan dengan konversi TPLB terbesar terjadi pada

Kecamatan Mustika Jaya sebesar 179,05 ha konversi TPLB terkecil terjadi di

Kecamatan Pondok Gede yaitu seluas 4,36 ha. Kecamatan Mustika Jaya adalah

kecamatan yang memiliki luas TPLB terbesar, sehingga berpeluang besar untuk

mengalami konversi lahan. Sementara itu, untuk Kecamatan Pondok Gede

48

berbanding terbalik dengan Kecamatan Mustika Jaya. Kecamatan ini memiliki

luas TPLB yang relatif kecil, sehingga konversi terhadap TPLB juga rendah.

Konversi lahan pertanian merupakan salah satu konsekuensi dari perluasan

kota yang membutuhkan lahan untuk pertumbuhan kota. Hal ini mengakibatkan

terjadi peningkatan permintaan terhadap lahan untuk aktivitas ekonomi,

permukiman dan infrastruktur yang menyebabkan terjadinya peningkatan konversi

lahan pertanian.

5.2.2.4 Perubahan Penggunaan Lahan Tanaman Pertanian Lahan Kering

(TPLK)

Pada tahun 2003-2010 telah banyak terjadi perubahan penggunaan lahan

TPLK menjadi penggunaan lahan lain, yaitu jalan arteri, jalan tol, lahan kosong,

permukiman tidak teratur, permukiman teratur, dan RTH. Luas perubahan yang

terjadi selama 7 tahun disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Tanaman Pertanian Lahan Kering

Menjadi Penggunaan Lahan Lain (ha) Tahun 2003-2010

Kecamatan

Luas (ha) Perubahan Penggunaan Lahan TPLK Menjadi

Luas

Perubahan

Per

Kecamatan Ja

lan

Arte

ri

Ja

lan

to

l

La

ha

n

Ko

son

g

Per

mu

kim

an

Tid

ak

Ter

atu

r

Per

mu

kim

an

Ter

atu

r

RT

H

Bantar Gebang 0.00

Bekasi Barat 0.00

Bekasi Selatan 5.51 5.51

Bekasi Timur 2.45 2.49 4.93

Bekasi Utara 4.55 10.08 8.38 23.00

Jati Asih 3.94 4.28 0.01 1.94 10.18

Jati Sampurna 1.77 0.67 2.44

Medan Satria 1.10 12.84 0.42 3.10 0.92 18.38

Mustika Jaya 0.81 1.59 2.39

Pondok Gede 0.77 0.39 7.85 9.02

Pondok Melati 1.11 1.55 2.65

Rawalumbu 2.06 0.30 2.35

Jumlah 1.10 3.94 24.48 24.14 24.34 2.86 80.87

Tabel 14 menunjukkan luas perubahan penggunaan lahan TPLK

terbesar yaitu menjadi permukiman teratur sebesar 24,34 ha, yang diikuti dengan

permukiman tidak teratur sebesar 24,14 ha. Perubahan penggunaan lahan TPLK

49

cenderung mengarah ke lahan terbangun yang umumnya digunakan sebagai

tempat tinggal. Hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan jumlah penduduk,

sehingga permintaan lahan untuk permukiman juga semakin meningkat.

Perubahan TPLK menjadi penggunaan lahan lain terjadi hampir di seluruh

kecamatan kecuali Kecamatan Bantar Gebang dan Bekasi Barat, dikarenakan

kecamatan ini tidak memiliki TPLK. Konversi TPLK terbesar terdapat di

Kecamatan Bekasi Utara yaitu dengan luas konversi terbesar menjadi permukiman

tidak teratur sebesar 10,08 ha.

5.2.2.5 Perubahan Penggunaan Lahan Kosong

Selama waktu 7 tahun, penggunaan lahan kosong mengalami perubahan

menjadi penggunaan lahan lain, yaitu fasilitas pendidikan, jalan arteri, jalan tol,

kawasan industri, permukiman tidak teratur, permukiman teratur, dan RTH. Luas

perubahan lahan kosong menjadi penggunaan lahan lain disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Kosong menjadi Penggunaan Lahan

Lain (ha) Tahun 2003-2010

Kecamatan

Luas (ha) Perubahan Lahan Kosong Menjadi

Luas

Perubahan

Per

Kecamatan

Fa

sili

tas

Pen

did

ika

n

Ja

lan

Arte

ri

Ja

lan

to

l

Ka

wa

san

Ind

ust

ri

Per

mu

kim

an

Tid

ak

Ter

atu

r

Per

mu

kim

an

Ter

atu

r

RT

H

Bantar Gebang 3.80 13.36 9.38 26.55

Bekasi Barat 2.63 2.58 15.56 22.27 8.82 51.86

Bekasi Selatan 7.07 16.47 31.89 8.10 63.53

Bekasi Timur 8.05 12.68 1.15 21.88

Bekasi Utara 1.65 15.85 64.54 82.04

Jati Asih 2.20 17.20 38.43 2.87 60.71

Jati Sampurna 21.07 82.40 9.96 113.43

Medan Satria 7.56 13.86 14.50 40.55 23.81 100.30

Mustika Jaya 0.74 7.84 85.85 3.78 98.22

Pondok Gede 0.28 27.19 23.57 0.96 52.00

Pondok Melati 3.08 8.77 33.56 0.33 45.74

Rawalumbu 0.51 29.60 47.97 21.32 99.40

Jumlah 0.74 10.19 15.22 19.83 195.47 493.09 81.11 815.66

Tabel 15 menunjukkan perubahan lahan kosong terbesar yaitu menjadi

permukiman teratur seluas 493,09 ha dan diikuti dengan perubahan menjadi

50

permukiman tidak teratur seluas 195,47 ha. Perubahan lahan kosong menjadi

penggunaan lahan lain terjadi di seluruh kecamatan. Kecamatan yang mengalami

perubahan lahan kosong terbesar adalah Kecamatan Jati Sampurna sebesar 113,43

ha dengan perubahan yang mendominasi yaitu perubahan menjadi permukiman

teratur sebesar 82,40 ha. Perubahan lahan kosong menjadi permukiman teratur

terjadi akibat peningkatan jumlah penduduk yang meningkatkan permintaan lahan

untuk dijadikan sebagai tempat hunian. Kecamatan yang mengalami perubahan

luas lahan kosong terkecil adalah Kecamatan Bekasi Timur sebesar 21,88 ha.

Kecamatan Bekasi Timur memiliki luas lahan terbangun yang tinggi sehingga

sangat jarang ditemui lahan kosong yang dapat dikonversi menjadi penggunaan

lahan lain.

5.2.2.6 Perubahan Penggunaan Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Selama selang waktu 7 tahun dari tahun 2003-2010, penggunaan lahan

RTH mengalami perubahan menjadi lahan kosong. Luas perubahan penggunaan

lahan RTH disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2003-

2010

Kecamatan Luas (ha) Perubahan RTH menjadi Lahan Kosong

Bantar Gebang 0.70

Bekasi Barat 0.86

Bekasi Selatan 2.20

Bekasi Timur 4.55

Bekasi Utara 0.19

Jati Asih 0.41

Jati Sampurna

Medan Satria 0.14

Mustika Jaya

Pondok Gede 0.63

Pondok Melati 0.03

Rawalumbu 2.96

Jumlah 12.66

Tabel 16 menunjukkan total luas perubahan RTH menjadi lahan kosong

sebesar 12,66 ha. Perubahan ini terjadi hampir di semua kecamatan, kecuali

kecamatan Jati Sampurna dan Mustika Jaya. Perubahan terbesar terjadi pada

51

Kecamatan Bekasi Timur sebesar 4,55 ha. Umumnya perubahan RTH menjadi

lahan kosong terjadi pada jalur hijau.

5.3 Penyimpangan Pemanfaatan Ruang di Kota Bekasi

Analisis inkonsistensi pemanfaatan ruang terhadap RTRW dilakukan

untuk mengetahui apakah pemanfaatan ruang yang telah dilakukan sudah sesuai

dengan RTRW yang telah disusun sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan

pemanfaatan ruang. Analisis inkonsistensi dilakukan dengan mengoverlaykan peta

RTRW Kota Bekasi (Gambar 24) dengan peta penggunaan lahan tahun 2003 dan

2010. Hasil overlay tersebut menghasilkan peta inkonsistensi pemanfaatan ruang

Kota Bekasi Tahun 2003 (Gambar 25) dan Tahun 2010 (Gambar 26). Bentuk

realisasi dari Rencana Tata Ruang Wilayah adalah pemanfaatan ruang yang terjadi

di suatu wilayah.

Gambar 24 . Peta RTRW Kota Bekasi Periode 2000-2010

Gambar 24 menunjukkan sebaran spasial alokasi RTRW 2000-2010 Kota

Bekasi. Alokasi RTRW lebih mengarah pada penggunaan lahan terbangun, antara

lain alokasi untuk pemerintahan dan bangunan umum, pendidikan, perdagangan

dan jasa, perumahan kepadatan rendah, perumahan kepadatan sedang, perumahan

52

kepadatan rendah. Alokasi untuk lahan terbangun menyebar di seluruh kecamatan.

Alokasi untuk industri terletak di bagian Utara yaitu di Kecamatan Medan Satria.

Sementara itu alokasi untuk pertanian terletak di Kecamatan Bantar Gebang. Luas

alokasi rencana tata ruang Kota Bekasi tahun 2000-2010 disajikan pada Tabel 17

dan proporsi total inkonsistensi Kota Bekasi Tahun 2003 dan 2010 disajikan pada

Tabel 18.

Alokasi RTRW Kota Bekasi terbesar adalah alokasi untuk kawasan

permukiman, yaitu perumahan kepadatan rendah sebesar 710,24 ha, perumahan

kepadatan sedang sebesar 9.195,72 ha, dan perumahan kepadatan tinggi sebesar

7.162,46 ha. Dampak dari proses suburbanisasi pada Kota Bekasi, mengharuskan

pemerintah Kota Bekasi membuat alokasi khusus untuk kawasan permukiman.

Tabel 17. Alokasi Rencana Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2000-2010

Alokasi RTRW Luas (ha)

Industri 1.369,73

Pemerintahan dan Bangunan Umum 81,93

Pendidikan 18,47

Perdagangan dan Jasa 1.744,16

Pertanian 775,55

Perumahan Kepadatan Rendah 710,24

Perumahan Kepadatan Sedang 9.195,72

Perumahan Kepadatan Tinggi 7.162,46

Rekreasi / Olah Raga 26,82

Sempadan Sungai 289,.32

Situ 5,39

Stasiun Kereta 3,97

T P A Sampah 13,38

T P U 13,80

Taman / Hutan Kota 193,97

Hasil analisis inkonsistensi pemanfaatan ruang tahun 2003 terhadap

RTRW periode 2000-2010, menunjukkan proporsi persentase jenis inkonsistensi

terbesar terhadap luas peruntukan terjadi pada jenis peruntukan taman/hutan kota

menjadi ruang terbangun, lahan kosong, dan lahan pertanian, yaitu sebesar

40,88% (79,31 ha) dari luas peruntukan sebesar 193,97 ha. Kemudian diikuti

dengan jenis peruntukan rekreasi/olahraga menjadi ruang terbangun sebesar

53

23,27% (6,24 ha) dari luas peruntukan sebesar 26,82 ha, jenis peruntukan

pertanian menjadi ruang terbangun sebesar 22,29% (172,88 ha) dari luas

peruntukan sebesar 775,55 ha. Luas inkonsistensi paling besar terdapat pada

Kecamatan Bantar Gebang yaitu sebesar 197,29 ha atau 4,31% dari luas wilayah

Kecamatan Bantar Gebang.

Tabel 18. Luas dan Proporsi Total Inkonsistensi Kota Bekasi Tahun 2003 dan

2010

Jenis Inkonsistensi Pemanfaatan Ruang

Kota Bekasi Tahun 2003 Tahun 2010

Peruntukan RTRW Kondisi Eksisting ha % ha %

Pertanian Ruang Terbangun 172.28 0.797 227.03 1.051

Sempadan Sungai Ruang Terbangun 43.53 0.200 58.82 0.272

Taman/Hutan Kota Ruang Terbangun 53.11 0.246 59.90 0.277

Taman / Hutan Kota Lahan Kosong 17.73 0.082 8.68 0.040

Taman / Hutan Kota Pertanian 8.46 0.039 16.74 0.077

Rekreasi/Olahraga Ruang Terbangun 6.24 0.029 6.24 0.029

Jumlah 301.35 1.393 377,41 1.746

Pada tahun 2010, proporsi persentase jenis inkonsistensi terbesar terhadap

luas peruntukkan terjadi pada jenis peruntukan taman/hutan kota menjadi ruang

terbangun, lahan kosong, dan lahan pertanian, yaitu meningkat menjadi 43,98%

(85,32 ha) dari luas peruntukan sebesar 193,97 ha, diikuti dengan jenis peruntukan

pertanian menjadi ruang terbangun meningkat menjadi 29,27% (227,03 ha) dari

luas peruntukkan sebesar 775,55 ha. Jenis peruntukan rekreasi/olahraga menjadi

ruang terbangun tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar 23,27% (6,24 ha)

dari luas peruntukan sebesar 26,82 ha. Total luas inkonsistensi paling besar

terdapat pada Kecamatan Mustika Jaya yang merupakan pemekaran dari

Kecamatan Bantar Gebang yaitu sebesar 145, 92 ha atau 5,66% dari total luas

wilayah Kecamatan Mustika Jaya 2577,12 ha.

Besarnya inkonsistensi pemanfaatan ruang pada Kecamatan Bantar

Gebang pada tahun 2003 dan Kecamatan Mustika Jaya pada tahun 2010 yang

merupakan pemekaran dari Kecamatan Bantar Gebang, dikarenakan luas

penggunaan lahan di Kecamatan ini masih didominasi oleh penggunaan lahan non

terbangun atau penggunaan lahan yang memiliki nilai land rent yang rendah. Hal

ini memacu masyarakat untuk melakukan konversi lahan menjadi penggunaan

54

lahan yang memiliki nilai land rent lebih tinggi. Jarak kecamatan yang jauh dari

pusat kota juga menyebabkan rendahnya pengawasan aparat terhadap segala

bentuk penyimpangan pemanfaatan ruang ( Listiawan, 2010).

Gambar 25. Peta Inkonsistensi Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi Tahun 2003

55

Gambar 26. Peta Inkonsistensi Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi Tahun 2010

56

5.4 Tingkat Perkembangan Wilayah di Kota Bekasi

Perkembangan suatu wilayah yang sejalan dengan meningkatnya jumlah

perumbuhan penduduk menuntut adanya peningkatan kualitas dan kuantitas dalam

kebutuhan hidup diantaranya sarana dan prasarana. Tingkat perkembangan

wilayah Kota Bekasi dapat dianalisis dengan menggunakan analisis skalogram

yang menggunakan jumlah fasilitas dan jumlah jenis fasilitas yang ada di 10

kecamatan dengan 52 desa pada tahun 2003 dan dimekarkan menjadi 12

kecamatan dengan 56 desa pada tahun 2006. Sarana prasarana yang digunakan

sebagai variabel dalam analisis antara lain fasilitas pendidikan, fasilitas ekonomi,

fasilitas kesehatan, dan fasilitas sosial.

Analisis skalogram mengelompokkan setiap desa ke dalam hirarki wilayah

dengan kriteria tertentu. Hirarki wilayah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu

Hirarki I, Hirarki II, dan Hirarki III. Hirarki I merupakan wilayah dengan tingkat

perkembangan tinggi, hirarki II wilayah dengan tingkat perkembangan sedang,

hirarki III wilayah dengan tingkat perkembangan rendah. Pengelompokkan

wilayah berdasarkan hirarki pada tahun 2003 dan 2006 disajikan pada Gambar 27

dan Gambar 28.

Gambar 27. Peta Hirarki Wilayah Kota Bekasi Tahun 2003

57

Gambar 28. Peta Hirarki Wilayah Kota Bekasi Tahun 2006

Secara spasial terlihat bahwa hirarki-hirarki tersebut tersebar tidak merata

atau mengelompok di wilayah-wilayah tertentu. Kecamatan-kecamatan di bagian

Utara, Barat, dan Timur Kota Bekasi cenderung memiliki hirarki lebih tinggi

dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan di bagian selatan. Hal ini karena

wilayah-wilayah yang berhirarki lebih tinggi tersebut berbatasan dengan wilayah

DKI Jakarta sehingga perkembangannya lebih pesat dibandingkan dengan wilayah

bagian selatan yang berbatasan dengan wilayah kabupaten. Menurut Rustiadi et

al., (2009) aspek spasial merupakan fenomena alami, sehingga jika perkembangan

suatu wilayah dipengaruhi oleh wilayah sebelahnya atau lebih dekat adalah hal

yang wajar. Hal ini dikarenakan telah terjadinya interaksi sosial ekonomi dari dua

wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis skalogram pada tahun 2003, jumlah kelurahan

yang berhirarki I adalah 7, kelurahan yang berhirarki II berjumlah 20, dan

kelurahan yang berhirarki III berjumlah 25 kelurahan. Hasil analisis skalogram

pada tahun 2006 menunjukkan jumlah kelurahan yang berhirarki I adalah 7,

kelurahan yang berhirarki II berjumlah 26, dan kelurahan berhirarki III berjumlah

23 kelurahan. Penyebaran hirarki di Kota Bekasi tidak merata, seperti tidak semua

kecamatan memiliki hirarki I, dimana tempat terjadinya pusat-pusat aktivitas.

58

Tabel 19 menyajikan persentase jumlah kelurahan berdasarkan hirarki di setiap

kecamatan pada Kota Bekasi. Dari Tabel 19 tersebut dapat dilihat bahwa terjadi

penurunan dan penambahan tingkatan hirarki. Pada tahun 2003 jumlah kelurahan

yang paling banyak adalah kelurahan yang memiliki tingkatan hirarki III sebesar

48%, sedangkan pada tahun 2006 jumlah kelurahan yang paling banyak adalah

kelurahan yang berhirarki II sebesar 46 %.

Tabel 19. Persentase Kelurahan Berdasarkan Hirarki Wilayah di Setiap

Kecamatan.

Nama Kecamatan Hirarki 2003 Hirarki 2006

I II III I II III

Pondok Gede 20% 80% 0% 20% 60% 20%

Bekasi Timur 75% 25% 0% 75% 25% 0%

Bekasi selatan 20% 40% 40% 40% 60% 0%

Bantargebang 0% 25% 75% 0% 25% 75%

Medan Satria 25% 75% 0% 0% 100% 0%

Bekasi Barat 20% 20% 60% 0% 100% 0%

Rawalumbu 0% 25% 75% 0% 75% 25%

Jatiasih 0% 33% 67% 0% 33% 67%

Jatisampurna 0% 0% 100% 0% 20% 80%

Bekasi Utara 0% 67% 33% 0% 50% 50%

Kota Bekasi 13% 38% 48% 13% 46% 41%

Hirarki I adalah wilayah dengan tingkat perkembangan tinggi yang

berfungsi sebagai pusat aktivitas, seperti pemusatan penduduk, industri,

pemerintahan, pasar yang potensial, serta memiliki fasilitas yang beragam dan

lengkap. Dari hasil analisis tahun 2003 terdapat 5 kecamatan dari 10 kecamatan di

Kota Bekasi yang memiliki hirarki I, diantaranya Kecamatan Bekasi Timur,

Pondok Gede, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, dan Medan Satria. Pada tahun 2006

terjadi penurunan kecamatan yang memiliki kelurahan berhirarki I yaitu 4

kecamatan dari 12 kecamatan setelah pemekaran pada tahun 2004, yaitu

Kecamatan Bekasi Timur, Pondok Gede, Bekasi Selatan, dan Pondok Melati.

Pada tahun 2003, Kecamatan Bekasi Timur merupakan kecamatan yang

memiliki kelurahan berhirarki I paling banyak sebesar 43%, yaitu Kelurahan

Margahayu, Bekasi Jaya, dan Duren Jaya, sedangkan pada tahun 2006,

Kecamatan Bekasi Timur tidak mengalami perubahan hirarki pada kelurahannya,

meskipun terjadi penambahan jumlah dan jenis fasilitas. Kecamatan Bekasi Timur

59

memiliki letak yang strategis, aksesibilitas yang baik, dan penduduk yang padat

sehingga diperlukan peningkatan terhadap fasilitas yang lengkap dan beragam.

Kecamatan Pondok Gede tidak mengalami penambahan kelurahan yang berhirarki

I, tetapi terjadi perubahan kelurahan yang berhiraki I setelah pemekaran.

Kelurahan yang berhirarki I di Kecamatan Pondok Gede pada tahun 2003 adalah

Kelurahan Jatirahayu. Setelah pemekaran, Kelurahan Jatirahayu masuk ke dalam

kecamatan baru yaitu Kecamatan Pondok Melati. Hal ini memacu kelurahan-

kelurahan lain di Kecamatan Pondok Gede untuk meningkatkan tingkatan hirarki,

sehingga pada tahun 2006 Kelurahan Jatiwaringin yang sebelumnya berhirarki II

mengalami peningkatan hirarki menjadi Hirarki I. Kecamatan Medan Satria dan

Bekasi Barat pada tahun 2006 mengalami penurunan dari tahun 2003 karena

terdapat kelurahan yang berhirarki I berubah menjadi hirarki II, yaitu Kelurahan

Kranji dan Kelurahan Medan Satria. Pada Kecamatan Bekasi Selatan terjadi

penambahan jumlah dan jenis fasilitas sehingga kelurahan yang berhirarki I

bertambah, yaitu Kelurahan Kayuringin Jaya dan Jaka Setia

Hirarki II merupakan wilayah yang sedang berkembang, biasanya

dicirikan dengan pertumbuhan yang cepat dan merupakan wilayah penyangga dari

wilayah yang berhirarki I. Jumlah kelurahan yang berhirarki II pada tahun 2006

mengalami peningkatan dari tahun 2003, yaitu 38% menjadi 46 %. Wilayah yang

berhirarki II tersebar merata hampir di seluruh kecamatan. Kecamatan

Jatisampurna tidak memiliki kelurahan yang berhirarki II pada tahun 2003,

sedangkan Kecamatan Pondok Melati dan Kecamatan Mustika Jaya yang

merupakan kecamatan hasil pemekaran juga tidak memiliki kelurahan yang

berhirarki II di tahun 2006.

Hirarki III adalah wilayah dengan tingkat perkembangan rendah. Di Kota

Bekasi, wilayah yang berhirarki III mengalami penurunan dari 48% menjadi 41%

di tahun 2003 dan 2006. Pada tahun 2003, semua kelurahan di Kecamatan

Jatisampurna masuk ke dalam tingkatan hirarki III, sedangkan pada tahun 2006

Kecamatan Mustika Jaya yang merupakan kecamatan baru, seluruh kelurahannya

masuk ke dalam tingkatan hirarki III. Kecamatan Pondok Gede, Medan Satria,

dan Bekasi Timur merupakan kecamatan yang tidak memiliki hirarki III di tahun

2003 dan pada tahun 2006, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Medan

60

Satria, dan Bekasi Barat tidak memiliki kelurahan berhirarki III. Hal ini

menunjukkan bahwa penyebaran fasilitas-fasilitas cenderung memusat dan tidak

merata.

Wilayah yang berkembang ditandai dengan adanya penambahan fasilitas

atau perkembangan sarana prasarana di wilayah tersebut. Pada Gambar 29 akan

disajikan laju pertumbuhan setiap fasilitas di Kota Bekasi.

Gambar 29. Laju Pertumbuhan Fasilitas di Kota Bekasi Tahun 2003 dan Tahun

2006

Gambar 29 menunjukkan perkembangan fasilitas di Kota Bekasi. Dari

Gambar 29 tersebut dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pada fasilitas

sosial, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Sedangkan fasilitas ekonomi

mengalami penurunan. Laju pertumbuhan fasilitas sosial, fasilitas kesehatan, dan

fasilitas pendidikan berturut-turut sebesar 13,2%, 24,4%, dan 12,8%. Fasilitas

ekonomi mengalami penurunan sebesar 37,4%. Penurunan ini dikarenakan oleh

berkurangnya toko atau warung kelontong akibat dari menurunnya intensitas

masyarakat untuk berbelanja di warung-warung kecil. Selain itu, hal ini juga

dipengaruhi oleh banyaknya supermarket,minimarket, ataupun pasar swalayan

yang memiliki daya saing tinggi berdiri di sekitar lingkungan masyarakat yang

menyebabkan warung-warung kecil gulung tikar.

Kecamatan Bekasi Utara merupakan kecamatan yang mengalami

peningkatan paling tinggi pada fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan

61

fasilitas sosial. Sementara itu peningkatan fasilitas ekonomi tertinggi dijumpai di

Kecamatan Pondok Gede. Kecamatan Bekasi Utara adalah kecamatan yang

memiliki jumlah penduduk tertinggi kedua setelah Kecamatan Bekasi Timur pada

Tahun 2006. Jumlah penduduk di Kecamatan Bekasi Utara meningkat tinggi dari

tahun 2003 sampai 2006, dari sebanyak 194.950 menjadi 228.327 jiwa. Dengan

jumlah penduduk yang bertambah diperlukan penambahan fasilitas untuk

memenuhi kebutuhan hidup penduduk tersebut di suatu wilayah.

5.5 Keterkaitan Perubahan Luas Penggunaan Lahan dengan Perkembangan

Wilayah

Keterkaitan perubahan luas penggunaan lahan terhadap perkembangan

wilayah dapat dilihat pada Gambar 30. Pada Gambar 30 menunjukkan wilayah-

wilayah yang memiliki hirarki tinggi tidak terlalu banyak mengalami perubahan

penggunaan lahan ruang terbangun. Hal ini diduga karena lahan di wilayah

tersebut terbatas dan penggunaan lahannya didominasi oleh ruang terbangun yang

digunakan untuk aktivitas ekonomi, sehingga peluang untuk mengalami konversi

lahan lebih kecil. Sebaliknya, untuk wilayah-wilayah yang memiliki hirarki

rendah banyak mengalami peningkatan penggunaan lahan terbangun. Hal ini

diduga karena di wilayah tersebut penggunaan lahan non ruang terbangunnya

masih sangat luas sehingga berpotensi untuk mengalami konversi lahan dari

penggunaan lahan non terbangun menjadi penggunaan lahan ruang terbangun.

Semakin tinggi hirarki (hirarki 1) suatu wilayah maka perubahan luas

penggunaan lahan akan semakin kecil dibandingkan dengan wilayah yang

memiliki hirarki rendah bahkan suatu saat akan mengalami kondisi jenuh atau

tidak mengalami perubahan sama sekali karena tidak ada lagi lahan yang bisa

dikonversi.

Wilayah-wilayah yang berhirarki 3 mengalami perubahan luas penggunaan

lahan terbesar. Beberapa jenis penggunaan meningkat luasannya dan beberapa

jenis penggunaan cenderung terkonversi. Peningkatan luas penggunaan lahan

terbesar pada hirarki 3 terjadi pada permukiman tidak teratur sebesar 489,11 ha,

diikuti dengan permukiman teratur sebesar 458,82 ha. Sementara itu, penurunan

luas penggunaan lahan terbesar terjadi pada kebun campuran 392,84 ha, diikuti

dengan Tanaman Pertanian Lahan Basah (TPLB) sebesar 317,94 ha.

62

Gambar 30. Perubahan Luas Penggunaan Lahan Terhadap Hirarki Wilayah

5.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Penggunaan Lahan

Perubahan penggunaan lahan terjadi dikarenakan peningkatan kebutuhan

akan ruang meningkat, tetapi ketersediaan lahan terbatas. Penggunaan lahan non

terbangun seperti Tanaman Pertanian Lahan Basah (TPLB), Tanaman Pertanian

Lahan Kering (TPLK), kebun campuran, lahan kosong sering kali menjadi sasaran

untuk dikonversi menjadi penggunaan lahan terbangun seperti permukiman teratur,

permukiman tidak teratur, kawasan industri, dan fasilitas pendidikan. Faktor-

faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan dianalisis menggunakan

analisis regresi berganda dengan metode forward stepwise. Peubah tujuan dalam

analisis ini adalah perubahan penggunaan lahan TPLB menjadi lahan terbangun

(disimbolkan dengan Y1), perubahan penggunaan TPLK menjadi lahan terbangun

(Y2), perubahan penggunaan lahan kebun campuran menjadi lahan terbangun

63

(Y3), dan perubahan penggunaan lahan kosong menjadi lahan terbangun (Y4).

Hasil dari analisis disajikan pada Tabel 20.

Tabel 20. Nilai Parameter Hasil Analisis Regresi Perubahan Penggunaan Lahan.

Peubah Yang Berpengaruh Nyata Y1 Y2 Y3 Y4

Alokasi Pertanian (X1) -0.29

0.09

Alokasi Lahan Terbangun (X2) 0.20 0.79 0.37

Alokasi Hutan Kota (X3) -0,14

Aksesibilitas Ke Kota Lain Terdekat (X4) -0.13

0.28

Aksesibilitas Ke Kecamatan (X5)

0.21

Aksesibilitas Ke Pusat Fasilitas Sosial (X6)

0.07

-0.07

Aksesibilitas Ke Pusat Fasilitas ekonomi (X7)

0.27

Luas Lahan Terbangun 2003 (X8)

-0.60

0.11

Luas TPLK 2003 (X9)

0.66

Luas TPLB 2003 (X10) 0.90

-0.43 0.01

Luas Kebun Campuran 2003(X11)

-0.87 0.39

Luas Lahan Kosong 2003 (X12)

0.85

Fasilitas Sosial (X13)

-0.17

0.20

Fasilitas Kesehatan (X14)

-0.36

Fasilitas Pendidikan (X15) -0.19

0.17

Fasilitas Ekonomi (X16)

0.16

Jumlah Penduduk (X17)

-0.16

0.10

R-square 0.65 0.43 0.57 0.84

Keterangan : Y1 : Perubahan TPLB-Lahan Terbangun

Y2 : Perubahan TPLK-Lahan Terbangun

Y3 : Perubahan Kebun Campuran-Lahan Terbangun

Y4 : Perubahan Lahan Kosong-Lahan Terbangun

Persamaan yang dihasilkan dari hasil analisis regresi berganda untuk setiap

perubahan adalah

Y1= -0,29X1+0,20X2-0,14X3-0,13X4+0,90X10-0,19X15

Y2= 0,79X2+0,21X5+0,07X6+0,27X7-0,60X8+0,66X9-0,87X11-0,17X13-0,36X14-0,16X17

Y3= 0,37X2+0,28X4-0,43X10+0,39X11+0,17X15+0,16X16

Y4= 0,09X1-0,07X6+0,11X8+0,01X10+0,85X12+0,20X12+0,10X17

Dari hasil persamaan analisis untuk Y1 dapat dilihat bahwa kenaikan

variabel Y1 sebanyak satu satuan diikuti dengan kenaikan variabel X2, dan X10

sebesar 0,20 satuan dan 0,90 satuan, kemudian diikuti dengan penurunan variabel

X1, X3, X4, dan X5 dengan koefisien berturut-turut 0,29, 0,14, 0,13, dan 0,19

satuan. Pembacaan hasil analisis regresi untuk Y2, Y3, dan Y4 sama halnya

dengan Y1.

64

Persamaan regresi yang terdapat pada Tabel 20 untuk Y1, Y2, Y3, dan Y4

berturut-turut adalah 0,65; 0,43; 0,57; 0,84. Nilai R-square yang mendekati 1

menunjukkan bahwa pemilihan variabel penduga yang mempengaruhi variabel

tujuan sudah relatif tepat. Dari hasil analisis regresi yang dilakukan tidak semua

mendekati 1. Berdasarkan Tabel 19, nilai parameter hasil analisis regresi dapat

dikelompokkan menjadi dua, yaitu variabel yang berpengaruh sangat nyata (p-

level < 0.05) dan variabel yang berpengaruh nyata (p-level > 0.05).

Dari hasil persamaan analisis regresi untuk Y1 variabel yang berpengaruh

sangat nyata adalah alokasi RTRW untuk lahan terbangun, alokasi RTRW untuk

pertanian, dan luas TPLB tahun 2003. Faktor yang berperan positif adalah alokasi

RTRW untuk lahan terbangun dan luas TPLB pada tahun 2003, sedangkan yang

berperan negatif adalah alokasi RTRW untuk pertanian. Hal ini dapat diartikan

bahwa semakin tinggi luas alokasi untuk lahan terbangun dan luas TPLB

menyebabkan perubahan penggunaan lahan terbangun akan semakin meningkat.

Luas TPLB yang tinggi diiringi dengan kebijakan pemerintah yang

mengalokasikan untuk lahan terbangun memberikan peluang untuk terjadinya

konversi lahan yang tinggi. Rendahnya luasan alokasi RTRW untuk pertanian

menyebabkan tingginya perubahan TPLB menjadi lahan terbangun. Hal ini terkait

dengan visi dan misi Kota Bekasi sebagai pusat permukiman, jasa, perdagangan,

dan industri dengan tetap mempertimbangkan aspek hijau kota. Oleh karena itu,

perlu pengawasan dan pengendalian agar tidak ada lagi bangunan-bangunan pada

alokasi yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian. Variabel yang berpengaruh

nyata pada Y1 memiliki koefisien negatif, yaitu alokasi untuk hutan kota,

aksesibilitas ke kota atau kabupaten lain, dan pertambahan fasilitas pendidikan.

Pertambahan fasilitas pendidikan yang tinggi menurunkan peluang terjadinya

konversi lahan pertanian. Hal ini diduga karena fasilitas-fasilitas pendidikan

didirikan pada lahan-lahan yang sudah terbangun sehingga tidak mengkonversi

lahan pertanian. Aksesibilitas menuju kota atau kabupaten lain yang semakin jauh

menurunkan peluang untuk terjadinya konversi lahan. Semakin dekat jarak

dengan pusat kota maka kemungkinan konversi lahan menjadi lahan terbangun

semakin tinggi. Hal ini terkait dengan tingginya aktivitas ekonomi yang terjadi

pada pusat kota.

65

Pada hasil analisis regresi Y2, variabel yang berpengaruh sangat nyata

adalah luas penggunaan lahan (TPLK, kebun campuran, lahan terbangun) tahun

2003, alokasi lahan terbangun, dan pertambahan fasilitas kesehatan. Variabel yang

berperan positif adalah luas TPLK tahun 2003 dan alokasi lahan terbangun,

sedangkan untuk variabel yang berperan negatif adalah luas lahan terbangun tahun

2003, luas kebun campuran tahun 2003, dan fasilitas kesehatan. Luas TPLK dan

alokasi RTRW lahan terbangun yang tinggi menyebabkan terjadinya peningkatan

perubahan TPLK menjadi lahan terbangun. Sementara itu, tingginya luas lahan

terbangun dan kebun campuran pada tahun 2003, serta pertambahan fasilitas

pendidikan menyebabkan kecilnya perubahan tersebut. Variabel yang

berpengaruh nyata pada hasil analisis Y2 yang memiliki koefisien positif adalah

aksesibilitas menuju kecamatan, pusat fasilitas sosial, dan pusat fasilitas ekonomi,

sedangkan yang memiliki koefisien negatif adalah pertambahan fasilitas sosial dan

jumlah penduduk. Semakin jauh jarak dari kecamatan dan pusat-pusat aktivitas

menyebabkan peluang konversi lahan semakin tinggi. Hal ini diduga karena

perubahan yang terjadi terkait dengan pengembangan lokasi aktifitas seperti

perubahan menjadi kawasan industri yang memerlukan lahan luas dan harus jauh

dari lokasi permukiman terkait dengan pembuangan limbah industri tersebut.

Hasil analisis regresi Y3 untuk variabel sangat nyata menunjukkan

terdapat 3 variabel yang berperan positif yaitu alokasi lahan terbangun,

aksesibilitas ke kota lain, dan luas kebun campuran pada tahun 2003. Untuk

variabel yang berperan negatif adalah luas TPLB tahun 2003. Tingginya luas

alokasi lahan terbangun dan luas kebun campuran serta semakin dekat jarak

menuju kota menyebabkan perubahan penggunaan lahan kebun campuran menjadi

lahan terbangun semakin tinggi. Dengan adanya kebijakan pemerintah dalam

RTRW terkait dengan alokasi untuk lahan terbangun. Hal ini menguntungkan

pihak-pihak yang ingin mendirikan lahan-lahan terbangun untuk dijadikan sebagai

tempat aktivitas ekonomi. Variabel-variabel yang pengaruh nyata dalam Y3

memiliki koefisien positif yaitu pertambahan fasilitas pendidikan dan ekonomi.

Pembangunan terhadap fasilitas-fasilitas tersebut mengurangi luas kebun

campuran yang ada. Hal ini diduga karena fasilitas tersebut dibangun oleh warga-

66

warga sekitar, seperti pembangunan toko-toko atau warung milik warga dan

sekolah-sekolah di sekitar permukiman.

Hasil analisis regresi Y4 untuk variabel yang berpengaruh sangat nyata

menunjukkan terdapat 2 variabel positif yaitu luas lahan kosong pada tahun 2003

dan laju pertambahan fasilitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya

peningkatan laju pertambahan fasilitas sosial dan luasan lahan kosong

menyebabkan perubahan penggunaan lahan kosong menjadi lahan terbangun

semakin tinggi. Variabel berpengaruh nyata pada Y4 yang memiliki koefisien

positif adalah alokasi untuk pertanian, luas TPLB dan luas lahan terbangun 2003,

jumlah penduduk, sedangkan yang memiliki koefisien negatif adalah aksesibilitas

ke pusat fasilitas sosial. Semakin tinggi luas TPLB pada tahun 2003 menyebabkan

peluang untuk terjadinya perubahan menjadi lahan terbangun juga semakin tinggi.

Hal ini diduga karena penggunaan lahan TPLB sebelum menjadi lahan terbangun

diusahakan untuk tidak digunakan untuk aktifitas pertanian, sehingga dibiarkan

menjadi lahan kosong untuk waktu yang tidak lama, setelah itu baru didirikan

bangunan-bangunan. Kemudahan aksesibilitas ke pusat fasilitas sosial

menimbulkan peluang yang kecil untuk terjadinya konversi lahan kosong menjadi

lahan terbangun. Hal ini mungkin disebabkan karena pembangunan aksesibilitas

menuju pusat fasilitas sosial sudah berada pada area lahan terbangun.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Penggunaan lahan terbangun di Kota Bekasi dari tahun 2003 sampai 2010

mengalami peningkatan cukup signifikan terkait dengan pembangunan

fasilitas pendidikan, kawasan industri, permukiman tidak teratur, dan

permukiman teratur dari semula sebesar 10.187,71 ha (47,15 %) menjadi

12.061 ha (55,83 %).

2. Kondisi eksisting penggunaan lahan di Kota Bekasi tahun 2003 menunjukkan

inkonsistensi dengan alokasi ruang dalam rencana tata ruang sebesar 301,35

ha dan tahun 2010 sebesar 377,41 ha. Proporsi penyimpangan terbesar dari

luas pada RTRW pada tahun 2003 dan 2010 terjadi pada lahan yang

dialokasikan sebagai taman/hutan kota menjadi ruang terbangun, lahan

kosong, dan lahan pertanian.

3. Tingkat perkembangan wilayah pada tahun 2003, didominasi oleh kelurahan

yang memiliki tingkatan hirarki III sebesar 48% dan pada tahun 2006

meningkat dengan kelurahan yang berhirarki II sebesar 46%.

4. Semakin tinggi hirarki suatu wilayah, perubahan penggunaan lahan semakin

kecil, kecuali perubahan RTH semakin meningkat. Hal ini dikarenakan lahan

di wilayah tersebut sudah terbatas, dan penggunaan lahan yang mendominasi

sudah penggunaan lahan ruang terbangun yang menjadi aktivitas ekonomi,

sehingga berpeluang kecil untuk mengalami konversi lahan.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan menjadi

lahan terbangun di Kota Bekasi secara signifikan adalah alokasi RTRW untuk

lahan terbangun, alokasi RTRW untuk pertanian, luas TPLB tahun 2003, luas

kebun campuran tahun 2003, luas TPLK tahun 2003, luas lahan kosong tahun

2003, dan aksesibilitas ke kota atau kabupaten lain.

68

6.2 Saran

1. Penelitian ini menghasilkan data luas penggunaan lahan, dan pola perubahan

penggunaan lahan. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk

membuat prediksi penggunaan lahan pada beberapa tahun yang akan datang

dengan menggunakan data series pada tahun sebelumnya.

2. Agar penyimpangan penggunaan lahan terhadap rencana tata ruang dapat

dikendalikan dan diperkecil, disarankan agar pemerintah Kota Bekasi

meningkatkan pengawasan dan pemeliharaan, khususnya pada lokasi-lokasi

yang mengalami penyimpangan dari alokasi RTRW yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Y.A. 2004. Hubungan Suburbanisasi Dengan Perubahan Penggunaan

Lahan Sawah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi (Studi Kasus Kota

dan Kabupaten Bekasi). [Skripsi]. Jurusan Ilmu Tanah dan Sumberdaya

Lahan. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor

Anjani, V. 2010. Dinamika Penggunaan Lahan dan Penataan Ruang Kabupaten

Bekasi. [Skripsi]. Jurusan Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan. Fakultas

Pertanian. Institut Pertanian Bogor

Anonim. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang. Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Departemen

Pekerjaan Umum. Jakarta

Anonim. 2008. Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Negara. Jakarta

Arsyad, S. 2006. Konservasi Tanah dan Air. IPB Press. Bogor

Barlowe, R. 1978. Land Resources Economics. Prentice Hall, Inc. Englewood

Cliffs, New Jersey

Hardjowigeno, S. dan Widiatmaka. 2007. Evaluasi Kesesuaian Lahan dan

Perencanaan Tataguna Tanah. Gajah Mada University Press. Yogyakarta

Hartini, S. dan Harintaka, I. 2008. Analisis Konversi Ruang Terbuka Hijau

Menjadi Penggunaan Perumahan di Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Media Teknik No.4 Tahun XXX Edisi November : 470-478

Lillesand, T.M dan Kiefer R.W. 1997. Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra

(Terjemahan). Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Listiawan, T. 2010. Hubungan Antara Kelas Jalan dengan Kecenderungan

Inkonsistensi Pemanfaatan Ruang di Kota Bogor Tahun 2003 dan Tahun

2007. [Skripsi]. Jurusan Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan. Fakultas

Pertanian. Institut Pertanian Bogor

Maulida, R. 2002. Kajian Keterkaitan Perubahan Penggunaan Lahan Dengan

Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Jabotabek Tahun 1990-2000. [Skripsi].

Jurusan Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan. Fakultas Pertanian. Institut

Pertanian Bogor

70

Mulyani, M. 2010. Konversi Lahan Pertanian dan Faktor-faktor Yang

Mempengaruhinya di Kabupaten Bandung Utara. [Skripsi]. Jurusan Ilmu

Tanah dan Sumberdaya Lahan. Fakultas Pertanian. Institut pertanian Bogor

Munibah, K. 2008. Model Spasial Perubahan Penggunaan Lahan dengan

Pendekatan Celluler Automata: Studi Kasus DAS Cidanau, Provinsi Banten.

Majalah Ilmiah Globe. 10 (2) : 108-121

Munibah, K., Sitorus, S.R.P., Rustiadi, E,. Gandasasmita, K., Hartrisari. 2009.

Model Hubungan Antara Jumlah Penduduk Dengan Luas Lahan Pertanian

dan Pemukiman: Studi Kasus DAS Cidanau, Provinsi Banten. Jurnal Tanah

dan Lingkungan. 11(1): 31-39

Pontoh, N.K dan Sudrajat, D. 2005. Hubungan Perubahan Penggunaan Lahan

Dengan Limpasan Air Permukaan : Studi Kasus Kota Bogor. Jurnal

Perencanaan Wilayah dan Kota ITB. 16(3): 44-56

Pontoh, N. K dan Kustiwan, A. 2009. Pengantar Perencanaan Perkotaan. Penerbit

ITB. Bandung

Rustiadi, E dan Panuju, D.R. 1999. Suburbanisasi Kota Jakarta. Prosiding

Seminar Tahunan VII Persada. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor

Rustiadi, E., Saefulhakim, S., Panuju, D.R. 2009. Perencanaan dan Pengembangan

Wilayah. Cresspent Press. Jakarta

Ruswandi, A., Rustiadi, E., Mudikjo, K. 2007. Konversi Lahan Pertanian dan

Dinamika Perubahan Penggunaan Lahan di Kawasan Bandung Utara.

Jurnal Tanah dan Lingkungan. 9(2): 63-70

Saefulhakim, R.S. 1999. Pengembangan Model Sistem Interaksi Antar Aktivitas

Sosial Ekonomi dengan Perubahan Penggunaan Lahan. Lokakarya HDP-

LUCC. Jakarta

Sarbini. 2008. Pemanfaatan Foto Udara dan Citra Quickbird Untuk Evaluasi

Perubahan Penggunaan Tanah di Desa Condongcatur Kecamatan Depok

Kabupaten Sleman. [Skripsi]. Jurusan Perpetaan. STPN Yogyakarta

Sitorus, S.R.P. 2004. Evaluasi Sumberdaya Lahan. Penerbit Tarsito. Bandung

Sutanto. 1994. Penginderaan Jauh Jilid I. Gadjah Mada University. Yogyakarta

Tarigan, R. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. PT Bumi Aksara. Jakarta

Winoto, J., Achsani N. A., Barus B., Panuju D. R., Tonny F. dan Aidi M. N. 1996.

Konversi Lahan dan Dampaknya Terhadap Keberlansungan Sistem

Pertanian di Pantai Utara Jawa Barat. Laporan Penelitian Kerjasama LP-IPB

dan ARMP, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta

LAMPIRAN

72

Lampiran 1. Hasil Analisis Skalogram Tahun 2003

Kecamatan Kelurahan/Desa Jumlah

Penduduk

Jumlah

fasilitas

Pendidikan

Jumlah

Fasilitas

Ekonomi

Jumlah

Fasilitas

Kesehatan

Jumlah

Fasilitas

Sosial

Jumlah

Fasilitas

Jumlah

Jenis

Fasilitas

Hirarki

PONDOKGEDE JATIRAHAYU 45675 40 398 61 58 1056 23 Hirarki 1

PONDOKGEDE JATIWARINGIN 69768 59 973 53 91 2261 20 Hirarki 2

PONDOKGEDE JATIBENING 47958 35 250 56 61 743 20 Hirarki 2

PONDOKGEDE JATIMAKMUR 38641 36 796 45 58 1812 19 Hirarki 2

PONDOKGEDE JATIWARNA 24842 12 353 45 40 860 19 Hirarki 2

JATISAMPURNA JATIKARYA 6740 5 729 19 21 1527 16 Hirarki 3

JATISAMPURNA JATISAMPURNA 17905 25 321 34 32 792 16 Hirarki 3

JATISAMPURNA JATIMURNI 15782 14 274 12 35 635 15 Hirarki 3

JATISAMPURNA JATIRANGGON 12938 18 146 5 26 364 14 Hirarki 3

JATISAMPURNA JATIRANGGA 9339 5 25 22 19 123 14 Hirarki 3

JATIASIH JATIRASA 24173 24 467 46 28 1102 19 Hirarki 2

JATIASIH JATIKRAMAT 26983 46 270 48 24 752 19 Hirarki 2

JATIASIH JATIMEKAR 25347 27 619 34 40 1400 17 Hirarki 3

JATIASIH JATIASIH 17835 27 349 37 34 860 17 Hirarki 3

JATIASIH JATISARI 14826 17 139 42 33 429 17 Hirarki 3

JATIASIH JATILUHUR 11089 19 150 20 43 421 13 Hirarki 3

BANTARGEBANG BANTARGEBANG 13316 23 1015 28 35 2167 19 Hirarki 2

7

2

73

Lampiran 1. (Lanjutan)

Kecamatan Kelurahan/Desa Jumlah

Penduduk

Jumlah

fasilitas

Pendidikan

Jumlah

Fasilitas

Ekonomi

Jumlah

Fasilitas

Kesehatan

Jumlah

Fasilitas

Sosial

Jumlah

Fasilitas

Jumlah

Jenis

Fasilitas

Hirarki

BANTARGEBANG MUSTIKA JAYA 13011 24 435 20 44 1002 19 Hirarki 2

BANTARGEBANG PADURENAN 14274 13 988 16 35 2069 15 Hirarki 3

BANTARGEBANG MUSTIKA SARI 9431 10 716 20 18 1510 13 Hirarki 3

BANTARGEBANG CIKIWUL 7312 11 58 15 29 197 13 Hirarki 3

BANTARGEBANG CIMUNING 6531 8 148 11 24 358 11 Hirarki 3

BANTARGEBANG CIKETINGUDIK 6074 5 137 9 19 321 10 Hirarki 3

BANTARGEBANG SUMUR BATU 6028 8 404 8 20 860 9 Hirarki 3

BEKASI TIMUR MARGAHAYU 44684 60 180 47 66 640 24 Hirarki 1

BEKASI TIMUR BEKASI JAYA 43320 39 270 60 60 798 22 Hirarki 1

BEKASI TIMUR DUREN JAYA 52082 35 1051 58 66 2354 21 Hirarki 1

BEKASI TIMUR AREN JAYA 50718 30 324 62 47 879 18 Hirarki 2

RAWALUMBU SEPANJANG JAYA 14432 18 524 21 25 1151 19 Hirarki 2

RAWALUMBU PENGASINAN 35894 31 775 52 49 1765 17 Hirarki 3

RAWALUMBU BOJONG RAWALUMBU 65416 39 519 64 52 1296 17 Hirarki 3

RAWALUMBU BOJONG MENTENG 16222 15 1070 30 40 2270 16 Hirarki 3

BEKASI SELATAN PEKAYON JAYA 38577 26 1048 54 31 2287 21 Hirarki 1

BEKASI SELATAN JAKA MULYA 20451 15 339 28 36 800 18 Hirarki 2

BEKASI SELATAN JAKA SETIA 23187 23 911 20 31 1939 17 Hirarki 3

BEKASI SELATAN MARGA JAYA 15383 11 521 33 23 1153 17 Hirarki 3

73

74

Lampiran 1. (Lanjutan)

Kecamatan Kelurahan/Desa Jumlah

Penduduk

Jumlah

Fasilitas

Pendidikan

Jumlah

Fasilitas

Ekonomi

Jumlah

Fasilitas

Kesehatan

Jumlah

Fasilitas

Sosial

Jumlah

Fasilitas

Jumlah

Jenis

Fasilitas

Hirarki

BEKASI SELATAN KAYURINGIN JAYA 47734 56 833 72 50 1972 20 Hirarki 2

BEKASI BARAT KRANJI 39590 35 777 56 28 1764 21 Hirarki 1

BEKASI BARAT BINTARA 49586 23 313 46 72 836 18 Hirarki 2

BEKASI BARAT JAKA SAMPURNA 57443 46 1005 49 65 2265 17 Hirarki 3

BEKASI BARAT KOTA BARU 41607 28 142 46 30 462 17 Hirarki 3

BEKASI BARAT BINTARA JAYA 28032 29 16 49 29 217 16 Hirarki 3

MEDAN SATRIA MEDAN SATRIA 24719 20 867 47 25 1893 23 Hirarki 1

MEDAN SATRIA PEJUANG 49964 43 947 65 49 2159 20 Hirarki 2

MEDAN SATRIA KALI BARU 24747 18 946 23 16 1990 19 Hirarki 2

MEDAN SATRIA HARAPAN MULYA 18498 14 873 9 28 1820 19 Hirarki 2

BEKASI UTARA HARAPAN JAYA 46546 52 360 49 65 987 19 Hirarki 2

BEKASI UTARA TELUK PUCUNG 46614 34 284 67 52 822 19 Hirarki 2

BEKASI UTARA KALIABANG TENGA 58226 47 494 56 56 1250 18 Hirarki 2

BEKASI UTARA MARGA MULYA 15052 16 192 33 19 501 18 Hirarki 2

BEKASI UTARA HARAPAN BARU 8848 11 130 18 6 324 17 Hirarki 3

BEKASI UTARA PERWIRA 19664 45 96 27 27 363 16 Hirarki 3

74

75

Lampiran 2. Hasil Analisis Skalogram Tahun 2006

Kecamatan Kelurahan/Desa Jumlah

Penduduk

Jumlah

Fasilitas

Pendidikan

Jumlah

Fasilitas

Ekonomi

Jumlah

Fasilitas

Kesehatan

Jumlah

Fasilitas

Sosial

Jumlah

Fasilitas

Keseluruhan

Jumlah

Jenis

Fasilitas

Hirarki

PONDOK GEDE JATIWARINGIN 38327 35 1114 64 54 1267 22 Hirarki 1

PONDOK GEDE JATIMAKMUR 43506 42 206 43 40 331 20 Hirarki 2

PONDOK GEDE JATIBENING 35294 22 755 50 47 874 19 Hirarki 2

PONDOK GEDE JATIBENING BARU 27475 33 89 42 35 199 17 Hirarki 3

PONDOK GEDE JATICEMPAKA 36852 35 1121 47 44 1247 20 Hirarki 2

JATI SAMPURNA JATISAMPURNA 19536 21 164 29 24 238 20 Hirarki 2

JATI SAMPURNA JATIKARYA 5256 9 169 13 10 201 18 Hirarki 3

JATI SAMPURNA JATIRANGGON 11800 18 128 30 30 206 15 Hirarki 3

JATI SAMPURNA JATIRADEN 10072 14 101 13 13 141 12 Hirarki 3

JATI SAMPURNA JATIRANGGA 9516 5 28 24 22 79 12 Hirarki 3

PONDOK MELATI JATIRAHAYU 49658 34 675 66 62 837 24 Hirarki 1

PONDOK MELATI JATIWARNA 16838 15 283 41 37 376 18 Hirarki 3

PONDOK MELATI JATIMURNI 15913 16 302 21 20 359 17 Hirarki 3

PONDOK MELATI JATIMELATI 16136 6 260 24 22 312 16 Hirarki 3

JATI ASIH JATISARI 20597 20 356 41 35 452 20 Hirarki 2

JATI ASIH JATIASIH 19006 29 156 42 39 266 19 Hirarki 2

JATI ASIH JATIRASA 24597 29 175 32 30 266 18 Hirarki 3

75

76

Lampiran 2. (Lanjutan)

Kecamatan Kelurahan/Desa Jumlah

Penduduk

Jumlah

Fasilitas

Pendidikan

Jumlah

Fasilitas

Ekonomi

Jumlah

Fasilitas

Kesehatan

Jumlah

Fasilitas

Sosial

Jumlah

Fasilitas

Keseluruhan

Jumlah

Jenis

Fasilitas

Hirarki

JATI ASIH JATIMEKAR 22995 32 246 44 42 364 17 Hirarki 3

JATI ASIH JATIKRAMAT 21974 31 262 35 32 360 17 Hirarki 3

JATI ASIH JATILUHUR 10372 19 241 21 21 302 16 Hirarki 3

BANTAR GEBANG BANTARGEBANG 24706 24 317 32 24 397 21 Hirarki 2

BANTAR GEBANG CIKIWUL 17203 11 173 17 16 217 13 Hirarki 3

BANTAR GEBANG CIKETINGUDIK 16413 7 175 9 8 199 13 Hirarki 3

BANTAR GEBANG SUMUR BATU 7737 8 127 8 8 151 11 Hirarki 3

MUSTIKA JAYA MUSTIKAJAYA 31620 31 111 36 35 213 17 Hirarki 3

MUSTIKA JAYA MUSTIKASARI 19826 20 41 24 20 105 16 Hirarki 3

MUSTIKA JAYA CIMUNING 18163 11 50 34 30 125 15 Hirarki 3

MUSTIKA JAYA PADURENAN 22227 19 122 36 35 212 14 Hirarki 3

BEKASI TIMUR MARGAHAYU 63243 62 762 68 60 952 25 Hirarki 1

BEKASI TIMUR BEKASI JAYA 46876 57 372 60 55 544 24 Hirarki 1

BEKASI TIMUR AREN JAYA 59202 38 372 79 70 559 22 Hirarki 1

BEKASI TIMUR DUREN JAYA 63174 35 577 59 52 723 20 Hirarki 2

RAWA LUMBU BOJONG RAWALUMBU 67605 33 953 80 72 1138 21 Hirarki 2

RAWA LUMBU SEPANJANG JAYA 16262 18 90 38 32 178 21 Hirarki 2

RAWA LUMBU BOJONG MENTENG 18589 18 143 43 38 242 19 Hirarki 2

RAWA LUMBU PENGASINAN 37470 36 77 46 42 201 18 Hirarki 3

76

77

Lampiran 2. (Lanjutan)

Kecamatan Kelurahan/Desa Jumlah

Penduduk

Jumlah

Fasilitas

Pendidikan

Jumlah

Fasilitas

Ekonomi

Jumlah

Fasilitas

Kesehatan

Jumlah

Fasilitas

Sosial

Jumlah

Fasilitas

Keseluruhan

Jumlah

Jenis

Fasilitas

Hirarki

BEKASI SELATAN KAYURINGIN JAYA 51382 55 526 79 65 725 25 Hirarki 1

BEKASI SELATAN JAKA SETIA 32491 25 1050 54 46 1175 22 Hirarki 1

BEKASI SELATAN PEKAYON JAYA 44769 33 1233 63 60 1389 21 Hirarki 2

BEKASI SELATAN MARGA JAYA 15971 14 328 49 41 432 19 Hirarki 2

BEKASI SELATAN JAKA MULYA 21542 22 223 56 48 349 19 Hirarki 2

BEKASI BARAT BINTARA 50109 20 430 61 56 567 21 Hirarki 2

BEKASI BARAT JAKA SAMPURNA 58955 47 149 82 74 352 21 Hirarki 2

BEKASI BARAT KOTA BARU 45109 30 226 62 57 375 20 Hirarki 2

BEKASI BARAT KRANJI 42028 25 154 52 46 277 20 Hirarki 2

BEKASI BARAT BINTARA JAYA 29795 29 158 56 52 295 19 Hirarki 2

MEDAN SATRIA MEDAN SATRIA 24571 26 121 40 33 220 21 Hirarki 2

MEDAN SATRIA PEJUANG 51572 50 282 67 60 459 20 Hirarki 2

MEDAN SATRIA KALI BARU 25050 18 252 21 18 309 20 Hirarki 2

MEDAN SATRIA HARAPAN MULYA 18728 20 203 31 30 284 20 Hirarki 2

BEKASI UTARA HARAPAN JAYA 69459 53 416 68 65 602 20 Hirarki 2

BEKASI UTARA TELUK PUCUNG 48306 43 303 71 64 481 20 Hirarki 2

BEKASI UTARA KALIABANG TENGAH 60151 41 518 78 69 706 19 Hirarki 2

BEKASI UTARA MARGA MULYA 19756 16 193 40 32 281 18 Hirarki 3

BEKASI UTARA PERWIRA 19957 32 113 27 26 198 17 Hirarki 3

BEKASI UTARA HARAPAN BARU 10698 13 138 19 18 188 17 Hirarki 3

77

78

Lampiran 3. Matriks Logika Indikasi Konsistensi/Inkonsistensi Antara Arahan Pemanfaatan Ruang (RTRW) Kota Bekasi dengan

Penggunaan Lahan Kota Bekasi Tahun 2003 dan Tahun 2010

Klasifikasi Peruntukkan RTRW

Kondisi Eksisting Penggunaan Lahan Kota Bekasi

Badan

Air

Fasilitas

Pendidik

an

Kawasan

Industri

Kebun

Campuran

Lahan

Kosong

Pemukiman

Tidak

Teratur

Perumah

an

Teratur

RTH Rumput,semak

,ilalang TPA TPLB TPLK TPU

Industri X V V V V V V V V V V V V

Pemerintahan dan Bangunan Umum X V V V V V V V V V V V V

Pendidikan X V V V V V V V V V V V V

Perdagangan dan Jasa X V V V V V V V V V V V V

Pertanian X X X V V X X V V V V V V

Perumahan Kepadatan Rendah X V V V V V V V V V V V V

Perumahan Kepadatan Sedang X V V V V V V V V V V V V

Perumahan Kepadatan Tinggi X V V V V V V V V V V V V

Rekreasi / Olah Raga X X X V V X X V V V V V V

Sempadan Sungai X X X V V X X V V X X X X

Situ V X X X X X X X X X X X X

Stasiun Kereta X V V V V V V V V V V V V

T P A Sampah X X X V V X X V V V V V V

T P U X X X V V X X V V X V V V

Taman / Hutan Kota V X X V X X X V V X X X X

Keterangan : V : Konsisten; X : Inkonsisten

78

79

Lampiran 4. Titik Pengecekan Lapang

No Jenis Perubahan X Y KECAMATAN KELURAHAN

1 Badan Air-->Badan Air 711915.158 9293330.844 Jati Sampurna Jati Karya

2 Badan Air-->Jalan Arteri 716786.201 9312042.729 Bekasi Barat Bintara

3 Fasilitas Pendidikan-->Fasilitas Pendidikan 724594.558 9303649.365 Mustika jaya Mustika jaya

4 Kawasan Industri-->Kawasan Industri 718952.278 9314662.854 Medan Satria Medan Satria

5 Kawasan Industri-->Kawasan Industri 720847.027 9314324.638 Bekasi Utara Harapan Jaya

6 Kebun Campuran-->Jalan Arteri 717624.236 9311936.126 Bekasi Barat Bintara

7 Kebun Campuran-->Jalan TOL 716207.239 9303469.695 Jati Asih Jati Asih

8 Kawasan Industri-->Kawasan Industri 719570.760 9301156.092 Bantargebang Bantargebang

9 Kebun Campuran-->Kebun Campuran 715429.860 9300562.207 Jati Asih jati luhur

10 Kebun Campuran-->Kebun Campuran 721989.581 9298275.910 Bantargebang Sumur batu

11 Kebun Campuran-->Lahan Kosong 719017.432 9297768.910 Bantargebang ciketin udik

12 Kebun Campuran-->Lahan Kosong 716394.519 9300966.436 Jati Asih jati luhur

13 Kebun Campuran-->Lahan Kosong 725414.841 9301517.742 Mustika Jaya Cimuning

14 Kebun Campuran-->Pemukiman Tidak Teratur 712328.932 9297783.465 Jati Sampurna Jati Raden

15 Kebun Campuran-->Pemukiman Tidak Teratur 714480.416 9304363.690 Pondok Gede Jati Makmur

16 Kebun Campuran-->Pemukiman Tidak Teratur 717478.163 9311574.825 Bekasi Barat Bintara

17 Kebun Campuran-->Perumahan Teratur 713062.664 9307568.917 Pondok Gede Jati Cempaka

18 Kebun Campuran-->Perumahan Teratur 723610.975 9300832.805 Mustika jaya Cimuning

19 Kebun Campuran-->Perumahan Teratur 716005.245 9301849.301 Jati Asih jati luhur

20 Kebun Campuran-->RTH 716708.400 9307759.556 Bekasi selatan Jaka mulya

21 Kebun Campuran-->TPA 721089.332 9297124.527 Bantargebang Sumur batu

22 Lahan Kosong-->Fasilitas Pendidikan 725519.585 9304671.585 Mustika jaya Mustika jaya

23 Lahan Kosong-->Jalan Arteri 718552.278 9315225.279 Medan Satria Medan Satria

24 Lahan Kosong-->Jalan Arteri 716297.630 9312093.269 Bekasi Barat Bintara

25 Lahan Kosong-->Jalan TOL 712887.530 9302050.509 Pondok Melati Jaka Melati

26 Lahan Kosong-->Jalan TOL 716705.740 9305682.944 Bekasi selatan Jaka mulya

27 Lahan Kosong-->Kawasan Industri 717953.259 9313846.821 Medan Satria Medan Satria

28 Lahan Kosong-->Kawasan Industri 718357.390 9297742.784 Bantargebang ciketin udik

29 Lahan Kosong-->Lahan Kosong 711819.949 9294394.388 Jati Sampurna Jati Karya

30 Lahan Kosong-->Lahan Kosong 714941.331 9298236.353 jati asih Jati Sari

31 Lahan Kosong-->Pemukiman Tidak Teratur 711844.226 9304809.581 Pondok Melati Jati Rahayu

32 Lahan Kosong-->Pemukiman Tidak Teratur 719549.242 9310670.584 Bekasi Selatan Kayuringin Jaya

33 Lahan Kosong-->Pemukiman Tidak Teratur 720960.138 9314797.053 Medan Satria Pejuang

34 Lahan Kosong-->Perumahan Teratur 720320.742 9307217.586 Rawalumbu Sepanjang Jaya

35 Lahan Kosong-->Perumahan Teratur 723809.147 9312781.568 Bekasi Utara Harapan Baru

36 Lahan Kosong-->Perumahan Teratur 714578.575 9301173.237 Pondok Melati Jati Melati

37 Lahan Kosong-->RTH 718694.741 9315103.531 Medan Satria Medan Satria

38 Lahan Kosong-->RTH 722432.198 9307740.551 Rawalumbu Pengasinan

39 Lahan Kosong-->RTH 712820.025 9293961.943 Jati Sampurna Jati Karya

80

Lampiran 4. (Lanjutan)

No Jenis Perubahan X Y KECAMATAN KELURAHAN

40 Pemukiman Tidak Teratur-->Jalan Arteri 718628.106 9311724.289 Bekasi Barat Kranji

41 Pemukiman Tidak Teratur-->Jalan TOL 716893.831 9308045.358 Bekasi Selatan Jaka mulya

42 Pemukiman Tidak Teratur-->Jalan TOL 716629.909 9304203.037 Jati asih Jati asih

43 Pemukiman Tidak Teratur-->Lahan Kosong 717008.580 9313253.240 Bekasi Barat Kota Baru

44 Pemukiman Tidak Teratur-->Pemukiman Tidak Teratur 711722.348 9306355.521 Pondok Gede Jati Waringin

45 Pemukiman Tidak Teratur-->Pemukiman Tidak Teratur 720298.032 9313382.119 Bekasi Utara Harapan Jaya

46 Pemukiman Tidak Teratur-->RTH 716657.565 9307858.560 Bekasi Selatan Jaka mulya

47 Pemukiman Tidak Teratur-->Sungai 717000.967 9313282.266 Bekasi Barat Kota Baru

48 Perumahan Teratur-->Perumahan Teratur 725015.581 9309747.707 Bekasi Timur Aren Jaya

49 Perumahan Teratur-->Perumahan Teratur 717912.666 9307774.756 Bekasi Selatan Jaka Setia

50 RTH-->Lahan Kosong 721160.490 9308809.453 Bekasi Timur Margahayu

51 RTH-->Lahan Kosong 722091.904 9308233.209 Bekasi Timur Margahayu

52 RTH-->RTH 723590.827 9312601.488 Bekasi Utara Harapan Baru

53 RTH-->RTH 720398.694 9310391.042 Bekasi Selatan Kayuringin Jaya

54 Rumput,semak,ilalang-->Jalan Arteri 717062.400 9312020.556 Bekasi Barat Bintara

55 Rumput,semak,ilalang-->Jalan TOL 713625.520 9302216.774 Pondok Melati Jati Melati

56 Rumput,semak,ilalang-->Jalan TOL 716700.951 9304563.400 Jati Asih Jati Asih

57 Rumput,semak,ilalang-->Kawasan Industri 718645.203 9312932.109 Medan Satria Medan Satria

58 Rumput,semak,ilalang-->Pemukiman Tidak Teratur 712455.686 9305518.593 Pondok Gede Jati Makmur

59 Rumput,semak,ilalang-->Pemukiman Tidak Teratur 722147.355 9308082.226 Bekasi Timur Margahayu

60 Rumput,semak,ilalang-->Pemukiman Tidak Teratur 724451.313 9314426.686 Bekasi Utara Teluk Pucung

61 Rumput,semak,ilalang-->Perumahan Teratur 722085.601 9312750.872 Bekasi Utara Margamulya

62 Rumput,semak,ilalang-->Perumahan Teratur 711657.590 9295784.285 Jati Sampurna Jati Sampurna

63 Rumput,semak,ilalang-->Perumahan Teratur 714020.327 9304422.221 Pondok Gede Jati Makmur

64 Rumput,semak,ilalang-->Rumput,semak,ilalang 722391.438 9308132.567 Bekasi Timur Margahayu

65 Rumput,semak,ilalang-->Rumput,semak,ilalang 716297.510 9299121.935 jati asih Jati Sari

66 TPA-->TPA 720730.072 9297781.347 Bantargebang ciketin udik

67 TPLB-->Jalan Arteri 718471.273 9316944.789 Medan Satria Medan Satria

68 TPLB-->Jalan TOL 713953.258 9302312.601 Pondok Melati Jati Warna

69 TPLB-->Kawasan Industri 717664.555 9314107.379 Medan Satria Medan Satria

70 TPLB-->Lahan Kosong 720660.603 9311253.816 Medan Satria Harapan Mulya

71 TPLB-->Lahan Kosong 720984.286 9300711.525 Mustika jaya Padurenan

72 TPLB-->Lahan Kosong 717898.729 9314285.847 Medan Satria Medan Satria

73 TPLB-->Pemukiman Tidak Teratur 720147.960 9308273.400 Bekasi Selatan Pekayon Jaya

74 TPLB-->Pemukiman Tidak Teratur 723130.670 9314192.768 Bekasi Utara Teluk Pucung

75 TPLB-->Pemukiman Tidak Teratur 721229.938 9311943.531 Bekasi Utara Margamulya

81

Lampiran 4. (Lanjutan)

No Jenis Perubahan X Y KECAMATAN KELURAHAN

76 TPLB-->Perumahan Teratur 717237.573 9311672.995 Bekasi Barat Bintara

77 TPLB-->Perumahan Teratur 723168.982 9312549.783 Bekasi Utara Harapan Baru

78 TPLB-->Perumahan Teratur 723244.790 9303351.560 Mustika jaya Mustika Sari

79 TPLB-->RTH 722470.976 9317147.103 Bekasi Utara Kaliabang Tengah

80 TPLB-->TPLB 722100.848 9303467.689 Mustika jaya Mustika Sari

81 TPLB-->TPLB 710799.801 9293489.892 Jati Sampurna Jati Karya

82 TPLK-->Jalan Arteri 718544.672 9315781.446 Medan Satria Medan Satria

83 TPLK-->Jalan TOL 716311.673 9303677.987 Jati Asih Jati Asih

84 TPLK-->Lahan Kosong 718409.332 9315965.543 Medan Satria Medan Satria

85 TPLK-->Lahan Kosong 718507.839 9306641.392 Bekasi Selatan Jaka Setia

86 TPLK-->Pemukiman Tidak Teratur 723507.864 9314820.537 Bekasi Utara Teluk Pucung

87 TPLK-->Pemukiman Tidak Teratur 721444.211 9304501.938 Rawalumbu Bojong Rawalumbu

88 TPLK-->Perumahan Teratur 722449.447 9313431.227 Bekasi Utara Perwira

89 TPLK-->Perumahan Teratur 714200.284 9304422.610 Pondok Gede Jati Makmur

90 TPLK-->RTH 716252.711 9303684.978 jati asih jati asih

91 TPLK-->TPLK 725551.086 9304033.890 Mustika jaya Mustika jaya

92 TPLK-->TPLK 715389.854 9303498.985 Jati Asih Jati Mekar

93 TPU-->TPU 723780.264 9310445.130 Bekasi Timur Duren Jaya

94 TPU-->TPU 722785.641 9311640.635 Bekasi Utara Harapan Baru

Lampiran 5. Hasil Analisis Regresi Berganda Terhadap Perubahan Penggunaan

Lahan TPLB Menjadi Lahan Terbangun

N=52

Regression Summary for Dependent: Luas TPLB-LT (Spreadsheet 59)

R= .80690246 R2= .65109158 Adjusted R2= .60457045 F(6.45)=13.996

p<.00000 Std. Error of estimate: .57675

Beta Std.Err.of

Beta B

Std.Err.of

B t(45) p-level

Intercept -0.279 0.247 -1.129 0.265

TPLB 0.899 0.134 0.015 0.002 6.707 0.000

Alokasi Pertanian -0.229 0.128 -0.004 0.002 -2.234 0.030

Alokasi LT 0.205 0.098 0.001 0.000 2.086 0.042

Fas. Pend -0.190 0.098 -2.019 1.044 -1.933 0.059

Alokasi KC -0.142 0.092 -0.016 0.010 -1.528 0.133

J.Kota Lain -0.132 0.089 -0.350 0.238 -1.474 0.147

82

Lampiran 6. Hasil Analisis Regresi Berganda Terhadap Perubahan Penggunaan

Lahan TPLK Menjadi Lahan Terbangun

N=52

Regression Summary for Dependent: Luas TPLK-LT (Spreadsheet 59)

R= .65749680 R2= .43230204 Adjusted R2= .29383913 F(6.45)=10.41

p<.00477 Std. Error of estimate: .23752

Beta Std.Err.of Beta B Std.Err.of B t(45) p-level

Intercept -0.127 0.171 -0.741 0.463

TPLK 0.660 0.177 0.014 0.003 3.722 0.000

Fas.Kes -0.362 0.168 -0.337 0.156 -2.153 0.037

KC -0.871 0.242 -0.002 0.000 -3.592 0.000

J.Sos 0.079 0.134 0.029 0.049 0.595 0.555

J.Kec 0.214 0.128 0.039 0.023 1.669 0.102

Alokasi LT 0.793 0.288 0.001 0.000 2.752 0.008

LT -0.597 0.248 -0.001 0.000 -2.408 0.020

J.Eko 0.277 0.150 0.098 0.053 1.840 0.072

Fas.Sos -0.172 0.137 -0.329 0.261 -1.260 0.214

Penduduk -0.164 0.139 -0.827 0.701 -1.178 0.245

Lampiran 7. Hasil Analisis Regresi Berganda Terhadap Perubahan Penggunaan

Lahan Kebun Campuran Menjadi Lahan Terbangun

N=52

Regression Summary for Dependent: Luas LC-LT (Spreadsheet 59)

R= .75820760 R2= .57487876 Adjusted R2= .51819593 F(6.45)=10.142

p<.00000 Std. Error of estimate: 1.1855

Beta Std.Err.of

Beta B Std.Err.of B t(45) p-level

Intercept -0.443 0.512 -0.864 0.392

KC 0.387 0.110 0.007 0.002 3.510 0.001

TPLB -0.425 0.109 -0.013 0.003 -3.881 0.000

Alokasi LT 0.372 0.113 0.004 0.001 3.287 0.001

J.Kota Lain 0.276 0.099 1.368 0.494 2.769 0.008

Fas.Eko 0.162 0.100 0.548 0.339 1.619 0.113

Fas.Pend 0.172 0.107 3.390 2.116 1.602 0.116

83

Lampiran 8. Hasil Analisis Regresi Berganda Terhadap Perubahan Penggunaan

Lahan Lahan Kosong Menjadi Lahan Terbangun

N=52

Regression Summary for Dependent: Luas LK-LT (Spreadsheet 59)

R= .91816759 R2= .84303173 Adjusted R2= .81805950 F(7.44)=33.759

p<.00000 Std. Error of estimate: .84790

Beta Std.Err.of

Beta B Std.Err.of B t(44) p-level

Intercept -0.633 0.413 -1.534 0.132

LK 0.849 0.070 0.044 0.004 12.116 0.000

Fas.Sos 0.199 0.063 2.679 0.847 3.162 0.003

LT 0.117 0.062 0.002 0.001 1.878 0.067

TPLB 0.016 0.099 0.001 0.004 0.162 0.871

Penduduk 0.109 0.066 3.868 2.349 1.646 0.107

J.Sos -0.078 0.062 -0.204 0.162 -1.258 0.215

Alokasi Pertanian 0.095 0.092 0.003 0.003 1.032 0.307