ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEPALA

DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA

PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

(Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK.)

(Skripsi)

Oleh

NANDA NOVIA PUTRI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2019

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEPALA

DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA

PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

(Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK.)

Oleh

NANDA NOVIA PUTRI

Program rehabilitasi rumah tidak layak huni seharusnya dilaksanakan sesuai dengan

peruntukannya yaitu perbaikan rumah masyarakat tidak mampu yang sangat

membutukan bantuan dari pemerintah, tetapi faktanya justru dana yang dianggarkan

untuk program tersebut dikorupsi oleh Kepala Desa. Pelaku tersebut harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum yang berlaku.

Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana

terhadap kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dana program

rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-

TPK/2017/PT.TJK. dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

pidana terhadap kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dana program

rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-

TPK/2017/PT.TJK.

Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis

empiris. Jenis data menggunakan data sekunder dan data primer. Narasumber

penelitian terdiri dari Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan

Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data

menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana

terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana program rehabilitasi rumah tidak layak

huni dilakukan dengan penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda

sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider (2) dua bulan kurungan

sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Nomor: 3/Pid.Sus-

TPK/2017/PT.TJK, karena perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur

pertanggungjawaban pidana yaitu pelaku telah cakap atau dewasa untuk melakukan

perbuatan hukum, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi terdakwa

dalam melakukan korupsi dana program rehabilitasi rumah tidak layak huni,

sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan tindak pidana korupsi karena

memenuhi unsur kesengajaan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dana program rehabilitasi

rumah tidak layak huni pada Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK adalah

Nanda Novia Putri

terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana korupsi sebagaimana didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim juga

mempertimbangkan bahwa pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera dan

sebagai pembinaan terhadap terdakwa.

Saran dalam penelitian ini adalah pemerintah hendaknya meningkatkan pengawasan

terhadap program pembangunan di desa melalui dana bantuan pemerintah untuk

pembangunan dan kelengkapan sarana prasarana dalam rangka mencegah terjadinya

tindak pidana korupsi. Majelis hakim yang menangani tindak pidana korupsi di

masa yang akan datang diharapkan untuk lebih konsisten mengemban amanat

pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kepala Desa, Korupsi

i

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEPALA

DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA

PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

(Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK.)

Oleh

NANDA NOVIA PUTRI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2019

v

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Nanda Novia Putri. Penulis

dilahirkan di Kota Bandar Lampung 17 November 1997.

Penulis adalah anak ketiga dari 3 bersaudara, buah hati dari

pasangan Bapak Agus Cipto dan Ibu Kastiani.

Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah

Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Beringin Raya Kemiling lulus

pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Bandar Lampung lulus

pada tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bandar Lampung lulus

pada tahun 2015. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Lampung pada tahun 2015. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian

langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kacamarga

Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus selama 40 hari sejak bulan Januari

sampai dengan bulan Maret 2018.

vi

MOTO

Kesungguhan, kerja keras, keyakinan merupakan modal dasar kesuksesan.

Hidup adalah pilihan maka harus yakin akan pilihan.

Optimis, bersungguh-sungguh dan bekerja keras.

Merugi bagi mereka yang mana bila hari ini sama dengan hari kemarin.

Harga sebuah kegagalan dan kesuksesan bukan dinilai dari hasil akhir,

tetapi dari proses perjuangannya

(Penulis)

vii

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

Katakanlah (Muhammad) Dialah Allah, Yang Maha Esa

Allah tempat meminta segala sesuatu

(Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakan

Dan tiada yang setara dengan-Nya.

Aku bersaksi tiada Rab selain Allah,

dan Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah.

Dengan segala kerendahan hatiku persembahkan karya Skripsi kecilku ini kepada

inspirasiter besarku:

Bapak dan Ibu

Ayahanda Agus Cipto B.Sc dan ibunda Dra. Kastiani. yang kusayangi, kuhormati,

kubanggakan. Terimakasih untuk segala pengorbanan, kasih sayang yang tulus serta

do’a demi keberhasilanku selama ini

Saudara yang kusayangi

Dhenny Gusmaya Putra dan Prisca Ayu Febriani, S.ST.,M.Kes

Yang selalu menghiburku disaat senang maupun sedih, dan menjadi motivasi untuk

memacu keberhasilanku sebagai adik.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga Allah membalas segala

budi yang kalian berikan di dunia maupun di akhirat.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk mendapatkan

kebaikan di dunia dan akhirat.

ix

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab

hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang

berjudul: “Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kepala Desa yang

Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Program Rehabilitasi Rumah Tidak

Layak Huni (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK.)”. Skripsi ini

disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan

bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam

kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Lampung

2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing

I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga

selesainya skripsi ini.

x

3. Ibu Dona Raissa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana

Universitas Lampung.

4. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah

memberikan bimbingan dan saran dalam proses penyusunan hingga

selesainya skripsi ini.

5. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji Utama, yang telah

memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.

6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas II, yang telah

memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.

7. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah

membimbing penulis dalam proses perkuliahan ini.

8. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah

berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama

menempuh studi.

9. Para staf dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya

bagian Hukum Pidana: Ibu Siti, Ibu Aswati, Mas Ijal, dan Kiyay Rojali

terimakasih atas bantuannya.

10. Bapak Dr. Made Suweda S.H., M.H., dan Ibu Dr. Erna Dewi S.H., M.H.,

selaku narasumber yang telah memberikan bantuan dan informasi serta

kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.

11. Kedua orang tuaku Bapak Agus Cipto, B.Sc. dan Ibu Dra. Kastiani yang

sangat teristimewa dan tersayang, terimakasih telah mendoakanku,

menuntutnku, mendukung, dalam setiap langkahku dan selalu setia

mendengarkan keluh kesahku, serta sangat terimakasih pula atas pengorbanan

xi

dan usaha kerasmu yang tiada henti kau lakukan untuk selalu memotivasi,

memberikan nasihat dan pengarahan dalam keberhasilanku menyelesaikan

studi.

12. Kepada saudaraku, Dhenny Gusmaya Putra, Prisca Ayu Febriani, S.ST.,

M.Kes., yang selalu mendukungku dan selalu mendoakan serta menantikan

keberhasilah dari diriku.

13. Seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan doa selama

pembuatan skripsi ini.

14. Kepada Dzaky Agusthomi, yang selalu mendukung, menemani,

mendengarkan segala keluh kesah, memberikan dukungan dan semangat

selama menyelesaikan skripsi ini.

15. Sahabat terbaiku, Rynaldi Ariantama, Herfilia Yulia, Cindy Caroline, Mentari

Amelia, Risty Puri, Vitha Khairunisa, Ayu Citra, Famia Anggun, dan Novia

Annessa terimakasih untuk canda tawa dan suka dukanya selama ini, semoga

kita semua dapat meraih kesuksesan kedepannya.

16. Seluruh teman seperjuangan angkatan 2015 Fakultas Hukum Pararel, terutama

Erysha Aulia, Fitria Ayu, Anis Mareta, Mutiara P.C, Azhima Eka,

Febriansyah Putra, M. Alrifco, Rodhi Hibatullah, Billy Gesta, Rio fahni, Fitri

Wahyuni dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. bersama kalian

kulewati saat manis pahit perjalanan perkuliahan ini. Terimakasih atas

pertemuan yang terjalin selama ini.

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu

penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan

dukungannya.

xii

18. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Penulis mendoakan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan

mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT, dan akhirnya

penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya

Bandar Lampung, Januari 2019

Penulis

Nanda Novia Putri

DAFTAR ISI

Halaman

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .................................. 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..................................................... 8

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .................................................... 9

E. Sistematika Penulisan ....................................................................... 15

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana ................................................................. 17

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi ................................................... 19

C. Pertanggungjawaban Pidana ............................................................. 23

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.................. 28

III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .......................................................................... 32

B. Sumber dan Jenis Data ...................................................................... 32

C. Penentuan Narasumber...................................................................... 34

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .................................. 35

E. Analisis Data ..................................................................................... 36

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................... 37

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kepala Desa yang

Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Program Rehabilitasi

Rumah Tidak Layak Huni dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-

TPK/2017/PT.TJK. ........................................................................... 37

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap

Kepala Desa yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam Putusan

Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK. ............................................. 58

V PENUTUP ............................................................................................... 74

A. Simpulan ........................................................................................... 74

B. Saran .................................................................................................. 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana dan perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi dengan tujuan untuk

menguntungkan diri sendiri atau korporasi, dengan cara menyalahgunakan

wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya dan berdampak

pada kerugian keuangan dan perekonomian negara. Korupsi sebagai tindak pidana

yang harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi

selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga

menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut

efisiensi tinggi. Tindak pidana korupsi terjadi pada berbagai lapisan pemerintahan,

baik di tingkat pusat, daerah sampai dengan di tingkat desa.

Perilaku koruptif aparatur pemerintahan daerah salah satunya terjadi pada proses

pengadaan bbarang dan jasa, termasuk dalam proyek pembangunan di daerah.

Proyek pembangunan seharusnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai

dengan peraturan yang telah ditetapkan tetapi pada kenyataannya hal tersebut

seringkali diabaikan dan terjadi tindak pidana korupsi.

2

Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) menyatakan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, maka

diketahui bahwa terdapat tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja

terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa

dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis

juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi

masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat

digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar

biasa (extra ordinary crime), oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang

komprehensif. 1

Upaya untuk menjamin penegakan hukum harus dilaksanakan secara benar, adil ,

tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, ada

beberapa asas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan hukum, yaitu asas

1 Eddy Mulyadi Soepardi, Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak

Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Yograkarta, 2009, hlm. 3.

3

tidak berpihak (impartiality), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus

(fairness), asas beracara benar (prosedural due process), asas menerapkan hukum

secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan

dan kepentingan sosial (lingkungan), asas jaminan bebas dari segala tekanan dan

kekerasan dalam proses peradilan. Sistem peradilan pidana sebagai pelaksanaan dan

penyelenggaan penegakan hukum terdiri dari beberapa badan yaitu kepolisian,

kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang saling berhubungan

antara satu dengan yang lainnya.2

Pelaku tindak pidana korupsi secara ideal setiap dipidana maksimal sebagaimana

diatur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau

orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur

hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus

dipertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sesuai dengan ketentuan

undang-undang. Setiap warga negara wajib menjunjung hukum, namun demikian

dalam kenyataan sehari-hari adanya warga negara yang lalai/sengaja tidak

2 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta 2001,

hlm. 22.

4

melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa

warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajibannya tersebut telah

ditentukan berdasarkan hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum.

Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana merupakan proses penegakan

hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum.

Apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan,

keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai

aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi

berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah

keharusan untuk melihat penegakan hukum sebagai suatu sistem peradilan pidana.3

Salah satu perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh Pengadilan Tinggi

Tanjung Kbarang adalah Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK, di mana

Kepala Desa Sidang Makmur Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji yang

bernama Yurdansyah Bin Abdullatif melakukan tindak pidana korupsi program

rehabilitasi rumah tidak layak huni. Tindak pidana korupsi oleh Kepala Desa ini

merupakan perbuatan yang sangat disayangkan mengingat program rehabilitasi

rumah tidak layak huni seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dan sasaran program ini adalah masyarakat kurang mampu yang sangat

membutukan bantuan untuk perbaikan rumahnya, tetapi faktanya justru dana yang

dianggarkan untuk program tersebut dikorupsi oleh Kepala Desa.

3 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika Jakarta, 2000, hlm.44.

5

Akibat perbuatan tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp. 153.075.000,00

(seratus lima puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Majelis hakim Pengadilan

Tinggi menguatkan putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri dalam

perkara ini telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama

2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider

(2) dua bulan kurungan, sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap kepala

desa yang melakukan tindak pidana korupsi dana program rehabilitasi rumah tidak

layak huni. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf (b) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-

1 KUHP.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp.50.000.000,- subsider 2 bulan

kurungan yang dijatuhkan terhadap terdakwa masih belum optimal dibandingkan

dengan ancaman pidana penjara maksimal sebagaimana dimaksud dalam

Dakwaan Primer, yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Ancaman pidana

maksimal yang seharusnya diterapkan adalah paling lama 20 (dua puluh) tahun

penjara, hakim sebenarnya dapat menjatuhkan pidana lebih maksimal tetapi

hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun penjara atau mendekati

ancaman pidana minimal yaitu 4 tahun penjara.

6

b. Pidana denda Rp.50.000.000,- subsider 2 bulan kurungan yang dijatuhkan

terhadap terdakwa masih belum optimal dibandingkan dengan ancaman pidana

denda maksimal sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primer, Pasal 2 Ayat

(1) UUPTPK, yaitu paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah. Hakim

dalam hal ini menjatuhkan pidana denda di bawah denda minimal

c. Pelaku merupakan seorang kepala desa yang seharusnya melaksanakan program

pembangunan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat desa,

tetapi fakta justru melakukan tindak pidana korupsi, sehingga merugikan

kepentingan masyarakat di desa tersebut

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Hal ini sesuai dengan

konsep bahwa setiap warga negara wajib menjunjung hukum, namun demikian

dalam kenyataan sehari-hari adanya warga negara yang lalai/sengaja tidak

melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa

warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajibannya tersebut telah

ditentukan berdasarkan hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum.

Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana merupakan proses penegakan

hukum. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan

perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana,

apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan,

keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai

aktual dalam masyarakat. Sebagai suatu kegiatan yang meliputi berbagai pihak

7

termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, merupakan keharusan

untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.4

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan, merupakan pelaksanaan

tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan terhadap

perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari

sistem pembuktian. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana yang

diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan melaksanakan

penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: “Analisis

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kepala Desa yang Melakukan Tindak Pidana

Korupsi Dana Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni” (Studi Putusan

Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK.)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap kepala desa yang

melakukan tindak pidana korupsi dana program rehabilitasi rumah tidak layak

huni dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK.?

4 Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.44

8

b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kepala

desa yang melakukan tindak pidana korupsi dana program rehabilitasi rumah

tidak layak huni dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK.?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana dan dibatasi pada kajian

pertanggungjawaban pidana terhadap kepala desa yang melakukan tindak pidana

korupsi dana program rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam Putusan Nomor:

3/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK.. Ruang lingkup Lokasi Penelitian adalah Pengadilan

Tinggi Tanjung Kbarang dan penelitian dilaksanakan pada Tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kepala desa yang

melakukan tindak pidana korupsi dana program rehabilitasi rumah tidak layak

huni dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK.

b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana

terhadap terhadap kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dana

program rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-

TPK/2017/PT.TJK.

9

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun

secara praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah

kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan pertanggungjawaban

pidana terhadap kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dana

program rehabilitasi rumah tidak layak huni dan dasar pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan pidana terhadap terhadap kepala desa yang melakukan

tindak pidana korupsi dana program rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam

Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK..

b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan

dan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak

pidana korupsi pada masa-masa yang akan datang, sehingga penanggulangan

tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan

atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam

penelitian ilmu hukum. Peneliti menggunakan kerangka teori sebagai dasar untuk

melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian, sehingga

setiap pembahasan yang dilakukan memiliki landasan secara teoritis. Kerangka

teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

10

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus

mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan

(opzet) dan kelalaian (culpa).

1. Kesengajaan (opzet)

Kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat

dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak

ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si

pelaku pantas dikenakan hukuman pidana.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak

bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia

tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu

kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya

dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

2. Kelalaian (culpa)

Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga

culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu

delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan

pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik

kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi

yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri,

perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang

menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik

kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu

sendiri sudah diancam dengan pidana.5

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut

hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si

pembuat.

5 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Bina

Aksara, 1993, hlm. 46.

11

b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang

berhubungan dengan kelakuannya yang disengaja dan sikap kurang hati-hati

atau lalai

c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf dapat yang menghapuskan

pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat6

Pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuataannya, dengan dasar

kemampuan bertanggung jawab, ada perbuatan melawan hukum dan tidak ada

alasan pemaaf atau pembenar atas tindak pidana yang dilakukannya.

b. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian

kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses

penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian,

putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling

berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara

keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling

berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-

kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya.

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang siciptakan

dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju

kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak

ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan

yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai

pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan

6 Ibid, hlm. 51.

12

dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan

oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap

perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari

sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetukan bahwa suatu hak atau

peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti

menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi

denganintegritas moral yang baik.7

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan

oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

a. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-syarat

yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut

atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan

yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari

hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan

keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan

melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih

ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim

c. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus

dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya

dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari

putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa

dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi

atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum

dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus

diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam

menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman

yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari

putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan

pelaku, korban maupun masyarakat.

7 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar

Grafika,.2010, hlm.103.

13

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang

disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam

penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi

yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak

yang berperkara.

f. Teori kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini

berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini

menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut

bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi

anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat

dan bagi bangsanya.8

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam

melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis pokok-

pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang

berhubungan dengan yaitu sebagai berikut:

a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan

prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima

sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah9

b. Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme

untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung

jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat

dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu

memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.10

8 Ahmad Rifai, Op. Cit. hlm.105-106.

9 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54

10 Moeljatno, Op. Cit, hlm. 49.

14

c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilbarang oleh suatu aturan hukum,

lbarangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi

siapa yang melanggar lbarangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran

norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak

sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku11

d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar

atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku

tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan

terjaminnya kepentingan umum12

e. Tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK)adalah setiap orang yang secara melawan

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat

4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua

ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

f. Rehabilitasi adalah proses memperbaiki sesuatu atau keadaan, agar menjadi

lebih baik sesuai dengan fungsi atau peruntukan sebelumnya13

g. Rumah tidak layak huni adalah bangunan rumah yang tidak memenuhi

persyaratan kelayakan untuk dihuni oleh manusia, baik dari aspek sanitasi,

kebersihan, kesehatan maupun bangunannya14

11

Ibid, hlm. 53. 12

Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1998, hlm. 25. 13

www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-rehabilitasi. Diakses Jumat 1 Juni 2018

15

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk untuk memudahkan pemahaman terhadap

isinya. Secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar

Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan

Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang

berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi

atau bahan pustaka terdiri dari pengertian pertanggungjawaban pidana,

pengertian dan jenis tindak pidana, tindak pidana korupsi.

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan

Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan

Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat

penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai pertanggungjawaban

pidana terhadap kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dana

program rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam Putusan Nomor:

3/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK. dan dasar pertimbangan hakim dalam

14

www.rumahku.com/artikel/read/apa-itu-rumah-layak-huni-415117. Diakses Jumat 1 Juni 2018

16

menjatuhkan pidana terhadap terhadap kepala desa yang melakukan tindak

pidana korupsi dana program rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam

Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK.

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana

merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau

kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku

yang melanggar undang-undang pidana. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan

atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan

yang dilbarang dan diancam dengan pidana. Penjatuhan pidana terhadap pelaku

adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.15

Pengertian di atas menunjukkan bahwa tindak pidana merupakan setiap perbuatan

yang dilbarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya

maka akan dikenakan pidana. Jadi lbarangan-lbarangan dan kewajiban-kewajiban

tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam

undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang

melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan

pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila

15

P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti. Bandung.

1996. hlm. 7.

18

pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan16

Jenis-jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara

lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat

dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan

“pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita

menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi

sistem hukum pidana dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil

(formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak

pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa lbarangan yang

dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362

KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti lbarangannya

adalah pada menimbulkan akibat yang dilbarang, siapa yang menimbulkan

akibat yang dilbarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana

sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten).

Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara

lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja

menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan

sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat

dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan

matinya seseorang dan dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif

juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya

diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya

Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak

Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak

pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak

pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif,

misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.Tindak Pidana tidak

murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif,

tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang

mengandung unsur terlbarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat,

misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya

sehingga anak tersebut meninggal17

16

Andi Hamzah. Op Cit. hlm. 22 17

Ibid. hlm. 25-27

19

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri

dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil

dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja

serta tindak pidana aktif dan pasif.

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan

kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau

kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang

tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (bribery), pemerasan (extraction),

dan nepotisme (nepotism).18

Kejahatan korupsi pada hakekatnya termasuk ke dalam kejahatan ekonomi, hal ini

bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi sebagai berikut:

a) Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan

b) Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban

c) Penyembunyian pelanggaran. 19

Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP dinyatakan

secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun1960 yang mulai

berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan

Tindak Pidana. Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk

golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus,

termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang orang khusus) dan

18

Syed Husein Alatas, Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, Jakarta:

LP3ES, 1983, hlm. 12. 19

Barda Nawawi Arief dan Muladi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 56.

20

hukum pidana fiskal (perbutan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi.

Disamping hukum pidana khusus ini, hukum pidana umum (ius commune) tetap

berlaku sebagai hukum yang menambah (aanvullend rech).

Pidana khusus ini memuat ketentuan-ketentuan yang dari ketentuan pidana umum

yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Khususan

dari hukum pidana khusus dapat dilihat adanya ketentuan mengenai dapat dipidana

suatu perbuatan, ketentuan tentang pidana dan tindakan dan mengenai dapat

dituntutnya perbuatan. Jadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum

inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus.Gejala-gejala pidana delik

khusus menunjuk kapada adanya diferensiasi hukum pidana, suatu kecenderungan

yang bertentangan dengan adanya unifikasi dan ketentuan-ketentuan umum dari

hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi sendiri, akan tetapi azas-azas

hukum pidana khususnya "tiada pidana tanpa kesalahan" harus tetap dihormati.

Selain pembagian hukum pidana dalam hukum pidana yang dikodifikasikan dengan

hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain ialah hukum pidana

umum (ius commune) dan hukum pidana khusus (ius singulare atau ius speciale).

Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus ini tidak boleh diartikan dengan

bagian umum dan bagian khusus dari hukum pidana, karena memang bagian dari

umum dari hukum pidana menurut ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran umum,

sedang bagian khususnya memuat perumusan tindak-tindak pidana.

Semula dimaksudkan agar suatu kodifikasi itu memuat suatu bahan hukum yang

lengkap, akan tetapi kita mengatahui bahwa terbentuknya peraturan perundang-

undangan pidana diluar kodifikasi tidak dapat dihindarkan mengingat pertumbuhan

21

masyarakat terutama dibidang sosial dan ekonomi (di KUHP) dalam buku keduanya

memuat sebagian besar dari delik-delik berupa kejahatan, sedang di buku ketiga

dimuat sebagian kecil dari delik-delik berupa pelanggaran. Undang-Undang Pidana

Khusus adalah undang-undang pidana selain kitab undang-undang hukum pidana

yang merupakan induk peraturan hukum pidana.

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan pengertian

korupsi secara tegas. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit

Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, dapat

disimpulkan ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara; Pasal 3 menyebutkan

bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri

atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara; dan memberi hadian atau janji kepada

Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada

jabatan atau kedudukannya tersebut.

22

Pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

a) Setiap orang yang berarti perseorangan

b) Koorporasi dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 adalah kumpulan

orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum

maupun tidak. Badan Hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas

(PT), Yayasan, Koperasi dan Indonesische Maatchapij op Andelen

(IMA), sementara perkumpulan orang dapat berupa firma,

Commanditaire Vennootschap (CV) dan sebagainya.

c) Pegawai negeri yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (Pejabat) dalam

pasal I Ayat (2) Undang - Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang

No. 20 tahun 2001 meliputi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil

Pusat; Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai Negeri Sipil lain yang

ditetapkan dengan aturan Pemerintah. Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia; Angkatan Darat; Angkatan Laut;Angkatan Udara; Angkatan

Kepolisian. 20

Masalah korupsi di Indonesia sangat kompleks. Korupsi sudah merambat ke mana-

mana dalam lapisan masyarakat pelaku tindak pidana korupsi tidak saja dari

kalangan pegawai negeri pada pejabat rendah tetapi sudah merambat pada

pengusaha, menteri, duta besar, dan lain-lain dalam semua tingkatan baik dari

kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, maka tidak heran kalau golongan

pesimis mengatakan korupsi di Indonesia adalah suatu bagian budaya (sub cultural)

korupsi mulai dari pusat sampai ke daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa korupsi merupakan tindak

pidana dan suatu perbuatan melawan hukum bertujuan untuk menguntungkan diri

sendiri, perusahaan dan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang

melekat pada jabatannya yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta

berdampak pada kerugian seluruh masyarakat Indonesia.

20

Ibid , hlm. 57.

23

C. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang

didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang

didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas

yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa

pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak

menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability)

dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik

kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai

hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga

pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya21

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk

menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas

suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku,

disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang

telah ditentukan dalam Undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang

melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam

undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan

sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan

pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia

mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu

21

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,

PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

24

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif

mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut22

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk

untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum

demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak

pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi

orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus

digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan

spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi

perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana

dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja

dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas

(overbelasting) dalam melaksanakannya23

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung

kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan

kelalaian (culpa).

1. Kesengajaan (opzet)

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu

sebagai berikut:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat

dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai.

Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku

22

Moeljatno, Op.Cit. hlm. 41. 23

Ibid, hlm. 23.

25

pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang

bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai

suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan

untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar

bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian

akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu

kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena

merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai

pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya24

2. Kelalaian (culpa)

Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga

culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik

culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan

pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian

yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang

diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan

antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan

akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang

tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam

dengan pidana. 25

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum,

adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan

terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar.

Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan.

Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilbarang mungkin

timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran

sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya

2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum,

mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan,

kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam

caranya melakukan perbuatan. 26

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila

tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan

24

Ibid, hlm. 46. 25

Ibid, hlm. 48. 26

Ibid, hlm. 49.

26

sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut

kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung

jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika

tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab

itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang

telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini

dia mempunyai kesalahan

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk

membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini

sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur

kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada

umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali

kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak

normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap

keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya

masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak

berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan

berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. 27

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP

yang mengatur: “Bbarangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau

terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak

27

Ibid hlm. 49.

27

dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal

dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan.apabila

hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan

apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis.

Penjelasan mengenai kedua syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya

atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiote), yang mungkin

ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus

terus menerus.

b) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku

melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang

timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi

sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman28

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk,

adalah merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membedakan

perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan

kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah

merupakan faktor perasaan (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah

lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Sebagai konsekuensi dari dua hal tersebut maka orang yang tidak mampu

menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia

tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu

tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban

pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau

melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang

28

Ibid, hlm. 51.

28

tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan

tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai

kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat

menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang

tersebut.

Hal yang mendasari pertangungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa

setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani

yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang

buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam

menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia

memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain

untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung

jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh

menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183

KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b).

Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang

secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)

29

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak

cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang

didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Pasal 185Ayat (3) dikatakan ketentuan

tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (unus

testis nullus testis). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila

terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185Ayat (3)

KUHAP, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana. 29

Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan,

mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

(1) Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang.

Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya

pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana

harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk

menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa

demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan

dan niat adalah hakim.

(2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut

mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

(3) Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan

terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat

unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

(4) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa

penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga

korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

(5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga

sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman

bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana

apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang

berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

29

Satjipto Rahardjo. Op cit, hlm. 11.

30

(6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan

tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya.Maka hal

yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan

keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku

sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya

dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan

mempermudah jalannya persidangan.

(7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku

tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi

perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku,

memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga

menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh

pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakaan pelaku

adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk

dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan

pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri

sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini

adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian

hukum. 30

Aspek secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam

melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah tiga esensi:

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan

b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau

mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim

c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas

dan fungsi yudisialnya.31

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam

peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh

hakim melalui putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan

putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana,

hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya

30

Barda Nawawi Arief, op cit, hlm. 77. 31

Ahmad Rifai. op cit, hlm. 103.

31

menetukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti,

disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan

hakim yang dilandasi denganintegritas moral yang baik.

32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode,

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau

beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya.32

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara

pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan

menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-

asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan

sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh

pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang

sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah

memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini

32Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43.

33

merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam

kerangka penemuan ilmiah.

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam

kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik

berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada

identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibendakan antara data yang diperoleh

langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dai bahan pustaka33

. Data tersebut

yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara

dengan narasumber penelitian.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi

33

Ibid, hlm.11.

34

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan

bahan hukum primer, terdiri dari:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Kbarang Nomor 3/Pid.Sus-

TPK/2017/PT.TJK.

c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat

membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan,

seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk

memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1). Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tanjung Kbarang = 1 orang

2). Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung = 1 orang+

Jumlah = 2 orang

35

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi

lapangan:

a. Studi pustaka (library research), adalah pengumpulan data dengan menelaah

dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan

b. Studi lapangan (field research), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan

data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang

dibutuhkan34

Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (interview),

yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan

menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data

lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah

permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui

kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang

diteliti.

b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah

ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan

akurat untuk kepentingan penelitian.

34

Ibid, hlm.61.

36

c. Sistematisasi Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan

merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan

sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara

dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan

dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab

permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya

hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang

mudah dibaca, dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dilakuan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan

berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan

selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

74

berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana

program rehabilitasi rumah tidak layak huni dilakukan dengan penjatuhan pidana

penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah) subsider (2) dua bulan kurungan sebagaimana tertuang dalam

Putusan Pengadilan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK, karena perbuatan

tersebut telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu pelaku

telah cakap atau dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, tidak ada alasan

pembenar dan alasan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan korupsi dana

program rehabilitasi rumah tidak layak huni, sehingga pelaku harus

mempertanggungjawabkan tindak pidana korupsi karena memenuhi unsur

kesengajaan.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam perkara

tindak pidana korupsi dana program rehabilitasi rumah tidak layak huni pada

Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK sesuai dengan salah satu teori

putusan hakim, yaitu teori keseimbangan, di mana terdapat keseimbangan antara

syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai

75

tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya

keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa

terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

korupsi sebagaimana didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim juga

mempertimbangkan bahwa pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera dan

sebagai pembinaan terhadap terdakwa.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap program

pembangunan di desa melalui dana bantuan pemerintah untuk pembangunan dan

kelengkapan sarana prasarana dalam rangka meminimalisir terjadinya korupsi

yang dapat merugikan keuangan negara.

2. Majelis hakim yang menangani tindak pidana korupsi di masa yang akan datang

diharapkan untuk lebih konsisten mengemban amanat pemberantasan tindak

pidana korupsi, dengan cara lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan

terhadap pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung

dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Alatas, Syed Husein. 1983. Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data

Kontemporer, Jakarta: LP3ES.

Atmasasmita, Romli. 1996. Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Bandung.

----------. 1996. Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan

Abolisionisme, Binacipta, Bandung.

----------. 2003. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track

System dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Halim, Abdul. 2004. Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Rajawali Press.

Hamzah, Andi. 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia

Indonesia. Jakarta.

----------, 2001. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia.

Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 2008. Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan

Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan,

Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Sinar Grafika. Jakarta.

Hutahuruk, Rufinus. 2013. Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui

Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang, P.A.F. 1996. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra

Adityta Bakti. Bandung.

Manan, Bagir, 2005. Sistem Peradilan Berwibawa. FH UII, Yogyakarta.

Marpaung, Leden. 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana. Sinar Grafika.

Jakarta.

Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.

----------, 1993. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum

Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

Muladi. 1997. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan

Penerbit UNDIP. Semarang.

Mulyadi, Lilik. 2007. Kekuasaan Kehakiman, Surabaya: Bina Ilmu.

_______, 2010. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik,

Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nawawi Arief, Barda. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan

Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

----------, 2001. Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti.Bandung.

Prodjodikoro, Wiryono. 1990. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Sumur

Simanjuntak, Bandung.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat

Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi) Pusat

Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.

Rifai, Ahmad. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum

Progresif, Jakarta: Sinar Grafika.

Rahardjo, Satjipto. 1998. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan

Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1983. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia

Press. Jakarta.

Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung.

---------1988. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Sinar Baru,

Bandung.

Soepardi, Eddy Mulyadi. 2009. Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai

Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi. Bogor: Fakutas Hukum

Universitas Pakuan.

Sutiyoso, Bambang Sri Hastuti Puspitasari, 2005. Aspek-Aspek Perkembangan

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. UII Press, Yogyakarta.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK.