54

ANALISIS PERSEPSI DAN KEBIJAKAN MANAJER RUMAH SAKITTERHADAP UNDANG-UNDANG NO.44 RUMAH SAKIT PASAL 29

TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKITKABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Dady Hidayah DamanikDosen STIKES AUFA ROYHAN P. Sidimpuan

ABSTRACT

Smoking bans hospital is intended to protect people (passive smokers) in ahospital from bad smoking habit and the hindrance of cigarette smoke and to create ahospital environment which is clean, healthful, and free from cigarette smoke.

The objective of this qualitative research was to analyze manager’sperception and the policy of hospital management on the Hospital Law No. 44 onSmoking Bans Hospital of Serdang Bedagai District. The data were gathered byconducting in-depth interview. There were 22 informants in the research.

The result of the research showed that all managers of the hospitals inSerdang Bedagai District had positive perception on Hospital Law No 44 on SmokingBans Hospital and supported and wanted to implement the idea of smoking banshospital. They stated that some factors which impeded the implementation of smokingbans were the personnel, patients, and patients’ families who had the habit ofsmoking. The commitment and the strict policy of the hospital and the government arethe solution of these impeding factors in order that smoking bans can be implementedin every hospital.

Keywords: Smoking Bans Hospital, Manager’s Perception, Policy of Hospitalmanagement

PENDAHULUANMasalah merokok saat ini telah

menjadi masalah serius berbagainegara di dunia, karena sangatberbahaya bagi kesehatan.Selain ituada juga masalah kebiasaan merokokdi tempat umum, masalah kebiasaanini akan sangat mengganggukenyamanan orang-orang yang adadisekitarnya serta dapat memengaruhikesehatan juga. Hal ini terjadi karenarokok yang terbakar menghasilkanasap sampingan sebanyak 2 kali lipatlebih banyak dari pada asap utama

serta mengandung kadar bahan-bahanberbahaya yang juga lebih tinggi.

Terlalu banyak dampak burukyang diakibatkan masalah kebiasaanmerokok, tidak hanya akan berdampakpada kesehatan tetapi juga berdampakpada masalah ekonomi.Baik itudampak ekonomi dari biaya konsumsipembelian rokok atau pun dampakekonomi yang disebabkan oleh biayapengobatan kesehatan karena penyakitakibat merokok (Jaya, 2009).

Hasil survei Badan KesehatanDunia tahun 2008, menyatakan bahwa

1

55

sepertigakaum pria berusia di atas 15tahun atau berkisar 1,35 miliar orangpenduduk didunia memiliki kebiasaanmerokok dan dari jumlah tersebutsebanyak 250juta adalah perempuan.Dimana 80 persen diantaranya tinggaldinegara-negara berkembang denganpenghasilan rendah dan sedang, sertadiprediksi mereka menghabiskan lebihdari 5 triliun batang rokok dalamsetahun.Badan Kesehatan Dunia jugamenyatakan ada 100 juta kematian ditahun ini akibat kebiasaan merokok.

Indonesia di tahun 2006menempati peringkat kelima tertinggididunia sebagai negara dengan jumlahkonsumsi rokok, yaitu sebanyak 215miliar batang mengikuti Cina sebanyak1,634 triliun batang, Amerika Serikatsebanyak 451 miliar batang, Jepangsebanyak 328 miliar batang, dan Rusiasebanyak 258 miliar batang.Namunpada tahun 2008, dalam hal jumlahperokok menempati posisi ketigadidunia setelah Cina dan India sertadiatas Rusia dan Amerika Serikat,yaitu sebesar 65 juta perokok (WorldHealth Organization, 2008).

Upaya penanggulangan masalahkebiasaan merokok di Indonesiasebenarnya telah dilakukan melaluiUndang-Undang Kesehatan No.36tahun 2009, yaitu pada pasal 115 ayat1 dan 2.Ayat 1 tentang Kawasan TanpaRokok antara lainfasilitas pelayanankesehatan, tempat proses belajarmengajar, tempat anakbermain, tempatibadah, angkutan umum, tempat kerjadan tempat umumserta tempat lain

yang ditetapkan. Ayat 2 yaitupemerintah daerah wajib menerapkanKawasan Tanpa Rokok diwilayahnya.Namun peraturan inibelum berjalan dengan efektifsehingga upaya penanggulanganmasalah kebiasaan merokok diIndonesia belum berhasil.

Provinsi Sumatera Utaramenurut data Riset Kesehatan Dasartahun 2007 memiliki proporsi perokoksebesar 28 persen, namun pada tahun2010 mengalami peningkatan danmenempati posisi ketiga tertinggi diIndonesia dengan jumlah proporsiperokok sebesar 35,7 persen setelahKalimantan Tengah sebesar 43,2persen dan Nusa Tenggara Timursebesar 41,2 persen. Tanpa adanyaupaya pengendalian maka diperkirakanjumlah proporsi perokok di SumateraUtara akan terus semakin meningkat.

Melaluiperaturan GubernurNo.35 tahun 2012 pada tanggal 10September 2012 Provinsi SumateraUtara telah menetapkan kawasan tanparokok pada perkantoran di lingkunganpemerintahan, dengan tujuanmenumbuhkan kesadaran bahwamerokok merugikan kesehatan,menurunkan jumlah perokok,mewujudkan kualitas udara yang sehatdan bersih bebas asap rokok, danmenurunkan angka kesakitan sertakematian akibat kebiasaan merokok.

Rumah sakit sebagai saranapelayanan kesehatan yangmenyelenggarakan upaya kesehatandengan memberdayakan berbagai

56

kesatuan personel terlatih dan terdidikdalam menghadapi dan menanganimasalah medik maupun non-medikuntuk pemulihan dan pemeliharaankesehatan yang baik.Upaya kesehatanadalah setiap kegiatan untukmemelihara dan meningkatkankesehatan yang bertujuan untukmewujudkan derajat kesehatan yangoptimal bagi masyarakat. Upayakesehatan diselenggarakan denganpendekatan pemeliharaan melaluipenyuluhan kesehatan(promotif ),pencegahan penyakit (preventif),penyembuhan penyakit (kuratif), danpemulihan kesehatan (rehabilitatif)yang dilaksanakan secara menyeluruh,terpadu dan berkesinambungan (Ilyas,2000).

Rumah sakit sebagai institusipelayanan kesehatan sudah seharusnyamemiliki lingkungan yang bersih dansehat, termasuk bebas dari asap rokok.Namun nyatanya masih seringdijumpai orang-orang merokok dilingkungan rumah sakit. Untukmenciptakan lingkungan yang bersihdan sehat serta bebas dari asap rokokmaka pemerintah melalui Undang-Undang No.44 tentang Rumah Sakittahun 2009, yaitu pada pasal 29 ayat 1huruf t menyebutkan bahwa setiaprumah sakit mempunyai kewajibanmemberlakukan seluruh lingkunganrumah sakit sebagai kawasan tanparokok, yang bertujuan untukmelindungi kesehatan orang-orangyang berada di lingkungan rumah sakit(perokok pasif) dari dampak buruk

kebiasaan merokok dan gangguan asaprokok serta untuk menciptakanlingkungan rumah sakit yang bersih,sehat dan bebas dari asap rokok (UURI No.44, 2009).

Kabupaten Serdang Bedagaimerupakan salah satu kabupaten diprovinsi Sumatera Utara yangmemiliki 6 (enam) rumah sakit, darihasil survei pendahuluan tidak satupunrumah sakit yang menerapkankebijakan kawasan tanpa rokok dilingkungan rumah sakit. BerdasarkanUndang-Undang No.44 Rumah Sakittahun 2009 pasal 29 ayat 1 huruf tsudah seharusnya setiap rumah sakit diKabupaten Serdang Bedagaimenerapkan kebijakan kawasan tanparokok sehingga dapat melindungiorang-orang yang berada dilingkungan rumah sakit (perokokpasif) dari dampak buruk kebiasaanmerokok dan gangguan asap rokok.

PERMASALAHANBagaimana persepsi dan

kebijakan manajer rumah sakitterhadap Undang-undang No.44Rumah Sakit pasal 29 tentang kawasantanpa rokok di Rumah SakitKabupaten Serdang Bedagai.

TUJUAN PENELITIANUntuk menganalisis persepsi dan

kebijakan manajer rumah sakitterhadap Undang-Undang No.44Rumah Sakit pasal 29 tentang kawasantanpa rokok di Rumah SakitKabupaten Serdang Bedagai.

57

KERANGKA PIKIR

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

METODE PENELITIAN

PENDEKATAN PENELITIANPenelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif yang didefinisikan sebagai prosedur penelitianyang menghasilkan data deskriptifberupa hasil wawancara baik ituberupa kata-kata tertulis atau lisan dariorang-orang yang di tentukan sebagaiinforman (Hamidi, 2010).

LOKASI DAN WAKTUPenelitian ini dilakukan di 6

(enam) rumah sakit yang ada diKabupaten Serdang Bedagai. Waktupenelitian dilakukan pada bulan Junisampai Juli 2013.

INFORMAN PENELITIANInforman penelitian yang

dipilih berjumlah 22 orang.

METODE PENGUMPULAN DATAMetode pengumpulan data

yang digunakan dalam penelitian iniadalah wawancara mendalam (in-depth interview), yaitu melakukantanya jawab dengan informan danobservasi atau pengamatan (Hamidi,2010).

JENIS DAN SUMBER DATA1. Data primer, yaitu merupakan data

yang bersumber dari informanyang diperoleh dengan melakukanwawancara mendalam (in-depthinterview).

2. Data sekunder, yaitu merupakandata yang bersumber daridokumentasi rumah sakit. Datasekunder diperlukan untukmelengkapi data primer yangdianggap perlu untuk penelitianini (Hamidi, 2010).

INSTRUMEN PENELITIANInstrumen penelitian dalam

penelitian kualitatif adalah peneliti itusendiri dengan menggunakan pedomanwawancara mendalam berupapertanyaan yang sesuai dengankebijakan kawasan tanpa rokok(Hamidi, 2010).

METODE ANALISIS DATAData yang telah terkumpul

dianalisis secara manual, yaitu denganmenuliskan hasil penelitian dalambentuk transkrip hasil wawancaramendalam, kemudian meringkasnyadalam bentuk matriks yang di susunsesuai bahasa baku jawaban informan.Ringkasan ini kemudian di uraikankembali dalam bentuk narasi danmelakukan penyimpulan terhadapanalisa yang telah didapat secaramenyeluruh (Hamidi, 2010).

DUKUNGANMANAJER

TERHADAPKTR

PERSEPSIMANAJERTENTANG

KTR

KEBIJAKANRUMAH SAKITMENERAPKAN

KTR

58

TEHNIK PEMERIKSAANKEABSAHAN DATA

Untuk menjaga keabsahan datayang telah dikumpulkan maka penelitimelakukan triangulasi:1. Triangulasi metodedilakukan

dengan membandingkan hasilwawancara yang direkam denganhasil pengamatan melalui fotodokumentasi di lokasi penelitiandan teori yang ada.

2. Triangulasi sumberdilakukandengan membandingkan kebenaraninformasi informan manajer denganpasien dan keluarga pasien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi tentang Kawasan TanpaRokok

Hasil wawancara mendalampada seluruh informan mengenaipersepsi tentang kawasan tanpa rokok,diperoleh pernyataan bahwakeseluruhan informan sangat setujutentang kawasan tanpa rokok karenaitu tujuannya untuk kesehatanbersama.

Kawasan tanpa rokok menurutKementerian Kesehatan (2011)bertujuan untuk melindungi kesehatanmasyarakat secara umum dari dampakburuk kebiasaan merokok dan asaprokok, baik langsung maupun tidaklangsung serta untuk menciptakanruangan dan lingkungan yang bersihdan sehat bagi masyarakat.

Menurut Crofton dan Simpson(2002), salah satu tujuan dari kawasantanpa rokok adalah mengurangi secara

bermakna konsumsi rokok denganmendorong perokok untuk berhentiatau mengurangi konsumsi rokoknya.Hal ini telah dibuktikan oleh penelitiandari Prabandari dkk tahun 2003 dan2007 dengan hasil penelitian adapenurunan jumlah perokok di kalanganmahasiswa Fakultas Kedokteran UGMsetelah diberlakukan kebijakankawasan tanpa rokok.

Berdasarkan hasil pembahasandi atas, diperoleh suatu analisis bahwapara informan memiliki persepsi yangbaik tentang kawasan tanpa rokok. Halini dapat dilihat melalui pernyataanpara informan yang setuju karenabertujuan untuk kesehatan bersama,sesuai dengan tujuan KTR menurutKemenkes (2011).

Pengetahuan mengenaiUndang-Undang Rumah Sakit yangMewajibkan Rumah SakitMenerapkan Kawasan TanpaRokok.

Hasil wawancara mendalampada seluruh informan manajermengenai pengetahuan tentangUndang-Undang No.44 Rumah Sakityang mewajibkan rumah sakitmenerapkan kawasan tanpa rokok,diperoleh pernyataan bahwakeseluruhan informan belummengetahuinya secara pasti undang-undang tersebutkarena belum adapenyuluhannya.

Di dalam Undang-UndangNo.44 Rumah Sakit tahun 2009 yaitupasal 29 ayat 1 huruf t dinyatakanbahwa setiap rumah sakit mempunyai

59

kewajiban memberlakukan seluruhlingkungan rumah sakit sebagaikawasan tanpa rokok.

Sedangkan di dalam Undang-Undang No.36 Kesehatan yaitupasal115 ayat 1 dan 2, yang mana Ayat 1menyatakan tempat-tempat KTRantara lain fasilitas pelayanankesehatan, tempat proses belajarmengajar, tempat anak bermain,tempat ibadah, angkutan umum,tempat kerja dan tempat umum sertatempat lain yang ditetapkan. Ayat 2yaitu pemerintah daerah wajibmenetapkan KTR di wilayahnya.

Selain itu, di dalam PeraturanBersama Menteri Kesehatan danMenteri Dalam Negeri RINo.188/2011 tentang pedomanpelaksanaan kawasan tanpa rokok,yaitu pada pasal 3 ayat 1 menyatakanbahwa kawasan tanpa rokok meliputifasilitas pelayanan kesehatan, tempatproses belajar mengajar, tempat anakbermain, tempat ibadah, angkutanumum, tempat kerja, tempat umum,dan tempat lainnya yang ditetapkan.Ayat 2 menyatakan bahwa pimpinanatau penanggung jawab tempat-tempatsebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib menerapkan kawasan tanparokok.

Hasil wawancara mendalampada salah satu informan manajer lain,mengenai pengetahuan tentangUndang-Undang No.44 Rumah Sakityang mewajibkan rumah sakitmenerapkan kawasan tanpa rokokdiperoleh pernyataan bahwa informan

belum mengetahui, yang informanketahui adalah peraturan GubernurSumatera Utara.

Melalui peraturan GubernurNo.35 tahun 2012, Provinsi SumateraUtara pada tanggal 10 September 2012telah menerapkan kawasan tanparokok pada perkantoran di lingkunganpemerintahan, dengan tujuanmenumbuhkan kesadaran bahwamerokok merugikan kesehatan,menurunkan jumlah perokok,mewujudkan kualitas udara yang sehatdan bersih bebas asap rokok, danmenurunkan angka kesakitan sertakematian akibat kebiasaan merokok.

Sedangkan hasil wawancaramendalam pada salah satu informanmanajerlain, diperoleh pernyataanbahwa informan belum mengetahui,yang mungkin informan ketahui adalahperaturan internasional.

Pada tingkat dunia upayapenanggulangan masalah tembakausebenarnya telah dilakukan melaluiKonvensi Kerangka KerjaPengendalian Tembakau (FrameworkConvention on Tobacco Control /FCTC), yang telah selesai disusun olehBadan Kesehatan Dunia tahun 2003.FCTC merupakan acuan bagi kerangkakerja pengendalian tembakau ditingkat global maupun nasional.Adapun pokok-pokok kebijakan yangtelah dihasilkan oleh FCTC yaitumencakup: (1), Peningkatan cukairokok, (2). Pelarangan total iklanrokok (3).Penerapan Kawasan TanpaRokok yang komprehensif (4).

60

Pencantuman peringatan kesehatanberupa gambar dan tulisan padabungkus rokok, (5).Membantu orangyang ingin berhenti merokok, dan(6).Pendidikan bagi Masyarakat.

Berdasarkan hasil pembahasandi atas, diperoleh suatu analisis bahwapara informan belum mengetahuisecara pasti Undang-Undang No.44Rumah Sakit yang mewajibkan rumahsakit menerapkan kawasan tanpa rokokkarena belum ada penyuluhanmengenai undang-undangtersebut.Undang-undang yangmungkin pernah di ketahui olehbeberapa informan adalah PeraturanInternasional yaitu Konvensi KerangkaKerja Pengendalian Tembakau danPeraturan Gubernur yaitu kawasantanpa rokok pada perkantoranpemerintahan Provinsi SumateraUtara.

Persepsi terhadap Undang-UndangNo.44 Rumah Sakit Pasal 29 tentangKawasan Tanpa Rokok.

Hasil wawancara mendalammengenai persepsi terhadap Undang-Undang No.44 Rumah Sakit pasal 29tentang kawasan tanpa rokok,diperoleh pernyataan bahwakeseluruhan informan memilikipersepsi yang bagus dan setujuterhadap undang-undang tersebut.

Persepsi menurut Atkitson danHilgrad adalah proses dimanaseseorang menafsirkan stimulus.Persepsi timbul akibat dari adanyarespon terhadap stimulus. Stimulus

yang diterima seseorang sangatkompleks, stimulus yang masukkedalam otak melalui penginderaanselanjutnya akan ditafsirkan dan diberimakna sehingga menghasilkanpersepsi.

Undang-Undang No.44 RumahSakit tahun 2009 pasal 29 mengenaikawasan tanpa rokok sebagai suatustimulus yang akan memunculkanpersepsi tentang undang-undangtentang kawasan tanpa rokok tersebutdi rumah sakit. Adanya persepsi yangpositif berarti stimulus efektif,kemudian dilanjutkan pada dukunganuntuk menerapkan kebijakan kawasantanpa rokok di rumah sakit.

Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh suatu analisis bahwapersepsi para manajer terhadapstimulus yang diberikan yaitu berupaUndang-Undang No.44 Rumah Sakittahun 2009 pasal 29 yang mewajibkanrumah sakit menerapkan kawasantanpa rokok adalah positif, parainforman juga menyatakan setuju.Maka untuk selanjutnya kepada paramanajer rumah sakit agar segeramenerapkan kebijakan tersebut.

Dukungan dan Keinginan untukMenerapkan Kawasan TanpaRokok di Rumah Sakit

Hasil wawancara mendalampada seluruh informan manajermengenai dukungan dan keinginanuntuk menerapkan kawasan tanparokok di rumah sakit, diperolehpernyataan bahwa keseluruhan

61

informan sebagai manajer sangatmendukung dan memiliki keinginanuntuk menerapkan kawasan tanparokok di rumah sakit.

Menurut Rivai (2003), persepsiadalah suatu proses yang ditempuhindividu dalam mengorganisasikan danmenafsirkan kesan penginderaanhingga dihasilkan makna. Individudalam mempersepsikan suatu bendayang sama dapat berbeda, ini terjadidipengaruhi beberapa faktor. Pertama,faktor pada pelaku persepsi (perceiver)yaitu: sikap atau dukungan,kepentingan atau keinginan, danpengalaman atau pengetahuan. Kedua,faktor yang ada pada target yaitu: halbaru, gerakan, bunyi, ukuran, latarbelakang dan kedekatan. Ketiga, faktorkonteks situasi yaitu: waktu,keadaan/tempat kerja, dan keadaansosial.

Berdasarkan hasil pembahasandi atas, diperoleh suatu analisis bahwaada kesesuaian antara penyataan parainforman dengan teori.Dimana parainforman memiliki persepsi yangpositif tentang kawasan tanpa rokoksehingga para informan sebagaimanajer rumah sakit sangatmendukung dan memiliki keinginanuntuk menerapkan kebijakan kawasantanpa rokok di rumah sakit.Hal initelah dibuktikan dengan adanyaperingatan-peringatan dilarangmerokok di setiap ruangan di rumahsakit, bahkan ada rumah sakit yangtelah menerapkan kawasan bebasrokok.

Faktor Penghambat dalamMenerapkan Kawasan TanpaRokok di Rumah Sakit

Hasil wawancara mendalampada seluruh informan mengenaifaktor penghambat dalam menerapkankawasan tanpa rokok di rumah sakit,diperoleh pernyataan bahwa yangmenjadi faktor penghambat menurutpara informan adalah keluarga pasiendan pengunjung.Selain itu, informanjuga menyatakan bahwa para pegawaiyang memiliki kebiasaan merokokjuga merupakan faktor penghambatdalam menerapkan kawasan tanparokok di rumah sakit.

Implementasi kebijakan,keberhasilannya dipengaruhi olehbeberapa faktor. Masing-masing faktortersebut saling berhubungan satudengan yang lainnya. Menurut GeorgeC Edward III (1980) dalam Subarsono(2005), implementasi kebijakandipengaruhi oleh: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.Komunikasi yang dimaksud adalahproses penyampaian informasikebijakan dari pembuat kebijakankepada pelaksana kebijakan. Sumberdaya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia, anggaran dan fasilitas.Disposisi yang dimaksud adalahprilaku dari pelaksana kebijakan ataupegawainya. Sedangkan strukturbirokrasi yang dimaksud melingkupimekanisme yaitu berupa SOP danstruktur birokrasi itu sendiri.

Sedangkan menurutMaznamian dan Sabatier (1983) dalam

62

Subarsono (2005), terdapat tigavariabel faktor yang memengaruhikeberhasilan implementasi, yaitu:karakteristik masalah, karakteristikkebijakan dan lingkungankebijakan.Karakteristik masalah yangdimaksud adalah tingkat kesulitanteknis dari masalah yang bersangkutan,tingkat kemajemukan dari kelompoksasaran, proporsi kelompok sasarandan cakupan perubahanperilaku.Karakteristik kebijakan yangdimaksud adalah kejelasan isikebijakan, dukungan teoritis, besarnyaalokasi sumberdaya finansial,kejelasan dan konsistensi aturan, sertakomitmen penentu kebijakanterhadap.Sedangkan lingkungankebijakan yang dimaksud adalahkondisi sosial ekonomi masyarakat dankemajuan ekonomi, serta dukungandan sikap publik atau masyarakat.

Berdasarkan hasil pembahasandi atas diperoleh suatu analisis bahwaada kesesuaian antara pernyataan parainforman dengan teori, yaitu mengenaifaktor penghambat dalam menerapkankawasan tanpa rokok di rumahsakit.Kebijakan kawasan tanpa rokokdi rumah sakit keberhasilannya sangatdi pengaruhi oleh faktor internal danfaktor eksternal.Faktor internal yangdimaksud adalah para pegawai,sedangkan faktor eksternal adalahkeluarga pasien danpengunjung.Sesuai dengan pernyataanpara informan bahwa keluarga pasiendan pengunjung serta para pegawaiyang memiliki kebiasaan merokok

merupakan faktor pengahambat yangdapat memengaruhi keberhasilanpenerapan kebijakan kawasan tanparokok di rumah sakit.

Dari hasil pengamatanlangsung di lokasi penelitian di perolehfakta bahwa memang banyak keluargapasien dan pengunjung yang datangkerumah sakit untuk menjengukkeluarganya yang sedang sakit dan dirawat inap. Ada beberapa keluargapasien bahkan pasien yang terlihatmerokok di dalam rumah sakit, akantetapi untuk hal ini para perawatlangsung memperingatinya untuk tidakmerokok di ruangan tersebut.

Solusi terhadap Faktor Penghambatdalam Menerapkan Kawasan TanpaRokok di Rumah Sakit

Hasil wawancara mendalampada seluruh informan mengenai solusiterhadap faktor penghambat dalammenerapkan kawasan tanpa rokok dirumah sakit, diperoleh pernyataanbahwa solusinya adalah komitmen dankebijakan yang tegas dari rumah sakitdan pemerintah.

Menurut Thomas Dye (1981)dalam Subarsono (2005) kebijakanpublik adalah segala sesuatu pilihanpemerintah untuk melakukan atautidak melakukan (public policy iswhatever goverments choose to do ornot to do). Konsep ini memiliki maknayang sangat luas karena mencakupsesuatu yang tidak dilakukanpemerintah disamping yang dilakukan

63

pemerintah ketika pemerintahmenghadapi masalah publik.

James Anderson (1979) dalamSubarsono (2005), sebagai pakarkebijakan publik merumuskankebijakan publik merupakan prilakudari sejumlah aktor (pejabat,kelompok, instansi pemerintah) atauserangkaian aktor dalam suatu bidangtertentu.

Menurut Van Meter dan VanHorn dalam Tangkilisin (2003) bahwaimplementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik olehindividu-individu/pejabat-pejabat ataukelompok-kelompok pemerintah atauswasta yang diarahkan padatercapainya tujuan-tujuan yang telahdigariskan dalam keputusankebijakan”.

Bedasarkan hasil pembahasandiatas diperoleh suatu analisis bahwaada kesesuaian antara pernyataan parainforman dengan teori, yaitu mengenaisolusi terhadap faktor penghambatdalam menerapkan kebijakan kawasantanpa rokok di rumah sakit. Kebijakanpublik adalah segala sesuatu pilihanpemerintah untuk melakukan atautidak melakukan. Kebijakan publikmerupakan prilaku dari sejumlah aktor(pejabat, kelompok, instansipemerintah) atau serangkaian aktordalam suatu bidang tertentu. Sesuaidengan pernyataan para informanbahwa komitmen dan kebijakan yangtegas dari rumah sakit dan yang utamadari pemerintah adalah merupakansolusi terhadap faktor penghambat

sehingga kebijakan ini benar-benardapat dilaksanakan secara menyeluruhdi setiap rumah sakit.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULANBerdasarkan hasil penelitian

serta pembahasan yang telah dilakukandapat diperoleh kesimpulan bahwa:1. Keseluruhan informan memiliki

persepsi yang positif tentangkawasan tanpa rokok di rumahsakit dan sudah mengetahuitentang kawasan tanpa rokok.

2. Keseluruhan informan mendukungdan memiliki keinginan untukmenerapkan kebijakan kawasantanpa rokok di rumah sakit.

3. Keseluruhan informan belummengetahui secara pasti tentangUndang-Undang No.44 RumahSakit, khususnya pasal 29 ayat 1yang mewajibkan rumah sakitmenerapkan kebijakan kawasantanpa rokok.

4. Keseluruhan informan memilikipersepsi yang positif terhadapUndang-Undang No.44 RumahSakit pasal 29 ayat 1 yangmewajibkan rumah sakit untukmenerapkan kebijakan kawasantanpa rokok.

5. Keseluruhan informanberpendapat yang menjadipenghambat adalah keluargapasien dan pengunjung, sertapegawai rumah sakit yangmemiliki kebiasaan merokok.

64

6. Keseluruhan informanberpendapat yang menjadi solusiterhadap faktor penghambattersebut adalah komitmen dankebijakan yang tegas dari rumahsakit dan pemerintah.

SARAN1. Kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten Serdang Bedagaidisarankan agar melakukansosialisasi kepada seluruh manajerrumah sakit mengenai kawasantanpa rokok dan Undang-UndangNo.44 Rumah Sakit pasal 29 ayat1 huruf t yang mewajibkan rumahsakit menerapkan kawasan tanparokok sehingga kebijakan inidapat segera diterapkan.

2. Kepada seluruh manajer rumahsakit di Kabupaten SerdangBedagai disarankan agarmenerapkan kebijakan kawasantanpa rokok di rumah sakit melaluikomitmen yang kuat dalam bentukperaturan dan pengawasan sebagaiwujud dari persepsi positif,dukungan dan jika sudahmengetahui Undang-UndangNo.44 Rumah Sakit pasal 29 ayat1 yang mewajibkan rumah sakitmenerapkan kawasan tanpa rokok.

DAFTAR PUSTAKACrofton, Jhon dan David Simpson,

2002.Tembakau AncamanGlobal. Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo.

Hamidi, 2010. Metode PenelitianKualitatif: Pendekatan Praktis,Penulisan Proposal danLaporan Penelitian. Malang:UMM Press.

Jaya, Muhammad, 2009. PembunuhBerbahaya Itu Bernama Rokok.Yogyakarta: Riz’ma.

Keputusan Bersama MenteriKesehatan dan Menteri DalamNegeri RI No. 188 tahun 2011tentang Pedoman PelaksanaanKawasan Tanpa Rokok.

Prabandari, Yayi, dan Surya, 2009.Kawasan Tanpa Rokok SebagaiAlternatif PengendalianTembakau, Jakarta: UI Press.

Rivai, Veithzel, 2003. Kepemimpinandan PerilakuOrganisasi.Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Subarsono, 2005. Analisis KebijakanPublik: Konsep, Teori danAplikasi. Yogyakarta: PustakaPelajar.

Tangkilisin, Hessel, 2005.Implementasi KebijakanPublik. Yogyakarta: YPAPI.

UU Republik Indonesia No.36 tentangKesehatantahun 2009.

UU Republik Indonesia No.44 tentangRumah sakittahun 2009.

WHO (World Health Organization),2008.Report on GlobalTobacco Epidemic.