Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN
BARANG PADA PT. CENTRAL WIJAYA MEDAN
SKRIPSI
Oleh:
AMALIA PRATIWI 148330088
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN
2018
UNIVERSITAS MEDAN AREA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
i
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine whether the calculation and reporting of Value Added Tax (PPN) on the sale of goods at PT. CENTRAL WIJAYA MEDAN is in accordance with the Taxation Law No.42 of 2009. In this study, researchers used descriptive methods. The type of data used is secondary data. Data collection techniques by means of documentation. The data analysis technique used in this study is descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that in calculating Value Added Tax, the company has calculated it correctly, namely from the actual Tax Base. The calculation is in accordance with the Law governing Value Added Tax, both in its recording and reporting. Whereas the Value Added Tax reporting is done by the method used, namely the method of crediting the Input Tax on Output Tax, the monthly Value Added Tax reporting is carried out in a timely manner, there is no delay in depositing, and in accordance with the Value Added Tax Law No.42 Year 2009.
Key word : Value Added Tax, Sales of Goods, Calculation of Value Added Tax , Reporting on Value Added Tax.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
ii
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan barang pada PT. CENTRAL WIJAYA MEDAN sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.42 Tahun 2009. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, perusahaan sudah memperhitungkannya dengan benar yaitu dari Dasar Pengenaan Pajak yang sebenarnya. Perhitungannya telah sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur Pajak pertambahan Nilai, baik dalam pencatatannya maupun pelaporannya. Sedangkan pada pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan metode yang digunakan yaitu metode pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tiap bulannya dilakukan dengan tepat waktu, tidak ada keterlambatan penyetoran, dan telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 Tahun 2009.
Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Penjualan Barang, Perhitungan
PPN, Pelaporan PPN
UNIVERSITAS MEDAN AREA
iii
KATA PENGANTAR
Alhamdulilah peneliti panjatkan segala puji dan syukur kehendak Allah
SWT, serta shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi besar
Muhammad SAW, Karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, peneliti dapat
menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Analisis Perhitungan Dan Pelaporan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Barang Pada PT. CENTRAL WIJAYA
MEDAN “. Penulisan ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan gelar
Sarjana Akuntansi (S.Akun) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan
Area.
Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak
kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi isi maupun penyajiannya.
Hal ini disebabkan keterbatasan dan kemampuan peneliti sehingga dalam
menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Dengan
segala ketulusan hati melalui lembaran halaman ini peneliti mengucapkan
terimakasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor
Universitas Medan Area.
2. Bapak Ilham Ramadhan Nasution, SE, AK, M.Si, CA selaku ketua
program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Medan Area.
3. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.si selaku dosen pembimbing I yang
telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta
UNIVERSITAS MEDAN AREA
iv
memberikan arahan dan masukan kepada peneliti untuk menyelesaikan
skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Dra. Hj. Rosmaini, AK, MMA selaku dosen pembimbing II yang
telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta
memberikan arahan dan masukan kepada peneliti untuk menyelesaikan
skripsi ini dengan baik.
5. Terpenting untuk kedua orangtua saya tercinta Ayahanda Ramlan dan
Ibunda Suratni, serta kakak saya Masnita Wibawa yang telah
memberikan dukungan doa, semangat, moril maupun materil sehingga
peneliti memiliki semangat dalam menjalankan perkuliahan hingga
penyelesaian skripsi ini dengan baik. Untuk sahabat terbaik saya Suci
Ayu Khadijah yang sudah seperti keluarga, yang tiada hentinya
mendorong semangat peneliti, yang tidak pernah bosan dan mengeluh
serta menemani peneliti dari awal hingga akhir perkuliahan, kamu
sahabat terbaik.
6. Buat Fitri Mardiani Harahap dan Teguh Rangga Sukma S.Kom,
terimakasih karena selalu ada saat penulis membutuhkan hiburan dan
selalu memberikan motivasi. Pardamaian Sinaga dan Nur fadhilah
Ramadhana, yang tetap setia memberikan masukan dan semangat
kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan stambuk 2014 pagi di Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Jurusan Akuntansi, terkhusus teman-teman Akuntansi-B
yang tidak bisa peneliti tulis semuanya disini yang telah memberikan
UNIVERSITAS MEDAN AREA
v
dukungan serta kenangan selama ini yang tidak akan pernah
terlupakan.
Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata
sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan masukan dari semua
pihak yang dapat membangun kesempurnaan dari skripsi ini. Akhir kata, dengan
segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan skripsi ini agar dapat
bermanfaat bagi pembaca.
Medan, Agust 2018
Peneliti
Amalia Pratiwi
NPM 148330088
UNIVERSITAS MEDAN AREA
vi
DAFTAR ISI
ABSTRAK ................................................................................................. i
KATA PENGANTAR ............................................................................... iii
DAFTAR ISI .............................................................................................. vi
DAFTAR TABEL...................................................................................... ix
DAFTAR GAMBAR ................................................................................. x
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ..................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah .............................................................. 4
1.3 Tujuan Penelitian................................................................ 4
1.4 Manfaat Penelitian.............................................................. 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kajian Teori........................................................................ 6
2.1.1 Pajak Pertambahan Nilai ............................................ 6
2.1.2 Definisi Pajak Pertambahan Nilai .............................. 6
2.1.3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai ...................... 6
2.1.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai ................................. 8
2.1.5 Subjek Pajak Pertambahan Nilai ................................ 9
2.2.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai ........................ 11
2.2.2 Kedudukan Dalam Undang-Undang PPN ............... 11
2.2.3 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ............. 12
2.2.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai................................. 16
2.2.5 Pengkreditan Pajak Masukan ................................... 17
2.3.1 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai......................... 20
UNIVERSITAS MEDAN AREA
vii
2.3.2 Kedudukan Dalam Undang-Undang PPN ............... 20
2.3.3 PPN Kurang Di Bayar ............................................. 21
2.3.4 Tata Cara Pengembalian .......................................... 21
2.3.5 Saat, Tempat, Dan Pemusatan Pajak Terutang ........ 23
2.3.6 Faktur Pajak ............................................................. 25
2.4.1 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ...................... 30
2.4.2 Karakteristik Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 30
2.4.3 Restitusi PPnBM ...................................................... 31
2.4.4 Alasan Pengenaan PPnBM ...................................... 31
2.4.5 Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah ........... 32
2.2 Penelitian Terdahulu ......................................................... 32
2.3 Kerangka Konseptual ........................................................ 34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian................................... 36
3.2 Populasi dan Sampel penelitian.......................................... 37
3.3 Definisi Operasional Variabel ............................................ 38
3.3.1 Pajak Pertambahan Nilai .............................................. 38
3.3.2 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai .......................... 38
3.3.3 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai ............................. 38
3.3.4 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah .......................... 39
3.3.5 Pajak Keluaran dan Pajak Masukan ............................. 39
3.4 Jenis dan Sumber Data ....................................................... 39
3.5 Teknik Pengumpulan Data ................................................. 40
3.6 Teknik Analisis Data .......................................................... 40
UNIVERSITAS MEDAN AREA
viii
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum PT. CENTRAL WIJAYA MEDAN .... 41
4.2 Struktur Organisasi............................................................ 42
4.3 Mekanisme Sistem Yang Berjalan .................................... 47
4.4 Hasil Penelitian ................................................................. 48
4.4.1 Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai ......... 48
4.4.2 Mekanisme Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai ..... 54
4.4.3 Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai ............. 55
4.5 Pembahasan ....................................................................... 56
4.5.1 Penerapan PPN PT. CENTRAL WIJAYA MEDAN. 56
4.5.2 Penerapan PPN atas Pajak Masukan .......................... 58
4.5.3 Penerapan PPN atas Pajak Keluaran .......................... 58
4.5.4 Prosedur Pembelian ................................................... 59
4.5.5 Prosedur Penjualan ..................................................... 59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan............................................................................ 60
5.2 Saran ................................................................................... 61
DAFTAR PUSTAKA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
ix
DAFTAR TABEL
Tabel II. I Penelitian Terdahulu ....................................................................... 32
Tabel III. I Rincian Waktu Penelitian .............................................................. 37
Tabel IV.I Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 2017 ................................... 49
Tabel IV.II Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2017 ......................................... 55
UNIVERSITAS MEDAN AREA
x
DAFTAR GAMBAR
Gambar II. I Kerangka Konseptual .................................................................. 35
Gambar IV.I Struktur Organisasi ..................................................................... 43
UNIVERSITAS MEDAN AREA
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pembangunan ekonomi memerlukan investasi dalam jumlah yang besar,
pelaksanaannya harus berlandaskan pada kemampuan sendiri. Seperti yang kita
ketahui bahwa pembangunan ekonomi tidak terlepas dari kebijakan di bidang
perpajakan. Dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan dana yang tidak sedikit.
Salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai
pengeluaran dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak.
Penerimaan negara dari sektor pajak mengambil bagian yang sangat besar
dalam pendanaan pembangunan nasional. Penerimaan pajak dijadikan sumber
utama pendapatan negara. Pajak ialah iuran masyarakat kepada negara (yang
dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya, menurut
peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi
kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintah.
Di negara ini terdapat banyak jenis pajak yang tentu saja akan dapat
menambah pendapatan negara, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai.
Menurut Waluyo (2011:9), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang
dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri (di dalam daerah
pabean) oleh orang pribadi atau badan. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai
ditetapkan oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2
Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau yang lebih dibayar
dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan
terhadap pajak keluaran. Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang
seharusnya sudah dibayar pengusaha kena pajak, karena perolehan barang kena
pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean dan pemanfaatan barang kena
pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean atau pemanfaatan jasa kena pajak
dari luar daerah. Sedangkan pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang
terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan barang
kena pajak atau jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak. kelebihan atas
pajak pertambahan nilai dapat direstitusi/dikompensasikan ke masa tahun pajak
berikutnya.
Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri timbul karena adanya faktor-faktor
produksi dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan
barang atau pemberian jasa kepada para konsumen. Barang kena pajak (BKP)
adalah barang yang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bersifat
barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang yang tidak berwujud
yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
Ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai adalah faktur pajak, karena faktur
pajak merupakan bukti pungutan pajak bagi pengusaha kena pajak yang dipungut
pajak dapat dikreditkan denagn jumlah pajak yang terutang. Diperlukan ketelitian
dalam membuat faktur pajak agar tidak terjadi kesalahan pada saat pembukuan
sampai dengan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
3
Dengan kata lain, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang
digunakan pada waktu perusahaaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak
(BKP), dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak
(DPP). Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan
barang yang akan dihasilkan atau dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap
orang tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang merupakan pajak masukan
sebesar 10% dari harga barang yang dibeli. Sedangkan barang tersebut akan
menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan
pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.
Dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar
setiap pengenaan PPN tersebut, terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan
pajak masukan yang berkaitan dengan pengadaan Barang Kena Pajak tersebut.
Hal ini mengandung arti bahwa, Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang
Kena Pajak pada setiap transaksi, dikenakan atas nilai tambah dari Dasar
Pengenaan Pajak setiap transaksi.
Penulis memilih topik tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT.
Central Wijaya Medan, karena PT. Central Wijaya Medan merupakan perusahaan
dagang yang bergerak di bidang supplier baut dan mur yang menyediakan produk
Fastener seperti baut, mur, ring, dan lain sebagainya. Barang tersebut dapat
digunakan untuk keperluan proyek industri berupa membangun jembatan, tower
listrik PLN dan lain sebagainya.
Transaksi yang dilakukan PT. Central Wijaya Medan setiap harinya cukup
besar, dimana sistem penjualan saat ini sudah menggunakan komputer.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
4
Penggunaan komputer untuk mengolah data penjualan menggunakan Microsoft
Excel, yang terdiri dari perhitungan laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Transaksi penjualan untuk menghitung laporan Pajak Pertambahan Nilai dengan
menggunakan Microsoft Excel mempermudah para pekerja (karyawan) yang
menghitung Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri setiap harinya. Guna untuk
mempercepat proses kinerja perusahaan itu sendiri.
Berdasarakan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti
mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Guna ingin mengetahui Apakah Perhitungan
Pajak Pertambahan Nilai di perusahaan tersebut sudah sesuai dengan Undang-
Undang Perpajakan No. 42 tahun 2009?. Judul skripsi ini adalah Analisis
Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan
Barang pada PT. CENTRAL WIJAYA MEDAN.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan
permasalahan sebagai berikut: “Apakah Perhitungan dan Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan Barang pada PT. CENTRAL
WIJAYA MEDAN Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang Perpajakan No.
42 Tahun 2009”?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah perhitungan
dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan barang pada
PT. CENTRAL WIJAYA MEDAN sudah sesuai dengan Undang-Undang
Perpajakan No.42 Tahun 2009.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
5
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini meliputi :
1. Bagi Peneliti
a. Untuk memperoleh langsung tentang cara perhitungan PPN atas
penjualan barang pada PT. Central Wijaya
b. Menambah wawasan dan mempelajari bagaimana cara penerapan
PPN dalam perusahaan sehingga mampu mengefisiensikan pajak
yang harus dibayarkan.
2. Bagi Perusahaan
Sebagai masukan untuk menganalisa perhitungan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) dalam perusahaan sehingga mampu mengefisiensikan pajak
yang yang harus dibayarkan dalam rangka untuk memaksimalkan laba
perusahaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah informasi dan
memberikan tambahan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam
bidang yang sama.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
6
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kajian Teori
2.1.1 Pajak Pertambahan Nilai
2.1.2 Definisi Pajak Pertambahan Nilai
Dalam peraturan Undang-Undang No. 42 tahun 2009, “Pajak
Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah
Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan
distribusi”.
Menurut Waluyo (2011:9), ”Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa didalam negeri (didalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan”. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai yaitu pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atas pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.
2.1.3 Karakterisitik Pajak Pertambahan Nilai
Menurut Siti (2015:2), karakteristik Pajak Pertambahan Nilai adalah
sebagai berikut:
1) Pajak Tidak Langsung
Secara ekonomis beban Pajak Pertambahan Nilai dapat dialihkan
kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang
berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan
pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak
(pihak yang memikul beban pajak).
UNIVERSITAS MEDAN AREA
7
2) Pajak Objektif
Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh
adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak
dipertimbangkan.
3) Multi-Stage Tax
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan secara bertahap pada setiap mata
rantai jalur produksi dan distribusi (dari pabrikan sampai ke peritel).
4) Non Kumulatif
Pajak Pertambahan Nilai tidak bersifat kumulatif (nonkumulatif)
meskipun memiliki karakteristik multistage tax, karena Pajak
Pertambahan Nilai mengenal adanya mekanisme pengkreditan Pajak
Masukan. Oleh karena itu, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar
bukan unsur dari harga barang dan jasa.
5) Tarif Tunggal
Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia hanya mengenal satu jenis
tarif (single tarif), yaitu 10% untuk penyerahan dalam negeri dan 0%
untuk ekspor Barang Kena Pajak.
6) Credit Method / Invoice Method / Indirect substruction Method
Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang
diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau
dikenakan pada saat penyerahan Barang Kena Pajak / Jasa Kena
Pajak yang disebut Pajak Keluaran (output tax) dengan pajak yang
dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa yang
disebut Pajak Masukan (input tax).
UNIVERSITAS MEDAN AREA
8
7) Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri
Atas impor Barang Kena Pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
sedangkan atas ekspor Barang Kena Pajak tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan
(destination principle), yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau
jasa akan dikonsumsi.
8) Consumption Type Value Added Tax (VAT)
Dalam Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, Pajak Masukan atas
pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan
Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan barang Kena Pajak /
Jasa Kena Pajak.
2.1.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai
Sesuai dengan pasal 4, pasal 16C, dan Pasal 16D Undang-Undang
Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
1) Penyerahan Barang kena Pajak didalam Daerah Pabean yang
dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah:
a) Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena
Pajak.
b) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena
Pajak tidak berwujud.
c) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
d) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau
pekerjaannya.
2) Impor Barang Kena Pajak
UNIVERSITAS MEDAN AREA
9
3) Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam Daerah Pabean
oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:
a) Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak.
b) Penyerahan dilakukan didalam Daerah Pabean.
c) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau
pekerjaannya.
4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean.
5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean.
6) Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
7) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan
usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya
digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
8) Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan
semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN
yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.
2.1.5 Subjek Pajak Pertambahan Nilai
Adapun subjek pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut :
1) Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Pengusaha Kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena pajak yang
dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM, tidak
termasuk Pengusaha Kecil. Pengusaha dikatakan sebagai Pengusaha
UNIVERSITAS MEDAN AREA
10
Kena Pajak apabila melakukan penyerahan Barang Kena Pajak / Jasa
Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto melebihi Rp.600.000.000,-
dalam satu bulan dan/atau Rp.4.800.000.000,- dalam satu tahun. Yang
termasuk dalam Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut :
a) Pabrikan atau produsen
b) Importir
c) Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewah dengan pabrikan
atau importir
d) Agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir
e) Pemegang hak paten atau merk dagang Barang Kena Pajak
f) Pedagang besar (Distributor)
g) Pengusaha yang melakukan hubungan penyerahan dengan barang
h) Pedagang eceran (peritel)
2) Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena pajak
Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku
melakukan penyerahan Barang Kena pajak / jasa Kena Pajak dengan
jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp.600.000.000,- (enam ratus
juta rupiah) dalam satu bulan. Pengusaha kecil yang memilih untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, selanjutnya wajib
melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya Pengusaha Kena Pajak.
3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak /
Jasa Kena Pajak.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
11
4) Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya
sendiri dengan persyaratan tertentu.
Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan
rumahnya sendiri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a) Luas bangunan lebih atau sama dengan 200 meter persegi
b) Bangunan diperuntukan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha
c) Bangunan bersifat permanen
d) Tidak dibangun dalam lingkungan real estate
e) Pembangunan dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau
pekerjaan
5) Pemungutan pajak oleh pemerintah.
Pemungutan pajak yang ditunjukkan oleh pemerintah terdiri atas
Kantor Perbendaharaan Negara Bendaharawan Pemerintah Pusat dan
Daerah termasuk Bendaharawan Proyek.
2.2.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
2.2.2 Kedudukan Dalam Undang-Undang PPN
1. Transaksi yang dikenakan PPN menurut UU PPN adalah transaksi
impor, penyerahan di dalam negeri dan ekspor BKP/JKP.
PPN yang terutang atas masing-masing transaksi tersebut sebesar tarif
PPN dikalikan Dasar Pengenaan Pajak. UU PPN mengatur mengenai
tarif PPN dan Dasar Pengenaan Pajak tersebut.
2. PPN yang terutang tersebut tidak menunjukkan jumlah PPN yang
harus disetor ke kas negara.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
12
3. PPN yang harus disetor ke kas negara sebagai berikut :
a. Transaksi impor adalah sebesar PPN yang terutang
b. Transaksi penyerahan dalam negeri dan ekspor adalah sebesar PPN
teerutang atas penjualan / penyerahan (Pajak Keluaran) di kurangi
PPN atas perolehan/pembelian/impor (Pajak Masukan).
4. UU PPN juga mengatur mengenai :
a. Jangka waktu pengkreditan yaitu berdasarkan masa pajak,
b. Syarat-syarat untuk dapat melakukan pengkreditan pajak masukan,
c. Besarnya pajak masukan yang dapat di kreditkan.
2.2.3 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Menurut Siti (2015:25) Dasar Pengenaan Pajak merupakan jumlah
tertentu sebagai dasar untuk menghitung PPN. Yang termasuk Dasar
Pengenaan Pajak yaitu :
1) Harga Jual
Harga jual adalah nilai berapa uang termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan
Baranag Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang
dipungut menurut Undang-Undang dan potongan harga yang
dicantumkan dalam faktur pajak.
2) Nilai Penggantian
Nilai penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya
yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena
penyerahan Jasa Kena pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut
UNIVERSITAS MEDAN AREA
13
menurut Undang-undang dan potongan harga yang dicantumkan
dalam Faktur Pajak.
3) Nilai Impor
Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan
bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak
berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undang Daerah
Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-Undang.
4) Nilai ekspor
Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta
atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor dapat diketahui
dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
5) Nilai lain
Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar
Pengenaan Pajak, Nilai lain tersebut adalah :
a) Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor untuk
pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma Barang Kena
Pajak / Jasa Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan
penyerahan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak antar cabang.
b) Perkiraan Harga Jual rata-rata untuk penyerahan media rekaman
suara atau gambar.
c) Perkiraan hasil rata-rata per judul film untuk penyerahan film
cerita.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
14
d) Harga pasar wajar untuk persediaan Barang Kena Pajak yang
masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan untuk aktiva
yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan
sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan
dapat dikreditkan.
e) 10% dari Harga Jual untuk penyerahan kendaraan bermotor
bekas.
f) 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih
untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata
dan jasa pengiriman paket (ekspedisi).
g) 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service
charge, provisi, dan diskon untuk anak barang.
h) Harga lelang untuk penyerahan Barang Kena Pajak kepada
pedagang perantara atau melalui juru lelang.
i) Khusus untuk kegiatan membangun sendiri, Dasar Pengenaan
Pajak (DPP) PPN adalah 40% dari seluruh pengeluaran pada
bulan yang bersangkutan (termasuk PPN).
Penerapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) diatur dalam
berbagai peraturan pelaksanaan Undang-undang sebagai berikut :
1) Untuk penyerahan atau penjualan Barang Kena Pajak, yang
menjadi DPP adalah jumlah harga jual.
2) Untuk penyerahan Jasa Kena Pajak, yang menjadi DPP adalah
Penggantian.
3) Untuk impor, yang menajdi DPP adalah nilai impor.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
15
4) Untuk ekspor, yang menjadi DPP adalah nilai ekspor.
5) Atas kegiatan membangun sendiri bangunan permanen dengan
luas 200 meter persegi atau lebih, yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan tidak dalam lingkungan perusahaan atau
pekerjaannya, DPPnya adalah 40% dari jumlah biaya yang
dikeluarkan untuk membangun (tidak termasuk harga
perolehan tanah).
6) Untuk pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau
Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, DPPnya adalah
sebesar jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan
kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak / Jasa
Kena Pajak tersebut.
7) Untuk pemakaian sendiri maupun pemberian cuma-cuma,
DPPnya adalah harga jual dikurangi laba kotor.
8) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar, DPPnya
adalah perkiraan harga jual rata-rata.
9) Dalam hal penyerahan film cerita, DPPnya adalah perkiraan
hasil rata-rata per judul film.
10) Untuk persediaan Barang Kena Pajak maupun aktiva yang
menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang
masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, DPPnya
adalah harga pasar wajar.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
16
11) Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atas pariwisata maupun
jasa pengiriman paket, DPPnya adalah 10% dari jumlah
tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
12) Untuk penyerahan kendaraan bermotor bekas, DPPnya adalah
10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
13) Untuk penyerahan jasa anjak piutang, DPPnya adalah 5% dari
jumlah seluruh imbalan.
2.2.4 Tarif Pajak pertambahan Nilai
Pajak Pertamabahan Nilai adalah salah satu contoh jenis pajak yang
menggunakan tarif proporsional, yaitu nilai presentase tertentu dikenakan
terhadap semua jenis penyerahan yang terutang pajak tanpa memperhatikan
nilai transaksi. Artinya, berapa pun jumlah dari penyerahan Barang Kena Pajak
/ Jasa Kena Pajak tetap dihitung dengan presentase yang sama.
Menurut Mardiasmo (2009:279) tarif PPN yang berlaku saat ini
adalah 10%. Sedangkan tarif PPN atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0%.
Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi
Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat
dikreditkan.
Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau
peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, dengan Peraturan
Pemerintah tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-
tingginya 15% dengan tetap memakai tarif tunggal.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
17
2.2.5 Pengkreditan Pajak Masukan
Salah satu karakter khas yang yang memberikan Pajak Pertambahan
Nilai dengan jenis pajak yang lain adalah adanya mekanisme pengkreditan
Pajak Masukan. Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana yang
diatur dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan aturan
pelaksanaannya,
1) Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan Secara Umum
a) Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak
keluaran untuk masa pajak yang sama.
b) Pajak masukan tetap dapat dikreditkan meskipun dalam suatu
masa pajak tidak terdapat pajak keluaran. Keadaan seperti ini
mungkin terjadi pada Pengusaha Kena Pajak yang belum
berproduksi, atau belum melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak
sehingga pajak keluarannya belum ada.
c) Mekanisme pengkreditan pajak masukan dapat menghasilkan :
(1) Pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat
dikreditkan, dan selisihnya merupakan PPN yang harus
dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak.
Contoh :
Dalam Masa Pajak Maret 2013, seorang Pengusaha Kena
Pajak memiliki total pajak keluaran sebesar Rp. 5.000.000,-
dan pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar
Rp.3.000.000,-
UNIVERSITAS MEDAN AREA
18
Perhitungan :
Pajak Keluaran Rp. 5.000.000,-
Pajak Masukan Rp. 3.000.000,-
Selisih (Kurang Bayar) Rp. 2.000.000,-
Jadi, selisih Kurang Bayar sebesar Rp. 2.000.000,- adalah
PPN yang masih harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak
pada Masa Pajak Maret 2013 ke kas Negara.
(2) Pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan yang dapat
dikredtikan, sehingga selisihnya merupakan kelebihan pajak
yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau diperhitungkan
ke Masa Pajak berikutnya (kompensasi).
Contoh :
Dalam Masa Pajak Maret 2013, seorang Pengusaha Kena
Pajak memiliki total pajak keluaran Rp. 1.500.000,- dan pajak
masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp. 3.500.000,-
Perhitungan :
Pajak Keluaran Rp. 1.500.000,-
Pajak Masukan Rp. 3.500.000,-
Selisih (Lebih Bayar) ( Rp.2.000.000,-)
Pajak yang Lebih Bayar tersebut dapat direstitusi atau
dikompensasikan pada Masa Pajak April 2013.
Pada Masa Pajak April 2013 :
Pajak Keluaran Rp. 3.500.000,-
Pajak Masukan Rp. 2.000.000,-
UNIVERSITAS MEDAN AREA
19
Selisih (Kurang Bayar) Rp. 1.500.000,-
Pajak yang Lebih bayar Masa Pajak
Maret 2013 yang dikompensasikan ke :
Masa Pajak April 2013. Rp. 2.000.000,-
Selisih (Lebih Bayar) (Rp. 500.000,-)
Selisih Lebih Bayar yang masih ada, dapat direstitusi atau
dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya, yaitu Masa
Pajak Mei 2013.
d) Pajak masukan hanya dapat dikreditkan dengan pajak keluaran di
tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
Contoh :
PT. Abadi memiliki usaha di tiga tempat yang berbeda yaitu di
Jakarta Selatan (Pusat), Jakarta Timur (Cabang), Jakarta Utara
(Cabang), yang masing-masing telah dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak. PT. Abadi di Jakarta Selatan (Pusat)
mempunyai beberapa Pajak Masukan yang belum dikreditkan
yang kemudian diberikan kepada PT. Abadi di Jakarta Utara
(Cabang) untuk dikreditkan dengan Pajak Keluarannya, tetapi hal
tersebut tidak dapat dilakukan.
e) Syarat Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dapat dibagi dua
yaitu :
(1) Formal :
- Bukti pungutan berupa Faktur Pajak atau dokumen lain yang
diperlukan sebagai Faktur Pajak.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
20
- Belum dilakukan Pemeriksaan, kecuali harga perolehannya
telah dibukukan atau dicatat dalam pembukuan.
(2) Material :
- Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- Belum dibebankan sebagai biaya.
2) Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak
yang melakukan penyerahan yang terutang dan tidak terutang PPN.
3) Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak
yang menghitung Pajak Penghasilannya menggunakan Norma
Perhitungan Penghasilan Netto (NPPN).
2.3.1 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
2.3.2 Kedudukan Dalam UU PPN
1. PPN yang terutang atas transaksi impor atau pemanfaatan BKP/JKP
oleh siapapun harus disetor ke kas Negara, termasuk apabila terutang
PPnBM.
Perhitungan PPN yang terutang atas penyerahan di dalam negeri atau
ekspor harus dilaporkan tiap-tiap masa Pajak dalam SPT Masa PPN.
2. Apabila terdapat PPN yang kurang dibayar, jumlah PPN tersebut harus
di setor terlebih dahulu sebelum pelaporan SPT Masa PPN, termasuk
apabila terdapat pembayaran PPnBM.
3. Apabila terdapat kelebihan pembayaran PPN, kelebihan pembayaran
tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Masa Pajak
berikutnya (kompensasi) atau di minta pengembalian (restisusi) sesuai
ketentuan UU PPN.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
21
2.3.3 PPN Kurang Di Bayar
PPN yang kurang di bayar sebagaimana tercantum dalam SPT Masa
PPN harus di setor paling lambat :
1. Tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak untuk
Masa Pajak Maret 2010 dan sebelumnya sesuai ketentuan Pasal 9 UU
KUP.
2. Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum
SPT masa PPN terseebut di sampaikan dan berlaku mulai Masa Pajak
April 2010 sesuai ketentuan Pasal 15A UU PPN.
2.3.4 Tata Cara Pengembalian Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak
(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 48/PJ/2008)
Cara Pengajuan Permohonan Restitusi :
1. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang di
sampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak dapat melalui :
a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang
mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dengan cara mengisi kolom :di kembalikan
(restitusi) “,
b. Surat Pemberitahuan tersendiri, apabila kolom “di kembalikan
(restitusi)” dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai tidak di isi atau tidak mencantumkan tanda permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
2. Permohonan pengembalian disampaikan kepada Kepala Kantor
Pelayanan pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak di kukuhkan.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
22
3. Permohonan pengembalian ditentukan 1 (satu) masa Pajak.
Setelah di berikan pengembalian pendahuluan, dapat di lakukan
pemeriksaan atas Pengusaha Kena Pajak tertentu adalah sebagai berikut :
a. Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu :
1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas
2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih
bayar sampai dengan jumlah tertentu
3. Wajib Pajak Badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah
lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu
4. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan
jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.
b. Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kriteria tertentu :
1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,
kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan Keuangan di audit oleh Akuntan Publik atau lembaga
pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut
4. Tidak pernah di pidana karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
UNIVERSITAS MEDAN AREA
23
mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun
terakhir.
2.3.5 Saat, Tempat, Dan Pemusatan Pajak Terutang
1) Saat Pajak Terutang
Penentuan saat terutangnya pajak menjadi sangat penting bagi
semua jenis pajak, tidak terkecuali Pajak Pertambahan Nilai. Setelah
ditentukan saat terutangnya pajak, juga dapat ditentukan mulai kapan pajak
tersebut sudah harus wajib dilunasi oleh Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak.
Sesuai dengan Pasal 11 undang-undang tentang Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, terutangnya pajak terjadi
pada saat sebagai berikut :
a) Penyerahan Barang Kena pajak
b) Impor Barang Kena pajak
c) Penyerahan Jasa Kena pajak
d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah
Pabean didalam Daerah Pabean.
e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean.
f) Ekspor Jasa Kena Pajak.
g) Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan
Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak atau sebelum dimulainya
UNIVERSITAS MEDAN AREA
24
pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak
dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
h) Saat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dalam hal saat
terutangnya pajak sulit ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan
yang dapat menimbulkan ketidakdilan.
2) Tempat Pajak Terutang
Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, tempat
terutangnya Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan di tempat-tempat
sebagai berikut :
a) Tempat tinggal / tempat kedudukan Penghasilan Kena Pajak.
b) Tempat kegiatan usaha.
c) Tempat lain yang ditetapkan Dirjen Pajak.
d) Satu tempat atau lebih yang ditetapkan Dirjen Pajak.
e) Tempat Barang Kena Pajak dimasukkan ke dalam Daerah Pabean
dalam hal impor.
3) Pemusatan Pajak Terutang
Ada satu hal yang menarik dari Pajak Pertambahan Nilai, yakni
adanya fasilitas pemusatan pajak terutang. Ini sangat menguntungkan
bagi wajib Pajak yang mempunyai beberapa tempat usaha atau kantor
cabang usaha. Permohonan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai
terutang hanya dibolehkan untuk Pengusaha Kena Pajak selain pedagang
eceran, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
UNIVERSITAS MEDAN AREA
25
a) Tempat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang dipusatkan
tidak melakukan kegiatan penjualan dan pembelian. Artinya, semua
kegiatan penjualan dan pembelian dilakukan ditempat pemusatan
Pajak Pertambahan Nilai terutang.
b) Fungsi tempat kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak yang
dipusatkan hanya menyimpan dan menyerahkan persediaan kepada
pembeli atas perintah tempat pemusatan.
c) Semua faktur pajak dan faktur penjualan diterbitkan oleh tempat
pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.
2.3.6 Faktur Pajak
Pasal 1 Ayat 23 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
menyebutkan faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak / Jasa
Kena Pajak. Undang-undang mewajibkan Pengusaha Kena Pajak membuat
Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak
yang dilakukan didalam Daerah Pabean karena faktur pajak merupakan bukti
yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan Pajak
Pertambahan Nilai.
Dalam Undang-undnag No. 42 Tahun 2009 faktur pajak dibuat
pada saat penyerahan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak, saat penerimaan
pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan
Barang Kena Pajak /Jasa Kena Pajak, saat penerimaan pembayaran termin
dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, dan saat lain yang diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
26
Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai dikenal macam-macam faktur
pajak, yaitu sebagai berikut :
1) Faktur Pajak Standar
Dalam Faktur Pajak Standar harus dicantumkan keterangan tentang
penyerahan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak yang paling sedikit
memuat :
a) Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan barang Kena Pajak dan/atau
Jasa Kena Pajak.
b) Nama, alamat, NPWP pembeli Barang Kena Pajak, atau penerima Jasa
Kena Pajak.
c) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dari
potongan harga.
d) PPN yang dipungut.
e) PPnBM yang dipungut.
f) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat :
a) Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang Kena
Pajak / Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah
bulan penyerahan barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak, kecuali
pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka faktur
pajak standar harus dibuat paling lambat pada suatu penerimaan
pembayaran.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
27
b) Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan
pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena pajak / Jasa
Kena Pajak.
c) Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan
sebagian tahap pekerjaan.
d) Pada saat Pengusaha Kena Pajak rekaman menyampaikan tagihan
kepada Pemungut pajak Pertambahan Nilai.
2) Faktur Pajak Sederhana
Faktur pajak sederhana juga merupakan bukti pungutan pajak yang
dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan
penyerahan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak yang dilakukan
secara langsung kepada konsumen akhir. Direktur Jenderal Pajak dapat
menetapkan tanda bukti penyerahan atau pembayaran sebagai Faktur
Pajak Sederhana yang paling sedikit memuat :
a) Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan Barang Kena pajak
atau Jasa Kena Pajak.
b) Jenis, dan kuantum barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak yang
diserahkan.
c) Jumlah Harga Jual atau Penggantian yang sudah termasuk Pajak
Pertambahan Nilai atau besaranya Pajak Pertambahan Nilai
dicantumkan terpisah.
d) Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana
Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana
dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan sebagai berikut:
UNIVERSITAS MEDAN AREA
28
a) Penyerahan Barang Kena Pajak / Jasa Kenak Pajak kepada
konsumen akhir.
b) Penyerahan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak kepada pembeli
Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa Kena Pajak yang nama,
alamat, atau NPWP tidak dapat dikreditkan.
3) Faktur Pajak Gabungan
Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang dibuat meliputi
semua penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang
terjadi selama satu bulan takwin kepada pemebeli yang sama atau
penerima Jasa Kena Pajak yang sama. Faktur Pajak Gabungan ini
berfungsi untuk meringankan beban administrasi Pengusaha Kena Pajak
yang diperkenankan untuk membuat satu Faktur Pajak saja.
4) Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak
Standar
Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen-dokumen
yang bisa digunakan dalam dunia usaha sebagai Faktur Pajak standar,
ketentuan ini diperlukan karena alasan-alasan sebagai berikut :
a) Faktur Penjualan yang digunakan oleh Pengusaha tidak dikenal
oleh masyarakat luas dan memenuhi persyaratan administratif
sebagai Faktur Pajak. Misalnya : kwitansi, pembayaran telepon,
dan pembayaran tiket pesawat udara.
b) Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak,
sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu
UNIVERSITAS MEDAN AREA
29
pihak yang menyerahkan barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
dari Luar Daerah Pabean, maka Surat Setoran Pajak dapat
ditetapkan sebagai Faktur Pajak.
Dokumen-dokumen yang dapat diperlukan sebagai Faktur
Pajak Standar, yaitu :
a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri surat Setoran
Pajak dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai untuk impor Barang Kena Pajak.
b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah dibuat oleh
pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
dan dilampiri denagn invoice yang merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan PEB tersebut.
c) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan
oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu.
d) Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat/dikeluarkan oelh
PERTAMINA untuk penyerahan BBM dan/atau bukan BBM.
e) Tanda pembayaran atau kwitansi untuk penyerahan jasa
telekomunikasi.
f) Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery
Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan
udara dalam negeri.
g) Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan
Barang Kena Pajak tidak wujud atau Jasa Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
30
h) Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan
jasa kepelabuhan.
i) Tanda pembayaran atau kwitansi listrik.
5) Nota Retur
Nota Retur adalah Nota yang dibuat oleh penerima Barang Kena
Pajak karena adanya pengambilan Barang Kena Pajak yang
dibeli/diterima. Dalam hal terjadi pengambilan Barang Kena Pajak,
maka pembeli harus membuat dan menyampaikan Nota Retur kepada
Pengusaha Kena Pajak Penjual. Nota Retur tersebut harus dibuat dalam
Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak terjadinya pengambilan
Barang Kena Pajak. Namun atas pengembalian Barang Kena Pajak
yang kemudian diganti dengan Barang Kena Pajak yang sama, baik
dalam jumlah fisik, jenis, maupun harganya oleh Pengusaha Kena Pajak
atau yang menghasilkan dan menyerahkan Barang Kena Pajak tersebut,
dapat tidak dibuat Nota Retur.
2.4.1 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
2.4.2 Karakteristik Pajak Penjualan Atas Barang Mewah :
1. PPnBM dikenakan untuk mengurangi sifat regresif Pajak Pertambahan
Nilai sebagai pajak objektif yang tidak memperhatikan kemampuan
pihak yang melakukan konsumsi.
2. PPnBM di kenakan hanya sekali pada tingkat barang yang tergolong
mewah tersebut dihasilkan. Pihak yang menghasilkan barang
tergolong mewah bisa produsen dalam negri dan produsen luar negri.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
31
3. Barang yang tergolong mewah dihasilkan di dalam negri wajib di
pungut PPnBM oleh produsen yang bersangkutan, sedangkan barang
yang tergolong mewah dihasilkan di luar negri dan di konsumsi di
dalam negri wajib dipungut dan di setor oleh pihak yang melakukan
impor.
4. Untuk memberikan kepastian hukum, jenis BKP yang tergolong
mewah yang ditetapkan oleh pihak yang melakukan impor.
5. Transaksi yang terutang PPnBM juga akan terutang PPN.
2.4.3 Restitusi PPnBM
Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai memberikan kebijakan
mengenai restitusi atas kelebihan pembayaran PPnBM. Kelebihan
pembayaran PPnBM dapat terjadi dikarenakan :
1. BKP yang tergolong mewah diekspor,
2. BKP yang tergolong mewah dipergunakan untuk keperluan tertentu
sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan, antara lain kendaraan
untuk angkutan umum, ambulance, dikonsumsi oleh kedutaan besar negara
asing di indonesia.
2.4.4 Alasan Pengenaan PPnBM Menurut UU PPN :
Pengenaan Pajak Penjjualan atas Barang Mewah dengan
mempertimbangkan :
1. Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang
berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi.
2. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
32
3. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional.
4. Perlu untuk mengamankan penerimaan negara.
2.4.5 Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah :
Peraturan Pemerintah Nomor 145 tahun 2000 di ubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2006, kelompok Barang Kena
Pajak yang ditetapkannya sebagai berikut :
1. Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
2. Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
3. Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan
tinggi.
4. Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.
2.2 Penelitian Terdahulu
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa
penelitian-penelitian sebelumnya yang akan dijadikan pembanding dalam
mengembangkan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah
sebagai berikut :
Tabel II. I
Penelitian Terdahulu
No Nama Peneliti
dan Tahun Penelitian
Judul Penelitian Hasil Penelitian
1. Afifah Eka Putri (2017)
Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah melaksanakan hak dan kewajiban sudah sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 Tahun 2009. Dan dalam
UNIVERSITAS MEDAN AREA
33
Perhitungannya, Perusahaan sudah memperhitungkannnya dengan benar yaitu dengan dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak yang sebenarnya.
2. Yessi Adriani Tampubulon (2008)
Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya pada PT. Sawah Besar Farma Cabang Palembang
Hasil penelitian menemukan bahwa PT. Sawah Besar Firma Cabang Palembang sudah melaporkan secara akurat dalam SPT Masa PPN, baik pada Pajak Masukan maupun Pajak Keluarannya. Pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dilakukan setiap akhir bulan, yaitu setelah dibuatnya rekapitulasi pembelian dan rekapitulasi penjualan.
3. Sekar Arum Sari (2009)
Evaluasi Penerapan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. BR (Tahun 2005,2006,2007)
Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa evaluasi atas kewajiban perpajakan telah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun terdapat beberapa kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh PT. BR seperti tidak adanya indikasi tidak melaporkan faktur pajak pada bulan januari 2005 atas faktur pajak dengan Nomor urut 047 dan 048, banyak terjadi kesalahan dalam pengisian SPT Masa PPN.
4. Andri (2011) Analisis Pemotongan/Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Healthy World (Tahun 2007, 2008, 2009)
Hasil penelitian menemukan bahwa PT. Healthy World sebenarnya belum melalukan kewajiban sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yang berakibat terdapat banyak kesalahan-kesalahan seperti terdapat faktur pajak standar yang cacat baik Pajak Masukan atau Pajak Keluaran yang tidak diperbaiki dan tidak meminta perbaikan, dan dalam melaksanakan pelaporan dan pembayaran perusahaan sering tidak tepat waktu yang mengakibatkan adanya sanksi perpajakan pada perusahaan.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
34
5. Denni Resapita Br. Sembiring (2014)
Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. PLN (PERSERO) UNIT PENDIDIKAN dan PELATIHAN TUNTUNGAN DELI SERDANG
Hasil penelitian menemukan bahwa PT. PLN (PERSERO) Unit Pendidikan dan Pelatihan Tuntungan sudah melaksanakan kewajibannya sebagai PKP dan Pemungut Non Bendahara yang ditunjuk oleh Pemerintah. Tetapi PT. PLN (PERSERO) Unit Pendidikan dan Pelatihan Tuntungan terlambat membuat tagihan yang dipungut PPN kepada customer yang menyebabkan Pajak Keluaran dilaporkan melebihi batas waktu yang ditetapkan yaitu 30 hari sejak tanggal penyerahan jasa kena pajak.
2.3 Kerangka Konseptual
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas
konsumsi barang dan jasa di dalam negeri (di dalam daerah pabean) oleh orang
pribadi atau badan. Di dalam Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri merupakan
suatu pencatatan untuk memenuhi ketentuan pembukuan dalam transaksi
pembelian atau penjualan atas Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak yang di
kenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga memerlukan pencatatan,
perhitungan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-
Undang yang sudah ditentukan.
Dari pembahasan di atas, akan di analisis perhitungan dan pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai atas penjualan barang sesuai atau tidak dengan Undang-
Undang No. 42 Tahun 2009. Berdasarkan uraian di atas peneliti
menggambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :
UNIVERSITAS MEDAN AREA
35
Gambar II. I
Kerangka Konseptual
Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Barang Pada PT. CENTRAL WIJAYA MEDAN
i
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009
Menganalisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Barang Pada PT. CENTRAL WIJAYA MEDAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA
36
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian
3.1.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu metode
dimana data dikumpulkan, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga
memberikan keterangan lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi.
3.1.2 Lokasi Penelitian
Tempat penelitian ini adalah PT. CENTRAL WIJAYA, Jl. Selayar 3
Kawasan Industri Medan II, Medan Timur Kode Pos 20239.
3.1.3 Waktu Penelitian
Waktu penelitian dimulai pada bulan November 2017 sampai bulan
Agustus 2018. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat di tabel III. I
UNIVERSITAS MEDAN AREA
37
Tabel III. I Rincian Waktu Penelitian
No Keterangan
Tahun 2017 Tahun 2018
Nov-Des
Jan- Feb Mar Apr-
Mei Jun Jul Agt- Sept Okt
1 Pengajuan Judul
2 Pra Riset
3 Penyusunan Proposal
4 Seminar Proposal
5 Riset
6 Bimbingan Skripsi
7 Seminar Hasil Skripsi
8 Sidang Meja Hijau
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian
3.2.1 Populasi
Sugiyono (2012:115) mengatakan bahwa “Populasi adalah wilayah
generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya.”
Populasi dari penelitian ini adalah Laporan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) PT. CENTRAL WIJAYA MEDAN.
3.2.2 Sampel
Menurut Sugiyono (2012:116), “sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Sampel penelitian ini
adalah data PPN Tahun 2017 baik dalam perhitungan maupun pelaporan pada
PT. CENTRAL WIJAYA MEDAN.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
38
3.3 Definisi Operasional Variabel
3.3.1 Pajak Pertambahan Nilai
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa
di Daerah Pabean yang di kenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi
dan distribusi.
3.3.2 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
Tarif Perhitungan PPN yang berlaku saat ini adalah 10%. Sedangkan
tarif PPN atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0%. Pengenaan tarif 0%
bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi Pajak Masukan yang
telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan.
3.3.3 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
a. PKP wajaib melaporkan penghitungan PPN yang terutang (PK-PM)
tiap-tiap Masa Pajak dalam SPT Masa PPN sesuai batas waktu yang
telah di tentukan.
b. Sampai dengan Masa Pajak Maret 2010, paling lambat tanggal 20
bulan berikutnya sesuai ketetntuan UU KUP, apabila terdapat PPN
yang kurang di bayar, kekurangan pembayaran tersebut paling lambat
di setor tanggal 15 berikutnya.
c. Mulai Masa Pajak April 2010, paling lambat akhir bulan berikutnya
sesuai ketentuan UU PPN, apabila terdapat PPN yang kurang di bayar
kekurangan pembayaran tersebut paling lambat di setor akhir bulan
berikutnya.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
39
3.3.4 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
a. PPnBM di kenakan untuk mengurangi sifat regresif Pajak
Pertambahan Nilai sebagai pajak objektif yang tidak memperhatikan
kemampuan pihak yang melakukan konsumsi.
b. PPnBM di kenakan hanya sekali pada tingkat barang yang tergolong
mewah tersebut di hasilkan. Pihak yang menghasilkan barang
tergolong mewah bisa produsen dalam negri dan produsen luar negri.
3.3.5 Pajak Keluaran dan Pajak Masukan
Menurut Soemarso S.R (2003:270), “Pajak Masukan adalah PPN yang
dibayarkan pada waktu pembelian atau impor barang kena pajak serta
penerimaan jasa kena pajak yang dapat di kreditkan untuk masa kena pajak
yang sama. Dalam hal tertentu, Pajak Masukan tidak dapat di kreditkan.
Sedangkan Pajak Keluaran adalah pajak yang di kenakan atas penjualan
barang kena pajak yang ditambahkan sebesar 10% dari harga jual.”
3.4 Jenis dan Sumber Data
3.4.1 Jenis data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :
a. Data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka.
3.4.2 Sumber data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :
a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa data dokumentasi,
yaitu Laporan Pajak Pertambahan Nilai, dan data lainnya yang
berhubungan dengan objek penelitian ini.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
40
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Dokumentasi
Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan
data sekunder dengan cara mengcopy Laporan Pajak Pertambahan Nilai
pada PT. CENTRAL WIJAYA MEDAN pada tahun 2017.
3.6 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data penelitian ini adalah :
a. Metode Deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan
mengumpulkan mengklasifikasikan, menganalisis serta
menginterpretasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap
bagi pemecahan permasalahan yang terjadi.
Teknik tersebut terdiri dari :
1. Menganalisis perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan untuk
menghasilkan besarnya PPN, dengan cara :
a) Dari data transaksi penjualan dan pembelian Pajak Pertambahan
Nilai.
2. Menganalisis jika ada perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh
perusahaan dan peneliti (perhitungan berdasarkan menurut Undang-
undang No.42 tahun 2009), maka peneliti akan melakukan analisis
terhadap perbedaan tersebut.
3. Menganalisis pelaporan Pajak Pertamabahan Nilai yang dilakukan oleh
perusahaan.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
DAFTAR PUSTAKA
Adriani Yessi (2008). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT.
Sawah Besar Firma Cabang Palembang, Skripsi, Universitas Sumatra Utara, Medan
Djoko Muljono (2010). Panduan Brevet Pajak. Andi, Yogyakarta
Eka Afifah Putri. (2017). “Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
http://www.academia.edu/11432396/Proposal_Skripsi_PPN (Diakses pada hari senin, 13 November 2017)
Ikhsan Arfan (2013), Metodologi Penelitian Akuntansi Keprilakuan. (Edisi Pertama), Medan
Ilyas Wirawan dan Rudy Suhartono (2007). Panduan Kompherensif dan Praktis
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPNBM), Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
Mardiasmo (2009), Perpajakan.(Edisi Revisi 2009). CV Andi Offset, Yogyakarta
(2013), Perpajakan.(Edisi Revisi 2009). CV Andi Offset, Yogyakarta
Nina (2013). “Pajak Masukan, Pajak Keluaran, dan Faktur Pajak”. https://ninaaka.wordpress.com (Diakses pada hari selasa, 14 November 2017)
Resapita Denni Br Sembiring. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai pada PT. PLN (PERSERO) UNIT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN TUNTUNGAN DELI SERDANG. Skripsi, Universitas Medan Area
Resmi Siti (2015). Perpajakan : Teori dan Kasus. Salemba Empat, Yogyakarta
Retnawati 2017. Diktat Akuntansi Perpajakan, Medan
Soemarso S.R 2003. Perpajakan Pendekatan Kompehensif. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Untung Sukardji (2015). Pokok-pokok Pajak Peetambahan Nilai Indonesia. (Edisi Revisi 2015). PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Waluyo (2011). Perpajakan Indonesia. (Edisi 10) (Buku 1). Salemba Empat, Jakarta
(2013). Perpajakan Indonesia. (Edisi 11) (Buku 1). Salemba Empat, Jakarta
UNIVERSITAS MEDAN AREA