ANALISIS PENGELUARAN PUBLIK ACEH

Pengeluaran Untuk Rekonstruksi dan Pengentasan Kemiskinan

Economic Recovery Seminar SeriesBanda Aceh, 31 Januari, 2007

Ahya IhsanWorld Bank

Outline Presentasi

1) APEA: Tujuan dan Proses

2) Poin Utama

3) Penerimaan Daerah

4) Penerimaan Rekonstruksi

5) Pengeluaran Daerah

6) Analisis sektoral: Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur

7) Kapasitas Pemerintah Daerah

8) Rekomendasi

1) APEA: TUJUAN & PROSES

TUJUAN: Mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penerimaan dan

pengeluaran daerah, pengelolaan keuangan daerah, Memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai untuk mendukung

proses pelaksanaan dan penganggaran daerah Meninggalkan sistem yang lebih baik untuk masyarakat Aceh dalam

menganalisa dan memonitor anggaran daerah

PROSES: Analisa Belanja Publik Partisipatif dengan partisipasi kuat dari

universitas di Aceh (UNSYIAH, UNIMA, IAIN, and Politeknik Lhokseumawe)

Analisa bersama dengan tim dari Bank Dunia, Universitas di Aceh, USAID, dan didukung oleh Pemerintah Provinsi Aceh dan BRR

2) Poin Utama - Keuangan Daerah

Penerimaan fiskal Aceh telah meningkat tajam sejak tahun 2001 dan akan terus meningkat di masa mendatang dengan tambahan dana otsus 2% dari alokasi DAU nasional (UUPA 11/2006)

Akan tetapi Aceh belum membuat kemajuan yang berarti dalam pengentasan kemiskinan, Aceh memiliki tingkat kemiskinan terbesar ke-4 di Indonesia (2004)

Penyediaan pelayanan publik perlu ditingkatkan dan membutuhkan perhatian yang besar; kualitas pendidikan yang rendah, dan pelayanan kesehatan yang rendah

Pengelolaan dan alokasi Dana Otsus perlu ditingkatkan. Mengurangi keterlambatan transfer, memperjelas pelaporan dan akuntabilitas, memperbaiki alokasi

Pengeluaran daerah meningkat tajam setelah desentralisasi, tetapi belanja rutin semakin meningkat dalam belanja pemerintah kab/kota mengurangi belanja pembangunan

Kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola peningkatan penerimaan dan kewajiban masih lemah dan perlu segera ditingkatkan; khususnya dalam bidang investasi dan hutang, pengawasan eksternal, pelaporan dan akuntansi, perencanaan dan penganggaran, dan kerangka peraturan

Hasil PILKADA memberikan kesempatan baru dan sekaligus tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah di Aceh; banyak kepala daerah yang terpilih belum memiliki pengelaman di pemerintahan, dan kemungkinan adanya dinamisasi yang berbeda antara PEMDA, PEMPROV dengan DPRD dan pemerintah pusat

2) Poin Utama - Keuangan Daerah

2) Poin Utama - Rekonstruksi

Sampai akhir October 2006, sekitar US$ 5.8 miliar telah dialokasikan kedalam program dan proyek tertentu

Implementasi program menunjukkan kemajuan pada akhir 2005, tetapi masih lambat dari yang diharapkan pada 2006

Kesenjangan di beberapa sektor dan wilayah masih tetap ada masih: lingkungan; pantai barat – selatan dan Nias

3) PENERIMAAN DAERAH

Aceh akan memiliki sumber daya fiskal yang cukup untuk belanja daerah…..

Source: WB/SIKD (MOF), 2004

0

1

2

3

4

Papua

Kaltim

NA

D

Riau

Kalteng

Maluku

Gorontalo

Bangka B

elitung

Jambi

Sulteng

Bali

Kalsel

NT

T

Sulut

Sum

bar

Bengkulu

Sulsel

DI Y

ogyakarta

Sum

sel

Sum

ut

NT

B

Lampung

Jatim

Jateng

Banten

Jabar

Mill

ion

rupi

ah

Province Kab/kota

Aceh

Sebelum masuknya dana rekonstruksi, Aceh telah memiliki penerimaan daerah ketiga terbesar (Penerimaan Per-capita (APBD) Provinsi dan Kab/Kota, 2004)

Pada tahun 2006, Aceh memiliki penerimaan (APBD+Rekonstruksi) 5 kali lebih besar dari tahun 1999

2.62.1 2.8

1.54.9

8.0

1.0

16.4

0

5

10

15

20

25

30

1999 2002 2006

Rp

h B

illio

n

Deconcentrated Province Kab/Kota Reconstruction budget

Reconstructionbudget

0.51.2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tri

llio

n R

up

iah

(co

nst

ant

2006

pri

ces)

Total revenue with new SA fund ($60/brl) Total revenue without SA Fund ($60/brl)

Gains from SA Law 11/2006

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tri

llio

n R

up

iah

(co

nst

ant

2006

pri

ces)

Total revenue with new SA fund ($60/brl) Total revenue without SA Fund ($60/brl)

Gains from SA Law 11/2006

Tambahan alokasi Dana Otsus 2% dari DAU (UUPA 11/2006) akan mengkompensasi penurunan penerimaan dari bagi hasil Gas

Actual

Projection

Komposisi Penerimaan Provinsi

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

1999 2001 2002 2003 2004 2005

Mily

ar R

ph

PAD

Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil BukanPajak (SDA)DAU

DAK

Lain-lain

Komposisi Penerimaan Kabupaten/Kota

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

1999 2001 2002 2003 2004 2005

Mily

ar R

ph

PAD

Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil BukanPajak (SDA)DAU

DAK

Lain-lain

Komposisi Penerimaan Provinsi dan Kab/Kota

DAU dan Dana Otsus (Bagi Hasil Migas) merupakan sumber penerimaan utamaKontribusi PAD terhadap total penerimaan masih rendah

Kesenjangan fiskal antar kab/kota masih tinggi (penerimaan (APBD) per capita, 2004)

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

Bireuen

P idie

Aceh Tamiang

Aceh Tengah

Aceh Timur

Kota Banda Aceh

Aceh Besar

Aceh J aya*

Kota Langsa

Aceh Selatan

Aceh Tenggara

Aceh Barat

Aceh Barat Daya

Nagan Raya

Kota Lhokseumawe

Aceh Utara

Gayo Lues

Kota Sabang

Thousand rupiah

Revenue sharing per capita Revenue (other than revenue sharing per capita)

Formula alokasi fiskal yang ada belum dapat mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, formula distribusi khususnya Dana Otsus perlu diperbaiki

4) PENERIMAAN REKONSTRUKSI

Damage and Loss Assessment

(4.5)

GOI (2.0)

NIAS (0.4)

NGOs (1.6)

Inflation (1.2)

DONORS (2.2)

- Upgrading facilities in Tsunami- and earthquake- aff ected areas

- Post-conflict reintegation and development programs

GOI ( 0.4)

NGOs (0.5)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Needs Program

US

D B

illio

n

Committed but not allocated (1.9)

Already allocated to specific projects (5.8)

Rebuilding (6.1)

Building back better (1.6)

grants (0.3)

DONORSpotential soft loan (0.7)

Sekitar US$ 5.8 miliar telah di alokasikan untuk rekonstruksi (Oktober 2006)

Kesenjangan antar sektor masih terjadi, sektor lingkungan masih defisit (Alokasi vs. kebutuhan minimum untuk membangun kembali, October 2006)

-200

-100

0

100

200

300

400

500

He

alth

Go

ve

rna

nce

& A

dm

(L

an

d)

Co

mm

un

ity,c

ultu

re&

relig

ion

Ed

uca

tio

n

En

terp

rise

Wa

ter

& S

an

ita

tio

n

Ho

usin

g

Oth

er

Infr

astr

uctu

re

Ag

ricu

ltu

re &

Liv

esto

ck

Tra

nsp

ort

Fis

he

rie

s

Co

mm

un

ica

tio

ns

Ba

nk &

Fin

an

ce

En

erg

y

Flo

od

co

ntr

ol&

irri

ga

tio

n

En

vir

on

me

nt

US

D M

illi

on

Total komitmen, alokasi, dan realisasi (Oktober 2006)

Donor

31%

NGO

60%

GOI

28%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Pledges Allocated Disbursement

US

$ M

illio

n

38%

5) PENGELUARAN DAERAH

Kunci utama untuk mengurangi kemiskinan adalah mengelola sumber daya fiskal

dengan baik…

0

20

40

60

80

100

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

% o

f tot

al c

entr

al+r

egio

nal e

xp

Central/Deconcentrated Province Kab/Kota

0

2

4

6

8

10

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Trill

ion

Rph

(co

nst

ant

pri

ces

2006

)

Kab/Kota Province Total

Pengeluaran Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pengeluaran provinsi dan kab/kota meningkat tiga kali lipat setelah desentralisasiPemerintah kab/kota memiliki tanggung jawab terbesar terhadap belanja di daerah setelah desentralisasi

Pengeluaran rutin mengalami peningkatan dalam belanja pemerintah kabupaten/kota

Provinsi Kabupaten/Kota

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Billio

n rup

iah

Routine Development

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Billio

n ru

piah

Routine Development

Belanja rutin bahkan terus meningkat setelah pemekaran kabupaten/kota tidak terjadi lagi

Belanja sektor aparatur pemerintah dan pengawasan semakin meningkat, sedangkan belanja sektor infrastruktur menurun

0

10

20

30

40

50

60

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

%

Government Apparatus Health, Social Welfare Education and Culture

Infrastructure Others

Pengeluaran Pembangunan Prov & Kab/Kota

Alokasi anggaran provinsi dan kab/kota terhadap pelayanan publik semakin menurun(Format APBD sesuai Kepmen 29/2002)

2003 2004 2005 2003 2004 2005Belanja Aparatur 35% 37% 41% 35% 39% 40%

Administrasi Umum 23% 23% 24% 26% 28% 31%

Operasional & Pemeliharaan 7% 9% 10% 5% 6% 4%

Modal 5% 5% 7% 4% 4% 5%

Belanja Publik 65% 63% 58% 56% 52% 51%

Administrasi Umum 2% 1% 1% 22% 22% 18%

Operasional & Pemeliharaan 34% 33% 33% 16% 14% 14%

Modal 29% 28% 24% 17% 15% 19%

Belanja Tidak Tersangka 0.3% 0% 1% 2% 2% 2%

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 7% 8% 8%

Total Belanja Modal 34% 33% 32% 21% 19% 23%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Belanja DaerahProvinsi Kabupaten/Kota

6) ANALISIS SEKTORAL: KESEHATAN, PENDIDIKAN, INFRASTRUKTUR

Belanja sektor kesehatan relatif tidak meningkat setelah otonomi khusus

276

439 435358

410

6%

7%6%

5%

6%

0

100

200

300

400

500

2001 2002 2003 2004 2005

Rp

(B

ln R

p)

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

% o

f tota

l regio

nal

bud

get

KESEHATAN

Isu-isu Utama Sektor Kesehatan

Proporsi alokasi belanja provinsi dan kab/kota untuk kesehatan di Aceh termasuk yang terendah di Indonesia (5.3% (Aceh) vs 7.3% (rata-rata nasional)). Beberapa kab/kota di Aceh mengalokasikan hanya dibawah 2% dari total belanja daerah untuk kesehatan

Akan tetapi secara per kapita, belanja untuk sektor kesehatan di Aceh lebih besar dari pada rata-rata provinsi lainnya

Alokasi terbesar (sekitar 80%) dibelanjakan untuk rutin, sedangkan alokasi untuk biaya operasional dan pemeliharaan sangat kecil (dibawah 3%)

Fasilitas kesehatan secara umum tersedia, tetapi sebagian besar tidak berfungsi karena kurangnya pemeliharaan dan tingkat kehadiran tenaga kesehatan yang rendah

Jumlah tenaga kesehatan di Aceh relative besar di banding dengan provinsi lain, tetapi terpusat di daerah perkotaan.

Sistem informasi kesehatan di Aceh hampir tidak berfungsi karena konflik dan tsunami

Belanja daerah (provinsi dan kab/kota) untuk sektor pendidikan meningkat setelah otonomi khusus, akan tetapi menurun sejak tahun 2003

561

2,250 2,3192,053

1,70411%

34% 33%

26% 25%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2001 2002 2003 2004 2005

Bln

Rp

0%

10%

20%

30%

40%

Education expenditures Share education expenditures

PENDIDIKAN

Isu-isu Utama Sektor Pendidikan

Pengeluaran untuk sektor pendidikan di Aceh relative tinggi, akan tetapi belum memperlihatkan peningkatan terhadap outcomes pendidikan

Kualitas pendidikan rendah dan perlu ditingkatkan Beberapa isu: jumlah guru yang memenuhi kualisfikasi rendah,

tingkat ketidakhadiran guru relative tinggi, buruknya kondisi bagunan sekolah, kurangnya alat bantu belajar dan buku bacaan

Tingkat kesenjangan dalam belanja pendidikan antar kab/kota relative tinggi (dari 11.4% s.d 50.4% dari total pengeluaran)

Guru terpusat di daerah perkotaan Data mengenai pendidikan cukup tersedia, akan tetapi

qualitas dan keakuratannya diragukan

Pengeluaran pembangunan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terhadap sektor infrastruktur meningkat tajam setelah desentralisasi dan otonomi khusus, tetapi terus menurun sejak 2003

*Figure is in 2006 constant prices

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Bill

ion

ru

pia

h

Transportation, w ater and irrigationHousing, regional development, and settlement sectorEnergy (electricity)Total

INFRASTRUKTUR

Alokasi untuk operasional dan pemeliharaan untuk sektor infrastruktur sangat kecil (Rata-rata provinsi dan kab/kota 2001-2005)

Development90.7%

Personnel expenses7.0%

Others0.2%

Operational and maintanance expenses

0.7%Travelling expenses

0.2%

Goods expenses1.2%

Isu-isu Utama Sektor Infrastruktur

Pemerintah daerah tidak memprioritaskan infrastruktur, menyebabkan hasil pembangunan yang kurang baik: Sekitar 23 persen ruas jalan dikategorikan dalam kondisi rusak Lahan yang ter-irigasi sebagai persentase dari lahan pertanian di

Aceh lebih rendah (57%) dari pada rata-rata nasional (71%). Persentase rumah tangga yang tersambung ke air PDAM di Aceh

lebih rendah (9%) dari pada rata-rata nasional (17%).

Sistem pengawasan dan evaluasi BRR dan pemerintah daerah perlu diperkuat

PEMDA belum sepenuhnya berpartisipasi dalam proses rekonstruksi: PEMDA mengurangi alokasi anggaran untuk infrastruktur sebagai

akibat meningkatnya anggaran BRR dan donor Kapasitas PEMDA untuk memelihara investasi besar selama

rekonstruksi setelah tugas BRR selesai merupakan tantangan utama

7) KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah kabupaten/kota menjadi kuci utama dalam peningkatan

pelayanan publik…

0

20

40

60

80

100Regulatory Framework

Planning & Budgeting

Cash Management

Procurement

Accounting & ReportingInternal Audit

Public Debt & Investment

Asset Management

External Audit & Oversight

Kapasitas pemerintah kab/kota dalam mengelola keuangan publik masih lemah seiring meningkatnya jumlah penerimaan (Rata-rata score dari 21 kabupaten/kota)

80-100% Excellent/Fully Acceptable

60-79% Very good/ Substantially acceptable

40-59% Good/Fairly acceptable

20-39% Moderate/Partially acceptable

0-19% Poor/Not Acceptable

Terdapat kesenjangan yang sangat besar antar kab/kota dalam pengelolaan keuangan publik(Rata-rata skor 9 bidang pengelolaan keuangan)

0

20

40

60

80

100

Ace

h U

tara

Ban

da A

ceh

Ace

h B

esar

Sim

eulu

e

Ace

h T

imur

Lang

sa

Sin

gkil

Pid

ie

Gay

o Lu

es

Bire

uen

Ace

h T

engg

ara

Ave

rage

Sab

ang

Ace

h B

arat

Ace

h S

elat

an

Ace

h T

amia

ng

Ace

h T

enga

h

Nag

an R

aya

Lhok

sem

awe

Ace

h B

arat

Day

a

Ben

er M

eria

h

Ace

h Ja

ya

PF

M A

vera

ge

Sco

res

(%)

Isu-isu Utama Kapasitas PEMDA Kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan

keuangan daerah masih rendah, seiring dengan semakin meningkatnya penerimaan daerah

Alokasi anggaran aparatur untuk peningkatan kapasitas masih sangat rendah; sebagian besar anggaran dialokasikan untuk bangunan dan peralatan

Kurangnya disiplin anggaran, proses pengesahan anggaran sering terlambat dari jadwal yang ditetapkan menurut peraturan

Pemekaran kabupaten/kota mengeluarkan biaya yang tidak sedikit; kabupaten baru membutuhkan dana yang besar untuk proses pembenahan dan pembentukan perangkat daerah; mengalihkan investasi bagi pelayanan publik

8) REKOMENDASI

Bidang Rekomendasi

Penerimaan Perkecil kesenjangan fiskal antar daerah, perbaiki formula alokasi dana otsus dan bagi hasil migasTingkatkan efektifitas pengelolaan dana otsus, transparansi dan pelaporan, serta monitor dan evaluasi manfaat dana otsus

Pengeluaran Teliti lebih jauh terhadap semakin meningkatnya belanja rutin dan belanja sektor aparatur pemerintah dan pengawasan pengeluaran pembangunanTingkatkan alokasi untuk pembangunan, khususnya untuk biaya pemeliharaan infrastruktur dan pelayanan publik

Kesehatan Tingkatkan pemeliharaan fasilitas kesehatan dan mengawasi ketersediaan obat, alat medis dan tenaga kesehatanMemberikan insentif yg sesuai untuk tenaga kesehatan agar mau melayani daerah pedesaaanMembangun kembali sistem data & informasi yang terintegrasi (tingkatkan koordinasi Dinas Kesehatan dan BPS)

Bidang Rekomendasi

Pendidikan Perkuat pengawasan dan evaluasi penggunaan dana pendidikan (dana otsus) dan dampaknyaTingkatkan alokasi anggaran untuk pemeliharaan fasilitas pendidikanBerikan insentif yang sesuai untuk tenaga pendidikan di pedesaanTingkatkan sistem informasi pendidikan (tingkatkan koordinasi Dinas Pendidikan dan BPS)

Infrastruktur Tingkatkan alokasi anggaran untuk pemeliharaan prasarana umumLibatkan pemerintah provinsi dan kab/kota dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek rekonstruksi untuk meningkatkan rasa kepemilikan

Kapasitas Pemerintah Daerah

Batasi pemekaran wilayah (kab/kota atau kecamatan), pemekaran meningkatkan pengeluaran untuk belanja rutin/aparaturTingkatkan kapasitas pengelolaan keuangan publik dengan memberikan asistensi dan pelatihan di tingkat provinsi dan kab/kotaTingkatkan disiplin anggaran dan monitor proses anggaran daerahDasarkan perencanaan dan alokasi anggaran pada data/informasi pencapaian hasil pembangunanTingkatkan transparansi dalam perencanaan anggaran untuk memastikan usulan masyrakat terakomodir didalam anggaran. Perkuat masyarakat sipil dalam mengawasi anggaran

TERIMA KASIH