ANALISIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM

ANALISIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM

MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

TERHADAP INVESTASI ILEGAL MENURUT PERSPEKTIF

EKONOMI ISLAM (STUDI PADA OJK PROVINSI JAMBI)

SKRIPSI

SITI KHADIJAH

NIM: EES 160619

PEMBIMBING

Drs. H. FATHUDDIN ABDI, SM.Hk., M.M

Drs. MUHSIN RUSLAN, M.A

PROGRAMSTUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

J A M B I

2020 M/1441 H

ii

iii

Jambi, 27 Oktober 2020

Pembimbing I : Drs. H. Fathuddin Abdi, SM.Hk., M.M

Pembimbing II :Drs. Muhsin Ruslan,M.A

Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 1 Telanaipura, 39122.

Telp./Fax: (0741) 583183-584118.

Website: febi-iainjambi.ac.id

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

di-

Jambi

NOTA DINAS

Assalamu‟alaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai dengan persyaratan

yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi, maka skripsi

mahasiswi SITI KHADIJAH, NIM: EES160619 dengan berjudul: ANALISIS

PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM

MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYRAKAT

TERHADAP INVESTASI ILEGAL MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI

ISLAM (STUDI PADA OJK PROVINSI JAMBI). Telah disetujui dan dapat

diajukan untuk dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar sarjana Strata Satu (S.1) Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak, semoga

bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu‟alaikum Wr. Wb

Yang menyatakan,

Pembimbing I Pembimbing II

Drs. H. Fathuddin Abdi, SM.Hk., M.M Drs. Muhsin Ruslan, M.Ag NIP. 19570415 198510 1 001 NIP. 196105121990011001

iv

v

MOTTO

يتاء ذي إلقرب وينى عن إلفحشاء وإلمنكر وإل حسان وإ

يأمر بلعدل وإل ن إلل

ك تذكرونإ .بغي يعظك لعل

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu

dapat mengambil pelajaran.1

1 Q.S An-Nahl (16): 90.

vi

HALAMAN PERSEMBAHAN

الر حمن الر حيم بسم الله

Alhamdulillahirabbil „alamin

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang

diberikan akhirnya karya yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan

salam selalu terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan

sahabat.

Kupersempahkan karya yang sederhana ini kepada orang yang kukasihi dan

kusayangi

Kedua orang tuaku tercinta, Abbah dan emak, bapak H. Ghazali,HN dan ibu HJ.

Nurtang yang selalu berjuang, memberikan cinta dan kasih sayang kepadaku

berkat doa, usaha dan bimbingan abah dan emak yang tiada henti mengiringi

langkahku hingga dapat kuraih masa depan yang lebih indah. Terimaksih abah,

terimakasih emak.

Abang dan daeng tersayang, daeng Ita, daeng Ina, kak fiqhi, abang Aco’ serta

kakak ipar ku, kak Romlan yang selalu memberikan nasehat dan dukungan baik

berupa materi dan doa yang tiada henti.

Keluarga besar paman dan tanteku, Bapak Thomson Al-ghazali dan ibu Tasse

yang telah ikhlas menyayangi penulis selama penulis berada di tanah rantau.

Sahabat perjuangan kawan Ma’had Al-Jami’ah, Inok, Aidah, Nansiana, terkhusus

sahabat seperjuangan Ahmad Zidan, terimakasih sudah melengkapi keseharian

penulis, mensuport penulis, serta kedua sepupuku yang selalu menemani, Kiky

dan Icha. penulis ucapkan terimakasih karena telah memberikan semangat dan

motivasi selama masa pekuliahan ini.

`

Bapak Dosen Pembimbing (1) Bapak Fathuddin Abdi dan Bapak Dosen

Pembimbing (2) Bapak Muhsin Ruslan, yang telah berjasa membimbing dari awal

hingga terselesaikan karya sederhana ini.

Hidup terlalu berat untuk mengendalikan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan

Allah SWT dan orang lain semoga kita tetap berada di dalam RidhoNya.

vii

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang analisis pengawasan OJK dalam memberikan

perlindungan konsumen dan masyarakat terhadap investasi ilegal menurut

perspektif ekonomi Islam. Maraknya penawaran investasi ilegal yang dilakukan

oleh beberapa instansi mengakibatkan korban dan jumlah kerugian yang tidak

sedikit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) bagaimana pengawasan OJK terhadap investasi ilegal di

Provinsi Jambi, kemudian bagaimana pandangan ekonomi Islam mengenai

pengawasan OJK terhadap investasi ilegal.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif,

menggunakan data primer, Kemudian data sekunder dalam penelitian ini

.diperoleh dari buku dan website. Subjek penelian ini adalah bagian Pengawasan,

Edukasi Perlindungan Konsumen, serta salah satu konsumen investasi ilegal.

Adapun teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara langsung dengan

nara sumber, kemudian hasilnya diolah secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu: Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga

pengawas sektor jasa keuangan yang memiliki peran penting bagi masyarakat

maupun konsumen, tugas OJK adalah mengawasi, memeriksa, dan menyidik

dengan tujuan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam

peran pengawasannya, OJK melakukan peran pencegahan preventif dan represif,

dibalik kedua peran tersebut OJK memiliki kendala tidak bisa menjanjikan

kembalinya uang konsumen yang telah dibawa entitas investasi bodong dan tidak

seimbangnya literasi keuangan yang terjadi dimasyarakat sehingga menyebabkan

banyaknya konsumen yang menjadi korban investasi bodong. Peran pengawasan

yang dilakukan OJK sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw yaitu dilakukan oleh

lembaga Hisbah, dalam melakukan perannya sebagai pengawas lembaga

keuangan seharus nya dilakukan atas dasar takut kepada Allah Swt.

Kata Kunci: Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan, Investasi

Ilegal, dan Perspektif Ekonomi Islam

viii

ABSTARCT

This thesis discusses the analysis of OJK supervision in providing

consumer and public protection against illegal investment from an Islamic

economic perspective. The rise of illegal investment offers made by several

agencies has resulted in significant casualties and losses. The purpose of this

study is to determine the supervision of the Financial Services Authority (OJK) on

how OJK supervises illegal investment in Jambi Province, then what is the

Islamic economic view of OJK's supervision of illegal investment.

This type of research is descriptive qualitative research, using primary

data, then secondary data in this study were obtained from books and websites.

The subjects of this research are the part of Consumer Protection Supervision,

Education, and one of the consumers of illegal investment. The data collection

technique is through direct interviews with resource persons, then the results are

processed qualitatively.

The results of this research are: the Financial Services Authority is a

supervisory agency for the financial services sector that has an important role for

the public and consumers, OJK's job is to supervise, examine and investigate with

the aim of being able to protect the interests of consumers and society. In its

supervisory role, OJK plays a preventive and repressive role, behind these two

roles OJK has the obstacle of not being able to promise the return of consumer

money that has been brought by fraudulent investment entities and imbalance in

financial literacy that occurs in the community, which causes many consumers to

fall victim to fraudulent investments. The supervisory role carried out by the OJK

has existed since the time of the Prophet Muhammad, namely carried out by the

Hisbah institution, in carrying out its role as supervisor of financial institutions it

should be done on the basis of fear of Allah SWT.

Keywords: Supervision, Financial Services Authority, Protection, Illegal

Investment, and Islamic Economic Perspective

ix

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Waroh Matullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT yang senantiasa

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga peneliti diberikan

kekuatan dan ketegaran dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan

Konsumen dan Masyarakat terhadap Investasi Ilegal Menurut Perspektif

Ekonomi Islam (Studi pada OJK Provinsi Jambi)”. Shalawat teriring salam

semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para

sahabat, keluarga dan umatnya sepanjang zaman. Aamiin ya rabbal „alamin.

Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi

pada Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam

Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Selama dalam proses penyusunan skripsi

ini, peneliti menghadapi berbagai kendala. Akan tetapi peneliti mencoba berusaha

semaksimal mungkin, dengan memohon kepada Allah SWT, serta bantuan dari

semua pihak yang tidak dapat terlupakan sehingga berbagai kendala tersebut dapat

teratasi dengan baik.

Selama penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapat bantuan,

dukungan dan masukan, baik berupa ide ataupun saran dari berbagai pihak. Untuk

itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan

rasa terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Bapak Drs. H.

Fathuddin Abdi, SM.Hk., M.M dan Bapak Drs. H. Muhsin, M.A, yang selalu

memberikan koreksi dan masukan demi kesempurnaannya skripsi ini. Selanjutnya

tak lupa pula peneliti sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'adi Asy'ari, MA., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.

2. Bapak Dr. A. A Miftah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam UIN STS Jambi.

x

3. Ibu Dr. Rafidah, SE.,M.EI selaku Wakil Dekan bidang Akademik Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.

4. Bapak Dr. Novi Mubyarto, SE.,ME selaku Wakil Dekan bidang Administrasi

Umum dan Perencanaan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN

STS Jambi.

5. Bapak Dr. Sucipto, S.Ag.,MA selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan

dan Kerja Sama Luar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.

6. Bapak Ambok Pangiuk, S.Ag., M.SI dan Bapak M. Yunus M.SI selaku Ketua

dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN STS Jambi.

7. Pembimbing I (Bapak Drs. H. Fathuddin Abdi, SM.Hk., M.M) dan

pembimbing II (Bpk Drs. H. Muhsin Ruslan, M.A), yang telah membimbing

penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.

9. Keluarga tercinta Bapak H. Ghazali dan Ibu Hj. Nurtang serta Abang, Kakak

dan Keponakan Ku tersayang.

10. Rekan-rekan seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS

Jambi.

11. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung

maupun tidak langsung.

Akhir kata, peneliti mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam

penyusunan skripsi ini.Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan

untuk hasil yang lebih baik dikemudian hari.Semoga skripsi ini bermanfaat bagi

kita semua.Aamiin ya rabbal „alamin.

Jambi, 27 Oktober 2020

Peneliti

Siti Khadijah

EES 160619

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...............................................................................................i

LEMBAR PERNYATAAN ORISINIL................................................................ii

NOTA DINAS.......................................................................................................iii

MOTTO.................................................................................................................iv

PERSEMBAHAN...................................................................................................v

ABSTRAK.............................................................................................................vi

KATA PENGANTAR..........................................................................................vii

DAFTAR ISI..........................................................................................................ix

DAFTAR LAMPIRAN…......................................................................................x

DAFTAR TABEL...................................................................................................x

DAFTAR GAMBAR..............................................................................................x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang………...........................................................................1

B. Rumusan Masalah................................................................................10

C. Batasan Masalah...................................................................................10

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ........................................................11

E. Kerangka Teori.....................................................................................12

F. Tinjauan Pustaka..................................................................................43

BAB II METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian..........................................................................48

B. Jenis dan Sumber Data.........................................................................49

C. Teknik Pengumpulan Data...................................................................50

D. Teknik Analisis Data............................................................................52

E. Triangulasi Data...................................................................................54

F. Sistematika Penulisan...........................................................................54

xii

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum OJK.........................................................................56

B. Tinjauan Umum Investasi Ilegal..........................................................66

C. Investasi Ilegal di Provinsi Jambi........................................................67

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Ilegal di

Provinsi Jambi.................………….……………………....................70

B. Tinjauan Ekonomi Islam mengenai Peran Pengawasan OJK terhadap

Investasi Ilegal................................................................................….80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..........................................................................................83

B. Saran................................................................................................... 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pemeriksaan Umum Bank.…………………………………..............5

Tabel 1.2 Daftar Investasi Ilegal Provinsi Jambi....…………………………….....7

Tabel 1.3 Tinjauan Pustaka....................................................................................43

Tabel 2.1 Daftar Informan………………………………………………………..52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Kantor OJK Provinsi

Jambi....................................................................................................…………..65

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan dunia globalisasi di zaman modern ini sudah menjadi suatu

hal yang tidak asing lagi bagi semua negara dan setiap penjuru dunia. Akibatnya

memberikan suatu dampak yang bernilai positif dan negatif, termasuk dalam hal

perekonomian, baik berupa penanaman modal maupun investasi yang memiliki

sisi positif dan negatif. Banyaknya keuntungan yang didapat dalam berinvestasi

membuat banyak orang tergiur untuk melakukan investasi, baik dalam bentuk

tabungan, saham, forex trading, dan lain-lain.2

Secara garis besar, investasi adalah suatu komitmen atas sejumlah dana

atau sumber daya lainnya seperti peralatan (Equipment), Asset tak bergerak, hak

atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.3 Investasi dilakukan secara pribadi

maupun badan hukum.4 Investasi secara umum, memiliki beberapa tujuan yang

pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan

datang, yang kedua untuk mengurangi tekanan inflasi, yang ketiga untuk

menghemat pajak.5

Sedangkan menurut perspektif Islam, investasi merupakan suatu usaha

penanaman modal yang dilakukan masyarakat dengan berdasarkan prinsip

2 Camelia Ria Vurista, Peran Satuan Tugas (SATGAS) Waspada Investasi Otoritas Jasa

Keuangan dalam Melindungi dan Mengawasi Investasi dari Investasi Ilegal. Skripsi Fakultas

Syariah dan Hukum, Tahun 2019, hlm.01. 3 Agus Anita Sari, Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Investasi di

Provinsi Lampung. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Tahun 2018, hlm.5. 4Kamaruddin Ahmad, Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio, (Jakarta: Rineka

Cipta,2004) hlm.3. 5Ibid., hlm.4.

2

syariah, baik dalam sektor keuangan maupun sektor riil, yaitu dengan asas saling

setuju atau tidak mendzalimi dan tidak ada yang merasa terdzalimi, ridha sama

ridha, tidak ada unsur riba, tidak ada unsur Maysir (perjudian/spekulasi), dan tidak

terkandung ke ketidak jelasan (gharar-an).6

Allah menyeru kepada Hamba-Nya agar tidak melakukan kegiatan

Ekonomi yang tidak pasti / tidak jelas landasan hukumnya, sebagaimana Firman

Allah dalam Q.S Al- Baqarah : 283, yang berbunyi :

فاى أه قبىضت ي ه سفز ولن تجذوا كبتبب فزه ي بعضكن بعضب فليإد ٱلذ ۞وئى كتن عل

وهي يكتوهب فاهۥ ءاثن ق ذة ربهۥ ول تكتوىا ٱلشه ق ٱلل تهۥ وليت بوب تعولىى علين ٱؤتوي أه لبهۥ وٱلل

٣٨٢

Artinya :

“Dan jika kamu dalam perjalanan, dan kamu tidak mendapati seorang penulis, maka

hendaklah ada suatu tanggungan yang di pegang. Tetapi jika kamu saling mempercayai

satu sama lain, hendaklah orang yang di percayai itu menunaikan amanatnya, dan

hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Rabbnya. Dan jangan lah menyembunyikan

kesaksian, dan barang siapa menyembunyikannya maka hanya berdosa; dan Allah

mengetahui apa yang kamu perbuat”. (QS. Al-Baqarah : 283).7

Tujuan investasi menurut ekonomi Islam yaitu menimbulkan Multiplayer

effect, di antaranya tercipta lapangan usaha/lapangan kerja, menghindari dana

mengendap dan agar dana tersebut tidak berputar di antara orang kaya saja.8 Oleh

karena itu, Islam menganjurkan kepada manusia untuk memproduktifkan atau

tidak menumpuk hartanya tetapi untuk di kembangkan lewat investasi.

6Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 83.

7Q.S Al-Baqarah : 283.

8Elif Pardiansyah, Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.8

No.2 (2017) hlm.337.

Sebagaimana Allah Swt berfirman pada Qur’an Surah Al-Hasyr:18

خبير بما تعملون لل ن ٱ

إ لل

قوإ ٱ ت

وٱ مت لغد ا قد ولتنظر هفس م لل

قوإ ٱ ت

ين ءإمنو ٱ ل

ٱ ا إ أيه ي

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri

memperhatikan apa yang telah di perbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada

Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-

Hasyr:18). 9

Ayat tersebut menjelaskan sekaligus mengisyaratkan kepada manusia agar

selalu siap siaga dalam segala hal yang mungkin terjadi di masa depan. Terkait

dengan masalah ekonomi yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf a.s, beliau

mempersiapkan cadangan pangan yang cukup untuk menghadapi musim paceklik

yang akan datang. Dengan perencanaan yang baik, cadangan pangan tersebut

mampu memenuhi kebutuhan penduduk Mesir selama tujuh tahun. Bahkan

penduduk negeri tetangga berdatangan meminta bantuan ke negeri Mesir.10

Dalam melakukan kegiatan investasi, masyarakat harus memperhatikan

dua hal yang wajib di pahami yaitu tingkat imbal hasil yang di tawarkan (Return)

dan tingkat risiko (Risk). Namun kenyataan yang sering terjadi di lapangan yaitu

masyarakat lebih mementingkan tingkat imbal hasil yang tinggi (High Return)

saja di bandingkan risiko tinggi yang akan terjadi (High Risk). Hal tersebut

menyebabkan banyaknya perusahaan investasi yang tidak memiliki izin atas

penghimpunan dana atau sering disebut investasi ilegal/bodong.

9 Q.S Al-Hasyr : 18

10 Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah, (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2014),

hlm. 435.

Meningkatnya kelas menengah di Indonesia menjadi salah satu pemicu

maraknya produk investasi yang beredar.11

Kelas menengah inilah yang menjadi

salah satu incaran para pemasar produk investasi, baik dari industri keuangan

maupun non keuangan yang beroperasi belakangan ini. Investasi ilegal biasanya

memberikan beberapa tawaran yang sangat menarik agar masyarakat tergiur untuk

menanamkan modal dengan berbagai macam modus agar masyarakat mau

menginvestasikan dananya tanpa harus memikirkan risiko selanjutnya, serta tidak

memiliki izin dari otoritas manapun termasuk pada Otoritas Jasa Keuangan.12

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa penyebab adanya investasi

ilegal yaitu kurangnya pengetahuan/literasi serta inklusi keuangan dari

masyarakat, berdasarkan hasil Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan

(SNLIK) OJK di Provinsi Jambi yang dilakukan tiga tahun sekali menunjukkan

bahwa tahun 2016 sebesar 32, 1% tingkat literasi keuangan dan 70% tingkat

inklusi keuangan dari pemudia usia 18-35 tahun. Kemudian 33,5% tingkat literasi

keuangan dan 68,4% tingkat inklusi keuangan dari usia 26-35 tahun.13

Berdasarkan Undang - Undang OJK Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) merupakan suatu lembaga independen, bebas dari campur

tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, pengawasan, pemeriksaan, dan

11

Fitria Rahmadani , Perlindungan Hukum terhadap Investor oleh Otoritas Jasa Keuangan

dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal(Studi Kasus PT Golden Traders Indonesia Syariah), Jurnal

Hukum, Vol. 5 No.2, Tahun 2016, hlm. 2. 12

Ciri-ciri Investasi Bodong, https://koinworks.co/blog/ciri-ciri-investasi-bodong/, akses

17 Desember 2019. 13

Fokus Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Pemuda https://www.ojk.go.id/berita-

dan-kegiatan/siaran-pers/Papers/OJK-Fokus-Tingkatkan-literasi-dan-Inklusi-Keuangan-

Pemuda.aspx 14 Oktober 2020.

https://koinworks.co/blog/ciri-ciri-investasi-bodong/

https://www.ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Papers/OJK-Fokus-Tingkatkan-literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Pemuda.aspx



penyidikan.14

Kegiatan – kegiatan yang dimaksud berupa sektor perbankan, sektor

jasa keuangan non bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan,

pasar modal, investasi, dan lembaga jasa keuangan lainnya.15

OJK dibentuk

dengan tujuan agar seluruh kegiatan dalam sistem jasa keuangan dapat

terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, mampu mewujudkan

sistem keuangan yang tumbuh secara stabil dan berkelanjutan, serta mampu

melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.16

Dalam pengawasannya pada bank, OJK melakukan pengawasan secara

On-site (turun langsung ke bank) dan Off-site (pengawasan berupa aanalisis

laporan bank). Serta melakukan pemeriksaan umum dan khusus. 17

Berikut data

pemeriksaan umum yang dilakukan OJK Provinsi Jambi pada Triwulan I hingga

III di tahun 2017:

Tabel 1.1

Data Pemeriksaan Umum Bank:

Sumber: Laporan Keuangan OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

14

Veithzal Rivai, dkk, Financial Intitutional Management: Manajemen Kelembagaan

Keuangan, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hlm. 590. 15

Ummi Kalsum, Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Li Falah,

Vol. 3 No.2, Tahun 2018, hlm.59. 16

Buku saku OJK, https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx,

akses 16 Juli2019. 17

Andrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, (Jakarta: Raih Asa Sukses,

2014) hlm. 237.

Jenis

Bank

Realisasi TW I-III 2017

KP KC Jumlah

Kantor

BUK 116 372 488

BUS 11 20 31

UUS 36 14 50

BPR 1.331 72 1.403

BPRS 124 5 129

Total 1.618 483 2.101

https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx

Dari data yang penulis dapatkan pada informasi website Otoritas Jasa

Keuangan (OJK), tabel di atas menerangkan bahwa telah direalisasikan

pemeriksaan terhadap 2.101 kantor bank yang terdiri dari 1.618 Kantor Pusat

(KP), dan 483 Kantor Cabang (KC). Dari 2.101 kantor bank tersebut, 569

merupakan kantor Bank Umum dan 1.532 kantor BPR dan BPRS. Dibandingkan

rencana, realisasi pemeriksaan umum sudah mencapai 95,33%.

Perlindungan konsumen dan masyarakat termaktub dalam Pasal 28

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam

tugas pengawasannya, OJK melakukan dua tindakan pengawasan yaitu tindakan

awal atau disebut tindakan preventif (dalam upaya pencegahan). Kemudian

tindakan represif (dalam upaya menindak lanjuti pidana).18

Mengingat pentingnya perlindungan bagi masyarakat maupun konsumen,

diperlukan perangkat hukum yang tegas dan jelas untuk mengaturnya, OJK

bersama dengan Kementrian Perdagangan, Kementrian Komunikasi dan

Informatika, Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan,

Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepakat

memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mencegah

dan menangani maraknya tawaran investasi ilegal. Satgas Waspada Investasi

(SWI) merupakan wadah antar regulator, instansi pengawas, instansi penegak

hukum dan pihak lain yang terkait dalam hal penanganan dugaan tindakan

18

Ibid ., hlm.91.

melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan

investasi.19

Otoritas Jasa Keuangan dalam publikasi/halaman website Investor Alert

Portal (IAP) tahun 2016 hingga 2020, dalam tugasnya melindungi konsumen dan

masyarakat, OJK telah menghentikan kegiatan investasi bodong pada 235 entitas

yang tidak terdaftar dan tidak dibawah pengawasan OJK. Akibat maraknya

investasi ilegal tersebut, data kerugian yang dialami oleh masyarakat Indonesia

mencapai Rp.250 Triliun.20

Dari 235 entitas bodong tersebut, tiga diantaranya terdapat di Provinsi

Jambi dan telah diberhentikan oleh pihak OJK serta Satgas Waspada Investasi

karena memiliki potensi merugikan masyarakat dan diduga melanggar ketentuan

yang berlaku.21

Data investasi ilegal di Provinsi Jambi dari tahun 2016-2020 antara lain

yaitu:22

Tabel 1.2

Daftar Investasi Ilegal Provinsi Jambi

No

Nama

Perusahaan

Alamat Jenis Kegiatan

Investasi

Tanggal

pemberhentian

1 Koperasi

Harus Sukses

Jl. K.H Ismail

Malik Blok A

Simpan Pinjam

dan Sembako.23

11 Juli 2017

19

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Siaran Pers OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi,

Jakarta, 21 Juni 2020. 20

Kerugian Akibat Investasi Bodong Capai Rp.250 Triliun,

https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20191115/9/1170992/kerugian-akibat-

investasi-bodong-capai-rp250-triliun, akses 15 Desember 2019. 21

Daftar Lengkap Investasi yang Tidak Terdaftar dan Tidak di bawah Pengawasan OJK,

Sikapi Uangmu, https://bolasalju.com/artikel/daftar-investasi-bodong-ilegal-ojk/, akses 12

Desember 2019. 22

Wawancara dengan Agus Setiawan, Staff EPK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi

Jambi, pada tanggal 25 Mei 2020.

https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20191115/9/1170992/kerugian-akibat-investasi-bodong-capai-rp250-triliun


https://bolasalju.com/artikel/daftar-investasi-bodong-ilegal-ojk/

Bersama

(HSB)

No.25 (Citra Land

NGK), Mayang

Mangurai, Kota

Jambi 36129.

2 PT Global

Mitra Group

(GMG)

Jl. K.H Ismail

Malik Blok A

No.27 (Citra Land

NGK), Mayang

Mangurai, Kota

Jambi 36129.

Investasi Uang

di bidang

arisan.24

15 Agustus 2017

3 CV NA

Sejahtera

Talang Datar,

Kec. Bahar Utara,

Kab. Muaro

Jambi, Jambi,

3611

Investasi

berkedok sapi

perah.25

28 Februari

2020

Sumber: Wawancara 2020

Dari hasil observasi yang dilakukan bersama staff Edukasi dan

Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saudara Agus Setiawan

Wibowo, pada tahun 2017 ditemukan terdapat dua entitas ilegal yang ditemukan

di Provinsi Jambi:

1. Koperasi Harus Sukses Bersama, melakukan kegiatan investasi simpan

pinjam dan sembako, dikatakan ilegal karena:

a. Perusahaan yang melakukan kegiatan simpan pinjam mengatas namakan

koperasi

b. Penyertaan modal yang tidak memiliki izin/legalitas yang sah dari otoritas

manapun dan diberhentikan oleh OJK pada tanggal 11 Juli 2017 dengan

nomor surat pencabutan izin usaha SP 57/DKNS/OJK/V/2017.

23

Nurul Fahmi, “Bodong Koperasi Harus Sukses Bersama di Jambi ditutup Satgas

Waspada Investasi”, https://www.inilahjambi.com/bodong-koperasi-harus-sukes-bersaama-di-

jambi-ditutup-satgas-waspada-investasi/ , akses 24 Desember 2019. 24

Muhammad Zaki, “korban Investasi Ilegal Sejumlah Warga Desa Tertipu Investasi

Bodong”, https://buktipers.com/sejumlah-warga-desa-tertipu-investasi-bodong/, akses 24

Desember 2019. 25

Daftar Investasi Ilegal, www.Investoralertportal.co.id, akses 12 Maret 2020.

https://www.inilahjambi.com/bodong-koperasi-harus-sukes-bersaama-di-jambi-ditutup-satgas-waspada-investasi/


https://buktipers.com/sejumlah-warga-desa-tertipu-investasi-bodong/

http://www.investoralertportal.co.id/

c. Melanggar ketentuan PP Nomor 9 Tahun 1995 yaitu memberikan dana

pinjaman kepada selain anggota dari koperasi tersebut

2. PT Global Mitra Group (GMG), melakukan kegiatan investasi arisan,

dikatakan ilegal karena:

a. Kegiatan usaha tidak memiliki izin usaha, diberhentikan pada tanggal 15

Agustus 2017 dengan nomor surat pencabutan izin usaha SP

88/DKNS/OJK/VII/2017

b. Mengadakan investasi berkedok arisan dengan menjanjikan iming-iming

melipat gandakan keuntungan.

3. CV. NA Sejahtera, melakukan kegiatan investasi berkedok sapi perah,

dilakukan ilegal karena:

a. Status usaha legal, namun pelaksanaan usaha nya fiktif (sapi yang

dijanjikan tidak ada).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian mengenai peran pengawasan OJK dengan judul:

“ANALISIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM

MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

TERHADAP INVESTASI ILEGAL MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI

ISLAM (STUDI PADA OJK PROVINSI JAMBI)”. Disini penulis akan

mendeskripsikan tentang OJK Provinsi Jambi yaitu bagaimana Pengawasan OJK

Memberikan Perlindungan Konsumen dan Msayarakat terhadap investasi ilegal di

Provinsi Jambi dalam Perspektif Ekonomi Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok rumusan masalah

yang ingin diselesaikan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Ilegal di

Provinsi Jambi?

2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam mengenai Peran Pengawasan Otoritas

Jasa Keuangan terhadap Investasi Ilegal?

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ditetapkan agar penelitian nanti

terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga

diharapkan penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah

ditetapkan. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada :

1. Peneliti hanya fokus pada pengawasan yang dilakukan OJK dalam memberikan

perlindungan konsumen dan masyarakat terhadap investasi ilegal di Jambi.

2. Hanya fokus pada pengawasan dan investasi ilegal dalam pandangan ekonomi

Islam.

3. Objek wawancara dalam penelitian ini adalah pihak OJK, khususnya bagian

pengawasan OJK dan staff Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) serta

Masyarakat Provinsi Jambi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan dan memberikan informasi apa

yang hendak dicapai dari proses menemukan, membuktian, hingga

mengembangkan pengetahuan yang telah ada.26

Tujuan Penelitian ini terdiri dari:

a. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap

Investasi Ilegal di Provinsi Jambi

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Islam mengenai Peran

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Ilegal

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah dapat memberikan

sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang peran

pengawasan OJK Provinsi Jambi dalam menangani investasi ilegal di

Provinsi Jambi dalam perspektif Islam.

b. Kegunaan Secara Praktis

1. Bagi peneliti sebagai wadah untuk mengasah daya nalar dan

meningkatkan intelektualitas peneliti dan untuk menyelesaikan studi

strata satu (S1) pada Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam UIN STS Jambi.

26

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,

2017) hlm. 3.

2. Bagi Lembaga Pendidikan sebagai modal tambahan bagi calon-calon

pengembang pendidikan khususnya dibidang ilmu perekonomian.

3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

pengetahuan dan informasi kepada para mahasiswa ataupun pembaca

yang tertarik untuk melakukan studi yang relevan dengan masalah-

masalah yang berkaitan dengan OJK Provinsi Jambi.

E. Kerangka Teori

Menurut Kuncoro dalam kutipan Muhammad Fitrah & Luthfiyah,

kerangka teori adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu

teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah

tertentu.27

Sedangkan menurut Sugiyono, kerangka teori merupakan ringkasan

mengenai teori yang digunakan dengan cara menggunakan teori itu dalam

menjawab pertanyaan penelitian.28

Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat

sasaran, maka peneliti beranggapan perlunya penggunaan kerangka teori sebagai

landasan berfikir guna mendapatkan konsep yang benar dan tepat dalam

penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

1. Pengawasan

Kata “pengawasan” menurut kamus bahasa Indonesia dari kata “awas”

yang diartikan dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan. Pengawasan

27

Muh. Fitrah & Luthfiyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi

Kasus, (Sukabumi: CV Jejak, 2017) hlm.120. 28

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D, hlm. 238.

diartikan penjagaan, pengarahan kebijakan jalannya pemerintahan.29

Pengertian

pengawasan menurut beberapa ahli sebagai berikutMenurut Suyamto:

“Pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan

menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan,

apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.”

Sedangkan Menurut Siagian, “Pengawasan adalah proses pengamatan

dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua

pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah

di tentukan sebelumnya.” 30

Kemudian Menurut Hanif Nurcholis, Pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu:

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah,

artinya jangan sampai suatu kegiatan itu terjerumus pada kesalahan,

pengendalian, dan penyimpangan. sedangkan Pengawasan represif adalah

pengawasan yang berupa penangguhan, pencabutan, perbaikan agar

pelaksanaan selanjutnya tidak terjadi penyimpangan lagi. Pengawasan ini

dilakukan setelah terjadinya penyimpangan.31

Menurut Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

Jasa Keuangan (UU OJK), tugas dan wewenang OJK adalah mengawasi

seluruh sektor Lembaga Jasa Keuangan (LJK), baik di pasar modal maupun

industri keuangan non-bank (seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan,

29

Amin Widjaja Tunggal, Manajemen Suatu Pengantar, (Jakarta: Renika Cipta, 1993)

hlm.343. 30

Angger Sigit Pramuki & Meylani Chahya Ningsih, Pengawasan Hukum terhadap

Aparatur Negara,(Yogyarakarta: Media Presindo, 2018) hlm. 15. 31

Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta:

Gramedia Widiasmara, 2005) hlm.313.

pembiayaan, dan lain-lain) dimulai pada tahun 2012. Kemudian pada tahun

2014 OJK juga mengawasi sektor perbankan (Bank Umum dan Bank

Perkreditan Rakyat).32

Dalam mengawasi lembaga keuangan termasuk pada kegiatan investasi,

OJK melakukan pengawasan preventif dan represif, Sebagai berikut:33

a. Pengawasan Preventif (dalam tindakan pencegahan terjadinya

penyimpangan). Dalam pengawasan preventif, OJK melakukan beberapa

cara yaitu:

1) Melakukan pengawasan tidak langsung / berupa analisis laporan bank

(Off-Site) dan pengawasan secara langsung (On-Site).34

Menurut Rahmi,

selaku Staff pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi,

pengawasan secara On-Site dilakukan pada satu tahun sekali secara rutin.

Sedangkan pengawasan secara tidak langsung (Off-Site), Pengawasan

berdasarkan analisis laporan bank. Pengawasan dilakukan melalui alat

pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil

pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam metode ini pihak perbankan

melaporkan kegiatan usahanya secara Continue yaitu secara berkala

sesuai dengan jenis laporan kepada pihak OJK. Laporan ini dikirim

melalui situs khusus. Berdasarkan laporan tersebut OJK mengelola data

tersebut kemudian melakukan Supervisor Action dan Supervisor

Approach, sehingga dapat dilihat dari kondisi keuangan dimana letak

32

Buku Saku OJK edisi ke 2, www.ojk.go.id diakses pada 7 Maret 2020 hlm. 317. 33

Agus Anita Sari, Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Investasi

di Provinsi Lampung, hlm.94. 34

Andrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, hlm. 237.

http://www.ojk.go.id/

masalahnya. Lalu menganalisis masalah tersebut kemudian membei

solusi. Pelaporan ini dilakukan secara online.35

2) Melakukan pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus.

pemeriksaan khusus ialah jawaban dari laporan analisis Off-Site Otoritas

Jasa Keuangan, apabila terdapat ketidak seimbangan atau permaslahan

dari laporan berkala Off-Site, maka OJK akan memeriksa langsung secara

khusus ke lembaga keuangan yang bermasalah.36

3) Melakukan pengawasan berdasarkan kepatuhan (Compliance Based

Supervision/ CBS), yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap

ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank

dimasa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah

beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip kehati-

hatian.

4) Pengawasan berdasarkan risiko (Risk Based Supervision/ RBS) yaitu

pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi

berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat

mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil

pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.37

b. Pengawasan Represif (dalam upaya menindak lanjuti tindakan pidana

terhadap kegiatan jasa keuangan yang merugikan konsumen). Sesuai dengan

35

Wawancara dengan Ibu Rahmi, Staff Pengawas Bank OJK Provinsi Jambi, tanggal 24

April 2020. 36

Wawancara dengan Ibu Rahmi, Staff Pengawas Bank OJK Provinsi Jambi, tanggal 24

April 2020. 37

Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Perbankan Indonesia edisi ke-1, (Jakarta: Departemen

Perizinan dan Informasi Perbankan, 2014) hlm. 26.

UU OJK No. 21 Pasal 6 poin (7) Dalam melakukan pengawasan represif,

OJK melakukan :

1) Mencabut izin usaha dan izin orang perseorangan dilakukan OJK

berdasarkan keputusan pengadilan. Pencabutan ini dilakukan jika

pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan sudah

merugikan konsumen dan masyarakat. Menetapkan sanksi administratif

terhadap pihak yang melakukan pelanggaran perundang-undangan

disektor jasa keuangan, penetapannya dilakukan setelah beberapa kali

diberikan teguran terlebih dahulu. Sanksi tersebut dilakukan apabila

pelanggaran yang dilakukan tidak sampai merugikan konsumen.

2) Pemberian keterangan ahli/atau saksi.

3) Alternative Dispute Solution atau pembelaan hukum dilakukan OJK

ketika terdapat nasabah atau konsumen dari lembaga keuangan yang

merasa dirugikan oleh lembaga keuangan tertentu. Pembelaan hukum

sendiri sudah dilakukan OJK dengan menyediakan alternatif

penyelesaian selain melalui pengadilan. Sejauh ini terdapat 6 Lembaga

Alternatif penyelesaian sengketa.38

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

a. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

OJK adalah “lembaga yang independen yang mempunyai fungsi,

tugas, dan wewenang mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki

seluruh sektor jasa keuangan meliputi sektor perbankan, sektor pasar

38

Otoritas Jasa Keuangan, Buku saku Otoritas Jasa Keuangan edisi ke 2, (Jakarta:

Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2014) hlm.316.

modal, sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan

lainnya di Indonesia.”39

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan

pengawasan secara integrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam

sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor

lembaga keuangan lainnya.40

b. Fungsi dan Tujuan OJK

Berikut fungsi, tujuan dibentuknya OJK:

1. Fungsi OJK

Sebagai Otoritas Pengawas Lembaga Jasa Keuangan yang bersifat

independen, Otoritas Jasa Keuangan memiliki beberapa fungsi yaitu:

a) Mengawasi aturan main yang dijalankan dari forum stabilitas

keuangan

b) Menjaga stabilitas sistem keuangan

c) Melakukan pengawasan kepada non – bank. Berlaku terhadap

kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perbankan,

perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga

jasa keuangan lainnya.

2. Tujuan OJK

Tertera pada pasal 4 Undang – Undang No. 21 Tahun 2011,

yang isinya adalah OJK dibentuk agar keseluruhan kegiatan didalam

39

Nasution &Azhary Hamzah,Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kejahatan

Perbankan. Skripsi Fakultas Hukum, Tahun 2018, hlm.10. 40

Masyithoh, Peranan OJK dalam Pengawasan Perbankan Syariah di Kota Jambi.

Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Tahun 2018, hlm.14.

sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan,

akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh

secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi konsumen

maupun masyarakat.

c. Wewenang OJK dalam mengawasi investasi

Wewenang OJK dapat diuraikan dilihat dari beberapa sektor yaitu

Sektor Perbankan dan Sektor Keuangan, sebagai berikut:

1. Sektor perbankan

a) Pengaturan dan pengawasan di Sektor Perbankan

Tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 UU No. 21 Tahun 2011

tentang Oroitas Jasa Keuangan, meliputi tiga aspek yaitu aspek

kelembagaan, aspek kesehatan bank, dan aspek kehati-hatian,

sebagai berikut:41

1) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang

meliputi :

(a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukuan kantor bank,

anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan

dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan

akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank

(b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan

dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa

41

Pasal 7 ayat (1)

2) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang

meliputi:

(a) Likuiditas, rentabillitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio

kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian

kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan

(b) pencadangan bank

(c) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja

bank

(d) Sistem informasi debitur

(e) Pengujian kredit (Credit testing)

(f) Standar akuntansi bank

3) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian,

meliputi:

(a) Manajemen risiko

(b) Tata kelola bank

(c) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang

(d) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan

perbankan

4) Pemeriksaan bank.

2. Sektor Keuangan

Berdasarkan pada Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana

dimaksud dalam pasal 6, OJK memiliki kewenangan42

:

a) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan pada kegiatan jasa

keuangan

b) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh

Kepala Eksekutif

c) Melakukan pengawasan pemeriksaan, penyidikan, perlindungan

konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan,

pelaku, dan/atau pihak penunjang kegiatan jasa keuangan

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di

sektor jasa keuangan

d) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan

dan/atau pihak tertentu

e) Melakukan penunjukan pengelola statuer

f) Menetapkan penggunaan pengelola statuer

g) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa

keuangan, dan

h) Memberikan dan/atau mecabut:

1) Izin usaha

2) Izin orang perseorangan

42

Bambang Murdadi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan

Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan, Jurnal Value Added, Vol. 8 No. 2 (2012), hlm.34.

3) Efektifnya pernyataan pendaftaran

4) Surat tanda terdaftar

5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha

6) Pengesahan

7) Persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain

8) Penetapan lain.

3. Perlindungan Konsumen dan Masyarakat

Menurut Bussines English Dictionary, perlindungan konsumen adalah

“Protecting Consumers Againts Of Illegal Traders”. Perlindungan konsumen

adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang

diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari

hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. perlindungan konsumen

mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang

dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang/jasa sampai

akibat-akibat dari pemakaian barang/jasa tersebut.43

Upaya perlindungan konsumen dan masyarakat diarahkan mencapai dua

tujuan, pertama meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam setiap aktivitas dan

kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, kedua memberikan peluang dan

kesempatan untuk perkembangan perusahaan secara adil, efesiensi, dan

43

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm.22.

transparan. Disisi lain masyarakat juga dapat memahami karakteristik, layanan,

dan produk sehingga tidak ada korban investasi lagi.44

Tujuan perlindungan konsumen terdapat pada Undang-Undang No. 8

pasal 3 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen:

a. Meningktakan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk

melindungi diri

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya

dari akses negatif pemakaian barang/jasa

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan

menuntut hak-haknya sebagai konsumen

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan

informasi

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam

berusaha

f. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha

produksi barang/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan

konsumen.45

Sebagai usaha Otoritas Jasa Keuangan dalam menciptakan dan

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap

44

Rizky Arisandi, Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perllindungan Hukum bagi

Masyarakat terhadap Kegiatan Investasi Ilegal di Tasikmalaya. Skripsi Fakultas Syariah dan

Hukum, Tahun 2015, hlm.18. 45

Pasal 3 ayat (1).

keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, maka berdasarkan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen

Sektor Jasa Keuangan Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa setiap

perusahaan atau pelaku jasa keuangan yang melakukan promosi produk atau

layanan serta menjual produk atau layanan keuangan wajib terdaftar dan diawasi

oleh OJK.46

Adanya POJK tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan

terhadap kegiatan dan pengelolaan investasi, dengan adanya mekanisme

pemberian izin usaha tersebut oleh OJK diharapkan akan menciptakan sistem

pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap setiap kegiatan pengelolaan

investasi yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan terhadap konsumen

maupun investor yang telah mempercayakan dananya untuk diinvestasikan di

sektor jasa keuangan.47

Dalam hal ini OJK membentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan Hukum

Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan

Investasi atau disebut dengan Satgas Waspada Investasi yang di bentuk

berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan

Nomor /KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013. Pembentukan Satgas merupakan

hasil kerja sama dari beberapa instansi yang terkait, meliputi regulator dan

penegak hukum.48

46

Dilihat dari POJK Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 20 ayat 1 dan 2 47

Ryan Filbert Wijaya, Negative Investement: Kiat Menghindari Kejahatan dalam Dunia

Investasi, (Jakarta : PT Elex Media Kompitundo, 2007) hlm.200. 48

Agus Anita Sari, Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Investasi

di Provinsi Lampung, hlm.87.

Terdapat dua strategi OJK dalam upaya melawan investasi ilegal di

masyarakat: 49

1) Peran Preventif

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan Pasal 4 disebutkan bahwa tugas OJK yaitu melindungi konsumen

dan masyarakat. Makna konsumen disini merupakan konsumen Lembaga Jasa

Keuangan, sedangkan masyarakat yaitu masyarakat luas yang bukan termasuk

konsumen lembaga jasa keuangan.50

Dalam kasus investasi ilegal yang harus dilindungi oleh OJK yaitu

masyarakat luas, karena pada dasarnya investasi ilegal dilakukan oleh lembaga

yang tidak terdaftar dan diawasai oleh OJK. Untuk itu OJK melakukan peran

preventif, peran ini dikhususkan untuk masyarakat umum yang bukan termasuk

konsumen kerana bersifat mencegah.

OJK berwenang dalam hal pencegahan (preventif), yaitu dengan

melakukan :

a) Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan

penghimpunan dana dan pengelolaan investasi melalui seminar yang di

lakukan masing-masing instansi, untuk menginformasikan dan

mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap tawaran penanaman dana

dan upaya pengelolaan investasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu

secara ilegal disertai iming-iming Return yang tinggi diluar kewajaran.

49

Dian Husna Fadila Yunanto, Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam

Perlindungan Hukum Bagi Investor atau Dugaan Investasi Fiktif, Jurnal Hukum, Vol. 11 No. 2

(2015), hlm.210. 50

Pasal 4 ayat ( 1)

b) OJK Memberikan izin usaha pada instansi keuangan yang akan melakukan

kegiatan investasi dengan mengeluarkan aturan pelaksanaan pengawasan

atau layanan jasa keuangan berupa surat edaran dalam Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang

perlindungan konsumen, dalam hal ini mengatur bahwa penawaran oleh

PUJK harus menggunakan data yang telah disetujui oleh konsumen atau

masyarakat yang bersedia dihubungi melalui sms, telepon atau email, dan

sebagainya.

c) Peningkatan literasi keuangan pada masyarakat, tujuannya yaitu untuk

membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan membaca

berbagai informasi bermanfaat. Baik melalui media cetak maupun media

online sehingga wawasan masyarakat tentang keuangan.51

2) PeranRepresif

Wewenang OJK dalam menindak lanjuti kasus yang sudah terlanjur terjadi

(Represif), OJK melakukan beberapa tindakan :

a) Dengan pemberian fasilitas pengaduan konsumen, sebagaimana diatur

dalam Pasal 29 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan. Memberikan pelayanan pengaduan masyarakat dan konsumen

dengan menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan

konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan,

51

Amin Hidayat, Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Meningkatkan Lterasi Keuangan

pada Masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam,Tahun 2018, hlm.42.

membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh Lembaga

Jasa Keuangan.

b) Tindakan penghentian kegiatan atau tindakan lain. Berdasarkan penjelasan

UU No. 21 Tahun 2011 pasal 6 tentang pengaturan dan pengawasan

lembaga keuangan, OJK berhak memberi tindakan penghentian kegiatan

atau pencabutan izin usaha dengan tetap berjalan sesuasi dengan pengadilan,

jika dinilai perusahaan jasa keuangan sudah merugikan konsumen dan

masyarakat

c) Alternative Dispute Solution atau pembela hukum. OJK memerintahkan atau

melakukan tindakan tertentu kepada perusahaan yang bergerak dibidang

jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang telah

dirugikan dengan cara mengajukan gugatan ataupun ganti rugi.52

Mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh harta kekayaan milik

pihak yang dirugikan kepada perusahaan yang menyebabkan kerugian

maupun dengan iktikad baik, mengingat mahalnya proses penyelesaian

sengketa dengan menggunakan badan peradilan.53

4. Investasi

a. Pengertian Investasi

Investasi pada umumnya merupakan suatu istilah dengan beberapa

pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi “to use (Money)

make more money out of something that expected to increase in value”,

52

Buku saku Otoritas Jasa Keuangan edisi ke 2, www.ojk.go.id hlm.317.

53

Sigit Pramono, Mimpi Punya Bank Besar-Pemikiran Seorang Banker, (Jakarta: Red &

White Publishing, cet. 1, 2014) hlm.154.


artinya investasi sebagai pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan

atau mempertahankan stok barang modal.54

Investasi dilakukan karena

dorongan untuk memperoleh keuntungan, mengingat daya beli yang semakin

menurun apabila kita memegang uang tunai untuk mempertahankan nilai

dana tersebut.

Menurut Antonio, investasi berasal dari bahasa inggris Investment dari

kata dasar Invest yang berarti menanam, atau Istathmara dalam bahasa Arab,

yang berarti menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya.55

Menurut Sufmi Dasco, dari kutipan Dhaniswara, investasi Secara

umum adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi

(Natural person) maupun badan hukum (Juridical person), dalam upaya

meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang

berbentuk uang tunai (Cash money), peralatan (Equipment), asset tak

bergerak, hakatas kekayaan intelektual, maupun keahlian.56

Jadi, investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau

sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan

mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Dalam konteks

perekonomian, ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi

antara lain:

54

Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm.4. 55

Elif Pardiansyah, Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi Islam,

Vol. 8 No.2, (2017), hlm.340. 56

Sufmi Dasco Ahmad, Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan

Investasi Ilegal di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol.6 No. 1 (2018), hlm.2.

1) Untuk mendapatkan kehidupan yang layak di masa yang akan datang.

Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang lebih layak merupakan

keinginan setiap manusia, sehingga upaya untuk mencapai hal tersebut di

masa depan akan selalu dilakukan.

2) Mengurangi tekanan inflasi. Faktor inflasi tidak pernah dapat dihindari

dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalkan

risiko akibat adanya inflasi, hal demikian karena variabel inflasi dapat

mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi dalam sebuah bisnis

tertentu dapat di kategorikan sebagai langkah mitigasi yang efektif.

3) Sebagai usaha untuk menghemat pajak. Beberapa Negara belahan dunia

banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya

investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan pada

masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.57

Perlu diingat, bahwasanya OJK hanya mengawasi investasi dari

sektor Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sajayaitu berupa sektor perbankan,

pasar modal, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB), jadi apabila

terdapat kegiata jasa keuangan di luar dari tiga sektor tersebut, belum tentu

bisa dikatakan investasi bodong, karena masing-masing kegiatan jasa

keuangan tersebut terdapat lembaga pengawasan dari dinas yang terkait.

Perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran investasi

ilegal/bodong hampir sebagian bukan berasal dari Lembaga Jasa

Keuangan (LJK), sehingga perusahaan atau pihak tersebut tidak terdaftar

57

Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi pada Pasar Modal Syariah,

(Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008) hlm.9.

dan di awasi oleh OJK. Dengan demikian, OJK tidak dapat memastikan

aspek legalitas dari perusahaan tersebut.58

b. Tujuan investasi

Dalam konteks perekonomian, ada beberapa motif mengapa seseorang

melakukan investasi antara lain:

1) Untuk mendapatkan kehidupan yang layak di masa yang akan datang.

Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang lebih layak merupakan

keinginan setiap manusia, sehingga upaya untuk mencapai hal tersebut di

masa depan akan selalu dilakukan.

2) Mengurangi tekanan inflasi. Faktor inflasi tidak pernah dapat dihindari

dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalkan

risiko akibat adanya inflasi, hal demikian karena variabel inflasi dapat

mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi dalam sebuah bisnis

tertentu dapat di kategorikan sebagai langkah mitigasi yang efektif.

3) Sebagai usaha untuk menghemat pajak. Beberapa Negara belahan dunia

banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya

investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan pada

masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.59

c. Jenis-jenis investasi

Untuk membedakan macam-macam jenis investasi, investasi dapat

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagaiberikut:

58

Agus Anita Sari, Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Investasi di

Provinsi Lampung, hlm.38. 59

Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi pada Pasar Modal Syariah, hlm..9.

1) Investatsi dalam bentuk aset riil / aset berwujud (real assets) , yaitu

investasi dalam bentuk aktiva berwujud fisik, seperti tanah, pabrik, emas,

batu mulia, dan sebagainya.

2) Investasi financial, dalam bentuk surat berharga/sekuritas (Marketable

securities Financial Assets), yaitu investasi dalam bentuk surat-surat

berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva riil yang di

awasi oleh suatu lembaga / perorangan tertentu.60

d. Risiko Investasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko didefinisikan sebagai

kemungkinan untuk luka, rusak atau hilang. Sedangkan dalam pengertian

investasi, risiko selalu dikaitkan dengan variabilitas return yang diperoleh

dari surat berharga.61

Berikut ini adalah beberapa jenis risiko investasi yang mungkin

terjadi, yang harus diperhitungkan oleh manajer dalam membuat keputusan

investasi. Risiko-risiko tersebut antara lain : 1) Risiko kegagalan, 2) Risiko

tingkat bunga, 3) Risiko pasar, 4) Risiko manajemen, 5) Risiko kemampuan

pembeli, 6) Risiko politik, 7) Risiko kemampuan pasar (Marketiability risk),

8) Risiko kolabilitas (Collability risk), 9) Risiko konversi.62

e. Investasi Ilegal / investasi bodong

Investasi ilegal atau disebut juga investasi bodong pada esensinya

merupakan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

60

Bodie, Zvi, Alex Kane & Alan J. Marcus, Essential of Investment, (Amerika Serikat:

Irwin McGraw,1995) hlm. 3. 61

Pengertian Risiko, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Risiko, akses 21 April 2020. 62

Kamaruddin Ahmad, Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio, hlm.96.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Risiko

namun dikemas dengan investasi.63

Dalam praktiknya, dana milik investor A

dipakai untuk membayar bunga kepada investor B, dan investor C, dan

seterusnya. Sampai suatu ketika tidak ada lagi investor baru menanamkan

dananya, atau dana yang tersedia tidak mencukupi64

Menurut arsil, investasi ilegal menggunakan skema Money game atau

Skema ponzi yaitu memutar dana masyarakat degan cara membayar bonus

kepada konsumen lama dengan sumber dana yang berasal dari konsumen

baru. Tidak ada sedikitpun aktivitas bisnis nyata untuk menompang

pembayaran keuntungan kepada masyarakat, akibatnya sudah dapat diduga,

akan kehilangan uang dalam waktu singkat karena uangnya telah di serahkan

kepada pihak lain yang telah ikut lebih dulu.65

Investasi ilegal dapat dilihat dari bentuk umum dan ciri-cirinya sebagai

berikut:

a) Bentuk – bentuk umum diduga kegiatan investasi ilegal

1) Fixed income products, dimana produk ini menawarkan imbal hasil

(Return) yang dijanjikan secara fixed / tetap dan tidak akan terpengaruh

oleh risiko pergerakan harga di pasar.

2) Simpanan yang menyerupai produk perbankan (tabungan atau

deposito), dimana pada beberapa kasus berupa surat Delivery Order

63

Paripurna, Kekosongan Hukum di Sektor Keuangan dalam Penanganan Investasi

Ilegal: Edisi Keuangan, www.sikapiuangmu.ojk.go.id, akses 21 April 2020. 64

Budi Untung, Buku Cerdas Investasi, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011) hlm. 106. 65

Sufmi Dasco Ahmad, Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan

Investasi Ilegal di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. 6 No.1 (2018), hlm. 4.

http://www.sikapiuangmu.ojk.go.id/

(D/O) atau surat berharga yang di terbitkan Bank Indonesia akan suatu

perusahaan.

3) Penyertaan modal investasi, dimana dana yang terkumpul dari

masyarakat dijanjikan akan ditempatkan pada Bank Indonesia dari

suatu instrumen keuangan atau pada sektor riil.

4) Program investasi online melalui internet, yang menjanjikan

pengembalian dana investasi secara rutin.66

b) Ciri – ciri investasi Bodong sebagai berikut:

1) Memberikan iming-iming tingkat imbal hasil yang diluar batas

kewajaran / sangat tinggi.

2) Penekanan utama pada perekrutan

3) Tidak dijelaskan bagaimana cara investasinya

4) Tidak di jelaskan Under-lying usaha yang memenuhi asas kewajaran

dan kepatutan di sektor investasi keuangan

5) Tidak jelasnya struktur kepengurusan, struktur kepemilikan, struktur

kegiatan usaha dan alamat domisili usaha

6) Kegiatan yang dilakukan menyerupai money game dan skema

ponzi.Menyebabkan terjadinya kegagalan untuk mengembalikan dana

masyarakat yang diinvestasikan

7) Bila ada barang, kualitas barang tidak sebanding dengan harganya

66

Otoritas Jasa Keuangan, Bentuk Umum Produk Diduga Ilegal yang Ditawarkan,

http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/129/bentuk-umum-produk-diduga-ilegal-yang-ditawarkan,

akses 27 Desember 2019.

http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/129/bentuk-umum-produk-diduga-ilegal-yang-ditawarkan

8) Pemberian bonus dan cashback yang sangat besar bagi konsumen yang

bisa merekrut konsumen baru.67

9) Masyarakat juga harus selalu ingat bahwa Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) bukan merupakan izin untuk melakukan

penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.68

Pada kasus yang sering terjadi, perusahaan ilegal tersebut

berbentuk badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi

Simpan Pinjam dan hanya memiliki dokumen Akta Pendirian/

Perubahan Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

Keterangan domisili dari Lurah setempat, dengan legalitas usaha berupa

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan

(TDP). 69

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-

DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP), diatur bahwa Perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk

melakukan kegiatan “Menghimpun dana masyarakat dengan

menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (Money game)”.70

67

Dina Rayanti, “Bagaimana Ciri-ciri Investasi Bodong”, https://finance.detik.com/bursa-

dan-valas/d-3225619/bagaimana-ciri-ciri-investasi-bodong-inipenjelasan-dari-ojk, akses 27

Desember 2019. 68

Ciri-ciri Investasi, https://koinworks.co/blog/ciri-ciri-investasi-bodong/ akses 17

Desember 2019. 69

Investasi Ada Keuntungan Ada Juga Risikonya,

https://sikapiuangmu.ojk.go.id/article/127/investasi-ada-keuntungan-ada-juga-risikonya.. Tanggal

14 Mei 2020. 70

Otoritas Jasa Keuangan, Buku saku OJK edisi ke 2, www.ojk.go.id akses 7 Maret 2020

hlm. 325.

https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-3225619/bagaimana-ciri-ciri-investasi-bodong-inipenjelasan-dari-ojk



https://sikapiuangmu.ojk.go.id/article/127/investasi-ada-keuntungan-ada-juga-risikonya


5. Tinjauan Ekonomi Islam tentang Pengawasan dan Investasi Ilegal

a. Pengawasan menurut pandangan Islam

Secara umum, pengawasan dalam bahasa arab yaitu Ar-riqobah atau

Muraqabah, yaitu mengetahui kejadian–kejadian yang sebenarnya dengan

ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap

dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula atau dapat

disimpulkan sebagai bentuk tindakan mengawasi.71

Rimawan mengatakan

bahwa pengawasan diperlukan karena adanya potensi moral Hazard

(penyelewengan penyalah gunaan) oleh para pelaku ekonomi yang tentunya

berdampak negatif pada perekonomian.72

Secara istilah, makna pengawasan dalam literatur islam terdapat

dalam kata “Hisbah”, yang bermakna Ihtisab yaitu meneliti, mentadbir,

melihat, mencegah seseorang dari melakukan kemunkaran atau mendapat

balasan seperti seseorang melakukan kebaikan untuk mendapat balasan dari

Allah.73

Menyeru melakukan ma’ruf (kebaikan) yang jelas ditinggalkan dan

mencegah melakukan kemungkaran yang jelas dilakukan.

Menurut Rafiq Yunus Al-mishri dalam kutipan Rozalinda, Hisbah

adalah petugas yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku

masyarakat. Dalam kamus Al-hadi ila lughah al-arab, hisbah adalah tugas

yang dilakukan oleh Negara untuk memastikan bahwa rakyat melakukan

71

As sayyid Mahmud Al-Hawary, Idarah al Asasul wal Ushulil Ilmiyyah, (Kairo: 1976)

hlm.189. 72

Ibid , hlm. 9. 73

Neneng Nurhasanah, Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan

Syariah, Jurnal Mimbar, Vol. 29 No. 1 (2013), hlm. 13.

perintah dan menjauhi larangan syara berkaitan dengan takaran dan

timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk

menghilangkan tipuan dan sejenisnya.74

Praktik hisbah sudah dilaksanakan sejak zaman Nabi dan diikuti

dimasa khulafaur rasyidin dan pemerintahan islam selanjutnya. Rasulullah

Saw sendiri telah menjalankan fungsi sebagai Market Supervisior atau Al-

Hisbah, yang kemudian dijadikan acuan generasi selanjutnya, sebagai acuan

tentang adanya peran Negara dalam mengatur pasar.

Antin Rakhmawati dalam jurnalnya yang berjudul Implementasi

Lembaga Hisbah dalam Meningkatkan Bisnis Islami menyebutkan ada tiga

point penting mengenai institusi hisbah, yaitu: a) Bahwa hisbah adalah

sebuah lembaga (departemen) yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah,

b) Tugas utamanya adalah melakukan ammar ma’ruf nahi munkar, c) Tugas

hisbah yang lebih spesifik adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di

pasar, menjaga mekanisme pasar berjalan dengan normal dan tidak

terdistorsi, dan melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar.75

Pengawasan Menurut Didin dan Hendri ialah: “pengawasan yang

dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan

74

Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta:

Rajawali Pers, 2014) hlm.176. 75

Antin Rakmawati, Implementasi Lembaga Hisbah dalam Meningkatkan Bisnis Islami,

Jurnal Malia, Vol. 7 No. 2 (2016), hlm. 317.

membenarkan yang hak”. Pengawasan menurut Didin dibagi menjadi dua

hal yaitu:76

Pertama, control yang berasal diri sendiri yang bersumber dari tauhid

dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah

mengawasi Hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. Sebagaimana

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 44.

ب أفل تعقلىى ۞أتأهزوى ٱلبس بٲلبز وتس ٤٤ىى أفسكن وأتن تتلىى ٱلكت

Artinya : “Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu

melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab? Maka

tidaklah kamu berfikir.”

Ayat ke 44 ini diturunkan sengaja untuk memberi peringatan kepada

mereka yang memberi petunjuk dan memerintahkan kepada orang lain

melakukan kebajikan sedangkan mereka sendiri tidak mengerjakanya.77

Kaitan Controlling dalam ayat ini yaitu supaya kita melakukan pengawasan

atau control terhadap diri kita sendiri. Dalam hal ini kita telah diingatkan

oleh Allah untuk tetap taat pada perintah-Nya. Bukan melalaikan, padahal

kita sendiri sudah tahu apa kewajiban kita terhadap Allah tapi kita malah

melalaikannya.

Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem

pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Bisa berasal dari

76

Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Pratik, (Jakarta:

Gema Insani, 2003) hlm.156. 77

M. Syaiful Anam, Makalah Qur'an Hadist Controlling menurut Al Qur’an dan Hadits,

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Islam,

http://mbahejeparakumpulankaryailmiah.blogspot.com/2015/08/makalah-quran-hadist-

controlling.html diakses pada tanggal 21 Februari 2020.

http://mbahejeparakumpulankaryailmiah.blogspot.com/2015/08/makalah-quran-hadist-controlling.html

http://mbahejeparakumpulankaryailmiah.blogspot.com/2015/08/makalah-quran-hadist-controlling.html

pimpinan yang menyangkut tugas yang diselegasikan, kesesuaian

penyelesaian dari perencananya dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan firman

Allah dalam Qur’an Surat At-taubat : 105 :

عبلن الغيب والشه عولكن ورسىله والوإهىى وستزدوى ئل بدة وقل اعولىا فسيزي الل

تن تعولىى فيبئكن بوب ك

Artinya:

“Dan katakanlah, “bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang

mukmin akan lihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah)

Yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, Lalu diberitakan-Nya kepada

kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. At-taubat: 105).78

Untuk menjalankan peran hisbah, Negara harus menunjuk seseorang

atau sekelompok orang untuk menjalankan Hisbah tersebut. Seseorang yang

ditunjuk untuk mengelola Hisbah disebut Al-Muhtasib. Dia harus memiliki

kualifikasi tertentu untuk memastikan bahwa ia dapat memenuhi tugas nya

sesuai dengan hukum Islam. Kriteria paling penting untuk muhtasib adalah

keiklasan dan ketidak berpihakan, ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan,

disamping itu syarat adil, tegas, hati-hati dan tidak cepat marah.

Imam Al-Ghazali mengatakan, “semua etika pengawas bersumber

dari tiga sifat dalam diri pengawas, yaitu: ilmu, wara’ dan akhlaq yang

bagus. Karena tujuan dari Hisbah adalah untuk mellindungi anggota

masyarakat dari penyimpangan, melindungi iman mereka, dan memastikan

kesejahteraan masyarakat di dunia sesuai ketentuan Allah. Oleh karena itu

domain Hisbah pada dasarnya berhubungan dengan menjaga hukum-hukum

Allah terhadap pelanggaran melindungi, menghormati rakyat, dan

78

Q.S At-taubat: 105.

memastikan keamanan rakyat. Selain itu, mencakup juga pemantauan pasar

dan lainnya. Dengan kata lain, hisbah adalah mekasnisme control yang

ditetapkan oleh islam untuk menjaga tatanan kehidupan sosal, sehingga

setiap orang terjamin keamanan dan pemenuhan kebutuhan dasarnya.

b. Investasi ilegal menurut pandangan Islam

Sebelum membahas investasi ilegal menurut perspektif /pandangan

Islam, berikut pengertian, prinsip, transaksi yang dilarang dalam Islam:

1) Pengertian investasi syariah

Menurut Elif Pardiansyah, Investasi dalam Islam adalah penanaman

dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang

kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah baik

objeknya maupun prosesnya.79

Menurut Taufik Hidayat, investasi adalah salah satu bentuk

implementasi memanfatkan harta atau kegiatan produktif. Semakin

produktif penggunaan harta tersebut tidak hanya akan menghasilkan

pembayaran zakat yang semakin banyak namun juga membuat roda

perekonomian menjadi lebih baik.80

Pada sistem ekonomi Islam dalam prinsip kesamaan sosial,

seseorang yang memiliki modal dilarang menumpuk kekayaannya, tetapi

diisyaratkan untuk menginvestasikan dalam bentuk Mudharabah atau

79

Elif Pardiansyah, Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam, hlm. 340. 80

Taufik Hidayat, BukuPintar Investasi Syariahi, (Jakarta: Mediakita, 2011) hlm.26.

Musyarakah dengan cara menyerahkan modal kepada oranng yang

kekurangan modal dalam berusaha dalam prinsip bagi hasil.81

Dalam Islam setiap harta adalah zakat, jika harta tersebut didiamkan

maka lambat laun akan termakan oleh zakat dimana salah satu hikmah dari

zakat tersebut adalah mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan

hartanya agar bertambah, lain halnya jika harta tersebut diinvestasikan

karena kewajiban zakat hanya akan diambil sebagian dari keuntungan yang

diperoleh dari investasi tersebut.82

Perlu digaris bawahi, fungsi investasi dalam sistem ekonomi Islam

berbeda dengan fungsi investasi dalam sistem ekonomi kapitalis ataupun

sosialis. Perbedaan tersebut terutama terletak bahwa para pelaku bisnis

Islam tidak menggunakan suku bunga dalam menghitung kelayakan suatu

investasi.83

2) Prinsip – prinsip Investasi Syariah

Adapun prinsip-prinsip investasi Syariah menurut Aziz adalah:

a) Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya

(objeknya) maupun prosesnya (memperoleh, mengolah dan

mendistribusikan), serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram,

b) Tidak menzalimi dan tidak pula didzalimi (La tazlimun wa la tuzlamun)

c) Keadilan perndistribusian pendapatan

81

Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta:

Rajawali Pers, 2015) hlm. 25. 82

Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah, hlm.20.

83 E. Saefuddin Mubarok, Ekonomi Islam:Pengertian, Prinsip dan Fakta,(Bogor: IN

MEDIA, 2016) hlm. 90.

d) Transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida („An-taradin) tanpa ada

paksaan

e) Tidak ada unsur riba, perjudian/spekulatif (Maysir), ketidak jelasan

(Gharar), penipuan (Tadlis), kerusakan / kemudaratan (Darar) dan tidak

mengandung maksiat.84

c. Jenis transaksi yang dilarang dalam Islam

Transaksi dalam ilmu Ekonomi Islam, setiap transaksi pasti pada

hakekatnya adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya.

Dalam kaidah Fikih muamalah, terdapat tiga penyebab transaksi yang

dilarang/ diharamkan dalam islam, yaitu :

a) Haram karena dzatnya (Li-dzatihi), misalnya jual beli minuman keras,

bangkai, babi, darah dan binatang yang tidak disebut nama Allah saat

menyembelih adalah zat yang haram. Maka transaksi yang dilakukan

dengan objek ini sudah jelas haram meski akad jual-beli nya sah.

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah:173)

فوي اضطز زيز وهب أهل به لغيز الل م عليكن الويتت والذم ولحن الخ غيز ئوب حز

غف {371} ىر رحين ببغ ول عبد فل ئثن عليه ئى الل

Artinya: “Adapun yang diaharamkan Allah atasmu adalah bangkai, darah, daging babi, dan

binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Namun barang

siapa yang terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkan dan tidak pula

melebihi sekedar keperluan, tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha

Pengampun dan Maha Penyayang”. (QS. Al-Baqarah: 173).85

84


hlm.350. 85

Q.s Al-Baqarah: 173

Dalam kutipanTaufik Hidayat, di pasar modal, transaksi saham yang

aktivitas emitennya memproduksi barang atau jasa haram adalah haram

hukumnya semisal saham perusahaan rokok, minuman keras, dan lembaga

keuangan konvensional (lebih jelasnya dibahas dalam bab Saham

Syariah).86

b) Haram karena selain dzatnya (Li-ghairihi), pada hukum ini ada dua

keadaan yang menyebabkan haram, yaitu:

1) Haram karena melanggar prinsip rela sama rela („An taradin

minkum). Misalnya penipuan (Tadlis) atau pihak yang melakukan

transaksi tidak memperoleh informasi jelas dari segi kualitas,

kuantitas, harga (Ghaban) dan waktu penyerahan.

2) Haram karena mendzalimi dan didzalimi (La tazhlimuuna wa la

tuzhlamun). Misalnya ada nya unsur ketidak jelasan (Gharar)

misalnya promo palsu (Bai‟ najasy) dan menimbun barang (Ikhtikar),

mengambil tambahan dalam transaksi jual beli atau pinjam meminjam

dengan cara yang zalim (Riba), perjudian (Maysir) dalam kegiatan

investasi mengandung unsur spekulatif dan lainnya.

Hal ini serupa menurut Warkum Sumitro, Seperti halnya riba,

transaksi yang menandung unsurketidak jelasan (Gharar) dan

perjudian (Maysir) dilarang. Gharar artinya keraguan, tipuan atau

tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain (Dzalim).87

86

Taufik Hidayat, Buku Pintar Investasi Syariah, hlm.28. 87

Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, (Jakarta:

Grafindo Persada, 2004), hlm.206.

3) Tidak sah (lengkap) akadnya, meliputi tidak sempurna syarat dan

rukun, atau transaksi yang tidak dilakukan dengan ijab kabul.88

Menurut Irma Devita dalam kutipan Taufik Hidayat,

Pelaksanaan akad antara kedua belah pihak juga harus didasarkan

pada asas sukarela (Ikhtiyari), menepati janji (Amanah), kehati-hatian

(Ikhtiyati), tidak berubah (Luzum), saling menguntungkakn,

kesetaraan (Taswiyah), transparan, kemampuan, kemudahan (Taisir),

itikad baik, dan sebab yang halal.89

Dasar prinsip investasi syariah adalah semua bentuk investasi

pada dasarnya adalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang

melarangnya, yaitu apabila ditemukan kegiatan-kegiatan transaksi

yang haram dalam islam baik objeknya maupun cara/prosesnya, maka

hal itu termasuk dalam kategori investasi ilegal dimana investasi

illegal melakukan beberapa kegiatan yang dilarang oleh islam, seperti:

(a) Ghrarar, yaitu ketidak pastian dalam legalitas entitas

(b) Taghrir, yaitu upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan

ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar

terdorong untuk melakukan transaksi

(c) Darar, yaitu tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau

kerugian bagi pihak lain

88

Nur Asnawi & Muhammad Asnan Fanani, Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi, dan

Isu- isu Kontemporer,(Depok: Rajawali Pers, 2019) hlm. 284. 89

Taufik Hidayat, Buku Pintar Investasi Syariahi, hlm.36.

(d) Risywah, yaitu suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil

sesuatu yang bukan haknya dan menjadikan yang bathil sebagai

sesuatu yang benar.

(e) Dzalim, yaitu perbuatan yang merugikan, mengambil atau

menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah,

sehingga dapat dianggap sebagai salah satu penganiayaan.90

F. Tinjauan Pustaka

Berbagai karya ilmiah dijadikan penulis sebagai tinjauan pustaka, untuk

memudahkan penyusunan penelitian yang dilakukan penulis dan sebagai referensi

bagi penulis. Adapun penelitian terdahulu tentang “Analisis Pengawasan Otoritas

Jasa Keuangan dalam Melindungi Masyarakat dari Investasi Ilegal Menurut

Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada OJK Provinsi Jambi)” yaitu:

Tabel 1.3

Tinjauan Pustaka

No Identifikasi

Peneliti

Judul Pendekatan

Penelitian

Hasil Penelitian

1 Masyithoh,

Skripsi

Fakultas

Ekonomi

dan Bisnis

Islam, 2018.

Peranan

Otoritas

Jasa

Keuangan

(OJK)

dalam

Pengawasan

Perbankan

Syariah di

Kota Jambi

Kualitatif

Deskriptif

Dari hasil penelitian ini dapat

disimpulkan pengawasan

OJK Provinsi Jambi Syariah

pada Bank Jambi Syariah

telah berjalan namun belum

maksimal. Kedua, kendala –

kendala OJK Provinsi Jambi

dalam melaksanakan

pengawasannya dalam Bank

Syariah Jambi yaitu kendala

internal, yaitu minimnya

SDM tidak adanya staff

pengawas bank syariah dan

90


hlm.352.

waktu yang sering

berbenturan, dan eksternal,

minimnya pengetahuan bank

khususnya analisis kredit dan

kurang patuhnya pegawai

bank dalam penulisan laporan

yang sesuai dengan ketentua

karena kurangnya

pemahaman pegawai bank

dalam pembuatan laporan

yang telah ditentukan.91

2 Agus Anita

Sari, Skripsi

Fakultas

Ekonomi

dan Bisnis

Islam, 2018.

Analisis

Peran

Otoritas

Jasa

Keuangan

dalam

mengawasi

investasi di

Provinsi

Lampung

dalam

Perspektif

Ekonomi

Islam

Kualitatif

Deskriptif

Pertama, peran OJK dalam

mengawasi investasi di

provinsi lampung sudah

dilakukan dengan baik,

namun dalam melakukan

sosialisasi dan informasi

terhadap investasi ilegal

belum dilakukan secara

maksimal dan menyeluruh ke

seluruh daerah di lampung.

Kedua, peran pengawasan

OJK sudah ada pada zaman

Rasulullah SAW yaitu

dilakukan oleh lembaga

hisbah, dalam melakukan

perannya sebagai pengawas

lembaga keuangan

seharusnya dilakukan dengan

tujuan meluruskan yang tidak

lurus, membenarkan yang

benar dan mengoreksi yang

salah. Sedangkan investasi

dalam islam sangat

dianjurkan agar harta yang

dimiliki tidak tergerus oleh

zakat, karena pada dasarnya

setiap harta pasti ada

zakatnya.92

91

Masyithoh, Peranan OJK dalam Pengawasan Perbankan Syariah di Kota Jambi,

Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Tahun 2018, hlm. 65. 92


Provinsi Lampung (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden

Intan, 2018) http://repository.radenintan.ac.id/3926 diakses pada tanggal 19 Desember 2019,

hlm.116.

http://repository.radenintan.ac.id/3926

3 Amin

Hidayat,

Skripsi

Fakultas

Ekonomi

dan Bisnis

Islam, 2017.

Peran

Otoritas

Jasa

Keuangan

dalam

meningkatk

-an Literasi

Keuangan

pada

Masyarakat

Terhadap

Lembaga

Jasa

Keuangan

Kualitatif

Deskriptif

Dari hasil penelitian ini dapat

disimpulkan bahwa pertama,

OJK Purwokwerto

menggunakan 3 pilar strategi

dalam meningkatkan literasi

keuangan, yaitu pertama,

dengan melaksanakan

edukasi dan kampanye

nasional literasi keuangan,

kedua, penguatan

infrastruktur literasi

keuangan, ketiga,

pengembangan produk dan

jasa keuangan.93

4 Dian Husna

Fadila,

Jurnal

Hukum,

Vol. 11, No.

2, Tahun

2015.

Peran

Otoritas

Jasa

Keuangan

(OJK)

dalam

Perlindunga

n Hukum

bagi

Investor

atas Dugaan

Investasi

Fiktif

Kualitatif OJK mencatat 262 laporan

masyarakat mengenai

perusahaan yang tidak

diawasi oleh OJK, maka

diadakan nya literasi

keuangan pada masyarakat.

5 Bambang

Murdadi,

Jurnal

Ekonomi,

Vol. 8, No.

2, 2012.

Otoritas

Jasa

Keuangan

(OJK)

Pengawasan

Lembaga

Keuangan

Baru yang

Memiliki

Kewenanga

n

Penyidikan

Kualitatif Dari hasil penelitian ini dapat

disimpulkan bahwa Lembaga

OJK sebagai lembaga

independen pengawasn dan

pengatur lembaga keuangan

yang baik. Lembaga yang

memiliki wewenang sebagai

lembaga penyidik.

93

Amin Hidayat, Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Meningkatkan Lterasi Keuangan

pada Masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan (skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Institut Agama Islam Purwokerto, 2018)

https://www.google.com/amp/s/docplayer.info/amp/57305644.diakses pada tanggal 19 Desember

2019. hlm.117

https://www.google.com/amp/s/docplayer.info/amp/57305644

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan peneliti tetap

memiliki perbedaan dengan hasil penelitian terdahulu:

Pertama, Skripsi karya Masyithoh, yang membahas tentang "Peranan

Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Perbankan Syariah di Kota Jambi”.

Dalam hal ini sama-sama membahas tentang pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

di Kota Jambi, akan tetapi perbedaan dalam skripsi ini adalah objek penelitian

dilakukan pada bank Jambi Syariah.

Kedua, Skripsi karya Agus Anita Sari "Analisis Peran Otoritas Jasa

Keuangan dalam Mengawasi Investasi di Provinsi Lampung". Dalam skripsi ini

sama-sama membahas tentang pengawasan OJK pada investasi dan sudutpandang

ekonomi Islam, akan tetapi perbedaan dalam skripsi ini membahas tentang

pengawasan OJK dalam melindungi masyarakat, kemudian hanya fokus pada

investasi ilegal nya saja di Provinsi Jambi. Sedangkan karya Agus Anita Sari

membahas pengawasan OJK di Lampung dan membahas investasi baik legal

maupun ilegal.

Ketiga, Skripsi karya Amin Hidayat "Peran Otoritas Jasa Keuangan

dalam Meningkatkan Literasi Keuangan pada Masyarakat terhadap Lembaga

Jasa Keuangan", dalam hal ini sama-sama membahas tentang Peran Otoritas Jasa

Keuangan, akan tetapi terdapat perbedaan dalam skripsi ini membahas literatur

(pengetahuan) bagi masyarakat.

Keempat, Jurnal dari Dian Husna Fadila, yang membahas tentang "Peran

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Hukum bagi Investor atas

Dugaan Investasi Fiktif". Jurnal ini sama-sama membahas tentang peran OJK

dalam memberikan perlindungan terhadap investor atas dugaan investasi bodong

(fiktif), yang membedakan nya adalah dalam jurnal tersebut lebih melihat dari

aspek hukumnya.

Kelima, Jurnal dari Bambang Murdadi, yang membahas tentang “Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru yang Memiliki

Kewenangan Penyidikan”. Penelitiian ini sama- sama membahas tentang peran

pengawasan OJK, yang membedakannya adalah dalam jurnal tersebut hanya

membahas tentang peran pengawasan OJK bagi Negara sebagai lembaga penyidik

sedangkan dalam skripsi saya sendiri membahas tentang peran pengawasan OJK

bagi Negara dan pengawasan OJK dalam memberikan perlindungan konsumen

dan masyarakat terhadap investasi ilegal.

48

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk

mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian

tersebut dilandasi dengan metode keilmuan yang merupakan gabungan antara

pendekatan rasional (memberikan kerangka berfikir yang logis atau empiris

(memberikan kerangka pengujian dalam memastikan kebenaran).94

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif / penelitian

lapangan (Field Research) yang bersifat kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif

merupakan analisis yang berbentuk kalimat – kalimat atau lisan dari orang dan

perilaku yang diamati, tujuannya yaitu untuk memperoleh keterangan yang lebih

jelas dan terperinci dari analisis data yang telah terkumpul sebelumnya.95

Dalam metode kualitatif deskriptif, peneliti memberi gambaran tentang

suatu keadaan dari sebuah populasi saat ini baik dilihat dari segi gejala-gejala

maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.Sehingga

penelitian ini disebut juga penelitian studi kasus atau pengumpulan kasus yang

mengorganisasi.96

94

Wagiran, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Deepublish, 2019) hlm.8. 95

Iqbal Alisyahputra, Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penanganan

Tindak Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada Bank Syariah, Skripsi Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Islam, Tahun 2019, hlm.6. 96

Natiazuriahms, “Pengertian Field Research”, http://natiazuriahms.blogspot.com/2014/10/field-research-penelitian-lapangan.html?m=1 akses 19

desember 2019.

http://natiazuriahms.blogspot.com/2014/10/field-research-penelitian-lapangan.html?m=1

Tujuan field research untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak

dengan data yang ditemukan. Jadi teori ini dites kebenarannya di lapangan

dilakukan dengan mencari jawaban apakah data – data nya mendukung dengan

teori.97

Dalam hal ini, penelitian dilakukan pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan

terkait pengawasan OJK dalam memberikan perlindungan konsumen dan

masyarakat terhadap investasi ilegal. Penelitian menggunakan pengamatan,

wawancara, atau penelaahan dokumen.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer

dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang

diteliti atau responden atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data

tersebut dapat diperoleh langsung dari personil yang diteliti dan dapat pula

berasal dari lapangan.Teknik data ini berupa hasil dari wawancara dan

observasi.98

Oleh karena itu, data primer adalah data yang langsung di

dapatkan dan dikumpulan dari sumber pertama yaitu informan penelitian.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari observasi di

lapangan dan wawancara dengan salah satu Masyarakat Provinsi Jambi, staff

97

Bungaran Antonius Simanjuntak, Soedjito Sosrodihardjo, Metode penelitian sosial,

(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2014) hlm.12. 98


Provinsi Lampung , hlm.17.

Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) serta staff Lembaga Pengawas

Keuangan OJK Provinsi Jambi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul

data dan dipublikasikan dengan tujuan tidak hanya untuk keperluan riset saja

melainkan keperluan untuk masyarakat sebagai pengguna jasa.99

Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku-buku (literatur),

koran, website, dan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung

penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa, keterangan-

keterangan, dan karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi

yang akan menunjang atau mendukung penelitian.100

Dalam penelitian ini, Ada beberapa teknik pengumpulan data yang diperlukan

yaitu :

1. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan langkah yang efektif untuk mengetahui apa yang

dilakukan orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas, pola interaksi dari

kehidupan mereka sehari-hari dengan tujuan dapat memberikan pemahaman

tentang apa yang terjadi dalam hubungan antara penyedia layanan atau

pengguna, atau dalam komite, keluarga, unit lingkungan atau tempat tinggal,

99

Nur Achmad Budi Yulianto, Mohammad Maskan, Alifiulahtin Utaminingsih,

Metodelogi Penelitian Bisnis, (Malang: Polinema Press, 2017) hlm.37. 100

Anak Agung Putu Agung, Metodologi Penelitian Bisnis, hlm.61.

sebuah organisasi besar ataupun sebuah komunitas.101

Jika ditinjau dari

keterlibatan observer dibedakan menjadi dua kategori sebagai berikut :

a. Observasi berperan serta (Participant Observation) adalah peneliti terlibat

dalam kegiatan sehari-hari dalam kegiatan mengamati apa yang dikerjakan

orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam

aktifitas mereka,

b. Observasi tidak berperan serta (non participant observation) adalah peneliti

tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen dengan

mengumpulkan data yang diperlukan tanpa menjadi bagian integral dari

sistem organisasi.

Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan metode observasi

non-pasrticipant karena peneliti tidak mengambil bagian secara penuh dari

aktifitas objek yang diteliti yaitu Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi.

Metode ini digunakan oleh penulis dengan tujuan untuk mencari data

tentang kebijakan OJK dalam memberikan perlindungan konsumen dan

masyarakat terhadap Investasi Ilegal di Provinsi Jambi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu pembantu utama dalam observasi.

Wawancara sebagai metode yang digunakan untuk memperoleh informasi

secara langsung, secara mendalam, tidak ter struktur, secara individual dan

tatap muka dengan rentan waktu 30 menit – 1 jam.102

101

Albi Anggito& Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat: CV

Jejak, 2018) hlm.110. 102

Istijanto, Riset Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010 ) hlm.44.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode interview bebas

terpimpin, yaitu hanya tanya jawab terarah untuk mengumpulkan data yang

relevan saja. Dalam penelitian ini penulis hanya melakukan wawancara kepada

staff bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen dan Staff Pengawasan Bank

Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi.

Tabel 2.1

Daftar Informan

No Nama Pekerjaan

1 Ibu Rahmi Staff Pengawas Bank OJK

2 Bapak Agus Staff EPK

3 Ibu Neneng Ibu Rumah Tangga

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap proses pembuktian yang didasarkan atas

jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau

arkeologis. Misalnya jurnal kegiatan, catatan harian, foto, hasil rapat, dan lain-

lain.103

Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang

bersumber pada dokumentasi tertulis yang sesuai dengan keperluan penelitian

sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan konkrit.

D. Teknik Analisis Data

Setelah selesai penelitian ini, maka data yang diperoleh terlebih dahulu

diseleksi menurut variabel-variabel tertentu dan dianalisis melalui segi kualitatif,

data ini dianalisis dengan teknik sebagai berikut. Analisis data sebelum

kelapangan menurut Matthew B. Milles dan Michael Huberman yaitu peneliti

menganalisis data terhadap hasi studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan

103

Muh. Fitrah & Luthfiyah, Metodologi Penelitian, hlm.74.

digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Adapun analisis setelah di

lapangan menurut Miles dan Helman terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Reduksi Data

Menurut Matthew dan Michael “Reduksi data artinya sebagai proses

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, peng-abstrakan dan

transformasi data kasar yang muncul dari catatan- catatan lapangan. Reduksi

data dalam penelitian ini berlangsung terus-menerus selama penelitian”.104

Makna dari pada tahap ini peneliti merekam atau mencatat data

lapangan kemudian ditafsirkan atau diseleksi masing-masing data yang relevan

dengan fokus masalah yang diteliti.

2. Penyajian

Menurut Matthew dan Michael “Penyajian data merupakan sekumpulan

informasi yang telah tersusun dari hasil reduksi data.Penyajian data ini

memungkinkan peneliti menarik kesimpulan atau pengambilan tindakan lebih

lanjut”.105

Penyajian data ini dilakukan ketika data yang diperoleh sudah

terkumpul. Sehingga memudahkan peneliti dalam menyimpulkan dari hasil

analisis reduksi data. Dengan cara ini, peneliti tidak kesulitan dalam

penguasaan informasi yang telah terkumpul.

3. Pengambilan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan yang diambil dari data yang terkumpul perlu diverifikasi

terus menerus selama penelitian berlangsung agar data yang didapat terjamin

104

Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, cet. Ke-4, (Bandung: Alfabeta, 2013),

hlm. 100. 105

Ibid., hlm. 10.

dan dapat dipertangungjawabkan. Analisis data kualitatif merupakan upaya

analisis yang berlanjut, berulang dan terus menerus, terjalin hubungan saling

terkait antara kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan.106

Untuk itu, penarikan kesimpulan ini masih bisa dapat diuji kembali

dengan data dilapangan, dengan cara merefleksikan kembali, peneliti dapat

bertukar pikiran dengan teman dan melakukan triangulasi data, sehingga

peneliti dapat menarik kesimpulan dalam bentuk deskripsi laporan penelitian.

E. Triangulasi Data

Menurut Lexy J. Moeleong, “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan

keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk

keperluan pengecekkan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.”107

Teknik Triangulasi pada penelitian kualitatif dimanfaatkan sebagai

pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil antara wawancara

peneliti dengan informan kunci dan hasil wawancara dengan beberapa orang

informan lainnya, kemudian peneliti mengkonfirmasikan dengan studi

dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti

dilapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.

F. Sistematika Penulisan

Agar sistematika dalam penelitian ini dapat mengarah pada tujuan yang

telah ditetapkan, maka disusun sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari

106

Ibid., hlm. 101. 107

Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,

200) hlm. 330.

lima bab masing-masing menampakkan karekteristik yang berbeda namun dalam

satu kesatuan tak terpisah.

Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, antara babnya ada yang

terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan-

permasalahan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan antara sub bab dengan bab

yang berikutya. Adapun sistematiknya sebagai berikut:

Bab I : Membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari sub bab seperti Latar

belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka

teori, serta tinjauan pustaka.

Bab II : Membahas mengenai metode penelitian yaitu pendekatan penilitian, jenis

sumber data, instrument pengumpulan data, dan sistematika penulisan

Bab III : Memaparkan kondisi dan gambaran umum tentang proses penelitian

Bab IV : Berisikan pembahasan skripsi, yang didalamnya membahas jawaban dari

rumusan masalah yang telah di tentukan penelitian

Bab V : Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan saran-saran

56

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum OJK

1. Sejarah Pembentukan OJK

Keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank

Indonesia juga muncul sebagai respons dari krisis Asia yang terjadi pada

1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sector

perbankan. Menunjukan bahwa efektifivitas Bank Indonesia (BI) dalam

melaksanakan tanggung jawabnya terutama sebagai pengatur dan pengawas

bank dinilai gagal.108

Akibat kegagalan tersebut, pemerintah Indonesia memberikan

perhatiannya dengan membentuk suatu sistem pegawasan baru yang

independen yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan meningkatkan

efesiensi lembaga keuangan. Lembaga pengawasan independen tersebut

adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adanya OJK secara otomatis

memisahkan wewenang pengawasan secara makro (makroprudensial) dan

pengawasan secara mikro (mikroprudensial).109

Ada tiga hal yang melatar belakangi pembentukan OJK yaitu pertama,

perkembangan industri sektor lembaga keuangan di Indonesia, kedua,

108

Rizky Arisandi, Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum

Bagi Masyarakat terhadap Kegiatan Investasi Ilegal di Tasikmalaya, hlm.101. 109

Fauza Dwi Annisa, Telaah Kritis Pemisahan Wewenang Pengawasan Bank pada

Transisi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Ilmiah , 2014. Diakses pada tanggal

02 Maret 2020, hlm. 4.

permasalahan lintas sektor lembaga keuangan, ketiga, amanat Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Pasal 34), yang berbunyi:

“(1) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor

lembaga keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-

Undang.(2) pembetukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.”110

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai berdiri sejak tahun 2011,

merupakan lembaga yang independen dalam menjalankan tugas dan

wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal

yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang.111

Setelah terbentuknya Undang –Undang tersebut OJK tidak langsung

beroperasi, namun baru beroperasi pada awal tahun 2013. Tugas pengawasan

industri keuangan dan Bapepam-LK secara resmi beralih ke OJK pada

tanggal 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan

beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan

Mikro (LKM) pada tahun 2015.112

Terhitung 6 Januari 2014 Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi

Jambi telah resmi menjalankan tugasnya. Peresmian tersebut serentak 35

kantor di seluruh Indonesia yang terdiri dari 6 kantor Regional OJK dan 29

kantor OJK di daerah. Peresmian ini dilakukan di 15 kantor OJK yang

dihadiri anggota Dewan Komisioner OJK serta pimpinan OJK pusat.

110

Pasal 34 ayat (34) 111

Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, hlm.36. 112

Ashinta Sekar bidari, Kedudukan Bank Indonesia (BI) Setelah Terbentuknya Otoritas

Jasa Keuangan, Skripsi Fakultas Hukum,hlm.8.

Provinsi Jambi tergabung dalam Regional 5 Sumatera yang berkantor

pusat di Medan, mencakup Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumut,

Sumsel, Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Riau, dengan lokasi

kantor OJK di Banda Aceh, Padang, Batam, Pekan Baru, Jambi, Bengkulu

dan Palembang.113

OJK Jambi diresmikan sejak kantor Regional 5 Sumatera diresmikan

oleh Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho di gedung Bank Indonesia

Medan. Dengan beroperasinya kantor-kantor OJK di daerah termasuk Jambi,

akan lebih memudahkan pengawasan seluruh industri jasa keuangan yang ada

di daerah. Kantor OJK Provinsi Jambi berlokasi di Jl. Prof DR Soemantri

Brojonegoro No.12 A, Kel. Selamat, Kec. Telanai Pura, Sipin, Kota Jambi.114

2. Visi Misi OJK

a. Visi OJK

Adapun Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas sektor jasa

keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan

masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi

pillar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat

memajukan kesejahteraan umum.115

b. Misi OJK adalah :

113

Sindonews, Kantor OJK dari Aceh sampai Jaya pura . 114

Wawancara dengan Agus, Staff Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), OJK

Provinsi Jambi, tanggal 03 Maret 2020. 115

Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Perbankan Indonesia, Edisi ke-1 (jakarta:

Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2014) hlm. 3.

1) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam sektor jasa

keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel.

2) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan

dan stabil, dan

3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.116

3. Asas dan Nilai Strategis OJK

a. Asas OJK

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, berlandaskan atas

asas-asas sebagai berikut:117

1) Asas independensi, yaitu independen dalam pengambilan keputusan

dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku .

2) Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan

dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.

3) Asas kepentingan hukum, yakni asas yang membela dan melindungi

kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan

umum

4) Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak

116

Muhammad Hamid, Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan

Tingkat SMA (Jakarta:2017), https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/338

diakses pada tanggal 29 Februari 2020, hlm. 18. 117

Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: PT Grafindo Persada, Cet-12 Agustus

2014) hlm. 273.

https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/338

diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan

tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, dan golongan,

serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan.

5) Asas profesinalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam

pelaksaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap

berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

6) Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral

dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam

penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan

7) Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan

dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa

Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.118

b. Nilai – Nilai Strategis OJK

1) Integritas adalah bertindak objektif, adil dan konsisten sesuai

dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung

tinggi kejujuran dan komitmen

2) Profesionalisme adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab

berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja

terbaik

118

Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Perbankan Indonesia..., hlm.3.

3) Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku

kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan

berkualitas

4) Inklusif adalah terbuka danmenerima keberagaman pemangku

kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat

terhadap industri keuangan

5) Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat

kedepaan (Forward Looking) serta dapat berfikir di luar kebiasaan

(Out of The Box Thinking).

4. Tugas OJK

Berdasarkan pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011, tugas OJK adalah

melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan

Pengawasan oleh OJK dilakukan secara berkala melalui pengawasan

langsung (On-site Supervision) dan pengawasan tidak langsung (Off-site

Supervision). Selain itu, OJK juga melakukan beberapa pemeriksaan umum

dan pemeriksaan khusus serta terlibat dalam pemberian keterangan saksi/ahli

dalam penanganan dugaan tindak pidana perbankan. Berdasarkan Standard

Operating Procedure (SOP) pengawasan terhadap bank wajib dilakukan

pemeriksaan umum setahun sekali secara berkala. Namun demikian, tidak

menutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan umum sewaktu-waktu apabila

diperlukan.

Sedangkan dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap ketiga

lembaga jasa keuangan, OJK melaksanakannya dengan menggunakan dua

pendekatan yaitu:

1) Pengawasan berdasarkan kepatuhan (Compliance Based Supervision),

yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang

terkait dengan operasi dan pengelolaan bank dimasa lalu dengan tujuan

untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola dengan baik

dan benar menurut prinsip kehati-hatian.

2) Pengawasan berdasarkan risiko (Risk based supervision), yaitu

pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasaekan

risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang

signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai

dan tepat waktu.119

b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal

Bidang pengawasan sektor pasar modal mempunyai tugas

penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang

terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sector pasar modal mempunyai

tugas pokok:

1) Menyusun peraturan pelaksanaan dibidang pasar modal

2) Melaksanakan protocol manajemen krisis pasar modal

3) Menetapkan ketentuan akuntansi dibidang pasar modal

119Ibid.,

4) Merumuskan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang

pasar modal

5) Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan termasuk pasar

modal syariah

6) Melaksanakan penegakan hukum dibidang pasar modal

7) Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi

oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring, dan Penjaminan, dan Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian

8) Merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan investasi, transaksi dan lembaga

efek dan tata kelola emiten dan perusahaan publik

9) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh

izin usaha persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak

dibidang pasar modal

10) Memberikan perintah tertulis, menunjuk atau menetapkan penggunaan

pengelola statue terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan

kegiatan dibidang pasar modal dalam rangka mencegah dan mengurangi

kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan

11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.120

c. Kegiatan jasa IKNB (Industri Keuangan Non Bank)

Kegiatan IKNB meliputi Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Bidang pengawasan

sector IKNB mempunyai fungsi penyelenggaraan system pengaturan dan

120 Tugas Pengawasan Pasar Modal, www.ojk.go.id, diakses pada tanggal 13 Maret 2020


pengawasan sektor IKNB yang terintergrasi terhadap keseluruhan kegiatan

sector jasa keuangan. Dalam meleksanakan fungsi bidang pengawasan sector

iknb mempunyai tugas pokok :

1) Menyusun peraturan dibidang IKNB

2) Melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB

3) Melakukan penegakan peraturan di bidang IKNB

4) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh

izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang

bergerakn dibidang IKNB

5) Menyiapkan rumusan kebijakan dibidang IKNB

6) Melaksanakan kebijakan dibidang IKNB sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan

7) Melakukan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur

dibidang IKNB

8) Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang IKNB

9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.

Pada prinsipnya pengawasan yang dilakukan OJK terhadap ketiga

sektor jasa keuangan tersebut adalah sama, yaitu pengawasan dilakukan

dengan tujuan agar perusahaan jasa keuangan yang diawasi tetap tumbuh

berkembang sesuai ketentuan dan tidak merugikan nasabahnya.121

121

Tugas Pengawasan Pasar Modal, www.ojk.go.id, diakses pada tanggal 13 Maret 2020


65

5. Struktur Organisasi OJK Provinsi Jambi

Gambar 1

Struktur Organisasi Kantor Otortitas Jasa Keuangan Provinsi Jambi

KEPALA OJK

Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan

Kepala subbagian

Pengawasan Bank 1

Pengawas

• Pengawas

Kepala subbagian

Pengawasan Bank 2

Pengawas

Kepala subbagian

Pengawasan IKNB

pengawas

Pengawas

Kepala subbagian

Pengawasan pasar

modal pengawas

Kepala subbagian

EPK

Kepala subbagian

administrasi

Pengawas Junior

Pengawas Junior

Pengawas Junior

Pengawas Junior

Staff Staff

……….. …………..

Pengawas pertama Pengawas pertama

Pengawas pertama

Pengawas pertama

PTU

…………. …………

66

B. Tinjauan Umum Investasi Ilegal

Kegiatan investasi atau menghimpun dana dari masyarakat merupakan

kegiatan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan seperti bank, pasar modal

dan lembaga jasa keuangan non bank. Semua lembaga keuangan tersebut

merupakan lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Hal ini

dikarenakan lembaga keuangan tersebut dibawah pengaturan dan pengawasan

OJK sebagai regulator tunggal pengawas industri jasa keuangan.

Pada prinsipnya investasi merupakan pengalokasian dana untuk

mendapatkan manfaat yang didapat melalui investasi sangatlah relatif, tergantung

pada besarnya suku bunga atau bagi hasil yang diberikan oleh sebuah industry

keuangan.122

Pada intinya suatu investasi dikatakan ilegal apabila sebuah perusahaan

yang menawarkan produk investasi tidak mengantongi izin, seperti:

1. Industri perbankan, harus mendapatkan izin usaha dari OJK

2. Pasar Modal, harus mendapatkan izin usaha dari OJK

3. Industri Keuangan Non Bank, harus menapatkan izin usaha dari OJK

4. Koperasi dan BMT, harus mendapatkan izin dari Dinas Koperasi

5. Industri Perdagangan, harus mendapatkan izin usaha dari dinas perdagangan.

Investasi ilegal yang beredar dimasyarakat pada umumnya menawarkan

keuntungan yang besar dan sifatnya tetap. Padahal jika dilihat dari risiko investasi

terdapat beberapa risiko yang dapat menyebabkan naik turunnya keuntungan yang

didapat. Jadi, sangat tidak wajar jika suatu investasi menjanjikan keuntungan yang

122

Wawancara dengan Agus Setiawan, Staff Edukasi dan Perlindungan Konsumen

(EPK), OJK Provinsi Jambi, tanggal 24 April 2020.

tetap setiap bulannya. OJK memberikan karakteristik perusahaan-perusahaan

invetasi yang tidak memiliki izin dari OJK yang perlu diwaspadai oleh

masyarakat, antara lain:

a. Menjanjikan manfaat investasi (keuntungan) besar/tidak wajar (money game)

b. Tidak ditawarkan melalui lembaga penyiaran (TV dan Radio), namun

ditawarkan melalui internet/online, tidak jelas domisili usaha dan tidak dapat

berinteraksi secara fisik

c. Bersifat berantai, “Member get member”, namun tidak terdaftar barang yang

menjadi objek invetsasi, atau terdapat barang namun harga barang tersebut

tidak wajar jika disbanding dengan barang sejenis yang dijual dipasar

d. Menggunakan Public Figure, tokoh, pejabat, agama dan etnis

e. Menjanjikan barang mewah (mobil mewah). Tour keluar negeri

f. Memberikan kesan seolah – olah bebas risiko

g. Member kesan seolah-olah dijamin atau berafiliasi dengan perusahaan

besar/multi nasional

h. Tidak memiliki izin usaha atau memiliki izin usaha tetapi tidak sesuai dengan

kegiatan usaha yang dilakukan.123

C. Investasi Ilegal di Provinsi Jambi

Terdapat 235 perusahaan kegiatan investasi yang tidak memiliki izin se

Indonesia, sedangkan di Kota Jambi terdapat 3 investasi ilegal yang telah ditindak

lanjuti oleh OJK dari tahun 2016 hingga 2020, yaitu:

123

Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Perbankan Indonesia edisi ke-1, (Jakarta:

Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2014) hlm. 26.

1. Pencabutan izin usaha dilakukan pada tanggal 11 Juli 2017, pada entitas ilegal

Koperasi Harus Sukses Bersama (HSB) beralamatkan di Jl. K.H Ismail Malik

Blok A No. 25 (Citra Land NGK), Mayang Mangurai, Kota Baru, Kota Jambi

36129.124

Koperasi Harus Sukses Bersama (HSB) adalah koperasi yang

bergerak dalam berbagai bidang usaha antara lain sembako dan simpanan

pinjam125

.

2. Pencabutan izin usaha dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2017, pada

perusahaan investasi ilegal PT.Global Mitra Group (GMG) beralamat kan di

Citra Land NGK, Jl. K.H Ismail Malik Blok A No. 27 RT.46, Kel. Mayang

Mangurai, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi 36129. PT. GMG adalah perusahaan

berkedok arisan.126

3. Pencabutan izin usaha dilakukan pada tanggal 28 Februari 2020, pada CV. NA

Sejahtera yang beralamatkan di Talang Datar, Kec. Bahar Utara, Kab. Muaro

Jambi, Jambi 36611 adalah investasi bodong berkedok sapi perah.127

Sementara sisanya tidak dapat ditelusuri lebih lanjut karena tidak memiliki

informasi yang cukup terkait dengan penawaran investasinya.128

124

Nurul Fahmi, Bodong Koperasi Harus Sukses Bersama di Jambi di Tutup Satgas

Waspada Investasi, https://www.inilahjambi.com/bodong-koperasi-harus-sukes-bersaama-di-

jambi-ditutup-satgas-waspada-investasi/ diakses pada tanggal 24 desember 2019. 125

Dilihat dari Surat Pers OJK Nomor 57/DKNS/OJK/V/2017 diakses pada tanggal 24

Desember 2019. 126

Muhammad Zaki, korban Investasi Ilegal https://buktipers.com/sejumlah-warga-desa-

tertipu-investasi-bodong/ Tanggal 25 Juli 2020. 127

Aryo Tondang, Tipu 3.700 Orang, Polda Jambi Kebut Berkas Perkara Investasi

Bodong Susu Perah CV NA Sejahtera,

https://www.google.com/amp/s/jambi.tribunnews.com/amp/2020/05/18/tipu-3700-orang-polda-

jambi-kebut-berkas-perkara-investasi-bodong-susu-sapi-perah-cv-na-sejahtera diakses pada

tanggal 24 April 2020. 128

www.Investoralertportal.co.id Daftar Investasi Ilegal, diakses pada tanggal 12 Maret

2020





https://www.google.com/amp/s/jambi.tribunnews.com/amp/2020/05/18/tipu-3700-orang-polda-jambi-kebut-berkas-perkara-investasi-bodong-susu-sapi-perah-cv-na-sejahtera


http://www.investoralertportal.co.id/

Otoritas Jasa Keuangan juga menghimbau kepada masyarakat agar dapat

melapor kepada OJK ataupun pihak terkait ketika ditemukan praktek investasi

yang terindikasi bodong. Dalam pengaduannya masyarakat dapat mengadu

kepada Dinas terkait atau langsung dapat menghubungi OJK.129

129

Wawancara dengan Agus Setiawan, Staff Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK)

OJK Provinsi Jambi, tanggal 24 April 2020.

70

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Ilegal di

Provinsi Jambi

Munculnya masalah investasi ilegal ini menjadi tanggung jawab besar yang

dihadapi oleh OJK sebagai lembaga yang bertugas untuk mengatur dan

mengawasi seluruh sektor jasa keuangan guna melindungi kepentingan konsumen

jasa keuangan.

OJK sendiri dalam bidang pengawasan hanya mengawasi 3 sektor

keuangan yaitu perbankan, pasar modal dan IKNB. Selain ke-tiga sektor tersebut

bukan dibawah pengawasan OJK lagi, melainkan dibawah pengawasan dinas

terkait. Jadi investasi yang tidak terdaftar di OJK belum tentu dikatakan investasi

ilegal, asalkan mendapatkan izin dari instansi yang terkait dengan sektor

usahanya.

Berbeda dalam pengawasan terhadap lembaga investasi legal, dalam

pengawasan investasi ilegal, OJK melakukannya tidak sendirian namun bersama

dengan tim yang dikenal dengan Satgas Waspada Investasi yang diketuai oleh

OJK. Sebagaimana pernyataan dari staff Edukasi Perlindungan Konsumen OJK

Provinsi Jambi, saudara Agus Setiawan:

“Tim Satgas Waspada Investasi di Provinsi Jambi terbentuk berdasarkan

keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 17/KDK.01/2016 tanggal 25 Juni 2016

tentang Pembentukan Tim Kerja Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan

Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan

Investasi Provinsi Jambi, dengan anggota: 1) Kantor OJK Provinsi Jambi, 2)

Kepolisian Daerah Jambi, 3) Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi, 4) Kantor

Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jambi, 5) Bank Indonesia Kantor

Perwakilan Provinsi Jambi,6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Jambi, 7) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi

Jambi, 8) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, 9) Badan

Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi.130

Berikut data investasi bodong dari Provinsi Jambi yang penulis dapatkan pada

tahun 2017 dan tahun 2020, diantaranya:

1) Kasus Koperasi Harus Sukses Bersama

Pada tanggal 11 Juli tahun 2017, tertera pada Surat Pers OJK No. SP

57/DKNS/OJK/V/2017 investasi oleh Koperasi Harus Sukses Bersama (HSB),

dalam perkembangan kasusnya diduga karena lemahnya pengawasan dari Dinas

Koperasi yang terkait dan juga koperasi ini memberikan pinjaman diluar

anggotanya. Padahal sudah tertulis jelas dalam PP Nomor 9 Tahun 1995 bahwa

koperasi dilarang memberikan pinjaman selain anggotanya. Serta melakukan

usaha penyertaan modal yang tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang

baik dari pihak kementrian koperasi maupun Otoritas Jasa Keuangan.

Paket investasi yang ditawarkan:

a. Penyertaan Modal : Rp. 200.000

b. Bantuan Modal Usaha Tahap I : Rp900.000

c. Bantuan Modal Usaha Tahap II : Rp9.000.000

d. Setelah full level 1 s.d 5 (4 level)

Dalam praktiknya, kegiatan yang dilakukan pada koperasi Harus Sukses

Bersama, Nasabah diberi modal usaha sebesar 2.500.000, dengan syarat setiap

hari nya nasabah menyetorkan uang sebesar 200.000. Nasabah akan menerima

130

Wawancara dengan Agus, Staff Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) dan

Pengawas Bank, OJK Provinsi Jambi, tanggal 26 Juni 2020.

bantuan modal sebesar Rp. 900.000 pada tahap pertama, kemudian mendapatkan

bantuan modal kembali (tahap kedua) dengan ketentuan setelah full level 1

sampai dengan level 5 (4 level) sebesar Rp. 9.000.000. Hal tersebut tentu

mendorong nasabah untuk menaikkan level, karena semakin tinggi level semakin

besar jumlah point yang didapatkan.131

Koperasi bodong Harus Sukses Bersama ini bukanlah sebuah investasi

yang berbentuk koperasi, hanya saja investasi bodong ini memakai kedok sebuah

label koperasi. Sekretaris Kementrian Koperasi dan UKM, Agus Muharram

mengungkapkan:

“kasus tersebut dilakukan oleh pihak yang bukan koperasi sebenarnya. Nama

koperasi hanya disematkan didepan untuk menarik minat masyarakat menyimpan

uang di koperasi bodong tersebut. Artinya dia pakai usaha jasa keuangan, karena

ada juga memang koperasi simpan pinjam terus simpan dana gagal bayar ada.

Kalau kasus seperti itu biasanya mengatas namakan koperasi.132

Sebagaimana penjelasan Tongam L Tobing selaku ketua Satgas Waspada

Investasi saat menjelaskan kerugian yang dakibatkan oleh adanya 11 investasi

ilegal yang telah diberhentikan oleh OJK pada tahun 2017 pada saat itu sebagai

berikut :

“Kerugian nya memang tidak bisa kita deteksi secara jelas, tapi seperti

contohnya dipandawa Depok itu kerugiannya Rp. 5,8 Triliun. Kemudian CSI Rp.

3 Triliun lebih. Itu investasi bodong yang paling fatal merugikan masyarakat

indonesia diantara 11 investasi ilegal pada saat itu.

Selain dari pada itu koperasi harus sukses bersama, koperasi ini tidak besar, tapi

mencuat karena menyentuh masyarakat kecil, sehingga kita harus tetap

131

Surat Pers OJK No. SP 57/DKNS/OJK/V/2017 132

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Kidul, “Investasi

Bodong Sering Mengaku Koperasi”, https://kukm.gunungkidulkab.go.id/berita-568/investasi-

bodong-sering-mengaku-koperasi-bagaimana-cara-bedakannya.html, akses 25 Maret 2020.

https://kukm.gunungkidulkab.go.id/berita-568/investasi-bodong-sering-mengaku-koperasi-bagaimana-cara-bedakannya.html


memonitor agar masyarakat tidak dirugikan oleh penawaran-penawaran

investasi ilegal ini.133

Dari pernyataan Ketua Satgas Waspada Investasi tersebut, untuk di Jambi

potensi kerugian masyarakat dikatakan belum terlalu merugikan karena ruang

lingkupnya masih kecil namun dikhawatirkan apabila koperasi ini tidak di

berhentikan secara cepat, akan menyebabkan banyak masyarakat yang menjadi

korban investasi bodong ini. karena praktik investasi ilegal khususnya koperasi

pada penyertaan modal, pada umumnya tertuju pada masyarakat yang diawal

masa simpanannya mendapatkan keuntungan yang sudah dijanjikan, kemudian

masyarakat yang sudah mendapatkan keuntungan tersebut mencari anggota lagi

sehingga dana tersebut berjalan ketika ada anggota baru lagi. Sebagai,.mana

pernyataan dari Agus Muharram selaku Sekretaris Kementrian Koperasi dan

UKM:

“koperasi atau investasi ilegal mengumumkan terima simpanan dengan bunga

sekian, datanglah 100 orang, pada periode pertama dikeluarkan bunga sebesar

10% dengan jumlah anggota 20 orang. 20 anggota menceritakan kepada

masyarakat yang belum menjadi korban, sehingga anggota terakhir tidak

mendapatkan apa-apa.134

Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan UKM, Suparno

mengakui, kementrianya juga tidak memiliki data khusus dan spesifik, terkait

koperasi bodong.135

133

Andri Wiranuri, “OJK Tindak 11 Kasus Penipuan Investasi Berkedok Koperasi”,

https://m.liputan6.com/bisnis/read/3799067/ojk-tindak-11-kasus-penipuan-investasi-berkedok-

koperasi, akses 25 Maret 2020. 134


Bodong Sering Mengaku Koperasi”, https://kukm.gunungkidulkab.go.id/berita-568/investasi-

bodong-sering-mengaku-koperasi-bagaimana-cara-bedakannya.html, akses 25 Maret 2020. 135

Rahen Jihad Akbar, Arrijal Rachman, “Tiga tahun Beroperasi, Satgas Waspada

Investasi Tindak 11 Koperasi Bodong”,, https://www.viva.co.id/amp/berita/bisnis/1100258-3-

https://m.liputan6.com/bisnis/read/3799067/ojk-tindak-11-kasus-penipuan-investasi-berkedok-koperasi




https://www.viva.co.id/amp/berita/bisnis/1100258-3-tahun-beroperasi-satgas-waspada-investasi-tindak-11-koperasi-bodong?page=all&utm_medium=all-page

Sehingga adanya kasus terkait investasi bodong ini, koperasi di Indonesia

saat ini memiliki gambaran yang kurang baik di masyarakat. Oleh karena itu,

perlu diadakannya edukasi dari pihak OJK khususnya staff EPK guna mengurangi

pandangan buruk masyarakat jadi koperasi harus Re-branding agar masyarakat

kembali mempercayai investasi dan mengetahui ciri-ciri investasi ilegal.

2) Kasus PT. Global Mitra Group (GMG)

Pada tanggal 19 Januari 2017, tertera pada Surat Pers OJK No. SP

88/DKNS/OJK/Vii/2017 investasi ilegal yang dilakukan oleh perusahaan yang

berkedok arisan yaitu PT. Global Mitra Group (GMG). Pernyataan salah satu

korban penipuan PT. GMG, saudara M. Zaki sebagai berikut:

“kami dijanjikan kelipatan uang yang cukup besar jika berinvestasi ke

perusahaan mereka misalnya dari Rp. 200 ribu bisa menjadi Rp. 900 ribu hingga

kelipatan besar. Awalnya dibayar namun ketika konsumen melipat gandakan

investasinya, dan menagih justru pihak perusahaan selalu berkelit dengan alasan.

136

Hal senada juga disampaikan oleh Indrawani:

“saya awalnya percaya karena mereka mengatakan bahwa bukan kami saja yang

ikut Arisan ini Pejabat, Polisi, TNI, dan Kepala Desa juga. 137

Sebagaimana pernyataan dari Agus Setiawan selaku Staff EPK OJK Jambi:

“setelah adanya berbagai pengaduan dari masyarakat melalui ketua LSM ABRI

kab. Batang hari, PT GMG dinyatakan tidak memiiliki izin usaha dari manapun.

pimpinan PT.GMG berulang kali dipanggil karena adanya laporan masyarakat

soal dugaan penipuan investasi keuangan tetapi mereka selalu mangkir.138

tahun-beroperasi-satgas-waspada-investasi-tindak-11-koperasi-

bodong?page=all&utm_medium=all-page, akses 25 Maret 2020. 136

Bukti Pers, “Sejumlah Warga Desa Ture Tertipu Investasi Bodong”,

https://buktipers.com/sejumlah-warga-desa-ture-tertipu-investasi-bodong/ akses 09 Juli 2020. 137

Ibid. 138

Wawancara dengan Agus, Staff Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), tanggal

06 Juni 2020.



https://buktipers.com/sejumlah-warga-desa-ture-tertipu-investasi-bodong/

3) Kasus CV. NA Sejahtera

Selain kedua kasus tersebut, baru-baru ini pada tanggal 28 Februari 2020

OJK bersama tim Satgas Waspada Investasi dari pihak kepolisian Polda Jambi

yaitu Kombes Pol Yudha Setya Budi, telah memberhentikan kegiatan Investasi

bodong berkedok investasi di bidang peternakan sapi perah CV. NA Sejahtera

yang telah beroperasi sejak tahun 2017, yang berpusat di Ponorogo, Jawa Timur

dan beraksi di Jambi.

Dua tersangka yang merupakan warga kab.Muaro Jambi melakukan

penipuan terhadap 2.479 orang hingga menyebabkan kerugian lebih dari Rp. 156

Miliar. Selama 3 tahun beroperasi, CV NA Sejahtera memiliki 3.700 mitra kerja

yang tersebar di indonesia dan dalam menjalankan investasi fiktif itu, pelaku juga

mencatut nama tiga perusahaan besar yang berkaitan dengan susu perah guna

menarik para investor.139

Dalam pengembangan kasusnya, CV NA Sejahtera sebenarnya memiliki

izin legal. Namun mereka melakukan sejumlah penipuan dengan berkedok

investasi perah. Berikut pernyataan dari dari Kapolda Jambi, Irjen. Pol. Drs.

Firman Santyabudi, M. Si.dari berita Tribun Jambi:

“jadi ini perusahaannya memang lengkap semua tapi pelaksanaan usahanya

fiktif, yang namanya sapi (yang dijanjikan) itu memang sama sekali tidak ada.140

139

Pythag Kurniati, “Investasi Bodong Sapi Perah, Kerugian mencapai Rp. 156 Miiliar,

Pelaku Oknum PNS”

https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2020/03/06/10450091/investasi-

bodong-sapi-perah-kerugianrp-156-miliar-pelaku-oknum-pns akses 26 Maret 2020. 140



https://www.google.com/amp/s/jambi.tribunnews.com/amp/2020/05/18/tipu-3700-orang-polda-

jambi-kebut-berkas-perkara-investasi-bodong-susu-sapi-perah-cv-na-sejahtera diakses pada

tanggal 24 April 2020.

https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2020/03/06/10450091/investasi-bodong-sapi-perah-kerugianrp-156-miliar-pelaku-oknum-pns




Kemudian terdapat pernyataan juga dari salah satu warga Suka Makmur, Sungai

Bahar unit 1. Muaro Jambi yang sudah menjadi korban, Ibu Neneng:

“Awalnya saya tertarik, sudah banyak yang bergabung dan terbukti

mendapatkan keuntungan setiap bulannya. Kemudian saya ditawarkan sebuah

brosurnya dan sistem kerjasamanya satu paket 2 ekor sapi dengan harga 15 juta.

Dengan keuntungan satu bulan 1,2 juta per 3 tahun. Lalu saya tertarik dengan

sistem yang ditawarkan, dan akhirnya saya mengambil paket 1 dengan

menginvestasikan uang sebesar 15 juta.”141

Kemudian disambung kembali oleh Ibu Neneng:

“setelah saya investasikan uang, dengan perjanjian bulan depan saya akan

mendapatkan 1.2 juta uang yang masuk setiap bulannya, namun faktanya tidak

ada. Akhirnya muncullah berita di TV (TVRI Jambi) dan sosial media bahwa CV

tersebut melakukan penipuan. Bahwa bisnis sapi perah yang dijanjikan itu fiktif.

Setelah itu saya ikut rekan nasabah lain untuk melapor ke polisi bahwa saya telah

menjadi korban.”

Membahas tentang ganti rugi atas kerugian masyarakat terhadap investasi

bodong yang tidak memiliki izin dari otoritas manapun, OJK tidak menjamin

penggantian kerugian tersebut karena tugas OJK hanya melindungi konsumen

berupa memberikan fasilitas layanan pengaduan, edukasi literatur keuangan yaitu

sebagaimana saudara Agus Setiawan menyampaikan bahwa:

“perlindungan bagi masyarakat yang dilakukan oleh OJK sebatas preventif

(pencegahan) melalui kegiatan edukasi keuangan, OJK tidak menjamin

penggantian kerugian yang dialami konsumen. Artinya, perusahaan atau entitas

tersangka lah yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.142

Kemudian disambung kembali oleh Kepala eksekutif Pengawas Pasar

Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida :

141

Wawancara dengan Ibu Neneng, Korban Investasi CV NA Sejahtera, tanggal 23

November 2020. 142


OJK Provinsi Jambi, tanggal 24 Juli 2020.

“kalau tidak ada izin dari OJK, kita tidak bisa memberikan sanksi karena izin

dari OJK tidak ada. Mungkin, dia masuk pasal penipuan atau pidana umum.143

Berdasarkan wawancara penulis kepada pihak OJK selaku ketua tim

Satgas Waspada Investasi menjelaskan bahwa ada dua peran penting pada Satgas

Waspada Investasi dalam menjalankan tugasnya yaitu peran preventif dan

represif:

1. Peran preventif OJK pada Masyarakat

Adapun peran preventif yang dilakukan OJK ini merupakan suatu usaha

OJK dalam rangka melindungi calon konsumen atau masyarakat yang di

khawatirkan nantinya jumlah korban atas kasus penipuan akan menambah luas

nantinya. Maka berikut peran preventif OJK pada investasi ilegal yaitu:

a) melakukan Sosialisasi dan edukasi

Adanya sosialisasi dan edukasi yaitu untuk meningkatkan literasi

keuangan serta masyarakat bisa faham bagaimana karakteristik kegiatan

penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang ilegal. Sosialisasi dan

edukasi ini sudah dijalankan oleh OJK Provinsi Jambi dengan baik.

Sebagaimana pernyataan saudara Agus Setiawan sebagai berikut:

“Sejak terbentuk pada tahun 2016, OJK Provinsi Jambi memberikan edukasi

keuangan dan sosialisasi waspada investasi bodong pada setiap kegiatan

investasi. Objek sasaran edukasi dan sosialisasi tersebut yaitu mencakup

masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, guru, komunitas, dan lain-lain. Media

yang dilakukan melalui sosialisasi atau seminar, melalui iklan layanan

masyarakat di Koran, iklan di radio, iklan dibioskop, ataupun baliho di

143

Annisa Nurfitriyani, Investasi Bodong Bukan Tanggung Jawab OJK,

https://www.google.com/amp/s/amp.wartaekonomi.co.id/berita75205/investasi-bodong-bukan-

tanggung-jawab-ojk akses 29 Juli 2020.

https://www.google.com/amp/s/amp.wartaekonomi.co.id/berita75205/investasi-bodong-bukan-tanggung-jawab-ojk


pinggir jalan, serta melalui media sosial yang dimiliki oleh OJK Provinsi

Jambi (Instagram@ojkjambi).144

b) Berbagi pengetahuan (Knowledge Sharing)

Disamping kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat,

knowledge sharing juga dilakukan kepada para penegak hukum dan regulator

daerah. Contohnya penegak hukum disini ialah petugas pengawasan Satgas

Waspada Investasi dari badan hukum yang tertinggi contohnya kejaksaan dan

kepolisian.

2. Peran Represif OJK pada Konsumen

Berkaitan adanya peran represif yang disebabkan masih ada nya kasus

investasi bodong saat ini, disebabkan adanya beberapa kendala yang

menyebabkan kasus tersebut masih beredar. Berikut pernyataan Agus Setiawan

mengenai faktor atau kendala yang menyebabkan investasi bodong masih

tersebar:

a) Masih banyak masyarakat yang belum memiliki tingkat literasi keuangan yang

baik;

b) Masyarakat masih percaya dengan tingkat keuntungan/ pengembalian yang

sangat tinggi (diluar kewajaran);

c) Masyarakat masih banyak yang tidak mau untuk menjadi pelapor ketika

menjadi korban dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan

pengelolaan investasi tanpa izin. Masyarakat masih beranggapan pelaku

bukan ornag yang harus bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan, dan

kegiatan yang dilakukan pelaku bukan merupakan suatu tindak pidana;

d) Ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan penghimpunan

dana dan pengelolaan investasi belum mengakomodir terkait dengan proses

penegakan hukum secara detail;

e) Proses penegakan hukum masih memerlukan dukungan data dan informasi

terkait dengan kerugian nyata yang dialami oleh korban. Penelusuran aset

terkait kerugian penghimpunan dana memakan waktu yang cukup lama”.145

144

Wawancara dengan Agus Setiawan Wibowo, Staff Edukasi Perlindungan Konsumen

(EPK) OJK Provinsi Jambi , pada tanggal 26 Juni 2020.

OJK melakukan peran represif pada saat kasus / kegiatan yang tidak

diinginkan sudah terlanjur terjadi, maka diadakan peran ini dengan harapan untuk

memperbaiki investasi serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap

lembaga keuangan.

Peran represif yang dilakukan OJK yaitu membuka layanan atau fasilitas

pengaduan masyarakat yang ingin melapor kegiatan investasi bodong merupakan

fasilitas penyelesaian sengketa yang di lakukan oleh OJK. Sebagaimana UU No.

21 Tahun 2011 pasal 6 tentang pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan,

OJK berhak memberikan tindakan penghentian kegiatan atau pencabutan izin

usaha jika dinilai perusahaan jasa keuangan sudah merugikan konsumen dan

masayarakat.

Dalam praktiknya, OJK Provinsi Jambi menyediakan beberapa fasilitas

untuk masyarakat sebagaimana pernyataan dari saudara Agus Setiawan :

“OJK telah memfasilitasi beberapa kanal akses bagi masyarakat terkait produk

dan jasa keuangan legal yang diawasi oleh OJK ataupun perusahaan yang

terdaftar/tidak terdaftar di OJK, yaitu : 1) Layanan Walk-in Konsumen di Kantor

OJK Provinsi Jambi, 2) Layanan surat baik ke kepada Kantor Pusat OJK dan

Kantor OJK Provinsi Jambi, 3) Layanan Kontak OJK 157, 4) Layanan Whatsapp

OJK 081-157-157-157, 5) Media sosial @ojkindonesia, @ojkjambi, dll, 6) Email

: [email protected] , 7) Website : https://www.ojk.go.id,

https://konsumen.ojk.go.id, https://sikapiuangmu/ojk.go.id,

http://waspadainvestasi.ojk.go.id dan 8) Facs : 021-385 8321.146

145


OJK Provinsi Jambi, tanggal 24 Juli 2020. 146


OJK Provinsi Jambi, tanggal 24 Juli 2020.

mailto:[email protected]

https://www.ojk.go.id/

https://konsumen.ojk.go.id/

https://sikapiuangmu/ojk.go.id

http://waspadainvestasi.ojk.go.id/

B. Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Peran Pengawasan OJK terhadap

Investasi Ilegal

Investasi merupakan salah satu ajaran Nabi yang menjanjikan untuk masa

depan yang lebih baik. konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga

bernuansa spiritual karena menggunakan konsep syariah, oleh karena investasi

sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-qur’an Al-

hasyr:18 sebagai berikut :

خبير بما تعملون لل ن ٱ

إ لل

قوإ ٱ ت

وٱ مت لغد ا قد ولتنظر هفس م لل

قوإ ٱ ت

ين ءإمنو ٱ ل

ٱ ا إ أيه ي

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan, dan kamu tidak mendapati seorang penulis, maka

hendaklah ada suatu tanggungan yang di pegang. Tetapi jika kamu saling mempercayai

satu sama lain, hendaklah orang yang di percayai itu menunaikan amanatnya, dan

hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Rabbnya. Dan jangan lah menyembunyikan

kesaksian, dan barang siapa menyembunyikannya maka hanya berdosa; dan Allah

mengetahui apa yang kamu perbuat”. ( QS. Al-Hasyr: 18). 147

Dalam ayat diatas dapat ditafsirkan bahwa manusia bukan saja

memperhatikan kehidupan akherat namun harus pula memperhatikan kehidupan

dunia karena kata Ghad, dalam bahasa Arab, bisa berarti besok, pagi, lusa, atau

waktu yang akan datang. Dalam Islam investasi merupakan kegiatan muamalah

yang sangat dianjurkan, karena dapat berinvestasi harta yang dimiliki menjadi

produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-qur’an dengan

tegas melarang aktivitas penimbunan terhadap harta yang dimiliki.Suatu tindakan

atau kegiatan tentu diperlukan suatu pengawasan, fungsinya untuk mengoreksi,

memperbaiki dan mengontrol agar tidak tercipta nya suatu hal yang menyimpang

atau suatu hal yang tidak diinginkan. Begitu juga pengawasan dalam Islam, Allah

147

Q.S Al-Baqarah : 283.

menetapkan seluruh umat manusia agar melakukan transaksi dengan berpedoman

syariah Islam.

Mengenai peran OJK yaitu melindungi konsumen dan masayarakat, peran

tersebut bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Karena dalam sejarah

perekonomian Islam sudah ada sejak zaman Nabi dan diikuti di masa Khulafaur

Rasyidin dan pemerintah Islam selanjutnya, yaitu tentang pengawasan dan

perlindungan. Jika perekonomian di Indonesia memiliki lembaga pengawasan

yaitu Otoritas Jasa keuangan (OJK) maka dalam Islam Terdapat sebuah lembaga

yang dinamakan Al-Hisbah (pengawasan) yang tugas utamanya adalah melakukan

ammar ma’ruf nahi munkar di bidang keuangan Al-Hisbah tidak hanya

mengawasi pasar saja (ekonomi) tetapi juga untuk bidang hukum.

Karakteristik fungsi dan wewenang hisbah hampir mirip dengan fungsi

Otoritas Jasa Keuangan. Namun pada zaman tersebut kegiatan serta lembaga

keuangan tidak sekompleks sekarang. Pada zaman nabi, hisbah berperan dalam

perekonomian bukan hanya sebagai pengawas namun juga membuat regulasi,

memberikan nasehat bersifat preventif atau pencegahan (edukasi dan pemahaman)

serta melakukan peran represif atau penindakan dalam hal memberikan sanksi

serta menjatuhi hukuman jika ada yang melakukan kegiatan yang menyimpang

dalam perekonomian.

Dalam Praktik perlindungan konsumen menurut perspektif Ekonomi

Islam, para pengawas maupun para pemegang saham yang membuka investasi

haruslah menanamkan niat yang sebenar-benarnya dengan memiliki rasa takut

kepada Allah SWT bukan karena tuntutan Negara atau pemerintah tetapi atas

dasar ketakwaan kita terhadap Allah SWT.

Oleh Karena itu, OJK sebagai penegak keadilan di sector jasa keuangan,

haruslah menjadi penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya. Tidak

hanya membela dan berlaku adil terhadap konsumen selaku pengguna jasa

keuangan yang diawasi oleh OJK saja, akan tetapi masyarakat yang juga terjebak

kasus investasi ini juga harus diberi perlindungan. Dengan adanya rasatakut

kepada allah dan adanya persamaan perlindungan, maka akan tercipta keadilan

dan ketenangan batin karena sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga pada

akhirnya fungsi OJK yaitu menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan

yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sector keuangan akan

tercapai.

83

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang pengawasan

Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Konsumen dan

Masyarakat terhadap Investasi Ilegal di Provinsi Jambi dapat dikemukakan

beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga pengawas sektor jasa keuangan

yang memiliki peran penting bagi masyarakat maupun konsumen, tugas OJK

adalah mengawasi, memeriksa, dan menyidik dengan tujuan agar lembaga

keuangan yang diawasi tidak melakukan pelanggaran dan merugikan

masyarakat. Dalam peran pengawasan OJK melakukan peran pencegahan

(preventif) serta penyelesaian/tindak lanjuti kasus (represif), dibalik kedua

peran tersebut OJK memiliki kendala tidak bisa menjanjikan kembalinya uang

konsumen yang telah dibawa entitas investasi bodong dan tidak seimbangnya

literasi keuangan yang terjadi dimasyarakat sehingga menyebabkan banyaknya

konsumen yang menjadi korban investasi bodong.

2. Peran pengawasan yang dilakukan OJK sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw

yaitu dilakukan oleh lembaga Hisbah, dalam melakukan perannya sebagai

pengawas lembaga keuangan seharus nya dilakukan atas dasar takut kepada

Allah Swt. Sedangkan investasi sendiri sangat dianjurkan dalam Islam, selain

untuk mempersiapkan bekal untuk masa yang akan datang. Investasi juga

84

penting dilakukan agar harta yang dimiliki tidak habis oleh zakat, karena pada

dasarnya setiap harta ada zakatnya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang peran Otoritas Jasa

Keuangan dalam memberikan perlindungan konsumen dan masyarakat terhadap

investasi ilegal di Provinsi Jambi, OJK merupakan sebuah lembaga yang memiliki

tugas yang sangat mulia, yaitu melakukan tugas pengawasan dengan tujuan agar

lembaga keuangan yang diawasi tidak melakukan pelanggaran dan merugikan

masyarakat. Namun untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut terdapat beberapa

saran yang penulis kemukakan yaitu: untuk Otoritas Jasa Keuangan diharapkan

lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi kepada entitas yang melanggar

peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan efek jera bagi entitas

lainnya dan juga lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat-

masyarakat awam agar lebih berhati-hati ketika ingin menginvestasikan dananya

kepada suatu entitas / perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Kementrian Agama RI Latief Awaluddin, M.A. Al-Quran dan Terjemahannya.

2018 (Jakarta: QASIS TERRACE RECIDENT)

Abdul Aziz. 2010. Manajemen Investasi Syariah. Bandung. Alfabeta

Albi Anggito& Johan Setiawan. 2018.Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawa

Barat. CV Jejak

Amin Widjaja Tunggal.1993.Manajemen Suatu Pengantar. Jakarta. Renika Cipta

Andrian Sutedi. 2014. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangani. Jakarta. Raih Asa

Sukses

Budi Untung. 2011. Buku Cerdas Investasi. Yogyakarta. Andi Offset

Angger Sigit Pramuki & Meylani Chahya Ningsih.2018.Pengawasan Hukum

terhadap Aparatur Negara.Yogyarakarta.Media Presindo

Bungaran Antonius Simanjuntak & Soedjito Sosrodihardjo. 2014.Metode

penelitian sosial. Jakarta.Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung.2003.Manajemen Syariah dalam Pratik.

Jakarta. Gema Insani

E. Saefuddin Mubarok.2016.Ekonomi Islam: Pengertian, Prinsip dan Fakta.

Bogor. IN MEDIA

Hamid Patilima. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta

Hanif Nurcholis. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Jakarta. Gramedia Widiasmara

Istijanto. 2010.Riset Sumber Daya Manusia. Jakarta. PT Gramedia Pustaka

Kamaruddin Ahmad. 2004. Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio.

Jakarta. Rineka Cipta

Kasmir.2014.Dasar-dasar Perbankan. Jakarta. PT Grafindo Persada

Lexy J. Moeleong. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja

Rosdakarya

Muh.Fitrah & Luthfiyah. 2017. Metodologi PenelitianKualitatif, Tindakan Kelas

& Studi Kasus. Jawa Barat. CV Jejak

Muhammad. 2014. Manajemen Keuangan Syariah. Yogyakarta. UPP STM YKPN

Nur Achmad Budi Yulianto ,Mohammad Maskan, dkk. 2017. Metodelogi

Penelitian Bisnis. Malang. Polinema Press

Nur Asnawi & Muhammad Asnan Fanani. 2019. Pemasaran Syariah: Teori,

Filosofi, dan Isu- isu Kontemporer. Depok.Rajawali Pers

Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution. 2008. Investasi pada Pasar Modal

Syariah. Jakarta. Kencana Prenada Group

Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Booklet Perbankan Indonesia, Edisi ke-1. Jakarta.

Departememn Perizinan dan Informasi Perbankan

Rozalinda.2015.Ekonomi Islam: Teori HJdan Aplikasinya pada Aktivitas

Ekonomi. Jakarta. Rajawali Pers

Ryan Filbert Wijaya.Negative Investement : Kiat Menghindari Kejahatan dalam

Dunia Investasi. Jakarta. PT Elex Media Kompitundo

Sigit Pramono. 2014. Mimpi Punya Bank Besar-Pemikiran Seorang Banker.

Jakarta. Red & White Publishing

Sugiyono.2009. Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D.

Bandung.Alfabeta

Sugiyono.2017. Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D.

Bandung.Alfabeta

Taufik Hidayat. 2011. Buku Pintar Investasi Syariah. Jakarta. Mediakita

Veithzal Rivai, dkk. 2013.Financial Intitutional Management: Manajemen

Kelembagaan Keuangan. Jakarta. PT Grafindo Persada

Wagiran. 2019.Metodologi Penelitian Pendidikan. Yogyakarta.Deepublish

Warkum Sumitro. 2004.Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga

Terkait. Jakarta. Grafindo Persada

Zainuddin Ali. 2008.Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta. Sinar Grafika

Zulham. 2013. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta. Kencana

B. Jurnal dan Prodicing

Agus Anita Sari.2018.Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi

Investasi di Provinsi Lampung. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Raden Intan.

Amin Hidayat. 2018.Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Meningkatkan Lterasi

Keuangan pada Masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan. Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Purwokerto

Antin Rakmawati. 2016. Implementasi Lembaga Hisbah dalam Meningkatkan

Bisnis Islami, Jurnal Malia, Vol. 7, No. 2.

Ashinta Sekar bidari. 2018. Kedudukan Bank Indonesia (BI) Setelah

Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Skripsi Fakultas Hukum .

Universitas Indonesia

Bambang Murdadi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga

Keuangan Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan, Jurnal Value

Added, Vol. 8 No. 2

Camelia Ria Vurista. 2019. Peran Satuan Tugas (SATGAS) Waspada Investasi

Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi dan Mengawasi Investasi dari

Investasi Ilegal. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Dian Husna Fadila Yunanto. 2015.Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam

Perlindungan Hukum Bagi Investor atau Dugaan Investasi Fiktif, Jurnal

Law Reform, Vol. 11 No. 2.

Elif Pardiansyah. 2017.Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal

Ekonomi Islam, Vol.8, No.2.

Fitria Rahmadani. 2016.Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas

Jasa Keuangan dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus PT

Golden Traders Indonesia Syariah) Jurnal Hukum, Diponegoro Law

Review Vol. 5, No.2

Ida Syafrida. 2014. Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah

dengan Konvensional pada Pasar Modal di Indonesia, Jurnal Al-iqtishad

Vol. 6, No.2

Iqbal Alisyahputra. 2019.Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam

Penanganan Tindak Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada

Bank Syariah. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas

Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Masyithoh.2018.Peranan OJK dalam Pengawasan Perbankan Syariah di Kota

Jambi. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam

Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Nasution.2018. Azhary Hamzah Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap

Kejahatan Perbankan, (Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum).

Neneng Nurhasanah. 2013. Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga

Keuangan Syariah, Jurnal Mimbar, Vol. 29 No. 1

Rizky Arisandi. 2015.Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perllindungan

Hukum bagi Masyarakat terhadap Kegiatan Investasi Ilegal di

Tasikmalaya. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Syarif

Hidayatullah Jakarta

Sufmi Dasco Ahmad. 2018.Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam

Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol.6 No. 1.

Ummi Kalsum. 2018.Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia,

Jurnal Li Falah Vol. 3 No.2.

C. Sumber Lainnya

Andri Wiranuri, “OJK Tindak 11 Kasus Penipuan Investasi Berkedok Koperasi”,

https://m.liputan6.com/bisnis/read/3799067/ojk-tindak-11-kasus-penipuan-

investasi-berkedok-koperasi,

Annisa Nurfitriyani, Investasi Bodong Bukan Tanggung Jawab OJK,

https://www.google.com/amp/s/amp.wartaekonomi.co.id/berita75205/inve

stasi-bodong-bukan-tanggung-jawab-ojk



https://www.google.com/amp/s/jambi.tribunnews.com/amp/2020/05/18/tip

u-3700-orang-polda-jambi-kebut-berkas-perkara-investasi-bodong-susu-

sapi-perah-cv-na-sejahtera

Bukti Pers, “Sejumlah Warga Desa Ture Tertipu Investasi Bodong”,


Ciri-ciri Investasi Bodong, https://koinworks.co/blog/ciri-ciri-investasi-bodong/

Ciri-ciri Investasi, https://koinworks.co/blog/ciri-ciri-investasi-bodong/











Daftar Lengkap Investasi yang Tidak Terdaftar dan Tidak di bawah Pengawasan

OJK, Sikapi Uangmu, https://bolasalju.com/artikel/daftar-investasi-

bodong-ilegal-ojk/

Dina Rayanti, “Bagaimana Ciri-ciri Investasi Bodong”,

https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-3225619/bagaimana-ciri-ciri-

investasi-bodong-inipenjelasan-dari-ojk


Bodong Sering Mengaku Koperasi”,

https://kukm.gunungkidulkab.go.id/berita-568/investasi-bodong-sering-

mengaku-koperasi-bagaimana-cara-bedakannya.html

Fokus Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Pemuda

https://www.ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Papers/OJK-Fokus-

Tingkatkan-literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Pemuda.aspx

Investasi Ada Keuntungan Ada Juga Risikonya,

https://sikapiuangmu.ojk.go.id/article/127/investasi-ada-keuntungan-ada-

juga-risikonya

Kerugian Akibat Investasi Bodong Capai Rp.250 Triliun,

https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20191115/9/11709

92/kerugian-akibat-investasi-bodong-capai-rp250-triliun

Muhammad Zaki, “korban Investasi Ilegal Sejumlah Warga Desa Tertipu

Investasi Bodong”, https://buktipers.com/sejumlah-warga-desa-tertipu-

investasi-bodong/

Natiazuriahms, “Pengertian Field Research”,

http://natiazuriahms.blogspot.com/2014/10/field-research-penelitian-

lapangan.html?m=1

Nurul Fahmi, “Bodong Koperasi Harus Sukses Bersama di Jambi ditutup Satgas

Waspada Investasi”, https://www.inilahjambi.com/bodong-koperasi-harus-

sukes-bersaama-di-jambi-ditutup-satgas-waspada-investasi/

Otoritas Jasa Keuangan, Bentuk Umum Produk Diduga Ilegal yang Ditawarkan,

http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/129/bentuk-umum-produk-diduga-

ilegal-yang-ditawarkan,

Paripurna, Kekosongan Hukum di Sektor Keuangan dalam Penanganan Investasi

Ilegal: Edisi Keuangan, www.sikapiuangmu.ojk.go.id

Pengertian Risiko, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Risiko

Pythag Kurniati, “Investasi Bodong Sapi Perah, Kerugian mencapai Rp. 156

Miiliar, Pelaku Oknum PNS”





















http://www.sikapiuangmu.ojk.go.id/

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Risiko

https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2020/03/0

6/10450091/investasi-bodong-sapi-perah-kerugianrp-156-miliar-pelaku-

oknum-pns

Rahen Jihad Akbar, Arrijal Rachman, “Tiga tahun Beroperasi, Satgas Waspada

Investasi Tindak 11 Koperasi Bodong”,

https://www.viva.co.id/amp/berita/bisnis/1100258-3-tahun-beroperasi-

satgas-waspada-investasi-tindak-11-koperasi-

bodong?page=all&utm_medium=all-page

Buku saku OJK, https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-

Keuangan.aspx

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Siaran Pers OJK Perkuat Satgas Waspada

Investasi, Jakarta

Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Perbankan Indonesia edisi ke-1, (Jakarta:

Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2014)

Otoritas Jasa Keuangan, Buku saku OJK edisi ke 2, www.ojk.go.id akses 7 Maret

2020

Otoritas Jasa Keuangan, Buku saku Otoritas Jasa Keuangan edisi ke 2, (Jakarta:

Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2014)

POJK Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 20 ayat 1 dan 2

Surat Pers OJK Nomor 57/DKNS/OJK/V/2017










LAMPIRAN

Lampiran 1

Point wawancara Otoritas Jasa Keuangan

1. Apa saja yang menjadi hambatan OJK dalam memberantas investasi ilegal

yang ada di Provinsi Jambi?

2. Apakah OJK Melakukan pemeriksaan umum dan khusus (ON-SITE dan OFF-

SITE) pada lembaga keuangan yang ada di Jambi?

3. Apakah OJK melakukan pengawasan ON-SITE dan OFF-SITE tersebut secara

menyeluruh pada bank yang ada di Jambi?

4. Apakah OJK Provinsi Jambi telah melakukan pengawasan berdasarkan

kepatuhan (Complience Based Supervision/CBS) berjalan dengan lancar

terhadap lembaga keuangan di Jambi? Apakah dilakukan pada semua lembaga

keuangan di Jambi?

5. Apakah pengawasan berdasarkan risiko pada lembaga keuangan di Jambi

berjalan dengan lancar?

6. Bagaimanakah tingkat penurunan angka investasi ilegal di Provinsi Jambi dari

tahun 2016 hingga 2020?

7. Pada OJK Jambi sendiri dari tahun berapakah OJK melakukan edukasi dan

sosialisasi tersebut?

8. Dimanakah biasanya yang menjadi objek sasaran edukasi dan sosialisasi

tersebut?

9. Melalui acara/media apakah edukasi tersebut?

10. Dalam mengawasi investasi, fasilitas apa sajakah yang OJK berikan

kepada konsumen agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan?

11. Pada kasus Koperasi Harus Sukses Bersama, PT Global Mitra Group,CV

NA sejahtera, mengenai sanksi yang dinyatakan dalam UU OJK No. 21 pasal 6

point ke 7 yaitu sanksi “teguran”, pada saaat itu, Apakah pada saat terjadinya

pengaduan dari masyarakat soal investasi bodong, OJK memberikan sanksi

teguran terlebih dahulu sebelum mencabut / memberhentikan kegiatan usaha

bodong tersebut? Lalu , bagaimana respon dari instansi tersebut?

12. Apakah ada sanksi lebih lanjut yang dikenakan pada ketiga investasi

bodong tersebut ?

13. apakah ada jaminan atau yang diberikan dari pihak OJK maupun investasi

bodong yang bermasalah tersebut sebagai pengganti kerugian yang dialami

konsumen?

Point wawancara konsumen

1. bagaimana awal mula konsumen ( ibu Neneng) mengenal CV NA Sejahtera?

2. Bagaimana CV NA Sejahtera menawarkan produknya dari penjelasan sistem,

serta paket-paket yang ditawarkan?

3. Bagaimana keuntungan yang diiming-imingi?

4. Melalui apa konsumen (ibu Neneng) bisa memastikan bahwa investasi yang

sedang dijalani ialah ilegal?

Lampiran 2

Dokumentasi

Wawancara bersama Rahmiyati

selaku Staff Pengawas Lembaga Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Jambi.

Wawancara bersama Agus Setiawan Wibowo

selaku Staff Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) Otoritas Jasa Keuangan Jambi.

Wawancara bersama Ibu Neneng

selaku konsumen / korban investasi ilegal CV NA Sejahtera

Documents

ANALISIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM