ANALISIS PENGARUH MOTIVASI KERJA BIROKRAT TERHADAP KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK DI DESA CAMPANG(Tugas Mata Kuliah TEORI
PEMERINTAHAN)
Oleh:
RIZON ANSHORI 0616021057
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG 2007
BAB I PENDAHULUAN I.I Latar Belakang Negara Indonesia adalah
Negara kesatuan yang berbentuk Republik, dengan sistem pemerintahan
yang demokratis. Dalam rangka meningkatkan pengendalian serta
menjamin kelancaran penyelenggaran pemerintah maka perlu adanya
pembagian wilayah negara. Letak geografis Indonesia yang terletak
pada posisi silang antara Benua Asia dan Australia serta berada
pada Samudera Pasifik dan Hindia menyebabkab pulau di Indonesia
terpisahpisah serta munculnya keanekaragaman suku dan budaya.
Dengan struktur geografis yang didominasi lautan, tak ayal telah
menjadikan kepulauan. Pembagian daerah Indonesia atas daerah kecil
dan besar dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan
undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan
dalam sistem pemerintahan Negara dan hakhak usul dalam daerah yang
bersifat istimewa. Republik Indonesia dibagi dalam daerah provinsi,
daerah kabupaten dan daerah kota yang besifat otonom oleh karena
luas dan banyaknya urusan pemerintahan itu yang berkedudukan di
satu tempat, maka ada pembagian wilayah atau sejumlah pemerintah
daerah. Hal ini meringankan tugas beban program dirasakan
pemerintah yang pusat, serta lancarnya oleh pelaksanaan melalui
dapat pembangunan dicanangkan Nasional. hasilnya, pemerintah
nantinya dapat bangsa Indonesia menjadi salah satu Negara
Perencanaan bersama
Sehingga untuk
mewujudkan
pembangunan tersebut diperlukan organisasi yang mampu menjadi
wadah bagi tewujudnya pembangunan.
Dalam
rangka
untuk
mewujudkan
pelaksanaan
pembangunan yang baik dan berencana, maka organisasi perangkat
daerah kabupaten memegang peranan yang sangat penting, karena
organisasi perangkat daerah merupakan sarana untuk meningkatkan
kelancaran pemerintah daerah dan agar dapat menyesuaikan dirinya
dengan laju pembangunan didaerahnya berdasarkan keinginan atau
aspirasi rakyat. Karena dalam rangka menunjang distribusi
kemakmuran yang merata, negara hendaknya juga memiliki
sarana-sarana yang memadai untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan
rakyat yang sebenarnya. Sarana ini disebut mampu birokrasi. Dalam
negara demokrasi, diharapkan menjebatani kebijakan-kebijakan
administratif yang diambil oleh penguasa dengan aspirasi rakyat
yang dalam hal ini hendaknya dipandang sebagai pihak yang
mendelegasikan wewenang kepada penguasa itu sendiri. Di era otonomi
daerah, birokrasi diharapkan menjadi organisasi yang solid dan
mampu berperan sebagai wadah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah
serta sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan masyarakat
secara optimal. Pemerintah telah mencanangkan kebijakkan penataan
organisasi perangkat daerah yang lebih diarahkan pada upaya
rightzing yaitu sebuah upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah
daerah yang difokuskan untuk menembangkan organisasi yang lebih
proposional berdasarkan kebutuhan nyata daerah, datar (flat),
transparan, hierakhi yang pendek dan terdesentralisasi kewenangan.
Hal ini sangat diperlukan bagi badan birokrasi saat ini karena pada
realitanya, terdapat penyimpangan-penyimpangan yang membuat kinerja
mereka tidak terlihat optimal. Birokrasi sendiri sebenarnya
memiliki banyak permasalahan yang terkait dalam kinerja pada
pelayanan umum, diantaranya masih terjadi pelayanan sipil yang
masih buruk yaitu biaya tinggi dan
memakan waktu yang lama, pengurusan sesuatu yang masih
tersentralisir di kota, budaya pemerintahan yang masih buruk,
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi masih rendah,
watak birokrasi sebagai abdi negara masih lebih menonjol ketimbang
sebagai abdi masyarakat terutama dalam fungsi pelayanan publik.
Opini lain juga menyebutkan bahwa masih ada fungsifungsi dari
kinerja birokrasi yang belum optimal dilakukan berbagai instansi
Pemerintah Daerah, umumnya terkait layanan yang lamban, tanpa batas
waktu yang jelas, kepastian dan keterjangkauan tarif, pungutan tak
resmi, diskriminasi layanan, ketidakjelasan dasar hukum, tertib
administrasi dan transparansi, tumpang tindih layanan, serta
malas-malasan dan asal-asalan dalam pelayanan. I.2 Identifikasi
Masalah Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan masalah
yang muncul dari latar belakng tersebut yaitu, Kinereja Birokrasi
Dalam Pelaksanaan Otonomi Derah? I.3 Tujuan Penelitian 1. Untuk
mengetahui hambatan, peluang dan tantangan dalam penyelengaraan
kinerja birokrasi yang baik 2. Dampak dari penyelengaraan otonomi
daerah I.4 Kegunaan Penelitian Penelitian tentang deskripsi kinerja
birokrasi dalam penyelengaraan otonomi daerah ini diharapkan
berguna untuk: 1. Secara teoritis penelitian ini diarahkan upaya
terhadap konsep-konsep dan teori Ilmu Pemerintahan 2. secara
praktis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dan
referensi bagi pihak lain secara individual maupun
kelompok, khususnya dalam usaha memperbaiki kinerja
birokrasi
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
I.
GOOD GOVERNANCE
Asian Development Bank (1995) Governance (kepemerintahan)
diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan dengan
mengartikulasikan akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan
prediksibilitas dapat diperkirakan dengan jelas). United Nation
Development Program (1997) Sebagai pelaksanaan kewenangan politik,
ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan-urusan negara.
Merupakan suatu mekanisme, proses, dan hubungan yang kompleks
melalui warga negara (citizens) dan kelompokkelompok melaksanakan
hak yang dan mengartikulasikan mereka. kepentingannya,
kewajibannya dan memfasilitasi perbedaan-perbedaan diantara
II.
REFORMASI BIROKRASI DAN GOOD GOVERNANCE
BAB III PEMBAHASAN A. Prosedur Pelayanan Pembuatan KTP
Pemohon Pemohon KTP Ke RT/RW Setempat untuk meminta Surat
Pengantar
Kelurahan Pemohon Mengisi Biodata KTP (F1.07) dilegalisir oleh
Lurah
Kabupaten Kota Flashdisk yang berisi rekaman data dicek dan
diberi NIK. Kemudian dimasukan kedalm server Disduk dan dicetak
serta ditandatangani oleh Kadisduk selanjutnya KTP diambil oleh
Petugas Kecamatan
Kecamatan Pemohon mengantar Biodata yang telah dilegalisir Lurah
ke Kecamatan untuk dimasukkan ke Flashdisk dan Pengambilan Foto Di
TPDK Kec. serta diberikan pengantar oleh Camat/ Pejabat yang
ditunjuk
Pemohon mengambil KTP di Kecamatan
B.
Kualitas Pelayanan Oleh Dinas Kependudukan
Pelayanan pemerintah adalah suatu kegiatan yang merupakan
perwujudan dari salah satu fungsi pemerintah itu sendiri, yang
bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini pelayanan
yang diharapkan adalah pelayanan yang berkualitas. Kualitas pada
dasarnya terkait dengan pelayanan yang baik, yaitu suatu sikap atau
cara karyawan dalam melayani pelanggan atau masyarakat secara
memuaskan. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat
diukur setelah masyarakat menerima dan merasakan layanan dan
membandingkan dengan harapan sebelumnya. Demikian halnya dalam
layanan civil, kualitas merupakan salah satu aspek yang mendapat
perhatian dari pemerintah, guna memberikan kepuasan kepada rakyat.
Apalagi layanan civil bila dilihat dari keberadaannya merupakan hak
dasar dari warga negara. Jika kita melihat dari unsur kualitas yang
diberikan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil, kita harus melihat dari beberapa
aspek dimensi untuk melihat tolak ukur dari kualitas tersebut.
Aspek dimensi itu meliputi kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan
keadilan. 1. Dimensi Kecepatan Kecepatan menyangkut kualitas produk
layanan dan kualitas perilaku, relatif dalam Di arti masyarakat
memperoleh dalam apa yang diinginkan dengan cepat, dan tidak
membutuhkan waktu yang lama. Dinas Kependudukan melakukan pelayanan
pembuatan KTP terkesan sangat lamban. Hal ini namyak dirasakan oleh
beberapa masyarakat setempat ketika ingin mengurus KTP. Namun
menurut dinas setempat proses yang terkesan lamban itu desebabkan
oleh ketidaklengkapan data yang diperoleh dari masyarakat, sehingga
Dinas Kependudukan tidak bisa bertindak cepat. Selain itu juga
dinas kependudukan memiliki kepanjangan tangan dalam mengurus KTP.
Kelurahan yang merupakan kepanjangan tangan dari Dinas
Kependudukan. Biasanya masyarakat terganjal oleh pelayanan dari
aparat kelurahan. 2. Dimensi Ketepatan Ketepatan sebagai dimensi
kualitas layanan civil berkaitan dengan kewajiban dan pemenuhan
janji, tujuan yang ingin dicapai, sasaran atau obyek yang menjadi
fokus perhatian, keinginan atau kepentingan yang ingin diperoleh,
prosedur yang dilalui, maupun waktu yang dibutuhkan dalam
pelayanan. Dari ketepatan kerja yang dimiliki maka bisa menjadikan
penilaian bahwa adanya kualitas pelayanan yang diberikan. Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil telah memberikan batas maksimal
dalam proses pembuatan KTP.
Batas maksimal itu yaitu selama 7 hari. Namun dari pihak Dinas
tidak memberikan konsekwensi terhadap pekerjanya apabila dalam
batas tersebut proses pembuatan KTP tidak selesai. 3. Dimensi
Kemudahan Pada umumnya masyarakat menginginkan agar layanan civil
yang disediakan oleh pemerintah dekat dengannya sehingga mudah
diperoleh. Keinginan dekat dengan layanan sangat berkaitan
pemerintah dengan masalah distribusi, yaitu bagaimana kepada
berupaya mendekatkan layanan
masyarakat tanpa melewati jenjang-jenjang yang melelahkan,
dengan biaya yang semurah mungkin. Penyediaan fasilitas dan
informasi pelayanan yang dengan mudah dapat diakseskan akan
menimbulkan persepsi yang positif bagi pelanggan terhadap layanan
yang disediakan. Tetapi juga bukan hanya kelengkapan fasilitas
tetapi harus memendekan birokrasi yang dinilai terlalu rumit,
sehingga masyarakat enggan untuk melakukan itu. Dampaknya akan
bermunculan patologi birokrasi yang dilakukan oleh masyarakat dan
oknum Dinas. Patologi birokrasi yang bermunculan akan membentuk
opini yang bertitikberatkan hanya pada kesalahan aparat saja.
Sedangkan birokrasi masyarakat yang dinilai untuk dinilai rumit.
sebagai Tetapi korban. menurut birokrasi Untuk Dinas masih
memberantas patologi birokrasi itu harus bisa memendekan
Kependudukan dan aparat memendekkan pun
dibicarakan dan masih dalam tahap wacana agar masyarakat
pemerintah sama-sama mendapati kemudahan. 4. Dimensi keadilan
Setiap warga masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang adil dari
pemerintah berdasarkan nilai-nilai etika dan hukum
yang berlaku. Dalam hal layanan civil terutama layanan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) kepada setiap warga masyarkat, rasa keadilan
lebih diutamakan karena merupakan salah satu bagian hak azasinya.
Banyak masyarakat merasakan bahwa ada kalanya aparat pemerintahan
di instansi tidak berlaku adil. Seseorang yang memiliki kedudukan
yang tinggi bisa dengan cepat melakukan proses pembuatan KTP dan
tentu saja dengan memakai uang, sebagai syarat untuk transaksi
cepat. Namun hal ini tidaklah bisa menjadikan penilaian akhir saja.
Karena di Dinas Kependudukan tidak melalakukan patologi birokrasi
semacam itu. Disini dalam melakukan transaksi pembuatan KTP harus
berdasarakan atas antrian ditiap harinya. Dan hal tersebut
diperkuat dengan masyarakat yang melakukan transaksi tersebut.
Biasanya ketidakadilan ini dilakukan ketika masih dalam penangan
dari kelurahan yang mana sebagai kepanjangan tangan dari Dinas
Kependudukan dan Catatan sipil. Di kelurahan untuk mendapatkan
proses yang cepat, para aparat disana cendrung melakukan patologi
birokrasi yang dinilai sebagai ketidakadilan. C. Kinerja Aparat
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kinerja yang berarti pelaksanaan kerja, merupakan suatu proses
untuk mencapai suatu hasil, kinerja juga mengandung arti tata
kerja. Kinerja adalah cara seseorang melakukan suatu kegiatan untuk
mencapai produktivitas dan prestasi kerja. (Moenir:131) Kriteria
kerja yang baik menurut Simora yang dikutip dalam Moenir
(1993:134): 1. Kriteria yang baik haruslah mampu diukur dengan cara
yang dapat dipercaya; 2. Kriteria yang baik haruslah mampu
membedakan individuindividu sesuai dengan kinerja mereka;
3. Kinerja yang baik haruslah sensitif terhadap masukanmasukan
dari tindakan pemegang jabatan. Apabila kita melihat dari beberapa
kriteria yang dijelaskan oleh Simora dan di hubungkan dengan
kinerja dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka bisa diambil
kesimpulan bahwa kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap
tingginya kualitas pelayanan yang diberikan kemudian kurang
tanggapnya dinas setempat terhadap keluhan-keluhan dari masyarakat
sehingga lambat untul proses peninggkatan pelayanan. Hal ini
dibuktikan dengan banyaknya keluhan masyarakat terhadap birokrasi
yang terlalu rumit dan banyaknya patologi birokrasi yang dirasa
dilakukan oleh pihak dinas. D. Unsur-Unsur Pelayanan Publik
1. Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat yaitu dilihat dari teknis sisi dan
kesederhanaan alur pelayanan. 2. Persyaratan Pelayanan, persyaratan
administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan yang
sesuai dengan jenis pelayanannya. 3. Kejelasan kepastian Petugas
petugas Pelayanan, yang yaitu keberadaaan pelayanan dan memberikan
(nama,
jabatan, dan kewenangan serta tanggungjawabnya). 4. Kedisiplinan
Petugas Pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan
pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai
ketentuan yang berlaku. 5. Tanggungjawab wewenang dan Petugas
Pelayanan, yaitu petugas kejelasan dalam tanggungjawab
penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. 6. Kemampuan Petugas
Pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki
petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada
masyarakat.
7. Kecepatan Pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat
diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit
penyelenggara pelayanan. 8. Keadilan pelayanan Mendapatkan dengan
tidak Pelayanan, yaitu pelaksanaan (status membedakan golongan
masyarakat yang dilayani). 9. Kesopanan dan Keramahan Petugas,
yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan
menghormati. 10. Kewajaran Biaya Pelayanan, yaitu keterjangkauan
masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit
penyelenggara pelayanan. 11. Kepastian Biaya Pelayanan, yaitu
kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang
ditetapkan. 12. Kepastian Jadwal Pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu
pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 13.
Kenyamanan Lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan
yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman
kepada penerima pelayanan. 14. Keamanan Pelayanan, yaitu
terjaminnya tingkat pelayanan lingkungan unit penyelenggara
pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa
tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang
diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan tersebut. E. Prinsip-prinsip
Pelayanan Publik
Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan dapat
dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan
manusia. Selama hidupnya manusia selalu membutuhkan pelayanan bagi
dirinya.
Pelayanan haruslah berpedoman kepada prinsip-prinsip, antara
lain : 1. Pelayanan Cepat : Prinsip ini mengandung arti bahwa
prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara lancar,
mudah, tepat waktu (sesuai kurun waktu yang ditentukan tidak
berbelit-belit, mudah dipahami, dan dilaksanakan oleh masyarakat
yang meminta pelayanan. 2. Pelayanan Praktis : Prinsip ini
mengandung arti bahwa penyelenggaraan pelayanan, baik mengenai
persyaratan pengurusan, waktu penyelesaian pelayanan hanya dibatasi
pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran
pelayanan, antara juga dengan dari tetap memperhatikan dengan
produk pengulangan keterpaduan pelayanan, persyaratan
dicegah
adanya
pemenuhan persyaratan yang berbelit-belit. 3. Biaya Terjangkau :
Penetapan biaya pelayanan ditetapkan secara wajar, dengan
memperhatikan : a. Nilai barang atau jasa pelayanan dan tidak
menuntut biaya yang terlalu tinggi diluar batas kewajaran. b. c.
berlaku. F. Tujuan Pelayanan Publik Kondisi membayar. Ketentuan
peraturan perundang-undangan yang dan kemampuan masyarakat
untuk
Secara teoritis tujuan pelayanan publik adalah memuaskan
masyarakat, untuk mencapai kepuasan itu diperlukan pelayanan prima
yang tercermin dari : 1. Transparansi, yakni pelayanan yang
bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah
dimengerti.
2. Akuntabilitas,
yakni
pelayanan sesuai
yang
dapat
dipertanggungjawabkan
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan. 3. Kondisional, yakni pelayanan
yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan tetap pemberi berpegang
dan penerima prinsip pelayanan dengan pada
efisiensi dan efektivitas. 4. Partisipatif, yakni pelayanan yang
dapat mendorong peran serta masyarakat dengan dalam penyelenggaraan
aspirasi, pelayanan publik memperhatikan
kebutuhan, dan harapan masyarakat. 5. Kesamaan Hak, yakni
pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek
apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dll. 6.
Keseimbangan Hak dan Kewajiban, yakni pelayanan yang
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima
pelayanan publik. G. Faktor-Faktor Penghambat Kualitas Pelayanan
di
Dinas Kependudukan Dalam peningkatan pelayanan yang diberikaan
ada beberapa unsur sebagai tolak ukur tinggi rendahnya kualitas
pelayanan. Rendahnya kualitas pelayanan ini terdapat beberapa
faktor penghambatnya, yaitu: 1. Kurangnya pengetahuan masyarakat
mengenai prosedur pelayanan pembuatan KTP. Sehingga bisa menghambat
dalam memperoleh KTP yang cepat. Disini juga harus lebih
mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat
dengan pendidikan yang rendah untuk mengoptimalisasikan pelayanan
yang diberikan. 2. Ketidaklengkapan data pemohon yang diserahkan ke
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Menurut pihak dinas
setempat untuk memperoleh KTP dengan cepat maka harus melengkapi
data-data yang dibutuhkan. Sehingga bisa melakukan proses yang
cepat pula di Dinas Kependudukan. Apabila data yang diperoleh tidak
lengkap maka Dinas Kependudukan tidak bisa melakukan proses
pendataan. 3. Minimnya fasilitas yang tersedia di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan minimnya fasilitas tersebut
secara tidak langsung juga menghambat proses pendataan yang
seharusnya bisa selesai dengan cepat, namun ini justru agak
terhambat. Contohnya yaitu dalam pengadaan komputer yang hanya
berjumlah 2 unit. 4. Rendahnya rendahnya setempat. Insentif
motivasi Bila pegawai, dan etos sehingga kerja menyebabkan pegawai
dinas maka
ada
kenaikan
tunjangan
dimungkinkan aparat dinas bisa meningkatan kualitas pelayanannya
terhadap masyarakat. 5. Terhambatnya birokrasi ditingkat bawah
yaitu kelurahan dan atau kecamatan. Hal ini biasanya disebabkan
bahwa tidak hadirnya pejabat terkait akibat kesibukan kerja diluar
instansi ketika ingin melakukan proses pembuatan KTP yang berupa
pembubuhan tandatangan.
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN
III.
DAFTAR PUSTAKA
