Analisis Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di

Analisis Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

di Jakarta Timur

Putra Wijaya (Mahasiswa)

Dra. Afiati Indri Wardani, M.Si (Pembimbing)

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Indonesia

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik

yang telah dilakukan oleh pemerintah di Kota Administrasi Jakarta Timur. Tujuan penelitian

ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di

Jakarta Timur serta berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pembangunan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Jakarta Timur. penelitian ini adalah penelitian

kualitatif dengan bentuk penelitian deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam dan

observasi. Setelah dilakukan penelitian, menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor

yang menghambat pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Jakarta Timur

sehingga belum mencapai target seperti yang telah tercantum dalam Perda Provinsi DKI

Jakarta No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kata kunci:

Ruang Terbuka Hijau, Pembanguan, Peraturan Daerah.

Abstract

This study discusses the development of public green open space has been done by the

government in East Jakarta. The purpose of this study is to find out how the development of

Public Green Open Space in East Jakarta and its barriers. This research is qualitative

research by using deep interview to particular informant and observation. After doing

interview, it shows that the barriers still exist, so the development of Public Green Open

Space in East Jakarta haven’t reach the target that insist in regulation (Perda Provinsi DKI

Jakarta No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah).

Keywords:

Public Green Open Space, Development, Regulation.

Analisis pembangunan..., Putra Wijaya, FISIP UI, 2013

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam membangun suatu kawasan khususnya perkotaan diperlukan adanya suatu

konsep tata ruang yang baik, tepat, dan tentunya mempunyai pandangan jauh ke depan guna

mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut,

salah satu unsur yang harus diperhatikan dalam membangun tata ruang perkotaan adalah

dengan mempertimbangkan keberadaan lingkungan alam yang mempunyai peran besar

terhadap keseimbangan ekologis. Saat ini pembangunan yang cukup pesat tengah terjadi di

kota-kota besar di Indonesia termasuk di Jakarta. Perlahan-lahan ruang-ruang kosong di

Jakarta berubah fungsi menjadi gedung-gedung pencakar langit serta pemukiman penduduk

dengan hanya menyisakan sedikit ruang terbuka hijau. Hal inilah yang kemudian

memunculkan berbagai permasalahan khususnya permasalahan lingkungan seperti banjir

yang kerap melanda Jakarta dan tingkat polusi udara yang cukup tinggi. Dalam mengurangi

dampak tersebut salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan

mengembangkan kawasan hijau di Jakarta. Salah satu wilayah yang menjadi fokus

pengembangan kawasan hijau di Jakarta adalah wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Akan tetapi pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Administrasi Jakarta

Timur sampai saat ini masih sangat minim dan belum mencapai target sesuai dengan yang

telah direncanakan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari luasan RTH publik di Kota

Administrasi Jakarta Timur yang hanya sekitar 2,2 persen dari luas wilayah DKI Jakarta yang

mencapai 64.457,19 Ha seperti pada tabel berikut ini:

Tabel RTH Publik Di Jakarta Timur Tahun 2010

No. Jenis RTH Jumlah Luas (m2)

1. Taman Kota 182 447.596,78

2. Jalur Hijau Jalan 197 1.686.206,09

3. Taman Bangunan Umum 13 2.385.260,00

4. Jalur Hijau Tepian Air 30 237.320,00

5. Taman Rekreasi 1 6.500.000,00

6. RTH Pemakaman 29 1.696.500,00

7. Hutan Kota 18 1.213.300,00

Jumlah 452 14.226.122,87

Sumber: Berbagai sumber


Jumlah ini masih jauh dari target yang direncanakan apabila melihat kembali Perda No.

6 mengenai RTRW DKI Jakarta tahun 1999 yang menargetkan ketersediaan RTH di Kota

Administrasi Jakarta Timur yang diharapkan mampu menyumbang 4,72 persen dari luasan

RTH Provinsi DKI Jakarta. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat Kota Administrasi

Jakarta yang sekarang ini sudah dipadati oleh pemukiman-pemukiman penduduk dan pusat-

pusat industri. Keadaan ini sudah jelas dapat menimbulkan masalah-masalah lingkungan yang

dapat berdampak pada timbulnya bencana-bencana ekologi seperti banjir yang kerap melanda

Kota Administrasi Jakarta Timur Jakarta akibat minimnya RTH yang sangat berguna sebagai

titik-titik resapan air.

1.2 Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimanakah pembangunan ruang

terbuka hijau (RTH) publik di Kota Administrasi Jakarta Timur dan faktor yang menjadi

penghambat dalam membangun RTH publik khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimanakah pembangunan

RTH publik di Kota Administrasi Jakarta Timur serta mengidentifikasi faktor yang menjadi

penghambat dalam pembangunan RTH publik di Kota Administrasi Jakarta Timur.

2. Kerangka Pemikiran

2.1 Kota

Istilah kota memiliki definisi yang beragam. Dalam konteks ruang, kota merupakan

suatu sistem yang tidak berdiri sendiri. Secara internal kota merupakan satu kesatuan sistem

kegiatan fungsional di dalamnya dan secara eksternal, kota sangat dipengaruhi oleh

lingkungan sekitarnya. Dalam konteks inilah secara garis besar kota dapat dikatakan sebagai

suatu tempat yang memiliki konsentrasi penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan

wilayah yang ada di sekitarnya. Selain itu kota merupakan tempat yang dapat ditinjau dari

berbagai sudut pandang yang menggambarkan karakteristik, keberagaman dan

kompleksitasnya. Menurut Branch karakteristik kota dibagi kedalam tiga aspek yang

meliputi:


1. Aspek fisik

Karakteristik kota menurut aspek fisik merupakan kawasan terbangun yang memiliki

letak saling berdekatan/terkonsentrasi yang meluas dari pusatnya hingga ke wilayah

pinggiran, atau wilayah geografis yang didominasi oleh struktur binaan (man made

structure). Dalam pengertian ini kota menpunyai karakteristik yang meliputi:

a. Bangunan-bangunan dan kegiatan-kegiatan yang berada dipermukaan tanah atau

dekat dengan permukaan tanah;

b. Instalasi-instalasi dibawah permukaan tanah;

c. Kegiatan-kegiatan didalam ruangan kosong di angkasa.

2. Aspek sosial

Karakteristik kota menurut aspek sosial merupakan konsentrasi penduduk yang

membentuk suatu komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas

melalui konsentrasi dan spesialisasi tenaga kerja serta meningkatkan adanya

diversitas intelektual, kebudayaan, dan kegiatan rekreatif di kota-kota. Aspek yang

mempengaruhi hal ini adalah besaran komposisi penduduk dan keruangan.

3. Aspek ekonomi

Karakteristik kota berdasarkan aspek ekonomi, berarti kota memiliki fungsi sebagai

penghasil barang dan jasa untuk menunjang kehidupan penduduknya dan untuk

keberlangsungan kota itu sendiri. Ekonomi kota dapat diklasifikasikan ke dalam

tiga bagian yaitu, ekonomi publik, ekonomi swasta (privat), ekonomi khusus

(Branch, 1995:51-71).

2.2 Tata Ruang

Tata ruang didefinisikan sebagai wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik

yang direncanakan maupun tidak (Sinulingga, 1999:97). Tata ruang merupakan wujud pola

dan struktur ruang yang terbentuk secara alamiah dan juga sebagai hasil dari proses-proses

alam maupun dari hasil proses sosial akibat adanya pembelajaran yang terus menerus

(learning process) yang terus-menerus (Eko Budihardjo, 1997:5). Proses “pembelajaran”

yang berkelanjutan ini adalah buah pengalaman manusia yang di dalam kehidupannya berada

dalam siklus tanpa akhir berupa: Pemanfaatan – Monitoring (mengamati) – Evaluasi

(pembelajaran) – Tindakan Pengendalian – Perencanaan (upaya memperbaiki,

mengantisipasi masa depan, dan memutuskan tindakan) – Pemanfaatan – dst (Ernan

Rustiadi, 2011:391). Terdapat beberapa elemen yang membentuk tata ruang suatu wilayah,


elemen-elemen ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu pola ruang yang dapat memenuhi

kebutuhan masyarakat serta menjaga keberlangsungan ekologi suatu wilayah, elemen-elemen

pembentuk tata ruang tersebut yaitu:

a. Kumpulan dari industri tersier (pelayanan jasa), termasuk di dalamnya pelayanan,

administrasi, keuangan, pemerintahan, perdagangan, dan lain-lain, yang cenderung

berkumpul di suatu tempat dan membentuk sistem tempat sentral yang tersebar merata

dalam wilayah tersebut. Lokasi ini akan berkembang menjadi kota-kota dalam

wilayah tersebut

b. Kumpulan dari industri sekunder (manufaktur) yang tersebar tidak merata seperti

manufaktur, pertambangan, yang condong untuk mengadakan anglomerasi dan

kadang-kadang berdekatan dengan sumber daya alam yang memerlukan pengolahan.

Kumpulan industri ini akan memperbesar tempat sentral apabila berlokasi pada

tempat sentral tersebut, sehingga tempat sentral berubah menjadi kota yang semakin

besar sehingga terdapat sistem hirarkis kota-kota dalam suatu wilayah.

c. Lingkungan pemukiman sebagai tempat tinggal dari manusia dan ruang terbuka hijau.

d. Jaringan transportasi yang menghubungkan tempat-tempat a, b, dan c seperti jalan

raya dan rel kereta api (Sinulingga,1999:25).

2.3 Perencanaan Kota

Perencanaan kota sangat erat kaitannya dengan perencanaan pembangunan. Hal ini

dikarenakan perencanaan kota ini bertujuan untuk membangun suatu wilayah kota yang

tertata dengan baik, berkelanjutan dan mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan

masyarakat. Dalam konteks ini pengertian perencanaan pembangunan seperti yang

dikemukakan oleh Conyer & Hills, Perencanaan merupakan proses yang kontinu, yang

menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai cara memanfaatkan sumberdaya

yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa depan. (Pontoh

& Kustiwan, 2008:28). Perencanaan kota dapat digambarkan sebagai suatu aktivitas atau

proses yang mengatur segala sesuatu sebelumnya serta memberikan arahan pengendalian

terhadap konsekuensi-konsekuensi dari semua tindakan yang diambil (Pontoh & Kustiwan,

2008:292). Ada 5 pendekatan yang dominan dalam melakukan aktivitas perencanaan kota,

yaitu:


1. Comprehensive Planning

Comprehensive planning merupakan suatu pola perencanaan tradisional, yang

memiliki tujuan utama pembangunan lingkungan fisik kota. Faktor-faktor dalam

pendekatan ini meliputi perencanaan dalam bidang sosial-demografi, ekonomi,

transportasi, dan lain sebagainya.

2. Incremental Planning

Pendekatan ini mempertanyakan kemampuan pembuatan keputusan yang kompleks

dan bercakupan luas dalam pendekatan comprehensive planning. Hal ini dikarenakan

pedekatan comprehensive planning membutuhkan data dan analisa kompleks yang

dianggap di luar kemampuan para perencana. Pendekatan incremental planning ini

berfokus kepada pencapaian tujuan yang lebih realistis dalam waktu yang singkat.

3. Advocacy Planning

Pendekatan ini mempertanyakan keberadaan suatu kepentingan umum tunggal.

Davidoff sebagai pelopor dari pendekatan ini berpandangan bahwa satu badan

perencanaan tidak mungkin untuk mewakili kebutuhan masyarakat yang beragam

dan perencanaan ini harus memperjuangkan kepentingan-kepentingan berbagai

kelompok masyarakat dengan lebih berfokus kepada perencanaan sosial yang lebih

peduli pada masyarakat.

4. Strategic Planning

Pendekatan ini memfokuskan pada pada tugas-tugas strategis yang jelas dan spesifik,

berbeda dengan tujuan-tujuan yang luas dan tidak terfokus pada comprehensive

planning. Karakteristik utama dari pendekatan ini adalah berorientasi pada tindakan

dan partisipatif.

5. Equity Planning

Pendekatan ini menyadari akan ketimpangan sosial ekonomi yang disebabkan oleh

pembangunan kota dan menganggap bahwa para perencana mempunyai tanggung

jawab untuk membantu kelompok yang tertinggal dan kurang beruntung (Pontoh &

Kustiwan, 2008:284-286),

2.4 Layanan Kota

Kawasan kota merupakan ruang permukaan daratan di mana terdapat konsentrasi

penduduk dengan segala kegiatannya, yang membutuhkan tersedianya layanan kota atau

dalam terminologi lain di kenal dengan prasarana dan sarana kota dalam jumlah dan kualitas


yang memadai. Definisi prasarana dan sarana kota ini adalah kelengkapan dasar fisik kota

yang memungkinkan kota dapat berfungsi sebagai mana mestinya. Menurut Charles K. Coe

dalam buku Handbook of Urban Services: A Basic Guide for Local Governments terdapat 17

prasarana dan sarana kota (layanan kota) pokok yang dibagi ke dalam 4 area fungsional,

yaitu:

a. Public safety and health services.

1. Police;

2. Fire;

3. Emergency management;

4. Emergency medical;

5. Animal control;

6. Public health.

b. Public works and planning services.

7. Planning and inspection;

8. Water treatment and distribution;

9. Wastewater and stormwater management;

10. Street maintenace and construction;

11. Solid waste collection and disposal;

12. Forestry.

c. Leisure services.

13. Park and recreation;

14. Libraries.

d. Support services.

15. Public equipment;

16. Public buildings;

17. Public facilities.

Dalam membangun prasarana dan sarana kota tentunya tidak akan selalu berjalan sesuai

dengan apa yang diharapkan. Salah satunya adalah menyangkut ketersediaan layanan kota

seperti RTH, tentunya banyak permasalahan dan tantangan yang semakin kompleks harus di

hadapi oleh pemerintah dalam upaya penyediaannya. Berbagai permasalahan dan tantangan

yang kerap dihadapi oleh pemerintah dalam upaya membangun prasarana dan sarana kota

tersebut antara lain:


1. Terbatasnya anggaran pembangunan dari sumber-sumber pendapatan nasional dan

daerah (APBN dan APBD), sehingga proyek dan kegiatan pembangunan fisik yang

mendapat perhatian adalah yang berskala kecil/lokal dan kurang diarahkan pada

yang berskala besar yang mempunyai peranan strategis;

2. Pembangunan investasi non-fisik perkotaan tidak diberikan alokasi yang cukup,

misalnya untuk pelatihan SDM, untuk riset dan pengembangan, dan untuk berbagai

kegiatan operasional pembinaan, pengaturan dan pengendalian pembangunan yang

diarahkan untuk meningkatkan kinerja pembangunan yang optimal;

3. Peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan dari pihak swasta dan

partisipasi masyarakat, yang merupakan potensi modal pembiayaan pembangunan

seperti melalui pinjaman daerah, retribusi daerah, dan penerbitan obligasi yang

masih belum dilakukan;

4. Masih terbatasnya kemampuan SDM staf aparat pemerintah kota terutama dalam

prencanaan pembangunan perkotaan yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk

pula perencanaan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan;

5. Masih lemahnya koordinasi antar instansi dalam lingkup pemerintah daerah,

terutama dalam penyusunan rencana pembangunan;

6. Penataan kawasan perkotaan selama ini masih dirasakan belum bersifat interaktif dan

responsif terhadap pembangunan prasarana dan sarana perkotaan secara spasial,

sehingga kegiatan pelayanan terkonsentrasi pada puat perkotaan dan tidak tersebar

ke seluruh penjuru kota;

7. Perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan

tidak diarahkan untuk mewujudkan pembangunan kota secara berkelanjutan,

melainkan hanya untuk jangka waktu yang relatif pendek (Adisasmita, 2010:90-91).

2.5 Pembangunan Berkelanjutan

Istilah pembangunan berkelanjutan (sustainable development) mulai populer sejak

dicanangkannya pernyataan tentang pentingnya kesadaran segenap pihak tentang berbagai isu

lingkungan global, yang disusul dengan terbitnya buku “Our Common Future” oleh World

Commission on Environment and Development yang merupakan komisi sidang umum PBB di

bawah pimpinan Gro Harlem Brutland (Budihardjo & Sujarto, 2005:1).

Pengertian pembangunan berkelanjutan itu sendiri menurut Gro Harlem Brutland

adalah Pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa


mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagai

suatu proses perubahan dimana pemanfaatan sumberdaya, arah investasi, orientasi

pembangunan dan perubahan kelembagaan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergis

saling memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan

dan aspirasi manusia (Budihardjo & Sujarto, 2005:2). Konsep pembangunan berkelanjutan

merupakan suatu interaksi antara tiga sistem, yaitu: Sistem biologis dan sumberdaya; sistem

ekonomi; sistem sosial (Budihardjo & Sujarto, 2005:17).

Gambar Konsep Pembangunan Berkelanjutan

3. Metode Penelitian

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah pedekatan kualitatif. Penelitian ini

berusaha mendapatkan informasi selengkap mungkin mengenai pembangunan ruang terbuka

hijau (RTH) publik di kota administrasi Jakarta Timur. Informasi diperoleh melalui

wawancara mendalam dan observasi yang diharapkan mampu menggali informasi yang

berkaitan dengan pembangunan RTH publik di Kota Administrasi Jakarta Timur.

3.2 Jenis Peneitian

Berdasarkan tujuannya jenis penelitian ini termasuk penelitian deskripsi. Pada

penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan informasi mengenai pembangunan RTH

publik di Kota Administrasi Jakarta Timur dan menggali lebih jauh guna mengetahui

hubungannya dengan ketersediaan RTH di Kota Administrasi Jakarta Timur yang masih

Ekologi

Ekonomi Sosial


belum mencapai target yang tercantum dalam Perda Provinsi DKI Jakarta No.6 Tahun 1999

mengenai RTRW.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Ada dua teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu

melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan dilakukan dengan cara mempelajari dan

menelaah berbagai bahan bacaan dan sumber-sumber tertulis lainnya, seperti buku, artikel,

dan literatur lainnya, yang berkaitan dengan konsep serta teori-teori tentang ruang terbuka

hijau (RTH). dan melalui studi lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan kegiatan

wawancara secara mendalam (depth interview) serta observasi di sejumlah lokasi RTH publik

di Kota Administrasi Jakarta Timur.

3.4 Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara

berusaha untuk menganalisis data yang didapatkan, kemudian dihubungkan dengan pokok

permasalahan yang ada. Selanjutnya dalam analisis dan intepretasi data akan dilakukan secara

kualitatif.

3.5 Narasumber

Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan relevan guna menjelaskan tentang

analisis pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) publik terkait ketersediannya di Jakarta

Timur maka penulis melakukan depth interview terhadap pihak-pihak yang penulis anggap

dapat menyempurnakan penelitian ini yang berasal dari: Dinas Tata Ruang Provinsi DKI

Jakarta, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Pertanian Dan Kehutanan, LSM Walhi

Jakarta, dan Akademisi.

3.6 Site Penelitian

Site yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah Ruang Terbuka Hijau

(RTH) Publik di Kota Administrasi Jakarta Timur. Kota Administrasi Jakarta Timur menjadi

pilihan peneliti dalam melakukan penelitian dikarenakan Jakarta Timur marupakan kawasan

yang diprioritaskan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam RTRW sebagai kawasan hijau yang

diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar terutama dalam ketersediaan RTH di


Ibukota yang sangat berguna dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan yang dapat

timbul seperti polusi udara dan lain sebagainya.

3.7 Proses Peneiitian

Proses penelitian ini dimulai dari merumuskan latar belakang masalah yang

menjelaskan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan khususnya di wilayah Kota

Administrasi Jakarta Timur yang memiliki tingkat pertumbuhan pembangunan yang cukup

pesat sehingga lambat laun dapat mengancam keberadaan lingkungan alami yang ada di

wilayah perkotaan dengan mengumpulkan berbagai data dan fakta pendukung yang

bersumber dari internet, literatur, maupun data-data yang berasal dari berbagai instansi terkait

seperti BPLHD, Dinas Pertamanan & Pemakaman, dan Dinas Pertanian & Kehutanan.

Setelah dirumuskan permsalahan yang hendak dibahas, selanjutnya untuk menghasilkan

suatu penelitian yang komprehensif dan berkorelasi, peneliti mengambil beberapa contoh

penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yang berasal dari jurnal, skripsi,

maupun tesis yang didapat melalui publikasi elektronik dan perpustakaan serta menyusun

kerangka pemikiran yang berkaitan dengan tema penelitian.

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan landasan pemikiran yang telah disusun

sebelumnya, kemudian peneliti merumuskan metode penelitian yang sesuai dengan tema atau

judul skripsi yang telah ditentukan. Untuk tahapan selanjutnya adalah dilakukan analisis

sesuai tema yang telah ditentukan dengan terfokus pada bagaimana pembangunan RTH

publik di Jakarta Timur dan identifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam

pembangunan RTH publik di Jakarta Timur dengan didukung oleh data primer yaitu

wawancara dengan narasumber dari Sudin Pertamanan, Sudin Pertanian & kehutanan, Dinas

Tata Ruang, Akademisi, dan LSM Walhi serta data-data sekunder yang didapat dari berbagai

instansi terkait seperti BPLHD, Dinas Pertamanan & Pemakaman dll. Dari analisis tersebut

barulah kemudian ditarik kesimpulan terkait pertanyaan penelitian dan saran dari peneliti.

4. Analisis Pembanguanan Ruang Terbuka Hijau Publik di Jakarta Timur

4.1 Pembangunan RTH Publik di Jakarta Timur

Dalam usaha membangun RTH publik di Jakarta Timur tentunya ada suatu proses atau

tahapan pembangunan. Ada 3 proses/tahapan yang utama dalam membangun RTH publik

yaitu: Pembebasan lahan → Merancang DED (Detail Engineering Design) →


Pembangunan RTH publik. Akan tetapi pembangunan RTH di kota administrasi Jakarta

Timur masih berjalan dengan sangat lambat dan banyak menemui hambatan. Apabila melihat

dari Perda No. 6 Tahun 1999 mengenai RTRW Provinsi DKI Jakarta, sampai tahun 2010

diharapkan RTH publik di Kota Administrasi Jakarta Timur dapat mencapai luasan 3.232,57

Ha atau 4,72 persen dari luas keseluruhan provinsi DKI Jakarta.

Masih lambatnya pembangunan RTH publik ini dapat dicermati dari tidak tercapainya

target yang telah ditetapakan oleh pemerintah dalam Perda DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999

tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti, luasan RTH publik di Jakarta Timur

baru mencapai total 1.423,20 Ha atau baru sekitar 2,2 persen dari luas RTH publik di Jakarta

yang berarti baru mencapai setengah dari target yang diharapkan oleh pemprov DKI Jakarta

yaitu sebesar 4,72 persen.

Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2001 sampai 2010 RTH publik di Jakarta

Timur hanya bertambah sebesar 40.030,11 m2. Ini berarti tiap tahunnya rata-rata RTH publik

yang dibangun di Jakarta Timur hanya sekitar 4.003,01 m2 atau hanya 0,00060 persen dari

luas DKI Jakarta, sedangkan untuk mencapai target 4,72 persen paling tidak setiap tahunnya

minimal dibangun 0,39 persen atau 2.605.164,66 m2, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel Pembangunan RTH Publik Jakarta Timur 2001 s/d 2010

No Wilayah Luas (m2) Tahun

1 Taman interaktif Gg. Toge RT 004 & 001 RW 005,

Kel.Klender, Kec.Duren Sawit, Jakarta Timur 160,00 2001

2

Taman interaktif Jl. Pengembang RT 004 RW 011

Kel.Cipinang Besar Utara, Kec.Jatinegara, Jakarta

Timur

400,00 2001

3 Taman interaktif Jl. Pengembangan RT 014 RW

001 Kec.Cipayung, Jakarta Timur 435,00 2001

4 Taman interaktif RT 006 RW 007 Kel.Tengah

Kec.Kramat Jati, Jakarta Timur 400,00 2001

5 Taman interaktif RT 007 RW 005, Kel.Dukuh,

Kec.Kramat Jati, Jakarta Timur 293,00 2001

6 Taman interaktif RT 001 RW 005 Kel.Jatinegara

Kaum, Kec.Pulogadung, Jakarta Timur 900,00 2002

7 Taman interaktif RT 004 RW 011 Kel.Cipinang

Besar Utara, Jakarta Timur 600,00 2002

8 Taman interaktif RT 005 RW 014 Kel.Penggilingan

Kec.Cakung, Jakarta Timur 836,00 2002

9 Taman interaktif RT 009 RW 008 Kel.Cipinang

Muara Kec.Jatinegara, Jakarta Timur 803,00 2002


Tabel Pembangunan RTH Publik Jakarta Timur 2001 s/d 2010 (Lanjutan)

No Wilayah Luas (m2) Tahun

10 Taman interaktif RT 012 RW 004 Kel.Pisangan

Timur, Kec.Pulogadung, Jakarta Timur 606,00 2002

11 Taman interaktif RT 003 RW 009 Kel.Kalisari

Kec.Pasar Rebo, Jakarta Timur 442,00 2003

12 Taman interaktif Jl. Bulak Tengah X RT 004 RW

015 Kel.Klender Kec.Duren Sawit, Jakarta Timur 1.035,00 2004

13 Taman interaktif Jl. Ciracas Raya RT 003 RW 006

Kel.Ciracas Kec.Ciracas, Jakarta Timur 1.281,00 2004

14

Taman interaktif Jl. Kebon Kelapa RT 002 RW 009

Kel.Utan Kayu Selatan Kec.Matraman, Jakarta

Timur

921,00 2004

15 Taman Interaktif Jl.Bulak Tengah X RT 004 RW

015 Kel.Klender Kec.Duren Sawit, Jakarta Timur 1.035,00 2004

16 Taman Interaktif Jl.Ciracas Raya RT 003 RW 006

Kel.Ciracas Kec.Ciracas, Jakarta Timur 1.281,00 2004

17

Taman Interaktif Jl.Kebon Kelapa RT 002 RW 009

Kel.Utan Kayu Selatan Kec.Matraman, Jakarta

Timur

921,00 2004

18 Taman interaktif Kec.Pulo Gadung, Jakarta Timur 400,00 2006

19 Taman Gedung Werda Tama Jaya Jakarta 1.136,00 2006

20 Taman Kampus YPKP DKI Jakarta, Ciracas Jakarta

Timur 12.034,75 2006

21 Taman interaktif Kec.Cakung, Jakarta Timur 781,75 2007

22 Taman Gedung LPMJ Jl. Bekasi Timur, Pulo

Gadung Jakarta Timur 691,64 2007

23 Taman Rusun Tipar Cakung 2.994,58 2007

24 Taman SMAN 42 Jl. Rajawali, Halim

Perdanakusuma, Jakarta Timur 433,45 2007

25 Taman Interaktif Rt. 006 Rw. 004 Kel. Cakung

Barat Kec. Cakung, Jakarta Timur 1.632,94 2010

26 Taman interaktif Segitiga Intirub Jl. Cililtan Besar,

Jakarta Timur 3.453,00 2010

27 Taman Eks SPBU 31-13601 Jl. Inspeksi Saluran

Timur Kec.Jatinegara, Jakarta Timur 1.230,00 2010

28 Taman Eks SPBU 34-13207 Jl.Jend.A. Yani (Sisi

Selatan), Pulo Gadung, Jakarta Timur 1.443,00 2010

29 Taman Eks SPBU 34-14304 Jl.Jend.A. Yani (Sisi

Utara), Pulo Gadung, Jakarta Timur 1.450,00 2010

Total 40.030,11

Sumber: Dinas Pertamanan & Pemakaman Provinsi DKI Jakarta.


4.2 Faktor-Faktor Yang Menghambat Pembangunan RTH Publik Di Jakarta Timur

4.2.1 Adanya Kebutuhan Akan Sarana dan Prasarana Lain Yang Lebih Mendesak

Beberapa tahun belakangan ini pertumbuhan penduduk di Kota Administrasi Jakarta

Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jakarta Timur sebagai salah satu Kota

Administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang merupakan sentra perindustrian telah mendorong

masyarakat di daerah pinggiran untuk datang ke Jakarta Timur demi mendapatkan kehidupan

yang lebih baik.

Tabel Tingkat Pertumbuhan Penduduk Jakarta Timur Tahun 2011

Sumber: BPLHD Provinsi DKI Jakarta.

Dari tabel tersebut bisa dilihat tingkat pertumbuhan penduduk Jakarta Timur yang

mengalami pertumbuhan sebesar 1,40 persen dari tahun 2000 s/d 2010 dan bertambah 1,56

persen hanya dalam jangka waktu satu tahun dari tahun 2010 s/d 2011. Dari tabel tersebut

dapat terlihat bagaimana pesatnya pertumbuhan penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur

terutama pada beberapa tahun belakangan ini yaitu antara tahun 2010-2011. Dari data

pertumbuhan penduduk Jakarta Timur yang sangat pesat tersebut sudah tentu akan berdmpak

holistik terutama terhadap sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti pemukiman.

Selain itu pertambahan penduduk yang sangat pesat ini juga akan mendorong mobilitas suatu

wilayah sehingga diperlukan adanya ketersediaan akan akses antar wilayah yang memadai

seperti jalan dan sistem transportasi. Dari uraian penjelasan tersebut, mengapa RTH publik di

wilayah Jakarta Timur sangat sulit berkembang dapat dikarenakan adanya kebutuhan akan

sarana dan prasarana lain yang dirasa pemerintah cukup mendesak seperti pemukiman dan

jaringan jala dan transportasi yang lebih diprioritaskan guna memenuhi kebutuhan penduduk

Jakarta yang jumlahnya terus bertambah.

No Kecamatan Luas Jumlah

Penduduk

Pertumbuhan Penduduk

(2000-2011) Kepadatan

Penduduk 2000-2010 2010-2011

1 Pasar Rebo 12,98 194.094 2,37 2,57 14.959,10

2 Ciracas 16,08 256.961 1,91 2,07 15.979,90

3 Cipayung 28,45 237.712 3,70 4,02 8.356,00

4 Makasar 21,85 189.251 1,70 1,84 8.660,10

5 Kramat Jati 13 277.290 1,63 1,77 21.329,00

6 Jatinegara 10,25 268.159 0,49 0,53 26.155,70

7 Duren Sawit 22,65 389.107 1,05 1,13 17.176,50

8 Cakung 42,28 511.248 1,35 1,47 12.092,50

9 Pulogadung 15,61 263.122 0,28 0,30 16.859,10

10 Matraman 4,88 149.000 0,37 0,40 30.510,30

TOTAL 188,03 2.735.994 1,40 1,56 14.550,50


4.2.2 Tingginya Harga Tanah

Salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pembangunan RTH publik di Jakarta

Timur terutama adalah dalam hal pembebasan lahan terkait dengan harga lahan di Jakarta

Timur yang sudah semakin mahal dikarenakan oleh ketersediaan lahan di Jakarta Timur yang

sudah semakin terbatas. Tingginya harga tanah di Kota Administrasi Jakarta Timur memang

masih menjadi salah satu kendala terbesar yang dihadapi Pemerintah Kota dalam upaya

pembebasan lahan guna membangun RTH publik di Jakarta Timur. Ketersediaan akan lahan

ini memang menjadi faktor penting dalam pembangunan RTH publik, akan tetapi di tengah

pesatnya pembangunan dan jumlah penduduk di Jakarta Timur yang terus bertambah seperti

beberapa tahun belakangan ini membuat ketersediaan akan lahan menjadi semakin terbatas,

seperti yang di jabarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel Luas Lahan Terbangun Jakarta Timur 2010

Kecamatan Lahan Terbangun (Bangunan + Jalan)

Pasar Rebo 1.032,27

Ciracas 1.453,67

Cipayung 1.928,50

Kramat Jati 1.167,40

Makassar 1.290,40

Jatinegara 988,61

Duren Sawit 1.944,21

Matraman 530,14

Pulogadung 1.351,33

Cakung 2.845,57

Jumlah 14.532,84

% 78,50

Sumber: Sudin Tata Ruang, data diolah peneliti.

Dari tabel tersebut, jumlah lahan terbangun di Jakarta Timur sudah mencapai 78,50

persen dari luas total wilayahnya. Jumlah ini tentunya pasti akan bertambah mengingat

semakin padatnya Jakarta Timur dari tahun ke tahun. Inilah yang kemudian mengakibatkan

harga tanah di Jakarta Timur tiap tahun makin melambung. Keterbatasan akan lahan ditambah

dengan kebutuhan lahan yang tinggi ini merupakan penyebab utama semakin tingginya harga

tanah di Jakarta Timur yang sudah tentu dapat menambah beban anggaran yang harus

dikeluarkan oleh pemeintah untuk membangun RTH publik di Jakarta Timur.


4.2.3 Kurangnya Perhatian Dari Pemerintah Akan Ketersediaan RTH Publik

Dalam hal ini, pemerintah dirasa masih mengesampingkan keberadaan RTH publik di

Kota Administrasi Jakarta Timur. Padahal keberadaan RTH publik ini sangatlah penting

untuk tetap menjamin keberlangsungan suatu wilayah perkotaan ditengah pesatnya

pembangunan. Ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh ketidakseimbangan antara

pembangunan fisik kota dengan lingkungan telah menimbulkan masalah yang serius pada

wilayah perkotaan. Dampak dari adanya ketidakseimbangan antara pembangunan fisik

dengan lingkungan kota di kota administrasi Jakarta Timur ini salah satunya dapat dirasakan

dari bencana banjir yang sering melanda Jakarta Timur setiap tahunnya. Ini dapat dikarenakan

oleh mulai minimnya daerah-daerah resapan air akibat pembangunan kota yang semakin

pesat. Salah satu indikator dari masih kurangnya perhatian dari pemerintah itu sendiri dapat

dicermati dari masih terdapatnya RTH publik yang beralih fungsi menjadi bagunan lain

seperti SPBU. Selama tahu 2008 terdapat 3 RTH publik yang beralih fungsi menjadi area

SPBU seperti pada tabel berikut ini:

Tabel RTH Publik Jakarta Timur Yang Beralih Fungsi Tahun 2008

No Lokasi Luas (m2)

1

2

3

Jalan Inspeksi Saluran Timur, Jatinegara

Jalan Jenderal A Yani, Pulogadung (sisi utara)

Jalan Jenderal A Yani, Pulo Gadung (sisi selatan)

1.230

1.450

1.443

Jumlah 4.123

Sumber: BPLHD Provinsi DKI Jakarta, data diolah peneliti.

Selain dari kurangnya perhatian pemerintah dalam mengubah tatanan kota secara fisik

agar dapat serasi, selaras, dan seimbang dengan tetap mempertahankan atau dengan lebih

mengembangkan lagi RTH publik di Kota Administrasi Jakarta Timur. Pemberdayaan

terhadap masyarakat tampaknya juga kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Masih

kurangnya perhatian pemerintah dalam memberdayakan masyarakat ini dapat dicermati dari

masih minimnya penyuluhan-penyuluhan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat

menumbuhkan kepedulian masyarakat. Selama dua tahun sejak tahun 2009 sampai tahun

2011 di Kota Administrasi Jakarta Timur sendiri hanya diadakan satu kegiatan yang

dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Kegiatan ini dikenal dengan gerakan kampung hijau


yang dilakukan di Kampung Bulak, Klender di RW 15 Jakarta Timur. sebaiknya untuk lebih

menumbuhkan lagi rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, kegiatan semacam ini

sebaiknya dilakukan oleh pemerintah secara rutin dan merata di setiap wilayah di Jakarta

Timur guna mendidik masyarakat untuk mencintai lingkungannya sehingga bisa dapat terjaga

dan lestari.

4.2.4 Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Dalam mencapai tujuan untuk menghijaukan kembali Jakarta Timur, tentunya

pemerintah tidak dapat bergerak sendiri. Kesadaran masyarakat dalam ikut menjaga dan

melestarikan lingkungannya juga menjadi faktor utama. Karena pemerintah tidak dapat

bekerja secara maksimal apabila tidak didukung juga oleh masyarakat. Dalam usaha

pengembangan RTH publik ini masih saja banyak masyarakat yang kurang peka terhadap

lingkungannya. Salah satu indikatornya adalah masih banyaknya warga yang membuang

sampah sembarangan di areal RTH publik serta masih terdapat warga yang bertempat tinggal

di bantaran sungai yang seharusnya difungsikan sebagai RTH publik jalur sehijau tepian

airseperti pada tabel berikut.

Tabel Rumah Tangga di Bantaran Sungai Jakarta Timur Tahun 2008

No Kecamatan / Kelurahan / Desa Jumlah Rumah

Tangga

1 Pasar Rebo 24

2 Ciracas 804

3 Makasar 1.225

4 Kramat Jati 562

5 Jatinegara 1.693

6 Duren Sawit 881

7 Cakung 617

8 Pulo Gadung 646

Jumlah 6.452

Sumber: BPLHD Provinsi DKI Jakarta, data diolah peneliti.

Hal ini tentunya sudah melanggar peraturan yang berlaku seperti yang tertuang dalam

Perda No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum pasal 36 mengenai tertib bangunan yang

melarang setiap warga untuk medirikan bangunan di bantaran sungai.


5 Simpulan dan Rekomendasi

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Administrasi Jakarta

Timur masih minim dan belum mencapai target sesuai dengan yang telah

direncanakan oleh pemerintah;

2. Tidak tercapainya target pembangunan RTH publik oleh pemerintah ini disebabkan

oleh berbagai faktor penghambat antara lain: a) Adanya kebutuhan akan sarana dan

prasarana lain yang lebih mendesak b) Tingginya harga tanah di Kota Administrasi

Jakarta Timur. c) Kurangnya perhatian dari pemerintah itu sendiri baik dari sisi

mempertahankan dan mengembangkan keberadaan RTH publik maupun dari sisi

pemberdayaan masyarakat. d) Masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk

menjaga dan melestarikan keberadaan RTH publik di Kota Administrasi Jakarta

Timur.

5.2 Saran

beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam

membangunan RTH publik di kota administrasi Jakarta Timur, yaitu :

1. Menahan laju pertumbuhan penduduk khususnya penduduk pendatang agar tidak

semakin menambah beban kota, sehingga lahan-lahan yang masih ada di Jakarta

Timur bisa dioptimalkan untuk pembangunan RTH publik;

2. Perlu dilakukannya kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat menumbuhkan

kepedulian dan mendidik masyarakat umtuk peduli terhadap lingkungannya oleh

pemerintah seperti dengan diadakannya penyuluhan-penyuluhan atau lomba-lomba

kebersihan yang rutin diadakan dan menyeluruh di Kota Administrasi Jakarta

Timur;

3. Meningkatkan peran swasta untuk mendukung upaya Pemerintah Kota Administrasi

Jakarta Timur dalam membangun RTH publik melalui program CSR (Coorporate

Social Responsibility);


4. Perlunya disusun rencana pembangunan RTH publik dalam jangka pendek, seperti

dengan merencanakan target minimal luasan RTH publik yang harus dibangun oleh

pemerintah setiap tahunnya di Kota Administrasi Jakarta Timur.

Datar Pustaka

Adisasmita, Rahardjo. (2010). Pembangunan Kota Optimum, Efisien & Mandiri. Yogyakarta:

Graha Ilmu.

Branch, Melville C. (1995). Perencanaan Kota Komprehensif Pengantar & Penjelasan

(Bambang Hari Wibisono, Penerjemah). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Budihardjo, Eko dan Djoko Sujarto. (1999). Kota Berkelanjutan. Bandung: Alumni.

Coe, Charles K. (2009). Handbook of Urban Services: A Basic Guide for Local Governments.

New York: M.E. Sharpe, Inc.

Joga, Nirwono dan Iwan Ismaun. (2011). RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau. Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama.

Pontoh, Nia K. dan Iwan Kustiwan. (2009). Pengantar Perencanaan Perkotaan. Bandung:

ITB.

Rustiadi, Ernan, Sunsun Saefulhakim, Dyah R. Panuju. (2011). Perencanaan Dan

Pengembangan Wilayah. Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sinulingga, Budi D. (1999). Pembangunan Kota Tinjauan Regional dan Lokal. Jakarta:

Pustaka Sinar Harapan.

Sinulingga, Budi D. (1999). Pembangunan Kota Tinjauan Regional dan Lokal. Jakarta:

Pustaka Sinar Harapan.


Documents

Analisis Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di