ANALISIS MEKANISME PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

1

ANALISIS MEKANISME PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP

Daniel Belianto dan Drs. Adang Hendarawan, M.Si.

1. Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UniversitasIndonesia

2. Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UniversitasIndonesia

[email protected],[email protected]

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap. Skripsi

ini berfokus pada analisis penggunaan metode Estimasi dan Bayangan dalam menghitung PPh Pasal 21 atas

pegawai tetap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa penggunaan metode Estimasi dan Bayangan memiliki hasil penghitungan PPh Pasal 21

yang sama dalam setahun, tetapi dalam hal penghitungan setiap masanya terdapat perbedaan hasil. Metode

Bayangan tidak dicontohkan dalam ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga apabila terdapat

penghitungan ulang oleh petugas pajak dengan metode Estimasi dan terdapat selisih kekurangan bayar, maka

atas selisih kekurangan bayar PPh Pasal 21 tersebut dan sanksi administrasi perpajakan atas selisih kekurangan

bayar tersebut akan ditanggung oleh pihak pemotong pajak.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Pegawai Tetap, Metode Estimasi, Metode Bayangan

The Analysis of Mechanism Calculation of Income Tax Article 21 on a

Permanent Employee

ABSTRACT

This thesis discusses about the mechanism of calculation of Income Tax Article 21 on a permanent employee.

This thesis focuses on the analysis of the use Forecast and Running method in calculating Tax Article 21 of the

permanent employee. This study uses a qualitative approach with descriptive. The results of this study indicate

that the use of methods Forecast and Running has the same count results Tax Article 21 in in a tax year, but in

terms of counting every month there are differences in the results. Method of Running is not exemplified in in

the provisions of legislation, so that if there is a recount by the tax officer with the method Forecast and there is

a difference underpayment, then the difference between the underpayment of income tax Article 21 and

sanctions the tax administration on the difference underpayment will be borne by the tax withholder.

Key Words: Income Tax Article 21, Permanent Employee, Forecast Method, Running Method

Analisis mekanisme ..., Daniel Belianto, FISIP UI, 2016

2

Pendahuluan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang dapat

dihasilkan oleh Negara dari suatu penerapan sistem pemungutan pajak melalui withholding

tax system yang melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah Pemotong PPh

Pasal 21 yaitu Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha

tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan oleh

Pemotong Pajak setiap bulannya. Terdapat 2 metode yang banyak digunakan untuk

menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima/diperoleh pegawai tetap yaitu

metode estimasi (Forecast) atau metode bayangan (Running). Kedua metode tersebut

memilki perbedaan terkait mekanisme menghitung PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.

(Harcrisnowo, 2008).

Adapun fenomena yang terjadi di dalam praktik bahwa penggunaan diantara kedua

metode tersebut oleh Pemotong Pajak didasarkan pada kelebihan dan kekurangan masing-

masing metode yang dikaitkan dengan proses bisnis. Pada lampiran PER – 16/PJ/2016

mencerminkan bahwa petunjuk umum dan contoh penghitungan pemotongan PPh Pasal 21

atas Pegawai Tetap menggunakan metode Forecast. metode Forecast tidak melibatkan

penghasilan masa-masa sebelumnya dalam menghitung PPh Pasal 21 dikarenakan setiap

masa pajak dianggap berdiri sendiri-sendiri. Apabila terdapat fluktuasi penghasilan setiap

bulannya, hasil dari penggunan metode Forecast cukup tidak menggembirakan baik dari sisi

Pegawai Tetap dan sisi Pemotong Pajak karena PPh Pasal 21 juga ikut berfluktuasi yang

berpengaruh pada tidak stabilnya cashflow setiap bulan. Masalah lain yang timbul adalah

penggunaan metode Forecast akan menyebabkan lebih bayar pada masa pajak terakhir

karena adanya penurunan penghasilan yang cukup ekstrem. Atas hal tersebut Pemotong Pajak

memiliki kecenderungan untuk menghindari lebih bayar karena adanya potensi untuk

dilakukan pemeriksaan pajak. Mengingat beban PPh Pasal 21 tidak semestinya mutlak

ditanggung oleh pegawai tetap melainkan juga dapat ditanggung oleh pemberi kerja,

membuat pemberi kerja selaku Pemotong Pajak untuk menemukan berbagai variasi dalam

penghitungan PPh Pasal 21.

Metode Running hadir sebagai alternatif solusi dari permasalahan dari metode

Forecast dalam menghitung PPh Pasal 21 yang terutang atas Pegawai Tetap. Metode


3

Running diciptakan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan kesamaan hasil akhir

selama setahun dengan metode Forecast. Metode Running melibatkan komponen

penghasilan dan pengurang dari masa-masa sebelumnya, dimana penghitungan PPh Pasal 21

setiap masa (termasuk masa pajak terakhir) didasarkan atas jumlah aktual. Namun demikian,

untuk hasil penghitungan PPh Pasal 21 setiap masa antara metode Running jika dibandingkan

metode Forecast dapat menimbulkan perbedaan terkhusus bila terdapat fluktuasi

penghasilan. Perbedaan hasil tersebut akan menimbulkan masalah tersendiri karena metode

Running tidak diatur dalam ketentuan. Jika dikaitkan lagi dengan berlakunya PER-

14/PJ/2013 mengenai tata cara pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, perbedaan hasil tersebut

dapat terlihat pada PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap setiap masa yang akan tertampil dalam

SPT Masa PPh Pasal 21. Dengan demikian, petugas pajak sesungguhnya dapat menemukan

perbedaan hasil tersebut dan lebih lagi memberikan sanksi perpajakan bila terdapat

kekurangan bayar.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian yang berjudul “Analisis

Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap” ini adalah

menganalisis lebih lanjut mengenai penghitungan PPh Pasal 21 yang dikaitkan dengan

metode Forecast maupun Running. Selain itu, pengujian atas ketepatan penghitungan sesuai

ketentuan perundangan yang berlaku, juga akan dihubungkan dengan implikasi sanksi

perpajakan yang timbul terhadapnya serta dikaitkan dengan penerimaan Negara.

Tinjauan Teoritis

The current payment system menjadi landasan pemungutan dengan withholding tax

dan estimated revenue, yang berkaitan dengan penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 ke

kas negara, dimana menurut Yudkin bahwa the current system atau pay as you go merupakan

salah satu cara pemungutan pajak, yang menekankan pada pemungutan pajak pada saat yang

sama dengan saat penghasilan diterima. (Yudkin, 1971, p.3). Sedangkan menurut Griffith, the

current system ini sangat berkaitan dengan asas convenience dan mendorong serta

membangun kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, sistem ini merupakan instrumen stabilitas

penerimaan negara apabila dilihat dari sudut pemerintah, dimana penerimaan negara lebih

cepat masuk ke kas Negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Lebih lanjut Griffith

mengatakan bahwa konsep current of payment sudah cukup lama diperkenalkan tetapi masih


4

sangat relevan sampai sekarang, karena sampai saat ini pemerintah masih mengandalkan

pajak untuk mendukung pengeluaran rutin maupun belanja modal, sehingga diperlukan

penerimaan segera dan stabil. (Kelley, Patrick L and Oldman Oliver, 1973).

Pihak ketiga yang berhubungan dengan Wajib Pajak (withholding agents atau

pemotong pajak), wajib menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang

dipotongnya. (Rosdiana dan Tarigan, 2005). Selaras dengan kewajibannya itu, bahwa ada

risiko-risiko yang harus ditanggung pemberi kerja sebagai pemotong pajak yaitu:

a. Operational risk (risiko operasional) yaitu kemungkinan timbulnya kesalahan

pemrosesan yang mungkin disebabkan oleh volume pekerjaan yang harus ditangani, yang

mengakibatkan tambahan biaya,

b. Compliance risk (risiko kepatuhan) yaitu kemungkinan terlambatnya penyetoran atau

pelaporan yang mengakibatkan tambahan denda, dan

c. Reputational risk (risiko reputasi) yaitu kemungkinan terjadinya kesalahan penghitungan

yang mungkin tidak banyak berpengaruh pada reputasi di tingkat publik, tetapi reputasi di

kalangan internal yang menimbulkan konflik di kalangan pegawai. (Whiting, 2004)

Sehubungan dengan resiko-resiko tersebut di atas, beban pajak juga dapat muncul

terkait dengan biaya kepatuhan atau compliance cost sehubungan pelaksanaan kewajiban

pemotongan PPh Pasal 21 khususnya dalam penggunaan metode penghitungannya.

Compliance costs adalah bagian dari beban administratif yang harus ditanggung oleh Wajib

Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, baik yang dapat diukur baik

dengan nilai uang (tangible) maupun yang tidak dapat diukur dengan nilai uang (intangible).

Contoh dari biaya yang tangible adalah fiscal costs/direct money costs, dimana biaya/beban

yang harus dikeluarkan wajib pajak selama proses pelunasan pajaknya dapat diukur dengan

nilai uang. Selain itu, ada pula biaya intangible dalam bentuk time costs, yaitu biaya berupa

waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan,

dan psychological costs, biaya psikis/psikologis yang antara lain berupa stress atau

ketidaktenangan, kegelisahan, maupun ketidakpastian, yang terjadi dalam proses pelaksanaan

kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan, misalnya stress saat melakukan filing atas

dokumen-dokumen bukti potong PPh Pasal 21 yang sangat banyak. (Haula Rosdiana, 2007)


5

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif dengan maksud memberikan suatu pemahaman secara mendalam tentang fenomena

terhadap suatu objek penelitian, yaitu pemahaman tentang penggunaan metode penghitungan

PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap.Jenis penelitian ini berdasarkan tujuannya adalah penelitian

deskriptif, berdasarkan manfaat adalah penelitian murni, dan berdasarkan dimensi waktu

adalah penelitian cross-sectional. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi

lapangan dengan melakukan wawancara mendalam serta studi kepustakaan untuk

memperoleh data sekunder. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik analisis data kualitatif.

Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan

beberapa pihak yang terkait yaitu Bambang Eko Nugroho, selaku Kepala Seksi Peraturan

Pot/Put PPh 1, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Ditjen Pajak; Nanang Subchan, selaku

Account Representatif KPP PMA Dua; Godfried Pardomuan, selaku Supervisor Pemeriksa

Pajak KPP PMA Dua; Indra Lesmana selaku staf pajak PT XYZ; ibu Nadya Nur A. selaku

selaku staf pajak PT ABC; Sri Juliarti Hariani, selaku Senior Manager, Divisi Global

Employer Services, Delloite Tax Solutions; Iman Santoso, selaku Partner PSS Consult –

Ernst & Young Indonesia; Sigit Wibowo, selaku Tax Manager, MUC Global; Arie Widodo

selaku selaku Dosen Administrasi Perpajakan, Program Vokasi Universitas Indonesia;

Wisamodro Jati selaku Dosen Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap

1.1 Metode Forecast dan Running dalam menghitung PPh Pasal 21

Apabila dibuatkan summary-nya maka berikut perbedaan penghitungan PPh

Pasal 21 dengan metode Forecast dan Running:

Tabel 1.1 Perbedaan Metode Forecast dan Running

Komponen Penghitungan Setiap Masa

Running Forecast

Penghasilan Memperhitungkan dengan Tidak memperhitungkan


6

Komponen Penghitungan Setiap Masa

Running Forecast

bulan-bulan sebelumnya

(dijumlahkan)

dengan bulan-bulan

sebelumnya

Pengurang Memperhitungkan dengan

bulan-bulan sebelumnya

(dijumlahkan)

Tidak Memperhitungkan

dengan bulan-bulan

sebelumnya

Penghasilan

Neto Setahun

Penghasilan Neto x (estimasi

masa kerja/realisasi masa

kerja)

Penghasilan Neto dikali

estimasi kerja yaitu dua belas

PPh 21 Sebulan PPh 21 Setahun x (realisasi

masa kerja/estimasi masa

kerja)

PPh 21 Setahun dibagi dua

belas

1.2 Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT ABC

Berdasarkan studi kasus pada PT ABC untuk tahun 2015, terdapat hasil

penghitungan PPh Pasal 21 untuk setiap bulannya. Apabila dilihat detail

penghitungannya, maka ditampilkan salah satu Pegawai Tetap PT ABC yaitu D

dengan hasil penghitungan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai D

Masa Penghasilan

Bruto (Rupiah)

PPh Pasal 21 Sebulan

Forecast (Rupiah)


Running (Rupiah)

Selisih PPh Pasal 21 Sebulan (Rupiah)

Januari 9.048.242 259.096 259.096 0

Februari 9.615.061 339.871 339.871 0

Maret 9.955.152 388.333 388.321 12

April 11.360.863 598.858 588.646 10.212

Mei 6.282.167 93.867 (135.079) 228.946


7

Masa Penghasilan

Bruto (Rupiah)


Forecast (Rupiah)


Running (Rupiah)

Selisih PPh Pasal 21 Sebulan (Rupiah)

Juni 9.002.897 252.633 252.696 (63)

Juli 17.845.270 1.571.483 1.512.633 58.850

Agustus 6.599.585 108.942 (89.917) 198.859

September 7.053.040 130.483 (25.142) 155.625

Oktober 9.093.588 265.558 265.583 (25)

November 7.007.695 128.329 (31.654) 159.983

Desember 12.222.428 (101.003) 711.396 (812.399)

Total 115.085.988 4.036.450 4.036.450 0

Berdasarkan data sebelumnya bahwa dengan menggunakan metode penghitungan

Running terdapat kondisi dimana terjadi kelebihan bayar pada pegawai D di bulan

tertentu yaitu Bulan Mei, Agustus, September, November 2015. Penyebab kelebihan

bayar tersebut disebabkan oleh adanya fluktuasi penghasilan. Fluktuasi penghasilan

Pegawai D pada tahun 2015 dapat terlihat pada grafik berikut:

Gambar 5.4 Grafik Komponen Penghasilan atas Pegawai D pada Tahun 2015

Berdasarkan grafik tersebut, fluktuasi penghasilan terjadi atas insentif penjualan.

Terdapat jumlah insentif penjualan yang besar dari bulan sebelumnya, tetapi pada

bulan berjalan jumlah insentif penjualan mengalami penurunan yang cukup ekstrem.


8

Selanjutnya, apabila dilakukan rekapitulasi semua Pegawai Tetap PT ABC

setiap bulannya, maka akan terlihat figure kurang/lebih setor setiap bulannya sebagai

berikut:

Tabel 1.3 Rekapitulasi Hasil Penghitungan PPh Pasal 21

Masa Penghasilan

Bruto (Rupiah)

PPh Pasal

21 Sebulan

Running

(Rupiah)

PPh Pasal

21 Sebulan

Forecast

(Rupiah)

Selisih PPh

Pasal 21

Kurang/(Lebih)

Setor (Rupiah)

Januari 115.027.824 8.811.901 8.811.901 0

Februari 124.219.712 9.988.525 9.992.442 3.917

Maret 123.703.644 10.027.288 10.040.750 13.462

April 131.957.492 10.699.370 10.837.445 138.075

Mei 116.161.696 9.090.938 9.531.764 440.826

Juni 119.237.434 9.545.851 9.656.434 110.583

Juli 242.344.371 30.096.338 31.837.979 1.741.641

Agustus 108.329.819 8.453.538 9.152.859 699.321

September 112.136.729 8.671.675 9.312.913 641.238

Oktober 122.172.707 9.776.600 9.804.478 27.878

November 111.990.685 8.810.238 9.322.605 512.367

Desember 183.170.123 21.182.838 16.853.530 (4.329.308)

Grand

Total

1.610.452.236 145.155.100 145.155.100 0

Apabila diselisihkan dengan hasil dari penghitungan metode Forecast dan Running

maka terdapat perbedaan hasil sehingga timbul kurang / lebih setor. Pada setiap masa

pajak kecuali masa pajak terakhir didominasi adanya kurang setor, sedangkan di masa

pajak terakhir terjadi lebih setor. Lebih setor dikarenakan penghitungan PPh Pasal 21

dengan metode Forecast lebih kecil dari metode Running. Walau terdapat perbedaan

hasil setiap bulannya, untuk jumlah PPh Pasal 21 selama setahun (tahun 2015) adalah

sama antara metode Forecast dan Running.


9

2. Analisis Implikasi Penggunaan Metode Forecast Dan Running Dalam Mekanisme

Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Terkait Sanksi Perpajakan

Yang Mungkin Timbul Dikaitkan Dengan Penerimaan Negara

2.1 Implikasi Penggunaan metode Forecast dan Running

Apabila dikaitkan dengan fluktuasi penghasilan, secara umum implikasi pada

besarnya PPh Pasal 21 pada setiap masanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Hasil Penghitungan Metode Running dan Forecast

Metode Running Metode Forecast

PPh Pasal 21 yang dihasilkan

dengan metode penghitungan

Running lebih stabil. Namun

demikian, PPh Pasal 21-nya bisa

minus (lebih bayar) dengan kondisi

pada Masa Pajak tertentu terjadi

dengan penurunan penghasilan

yang ekstrem.

PPh Pasal 21 yang dihasilkan dengan

metode penghitungan Forecast juga

ikut fluktuatif tergantung pada

fluktuasi penghasilan. Pada masa

berjalan tidak dimungkinkan PPh

Pasal 21 minus, kecuali pada Masa

Pajak Terakhir terdapat kondisi

Pegawai Tetap yang resign dan/atau

adanya penurunan penghasilan yang

ekstrem yang terjadi pada Masa Pajak

Terakhir

Penggunaan metode Running yang melakukan penghitungan secara akumulasi

dengan penghasilan sebelumnya secara rata-rata tertimbang, akan memberikan hasil

penghitungan PPh Pasal 21 akan lebih aktual setiap masanya dan di masa pajak

terakhir. Apabila terdapat fluktuasi penghasilan, maka metode Running akan

melakukan penyebaran beban PPh pasal 21 ke masa berikutnya dengan rata-rata

tertimbang. Dengan demikian, bila dibandingkan dengan metode Forecast yang pada

dasarnya penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan melalui perkiraan penghasilan yang

diterima/atau diperoleh oleh pegawai tetap pada setiap bulannya, maka metode

Running akan menghasilkan PPh Pasal 21 kurang bayar yang lebih rendah. Dengan

demikian, apabila digunakan metode Forecast, PPh Pasal 21 PT ABC yang terutang


10

ke kas Negara akan lebih besar pada setiap masanya kecuali pada masa pajak terakhir.

Apabila dilakukan penelitian atau pemeriksaan, dampak atas kekurangan pembayaran

pajak dapat menimbulkan sanksi administasi perpajakan.

Implikasi yang dapat dikaitkan penerimaan Negara berdasarkan penghitungan

PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap PT ABC bahwa dengan adanya fluktuasi

penghasilan berdasarkan kasus yang ada, secara agregat setahun penerimaan Negara

atas PPh Pasal 21 akan sama antara metode Forecast dan Running. Namun demikian,

apabila dilihat pada besarnya PPh Pasal 21 yang masuk ke kas Negara setiap

masanya, maka penggunaan metode Forecast berdampak pada lebih besarnya

penerimaan pajak akan masuk ke kas Negara. Hal ini dikarenakan hasil PPh Pasal 21

yang dihitung dengan metode Forecast akan lebih besar dibandingkan dengan metode

Running pada masa pajak kecuali masa pajak terakhir. Jika dikaitkan dengan konsep

the current payment system bagi Pemerintah, metode Forecast akan sangat ideal

diterapkan pada penghitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap karena berdampak

pada realisasi penerimaan negara yang masuk ke kas negara lebih besar pada masa

berjalan sehingga membantu Pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah

yang rutin. Mengingat pemerintah masih mengandalkan pajak untuk mendukung

pengeluaran rutin maupun belanja modal, sehingga diperlukan penerimaan segera dan

stabil. (Kelley, Patrick L and Oldman Oliver, 1973).

2.2 Sanksi Perpajakan atas Penggunaan metode Forecast dan Running

Sanksi perpajakan timbul karena adanya kekurangan pembayaran pajak oleh

Wajib Pajak. Terhadap kekurangan dari metode Running yang sudah disebutkan

sebelumnya akan dianalisis apakah terdapat dampak potensi temuan pajak bahkan

sanksi perpajakan yang timbul. Dampak dari penggunaan metode Running atas

kondisi dan kasus yang spesifik seperti tersebut di atas, akan menimbulkan penelitian

dari petugas pajak apabila dikaitkan dengan figur PPh Pasal 21 yang dapat

menyebabkan minus atau lebih bayar, padahal terdapat penghasilan bruto pada bulan

berjalan. Pada kasus PT ABC masa Januari sampai dengan November, atas selisih

kekurangan bayar, petugas pajak dapat memberikan sanksi perpajakan. Mengacu pada


11

Pasal 8 ayat 2 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tatacara Umum

Perpajakan bahwa:

“Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa

yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas

jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran

sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1

(satu) bulan.”

Berdasarkan hal tersebut di atas maka apabila pembetulan dilakukan maka selain

harus dilakukan pembayaran atas pokok pajak yang kurang dibayar, juga terdapat

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. Jika dikaitkan dengan kasus

PT ABC, apabila pembetulan dilakukan pada akhir bulan Desember 2015 maka figur

pembayaran atas kekurangan bayar pada Surat Tagihan Pajak yang akan diterbitkan

oleh Account Representative adalah sebesar berikut:

Tabel 2.5 Penghitungan Sanksi Perpajakan PPh Pasal 21

Masa

Pokok Pajak yang kurang

dibayar (Rupiah)

Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Formulasi Hasil (Rupiah)

Januari 0 0 0

Februari 3.917 2 % x 10 bulan x 3.917 783

Maret 13.463 2 % x 9 bulan x 13.463 2.423

April 138.075 2 % x 8 bulan x 138.075 22.092

Mei 440.814 2 % x 7 bulan x 440.814 61.714

Juni 110.592 2 % x 6 bulan x 110.582 13.271

Juli 1.741.642 2 % x 5 bulan x 1.741.642 174.164

Agustus 699.422 2 % x 4 bulan x 699.422 55.954

September 641.251 2 % x 3 bulan x 641.251 38.475

Oktober 27.840 2 % x 2 bulan x 27.840 1.114

November 512.405 2 % x 1 bulan x 512.405 10.248


12

Masa

Pokok Pajak yang kurang

dibayar (Rupiah)

Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Formulasi Hasil (Rupiah)

Desember 0 0 -

Grand Total 4.329.308 380.238

Atas kekurangan bayar tersebut diatas akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP)

yang merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi

berupa bunga sebesar 2% setiap bulannya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 14

Undang-Undang KUP. Sama seperti penelitian, atas temuan kekurangan bayar maka

pemeriksa juga dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 14 ayat (3)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 bahwa:

“Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak

atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai

dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.”

Banyaknya bulan yang dihitung dibatasi yaitu maksimal 24 bulan, berbeda halnya

apabila Surat Tagihan Pajak yang dikeluarkan melalui penelitian.

2.3 Penanggung Beban PPh Pasal 21

Apabila dikaitkan dengan penggunaan metode Forecast dan Running dalam

menghitung PPh Pasal 21 atas pegawai tetap, maka dampak yang ditumbulkan dapat

dilihat dari dua sisi. Bagi Pegawai Tetap dengan adanya penggunaan gross method

maka metode Running akan lebih menguntungkan karena beban PPh Pasal 21 yang

dipotong setiap bulannya dari penghasilan adalah lebih bersifat aktual bukan estimasi

dan apabila terdapat tambahan penghasilan pada bulan berjalan PPh Pasal 21 nya

akan lebih stabil dibandingkan dengan metode Forecast. Hal ini dikarenakan dengan


13

metode Forecast, atas tambahan penghasilan yang akan menjadi dasar pengenaan PPh

Pasal 21 tersebut akan diestimasikan selama setahun, sehingga PPh Pasal 21 nya

cenderung lebih besar sehingga secara langsung akan berpengaruh pada takehompay

yang akan diterima oleh Pegawai Tetap. Sedangkan, gross up method dan net method

tidak akan berpengaruh terhadap beban PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap. Bagi

pemberi kerja sebagai Pemotong Pajak, beban PPh Pasal 21 dengan gross up method

dan net method akan mempengaruhi pada sisi cashflow. Penggunaan metode Running

akan lebih menguntungkan dari segi cashflow karena PPh Pasal 21 yang dihasilkan

setiap bulan akan lebih stabil dibandingkan dengan metode Forecast. Kemudian, bila

dikaitkan dengan gross method dari sisi Pemotong Pajak tidak akan berpengaruh.

2.4 Implikasi Penggunaan Metode Forecast dan Running

Berdasarkan hal tersebut maka pertimbangan biaya kepatuhan juga

mempengaruhi keputusan pemotong pajak untuk menggunakan metode Forecast atau

Running.

Tabel 2.6 Implikasi Penggunaan Metode Forecast dan Running

Implikasi Metode Running Metode Forecast

Compliance risk

berdasarkan

fiscal

costs/direct

money costs

Adanya potensi sanksi

administrasi pajak apabila

terjadi selisih kurang bayar

pada penghitungan masa

(akibat perbandingan

penghitungan metode

Running), sehingga ada

tambahan biaya yang harus

dikeluarkan pemotong pajak

Tidak ada potensi sanksi

administrasi pajak karena

sesuai dengan ketentuan

berlaku

Reputational risk

berdasarkan

fiscal

costs/direct

PPh 21 cenderung lebih rendah

dari Metode Forecast jika

terjadi penambahan

Penghasilan pada Masa

PPh 21 lebih tinggi dari

Metode Running jika terjadi

penambahan Penghasilan

pada Masa Berjalan,


14

Implikasi Metode Running Metode Forecast

money costs Berjalan, sehingga

takehomepay yang diterima

penerima penghasilan akan

lebih besar

sehingga takehomepay yang

diterima penerima

penghasilan akan lebih kecil

Time costs Waktu yang dibutuhkan untuk

penghitungan PPh Pasal 21 di

masa pajak karena tidak

adanya penghitugan ulang di

masa pajak terakhir. Pada

masa berjalan tidak perlu

melakukan penghitungan

ulang bila terdapat perubahan

komponen penghasilan

dan/atau pengurang.

Waktu yang dibutuhkan

untuk penghitungan PPh

Pasal 21 di masa pajak

terakhir lebih lama karena

adanya penghitugan ulang.

Pada masa berjalan

diperlukan penghitungan

ulang bila terdapat

perubahan komponen

penghasilan dan/atau

pengurang.

Psychological

costs

Biaya psikis/psikologis yang

akan ditanggung selaku

pemotong dalam proses

pelaksanaan kewajiban PPh

Pasal 21 akan menjadi lebih

besar dikarenakan adanya

risiko sanksi perpajakan yang

nantinya timbul karena tidak

adanya kepastian hukum

dalam penerapan metode

Running.

Biaya psikis/psikologis yang

akan ditanggung terkait

dengan risiko sanksi

semestinya tidak akan

mengkhawatirkan, karena

dengan adanya kepastian

hukum berdasarkan

ketentuan perundangan.


15

2.5 Pengaturan terkait Penggunaan Metode Forecast dan Running

Pengaturan mengenai mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 secara sistematis

dari Undang-Undang ke Peraturan Menteri Keuangan, kemudian turun ke Peraturan

Direktur Jenderal Pajak, sesungguhnya memberikan konstruksi hukum yang jelas

mengenai hirarki ketentuan perundangan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengaturan metode

penghitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap dalam ketentuan perundangan tersebut

dijelaskan bahwa yang digunakan adalah metode perkiraan atau estimasi atau

Forecast, sedangkan metode Running tidak diatur. Metode Running hanya merupakan

suatu bentuk variasi penghitungan dari pemotong pajak untuk mengatasi kekurangan

dalam penggunaan metode Forecast yang dijelaskan sebelumnya. Secara jumlah PPh

Pasal 21 yang terutang selama setahun antara metode Forecast dan Running adalah

sama, tetapi untuk jumlah PPh Pasal 21 setiap masa akan menjadi berbeda bila

terdapat fluktuasi penghasilan. PPh Pasal 21 yang terutang dengan metode Forecast

akan lebih besar dibandingkan dengan metode Running. Walaupun dalam ketentuan

perundangan tidak diatur mengenai punishment terkait penggunaan metode

penghitungan selain yang diatur, tetapi atas hal tersebut sesungguhnya penggunaan

metode Running memiliki risiko tersendiri. Pertama, metode Running tidak diatur,

kemudian yang kedua adalah metode Running dapat menimbulkan implikasi pajak

bagi pemotong pajak yaitu sanksi administrasi perpajakan atas kekurangan

pembayaran PPh Pasal 21 setiap masanya.


16

Simpulan dan Saran

- Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik suatu simpulan

sebagai berikut:

a. Perbedaan yang paling mendasar antara metode Forecast dan Running yaitu terkait

dengan perlakuan dasar pengenaan pajak yang akan digunakan dalam menghitung PPh

Pasal 21. Perbedaan tersebut akan membuat PPh Pasal 21 setiap masanya juga akan

menjadi berbeda, meskipun secara jumlah PPh Pasal 21 selama setahun akan sama.

Perbedaan penghitungan setiap masa tersebut terjadi apabila penghasilan Pegawai Tetap

terjadi fluktuasi setiap masanya. Metode Forecast diatur dalam ketentuan perundangan

sedangkan metode Running tidak diatur.

b. Implikasi pajak terhadap penggunaan metode Forecast dan Running dapat dikaitkan

dengan biaya kepatuhan bagi Wajib Pajak. Berdasarkan compliance risk kaitannya fiscal

costs/direct money costs, penggunaan Running lebih berpotensi terkait timbulnya sanksi

administrasi pajak, sehingga ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan pemotong pajak.

Atas selisih kurang bayar dengan menggunakan metode Running, petugas pajak

menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas kekurangan bayar dan sanksi bunga sebesar 2 %

setiap bulan. Berdasarkan reputational risk kaitannya fiscal costs/direct money costs juga,

PPh 21 dengan metode Running tidak akan memberikan pertentangan dari internal

perusahaan, karena memang kecenderungan PPh Pasal 21 dengan metode Running akan

lebih rendah daripada metode Forecast, jika terjadi penambahan Penghasilan pada Masa

Berjalan, sehingga takehomepay yang diterima penerima penghasilan akan lebih besar.

Berdasarkan Time costs, waktu yang dibutuhkan untuk penghitungan PPh Pasal 21

khususnya masa pajak terakhir menggunakan Running relatif lebih singkat daripada

Forecast, yang disebabkan oleh tidak adanya penghitungan kembali pada masa pajak

terakhir. Berdasarkan biaya psikis/psikologis dalam penerapan metode Running yang akan

ditanggung selaku pemotong dalam proses pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 21 akan

menjadi lebih besar dikarenakan adanya risiko sanksi perpajakan yang nantinya timbul

karena tidak adanya kepastian hukum. Kemudian apabila ditinjau dari penerimaan Negara,

metode Forecast akan lebih mengoptimalkan penerimaan PPh Pasal 21 setiap masanya,

walaupun secara jumlah satu tahun tidak ada perbedaan dengan metode Running.


17

- Saran

Berdasarkan simpulan yang ada, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

a. Dalam penggunaan metode penghitungan PPh Pasal 21 sebaiknya pemotong pajak

menggunakan metode Forecast jika dikaitkan dengan ketentuan perundangan yang

mengatur, sehingga biaya pajak yang timbul sehubungan dengan penggunaan metode

Running dapat diantisipasi sebelumnya. Meskipun dengan metode Forecast besarnya PPh

Pasal 21 yang terutang bagi setiap pegawai tetap akan lebih besar bila terjadi fluktuasi

penghasilan setiap masanya, hal tersebut dapat dijelaskan ke pegawai yang bersangkutan

bahwa hal tersebut adalah konsekuensi logis dari peraturan perundangan yang

menerapkan perkiraan. Selain itu dapat dijelaskan juga bahwa sesungguhnya apabila

melihat figur besarnya PPh Pasal 21 setahun, penggunaan metode Forecast dan Running

tidak ada perbedaan.

b. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, bahwa atas penafsiran yang berbeda antara

pemotong pajak yang menggunakan metode Forecast dan Running, hendaknya

Pemerintah memberikan peraturan penegasan terkait punishment apabila tidak

dilakukannya penghitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap dengan sesuai petunjuk

teknis pemotongan PPh Pasal 21 dalam peraturan perundangan. Selain itu, dalam rangka

optimalisasi penerimaan pajak setiap masanya, Pemerintah dapat melakukan pengawasan

pembayaran masa dengan mekanisme menghitung kembali PPh Pasal 21 yang telah

dilaporkan pemotong pajak, sehingga bila terdapat kekurangan bayar maka Pemerintah

dapat melakukan penegakan hukum dengan menerbitkan sanksi administrasi perpajakan.


18

DAFTAR REFERENSI

Buku

Baily, Kenneth. D. (1999). Methods of Social Research. New York. The Free Press.

Creswell, John W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions. California: Sage Publication.

Creswell, John W. (2013). Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed). Yogyakarta: Pusaka Pelajar.

Griffit, Peter S. (1970). Current Payment Of Taxes on Income. In Kelley, Patrick and Oldman, Oliver (Ed.). Readings On Income Tax Administration. New York : the Foundation press. Inc.

Gunadi. (1999). Pajak Dalam Aktivitas Bisnis. Jakarta: Penerbit Abdi Tandur.

Herdiansyah, Haris. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika.

Holmes, Kevin. (2001). The concept of income, a multi-disciplinary analysis, Amsterdam: IBFD.

Kriyantono, Rachmat. (2009). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Prenada Media Group.

Koentjaraningrat. (1991). Metode Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Lexy J. Moleong. (2004). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mardiasmo. (2008). Perpajakan Edisi Revisi 2008. Yogyakarta: Andi Offset.

Markus, Muda. (2005). Perpajakan Indonesia: Suatu Pengantar. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Masriani, Yulies Tiena. (2004). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.


19

Mansury, R. (2002). Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000. Jakarta: YP 4.

Moleong, Lexy J. (2007). Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Jakarta: Remaja Rosdakarya.

Morse, Janice M. dan Lyn Richards. (2001). The Concept of Income: A Multi Disciplinary Analysis. The Netherlands: IFBD Publications BV.

Musgrave, Richard A dan Peggy B.Musgrave. (1991) Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, Edisi Kelima. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Nazir, Moh. (2005). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Neuman, W. L. (2003). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 5th Edition. Boston: Allyn and Bacon.

Nurmantu, Safri. (2004). Pengantar Perpajakan, edisi ke-3. Jakarta: Granit.

_____________. (2005). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.

Prasetyo, Bambang, Miftahul Jannah. (2005). Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan. Aplikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ray M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson, dan Horace R. Brock. (1981). An Introduction To Taxation. New York: Harcourt Brace jonovich.

Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. (2005). Perpajakan: Teori dan Aplikasi. Jakarta:

Rajagrafindo Persada.

Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. (2012). Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Soemitro, Rochmat. (1988). Pajak Ditinjau dari Segi Hukum. Bandung: PT Eresco.

Somchai Richupan. (1987). Determinants of Income Tax Evasion, dalan Ved P. Ghandi, Supply-Side Tax Policy Its Relevance to Developing Countries, Washington DC: IMF.


20

Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta.

Unaradjan, Dolet. (2000). Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta: PT. Grasindo.

Widodo, Widi dan Dedy Djefris, (2008), Tax Payer’s Rights. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Yudkin, Leon. (1971). The Legal Structure for Effective Income Tax Administration. Cambridge: International Tax Program, Harvard Law School.

Jurnal Sadjiarto, Arja. (2008). “Penghitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21”. Jurnal

Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 10, No. 1, Mei 2008: 48-68

Van der Heeden, Koenraad. (1994). “The Pay As You Earn Tax on Wages Options for Developing Countries and Countries in Transition”. International Monetary Fund Working Paper No. 94/105

Karya Ilmiah Hacrisnowo. (2008). Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan Tetap

Dalam Upaya Meminimalisasikan Biaya Pajak PT. Bank Internasional Indonesia (BII) Finance Center. Tesis FISIP Universitas Indonesia,

Pani, Alfonsa Erlin. (2010). Penghitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Running System. Skripsi FE Universitas Kristen Petra Indonesia.

Rosdiana, Haula. (2007). Menuju Sistem Pajak Penghasilan Pro Corporate Cash-Flow untuk Mendorong Kemajuan Industri Telekomunikas. Disertasi FISIP Universitas Indonesia.

Karya Lainnya Iswanto, Muhammad. (2005). PPh Pasal 21 Masa Menuju PPh Pasal 21 Tahunan. Jakarta:

Lembaga Manajemen Formasi.

Saefudin, Deden. (2005). Penghapusan SPT Tahunan PPh dan Reformasi SPT Masa PPh. Bisnis Indonesia, 20 Juni 2005.

Whiting, John. (2006). Employment Taxes – Scope or Scourge?. Paying Taxes The Global

Picture, World Bank & PriceWaterhouse Coopers.


21

Peraturan-peraturan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata

Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 27/PJ/2012 tentang Pengawasan Pembayaran Masa

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Universitas Indonesia. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 628/SK/R/UI/2008 tentang Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia.

Publikasi Elektronik

Republik Indonesia. Nota Keuangan. Beserta. Rancangan Anggaran Pendapatan. Dan Belanja Negara. Tahun Anggaran 2016. Diunduh tanggal 4 November 2016.

<http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/Publikasi/NK%20APBN/NK%20RAPBN%202016.pdf >.

OECD. (2004) Tax Administration in OECD Countries: Comparative Information Series. Pemerintah Republik Indonesia, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Diunduh tanggal 4 November 2016.

<https://www.oecd.org/ctp/administration/CIS-2004.pdf>


Documents

ANALISIS MEKANISME PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21