MENTERIKEUANGAN REPUBLlK INDONESIA SALINAN ......Pasal 29A Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 ten tang Penghitungan Pajak Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan

MENTERIKEUANGAN REPUBLlK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 153/PMK.010/2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU DI INDONESIA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

M.ENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf d

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 ten tang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010

tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan

Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pengurangan

Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Tertentu di Indonesia;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak

Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara

ufl

Menetapkan

- 2 -

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan

Penghasilan Kena Pajak clan Pelunasan Pajak Penghasilan

dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 119, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6361);

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018

tentang Organisasi clan Tata Kerja Kementerian Keuangan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan

229 /PMK.01/2019

Menteri Keuangan

tentang Perubahan Kedua

Nomor

atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018

tentang Organisasi clan Tata Kerja Kementerian Keuangan

(Berita Negara Republik Indonesia · Tahun 2019

Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN

PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU DI

INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut

metodologi ilmiah untuk memperoleh data clan informasi

yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena

alam clan/ atau sosial, pembuktian kebenaran atau

ketidakbenaran suatu asumsi clan/ atau hipotesis, clan

penarikan kesimpulan ilmiah.

2.

- 3 -

Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan

manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan

teknologi yang telah terbukti kebenaran dan

keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat

ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena

hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk

atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.

4. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara

kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi

untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri

invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada

pihak lain untuk melaksanakannya.

5. Hak Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya

disebut Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan

negara kepada pemulia dan/ atau pemegang hak

Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan

sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi

persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk

menggunakannya selama waktu tertentu.

6. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau

Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS

adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga

OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,

gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha

melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

7. Surat Keterangan Fiskal adalah informasi mengenai

kepatuhan Wajib Pajak selama periode tertentu untuk

memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau

dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu yang

diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

8. Komersialisasi adalah kegiatan produksi di Indonesia dan

penjualan atas barang dan/ atau jasa hasil Penelitian dan

Pengembangan.

9. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4 -

Pasal2

(1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan penelitian

dan pengembangan tertentu di Indonesia, dapat diberikan

pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% (tiga

ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk

kegiatan Penelitian dan Pengembangan tertentu di

Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

(2) Pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% (tiga

ratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. pengurangan penghasilan bruto sebesar 100%

(seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan

untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan; dan

b. tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar

paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari akumulasi

biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Penelitian

dan Pengembangan dalam jangka waktu tertentu.

(3) Besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto

sebesar paling tinggi 200% (dua ratus persen)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. 50% (lima puluh persen) jika Penelitian dan

Pengembangan menghasilkan hak Kekayaan

Intelektual berupa Paten atau Hak PVT yang

didaftarkan di kantor Paten atau kantor PVT dalam

negen;

b. 25% (dua puluh lima persen) jika Penelitian dan

Pengembangan menghasilkan hak Kekayaan

Intelektual berupa Paten atau Hak PVT yang selain

didaftarkan di kantor Paten atau kantor PVT dalam

negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga

didaftarkan di kantor Paten atau kantor PVT luar

C.

negen;

100% ( seratus persen)

Pengembangan mencapai

dan/atau

jika Penelitian dan

tahap Komersialisasi;

d. 25% (dua puluh lima persen) jika Penelitian dan

Pengembangan yang menghasilkan hak Kekayaan

- 5 -

Intelektual berupa Paten atau Hak PVT sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan/ atau mencapai

tahap Komersialisasi sebagaimana dimaksud pada

huruf c, dilakukan melalui kerjasama dengan

lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah

dan/ atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia.

Pasal 3

(1) Komersialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(3) huruf c dan huruf d dapat dilakukan oleh:

a. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan Penelitian dan

Pengembangan; atau

b. Wajib Pajak lainnya.

(2) Dalam hal Komersialisasi dilakukan oleh Wajib Pajak

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan/ atau huruf

d diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan

Penelitian dan Pengembangan.

(3) Komersialisasi oleh Wajib Pajak lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukanjika Wajib

Pajak yang melakukan kegiatan Penelitian dan

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

( 1):

a. telah mendapatkan hak Kekayaan Intelektual berupa

Paten atau Hak PVT; dan

b. harus mendapatkan penghasilan dengan nilai yang

sebenarnya a tau seharusnya diterima atas

pemanfaatan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten

atau Hak PVT, dari Wajib Pajak lainnya yang

melakukan Komersialisasi.

Pasal4

(1) Penelitian dan Pengembangan tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dapat diberikan


- 6 -

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi

Penelitian dan Pengembangan yang:

a. dilakukan oleh Wajib Pajak, selain y.Jajib Pajak yang

menjalankan usaha berdasarkan kontrak bagi hasil,

kontrak karya, a tau perjanjian kerjasama

pengusahaan pertambangan yang penghasilan kena

pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan tersendiri

dalam kontrak yang berbeda dengan ketentuan

umum di bidang Pajak Penghasilan;

b. mulai dilaksanakan paling lama sejak berlakunya

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 ten tang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94

Tahun 2010 ten tang Penghitungan Penghasilan Kena

Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun

Berjalan;

c. memenuhi kriteria:

1. bertujuan untuk memperoleh penemuan baru;

2. berdasarkan konsep a tau hipotesa orisinal;

3. memiliki ketidakpastian atas hasil akhirnya;

4. terencana dan memiliki anggaran; dan

5. bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang bisa

ditransfer secara bebas atau diperdagangkan di

pasar; dan

d. merupakan Penelitian dan Pengembangan prioritas

dengan fokus dan tema sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

(2) Kegiatan yang tidak diberikan tambahan pengurangan

penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

a. penerapan rekayasa sepenuhnya · dalam kegiatan

produksi pada tahap awal produksi komersial;

b. kendali mutu selama produksi komersial, termasuk

pengujian rutin terhadap hasil produksi;

c. perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi selama

produksi komersial;

d. perbaikan, penambahan, pengayaan atau

peningkatan kualitas lainnya yang bersifat rutin dari

produk yang telah ada;

e. penyesuaian dari kemampuan yang ada terhadap

permintaan khusus atau kebutuhan pelanggan

/fl-

- 7 -

sebagai bagian dari kegiatan komersial yang

berkesinambungan;

f. perubahan rancangan secara mus1man ataupun

periodik dari produk yang telah ada;

g. rancangan rutin dari peralatan dan cetakan;

h. rekayasa konstruksi dan rancang bangun

sehubungan dengan konstruksi, relokasi, pengaturan

kembali, atau fasilitas permulaan yang digunakan

(start-up of facilities) dan peralatan; 0-an/atau

1. riset pemasaran.

(3) Biaya Penelitian dan Pengembangan yang dapat diberikan


dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi biaya

yang berkaitan dengan:

a. aktiva selain tanah dan bangunan, berupa:

1. biaya penyusutan aktiva tetap berwujud

dan/ atau biaya amortisasi aktiva tidak berwujud;

dan

2. biaya penunjang aktiva tetap berwujud yang

meliputi listrik, air, bahan bakar dan biaya

pemeliharaan;

b. barang, dan/atau bahan;

c. gaji, honor, atau pembayaran sejenis_yang dibayarkan

kepada pegawai, peneliti, dan/ atau perekayasa yang

di pekerjakan;

d. pengurusan untuk mendapatkan hak Kekayaan

Intelektual berupa Paten atau Hak PVT; dan/ atau

e. imbalan yang dibayarkan kepada lembaga Penelitian

dan Pengembangan dan/ atau lembaga pendidikan

tinggi, di Indonesia, yang dikontrak oleh Wajib Pajak

untuk melakukan kegiatan Penelitian dan

Pengembangan tanpa memiliki hak atas hasil dari

Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan

berdasarkan masing-masing proposal kegiatan Penelitian

dan Pengembangan.

(5) Dalam hal biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

tidak dapat dipisahkan untuk masing-masing proposal

Penelitian dan Pengembangan, pembebanan berdasarkan

- 8 -

masing-masing proposal dilakukan secara proporsional

berdasarkan waktu pemanfaatan atau penugasan.

(6) Tambahan pengurangan penghasilan bruto atas biaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dapat

diberikan dalam hal aktiva yang digunakan merupakan

bagian dari penanaman modal yang telah mendapatkan

fasilitas pengurangan penghasilan neto sebagaimana

dimaksud dalam:

a. Pasal 3 lA Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

ten.tang Pajak Penghasilan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang

Undang Nomor 36 Tahun 2008 ten.tang Perubahan

Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

ten.tang Pajak Penghasilan; atau

b. Pasal 29A Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun

2010 ten tang Penghitungan Pajak Penghasilan Kena

Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun

Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 ten.tang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94

Tahun 2010 ten.tang Penghitungan Pajak Penghasilan

Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam

Tahun Berjalan.

Pasal 5

(1) Besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto yang

dapat dimanfaatkan sebesar persentase tambahan

pengurangan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (3) dikalikan akumulasi biaya

penelitian dan pengembangan terkait untuk 5 (lima)

Tahun Pajak terakhir sejak saat yang terjadi terlebih

dahulu antara saat:

a. pendaftaran hak Kekayaan Intelektual berupa Paten

atau Hak PVT; atau

b. mencapai tahap Komersialisasi.

(2) Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebagaimana

dimaksud ayat (1) mulai dibebankan pada saat Wajib

;i

- 9 -

Pajak memperoleh hak Kekayaan Intelektual berupa Paten

atau Hak PVT, dan/ atau mencapai tahap Komersialisasi.

(3) Besarnya tambahan pengurangan penghasilan bruto yang

dapat dibebankan di setiap Tahun Pajak paling tinggi

sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan kena

pajak sebelum dikurangi dengan tambahan pengurangan


ayat (2) huruf b.

(4) Dalam hal tambahan pengurangan penghasilan bruto

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari 40%

(empat puluh persen) dari penghasilan kena pajak

sebelum dikurangi dengan tambahan pengurangan

penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto

yang belum termanfaatkan dapat diperhitungkan untuk

Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.

(5) Penghitungan besaran tambahan pengurangan

penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan pembe banan tambahan . pengurangan penghasilan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

dilakukan sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Wajib Pajak yang

Pasal 6

melakukan Penelitian dan

Pengembangan untuk memperoleh tambahan


dalam Pasal 2 ayat (3) :huruf a, huruf b, dan/ atau huruf d

wajib mendaftarkan hak Kekayaan Intelektual berupa

Paten atau Hak PVT: I

a. atas nama Wajib Pajak yang menenma tambahan

pengurangan penghasilan bruto; atau

b. atas nama bersama Wajib Pajak-Wajib Pajak yang

melakukan kerjasama kegiatan Penelitian dan

Pengembangan di Indonesia.

- 10 -

(2) Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten dan/ atau Hak

PVT yang dihasilkan dari kegiatan Penelitian dan

Pengembangan yang mendapatkan tambahan


pada ayat ( 1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), dalam hal pengalihan dilakukan setelah jangka

waktu perlindungan hak Kekayaan Intelektual berupa

Paten dan/atau Hak PVT tidak lagi dimiliki oleh Wajib

Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengalihkan· hak Kekayaan

Intelektual berupa Paten dan/ atau Hak PVT yang

dihasilkan dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan

yang mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan

bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas

tambahan pengurangan penghasilan bruto yang telah

dimanfaatkan diperhitungkan sebagai penghasilan Wajib

Pajak dan terutang Pajak Penghasilan pada saat

dilakukannya pengalihan Kekayaan Intelektual tersebut.

Pasal 7

(1) Untuk mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan

bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf

b, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan melalui

OSS dengan melampirkan:

a. proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan; dan

b. Surat Keterangan Fiskal.

(2) Proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a paling sedikit

memuat:

a. nomor dan tanggal proposal kegiatan Penelitian dan

Pengembangan;

b. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak;

c. fokus, tema, dan topik Penelitian dan Pengembangan;

d. target capaian dari kegiatan Penelitian dan

Pengembangan;

- 11 -

e. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak dari rekanan

ke1ja sama, jika Penelitian dan Pengembangan

dilakukan melalui kerja sama;

f. perkiraan waktu yang dibutuhkan sampai mencapai

hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan Penelitian

dan Pengembangan;

g. perkiraan jumlah pegawai dan/ atau pihak lain yang

terlibat dalam kegiatan Penelitian dan

Pengembangan; dan

h. perkiraan biaya dan tahun pengeluaran biaya.

(3) Dalam hal OSS tidak berjalan sebagaimana mestinya,

penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan secara luar jaringan oleh Wajib

Pajak kepada kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan

teknologi menggunakan surat sesuai contoh Format Surat

Pemberitahuan Rencana Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

(4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) atau ayat (3), kementerian yang menyelenggarakan


teknologi melakukan penelitian kesesuaian antara

proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang

diajukan dengan ketentuan proposal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan kriteria Penelitian dan

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(5) Terhadap penelitian kesesuaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dilakukan koordinasi antara kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Kementerian

dan/ atau Lembaga Pemerintah yang menangani bidang

terkait tema Penelitian dan Pengembangan yang

dimohonkan.

(6) Dalam hal proposal kegiatan Penelitian dan

Pengembangan dinyatakan sesuai atau tidak sesuai

- 12 -

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan dinyatakan sesuai atau tidak sesuai kriteria Penelitian

dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4, pemberitahuan hasil penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) disampaikan kepada Wajib Pajak melalui:

a. OSS untuk permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (l); atau

b. surat pemberitahuan dalam hal terdapat kondisi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) Pemberitahuan hasil penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak

melalui Direktur Peraturan Perpajakan II serta

Kementerian dan/ a tau Lembaga Pemerintah yang

menangam bidang terkait tema Penelitian dan

Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 8

(1) Dalam hal kegiatan Penelitian dan Pengembangan

dilakukan melalui kerja sama antara satu atau lebih Wajib

Pajak, dan masing-masing Wajib Pajak menanggung

sebagian atau seluruh biaya Penelitian dan

Pengembangan, Wajib Pajak yang melakukan kerjasama

harus membuat 1 (satu) proposal kegiatan Penelitian dan

Pengembangan bersama.

(2) Proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan bersama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memuat hal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) juga harus

mencantumkan rencana kegiatan dan

ditanggung oleh masing-masing Wajib

bekerjasama.

biaya yang

Pajak yang

(3) Masing-masing Wajib Pajak menyampaikan permohonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau

ayat (3).

(4) Besarnya tambahan pengurangan penghasilan bruto

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk

masing-masing Wajib Pajak ditentukan berdasarkan:

- 13 -

a. akumulasi biaya Penelitian dan Pengembangan yang

ditanggung oleh masing-masing Wajib Pajak; dan

b. persentase tambahan pengurangan penghasilan

bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3),

sesuai kepemilikan hak Kekayaan Intelektual berupa

Paten atau Hak PVT dan/ atau kondisi mencapai

tahap Komersialisasi dari masing-masing Wajib

Pajak.

Pasal 9

(1) Wajib Pajak yang telah memperoleh pemberitahuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) wajib

menyampaikan laporan biaya Penelitian dan

Pengembangan setiap Tahun Pajak kepada Direktur

Jenderal Pajak dan kementerian yang menyelenggarakan


teknologi, melalui OSS.

(2) Dalam hal OSS tidak berjalan sebagaimana rnestinya,

penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan secara luar jaringan oleh Wajib Pajak

kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor

Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan

ditembuskan kepada Direktur Peraturan Perpajakan lI

Direktorat Jenderal Pajak dan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

disampaikan paling lam bat bersamaan dengan

penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan badan Tahun Pajak bersangkutan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan sesuai contoh Format Penyampaian Laporan

Biaya Penelitian dan Pengembangan Setiap Tahun Pajak

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau menyampaikan

;'

- 14 -

laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Pelayanan Pajak

tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat teguran

kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan dalam

jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat

teguran disampaikan.

Pasal 10

(1) Untuk dapat memanfaatkan pembebanan tambahan


dalam Pasal 5, Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan

beserta bukti pendukung bahwa Penelitian dan

Pengembangan telah memperoleh hak Kekayaan

Intelektual berupa Paten atau Hak PVT dan/ atau

mencapai tahap Komersialisasi kepada kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi melalui OSS.

(2) Penelitian kesesuaian antara proposal dengan realisasi

kegiatan Penelitian dan Pengembangan dilakukan oleh

Kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Terhadap penelitian kesesuaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan koordinasi antara kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Kementerian

dan/atau Lembaga Pemerintah yang menangani bidang

terkait tema Penelitian dan Pengembangan yang

dimohonkan.

(4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menyatakan bahwa:

a. Wajib Pajak dapat memanfaatkan tambahan

pengurangan penghasilan bruto, besaran persentase

tambahan pengurangan penghasilan bruto yang

dapat dimanfaatkan Wajib Pajak, dan Tahun Pajak

saat Wajib Pajak dapat mulai memanfaatkan

tambahan pengurangan penghasilan bruto; at.au

- 15 -

b. Wajib Pajak tidak dapat memanfaatkan tambahan

pengurangan penghasilan bruto.

(5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada Wajib Pajak melalui OSS dengan

ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui

Direktur Peraturan Perpajakan II.

(6) Wajib pajak yang dapat memanfaatkan tambahan

pengurangan penghasilan bruto, wajib menyampaikan

laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan

penghasilan bruto setiap tahun kepada Direktur Jenderal

Pajak melalui OSS paling lambat bersamaan dengan

penyampa1an Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan badan Tahun Pajak pemanfaatan tambahan

pengurangan penghasilan bruto.

(7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

disampaikan sesuai Format Surat Penyampaian Laporan

Pemanfaatan Pengurangan Penghasilan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(8) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau menyampaikan

laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (7), Kepala Kantor Pelayanan Pajak

tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat teguran

kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan dalam

jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat

teguran disampaikan.

Pasal 11

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memperoleh pemberitahuan

kesesuaian pemenuhan ketentuan untuk memperoleh


dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan/ atau tidak

memperoleh pemberitahuan dapat memanfaatkan


dimaksud dalam Pasal 10 ayat 4, Dir~ktorat Jenderal

Pajak dapat melakukan koreksi tambahan pengurangan

;t

- 16 -


ayat (2) huruf b yang dibebankan oleh Wajib Pajak.

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyan;ipaikan laporan

kegiatan dan biaya Penelitian dan Pengembangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau

tidak menyampaikan laporan penghitungan pemanfaatan


dalam Pasal 10 ayat (6), Direktorat Jenderal Pajak dapat

melakukan koreksi tambahan pengurangan penghasilan

bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf

b yang dibebankan oleh Wajib Pajak.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan besaran dan jenis

biaya Penelitian dan Pengembangan dengan benar,

Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan koreksi


dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang dibebankan

oleh Wajib Pajak.

Pasal 12

(l) Wajib Pajak yang telah melakukan kegiatan Penelitian dan

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(l) sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dapat

diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.

(2) Pemberian tambahan pengurangan penghasilan bruto

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan jika

hasil Penelitian dan Pengembangan:

a. belum didaftarkan untuk memperoleh hak Kekayaan

Intelektual berupa Paten atau Hak PVT; dan/ atau

b. belum mencapai tahap Komersialisasi.

Pasal 13

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)

wajib menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) atau Pasal 7 ayat (3) paling lambat 3 (tiga)

bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan, dengan

melampirkan:

- 17 -

a. proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)

dengan tambahan informasi berupa kegiatan dan hasil

sementara dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan

yang telah dilakukan sampai dengan saat pengajuan

proposal; dan

b. Surat Keterangan Fiskal.

Pasal 14

(1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(1) wajib menyampaikan laporan biaya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk Tahun Pajak 2019,

paling lambat bersamaan dengan penyampaian laporan

biaya Penelitian dan Pengembangan untuk Tahun Pajak

2020.

(2) Dalam hal pemberitahuan kesesuaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan setelah batas

waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak

Penghasilan Badan Tahun Pajak 2020, Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) harus

menyampaikan laporan biaya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1) untukTahun Pajak2019 dan Tahun

Pajak 2020, yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan

sejak pemberitahuan kesesuaian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal

12 ayat (1) tidak menyampaikan laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), (2), atau menyampaikan laporan

namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Kepala Kantor Pelayanan

Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat

teguran kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan

dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari

sejak surat teguran disampaikan.

Pasal 15

(1) Besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto yang

dapat dimanfaatkan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud

;t

- 18 -

pada Pasal 12 ayat (1) sebesar persei1.tase tambahan



penelitian dan pengembangan terkait dalam jangka waktu

sejak kegiatan Penelitian dan Pengembangan dilakukan

sampai dengan saat yang terjadi terlebih dahulu antara

saat:


atau Hak PVT; atau


(2) Dalam hal jangka waktu akumulasi biaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) Tahun Pajak,

besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto yang

dapat dimanfaatkan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud

pada Pasal 12 ayat (1) sebesar persentase tambahan



penelitian dan pengembangan terkait untuk 5 (lima)

Tahun Pajak terakhir sejak saat yang terjadi terlebih

dahulu antara saat:


atau Hak PVT; atau


Pasal 16

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku . pada tanggal

diundangkan.

- 19 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Oktober 2020

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1173

Salinan sesuai dengan aslinya Ke ala Biro Umum

_,-/' b.

ministrasi Kementerian

Documents

MENTERIKEUANGAN REPUBLlK INDONESIA SALINAN ......Pasal 29A Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 ten tang Penghitungan Pajak Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan