. - . . ' i.. -'

'r- ,, ;.

I. PENDAHULUAN

1. - Kongres Kehutanan Sedunia ke-8 tahun 1978 di

Jakarta merumuskan salah satu deklarasinya yang

berbunyi "... the world's forest must, ..., be used for

all people . . ." (Anon, 1978). Di dalam deklarasi ini

tersirat himbauan agar orientasi manajemen sumberdrnya

hutan memberikan penekanan yang lebih besar kepaba

kepentingan masyarakat umum, yang pada waktu-waktu se-

belumnya dinilai tersisihkan oleh dominasi kepentingan-

kepentingan dari sekelompok rasyarakat tertentu saja.

Jauh sebelum deklarasi ini, Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia tahun 1945 (WD'45, pasal 33:3)

telah meletakkan azas-azas manajemen sumberdaya hutan

yang sejiwa dengannya, yang menetapkan bahwa s-daya

alam nasional dikelola untuk kepentingan kemakmuran

rakyat . Hasil peninjauan hasil Kongres fehutanan

Sedunia Re-8 menyfmpulkan bahwa deklarasi-deklarasi

yam Idimuskan, secara uum, sejalan dangan kebijskan- *

kebijakan kehutanan di Indonesia (Soerjono, 1978).

Sekalipun begitu, masih wuncul seruan-seruan yana

mengharapkan diberikannya perhatian lebih besar bagi

kepentingan langsung masyarakat urn-, termasuk pen-

duduk di sekitar hutan (Kartasubrata, 1986).

Perum Perhutani, sebagai pengelola hutan di Jawa,

telah menyadari pentingnya meningkatkan program-program

pembangunan perhutanan yang mengintegrasikan di dalam

manajemen hutan kepentingan-kepentingan fungsi hutan,

lingkungan, dan kesejahteraan penduduk pedesaan di

sekitar hutan. Beberapa program yang merupakan

penjabaran dari gagasan ini telah dijalankan sejak

tahun 1976, di antaranya dikenal dengan nama MALU,

sebagai suatu bentuk implementasi dari program Pem-

binaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH; Perhutani, 1990b;

Darmosoehard jo, 1985) l. Sampai dengan awal 1980-an,

kalangan tertentu menilai bahwa tujuan-tujuan manajemen

sumberdaya hutan di Jawa, khususnya yang mengenai

kepentingan masyarakat pedesaan di sekitar hutan belum

terwujud seperti yang diharapkan dalam semangat W D 8 4 5

maupun deklarasi kongres ke-8 tahun 1978. Pada

tahun 1984, dalam rangka kerja sama antara Perum

Perhutani, beberapa universitas di Indonesia, dan Ford

Foundation (sebagai penyandang dana bantuan), dilaksa-

nakan penelitian mengenai interaksi antara penduduk

'~ecara konstitusional , konsep ini telah dirumus- kan sejak awal tahun 70-an. Lihat penjelasan dalam bab ketiga.

di sekitar dengan sumberdaya hutan, Hasil-hasil

penelitian ini mengungkapkan betapa tingginya

ketergantungan dari kelompok masyarakat tersebut pada

sumberdaya hutan. Taraf hidup penduduk pedesaan ini

pada umumnya sangat rendah, sementara peranan

sumberdaya hutan dalam kehidupannya sehari-hari masih

tergolong sangat penting. Bertolak dari kenyataan ini

dirumuskan suatu gagasan mengenai bentuk kerja sama

antara penduduk di sekitar hutan dan Perhutani yang

dapat menguntungkan kedua belah pihak. Gagasan

tersebut tertuang dalam konsep Perhutanan Sosial, yang

penerapannya dirintis pada tahun 1986 (Seymour dan

Fisher, 1987).

Perhutanan Sosial merupakan pengembangan dari

bentuk kontrakl yang telah seabad lamanya diterapkan,

yaitu Tumpang Sari, dan dapat dipandang sebagai suatu

bentuk adaptasi yang menampung perobahan-perobahan

l ~ e m ~ l o n ~ a n ialah bentuk kontrak lain yang juga telah lama diterapkan, namun terbatas hanya dalam kegiatan pembinaan hutan non-kayu yang mencakup areal paling kecil (13.2%). Kendala f isik, terutama kemiringan tanah, di areal ini tidak memungkinkan penerapan teknik silvikultur seperti dalam kontrak Tumpang Sari,

dalam kondisi yang relevan, terutama dalam hubungannya

dengan kepentingan penduduk di sekitar hutan.

Dibandingkan dengan kontrak Tumpang Sari, Perhutanan

Sosial dinilai lebih akomodatif, karena memberikan

kepada penduduk akses yang lebih besar dalam manajemen

hutan (Bratamihardja, 1987).

Ada tiga kriteria yang dapat digunakan untuk

menjelaskan perbedaan struktur dari kontrak-kontrak

tersebut antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana

digambarkan pada Tabel 1.1 (halaman 5). Dengan

diadopsinya kontrak Perhutanan Sosial, terjadi pero-

bahan yang berarti dalam struktur kontrak yang condong

pada kepentingan ~esanggem~, melalui peningkatan

derajat akses terhadap arus manfaat dari sumberdaya

lahan hutan, yaitu peningkatan dalam luas lahan, jangka

waktu, dan alternatif pilihan jenis komoditi yang boleh

diusahakan. Pengembangan ini menciptakan potensi

kenaikan pendapatan yang berarti bagi fihak Pesanggem.

'~ebutan yang diberikan kepada penduduk sekitar hutan yang berstatus sebagai mitra kontrak Perhu- tani .

Tabel 1.1. Perbedaan Struktur Kontrak menurut Tiga Kriteria Utama

Kriteria Tumpang Perhutanan Sari Sosial

1. Derajat akses Pesanggem

terhadap sumberdaya

lahan hutan rendah tinggi

2. Jangka waktu kontrak pendek pan jang

3. Derajat akses Pesanggem

dalam manajemen hutan rendah tinggi

Dalam perspektif strategi manajemen hutan, khusus-

nya di Jawa, implementasi kontrak-kontrak tersebut

merupakan bagian dari misi Perhutani, yaitu untuk:

(i) Menyukseskan reboisasi, (ii) Meningkatkan produk-

tivitas lahan, (iii) Meningkatkan pendapatan Perhutani

dan masyarakat, (iv) Meningkatkan mutu lingkungan hidup

dan kesejahteraan masyarakat, (v) Mendorong terjalin-

nya hubungan harmonis antara masyarakat dan aparat

Perhutani, dan (vi) Menjamin keamanan dan kelestarian

hutan atas dasar kesadaran serta partisipasi aktif

masyarakat melalui perobahan persepsi dan perilaku

sebagai hasil penyuluhan (Bratamihardja, dalam

Perhutani, 1990b).

2. Pernvataan Masalah dan H i ~ o t e s b

Dua tahun setelah implementasi proyek perintis

Perhutanan Sosial, serangkaian penelitian evaluasi

dilaksanakan dengan tujuan untuk memperlengkapi para

pembuat keputusan dengan informasi-informasi yang akan

dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk perlu-

asan proyek. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa

Perhutanan ~osial mampu meningkatkan pendapatan

Pesanggem, dan memperlihatkan indikasi mengenai manfaat

positif yang cenderung dihasilkannya bagi Perhutani.

Namun di lain pihak, peneliti-peneliti pada umumnya . menilai bahwa akses Pesanggem dalam kontrak inipun

masih rendah. Itulah sebabnya, diserukan agar dilaku-

kan peningkatan lebih lanjut akses penduduk di dalam

manajemen dan terhadap sumberdaya lahan hutan, agar

pendapatan yang dapat diraihnya dari lahan hutan men-

jadi lebih besar (Lihat ~arzali, 1990; Sunderlin, 1990;

Sinaga, 1990; Manurung, 1989; Ratnawati, 1989; Palupi,

1989; dan lain-lain). Masalahnya: Sejauh manakah ha1

itu dapat diharapkan akan berlangsung, sehingga dapat

diandalkan sebagai suatu alternatif pendekatan masalah

peningkatan taraf hidup penduduk di sekitar hutan?

Dengan memahami sifat dari perkembangan kontrak Tumpang

Sari ke Perhutanan Sosial, yaitu mengenai cara bekerja-

nya faktor-faktor yang berperan sebagai pendorong dan

kendala, pertanyaan ini diharapkan dapat dipecahkan.

Ada tiga alternatif cara pendekatan yang dapat

diterapkan untuk menganalisa sifat dari perkembangan

kontrak (Tumpang Sari ke Perhutanan Sosial). Pertama,

pendekatan kesejahteraan, yang menggunakan konsep

peningkatan Pareto (Pareto improvement) sebagai dasar

untuk mendorong suatu perobahan ekonomik (Just, lef; d,

1982). Kedua, pendekatan ekonomi ortodoks yang

mengandalkan mekanisme harga sebagai pengendali suatu

proses perobahan ekonomik (antara lain Barzel, 1989).

Ketiga, pendekatan institusional, yang memperhitungkan

juga peranan dari mekanisme institusional dalam proses

perobahan ekonomik (Schmid, 1987).

Esensi dari pendekatan Pareto (pendekatan yang

disebut pertama) ialah dipisahkannya aspek distribusi

pendapatan dari suatu proses alokasi sumberdaya.

Persoalan distribusi pemilikan faktor produksi

ditempatkan sebagai urusan politik. Setelah urusan

politik ini terselesaikan, anjuran yang diberikan ialah

menegakkan institusi yang menjamin kemerdekaan bagi

setiap pelaku ekonomi untuk mengalokasikan sumberdaya

menurut keinginannya. Bentuk institusi yang dimaksud-

kan ialah pasar kompetitif, yang merupakan persyaratan

untuk mencapai efisiensi Pareto (Schmid, 1987; Just &

d, 1982). Gambar 1.1 (halaman 10) menampilkan diagram

kotak Edgeworth-Bowley, yang digunakan untuk

menjelaskan beberapa kemungkinan pola transaksi yang

memenuhi kriteria efisiensi Pareto dengan konsekuensi-

konsekuensi distribusi.

Anggap bahwa posisi awal di titik W. Situasi di

titik W mengandung kesempatan yang dapat menaikkan

taraf kesejahteraan (individu) A dan/atau B dengan

jalan melangsungkan pertukaran antara mereka.

Andaikan, proses pertukaran berlangsung sampai keduanya

mencapai posisi baru di C1, atau C2, atau pun di C.

Ketiga titik ini, dan sembarang titik di sepanjang

kurva kontrak CZCCl memenuhi kriteria Pareto, karena

taraf kesejahteraan dari salah satu atau kedua pihak

meningkat tanpa mengakibatkan penurunan kesejahteraan

pihak yang lainnya. Perbedaannya terletak pada faktor

yang menentukan letak dari titik "keseimbanganW di

sepanjang kurva kontrak. Apakah posisi keseimbangan

akan condong ke titik C1 atau C2, berturut-turut

ditentukan oleh kemampuan A dan B dalam mempengaruhi

harga-harga barang X dan Y. Titik C menunjuk pada

situasi di mana baik A maupun B tidak dapat mem-

pengaruhi harga, yakni dalam pasar kompetitif.

Ilustrasi ini memberikan dua kesimpulan penting.

Pertama, kemungkinan posisi efisiensi menurut kriteria

Pareto bisa terjadi di salah satu titik di sepanjang

kurva kontrak, dan titik mana yang dicapai tergantung

pada kekuatan tawar-menawar relatif yang dimiliki oleh

individu-individu yang melakukan transaksi. Kedua , gugus titik-titik kurva kontrak berbeda-beda menurut

situasi distribusi pendapatan awal. Jika titik awal di

W1 bukan W, maka kemungkinan-kemungkinan posisi

efisiensi Pareto terbatas hanya sepanjang C3C4.

Pendekatan kedua menghipotesakan bahwa struktur

kontrak condong pada pemilik sumberdaya yang nilainya

meningkat relatif lebih tinggi daripada sumberdaya

lainnya (Barzel, 1989). Fakta yang dikemukakan berikut

ini, dalam hubungannya dengan pengembangan kontrak

Perhutanan Sosial, memberikan petunjuk mengenai ha1

yang berlawanan dengan hipotesis itu. Data mengenai

perkembangan pangsa relatif faktor-faktor produksi

tenaga kerja dan lahan di sub-sektor pertanian pangan,

dalam dekade 60-an hingga 80-an, memberikan petunjuk

Barang Y

Si A Barang X

Keterangan: IA, IB berturut-turut kurva

indiferen dari A dan B.

Gambar 1.1. Konflik dan Pertukaran

(~chmid, 1987)

pertumbuhan yang pincang, yaitu faktor produksi lahan

mengungguli tenaga kerja. Dalam periode ini,

produktivitas marjinal tenaga kerja ber'obah dengan

pertumbuhan negatif, sebaliknya produktivitas marjinal

lahan mengalami pertumbuhan positif (Tabel 1.2, halaman

12). Dalam keadaan seperti ini, model Barzel

(1989) akan memprediksi bahwa struktur kontrak akan

bergeser dari Pesanggem dan condong pada Perhutani.

Hal ini berlawanan dengan kenyataan yang dijumpai,

yaitu bahwa struktur kontrak Perhutanan Sosial,

yang diadopsi belakangan, lebih condong pada fihak

Pesanggem, dibandingkan dengan kontrak Tumpang Sari.

Cara pendekatan pertama dan kedua (kesejahteraan

dan ortodoks) tidak dapat menjamin bahwa pola

distribusi pendapatan yang dihasilkan dari suatu

kebijakan (atau proses perobahan) akan sesuai dengan

tujuan-tujuan yang ditetapkan secara normatif. Dalam

situasi di mana kecenderungan perkembangan pangsa

faktor-faktor tenaga kerja dan lahan yang makin

pincang, seperti yang tergambar dalam Tabel 1.2

(halaman 12), peningkatan pendapatan penduduk di

sekitar hutan dengan mengandalkan mekanisme harga sukar

dicapai . Keterbatasan dari kedua cara pendekatan

merupakan konsekuensi dari asumsinya bahwa hanya harga-

Tabel 1.2. Pertumbuhan Produktivitas Marjinal Faktor Produksi Tenaga Kerja dan Lahan di sub-Sektor Pertanian Pangan

Pertumbuhan per Tahun ( % )

Tenaga Kerja Lahan

1964-74 dan 1975-85a

(Tanaman Pangan)

Kuant i tas 40.8

Saham faktor -97.5

Produktivitas marjinal negatif

14.6

90.0

positif

1961/71 dan 1980/8;~~

(Padi Sawah)

Kuantitas -10.7 16.3

. Saham faktor -27.8 18.9

Produktivitas marjinal negatif positif

a~iolah dari Saragih, et al, 1988.

bDiolah dari Kasryno, et a , 1982.

harga (dan struktur pasar) yang berperan sebagai

mekanisme pengendali proses-proses perobahan ekonomik,

dan mengabaikan penilaian menurut kriteria-kriteria

institusional mengenai konsekuensi-konsekuensi distri-

busional yang ditimbulkannya. Keterbatasan ini dapat

diatasi dengan pendekatan institusional, antara lain

dengan model Impak Institusional (Schmid, 1987), yang

memperhitungkan pula kemungkinan-kemungkinan bekerjanya

mekanisme lain selain mekanisme harga.

Sama halnya dengan model Impak Institusional,

model Barzel (1989) juga memperhitungkan perobahan

dalam keefektifan dari struktur hak-hak properti

(property rights) sebagai sumber ketakseimbangan dalam

sistem, Dengan mekanisme harga, proses pencapaian

keseimbangan lebih bersifat tertentu. Berbeda dengan

model Schmid (1987), yang memprediksi bahwa arah dari

proses perobahan mengandung beberapa kemungkinan

alternatif, ditentukan oleh struktur kekuatan yang

bersumber dari f aktor-f aktor selain harga dan struktur

pasar . Performa dari suatu aktivitas ekonomik, baik

distribusi maupun efisiensi, secara langsung

ditentukan oleh pola alokasi sumberdaya. Keputusan

yang dibuat dalam alokasi sumberdaya ditentukan oleh

gugus oportunitas (opportunity set) yang dimiliki

seseorang, Gugus oportunitas yang menentukan ekspektasi

mengenai sejauh mana keputusan yang dibuat akan efektif

dan dianggap wajar. Gugus oportunitas merupakan fungsi

dari institusi (atau struktur hak-hak) dan karakter

interdependensi, dan dengan sendirinya, performa

ditentukan oleh interaksi antara struktur hak-hak dan

karakter interdependensi yang berlaku. Model Barzel

(1989) hanya memperhitungkan interdependensi yang

bersumber dari harga dan pasar kompetitif. Sebaliknya,

model Schmid (1987) juga melihat faktor-faktor lain

sebagai penciri interdependensi antar pelaku ekonomi,

sehingga cakupan fenomena yang dapat dijelaskannya

lebih luas. Bertolak dari uraian di atas maka

penelitian ini menerapkan model Impak Institusional

dalam memahami sifat dari perkembangan kontrak Tumpang

Sari ke Perhutanan Sosial.

Dalam bentuk hubungan biaya-manfaat, struktur hak-

hak menentukan ha1 apa saja yang seharusnya dicakup

dalam kalkulasi biaya dan ha1 apa saja yang boleh

diperhitungkan sebagai manfaat. Struktur hubungan

biaya-manfaat inilah yang menjadi acuan dalam alokasi

sumberdaya. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa

institusilah yang mendifinisikan mana pola alokasi

sumberdaya yang efisien, dan dengan sendirinya

menentukan pola distribusi pendapatan; dan bukanlah

sebaliknya, efisiensi dan distribusi yang mendifinisi-

kan institusi (Schmid, 1987; Runge, 1985; Bromley,

1982).

Kontrak adalah suatu bentuk institusi di taraf

operasional, yang berfungsi untuk menata struktur hak-

hak berdasarkan transaksi yang berlangsung antar

(kelompok) individu. Perobahan dalam keefektifan dari

hak-hak properti dapat mengakibatkan perobahan dalam

gugus oportunitas relatif, dan penataan struktur

kontrak dimaksudkan untuk memanfaatkan potensi oportu-

nitas yang ada. Perobahan dalam struktur kontrak akan

merobah gugus oportunitas dari setiap individu,

sehingga ekspektasinya mengenai keefektifan dari

keputusan alokasi sumberdaya juga berobah, dan pada

akhirnya merobah pula performa yang dicapai.

Pertanyaan yang timbul: bagairnanakah kontrak Perhutanan

Sosial menata struktur hak-hak antara Perhutani dan

Pesanggem sehingga di satu fihak dapat meningkatkan

pendapatan Pesanggem, namun di lain fihak menciptakan

pola distribusi pendapatan yang masih sangat condong

pada pihak Perhutani? Hipotesis yang dapat diturun-

kan ialah: Perobahan dalam keefektifan dari hak-hak

properti, yang merupakan sumber dorongan bagi perkem-

bangan kontrak Tumpang Sari ke Perhutanan Sosial,

secara langsung tidak disebabkan oleh faktor harga, dan

karena itu penataan kontrak (Perhutanan Sosial) juga

tidak dikendalikan oleh mekanisme harga. Perobahan

dalam keefektifan hak-hak properti disebabkan oleh

perkembangan dari situasi interdependensi, dan pengaruh

dari persepsi publik mengenai kewajaran dari struktur

hak-hak yang terbentuk. Karena itu, perkembangan

situasi interdependensi juga berperan dalam menentukan

sejauh mana perkembangan dalam struktur kontrak akan

berlangsung.

3. Tuiuan Penelitian

Dari berbagai laporan yang ada diperoleh petunjuk

bahwa jumlah penduduk merupakan faktor penting yang

perlu diperhitungkan di dalam analisis. Faktor ini

membedakan karakteristik dari kondisi manajemen hutan

negara di Jawa dengan di luar Jawa, dalam kaitannya

dengan ketersediaan tenaga kerja dan lapangan

pekerjaan, situasi interdependensi, dan pola penjabaran

program-program peningkatan taraf hidup penduduk di

sekitar hutan. Dalam perspektif inilah masalah

penelitian dianalisa, dengan tujuan untuk mendapatkan

gambaran mengenai pertalian antara: tekanan jumlah

penduduk terhadap lahan hutan dan masalah yang

ditimbulkannya, pengembangan struktur kontrak sebagai

suatu cara pendekatan masalah, dan peranan mekanisme

institusional dalam proses pengembangan kontrak.

Berdasarkan pengetahuan mengenai ha1 itu, dicoba untuk

menemukan implikasinya bagi pemecahan masalah manajemen

hutan di Jawa,

Tujuan penelitian dicapai melalui sintesis hasil-

hasil analisis yang diperoleh dari serangkaian

kegiatan, sebagai berikut. Pertama, pengidentifikasian

masalah manajemen yang bersumber dari situasi tingginya

populasi penduduk dan karakteristik interdependensi

yang ada, kondisi yang mendorong diterapkannya kontrak

Perhutanan Sosial, dan mekanisme penataan struktur

kontrak Perhutanan Sosial. Kedua, menganalisa performa

yang dihasilkan dari penerapan kontrak Perhutanan

Sosial. Ketiga, menganalisa prospek dari kontrak

Perhutanan Sosial dalam upaya peningkatan taraf hidup

penduduk di sekitar hutan,

4. Linqku~ ~enelitian

Aplikasi model Impak Institusional dalam analisis

pemecahan masalah-masalah mengenai hubungan institusi

dan performa yang dihasilkan dapat memenuhi dua

keperluan. Pertama, untuk keperluan prediksi performa

yang cenderung akan dihasilkan dari suatu kebijakan

penataan institusional. Kedua, untuk menjelaskan

bagaimana interaksi antara struktur institusi yang

ditata dengan sumber-sumber interdependensi dalam

menentukan performa tertentu. Penelitian ini bermaksud

memenuhi kedua keperluan, sehingga dikatagorikan

sebagai analisis perkembangan institusional. Secara

spesifik, fenomena yang dianalisa ialah penataan

kontrak Perhutanan Sosial sebagai suatu bentuk

institusi dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapi.

Dalam kegiatan analisis, struktur kontrak ini

diperbandingkan dengan kontrak Tumpang Sari untuk

mendapatkan penjelasan mengenai proses perkembangan dan

performa yang dihasilkan.

Bangunan institusi di dalam suatu masyarakat

tersusun berjenjang dan bertalian secara fungsional

dari taraf atas ke bawah (Bromley, 1988; Schmid,

1987). Di taraf teratas, pembentukan institusi ber-

langsung menurut aturan-aturan konstitusional.

Struktur institusional di taraf ini'menentukan gugus

oportunitas pada taraf di bawahnya, yang selanjutnya

menentukan pola transaksi di taraf operasional. Pola

transaksi menentukan alokasi sumberdaya, yang pada

gilirannya menentukan performa ekonomik. ~enelitian

ini memusatkan diri hanya pada taraf operasional,

dengan asumsi bahwa pemecahan masalah mengenai

kepentingan penduduk di sekitar hutan lebih banyak

berkaitan langsung dengan proses penjabaran gagasan-

gagasan di taraf implementasi. Informasi mengenai ha1

ini belum tersedia secara memadai, padahal sangat

dibutuhkan baik dalam upaya peningkatan performa maupun

untuk kepentingan analisis di taraf atas. Dengan

sendirinya pula, implikasi-implikasi kebijakan yang

akan diturunkan dari hasil analisis, secara langsung

hanya mengenai implementasi di taraf operasional.

Kontrak Tumpang Sari dan Perhutanan Sosial secara

langsung bertalian dengan kegiatan peremajaan hutan,

yang merupakan tahap awal dari suatu siklus produksi

tanaman kayu. Hanya karena jangka waktu kontrak Per-

hutanan Sosial lebih panjang sehingga rangkaian tahapan

yang dicakup bisa lebih dari satu tahap. Sekalipun

begitu, pada dasarnya, hubungan kerja antara Perhutani

dan Pesanggem pada setiap tahapan kegiatan manajemen

hutan tidaklah berbeda. Perbedaan yang berarti

dijumpai dalam hak Pesanggem Perhutanan Sosial untuk

memetik hasil tanaman tahunan, yang di dalam kontrak

Tumpang Sari tidak dimungkinkan karena berlaku hanya

untuk dua tahun pertama dari suatu siklus produksi.

Analisis didasarkan pada survei lapangan di dua

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), yang mencakup 50 dan

15.4 persen dari populasi KPH yang memiliki Perhutanan

Sosial dari semua usial, berturut-turut, di Unit I Jawa

Tengah dan di semua unit di Jawa. Beberapa laporan

hasil penelitian memberikan petunjuk adanya variasi

antar lokasi yang cukup nyata dalam beberapa aspek

sosial-ekonomi dan agroklimat. Karena itu, generali-

sasi hasil-hasil analisis mengenai aspek-aspek yang

berciri spesifik menurut lokasi, berdasarkan hanya pada

dua KPH (lokasi) contoh mengandung resiko penyimpangan

yang besar. Sebaliknya, untuk aspek-aspek yang inheren

dalam sistem, generalisasi hasil-hasil analisis dapat

saja dilakukan tanpa resiko penyimpangan yang berarti.

Studi mengenai fenomena kontrak dalam kegiatan-

kegiatan produksi pertanian relatif telah banyak

kontrak dalam kasus lain. Hal ini disebabkan oleh

dilakukan. Namun pengetahuan ini tidak dapat

diterapkan begitu saja untuk menjelaskan fenomena sifat

kontrak yang sangat dipengaruhi oleh kondisi relevan

yang spesifik, yang bervariasi baik menurut waktu dan

tempat. Demikian juga halnya dengan pengetahuan yang

'~ata menurut situasi pada Tahun 1989. Susunan unit-unit organisasi manajemen hutan Perum Perhutani dicantumkan dalam Lampiran C1.

diperoleh melalui penelitian ini, tidak begitu saja

dapat diterapkan untuk menjelaskan, sebagai contoh,

fenomena kontrak HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dalam

hubungannya dengan pemanfaatan hutan negara non-

Perhutani, Kondisi manajemen hutan di Jawa turut

dicirikan oleh padatnya populasi penduduk di sekitar

hutan yang umumnya bertaraf hidup rendah, dan secara

fisik mudah sekali menjangkau hutan. Kontrak di sini

melibatkan Perhutani dan penduduk di sekitar hutan.

Kondisi-kondisi seperti ini berbeda dengan yang

dijumpai dalam kasus HPH, yang melibatkan pemerintah

dan pengusaha yang dikuasakan untuk mengeksploitasikan

sumberdaya hutan. Latar belakang permasalahan pun

berbeda, antara kedua tipe manajemen hutan negara.

Permasalahan manajemen hutan Perhutani terkait dengan

pelibatan secara langsung kepentingan penduduk di

dalamnya. Kontrak yang mengenai pemanfaatan hutan non-

Perhutani lebih didominasi oleh masalah kelangkaan dana

dari pemerintah untuk merealisasikan hak-hak properti

yang dimilikinya. Transaksi antara Perhutani dan

penduduk di sekitar hutan terutama melibatkan

sumberdaya tenaga kerja dan lahan hutan, sedangkan

dalam kontrak HPH melibatkan sumberdaya kapital dan

hutan.

5. Oraanisasi Laporan

Penyajian laporan hasil penelitian disusun menurut

sistematika yang diangkat dari pola hubungan peubah-

peubah dari kerangka analitik, dan tahapan analisis.

Kerangka analitik mencakup tiga peubah utama, yaitu

kondisi dan permasalahan dalam mana jemen hutan di Jawa

(bab ketiga), penataan struktur kontrak (bab keempat),

dan performa (bab kelima). Proses analisis meliputi

dua tahap, yaitu tahap deskripsi (bab ketiga hingga

lima), dan tahap prediksi (bab keenam). Rangkuman

seluruh hasil analisis dicantumkan dalam bab terakhir,

yaitu bab ketujuh.

Bab kedua memuat deskripsi mengenai model

analisis, hipotesis pengujian, dan pendekatan empirik.

Sub-bab pertama memuat deskripsi mengenai model Impak

Institusional, sub-bab kedua dan tiga memuat kerangka

analitik dan hipotesis tentang model Perhutanan Sosial.

Metode' dan teknik analisis serta metode penelitian

dimuat dalam sub-bab tentang pendekatan empirik.

Bab ketiga memuat gambaran mengenai situasi

perkembangan kontrak dalam manajemen hutan di Jawa.

Analisis dalam perspektif historik ini bertujuan untuk

menemukan petunjuk-petunjuk mengenai kondisi yang

mendorong diadopsinya kontrak Perhutanan Sosial.

Hasil analisis tentang penataan struktur kontrak

Perhutanan Sosial, dalam perbandingannya dengan

kontrak Tumpang Sari, untuk mengidentifikasikan

, bagaimana strategi yang ditempuh oleh Perhutani dalam

mengendalikan sumber-sumber interdependensi yang

berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya hutan yang

melibatkan penduduk di sekitar hutan, dicantumkan dalam

bab keempat. Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk

konfigurasi struktur kontrak, sebagai hasil dari proses

restrukturisasi hak-hak.

Berdasarkan hasil analisis dalam bab keempat,

dilakukan identifikasi komponen-komponen performa, dan

analisis mengenai performa yang dihasilkan. Hasil

analisis ini dicantumkan dalam bab kelima.

Bab keenam mencantumkan hasil analisis mengenai

prospek pengembangan dari pendekatan masalah manajemen

hutan di Jawa, di mana kontrak Perhutanan Sosial

berkedudukan sebagai instrumen strateginya. Analisis

ini didasarkan pada sintesis: (i) Hasil-hasil analisis

deskriptif dalam bab-bab sebelumnya, yang dkmuat dalam

sub-bab pertama; dan (ii) Hasil aplikasi fungsi Logit,

untuk analisis kelanggengan kontrak Perhutanan Sosial,

dicantumkan dalam sub-bab kedua.

Bab terakhir, tujuh, memuat ringkasan dari penemu-

an penelitian, kesimpulan umum, dan implikasi-imlikasi.

Bahan-bahan ini merupakan rangkuman dari seluruh hasil

analisis dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan-

kesimpulan dari analisis topik-topik spesifik tidak

dicantumkan di sini melainkan dalam setiap bab yang

bersangkutan.

Beberapa penjelasan yang merupakan suplemen bagi

bagian-bagian tertentu dalam isi utama laporan ini,

dicantumkan di dalam lampiran.