Analisis Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSJ ... · Hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh

Analisis Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan1

Oleh Deny Ermawan2

Abstract

One of development tasks whichis undertaken by both central and local government is being care about the qualified and integrated health service for society. One of the efforts made by the goverment is the improvement of institutional and hospital management through the implementation of Public Service Board concept. Government expects with the implementation of Public Service Board/Local Public Service Board, the management of hospital will have better performance from the point of view of both financial and service performance. The government institution that has been established as Public Service Board/Local Public Service Board is also required to improve the performance and maintain its inherent good nature. The research’s aim is to obtain the representation about the financial performance of Sambang Lihum Psychiatric Hospital after the implementation of Local Public Service Board. The management of hospital needs the measuring tools to find out how well the performance achieved. The measurement object of this research is financial statement of Sambang Lihum Psychiatric Hospital. The way of measurement is by analyzing that financial statement. The analytical methods used are the analysis of variance, the analysis of trend, the analysis of common size, and the analysis of financial ratio. The research’s conclusion shows that in generally, financial performanced is quite good. It remarked by the trends of asset, liability, equity, and expense which are fluctuated, however the trends of revenue and cash flows are decreased.

A. PENDAHULUAN A.1. Latar Belakang

Hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian yang abadi seperti tertuang dalam alinea keempat Pembukaan 1Diringkas dari Tesis yang dibuat oleh Deny Ermawan dibawah bimbinganDrMukhtarSarmanMSidanDrAcepSupriadiMAP.2 Deny Ermawan adalah mahasiswa Program Magister Sains AdministrasiPembangunan Universitas LambungMangkurat (MSAP UNLAM) angkatan tahun2014,danstatuspekerjaannyasaat ituadalahauditorBPKPProvinsiKalimantanSelatandiBanjarbaru.

FOCUSVolume8,Nomor1,Januari-Juni2018

80

Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Tujuan pembangunan nasional harus diwujudkan oleh seluruh lapisan masyarakat yang telah berbangsa dan bernegara dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepentingan seluruh bangsa harus terwakili dalam upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selaku motor penggerak pembangunan. Oleh karenanya, aspirasi dari seluruh elemen masyarakat di wilayah NKRI harus bisa diakomodir oleh pemerintah tanpa terkecuali. Menurut Bappenas (2009), pemerintah harus menganut nilai-nilai pembangunan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan yaitu: a. Nilai Kebangsaan, bahwa pembangunan nasional sesungguhnya

adalah pembangunan yang dilakukan secara sinergi, harmonis, dan dinamis oleh seluruh rakyat Indonesia di manapun berada.

b. Nilai-Nilai Otonomi, bahwa pembangunan nasional sesungguhnya adalah pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

c. Nilai-Nilai Kemanusiaan, kemanusiaan adalah nilai tertinggi yang dihargai oleh Tuhan Yang Mahakuasa, ditandai dengan adanya kedudukan agama yang sangat penting bagi setiap umat manusia berdasarkan prinsip kemanusiaan yakni hubungan yang sederajat antar manusia.

Pemerintah berupaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat yang diwujudkan melalui pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah. Pemberian otonomi yang semakin luas kepada daerah dimaksudkan dapat meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah, sesuai perkembangan jaman terkini di era globalisasi saat ini. Pemberian otonomi yang nyata dan bertanggung jawab diharapkan dapat lebih memberdayakan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah memiliki peluang yang lebih baik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan di


81

bidang kesehatan dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peran Pemerintah sedemikian strategis dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Semangat otonomi daerah mendorong pergeseran orientasi pemerintah yaitu dari yang sebelumnya sekedar melaksanakan kegiatan dan menghabiskan anggaran menjadi berorientasi pada pemenuhan tuntutan dan kebutuhan publik. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan langkah reformasi sektor publik/reformasi keuangan daerah.

Dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 344 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar salah satunya adalah kesehatan (pasal 12 ayat (1) huruf b.).

Amanat pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah salah satunya adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Tuntutan masyarakat adalah pelayanan kesehatan yang bermutu dan menyeluruh. Pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjawab tuntutan tersebut, telah berupaya memperbaiki layanan kesehatan melalui perbaikan kelembagaan dan manajemen pengelolaan rumah sakit. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengubah status Rumah Sakit Daerah (RSD) dari yang sebelumnya berupa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sampai dengan tahun 2015, dari 15 RSD yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 14 RSD yang telah ditetapkan statusnya menjadi BLUD atau 93,33%. Diharapkan dengan ditetapkannya RSD menjadi BLUD, maka pengelolaan rumah sakit menjadi lebih baik lagi baik dari segi kinerja keuangan maupun kinerja operasional pelayanannya. Salah satu rumah sakit daerah yang telah berstatus BLUD di Provinsi Kalimantan Selatan adalah Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum


82

yang akan dijadikan sebagai locus penelitian ini. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum adalah rumah sakit khusus milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan type A sesuai surat Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.02.03/I/0838/2015 tanggal 20 Maret 2015. Data awal yang diperoleh, pendapatan sesuai Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp 21.686.890.776,00 menurun 36,02% dari tahun 2014 yaitu sebesar Rp 33.894.069.616,55. Apabila dibandingkan dengan target pendapatan tahun 2015 sebesar Rp25.190.892.000,00, pendapatan tahun 2015 hanya tercapai 86,09%.

Anggaran belanja APBD dan BLUD Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum tahun 2015 sebesar Rp 91.248.099.052,00 dengan realisasi Rp 67.744.910.070,00 atau sebesar 74,24% (LAKIP, 2015). Hasil penyerapan anggaran tersebut masih belum optimal karena capaian penyerapan rendah sehingga masih terdapat sisa anggaran belanja sebanyak Rp23.503.188.982,00 yang tidak digunakan. Hal tersebut ditandai oleh adanya beberapa program yang penyerapan anggarannya cukup rendah yaitu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan hanya terserap 19,84%, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan terserap 54,16% dan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin terserap 51,81%.

Secara keseluruhan realisasi penyerapan anggaran per program dapat dilihat pada Tabel 1. Rumah sakit sebagai agen di bidang pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab kepada stakeholder khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam hal ini sebagai prinsipal, harus jeli dalam melihat perubahan jaman yang meliputi kemajuan di bidang teknologi, tingkat persaingan yang semakin tinggi, pengaruh globalisasi, dan adanya sikap pasien yang semakin kritis dalam memilih pelayanan kesehatan. Hal tersebut pada akhirya menjadi pemicu bagi rumah sakit untuk selalu meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.


83

Tabel 1. Realisasi Belanja per Jenis Program

Kode Program

Uraian Program Anggaran (Rp) Realiasasi (Rp) %

01 Pelayanan Administrasi Perkantoran

9.691.250.000,00 8.577.320.205,00 88,51

02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.924.920.000,00 4.731.084.933,00 96,06

05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.000.000.000,00 809.386.075,00 80,94

06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100.000.000,00 19.842.000,00 19,84

15 Obat dan Perbekalan Kesehatan

2.867.550.000,00 1.553.113.451,00 54,16

24 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

12.996.068.000,00 6.733.075.112,00 51,81

26 Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

1.781.712.000,00 1.626.970.700,00 91,32

27 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

850.000.000,00 833.800.000,00 98,09

33 Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

156.700.000,00 135.323.500,00 86,36

Sumber: LAKIP RSJ Sambang Lihum Tahun 2015

Kinerja rumah sakit dapat diketahui melalui pengukuran

kinerja. Idealnya, setiap manajemen rumah sakit memerlukan suatu alat ukur untuk mengetahui seberapa baik kinerja rumah sakit. Selama ini, sasaran yang selalu diukur adalah bagian keuangan, karena keuangan berbicara mengenai angka, sesuatu yang mudah dihitung dan dianalisa (M. Nur, 2015). Analisa laporan keuangan sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama manajemen untuk mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan/finansial suatu perusahaan. Hasil analisa finansial dapat memberikan kesimpulan mengenai kelemahan-kelemahan yang masih ada dan hasil-hasil keuangan yang telah dianggap cukup baik (Riyanto, 2001:328).


84

A.2 Pokok Permasalahan Rumah Sakit sebagai penyedia layanan kesehatan ditingkat

lanjutan, diharapkan menjadi motor penggerak pelaksana pembangunan bidang kesehatan. Tugas yang diemban oleh rumah sakit adalah memberikan pelayanan pengobatan yang bersifat kuratif maupun rehabilitatif. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sebagai agen pemerintah dibidang pelayanan kesehatan, telah ditetapkan sebagai BLUD sejak tahun 2011 melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0601/KUM/2011

Tahun 2011 tanggal 28 November 2011. Sejak saat itu, rumah sakit telah memiliki fleksibilitas pengelolaan yang meliputi fleksibilitas bidang keuangan maupun operasional yang tujuannya adalah untuk efisiensi dan produktivitas penyelenggaraan pelayanan. Pengelolaan usaha yang efisien berpengaruh pada peningkatan kemampuan keuangan sehingga diharapkan meningkat pula kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan tahun 2015 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan target yang dibebankan kepada manajemen Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum untuk tahun 2015 tidak tercapai serta penyerapan anggaran belanja belum optimal yang ditandai dengan hanya terserapnya anggaran belanja APBD sebesar 83%. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengelolaan manajemen rumah sakit sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih baik lagi guna meningkatkan kinerja terutama kinerja keuangan.

A.3 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan yang meliputi: 1) Pertumbuhan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja,

pembiayaan dan arus kas Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan pasca ditetapkan sebagai BLUD?

2) Rasio likuiditas, solvabilitas, leverage, tingkat ketergantungan terhadap subsidi pemerintah, tingkat efektifitas pendapatan dan tingkat efisiensi pendapatan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan


85

Selatan pasca ditetapkan sebagai BLUD? 3) Proporsi aset, kewajiban, ekuitas dan belanja Rumah Sakit Jiwa

Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan pasca ditetapkan sebagai BLUD?

4) Varians pendapatan dan belanja Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan pasca ditetapkan sebagai BLUD?

A.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan, meliputi: 1) Pertumbuhan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja,

pembiayaan dan arus kas Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan pasca ditetapkan sebagai BLUD.

2) Rasio likuiditas, solvabilitas, leverage, tingkat ketergantungan terhadap subsidi pemerintah, tingkat efektifitas pendapatan dan tingkat efisiensi pendapatan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan pasca ditetapkan sebagai BLUD.

B. METODOLOGI B.1. Tinjauan Pustaka B.1.1.Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan (Agency theory) merupakan basis teori yang mendasari sebagian besar praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Menurut Santoso (2015), agency adalah hubungan antara dua pihak (utamanya) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau bentuk yang lain, yang mana salah satu pihak (disebut agen) diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan untuk atas nama orang lain (dalam hal ini disebut prinsipal) dan tindakan agen tersebut akan mengikat prinsipal, baik itu disebabkan karena dituangkan dalam perjanjian atau disebabkan karena tindakan (Santoso, 2015:4).

Tindakan seseorang mewakilkan orang lain tersebut lazimnya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau surat pemberian kuasa. Hubungan keagenan tersebut dapat dituangkan secara tegas atau tidak secara tegas di dalam kontrak atau terjadi karena ketentuan peraturan, dimana seseorang memberikan delegasi pada pihak lain untuk melakukan


86

transaksi bisnis yang tidak dilarang oleh peraturan dan yang terpenting bahwa pekerjaan agen berada di bawah pengawasan prinsipal. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor/pemilik modal/pemerintah dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu direktur/manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama.

Konteks BLUD dalam bidang pelayanan kesehatan yakni Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selaku prinsipal dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan selaku agensi yang melaksanakan mandat memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Kontrak kerja dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat kepada masyarakat yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang akan di-BLUD- kan dan diketahui oleh Sekretaris Daerah sesuai pasal 11a. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007.

Teori agensi mengasumsikan adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agensi yaitu bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham/pemilik sebagai principal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau kenaikan investasi mereka di dalam perusahaan. Sedang para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Masing-masing pihak sedapat mungkin berusaha untuk mencapai keinginannya.

Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agensi menyebabkan masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Prinsipal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi deviden dari tiap saham yang dimiliki. Agen menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi/ bonus/insentif/remunerasi yang “memadai” dan sebesar-besarnya atas kinerjanya. Manajer tidak akan bekerja bagi pemilik perusahaan jika tidak selaras dengan kepentingan mereka (Keown, 2002:16). Prinsipal menilai prestasi Agen berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian deviden. Makin tinggi laba, deviden


87

semakin besar dan harga saham dapat meningkat, maka Agen dianggap berhasil/berkinerja baik sehingga layak mendapat insentif yang tinggi.

Jajaran Manajemen dan Karyawan RSJ memiliki kepentingan untuk meningkatkan pendapatan insentif melalui remunerasi dengan mengesampingkan mutu pelayanan. Pimpinan Daerah dalam hal ini Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan menuntut dipenuhinya kinerja yang tinggi dari manajemen dan karyawan rumah sakit. Oleh karenanya diperlukan suatu penilaian kinerja untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh jajaran menajemen Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban agen terhadap prinsipalnya. B.1.2. Badan Layanan Umum (BLU)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, mendefinisikan BLU sebagai instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas. Sedangkan untuk satuan kerja dilingkungan pemerintah daerah, dasar hukum yang mengatur tentang badan layanan umum di daerah dituangkan dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007, dimana Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas (pasal 1 ayat 1).

Badan Layanan Umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 pasal 2 dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat. Fleksibilitas merupakan keleluasaan pengelolaan keuangan atau barang


88

BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum (Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3).

Perubahan pengelolaan Rumah Sakit dari yang sebelumnya sebagai SKPD biasa menjadi SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum/Daerah (PPK-BLU/D) mempunyai peranan yang sangat besar dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan perubahan tersebut diharapkan rumah sakit dapat dikelola dengan manajemen ala bisnis sehingga bisa lebih efisien dan efektif, tetapi tidak membebani pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, selanjutnya disingkat PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan/atau mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Negara pada umumnya. PPK-BLU bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Satuan Kerja yang menerapkan PPK-BLU menyelenggarakan kegiatan operasionalnya berdasarkan praktek bisnis yang sehat, yaitu penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka memberikan layanan bermutu dan berkesinambungan.

Fleksibilitas diberikan kepada Satker BLU dalam rangka pelaksanaan anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja, serta pengadaan barang/jasa. Satker BLU/D tidak lagi diharuskan menyetorkan pendapatannya ke kas negara/daerah namun dapat langsung digunakan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Selain itu juga diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non PNS serta pemberian imbalan jasa kepada pegawainya sesuai dengan kontribusi


89

terhadap organisasi (remunerasi). Konsekuensi terhadap fleksibilitas yang diberikan, Satker BLU

harus dikendalikan secara ketat dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawabannya. Peraturan Pemerintah mengamanatkan bahwa BLU wajib menghitung harga pokok layanannya dengan kualitas dan kuantitas yang telah distandarisasikan oleh kementerian teknis pembina. Demikian pula dalam hal pertanggungjawabannya, BLU harus mampu menghitung dan menyajikan anggaran yang digunakannya dalam kaitannya dengan layanan yang telah direalisasikan. Oleh karena itu, BLU bertindak sebagai agen dari menteri/pimpinan lembaga induknya. Kedua belah pihak menandatangani kontrak kerja, dimana menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab atas kebijakan layanan yang hendak dihasilkan, dan BLU bertanggung jawab menyediakan layanan yang diminta. Penyediaan layanan kesehatan hendaknya tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban pemberian layanan namun juga dituntut untuk prioritas pada peningkatan kinerja. BLU merupakan instansi pemerintah yang tidak dipisahkan. Seluruh pendapatan yang diperolehnya dari hasil pelayanan tidak disetorkan ke kas negara/daerah namun tetap harus dilaporkan dan dikonsolidasikan dalam pertanggung jawaban APBN/APBD.

Satuan Kerja yang dapat menerapkan PPK-BLU adalah Satuan Kerja dilingkungan instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dapat dijual. Dikecualikan bagi SKPD/unit SKPDyang memberikan pelayanan bersifat mandatory atau pelayanan sipil yang merupakan kewajiban pemerintah karena perintah peraturan perundang-undangan, seperti pelayanan KTP, Imigrasi, Paspor, Sertifikat Pertanahan, STNK dan SIM.

Satuan-satuan kerja pemerintah dapat diijinkan mengelola keuangan dengan PPK-BLU/BLUD apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Perincian dari persyaratan menurut Permendagri No. 61 Tahun 2007: Persyaratan substantif, terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan: Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum; Pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada


90

masyarakat. Persyaratan teknis, terpenuhi apabila: Kinerja pelayanan di bidang

tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/sekretaris daerah untuk SKPD atau kepala SKPD untuk unit kerja sesuai dengan kewenanganya, dan; Kinerja keuangan instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

Persyaratan administratif, terpenuhi apabila SKPD atau Unit Kerja membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi: Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; Pola tata kelola; Rencana strategis bisnis; Standar pelayanan minimum; Laporan keuangan pokok atau prognosa/ proyeksi laporan keuangan; dan Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Kriteria kinerja pelayanan satuan kerja yang layak untuk dikelola antara lain memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien dan produktif serta memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat. Sedangkan kinerja keuangan yang sehat ditandai dengan tingkat kemampuan pendapatan dari usaha pelayanan yang semakin meningkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran.

Peraturan Meneg-PAN Nomor PER/02/M.PAN/1/2007, menjelaskan susunan organisasi instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU terdiri dari unsur-unsur:

a) Pemimpin, adalah pejabat yang memimpin satuan kerja yang

menerapkan PPK-BLU yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan satuan kerja (satker) BLU.

b) Pejabat Keuangan, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan satker BLU.

c) Pejabat Teknis, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (core business) organisasi satker BLU.

d) Satuan Pemeriksaan Intern (SPI), yang bertugas melakukan pemeriksaan


91

intern pada Satker BLU yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLU.

e) Dewan Pengawas, yang dapat dibentuk apabila satker BLU telah memenuhi kriteria tertentu yaitu berdasarkan nilai omset tahunan dan jumlah aset yang dikelola yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pengelolaan keuangan khususnya akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban, BLU/BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktik bisnis yang sehat. Akuntansi dan pelaporan keuangan BLU/BLUD diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia (PP 23 Tahun 2005 pasal 26 ayat 2).

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bab XIII Pasal 116 Ayat (2) menyebutkan bahwa penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan, menggunakan basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, maupun ekuitas dana. Ayat (3) menyebutkan bahwa dalam hal tidak terdapat standar akuntansi, maka BLUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Ayat (4) menyebutkan bahwa BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan daerah.

Pasal 117 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, pemimpin BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai dengan jenis layanannya. Ayat (2) menyebutkan bahwa kebijakan akuntansi BLUD digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Laporan keuangan BLUD terdiri atas: a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berisi informasi jumlah

pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu periode; b) Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset,


92

kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu; c) Laporan Operasional (LO) yang berisi informasi jumlah pendapatan dan

biaya BLUD selama satu periode; d) Laporan Arus Kas (LAK) yang menyajikan informasi kas berkaitan

dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan

e) Catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

Pasal 119 disebutkan bahwa setiap triwulan BLUD-SKPD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat lima belas hari setelah periode pelaporan berakhir. Setiap semesteran dan tahunan BLUD-SKPD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri atas laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat dua bulan setelah periode pelaporan berakhir. Penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

B.1.3. Analisa Laporan Keuangan

Organisasi dalam perkembangan kegiatan, menginginkan suatu laporan hasil pencapaian kegiatan yang bisa memberikan gambaran mengenai maju mundurnya suatu usaha. Oleh karenanya perlu dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil dari rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja keuangan merupakan suatu proses untuk mengevaluasi efisiensi dan efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba atau posisi kas tertentu.

Sumber data dari kegiatan pengukuran kinerja bisa berupa suatu media pelaporan sebagai wujud akuntabilitas sebuah organisasi. Media dimaksud bisa berupa laporan keuangan, laporan kegiatan/aktivitas organisasi maupun laporan manajemen lainnya. Data laporan keuangan dapat digunakan untuk analisis prediksi atau proyeksi (Mahmudi, 2016:07). Melalui pengukuran kinerja keuangan, dapat diketahui pencapaian


93

hasil usaha perusahaan saat ini dan memprediksi prospek di waktu yang akan datang.

Pengukuran kinerja keuangan bagi perusahaan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam rangka perbaikan kegiatan operasionalnya. Perbaikan kinerja operasional dicapai melalui efisiensi dan efektifitas operasi perusahaan sehingga dimungkinkan mampu bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis. Peningkatan kinerja operasional diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan keuangan yang berarti terjadi peningkatan kinerja keuangan.

Pengukuran kinerja keuangan dilakukan pada saat yang bersamaan dengan proses analisis. Analisis kinerja keuangan adalah proses pengkajian secara kritis meliputi pengumpulan data keuangan, penghitungan, pengukuran, interpretasi dan pemberian solusi masalah keuangan perusahaan pada periode tertentu. Berdasarkan tekniknya (Hery, 2015:29), analisis kinerja keuangan dapat dibedakan menjadi 9 macam, yaitu: 1) Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis

dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih untuk menunjukkan perubahan dalam jumlah (absolut) maupun dalam persentase (relatif).

2) Analisis Trend, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan dan kinerja perusahaan, apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.

3) Analisis Persentase per Komponen (common size), merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui persentase masing-masing komponen aset terhadap total aset, persentase masing-masing komponen utang dan modal terhadap total passiva (total asset), persentase masing-masing komponen laporan laba rugi terhadap penjualan bersih.

4) Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja selama dua periode waktu yang dibandingkan.

5) Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi kas dan perubahan kas pada periode waktu tertentu.

6) Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis yang digunakan


94

untuk mengetahui hubungan diantara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi.

7) Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui posisi laba kotor dari satu periode ke periode berikutnya, serta sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor tersebut.

8) Analisis Titik Impas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahan tidak mengalami kerugian.

9) Analisis Kredit, merupakan teknik analisis untuk menilai layak atau tidaknya suatu permohonan kredit debitur kepada kreditur, misalnya bank.

Melakukan analisis laporan keuangan dapat dikatakan sebagai salah satu upaya dalam menilai kinerja perusahaan, baik secara internal maupun dengan memperbandingkan terhadap perusahaan sejenis yang berguna bagi arah perkembangan perusahaan dengan mengetahui seberapa efisien dan efektif operasi perusahaan. Hasil analisis laporan keuangan perusahaan berguna tidak hanya untuk manajemen namun juga bagi stakeholders lainnya seperti misalnya pemilik/pemegang saham, investor, kreditur, supplier dan sebagainya. Selanjutnya, menginterpretasikan laporan keuangan melalui penggunaan rasio-rasio keuangan merupakan sumber informasi penting yang dapat digunakan untuk mengawasi kinerja Direksi (Keown, et al. 2002:70).

Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum pada saat penelitian ini dilaksanakan telah menerapkan PPK-BLUD. Sebagai organisasi sektor publik, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum diberikan fleksibilitas untuk menjalankan kegiatannya sesuai kaidah bisnis yang sehat dengan mengutamakan prinsip produktivitas dan efisiensi dengan tidak semata- mata mencari keuntungan. Oleh karenanya, dalam rangka penilaian kinerja keuangan maka analisis profitabilitas tidak relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

Secara lebih rinci skema Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan yaitu: a. Analis i s Aset

Aset merupakan salah satu komponen dalam neraca yang


95

menggambarkan kondisi kekayaan ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset dalam neraca pemerintah daerah terdiri atas aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, aset tetap dan aset lainnya. Analisis aset pemerintah daerah dapat memberikan gambaran secara lebih mendalam tentang kekayaan dan potensi ekonomi pemerintah daerah. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai berbagai hal misalnya, seberapa menarik melakukan investasi didaerah tersebut terkait keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang bisa didapat, seberapa nyaman tinggal di daerah tersebut terkait kelengkapan sarana prasarana publik, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah, seberapa besar potensi kerjasama kemitraan dengan pemerintah daerah dan sebagainya (Mahmudi, 2016:93).

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71 Tahun 2010), aset didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Suatu objek atau pos dapat disebut sebagai aset apabila memenuhi karakteristik: 1) Sumber daya ekonomi tersebut dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah

daerah. 2) Sumber daya ekonomi tersebut memiliki manfaat ekonomi yang

cukup pasti di masa yang akan datang. 3) Manfaat ekonomi dimasa yang akan datang tersebut dapat diukur

dengan tingkat kepastian yang masuk akal. 4) Sumber daya ekonomi tersebut timbul karena transaksi masa lalu.

Analisis aset dilakukan berdasarkan sumber data yang terdapat dalam neraca, yaitu dengan cara: 1) Membandingkan nilai dari tiap pos aset di neraca dari dua periode

pelaporan pada entitas yang sama (analisis pertumbuhan). 2) Menghitung proporsi dari masing-masing kelompok aset dengan

total aset (analisis common size). 3) Menghitung modal kerja yang dimiliki oleh pemerintah daerah.


96

4) Menghitung rasio-rasio keuangan yang terkait dengan aset. 5) Melakukan evaluasi hasil perhitungan, interpretasi dan prediksi.

Pembandingan nilai tiap pos aset dari satu periode dengan periode berikutnya bertujuan untuk mengetahui perkembangan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yaitu apakah memiliki nilai positif atau negatif. Nilai positif menunjukkan adanya pertumbuhan aset sedangkan nilai negatif menandakan adanya penurunan nilai kekayaan pemerintah daerah, penggerogotan aset, dan inefisiensi penggunaan aset. Data aset yang lengkap dan runtut untuk beberapa periode pelaporan (timeseries), dari suatu entitas dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan aset sehingga dapat dilakukan analisis trend untuk memprediksi kondisi aset di masa yang akan datang. Analisis pertumbuhan (trend) atas aset meliputi pertumbuhan aset lancar, pertumbuhan investasi jangka panjang, pertumbuhan aset tetap, pertumbuhan dana cadangan, dan pertumbuhan aset lainnya.

Selain analisis trend, dapat juga dilakukan analisis proporsi (common size) dari masing-masing pos/akun aset terhadap total asetnya. Analisis common size berguna untuk memperoleh gambaran yang lebih luas tentang keadaan masing-masing komponen aset atau kelompok aset yang proporsinya dapat mempengaruhi kesehatan keuangan organisasi. Proporsi aset lancar yang terlalu besar dibandingkan dengan aset tetapnya menunjukkan keadaan yang kurang bagus dari sudut pandang manajemen pengelolaan keuangan daerah karena keuangan terlalu liquid. Keuangan yang overliquid menandakan sebagian besar keuangan daerah belum digunakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan publik. Bisa jadi sarana dan prasarana publik belum memadai namun kas pemerintah daerah banyak disimpan di bank atau dalam bentuk investasi jangka pendek sehingga tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Demikian pula apabila keuangan pemerintah daerah sebagian besar berupa aset tetap sementara aset lancar terutama kasnya terlalu kecil, maka keadaan tersebut bisa mengganggu pemenuhan pembayaran kepada pihak ketiga yang segera akan jatuh tempo. Kondisi keuangan yang tidak sehat dapat menimbulkan krisis keuangan (financial distress) yang apabila telah akut maka dapat menyebabkan terjadinya kebangkrutan. Namun tidak ada rumusan baku untuk proporsi aset yang ideal, tergantung pada


97

konteks dan kondisi masing-masing organisasi. Untuk menilai apakah proposi komponen aset tertentu sudah tepat atau belum perlu dilihat juga komponen aset yang lain karena satu sama lain akan saling mempengaruhi (Mahmudi, 2016:105).

Selain analisis trend dan common size juga dapat dilakukan analisis rasio yang berkaitan dengan aset. Informasi aset yang disajikan di dalam Neraca dapat dimanfaatkan untuk menghitung rasio keuangan tertentu bagi suatu organisasi. Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan yang memperbandingkan antara satu pos dengan pos lainnya di dalam laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai kinerja keuangan dan kondisi suatu organisasi. Rasio keuangan yang lazim dipergunakan misalnya Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Utang (Leverage), Return on Asset (ROA), Return in Investment (ROI), Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan dan Perputaran Aset. Rasio-rasio keuangan tersebut tidak semuanya dapat diaplikasikan untuk organisasi sektor publik. ROA, ROI, Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan dan Perputaran Aset ditujukan untuk menilai kinerja keuangan yang berhubungan dengan laba, sementara laporan keuangan organisasi sektor publik tidak menyediakan informasi mengenai laba (Mahmudi, 2016:108). Rasio keuangan merupakan salah satu alat untuk melakukan analisis keuangan yang biasa disebut sebagai analisis rasio.

Analisis rasio adalah analisis yang dilakukan dengan cara menghubungkan berbagai perkiraan dalam laporan keuangan ke dalam bentuk rasio keuangan dan melakukan interpretasi atas hasil perhitungan rasio dimaksud (Hery, 2015:163). Analisis rasio yang dapat diaplikasikan untuk organisasi sektor publik yakni Rasio Likuiditas meliputi: rasio lancar (current ratio), rasio kas (cash ratio), rasio cepat (quick ratio) dan analisis modal kerja (working capital); Rasio Solvabilitas; dan Rasio Utang (Leverage) yang meliputi: rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio), rasio utang terhadap aset modal (total debt to total capital assets) dan time interest earned ratio.

Rasio lancar membandingkan antara jumlah aktiva lancar dibandingkan dengan kewajiban lancar. Hasilnya menunjukkan kemampuan organisasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan jaminan aset lancar yang dimilikinya. Rasio ini merupakan


98

ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi baik bisnis maupun sektor publik. Nilai dianggap aman apabila rasio lancar 2:1 atau minimal 1:1, apabila kurang dari batas minimal maka keuangan organisasi dianggap tidak lancar (Mahmudi, 2016:109). Rasio kas membandingkan antara kas dan setara kas (investasi jangka pendek kurang dari 3 bulan) yang dimiliki dibagi dengan Utang Lancar. Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (utang lancar) dengan segera menggunakan kas dan setara kas.

Rasio cepat membandingkan antara aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Dibandingkan dengan rasio lancar, rasio cepat merupakan ukuran likuiditas yang lebih baik. Rasio ini menunjukkan kecepatan organisasi dalam melunasi kewajibannya secara cepat. Persediaan dikeluarkan dalam perhitungan ini karena memerlukan dua tahap untuk menjadi kas sehingga dianggap kurang cepat. Semakin tinggi angka rasio cepat maka semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan. Nilai yang dianggap baik untuk rasio cepat adalah 1:1 (Mahmudi, 2016:110).

Modal kerja merupakan selisih antara aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Informasi ini menunjukkan kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan operasional rutinnya tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, menggunakan dana cadangan atau pos pembiayaan lain. Analisis modal kerja merupakan suatu ukuran arus kas bukan suatu rasio, sehingga hasilnya menjadi baik apabila menunjukkan angka positif (Mahmudi, 2016:107). Analisis modal kerja biasanya dilakukan oleh pemberi pinjaman (kreditur) untuk menilai kemampuan peminjam (debitur) dalam memenuhi kewajibannya kelak. Semakin tinggi modal kerja maka kemampuan keuangan organisasi dinilai semakin baik. Rasio solvabilitas membandingkan antara total aset dibagi total kewajiban. Rasio ini berguna untuk menilai kemampuan organisasi dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. b . Analis i s Kewaj iban

Analisis kewajiban adalah analisis yang dilakukan dengan cara


99

menghubungkan pos kewajiban pada lapora keuangan (Neraca) dengan pos lain yang terkait di neraca ataupun dengan laporan keuangannya lainnya (LRA). Berdasarkan PP 71 Tahun 2010, kewajiban didefiisikan sebagai kewajiban pemerintah di masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab pemerintah untuk bertindak di masa lalu karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga dapat terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Dengan demikian, utang merupakan klaim dari pihak ketiga terhadap arus kas keluar pemerintah daerah yang timbul sebagai akibat adanya pemberian dana pihak ketiga (arus kas masuk) dimasa lalu.

Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan. Apabila jatuh tempo pembayaran kewajiban lebih dari 12 bulan maka kewajiban tersebut diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek diantaranya adalah utang jangka pendek kepada lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, utang kepada pegawai, utang bunga pinjaman, utang perhitungan fihak ketiga dan bagian lancar utang jangka panjang. Utang jangka panjang dapat berupa pinjaman dari lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan, utang pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau kepada pemerintah daerah lainnya, dan obligasi pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum digunakan untuk membiayai opersional pemerintahan dan kegiatan pembangunan. Namun apabila PAD tidak mencukupi, maka dimungkinkan bagi pemerintah daerah melakukan pinjaman guna pembiayaan anggaran daerah. Pembiayaan anggaran dapat berupa penggunaan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun lalu maupun melakukan pinjaman eksternal berupa hutang kepada lembaga keuangan ataupun hutang kepada masyarakat dalam bentuk penerbitan obligasi daerah. Pemerintah


100

pusat saat ini telah melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan Obligasi Ritel Indonesia (ORI). Pemerintah juga dapat mengeluarkan obligasi daerah melalui pasar modal untuk menghimpun dana pinjaman dari masyarakat.

Analisis kewajiban yang dapat diaplikasikan untuk RSJ Sambang Lihum adalah Analisis Pertumbuhan Utang dan Analisis Rasio Utang (Leverage). Rasio Utang (Leverage) adalah ukuran yang digunakan oleh kreditur untuk menilai kemampuan calon debitur dalam membayar utangnya. Rasio utang terdiri dari: Rasio Utang Terhadap Ekuitas, menunjukkan setiap bagian rupiah ekuitas yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Semakin besar angka rasio, maka semakin besar ketergantungan organisasi akan pembiayaan dari utang yang berarti pula semakin besar risiko keuangan yang harus ditanggung (Mahmudi, 2016:122); Rasio Utang Terhadap Aset Modal, menunjukkan berapa bagian aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Rasio ini bermanfaat bagi kreditur untuk menilai kemampuan organisasi melunasi utangnya dengan menggunakan aset modal apabila terjadi kegagalan pembayaran utang dengan aset lancarnya; Analisis Rasio Utang Terhadap Pendapatan Pelayanan BLUD, menunjukkan kemampuan organisasi untuk membayar seluruh utang dengan Pendapatan dari kegiatan pelayanan BLUD; Analisis Utang Terhadap Pendapatan Total BLUD, menunjukkan kemampuan organisasi untuk membayar seluruh utang dengan seluruh Pendapatan yang diperoleh BLUD; dan Analisis Rasio Bunga Utang Terhadap Pendapatan BLUD, menunjukkan kemampuan organisasi untuk membayar bunga utang dengan Pendapatan dari kegiatan operasional BLUD; dan Times Interest Earned Ratio, yang menunjukkan besarnya jaminan keuntungan untuk membayar bunga utang jangka panjang. Rasio utang terhadap aset modal dan times interest earned ratio tidak cocok untuk diterapkan di organisasi sektor publik karena sifat organisasi sektor publik tidak mencari keuntungan serta tidak ada laporan laba/rugi. Selain itu juga aset tetapnya tidak diperkenankan untuk dijadikan sebagai jaminan utang sehingga tidak masuk dalam pembahasan analisis pada penelitian ini.


101

c . Analis i s Ekuitas Ekuitas merupakan salah satu pos penting dalam laporan keuangan

(neraca). Merujuk pada PP 71 Tahun 2010, ekuitas didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Jumlah ekuitas didapat dari selisih antara total aset dikurangi total kewajiban, atau bisa dipahami sebagai hak residual pemerintah atas aset setelah dikurangi dengan kewajiban (Mahmudi, 2016:128). Ekuitas merupakan simbol kepemilikan dalam suatu entitas/organisasi. Ekuitas dalam organisasi bisnis adalah ekuitas pemegang saham (shareholders equity) yang merupakan pemilik perusahaan. Lain halnya dengan organisasi sektor publik, ekuitas dana menunjukkan ketersediaan dana (fund) atau sumber dana yang dimiliki oleh suatu entitas pemerintah (Nordiawan, dkk, 2012:259). Informasi tentang ekuitas bermanfaat untuk mengetahui berapa jumlah kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, melalui analisis struktur ekuitas, dapat diperoleh proporsi utang terhadap ekuitas. Struktur yang baik ditandai dengan adanya keserasian antara pembiayaan yang berasal dari internal perusahaan dan dari ekternal atau dengan kata lain sumber pembiayaan modal sendiri dibandingkan dengan sumber pembiayaan dari hutang. Meskipun demikian tidak ada patokan baku akan komposisi struktur ekuitas yang paling baik/ideal (Mahmudi. 2016:130). d . Analis i s Pendapatan

Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merujuk pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) didefinisikan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan pendapatan dalam Laporan Operasional (LO) didefiniskan sebagai hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Menurut Smith-Skousen, et. al. (1995:112) dalam bukunya Intermediate Accounting, pendapatan diartikan sebagai berikut “Revenues are inflows or other enhancements of assets of an entity or settlements of its liabilities (or a combination of both) from delivering or producing goods, rendering


102

services, or other activities that constitute the entity’s ongoing major or central operations”. Pendapatan dalam LRA diakui berdasarkan basis kas (cash basis) sedangkan pendapatan dalam LO diakui berdasarkan basis akrual (acrual basis). Basis kas mengakui pendapatan pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah, sedangkan basis akural mengakui pendapatan pada saat timbul hak atas pendapatan tersebut (Darise, 2008:97). Penatausahaan pendapatan dilingkungan pemerintah daerah dilakukan secara bruto, artinya tidak diperkenankan mencatat pendapatan yang diterima setelah dikurangi dengan belanja yang menyertainya. Pendapatan dicatat sebesar jumlah total yang diterima baru kemudian apabila ada biaya yang terkait dengan perolehan pendapatan tersebut maka biaya tersebut dibebankan dalam anggara belanja instansi yang bersangkutan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu bentuk media pertanggung jawaban pemerintah yang dipublikasikan. LRA menginformasikan pencapaian kinerja pendapatan dan belanja yang diukur dengan memperbandingkan antara realisasi terhadap anggarannya. Anggaran pemerintah dituangkan dalam bentuk rencana kegiatan yang dijabarkan dalam satuan moneter, yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi berupa rencana pendapatan dan belanja dimasa yang akan datang. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Bastian, 2009:39). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa LRA merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban pemerintah yang utama karena selain berperan sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi juga berperan sebagai media penilaian kinerja pemerintah (Mahmudi, 2016:133).

Kinerja pemerintah dapat dinilai dari LRA dengan jalan melakukan analisis pendapatan. Menurut Mahmudi (2016:134), analisis terhadap pendapatan pemerintah dapat dilakukan dengan cara: 1) Menghitung pertumbuhan pendapatan antara dua periode laporan atau

lebih (trend), bermanfaat untuk mengetahui kinerja anggaran pemerintah daerah/unit organisasi selama tahun anggaran bersangkutan atau beberapa periode anggaran.

2) Menghitung selisih (varians) antara anggaran pendapatan dengan


103

realisasi pendapatan yang dicapai dalam suatu periode, bermanfaat untuk menilai kinerja manajemen dalam memenuhi target pendapatan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran. Target pendapatan merupakan kinerja minimal yang harus dicapai oleh manajemen, apabila realisasi dibawah target maka dapat dikatakan kinerja pendapatan kurang baik (Mahmudi, 2016:136).

3) Menghitung rasio keuangan yang meliputi: a) Rasio Ketergantungan b) Rasio Efektivitas Pendapatan c) Rasio Efisiensi Pendapatan

Implementasi dalam konteks analisis laporan keuangan BLUD, rasio kemandirian dan rasio ketergantungan mencerminkan tingkat kemampuan pendapatan fungsional BLUD memenuhi belanja operasinya. Sedangkan rasio efektifitas dan efisiensi diimplementasikan guna penilaian atas seberapa efektif pendapatan fungsional BLUD terhadap total pendapatan dan menilai efisiensi biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan fungsional BLUD. e . Analis i s Belanja

Merujuk pada PP 71 Tahun 2010, belanja didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja dapat juga dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu (Mahmudi, 2016:153).

Pemahaman terhadap belanja sangat penting bagi masyarakat yang ingin mengetahui untuk apa dana yang dipungut dari masyarakat dipergunakan oleh pemerintah. Oleh karenanya, pos belanja dalam LRA merupakan pos penting yang sering mendapat perhatian dari pembaca. Laporan realisasi belanja akan mencerminkan seberapa efisien penggunaan dana publik oleh pemerintah dan apakah penggunaan dana tersebut sesuai dengan kepentingan masyarakat atau tidak.

Informasi yang disajikan di dalam LRA dapat dipergunakan untuk bahan membuat analisa belanja yaitu:


104

1) Analisis pertumbuhan belanja; 2) Analisis varians belanja; dan 3) Analisis keserasian belanja

Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui kecenderungan belanja pemerintah daerah dari tahun ke tahun. Belanja yang semakin meningkat oleh pemerintah daerah harus dianalisis, apakah peningkatan tersebut memiliki alasan rasional ataukah tidak. Belanja yang cenderung meningkat dapat diindikasikan adanya peningkatan aktivitas pemerintah daerah, namun peningkatan belanja daerah hendaknya diiringi dengan peningkatan pendapatan. Apabila belanja cenderung meningkat namun pendapatannya tetap, maka dalam masa yang akan datang pemerintah daerah akan mengalami kesulitan finansial.

Analisis varians belanja merupakan analisis atas perbedaan antara realisasi belanja dibandingkan dengan anggaran belanjanya. Belanja daerah dibatasi oleh aturan bahwa tidak diperkenankan melakukan belanja yang melebihi plafon anggarannya. Analisis varians belanja menginformasikan seberapa besar perbedaan realisasi belanja terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Selisih belanja dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu selisih disukai (favourable varians) dan selisih tidak disukai (unfavourable varians). Jika realisasi belanja lebih kecil dari anggaran maka disebut favourable variance, namun apabila lebih besar maka disebut unfavourable variance (Mahmudi, 2016:155). Varians belanja biasanya dinyatakan dalam satuan nilai nominal atau bisa pula dalam prosentase.

Analisis keserasian belanja berguna untuk mengetahui keseimbangan antar komponen belanja daerah. Pemerintah sebaiknya menjaga harmonisasi belanja dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan publik. Hasil analisis keserasian belanja menunjukkan gambaran atau pola pemerintah daerah dan orientasinya dalam melaksanakan pembangunan (Mahmudi, 2016:161). Tujuannya sebagai upaya harmonisasi belanja agar fungsi anggaran daerah sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi dapat berjalan dengan baik (Mahmudi, 2016: 161). Analisis keserasian belanja terdiri dari: Analisis belanja operasi terhadap total belanja, yang memberikan informasi informasi seberapa besar porsi belanja operasi pemerintah dibandingkan dengan seluruh belanja; Analisis belanja langsung, yang memberikan manfaat bagi manajemen untuk


105

pengendalian belanja dan anggaran (Mahmudi, 2016:163). f . Analis i s Pembiayaan

Pembiayaan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) didefinisikan sebagai setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Informasi pembiayaan berisi keputusan pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Informasi tersebut berguna bagi pembaca laporan untuk mengetahui apakah keputusan pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah sudah tepat karena akan terkait dengan risiko yang harus dihadapi pemerintah daerah di kemudian hari.

Pembiayaan pemerintah daerah apabila dilihat dari sumber dananya dapat dikategorikan ke dalam dua golongan yaitu pembiayaan internal (internal financing) dan pembiayaan eksternal (external financing) (Mahmudi, 2016:169). Internal financing adalah penerimaan pembiayaan yang bersumber dari dalam pemerintah daerah sendiri yang antara lain berupa: 1) Penggunaan sisa anggaran tahun lalu (Silpa); 2) Penggunaan dana cadangan; 3) Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.

Sedangkan pembiayaan eksternal merupakan penerimaan pembiayaan yang diterima pemerintah daerah dari pihak luar meliputi: 1) Penjualan obligasi pemerintah daerah; 2) Pinjaman dalam negeri; 3) Penjualan aset daerah yang dipisahkan (divestasi); 4) Privatisasi perusahaaan daerah. g . Analis i s Arus Kas

Laporan arus kas memberikan gambaran mengenai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan mutasi kas. Analisa arus kas bermanfaat bagi pengguna laporan untuk menilai kinerja finansial pemerintah daerah selama satu periode dan dapat menggunakannya untuk memprediksi kondisi keuangan di masa yang akan datang. Laporan arus kas


106

menyajikan informasi mengenai arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, arus kas yang berasal dari aktivitas investasi dan arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan dan arus kas dari aktivitas transitoris serta kenaikan/penurunan saldo kas dibandingkan dengan saldo tahun lalu. B.2. Metode Penelitian B.2.1.Pendekatan Penelitian dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian analisis evaluatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur kinerja keuangan BLUD di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan sehingga diperoleh gambaran tingkat kesehatan organisasi berdasarkan data kinerja keuangan. Menurut Sarman (2004:34), penelitian evaluatif adalah sebuah model penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah-atau sampai mana-suatu aktivitas menghasilkan suatu akibat baik yang diharapkan maupun yang semula tidak diharapkan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan berdasarkan analisis laporan keuangan. Data diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumen resmi dan untuk mengujikeabsahannya dilakukan konfirmasi kepada pejabat terkait. B.2.2.Unit Analisis Unit analisis dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang disusun oleh Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan. B.2.3 Informan Penelitian

Personil yang dijadikan sebagai sumber informasi yaitu para pejabat terkait di RSJ Sambang Lihum yang terlibat dan bertanggung jawab dalam proses penyusunan laporan keuangan. B.2.4. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman evaluasi. Pedoman evaluasi memberikan panduan terhadap langkah-langkah yang dilakukan dalam proses evaluasi mulai pengumpulan data, analisis hingga penarikan simpulan.


107

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis varians, analisis rasio keuangan (likuiditas, solvabilitas dan leverage), analisis pertumbuhan (trend) dan analisis common size terhadap data sekunder yaitu laporan keuangan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum tahun 2014-2016. C. HASIL PENELITIAN C.1. Gambaran Obyek Penelitian

Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum terletak di wilayah Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dengan luas areal ±10 hektar dengan luas bangunan 11.530 M2, berdiri di atas lahan gambut dan jauh dari pemukiman penduduk. Dasar hukum pendirian rumah sakit adalah SK Menkes No. 580/MENKES/SK/VII/2009 dan ijin operasional No.HK. 02.03/I/0838/2015 dan telah memperoleh akreditasi sebagai rumah sakit type A khusus. Rumah Sakit ini berada 600 m dari Jl. Gubernur Syarkawi Km 3,9 Gambut Kabupaten Banjar. Jalan Gubernur Syarkawi merupakan jalan lintas Kalimantan Selatan-Kalimantan Tengah. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sebelumnya bernama Rumah Sakit Jiwa Tamban, berlokasi di wilayah Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala. Tahun 2007, Rumah Sakit direlokasi ke tempat baru dan namanya diganti Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. C.2. Perkembangan Jumlah Pasien

Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ditetapkan menjadi BLUD sejak tahun 2011. Tabel 2 menyajikan data perkembangan jumlah pasien yang berobat dalam kurun waktu 5 tahun sebelum dan sesudah ditetapkan menjadi BLUD. Jumlah kunjungan pasien tahun 2007 tidak didapatkan datanya di RSJ Sambang Lihum karena saat itu masa transisi perpindahan lokasi rumah sakit jiwa dari Tamban ke Sambang Lihum.


108

Tabel 2. Data Jumlah Kunjungan Pasien

No. Tahun Rawat Jalan Rawat Inap Total

1 2007 - - - 2 2008 2449 315 2764 3 2009 3172 540 3712 4 2010 5022 579 5601 5 2011 6170 885 7055 6 2012 7989 1619 9608 7 2013 12673 1690 14363 8 2014 13559 1903 15462 9 2015 16642 1687 18329 10 2016 19219 2004 21223

Sumber: Seksi Rekam Medik RSJ Sambang Lihum C.3. Capaian Keuangan

Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ditetapkan sebagai BLUD sejak tahun 2011. Salah satu syarat dapat ditetapkannya sebuah instansi pemerintah menjadi BLUD yaitu adanya surat pernyataan kesanggupan dari Pemimpin BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan mutu manfaat bagi masyarakat (Permendagri 61 Tahun 2007, pasal 11 huruf a). Kinerja keuangan suatu organisasi akan tercermin dari laporan keuangan yang disajikan selama kurun waktu tertentu. Data keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang bersumber dari laporan keuangan tahun 2014, 2015 dan 2016. Data tahun 2012 dan 2013 tidak dapat diperoleh karena sudah tidak tersedia di arsip rumah sakit sehingga tidak digunakan dalam analisis. C.3.1. Tingkat Pendapatan

Pendapatan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum terdiri dari pendapatan dari pelayanan dan pendapatan dari pemakaian aset daerah. Pendapatan tahun 2014, 2015 dan 2016 disajikan dalam Tabel 3.


109

Tabel 3. Pendapatan PelayananTahun 2014, 2015 dan 2016 (dalam ribuan rupiah)

Nama Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan

Anggaran

Realisasi

Anggaran

Realisasi

Anggaran

Realisasi

Tindakan

66.549,12

200.205,40

279.312

92.142,60

279.312

52.084

Rawat Jalan

12.000

7.371

47.460

2.900

47.460

7.350

Rawat Inap Khusus Jiwa

307.440

375.759

458.640

225.826

458.640

144.056

Obat dan BAKHP

9.404.850

971.111,59

1.409.946

1.017.009,14

1.409.946

838.562,40

BPJS& Jamkesda

15.006.816,24

31.397.561,58

21.256.301

18.708.567,19

21.256.300

14.214.386

Laboratorium

566.280

88.870,40

163.800

53.680,60

163.800

58.134,35

Radiologi

0

0

1.200

0

1.200

0

Ambulance

7,2

12.615

13.200

1.200

13.200

850

Diklat

243.000

346.465

576.000

294.595

576.000

368.860

Jasa Konsultasi Medik

1.200

92,50

720

100

720

25

Jasa Konsultasi Psikologi

43.200

47.935

96.000

26.450

96.000

48.825

Jasa Visite

180.000

300.812,50

396.000

314.302,50

396.000

274.545

Rehabilitasi Medik

3.312

7.119,15

8.717

6.139,96

8.717

20.293

Rehabilitasi Psikiatri

6.300

2.114

7.200

1.456

7.200

2.118

Pelayanan Rehab Narkoba

0

95.237,50

152.380

479.084

152.380

1.233.122

Jumlah Pdptn Pelayanan

25.848.147,3

6

33.853.269,6

1

24.866.876

21.223.452,9

8

24.866.875

17.263.212,10

Sumber data: LRA Tahun 2014, 2015 dan 2016


110

C.3.2. Tingkat Belanja Belanja BLUD Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri atas belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Belanja operasi maupun belanja modal bersumber dari pendapatan fungsional pelayanan BLUD dan dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Anggaran dan realisasi belanja BLUD Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum tergambar dalam Tabel 4. Tabel 4. Belanja Tahun 2014, 2015 dan 2016

Nama Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Belanja Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Belanja Operasi:

Pegawai 27.240.796 22.962.822,86 84,3 28.253.474 20.884.025,96 73,92 26.292.088 24.203.623,02 92,06

Barang/Jasa 40.118.197 37.497.709,90 93,47 54.287.993 38.740.040,47 71,36 43.263.499,61 32.421.440,26 74,94

Belanja Modal:

Tanah 1.373.200 1.325.912,80 96,56 0 0 0 0 0 0

Peralatan dan Mesin

3.666.898 3.402.264 92,78 2.943.000 2.824.348,76 95,97 10.978.003,76 9.920.675,52 90,37

Gedung dan Bangunan

5.290.178,73

4.565.198,73

86,3

5.348.632

5.052.85113

94,47

10.920.068,32

10.092.750,20

92,42

Jalan dan Jaringan

6.106.000

5.862.587,57

96,01

200.000

119.000

59,5

391.000

389.752

99,68

Aset Lainnya 0 0 0 215.000 124.643,73 57,97 250.000 249.370 99,75

Jumlah 83.795.269,73 75.616.495,86 90,24 91.248.099 67.744.910 74,24 92.094.659,69 77.277.611 83,91

Sumber data: LRA Tahun 2014, 2015 dan 2016 C.3.3. Posis i Kewaj iban dan Ekuitas

Kewajiban dan ekuitas Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dapat dilihat dalam Neraca pada sisi passiva. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan


111

aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban (PP 71 Tahun 2010). Posisi kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum per 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 dapat digambarkan dalam Tabel 6. Tabel 6. Kewajiban Tahun 2014, 2015 dan 2016

No.

Uraian Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2015

I. Kewajiban Jangka Pendek

Utang Belanja 0 10.689.060,00 8.903.120,00

Utang Jangka Pendek

Lainnya

1.178.687.887,40 1.239.624.845,00 713.579.516,00

II. Ekuitas 106.392.677.477,14 81.830.379.378,08 91.866.676.952,00

Jumlah

107.571.365.364,54 83.080.693.283,08 92.589.159.588,00

Sumber: Neraca per 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 D. PEMBAHASAN D.1. Analisis Terhadap Neraca D.1.1.Analis i s Pertumbuhan Aset (Trend)

Analisis pertumbuhan bertujuan untuk mengetahui perkembangan tiap-tiap pos yang ada di dalam neraca sehingga dapat diketahui perkembangan positif atau negatif terhadap suatu pos atas dua periode laporan keuangan dari satu entitas yang sama. Hasil analisis pertumbuhan aset disajikan dalam Tabel 7.

Berdasarkan Tabel 7 dapat diperoleh informasi bahwa tahun 2015, total aset mengalami pertumbuhan negatif sebesar -22,77% atau jika dalam satuan rupiah sebesar -Rp24.490.672.081,46 namun di tahun 2016 naik sebesar 11,44%. Artinya jumlah total aset pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014 namun meningkat kembali di tahun 2016. Penyumbang terbesar penurunan total aset tahun 2015 yaitu penurunan aset tetap sebesar 23,77% dan diikuti aset lancar 18,09%.


112

Tabel 7. Pertumbuhan Aset

Penurunan aset lancar dipengaruhi oleh terjadinya penurunan

komponennya yaitu: Kas dan Setara Kas turun sebesar Rp1.681.596.354,00 atau 3,66%, Piutang retribusi turun sebesar Rp408.540.739,76 atau 17,17%, dan Persediaan turun sebesar Rp 478.115.117,99 atau 18,17%. Penurunan ketiga komponen aset lancar tersebut mengindikasikan terjadinya penurunan aktivitas operasional rumah sakit yang berakibat menurunnya nilai kekayaan pada akhir tahun. Sedangkan penurunan jumlah

Uraian

Kenaikan/ Penurunan Tahun

2015

%

Kenaikan/ Penurunan Tahun

2016

%

Aset Lancar - Kas dan Setara Kas -1.681.596.354,00 -13,66 -3.795.183.632,00 -35,70 - Piutang Retribusi -408.540.739,76 -17,17 -701.689.776,00 -35,60 - Piutang Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 - Penyisihan Piutang -566.405.898,43 0,00 -99.949.687,34 17,65 - Beban Dibayar Dimuka 0,00 0,00 0,00 0,00 - Persediaan -478.115.117,99 -18,17 -36.858.685,27 -1,71 - Aset Lancar Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Aset Lancar -3.134.658.110,18 -18,09 -4.633.681.780,61 -32,66 Investasi Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00 0,00 Aset Tetap - Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 - Peralatan dan Mesin 3.259.541.389,00 14,86 7.980.712.218,17 31,68 - Gedung dan Bangunan 5.051.311.133,00 9,91 7.607.524.200,00 13,59 - Jalan, Irigasi dan Jaringan 119.000.000,00 0,69 2.444.083.000,00 14,11 - Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 - Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 0,00 0,00 0,00 - Akumulasi Penyusutan -29.879.349.296,03 0,00 -4.431.477.209,77 14,83 Jumlah Aset Tetap -21.449.496.774,03 -23,77 13.600.842.208,40 19,77 Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud 124.643.737,00 0,00 206.669.657,53 165,81 - Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

-31.160.934,25

0,00

-82.828.348,63

265,81

- Aset Lain-Lain 0,00 0,00 2.309.314.641,03 0,00 - Akumulasi Amortisasi Aset Lain- Lain

0,00 0,00 -1.891.850.072,80 0,00

Jumlah Aset Lainnya 93.482.802,75 0,00 541.305.877,13 579,04 Total Aset -24.490.672.081,46 -22,77 9.508.466.304,92 11,44


113

aset tetap apabila dilihat dari unsur-unsurnya dipengaruhi oleh adanya pembentukan akumulasi penyusutan aset tetap dimana sesuai ketentuan PP 71 Tahun 2010 laporan keuangan pemerintah disajikan secara akrual yang salah satu implikasinya aset tetap disajikan sesuai nilai bukunya yakni nilai awal dikurangi akumulasi penyusutannya. Seluruh jenis aset tetap mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang berarti aktivitas belanja modal untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik juga meningkat. D.1.2 Analis i s Propors i (Common Size) Kelompok Aset Terhadap

Total Aset Analisis Common Size bermanfaat untuk melihat potret aset rumah

sakit secara global yakni apakah kelompok aset tertentu terlalu besar atau terlalu kecil. Kelompok aset tertentu yang terlalu besar dapat mengindikasikan tingkat kesehatan keuangan yang kurang baik bagi organisasi. Analisis terhadap proporsi aset dapat dihitung berdasarkan Tabel 8.

Tabel 8. Proporsi Kelompok Aset Terhadap Total Aset

Kategori Aset

31-Des-14

% dari Total Aset

31-Des-15

% dari Total Aset

31-Des-16

% dari Total Aset

Aset Lancar

17.323.961.484

16,1

14.189.303.373

17,08

9.555.621.593

10,32

Investasi Jangka Panjang

0

0

0

0

0

0 Aset Tetap

90.247.403.881

83,9

68.797.907.107

82,81

82.398.749.315

88,99

Dana Cadangan

0

0

0

0

0

0 Aset Lainnya

0

0

93.482.8023

0,11

634.788.680

0,69

Total Aset

107.571.365.36

5

100

83.080.693.283

100

92.589.159.588

100,00

Apabila dibandingkan dengan tahun 2014, komposisi aset tahun

2015 tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Proporsi terbesar kelompok aset adalah aktiva tetap dimana persentasenya mengalami


114

penurunan dari 83,90% di tahun 2014 menjadi 82,81% di tahun 2015 kemudian meningkat menjadi 88,99% di tahun 2016. Penurunan prosentase aset tetap di tahun 2015 tersebut dipengaruhi oleh adanya penyebaran proporsi yaitu munculnya kelompok Aset Lainnya dari tahun sebelumnya yang tidak ada serta adanya kenaikan proporsi kelompok Aset Lancar yang naik dari 16,10% di tahun 2014 menjadi 17,08% di tahun 2015 namun menurun lagi di tahun 2016 menjadi 10,32% meskipun dari segi jumlah nominal besaran Aset Lancar mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Proporsi penyebaran kelompok aset terhadap toal aset tersebut masih dapat dikatakan baik karena sebagian besar aset rumah sakit terdiri dari aset tetap. D.1.3 Analis i s Rasio Aset

Analisis rasio dilakukan dengan cara membandingkan antara satu pos dengan pos lainnya di dalam laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai kinerja keuangan dan kondisi suatu organisasi. Analisis rasio yang dapat diaplikasikan untuk organisasi sektor publik yakni Rasio Likuiditas yakni rasio yang berguna untuk menilai kemampuan organisasi melunasi utangnya yang jatuh tempo dalam jangka pendek, meliputi: rasio lancar (current ratio), rasio kas (cash ratio), rasio cepat (quick ratio) dan modal kerja (working capital) serta rasio solvabilitas. a. Rasio Lancar ( current ra t io )

Rasio lancar menunjukkan kemampuan organisasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan jaminan aset lancar yang dimilikinya. Nilai dianggap baik untuk rasio lancar yakni 2:1 atau minimal 1:1, apabila kurang dari 1:1 maka keuangan organisasi dianggap tidak lancar. Rumus perhitungan rasio lancar adalah:

Aktiva Lancar Rasio Lancar = --------------------- Kewajiban Lancar


115

Hasil perhitungan Rasio Lancar: Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 17.323.961.483,50 14.189.303.373,32 9.555.621.592,71

---------------------------- -------------------------- ------------------------- 1.178.687.887,40 1.250.313.905,00 722.482.636,00 = 14,70 = 11,35 = 13,23 b. Rasio Kas

Rasio kas membandingkan antara kas dan setara kas (investasi jangka pendek kurang dari 3 bulan) yang dimiliki dibagi dengan Utang Lancar. Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (utang lancar) dengan segera menggunakan kas dan setara kas. Rumus perhitungan rasio kas adalah: Kas + Setara Kas Rasio Kas = ---------------------------- Kewajiban Lancar Hasil Perhitungan Rasio Kas: Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 12.313.333.052,34 10.631.736.698,34 6.836.553.066,34 ---------------------- ---------------------- --------------------- 1.178.687.887,40 1.250.313.905,00 722.482.636,00 = 10,45 = 8,50 = 9,46 c . Rasio Cepat (Quick Ratio)

Rasio cepat membandingkan antara aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Semakin tinggi angka rasio cepat maka semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan. Nilai yang dianggap baik bagi oganisasi untuk adalah 1:1. Rumus perhitungan rasio cepat adalah:


116

Aset Lancar - Persediaan Rasio Kas = --------------------------- Kewajiban Lancar Hasil perhitungan rasio cepat: Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 14.692.690.952,50 12.036.147.960,31 7.439.324.864,97 ___________________________________- ________________________________ _______________________________

1.178.687.887,40 1.250.313.905,00 722.482.636,00 = 12,47 = 9,63 = 10,30 d. Perhi tungan Modal Kerja (Working Capital )

Modal kerja merupakan selisih antara aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Semakin tinggi modal kerja maka kemampuan keuangan organisasi dinilai semakin baik.

Rumus Modal Kerja = Aset Lancar – Kewajiban Lancar

Hasil perhitungan modal kerja:

Tahun 2014 = 17.323.961.483,50 - 1.178.687.887,40

=

16.145.273.596,10

Tahun 2015

=

14.189.303.373,32 - 1.250.313.905,00

=

12.938.989.468,32

Tahun 2016

=

9.555.621.592,71 - 722.482.636,00

=

8.833.138.956,71


117

e . Rasio Solvabi l i tas Rasio solvabilitas membandingkan antara total aset dibagi total kewajiban. Rasio ini berguna untuk menilai kemampuan organisasi dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil analisis rasio aset secara keseluruhan disajikan pada Tabel 9.

Rumus untuk menghitung solvabilitas adalah:

Total Aset Solvabilitas = ---------------------- Total Kewajiban Hasil perhitungan solvabilitas: Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 107.571.365.364,54 83.080.693.283,08 92.589.159.588,00 ------------------------- ------------------------ ----------------------- 1.178.687.887,40 83.080.693.288,08 92.589.159.588,00 = 91,26 = 66,45 = 128,15 Tabel 9. Rasio-Rasio Aset

Jenis Rasio Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Rasio Lancar (Current Ratio) 14,70 11,35 13,23 Rasio Kas (Cash Ratio) 10,45 8,50 9,46 Rasio Cepat (Quick Ratio) 12,47 9,63 10,30 Perhitungan Modal Kerja (Working Capital)

16.145.273.596

12.938.989.468

8.833.138.956

Rasio Solvabilitas 91,26 66,45 128,15

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, rasio lancar BLUD Rumah

Sakit Jiwa Sambang Lihum tahun 2014 dan 2015 diperoleh hasil masing-masing 14,70 dan 11,35. Penurunan disebabkan adanya kenaikan jumlah hutang lancar dan penurunan jumlah aktiva lancar di tahun 2014 dan 2015. Rasio lancar dari tahun 2014 dan 2015 mengalami


118

penurunan, namun meningkat lagi di tahun 2016 menjadi 13,23. Dengan demikian kondisi keuangan RSJ Sambang Lihum berdasarkan rasio lancar tergolong masih aman karena berada diatas rasio 2.

Rasio kas BLUD Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum 2015 mengalami penurunan dari 10,45 menjadi 8,50 namun meningkat lagi di tahun 2016 menjadi 9,46. Hal itu menunjukkan trend yang fluktuatif namun secara keseluruhan nilanya masih dibawah nilai rasio tahun 2014. Hal ini menandakan kas dan setara kas yang akan digunakan untuk pembayaran hutang jangka pendek semakin besar meskipun dari segi besaran masih dalam kategori aman. Rasio cepat BLUD Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum tahun 2014, 2015 dan 2016 diperoleh trend hasil yang juga fluktuatif. Namun secara keseluruhan, nilai akhir rasio cepat tahun 2016 masih dibawah nilai pada tahun 2014. Hal itu menggambarkan bahwa aset lancar non persediaan yang akan digunakan untuk pembayaran hutang jangka pendek semakin besar meskipun dari segi besaran masih dalam batas aman.

Hasil perhitungan modal kerja tahun 2014, 2015 dan 2016 menunjukkan hasil yang positif. Dengan demikian BLUD RSJ Sambang Lihum secara umum memiliki kemampuan keuangan yang baik untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya namun tidak berarti organisasi tersebut mampu going concern secara mandiri, perlu dilihat analisis lain yang mempertimbangkan berbagai aspek. Dilihat dari trend tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan modal kerja dibandingkan tahun 2014. Penurunan modal kerja tersebut disebabkan menurunnya komponen aset lancar dan kewajiban lancar, sehingga dapat diindikasikan terjadi penurunan aktivitas operasional.

Hasil perhitungan solvabilitas RSJ Sambang Lihum tahun 2014 dan tahun 2015 menunjukkan trend yang berfluktuasi, yakni menurun di tahun 2015 dan meningkat di tahun 2016. Meskipun demikian nilai solvabilitas akhir masih berada diatas batas aman sehingga dapat dikatakan solvabilitas RSJ Sambang Lihum untuk tahun 2014, 2015 dan 2016 dalam kategori baik.


119

D.1.4 Analis i s Trend, Common Size, dan Rasio Terhadap Kewaj iban Serta Ekuitas Analisis Kewajiban dan Ekuitas sangat penting artinya bagi pihak

internal maupun pihak ekternal organisasi. Bagi pihak internal yakni manajemen organisasi, analisis kewajiban penting untuk mengetahui beban utang yang harus ditanggung, kesinambungan dan tingkat kesehatan keuangan. Sedangkan bagi pihak eksternal yakni kreditur, analisis kewajiban menjadi suatu keharusan yang musti dilakukan untuk menilai kemampuan calon debitur dalam melunasi pinjamannya kelak. Demikian pula analisis ekuitas, bermanfaat untuk menilai proporsi utang terhadap ekuitas. a. Analis i s Kewaj iban

Analisis kewajiban dilakukan dengan cara menghubungkan pos kewajiban pada laporan keuangan (Neraca) dengan pos lain yang terkait di neraca ataupun dengan laporan keuangannya lainnya (LRA). Analisis kewajiban yang dapat diaplikasikan untuk menghitung kinerja keuangan RSJ Sambang Lihum yaitu: Analisis Pertumbuhan Utang dan Analisis Rasio Utang (Leverage). 1) Analisis Pertumbuhan (Trend) Kewajiban

Analisis pertumbuhan kewajiban RSJ Sambang Lihum disajikan dalam Tabel 10. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kewajiban yang ditanggung oleh RSJ Sambang Lihum tahun 2015 meningkat sebesar 6,08% jika dibandingkan dengan tahun 2014. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya utang jangka pendek lainnya yaitu Utang Jasa Pelayanan Kesehatan dan adanya pos utang baru berupa utang belanja yang merupakan Utang Belanja kepada PDAM. Namun di tahun 2016 jumlah kewajiban menurun sebesar 42,22%. Penurunan besaran kewajiban di tahun 2016 jika dilihat dari segi likuiditas berarti hal yang positif namun bisa juga merupakan pertanda terjadinya penurunan aktivitas pelayanan karena berkurangnya Utang Jasa Pelayanan Kesehatan berkorelasi positif dengan Pendapatan Pelayanan.


120

Tabel 10. Pertumbuhan Kewajiban

Uraian

31-12-2014

31-12-2015

Naik (Turun)

31-12-2016

Naik (Turun)

Rp Rp Rp % Rp Rp % Kewajib-an Lancar:

- Utang Belanja

0

10.689.060

10.689.060

0

8.903.120

(1.785.940)

16,71

- Utang Jangka Pendek Lainnya

1.178.687.887

1.239.624.845

60.936.958

5,17

713.579.516,

00

(526.045.329)

42,44

Jumlah Total Kewajib-an

1.178.687.887

1.250.313.905

71.626.018

6,08

722.482.636

(527.831.269)

42,22

Ekuitas: -

-

-

- Ekuitas

106.069.568.508

81.830.379.378

(24.239.189.130)

(22,85)

91.866.676.952

10.036.297.574

12,26 Jumlah Total Ekuitas

106.069.568.508

81.830.379.378

(24.239.189.130)

(22,85)

91.866.676.952

10.036.297.574

12,26

Jumlah Kewajib-an dan Ekuitas

107.248.256.396

83.080.693.283

(24.167.563.112)

(22,53)

92.589.159.588

9.508.466.305

11,44

2) Analisis Proporsi Kewajiban

Analisis terhadap kewajiban dapat dihitung berdasarkan Tabel 11. Dari tabel tersebut terlihat bahwa proporsi kewajiban tahun 2016 jauh menurun dibandingkan tahun 2014.


121

Tabel 11. Proporsi Kewajiban dan Ekuitas

Uraian 31-Des-14 % 31-Des-15 % 31-Des-16 %

Kewajiban Lancar:

- Utang Belanja 0 0 10.689.060 0,01 8.903.120 0,01

- Utang Jangka Pendek Lainnya

1.178.687.887 1,1 1.239.624.845 1,49 713.579.516 0,77

Sub Jumlah Kewajiban Lancar

1.178.687.887 1,1 1.250.313.905 1,5 722.482.636 0,78

Kewajiban Jangka Panjang

0

0

0

0

0

0,00

Jumlah Total Kewajiban

1.178.687.887 1,1 1.250.313.905 1,5 722.482.636 0,78

Ekuitas:

- Ekuitas 106.069.568.508 98,9 81.830.379.378 98,5 91.866.676.952 99,22

Jumlah Total Ekuitas

106.069.568.508 98,9 81.830.379.378 98,5 91.866.676.952 99,22

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

107.248.256.396 100 83.080.693.283 100 92.589.159.588 100,00

3) Analisis Rasio

Rasio Utang (Leverage) adalah ukuran yang digunakan oleh kreditur untuk menilai kemampuan calon debitur dalam membayar utangnya. Rasio utang terdiri dari: Rasio Utang Terhadap Ekuitas, Analisis Rasio Utang Terhadap Pendapatan Pelayanan BLUD, Analisis Utang Terhadap Pendapatan Total BLUD, Analisis Rasio Bunga Utang Terhadap Pendapatan BLUD. Hasil perhitungan rasio disajikan pada Tabel 12.


122

Tabel 12. Hasil Rasio Utang

Jenis Rasio Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Rasio Utang Terhadap Ekuitas

0,011

0,015

0,008

Rasio Utang Terhadap Aset Modal

0,013

0,018

0,009

Analisis Rasio Utang Terhadap Pendapatan Pelayanan BLUD

0,035

0,059

0,042

Analisis Rasio Utang Terhadap Total Pendapatan BLUD

0,035

0,058

0,041

a) Rasio Utang Terhadap Ekuitas

Rasio ini menunjukkan berapa bagian ekuitas yang diperlukan untuk mendanai utang. Hasil rasio tersebut juga memberikan informasi penting untuk mengetahui struktur pembiayaan organisasi.

Rumus untuk menghitung rasio utang terhadap ekuitas adalah: Total Kewajiban Rasio Utang Terhadap Ekuitas = ------------------------- Jumlah Ekuitas Hasil perhitungan Rasio Utang Terhadap Ekuitas: Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 1.178.687.887,40 1.250.313.905,00 722.482.636,00 -------------------------- ---------------------------- ---------------------------- 106.069.568.508,14 81.830.379.378,08 91.866.676.952,00 = 0,011 = 0,015 = 0,008


123

Rasio Utang Terhadap Ekuitas tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,004 dari tahun 2014 dan menurun menjadi 0,008 di tahun 2016. Kenaikan rasio tahun 2015 terjadi karena ada kenaikan utang jangka pendek lainnya dan adanya pos baru utang belanja yang tahun sebelumnya tidak ada. Hasil perhitungan menunjukkan, RSJ Sambang Lihum memiliki rasio Utang Terhadap Ekuitas yang sangat kecil sehingga tidak over leverage atau tidak terbebani oleh utang. b) Analisis Rasio Utang Terhadap Pendapatan Pelayanan BLUD

Rasio ini bermanfaat untuk menilai kemampuan mengembalikan pinjaman dimana semakin kecil nilai rasio maka kemampuan membayar kembali utangnya semakin baik. Rincian pendapatan yang diperoleh RSJ Sambang Lihum dapat dilihat pada Tabel 3.

Rumus untuk menghitung rasio utang terhadap pendapatan pelayanan BLUD adalah: Rasio Utang Total Kewajiban Terhadap Pendapatan Pelayanan = ------------------------- Jumlah Pendapatan Pelayanan Hasil perhitungan: Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 1.178.687.887,40 1.250.313.905,00 722.482.636,00 -------------------------- ------------------------ ---------------------- 33.853.269.617,00 21.223.452.981,00 17.262.810.196,00 = 0,035 = 0,059 = 0,042

Rasio utang terhadap pendapatan pelayanan BLUD tahun 2014 sebesar 0,035 dan di tahun 2015 sebesar 0,059 atau mengalami peningkatan sebesar 0,024 namun di tahun 2016 berhasil turun 0,017 poin menjadi 0,042. Hal ini menujukkan adanya penurunan kapasitas BLUD RSJ Sambang Lihum untuk memenuhi kewajibannya atau melunasi utangnya menggunakan sumber dana dari pendapatan hasil pelayanan BLUD di tahun 2015 dan kemudian mengalami perbaikan kapasitas di tahun 2016.


124

Meskipun kapasitas menurun namun kemampuan melunasi utangnya masih sangat tinggi jika dilihat berdasarkan rasio ini. Artinya, dari seluruh kewajiban yang harus diselesaikan oleh RSJ Sambang Lihum di tahun 2014, 2015 dan 2016 masing-masing hanya 3,49%, 5,90% dan 4,20% dari pendapatan pelayanan BLUD yang akan diserap untuk pelunasannya. c) Analisis Rasio Utang Terhadap Total Pendapatan BLUD

Rasio ini bermanfaat bagi kreditur untuk menilai kemampuan mengembalikan pinjaman dimana semakin kecil nilai rasio maka kemampuan membayar kembali utangnya semakin baik.

Rumus untuk menghitung rasio utang terhadap total pendapatan BLUD adalah: Total Kewajiban Rasio Utang Terhadap Total Pendapatan = ------------------------------ Jumlah TotalPendapatan Hasil perhitungan: Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 1.178.687.887,40 1.250.313.905,00 722.482.636,00 ------------------------- -------------------------- ----------------------- 33.894.069.617,00 21.686.890.776,00 17.632.764.417,00 = 0,035 = 0,058 = 0,042

Rasio utang terhadap pendapatan pelayanan BLUD tahun 2014 sebesar 0,035 dan di tahun 2015 sebesar 0,058 atau mengalami peningkatan sebesar 0,023 kemudian menurun kembali di tahun 2016 menjadi 0,041. Hal ini menujukkan adanya penurunan kapasitas BLUD RSJ Sambang Lihum untuk memenuhi kewajibannya atau melunasi utangnya menggunakan sumber dana dari total pendapatan BLUD di tahun 2015 namun hal itu dapat diperbaiki di tahun 2016. Meskipun kapasitas menurun namun kemampuan melunasi utangnya masih sangat tinggi jika dilihat berdasarkan rasio ini. Artinya, dari seluruh kewajiban yang harus diselesaikan oleh RSJ Sambang Lihum di tahun 2014, 2015 dan 2016


125

masing-masing hanya 3,48%, 5,77% dan 4,10% dari total pendapatan BLUD yang akan diserap untuk pelunasannya. d) Analisis Rasio Bunga Utang Terhadap Pendapatan BLUD

Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan BLUD dalam membayar bunga utang/pinjaman dengan menggunakan pendapatan dari hasil operasional BLUD. Rasio dihitung dengan membandingkan antara jumlah bunga utang dengan pendapatan total BLUD. Berdasarkan Tabel 11 diketahui bahwa BLUD RSJ Sambang Lihum untuk tahun 2014, 2015 dan 2016 kewajibannya terdiri dari Utang Jasa Pelayanan Kesehatan dan Utang Belanja dan tidak memiliki utang bunga pinjaman pihak ketiga. Dengan demikian rasio ini tidak perlu dihitung. b. Analis i s Ekuitas

Analisis yang terkait dengan ekuitas yakni Rasio Utang Terhadap Ekuitas dan Analisis Struktur Ekuitas. Rasio Utang Terhadap Ekuitas telah dibahas sebelumnya, sedangkan Analisis Struktur Ekuitas bermanfaat untuk mengetahui proporsi utang terhadap ekuitas. Struktur ekuitas yang baik mencerminkan adanya harmonisasi antara komposisi sumber pembiayaan internal dengan eksternal yang memberikan sinyalemen apakah entitas pemerintah telah mengkombinasikan antara utang dengan ekuitas secara optimum.

Berdasarkan Tabel 10 diketahui bahwa komposisi ekuitas pada tahun 2014, 2015 dan 2016 masing-masing memiliki porsi sebesar 98,90%, 98,50% dan 99,22%. Kondisi ini menunjukkan sebagian besar struktur passiva di neraca terdiri dari ekuitas (pembiayaan intern) dengan sedikit sekali sumber pembiayaan yang dari utang (esktern). Dilihat lebih dalam lagi, utang yang dimiliki oleh RSJ Sambang Lihum adalah utang yang timbul karena kegiatan operasional dan bukan merupakan utang karena sebab pembiayaan untuk menambah modal. Disimpulkan bahwa RSJ Sambang Lihum untuk tahun 2014, 2015 dan 2016 secara keseluruhan mengandalkan pendanaan intern yang bersumber dari pendapatan operasional maupun dukungan subsidi dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.


126

D.2. Analisis Rasio Pendapatan 1) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan BLUD dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah pendapatan asli BLUD (pendapatan pelayanan kesehatan dan pendapatan non pelayanan kesehatan) dengan pendapatan yang berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (transfer/subsidi). Semakin tinggi rasio menggambarkan semakin tinggi pula tingkat ketergantungannya terhadap subsidi APBD. Struktur pendapatan BLUD secara keseluruhan disajikan dalam Tabel 13. Tabel 13. Pendapatan RSJ Sambang Lihum

Sumber: LRA Tahun 2014, 2015 dan 2016

Rumus untuk menghitung Rasio Ketergantungan: Pendapatan Transfer (Subsidi) Rasio Ketergantungan = ------------------------------------ X 100% Total Pendapatan BLUD Hasil perhitungan: Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Rasio 50.613.036.534 44.376.422.940 55.849.261.051 Ketergantungan = ------------------ ------------------ ---------------- 84.507.106.151 66.063.313.716 73.482.427.368 = 59,89% 67,17% 76,00%

No. Uraian Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016

1. Pendapatan Pelayanan BLUD

33.894.069.617 21.686.890.776 17.633.166.317

2. Pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Selatan

50.613.036.534

44.376.422.940

55.849.261.051

3. Total Pendapatan 84.507.106.151 66.063.313.716 73.482.427.368


127

Hasil perhitungan rasio ketergantungan menunjukkan bahwa RSJ Sambang Lihum memiliki tingkat ketergantungan yang masih tinggi terhadap subsidi dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yakni sebesar 59,89%% untuk tahun 2014, meningkat menjadi 67,17% di tahun 2015 dan meningkat lagi di tahun 2016 menjadi 76,00%. 2) Rasio Efektivitas Pendapatan BLUD

Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen BLUD dalam memobilisasi penerimaan BLUD sesuai dengan yang ditargetkan.

Kategori nilai efektifitas pendapatan yaitu:

Prosentase Kinerja Kuangan Kriteria

100% ke atas Sangat Efektif 90% - 100% Efektif 80% - 90% Cukup Efektif 60% - 80% Kurang Efektif Di bawah 60% Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

Rumus untuk menghitung rasio efektifitas pendapatan yakni: Rasio Realisasi Pendapatan Pelayanan BLUD Efektivitas Pendapatan = ----------------------------------------------- x 100% Target Pendapatan BLUD Hasil Perhitungan: Rasio Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Efektivitas = ---------------- ---------------- ---------------- 33.894.069.617 21.686.890.776 17.633.166.317 = 131,11% 86,09% 70,79%


128

Hasil perhitungan rasio efektifitas pendapatan menunjukkan bahwa tahun 2014 RSJ Sambang Lihum memiliki rasio yang sangat efektif namun mengalami penurunan pendapatan dan targetnya juga tidak terpenuhi sehingga di tahun 2015 memiliki rasio dalam kategori cukup efektif dan di tahun 2016 kategori kurang efektif. 3) Rasio Efisiensi Pendapatan

Rasio efisiensi pendapatan membandingkan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan BLUD. Semakin kecil rasio maka semakin efisien kinerja manajemen BLUD dalam melakukan pemungutan pendapatan.

Rumus untuk menghitung rasio efisiensi pendapatan adalah:

Total Belanja Efisiensi Pendapatan = ------------------------------- X 100% Total Pendapatan BLUD Kriteria efisiensi kinerja keuangan yaitu:

Prosentase Kinerja Kuangan Kriteria

100% ke atas Tidak Efisien 90% - 100% Kurang Efisien 80% - 90% Cukup 60% - 80% Efisien Di bawah 60% Sangat Efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.


129

Hasil perhitungan rasio efisiensi pendapatan: Rasio Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Efisiensi = 75.616.495.863 67.744.910.070 77.277.611.000 ------------------- ------------------- ------------------- 33.894.069.617 21.686.890.776 17.633.166.317 = 223,10% 312,38% 438,25%

Hasil perhitungan rasio efisiensi pendapatan menunjukkan hasil di tahun 2014, 2015 dan 2016 memiliki nilai rasio diatas 100% sehingga masuk dalam kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan jumlah belanja yang dikeluarkan oleh BLUD RSJ Sambang Lihum jauh melebihi pendapatan yang diperoleh. Sebagian besar porsi belanja terserap untuk belanja operasi yakni diatas 70% dari total belanja rumah sakit. D.3. Analisis Belanja

Analisis belanja penting dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai sejauh mana pengeluaran kas daerah yang digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan dan pembangunan telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis. Hasil evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi perencanaan tahun berikutnya sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang tidak perlu dan tidak tepat sasaran. a. Analis i s Pertumbuhan Belanja Analisis pertumbuhan (trend) belanja memberikan manfaat untuk mengetahui perkembangan belanja yang dilakukan suatu organisasi dari tahun ke tahun. Peningkatan belanja dari tahun sebelumnya mengindikasikan adanya pertumbuhan kegiatan operasional, namun hendaknya diiringi dengan peningkatan pendapatan. Perhitungan pertumbuhan belanja disajikan pada Tabel 14.


130

Rumus untuk menghitung pertumbuhan belanja adalah: Pertumbuhan Belanja Realisasi Belanja Thn t – Realisasi Belanja Thn (t-1) Tahun t = ------------------------------------------- Realisasi Belanja Thn (t-1) Tabel 14. Pertumbuhan Belanja

Nama Belanja

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Pertumbuhan Pertumbuhan

Realisasi Realisasi Realisasi Tahun 2015 Tahun 2016 Rp Rp Rp Rp % Rp % Belanja Operasi: Pegawai 17.799.182.862 20.664.160.964 24.203.623.019 2.864.978.102 16,10 3.539.462.055 17,13

Barang dan Jasa 42.661.349.895 38.959.905.479 32.421.440.257 -3.701.444.416 -8,68 -6.538.465.222 -16,78

Belanja Modal:

Tanah 1.325.912.800 0 0 -1.325.912.800 -100,00 0 0,00

Peralatan dan Mesin

3.402.264.000 2.824.348.763 9.920.675.524 -577.915.237 -16,99 7.096.326.761 251,26

Gedung dan Bangunan

4.565.198.734 5.052.851.133 10.092.750.200 487.652.399 10,68 5.039.899.067 99,74

Jalan dan Jaringan

5.862.587.572

119.000.000

389.752.000

-5.743.587.572 -97,97

270.752.000 227,52

Aset Lainnya 0 124.643.737 249.370.000 124.643.737 100,00 124.726.263 100,07

Jumlah Belanja Modal

15.155.963.106 8.120.843.633 20.652.547.724 -7.035.119.473 -46,42 12.531.704.091 154,32

Jumlah Total 75.616.495.863 67.744.910.076 77.277.611.000 -7.871.585.787 -10,41 9.532.700.924 14,07

Jumlah belanja secara total tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang

negatif. Artinya kegiatan operasional RSJ Sambang Lihum tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014. Belanja barang/Jasa dan Belanja Modal mengalami penurunan, sedangkan yang mengalami peningkatan hanya Belanja Pegawai. Penurunan Belanja Barang/ Jasa dipengaruhi adanya penurunan komponen belanjanya yakni: Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin berupa kegiatan


131

Penyediaan Biaya Bantuan Pengobatan bagi Keluarga Miskin yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, realisasinya turun -Rp4.925.481.692 atau 42,68%; Realisasi Belanja Bahan Obat- Obatan, BAKHP & Laboratorium turun -Rp2.042.447.670 atau -58,35%; Realisasi Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan turun -Rp3.363.788.480 atau -29,20%; Realisasi Belanja Jasa Pembersihan Limbah Bangunan/ Lingkungan turun - Rp18.551.400 atau 97,05%; Realisasi Belanja Jasa Pemasangan AC turun Rp (8.950.400) atau 50%; Realisasi Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga turun -Rp5.221.122 atau -61,33%; Realisasi Belanja Makan dan Minum Pasien turun -Rp 1.733.133.155 atau -55,30%. Sedangkan pertumbuhan belanja pada tahun 2016 menunjukkan hasil positif, artinya terjadi peningkatan belanja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan belanja mengindikasikan terjadinya peningkatan kegiatan operasional rumah sakit. b . Analis i s Varians Belanja

Azas umum pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 122 ayat (5) menyebutkan bahwa jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk sesetiap jenis pengeluaran. Konsekuensinya adalah tidak dibenarkan melakukan pengeluaran belanja yang melebihi plafon anggarannya. Merujuk pada Tabel 4, hasil perhitungan variance belanja diketahui bahwa baik tahun 2014, 2015 dan 2016 masing-masing memiliki realisasi belanja dibawah anggarannya yakni 90,24%, 74,24% dan 83,91%. Dengan demikian hasil variance belanja tahun 2014, 2015 dan 2016 adalah favourable variance. Namun, khusus untuk tahun 2015, realisasi belanja jauh dibawah anggarannya.

Komponen belanja sebagai penyumbang terbesar atas rendahnya penyerapan anggaran tahun 2015 adalah: a) Realisasi belanja pegawai hanya terserap 73,90% dari anggarannya.

Komponen belanja pegawai BLUD yang penyerapannya dibawah 50% yaitu: Belanja Keanggotaan Arsada, Arsawakoi, dll sebesar 19,20%.

b) Belanja barang dan jasa secara keseluruhan hanya terealisasi 71,36%. Komponen belanja barang dan jasa BLUD yang penyerapannya dibawah 50% yaitu: Belanja Bahan Bacaan dan Perundang-undangan


132

(20,14%); Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (1,10%); Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Rumah Sakit (31,52%); Biaya Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah (12,93%); Belanja Akreditasi Rumah Sakit (26,72%); Belanja Peningkatan Sumber Daya Aparatur (28,96%); Belanja Kegiatan Family Gatering (19,43%); Belanja Linen (0,13%); Biaya Penguburan Pasien (40%); Belanja Administrasi Bank (12,86%); dan Belanja Jasa Pengukuran Lahan Rumah Sakit (29,72%). Sedangkan kegiatan yang sumber dananya dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yakni: Penyusunan Renja SKPD terserap hanya 19,84%.

c) Belanja Modal secara keseluruhan terealisasi 93,27%. Komponen belanja modal BLUD yang penyerapannya dibawah 50% yaitu: Belanja Alat Kesehatan Rumah Sakit hanya terealisasi 31,41%.

Komponen belanja sebagai penyumbang terbesar atas rendahnya penyerapan anggaran tahun 2016 adalah: a) Realisasi belanja pegawai terserap 92,06% dari anggarannya.

Komponen Belanja Pegawai BLUD yang penyerapannya dibawah 50% yaitu: Honorarium Perawat Supervisi hanya terserap 48,59%.

b) Belanja barang dan jasa secara keseluruhan hanya terealisasi 74,94%. Komponen Belanja Barang dan Jasa BLUD yang penyerapannya dibawah 50% yaitu: Belanja Bahan Bacaan dan Perundang-undangan terserap 48,23%; Belanja Bahan Praktek Olahraga/Ketrampilan/ Rehabilitasi Napza/Anak Remaja hanya terserap 21,89%; Belanja Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor dan Sarana Rumah Sakit terserap 36,10%; Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit hanya terserap 13,12%; Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Rumah Sakit terserap 41,75%; Belanja Akreditasi Rumah Sakit tidak terserap (0%); Belanja Kegiatan Outing dan Kegiatan Lain Napza hanya terserap 14,95%; Belanja Kegiatan Family Gathering tidak terserap (0%); Belanja Linen terserap 46,97%; Belanja Administrasi Bank hanya terserap 10,71%; Belanja Keanggotaan Arsada, Arsawakoi, dll terserap 43,20%; dan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Karyawan tidak terserap (0%). Sedangkan kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yakni Belanja Akreditasi/ISO Rumah Sakit hanya terserap 39,05%.


133

c) Belanja Modal secara keseluruhan terealisasi 91,63%%. Komponen belanja modal BLUD yang penyerapannya dibawah 50% yaitu: Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor terserap 44,50%; Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Konstruksi/ Pembelian Bangunan terserap 39,88%; Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit hanya terserap 0,19%; Belanja Modal Pengadaan Pembuatan Pos Satpam tidak terserap (0%); Belanja Modal Pengadaan Pembuatan Boxchulvet dan Belanja Modal Pengadaan Urugan Boxchulvet dan Urugan Tempat Parkir tidak terserap (0%). Rendahnya penyerapan anggaran atau adanya kegiatan yang tidak terealisasi pada satu atau beberapa kegiatan mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan sehingga estimasi anggaran belanja tidak akurat.

c . Analis i s Keseras ian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk menilai tingkat keseimbangan antar jenis belanja. Harmonisasi belanja dapat diketahui melalui analisis belanja operasi terhadap total belanja dan analisis belanja langsung dengan belanja tidak langsung. 1) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Belanja operasi meliputi belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang sifatnya memiliki masa manfaat untuk dikonsumsi dalam waktu kurang dari satu tahun. Rumus untuk menghitung rasio belanja operasi terhadap total belanja adalah: Operasi Rasio Realisasi Belanja Belanja Operasi = --------------------- x 100% Thd Total Belanja Total Belanja

Perhitungan: Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Rasio Belanja 60.460.532.757 59.624.066.443 56.625.063.276 Operasi Terhadap --------------------- -------------------- ----------------- Total Belanja 75.616.495.863 67.744.910.076 77.277.611.000 = 79,96% 88,01% 73,27%


134

Hasil perhitungan rasio belanja operasi terhadap total belanja menggambarkan bahwa komposisi belanja operasi tahun 2014, 2015 dan 2016 memiliki porsi yang besar, yakni masing-masing 79,98%, 88,01% dan 73,27. Artinya orientasi belanja yang dilakukan oleh manajemen RSJ Sambang Lihum sebagian besar dialokasikan untuk konsumsi jangka pendek. Komposisi belanja operasi tahun 2014, 2015 dan 2016 masing-masing terdiri atas Belanja Pegawai (langsung dan tidak langsung) sebesar 23,61%, 30,50% dan 31,32%. Porsi Belanja Barang/Jasa mendapat porsi di tahun 2014, 2015 dan 2016 masing- masing sebesar 56,38%, 57,51% dan 41,95%. Hasil rasio diatas masih masuk dalam kategori wajar karena sarana dan prasarana rumah sakit sebagian besar telah tersedia sehingga porsi anggaran untuk belanja modal tidak terlalu besar. 2) Analisis Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang secara langsung terkait dengan aktivitas operasional sedangkan belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan operasi. Belanja langsung berpengaruh terhadap kualitas keluaran, sehingga idealnya memiliki porsi yang lebih besar dari belanja tidak langsung.

Rumus untuk menghitung Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja yaitu: Rasio Belanja Langsung Realisasi Belanja Langsung Thd Total Belanja = ------------------------------------ X 100% Total Belanja Perhitungan: Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Rasio Belanja Langsung = 58.757.702.153 48.388.403.112 55.137.849.981 Terhadap Total Belanja ------------------ ------------------- ------------------- 75.616.495.863 67.744.910.076 77.277.611.000 = 77,70% 71,43% 71,35%


135

Hasil perhitungan rasio belanja langsung terhadap total belanja menggambarkan bahwa proporsi belanja langsung masih mendominasi struktur belanja secara keseluruhan. Hasil perhitungan proporsi belanja langsung tahun 2014, 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 77,70%, 71,43% dan 71,35% masih dalam kriteria baik. Namun dari segi besaran angka mengalami penurunan sejak 2014 hingga 2016, hal ini menunjukkan volume kegiatan operasional rumah sakit mengalami penurunan. D.4. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan pemerintah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi: Penggunaan SiLPA tahun lalu; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Aset Daerah; Pinjaman Dalam Negeri; Penjualan Obligasi Pemerintah Daerah dan Penerimaan Kembali Pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari: Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Pinjaman dan Pemberian Pinjaman.

Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum pada tahun anggaran 2014 tidak melakukan aktivitas pembiayaan dalam pelaksanaan anggaran. Aktivitas pembiayaan baru dilakukan pada tahun 2015 dan 2016. Pembiayaan dilakukan guna menutup defisit anggaran belanja. Defisit terjadi karena jumlah pendapatan pelayanan BLUD tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 21.686.890.776 dan Rp17.633.166.317,00 sedangkan jumlah belanja BLUD masing-masing sebesar Rp 23.368.487.130,00 dan Rp 21.428.349.949,00 sehingga terjadi defisit masing-masing sebesar Rp1.681.596.354,00 dan Rp3.795.183.632,00 yang ditutup dengan penerimaan pembiayaan berupa penggunaan SiLPA tahun sebelumnya. E. KESIMPULAN

Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan telah ditetapkan menjadi BLUD sejak tanggal 28 November 2011. Mulai saat itu, RSJ Sambang Lihum telah memiliki fleksibilitas baik dalam hal pengelolaan keuangan maupun operasionalnya. Pemberian status BLUD bukan tanpa konsekuensi, pihak manajemen rumah sakit dituntut meningkatkan kinerja dan mempertahankan kinerja yang telah baik. Status


136

BLU/BLUD dapat dicabut apabila dinilai sudah tidak lagi memenuhi persyaratan teknis yakni kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya serta kinerja keuangan adalah sehat (PP 23 Tahun 2005). Indikator kesehatan kinerja keuangan satuan kerja BLU/BLUD ditunjukkan dengan tingkat kemampuan pendapatan dari layanan yang cenderung meningkat setiap tahunnya dan efisien dalam membiayai pengeluaran (Permendagri 61 Tahun 2010 Pasal 10 (2)).

Penilaian kinerja keuangan RSJ Sambang Lihum dilakukan untuk periode tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016 karena data keuangan untuk periode tahun 2012 dan 2013 tidak tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan RSJ Sambang Lihum tahun 2014-2016 kurang sehat, yang ditandai dengan: 1. Pertumbuhan (trend) pendapatan mengalami penurunan sejak tahun

2015 hingga 2016 dan trend arus kas tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015. Sedangkan untuk pos-pos aset, kewajiban, ekuitas dan belanja mengalami fluktuasi. Aset, Ekuitas dan Belanja mengalami penurunan di tahun 2015 namun naik di tahun 2016. Kewajiban mengalami kenaikan di tahun 2015 dan menurun di tahun 2016. Aktivitas pembiayaan mengalami kenaikan di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015.

2. Rasio likuiditas, solvabilitas dan leverage tahun 2014, 2015 dan 2016 menunjukkan hasil yang sangat baik/positif, namun harus mewaspadai adanya trend penurunan rasio likuiditas dan solvabilitas. Hasil rasio ketergantungan menunjukkan RSJ Sambang Lihum memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi atas subsidi dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Rasio efektifitas pendapatan menunjukkan hasil sangat efektif untuk tahun 2014, menurun menjadi cukup efektif di tahun 2015 dan menjadi kurang efektif di tahun 2016. Sedangkan rasio efisiensi pendapatan tahun 2014, 2015 dan 2015 menunjukkan hasil tidak efisien.

3. Proporsi aset, kewajiban dan ekuitas dalam kategori wajar, namun kewajiban jangka pendek yang dimiliki RSJ Sambang Lihum hanya berupa utang pembelian obat dan BAKHP serta utang kepada karyawan yakni Jasa Pelayanan, oleh karenanya terlihat bahwa


137

fleksibilitas belum digunakan secara optimal guna memenuhi pendanaan yang berasal dari pihak ketiga dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap subsidi APBD. Hasil analisis keserasian belanja untuk tahun 2014, 2015 dan 2016 menunjukkan kondisi yang wajar.

4. Variance pendapatan tahun 2014 menunjukkan hasil positif namun tahun 2015 dan 2016 hasilnya negatif. Artinya target pendapatan yang dibebankan pada tahun 2015 dan 2016 tidak dapat dicapai oleh manajemen RSJ Sambang Lihum. Variance belanja tahun 2014, 2015 dan 2016 menunjukkan hasil favourable variance, namun penyerapan anggaran belanja tahun 2015 dan 2016 rendah yakni hanya terserap masing-masing 74,24% dan 83,91%. Rendahnya penyerapan anggaran mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA Adisasmito, W, 2009. Sistem Manajemen Rumah Sakit. PT. Raja Grafindo

Persada. Jakarta. Adriawati, Adist, 2009. Tesis "Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar

Penilaian Kinerja Keuangan dengan Metode Economic Value Added, Studi Kasus Pada PT. ABC Perusahaan Multi Nasional Pengeboran Minyak dan Gas. Universitas Indonesia. Jakarta.

Anggarini, Puranta, 2010. Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif. UPP STIM YKPN. Yogkakarta.

Bappenas, 2009. Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional. dari www.bappenas.go.id/files/3413/4986/1934/info_20091015133401_2370_0. pdf.diakses tanggal 22-04-2016.

Bastian, Indra, 2009. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.

Darise, Nurlan, 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). PT. INDEKS. Jakarta.

Fahmi, Irham, 2015. Manajemen Kinerja, Teori dan Aplikasi. Alfabeta. Bandung.


138

Hanafi, Mamduh M, 2010. Manajemen Keuangan. BPFE. Yogyakarta. Hartati, Ni'ma Yulian, 2014. Tesis: "Penilaian Kinerja RSUD Dr. Pirngadi

Medan Dengan Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard". Universitas Sumatera Utara. Medan.

Hery, 2015. Analisis Laporan Keuangan, Pendekatan Rasio Keuangan. CAPS (Center for Academic Publishing Services).Yogyakarta.

Hidayati, Ratih Utami, 2011. Tesis "Evaluasi Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah "Ulin" Banjarmasin (Perbandingan Sebelum dan Sesudah Menjadi Badan Layanan Umum Daerah". Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2012. Standar Akuntansi Keuangan. IAI. Jakarta. Keown, Martin, Petty, Scott Jr, 2002. Financial Management: Principles and

Applications, Ninth Edition. Pearson Education Inc, New Jersey. Livingstone, J. Leslie, 1994. The Portable MBA in Finance and Accounting.

Binarupa Aksara. Jakarta. Mahmudi, 2016. Anaisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Buku Seri

Pemberdayaan Pemerintah Daerah, Edisi Ketiga. UPP STIM YKPN.Yogyakarta.

Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik.Andi Offset.Yogyakarta. Mardiasmo, 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi Offset, Yogyakarta.

Nordiawan, Iswahyudi, Maulidah, 2012. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta.

Nur, Muhammad, 2015 Tesis "Kinerja Badan Layanan Umum berdasarkan Balance Scorecard di Rumah Sakit Umum Tgk Chiek Ditiro Sigli Kabupaten Pidie". Universitas Sumatera Utara. Medan.

Ottay MC, Alexander SW, 2015. Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. BPR Citra Dumoga Manado. Jurnal Emba vol. 3 No. 01, Maret 2015 hal 923-932.

Rai, IG, 2008. Audit Kinerja Sektor Publik: Konsep, Praktik dan Studi Kasus. Salemba Empat. Jakarta.

Riyanto, Bambang, 2001. Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan. BPFE. Yogyakarta.


139

Rochmansjah, Sholeh, 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Fokus Media. Bandung.

Safroni, M. Ladzi KH, 2012. Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia. Aditya Media Publishing. Malang.

Santoso, Budi, 2015. Keagenan: Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan, hal. 4. Ghalia Indonesia. Bogor.

Sarman, Mukhtar, 2004. Pengantar Metodologi Penelitian Sosial. Pustaka FISIP UNLAM, Banjarmasin.

Smith, Skousen, Stice, Stice, 1995. Intermediate Accounting, Comprehensive Volume, Twelfth Edition. South-Western Publishing Co. Cincinnati, Ohio.

Whitmore, John, 2002. Coaching for Performance. PT. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta


140

Documents

Analisis Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSJ ... · Hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh