Upload
dodan
View
232
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Nama : Budi Sih Mulyo
Program Studi : S-1 Non Reguler
Jurusan : Akuntansi
NPM : 0641031020
No. HP : 085669908222
Email : [email protected]
Pembimbing 1 : R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CPA.
Pembimbing 2 : Ninuk Dewi K., S.E., M.Si.
Abstrak
ANALISIS KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENTUK USAHA KERJASAMA
OPERASI BERDASARKAN PSAK NO.39 DAN PSAK NO.12
OLEH
BUDI SIH MULYO
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencatatan akuntansi dan perpajakan
usaha kerjasama operasi dalam bentuk Pengendalian Bersama Aset (PBA);
Pengendalian Bersama Operasi (PBO); Bangun, Serah, Kelola (Build, Transfer,
and Operate) BTO; Bangun, Kelola, Serah (Build, Operate, and Transfer) BOT.
PSAK No.39 dan PSAK No.12 adalah dua pernyataan yang secara khusus
menjadi pedoman guna pencatatan akuntansi bentuk usaha kerjasama operasi. SE-
09/PJ.04/2007 tentang “penegasan atas pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka
penghapusan NPWP/pencabutan PKP” pada bagian 3 huruf (b) ditegaskan bahwa
Kerjasama Operasi atau Joint Operations yang telah berakhir masa kerjasama
operasinya akan dilakukan pemeriksaan rutin, sebelum menghapus NPWP
milikinya, maka Kerjasama Operasi (KSO) atau Joint Operations (JO) harus
memahami aspek perpajakan yang menjadi kewajiban mereka dan
mempersiapkan diri dalam menghadapi pemeriksaan rutin, sehingga tidak
merugikan Negara dan para pemilik persekutuan.
Perlakuan perpajakan pada KSO/JO hanya dipandang dari segi
pengadministrasian dokumen-dokumen perpajakan tanpa membedakan bentuk
usaha kerjasama operasi. Kewajiban perpajakan KSO/JO sebagai pemotong dan
pemungut pajak penghasilan serta PPN telah ditegaskan dalam peraturan-
peraturan perpajakan. KSO/JO tidak dapat menerima bukti potong pajak
penghasilan sehingga bukti potong yang diterimanya diberikan kepada para
partisipan/Venture. Pajak penghasilan atas usaha KSO/JO tidak dilakukan
penghitungan dan pelaporan dalam SPT Tahunan melainkan menjadi penghasilan
para partisipan/Venture dan dihitung serta dilaporkan atas penghasilan tersebut,
sebagai kewajiban para partisipan/Venture.
Kata Kunci : Pengendalian Bersama Aset ;PBA ; Pengendalian Bersama Operasi
PBO ; Bangun Serah Kelola; BKO ; Build Transfer and Operate ; BTO; Bangun
Kelola Serah BKO ; Build Operate and Transfer ; BOT
Abstract
ANALYSIS OF TAX LIABILITY FOR BUSINESS PARTNERSHIP
OPERATING UNDER PSAK No.39 and PSAK No.12
By
BUDI SIH MULYO
This study aims to analyze accounting records and tax co-operation effort in the
form of Joint Assets Control; Control of Joint Operations; Build, Transfer, and
Operate (BTO): Build , Operate, and Transfer (BOT).
PSAK 39 and PSAK 12 are two statements that specifically serve as guidelines
for the accounting records form joint venture operations. SE-09/PJ.04/2007 about
the "confirmation of the implementation of the elimination of examinations in
order to Tax Identity Number (TIN) revocation" in section 3 letter (b) stated that
the Operating Partnership or Joint Operations which has ended the joint
operations will be carried out routine checks, before removing TIN possessed,
Joint Operations (JO) must understand the taxation aspects of their obligations
and prepare itself for the routine inspection, so as not to harm the State and the
owner.
Tax on JO only in terms of administrating the tax documents regardless of their
form of joint venture operations. Tax liabilities JO as a cutter and collector of
income tax and VAT have been confirmed in tax regulations. JO can not accept
the evidence of the income tax cut, so the piece of evidence given to the
participants/venture. Income tax on business JO, is not calculated and reported of
the Annual Financial Tax Report , but as income of the participant/venture, it will
be calculated and reported as the obligations of the participants/venture.
Key word: Joint Assets Control; Control of Joint Operations; Build, Transfer, and
Operate (BTO): Build , Operate, and Transfer (BOT)
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dunia bisnis selalu ditandai oleh keinginan untuk melakukan investasi pada usaha
yang menguntungkan dengan risiko yang kecil. Keinginan dunia bisnis untuk
melakukan investasi seringkali melebihi kemampuan satu entitas usaha untuk
menyediakan dana. Seorang pengusaha yang memiliki peluang investasi, tetapi
tidak memiliki dana atau aset yang cukup, akan berusaha mengajak mitra usaha
untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan membentuk Kerjasama Operasi
(KSO).
Dalam dunia bisnis juga sering terjadi sebuah keadaan yang mengharuskan
seorang pengusaha atau suatu perusahaan untuk bekerjasama dalam sebuah siklus
bisnis agar profesionalisme dan spesialisasi pekerjaan yang dimiliki oleh masing-
masing pengusaha atau perusahaan dapat digabungkan guna memenuhi kebutuhan
pasar yang kompleks dan kompetitif yang bertujuan keuntungan yang lebih
maksimal dalam persaingan pasar.
Kebanyakan para pengusaha hanya melihat segi keuntungan dan peluang tanpa
memperhatikan aspek-aspek perpajakan yang akan timbul dari keputusan yang
diambilnya tersebut. Perpajakan tidak akan terlepas dari proses administrasi dan
pencatatan pada suatu aktivitas usaha.
1.1.1 Kerjasama Operasi Dari Segi Pencatatan Akuntansi
PSAK No. 39 telah menandai adanya perhatian pada bentuk usaha yang
terdiri lebih dari satu orang atau satu institusi yang melakukan suatu
kerjasama dalam melakukan pekerjaan dan hanya terbatas pada sebuah
proyek (project) untuk jangka waktu tertentu.
PSAK No. 39 (revisi 2009), Kerja Sama Operasi (KSO) atau Joint
Operation (JO) adalah suatu bentuk kerjasama usaha yang dilakukan untuk
jenis pekerjaan dan dalam batas waktu tertentu yang telah disepakati. Sifat
KSO pada umumnya temporer atau sementara. Seandainya pelaksanaan
suatu pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu tadi telah selesai,
KSO tersebut dibubarkan. Pembagian keuntungan didasarkan atas
pembagian sesuai perjanjian antar anggota KSO.
Dalam PSAK No. 39 bentuk-bentuk KSO berkembang dengan berbagai
variasi, tetapi bisa dibagi menjadi dua golongan, yaitu:
- KSO dengan entitas hukum yang terpisah (separate legal entity) dari
entitas hukum para partisipan KSO, dan
- KSO tanpa pembentukan entitas hukum yang terpisah, yang termasuk
Pengendalian Bersama Operasi (PBO) dan Pengendalian Bersama
Aset (PBA) diatur sesuai dengan PSAK No. 12 tentang Pelaporan
Keuangan mengenai Partisipasi dalam Pengendalian Bersama Operasi
dan Aset.
Dengan demikian PSAK No.39 dan PSAK No.12 adalah dua pernyataan
yang secara khusus menjadi pedoman guna pencatatan akuntansi bentuk
usaha kerjasama operasi.
1.1.2 Kerjasama Operasi Dari Segi Perpajakan
KSO berdasar ketentuan pasal 1 angka 13 UU nomor 18/2000 dan pasal 2
ayat (2) PP nomor 143/2000 adalah termasuk dalam pengertian bentuk
badan lainnya. Berdasar ketentuan pasal 1 angka 2 UU nomor 16/2000,
bentuk badan lainnya adalah termasuk dalam pengertian WP Badan.
Namun KSO tidak termasuk sebagai Subyek Pajak Penghasilan, karena
penghasilan yang diterima oleh KSO pada dasarnya adalah penghasilan
para anggota yang besarnya ditentukan sesuai dengan perjanjian
pembentukan KSO.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Kerjasama Operasi (KSO), Joint Operation (JO) dan Joint
Ventrure
Kerja Sama Operasi (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di
mana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan
menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama
menanggung risiko usaha tersebut.
Menurut Syahrul (2009) Devinisi Joint Venture (Usaha Patungan) adalah
perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu
proyek. Sering kali suatu usaha patungan dibentuk apabila perusahaan
dengan teknologi perlengkapan ingin menciptakan produk atau jasa yang
mengambil manfaat dari kekuatan pesertanya. Suatu usaha petungan, yang
biasanya terbatas pada suatu proyek saja, berbeda dari persekutuan yang
menjadi landasan untuk bekerja sama dalam banyak proyek.
Pernyataan Setandar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 12, menyatakan
bahwa
Joint venture adalah perjanjian kontraktual antara dua atau lebih pihak
untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang dikendalikan bersama.
Berdasarkan definisi-definisi di atas, Joint Venture, Kerjasama Operasi
(KSO) dan
Joint Operation (JO) masing-masing memiliki kesamaan arti yaitu
perjanjian antara
dua pihak atau lebih di mana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu
usaha
bersama.
Pengertian Joint Operation (JO) kaitannya dengan perpajakan dijelaskan
dalam Surat Dirjen Pajak No. S-823/PJ./2002. Dalam surat tersebut
ditegaskan bahwa Joint
Operation (JO) merupakan kerjasama operasi dua badan atau lebih yang
sifatnya sementara hanya untuk melaksanakan suatu proyek tertentu sampai
proyek tersebut selesai dikerjakan, dengan demikian maka kerjasama
operasi juga disebut Joint Operation (JO) dalam perpajakan. Dalam
beberapa surat-surat penegasan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak, istilah
Joint Operation (JO) seringkali dipertukarkan dengan istilah Konsorsium.
2.2. Kerjasama Operasi (KSO) dalam PSAK No.39
Kerja Sama Operasi (KSO) diatur secara khusus dalam Pernyataan Setandar
Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 39, berikut adalah pernyataan-pernyataan
dalam PSAK No.39.
2.2.1 Pengertian Kerjasama Operasi (KSO)
Kerjasama Operasi (KSO) dalam PSAK No.39 adalah perjanjian antara
dua pihak atau lebih di mana masing-masing sepakat untuk melakukan
suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha
yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut.
2.2.2 Aset Kerja Sama Operasi
PSAK No.39 telah mengungkapkan mengenai Pengakuan dan
pengukuran pembangunan aset kerja sama operasi antara lain :
- Aset yang diserahkan pemilik aset untuk diusahakan dalam
perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) harus dicatat oleh pemilik
aset sebagai aset KSO sebesar biaya perolehannya.
- Dana yang ditanamkan pemilik aset dalam KSO dicatat sebagai
penyertaan KSO. Di sisi lain investor mencatat dana yang diterima
ini dalam penyertaan KSO oleh pemilik aset sebagai kewajiban.
2.2.3 Pengoperasian Aset Kerja Sama Operasi
Pengakuan dan pengukuran pengoperasian aset kerja sama operasi
dalam PSAK No.39 antara lain :
Aset KSO yang dibangun dengan didanai oleh investor harus dicatat
oleh pihak yang mengelola aset KSO tersebut, dalam hal yang
mengelola adalah salah satu dari investor atau pemilik aset. (PSAK
No.39, Paragraf 20)
Aset KSO harus dicatat sebesar biaya perolehannya, atau biaya
pembangunan yang tercantum di perjanjian KSO, atau sebesar nilai
wajar, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. (PSAK
No.39, Paragraf 22)
Investor mencatat penyerahan aset KSO kepada pemilik aset di akhir
masa konsesi dengan menghapus seluruh akun yang timbul berkaitan
dengan KSO yang bersangkutan. Pemilik aset pada sisi lain, mencatat
penyerahan ini sebagai aset dengan mengkredit penghasilan KSO
apabila memiliki kepastian tentang adanya manfaat ekonomi dari aset
tersebut atau mengkredit penghasilan tangguhan (Deferred Income)
apabila tidak memiliki kepastian yang cukup tentang manfaat ekonomi
dari aset tersebut. (PSAK No.39, Paragraf 25)
Bila investor melakukan penyerahan aset KSO kepada pemilik aset
untuk dioperasikan pada saat aset KSO selesai dibangun, penyerahan
ini harus dicatat sebagai hak bagi pendapatan atau penghasilan KSO.
Penerimaan kas atau hak atas pendapatan/penghasilan secara periodik
dari bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk lain yang timbul dari
KSO ini diakui sebagai pendapatan KSO. (PSAK No.39, Paragraf 26)
Dari transaksi pada paragraf 26, pemilik aset mencatat penyerahan
tersebut dalam akun aset KSO dengan mengkredit akun kewajiban
jangka panjang KSO. Pembayaran periodik kepada investor karena
adanya perjanjian KSO ini dicatat sebagai pelunasan utang beserta
bunga dan beban atau penghasilan KSO. (PSAK No.39, Paragraf 27)
Penghitungan bunga untuk transaksi yang termuat dalam paragraf 26
dan 27 adalah dengan mengacu pada tingkat bunga normal dikalikan
dengan sisa kewajiban atau sisa piutang bagi investor. Selisis antara
bneban bunga (atau bagi investor) dari jumlah yang dibayarkan (atau
diterima investor) dimasukkan sebagai penghasilan atau beban KSO.
(PSAK No.39, Paragraf 28)
Aset KSO disusutkan oleh pihak yang membukukan aset KSO dalam
neracanya, yaitu mengelola KSO. Kemungkinan besar adalah bahwa
umur ekonomi aset ini melampaui masa konsesi yang diterima investor.
Apabila investor adalah juga pengelola KSO, masa penyusutan yang
diperkenankan untuk aset KSO maksimal sampai berakhir masa
konsesi. Apabila pengelola KSO adalah pemilik aset, masa penyusutan
adalah selama umur ekonomi aset yang bersangkutan, dan tidak dibatasi
oleh masa konsesi.
Aset KSO harus disusutkan secara sisitematis oleh pengelola KSO
selama umur ekonominya. Untuk investor, masa penyusutan tidak boleh
lebih panjang dari masa konsesi KSO. (PSAK No.39, Paragraf 30)
Hak bagi pendapatan atau hasil diamortisasi oleh investor. (PSAK
No.39, Paragraf 31)
2.2.4 Pengungkapan Hal Lain dalam PSAK No.39
PSAK No.39 juga secara khusus mengatur mengenai hal-hal yang perlu
diungkapkan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi, sebagai berikut :
2.2.4.1 Perjanjian Kerjasama Operasi secara umum
Sehubungan dengan perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO),
pengungkapan berikut ini harus dibuat:
(a) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian KSO;
(b) Hak dan kewajiban dari masing-masing partisipan KSO
berkenaan dengan perjanjian KSO;
(c) Ketentuan tentang perubahan perjanjian KSO, bila ada.
(PSAK No.39, Paragraf 32)
2.2.4.2 Perjanjian Kerjasama Operasi sehubungan dengan aset
tetap
Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset
tetap, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset Kerja
Sama Operasi (KSO):
(a) Klasifikasi aset yang membentuk aset KSO;
(b) Penentuan biaya perolehan aset KSO;
(c) Penentuan depresiasi atau amortisasi aset KSO.
(PSAK No.39, Paragraf 33)
2.2.4.3 Perjanjian Kerjasama Operasi sehubungan dengan bagi
pendapatan/hasil
Sehubungan dengan perjanjian bagi pendapatan/hasil KSO,
pengungkapan berikut ini harus dibuat:
(a) Penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil
KSO;
(b) Penentuan amortisasi hak bagi pendapatan/hasil KSO;
(c) Penghitungan (tambahan) beban atau penghasilan KSO
yang timbul dari pembayaran bagi pendapatan/hasil KSO.
(PSAK No.39, Paragraf 34)
2.3. Usaha Kerjasama dalam PSAK No.12 (Joint Venture)
Pernyataan Setandar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 12 bertujuan
mengatur akuntansi untuk bagian partisipasi (interest) pada joint venture, dan
pelaporan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dalam laporan keuangan
para venturer dan investor.
2.3.1 Pengertian Joint Venture (Usaha Patungan)
Joint venture adalah perjanjian kontraktual antara dua atau lebih pihak
untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang dikendalikan bersama.
Pengendalian Bersama (joint control) adalah pengendalian bersama
oleh para venturer atas suatu kegiatan usaha yang didasarkan pada
perjanjian kontraktual.
Pengendalian (control) adalah wewenang (power) untuk mengatur dan
menentukan kebijakan keuangan dan operasi dari suatu kegiatan usaha
dengan tujuan mendapat manfaat dari kegiatan tersebut.
Venturer adalah salah satu pihak dalam joint venture yang tidak ikut
melakukan pengendalian bersama terhadap joint venture tersebut.
2.3.2 Ruang Lingkup Pernyataan Setandar Akuntansi Keuangan (PSAK)
No.12
Pernyataan Setandar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.12 mengatur:
(a) Perlakuan akuntansi atas bagian partisipasi (interest) pada
pengendalian bersama operasi (PBO) dan pelaporan pendapatan
bersama.
(b) Perlakuan akuntansi atas bagian partisipasi (interest) pada
pengendalian bersama aset (PBA) dan pelaporan aset, kewajiban,
beban, dan pendapatan bersama.
Pernyataan Setandar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.12 tidak
mengatur perlakuan akuntansi atas bagian partisipasi (interest) pada
pengendalian bersama entitas hukum (jointly controlled entities)
3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian
Metode penelitian yang dipergunakan penulis untuk mendapatkan data adalah
dengan studi kepustakaan.
3.1.1 Hasil Studi Kepustakaan
Berdasarkan teori dan konsep yang terdapat pada bab II maka studi
kepustakaan yang telah dilakukan penulis menghasilkan kesimpulan
sebagai berikut :
a. PSAK No.39 dan PSAK No.12, keduanya membahas secara
khusus mengenai bentuk usaha bersama / Joint Operation dengan
tidak melakukan pembentukan badan hukum baru.
b. Usaha Bersama dengan Beberapa Pihak Memiliki Kendali dapat
berbentuk Pengendalian Bersama Operasi (PBO) atau Pengendalian
Bersama Aset (PBA). (diatur dengan PSAK No.12)
Usaha Kerjasama /
Joint Operation
(bukan badan Hukum
tersendiri)
Hanya Satu Pihak
Memiliki Kendali
terhadap Usaha
tersebut
Beberapa Pihak
Memiliki Kendali
terhadap Usaha
tersebut.
PSAK
No.39
PSAK
No.12
Usaha
Kerjasama / Joint Operation
Perusahaan I
Perusahaan II
Membentuk Badan
Hukum atas
kerjasama tersebut
(separate legal
entity)
Tidak Membentuk
Badan Hukum atas
kerjasama tersebut
PSAK
Umum
PSAK
No.39
atau
No.12
c. Usaha Bersama dengan hanya satu pihak yang memiliki kendali
dapat berbentuk bentuk bangun, kelola, serah (Build, Operate, and
Transfer/BOT); atau bentuk bangun, serah, kelola (Build, Transfer,
and Operate/BTO). Kedua bentuk usaha tersebut dapat
dikombinasikan dengan Perjanjian Bagi Hasil (PBH) atau
Perjanjian Bagi Pendapatan (PBP). (diatur dengan PSAK No.39)
d. Dari uraian di atas penulis mencoba untuk mengelompokan bentuk
usaha kerjasama menjadi beberapa bentuk antara lain :
a. Bentuk Pengendalian Bersama Operasi (PBO)
b. Bentuk Pengendalian Bersama Aset (PBA)
c. Bentuk Bangun, Kelola, Serah (Build, Operate, and
Transfer/BOT);
d. Bentuk Bangun, Serah, Kelola (Build, Transfer, and
Operate/BTO).
e. Dalam kacamata perpajakan Joint Operation (JO) / Kerjasama
Operasi (KSO) PSAK No.39 dan Joint Venture PSAK No.12 hanya
dipandang dari segi legalitas dan pengadministrasian bentuk usaha
tersebut, legalitas dan pengadministrasian disini bukan berarti
JO/KSO mendirikan badan hukum tersendiri, melainkan JO/KSO
memiliki perjanjian legal (Agreement) dalam pembentukannya dan
memiliki administrasi secara terpisah dari para pemilik/partisipan
ditandai dengan adanya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
KSO/JO, berdasarkan hal tersebut maka joint operation (JO) dapat
terbagi menjadi dua tipe yaitu Administrative dan Non-
Administrative JO.
a. Administrative JO
Tipe JO ini sering juga disebut sebagai Kerja Sama Operasi
(KSO) di mana kontrak dengan pihak pemberi kerja atau Project
Owner ditandatangani atas nama JO. Dalam hal ini JO dianggap
seolah-olah merupakan entitas tersendiri terpisah dari
perusahaan para anggotanya. Tanggungjawab pekerjaan
terhadap pemilik proyek berada pada entitas JO, bukan pada
masing-masing anggota JO. Masalah pembagian modal kerja
atau pembiayaan proyek, pengadaan peralatan, tenaga kerja,
biaya bersama (joint cost) serta pembagian hasil (profit sharing)
sehubungan dengan pelaksanaan proyek didasarkan pada porsi
pekerjaan (scope of work) masing-masing yang disepakati dalam
sebuah Joint Operation Agreement.
b. Non-Administrative JO
JO dengan tipe ini dalam prakteknya di kalangan pengusaha jasa
konstruksi sering disebut sebagai Konsorsium di mana kontrak
dengan pihak Project Owner dibuat langsung atas nama masing-
masing perusahaan anggota. Dalam hal ini JO hanya bersifat
sebagai alat koordinasi. Tanggung jawab pekerjaan terhadap
Project Owner berada pada masing-masing anggota.
4. PEMBAHASAN
4.1. PEMBAHASAN
1. Pada Saat Pendirian Kerjasama Operasi (KSO) / Joint Venture (JO)
Ketika sebuah Kerjasama Operasi (KSO) / Joint Venture (JO) selanjutnya
dalam sekripsi ini disingkat KSO/JO. Masing-masing partisipan harus
memahami kewenangan, tanggungjawab dan bagian reward yang
diperoleh dalam kerjasama operasi ini dan menuangkannya dalam sebuah
perikatan yang menjadi dasar hukum, atas dasar perikatan tersebut
KSO/JO dapat mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
tempatnya melakukan kegiatan usaha guna memperoleh Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dan surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
sebagai dasar pemotongan dan pemungutan pajak yang menjadi
kewajibannya sebagai warga negara. Adapun persyaratan memperoleh
NPWP dan surat pengukuhan PKP sama dengan pendaftaran untuk Wajib
Pajak Badan seperti yang diatur dalam SE-65/PJ./2008 dan SE-59/PJ/2007,
yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau
paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang
bersangkutan bagi orang asing (bentuk formulir sebagaimana dalam angka
VII Lampiran I PER-160/PJ./2007). dari salah seorang pengurus Joint
Operation.
Pada awal berdirinya KSO/JO belum memiliki sumberdaya atau modal
sehingga para partisipan/Venture sering menyuntikan dana untuk
operasional KSO/JO, dalm hal ini KSO/JO dapat mencatat sebagai ekuitas
atau kewajiban, maka jurnal yang dipergunakan KSO/JO berkenaan
dengan transaksi tersebut adalah :
Kas xxxx
Hutang/Investasi Venture 1 xxxx
Hutang/Investasi Venture 2 xxxx
Dalam hal para partisipan/Venture menyerahkan material/bahan baku yang
dibutuhkan oleh KSO/JO, jurnal untuk merekam transaksi keuangan
tersebut adalah sebagai berikut :
Bahan baku/Persediaan/Material xxxx
Hutang/Investasi Venture 1 xxxx
Hutang/Investasi Venture 2 xxxx
KSO/JO pastinya akan mengeluarkan biaya-biaya berkenaan dengan
pembentukan dan operasional sementaranya, maka KSO/JO perlu
mencatat pengeluaran-pengeluaran yang dibayar oleh para
partisipan/Venture. Jurnal sebagai pencatat transaksi tersebut adalah
sebagai berikut :
Biaya Operasional xxxx
Hutang/Investasi Venture 1 xxxx
Hutang/Investasi Venture 2 xxxx
2. Transaksi-Transaksi yang Sering Terjadi Dalam Kegiatan Usaha
a. Pemotongan Pajak Penghasilan oleh lawan transaksi KSO/JO
Sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa
penghasilan KSO/JO dikenakan pajak penghasilan langsung pada
partisipan/Venture sehingga KSO/JO tidak ada kewajiban dalam
menghitung PPh Badan, namun dalam bertransaksi dengan Wajib
Pajak lain, muncul keharusan bagi lawan transaksi KSO/JO untuk
memotong/memungut pajak penghasilan berkenaan dengan transaksi
penggunaan jasa/barang milik KSO/JO tersebut.
Berkaitan dengan hal diatas, telah diatur mekanisme pemecahan
bukti potong namun jika lawan transaksi terlanjur membuat bukti
potong NPWP dan atas nama KSO/JO maka bukti potong tersebut
dapat dimintakan pemindah bukuan ke Kantor Pelayanan Pajak
tempat KSO/JO terdaftar. Hal ini juga berlaku untuk bukti potong
PPh Final seperti PPh Pasal 4 (2) seperti yang disampaikan dalam
SE-80/PJ/2009.
Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka jurnal yang
dipergunakan untuk mencatat atas bukti potong yang diberikan
kepada para partisipan/Venture adalah sebagai berikut :
Jurnal mencatat adanya pendapatan oleh KSO/JO :
Piutang Usaha xxxx
Pendapatan xxxx
Jurnal untuk mencatat pelunasan piutang oleh konsumen:
Kas/Bank xxxx
Uang Muka PPh 23 xxxx
Piutang Usaha xxxx
Jurnal untuk mencatat penyerahan bukti potong oleh KSO/JO
kepada partisipan/Venture :
Piutang partisipan/Venture xxxx
Uang Muka PPh 23 xxxx
Piutang partisipan/Venture nantinya sebagai pengurang uang tunai
bagi hasil yang akan dibayarkan kepada venture, dengan kata lain
venture telah menerima bagiannya dimuka, bukan berupa uang tunai
melainkan kredit pajak PPh 23 yang akan digunakannya sebagai
pengurang pajak penghasilan venture tersebut.
b. Kewajiban Pajak Pemotongan Penghasilan Pasal 21
Pada aktivitas operasionalnya KSO/JO dapat dipastikan
menggunakan tenaga kerja baik sebagai karyawan, tenaga ahli atau
tenaga tidak tetap lainnya yang merupakan Wajib Pajak Orang
Pribadi, sehingga KSO/JO wajib memotong pajak penghasilan
mereka dan mencatatnya kedalam perkiraan hutang pajak, seperti
telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa atas penghasilan
karyawan, perusahaan wajib melakukan pemotongan pajak
penghasilan pasal 21 dan menyetorkan ke negara melalui bank-bank
persepsi atau kantor pos sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan
melaporkan atas penghasilan dan pemotongan tersebut pada SPT
Masa PPh 21 formulir 1721 sebelum tanggal 20 di bulan berikutnya.
Sebagai gambaran pencatatan transaksi pembayaran gaji dan
pembayar PPh pasal 21, maka KSO/JO mencatat dengan jurnal-
jurnal antara lain sebagai berikut :
Jurnal KSO/JO saat membayar penghasilan karyawannya
adalah sebagai berikut :
Biaya Gaji/Upah Rp. xxxx
Kas/Bank Rp. xxxx
Hutang Pajak (PPh 21) Rp. xxxx
Jurnal KSO/JO saat membayar PPh pasal 21 ke Negara adalah
sebagai berikut :
Hutang Pajak (PPh 21) Rp. xxxx
Kas/Bank Rp. xxxx
c. Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23
KSO/JO sebagai pengguna jasa dan sewa dari rekanan dan mitranya
diwajibkan memotong penghasilan rekanan dan mitranya atas jasa
dan sewa yang dipergunakan KSO/JO, KSO/JO mencatat dalam
perkiraan hutang pajak atas pemotongan PPh pasal 23 tersebut dan
menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 23 kepada rekanan/mitra
selanjutnya menyetorkan uang pemotongan ke Negara melalui bank
persepsi atau ke kantor pos sebelum tanggal 15 bulan berikutnya dan
melaporkan pemotongan PPh pasal 23 tersebut ke Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) tempat KSO/JO terdaftar menggunakan formulir Surat
Pemberitahuan (SPT) Masa PPh pasal 23 sebelum tanggal 20 di
bulan berikutnya. Adapun jurnal pencatatan transaksi tersebut antara
lain sebagai berikut :
Jurnal KSO/JO saat membayar penghasilan rekanan atau
mitranya adalah sebagai berikut :
Biaya Subkontraktor/ Biaya Alat/Kendaraan Rp. xxxx
Kas/Bank Rp. xxxx
Hutang Pajak (PPh 23) Rp. xxxx
Jurnal KSO/JO saat membayar PPh pasal 23 ke Negara adalah
sebagai berikut :
Hutang Pajak (PPh 23) Rp. xxxx
Kas/Bank Rp. xxxx
Setelah pemaparan pencatatan dan pengakuan perpajakan KSO/JO secara umum,
berikut adalah penjelasan dan analisa transaksi KSO/JO secara khusus yang telah
dikelompokan di atas.
4.1.1. Pengendalian Bersama Operasi (PBO) (PSAK No.12)
Pengendalian Bersama Operasi (PBO) adalah sebuah usaha bersama dimana
dua atau lebih Venture bergabung guna sebuah kegiatan operasi, usaha
kerjasam ini ditandai dengan beberapa pihak memiliki kendali.
Berikut adalah ilustrasi sebuah kegiatan Pengendalian Bersama Operasi
(PBO).
Dalam aktivitas operasionalnya bentuk usaha Kerjasama Operasi
Pengendalian Bersama Operasi (PBO) selanjutnya dalam skripsi ini
disingkat dengan KSO-PBO, masing-masing Venture mengambil bagian
dalam operasi yang mereka jalankan bersama, dapat digambarkan sebagai
berikut :
Venture 1
Venture 2
Venture 3
Produksi/Proses pertama
Produksi/Proses kedua
Penjualan
Rp
Rp
Rp
Rp
Telah dijelaskan pada bab 2 perihal pelaporan keuangan Joint Venture,
bahwa KSO-PBO yang memiliki jumlah material dan penyelesaian proyek
dalam jangka panjang, maka laporan keuangan tersendiri untuk Joint
Venture ini wajib disusun, kontribusi masing-masing para Venture kepada
KSO-PBO harus tampil di neraca KSO-PBO. Besaran dan spesifikasi dari
masing-masing pengerjaan yang ditangani oleh para Venture haruslah
tertuang dalam perjanjian awal dan jika terdapat perubahan dan modivikasi
hendaknya tertuang juga dalam sebuah perubahan kontrak perubahan
perjanjian.
KSO-PBO hanya menggunakan sumberdaya dan keahlian para
partisipan/Venture sehingga pada KSO/JO jenis ini tidak ada aset para
anggota partisipan yang diserahkan pada KSO/JO, para partispan/Venture
hanya mengerjakan yang merupakan bagiannya saja, sesuai dengan
kesepakatan dalam perjanjian, nilai yang menjadi bagiannya tersebut
barulah dicatat oleh KSO/JO PBO, catatan khusus yang harus dilakukan
oleh KSO-PBO.
1. Pada Saat Partisipan/ventur Menyerahkan Hasil Pekerjaannya
Pada KSO/JO PBO :
Dalam hal pekerjaan yang dilakukan partisipan/Venture merupakan objek
pajak penghasilan pasal 23 (PPh 23) dan merupakan barang/jasa kena
pajak (PPN) maka jurnal dari transaksi penyerahan dari
partisipan/Venture kepada KSO/JO PBO adalah sebagai berikut :
Persediaan1/Proyek Tahap 1 (Aset) Rp. xxxx
PPN (Masukan) Rp. xxxx
Hutang Venture 1 Rp. xxxx
Hutang PPh Pasal 23 Rp. xxxx
2. Pada Saat Penyerahan Barang/Jasa KSO/JO Pada Konsumen
Akhir
Barang/Pekerjaan yang dilakukan oleh KSO/JO jika objek pajak
penghasilan pasal 23 (PPh 23) dan merupakan barang/jasa kena pajak
(PPN) maka jurnal dari transaksi penyerahan dari KSO/JO PBO kepada
konsumen akhir adalah sebagai berikut :
Kas/Piutang Usaha Rp. xxxx
Uang Muka PPh Pasal 23 Rp. xxxx
Persediaan/Proyek (Aset) Rp. xxxx
PPN (Keluaran) Rp. xxxx
Laba KSO/JO Rp. xxxx
Seperti telah diulas bahwa KSO/JO tidak dapat memanfaatkan bukti
potong PPh 23 atas transaksinya dengan konsumen, sehingga bukti
potong diberikan kepada partisipan seperti mekanisme yang telah
dipaparkan pada bab 2, maka jurnal untuk mencatat transaksi penyerahan
bukti potong tersebut adalah sebagai berikut :
Piutang partisipan/Venture Rp. xxxx
Uang Muka PPh 23 Rp. xxxx
3. Pada Saat Akhir KSO/JO PBO dan Pembagian Keuntungan
Pada saat berakhirnya KSO/JO PBO maka kewajiban pada masing-
masing partisipan dan kewajiban-kewajiban terhadap pihak lain harus
diselesaikan, demikian juga piutang-piutang kepada partisipan,
sehingga jurnalnya adalah sebagai berikut :
Laba KSO/JO Rp. xxxx
Hutang Partisipan/Venture Rp. xxxx
Piutang partisipan/Venture Rp. xxxx
Kas/Bank Rp. xxxx
4.1.2. Pengendalian Bersama Aset (PBA) (PSAK No.12)
Pengendalian Bersama Aset (PBA) adalah sebuah usaha bersama dimana
dua atau lebih Venture bergabung dalam kepemilikan aset, usaha kerjasama
ini ditandai dengan beberapa pihak memiliki kendali atas aset bersama
tersebut.
Dalam aktivitas operasionalnya bentuk usaha Kerjasama Operasi
Pengendalian Bersama Aset (PBA) selanjutnya dalam skripsi ini disingkat
dengan KSO-PBA, masing-masing Venture mengambil bagian dalam
pembentukan aset yang akan mereka jalankan bersama, dapat digambarkan
sebagai berikut :
1. Pada Saat Pembentukan Pengendalian Bersama Aset (PBA)
Pada saat pembentukan atau pembangunan aset bersama hendaknya para
partisipan terlebih dahulu melakukan kesepakatan tentang besaran dan
cakupan investasi pada aktiva tersebut.
Adapun jurnal yang diperguanakan untuk mencatat perolehan aset dari
masing-
masing partisipan/Venture adalah sebagai berikut :
Venture 1
Venture 2
Venture 3
ASET
BERSAMA
Manfaat
(Rp) Rp
Rp
Rp
Aset KSO-PBA Rp. xxxx
Partisipan/Venture 1 (Equitas) Rp. xxxx
Partisipan/Venture 2 (Equitas) Rp. xxxx
Partisipan/Venture 3(Equitas) Rp. xxxx
Pada saat pembangunan aset KSO-PBA jika berupa bangunan yang
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.03/2010
tentang PPN Membangun sendiri maka diwaktu pembangunannya PPN
Membangun sendiri tersebut merupakan penambah dari harga perolehan
aset tersebut. Adapun jurnal yang diperguanakan untuk mencatat PPN
Membangun sendiri yang dibayarkan oleh masing-masing
partisipan/Venture adalah sebagai berikut :
Aset KSO-PBA Rp. xxxx
Partisipan/Venture1 (Equitas)-
PPN Membangun sendiri Rp. xxxx
2. Transaksi pengguanaan aset oleh masing-masing partisipan/Venture
KSO-PBA
Dalam skripsi ini telah di jelaskan bahwa bentuk kerjasama dalam
skripsi ini adalah KSO/JO yang memiliki administrasi dan pencatatan
tersendiri sehubungan dengan perpajakan, dengan demikian transaksi
dengan para partisipan/Venture harus dicatat dan dilakukan pemotongan
terhadap perpajakannya, maka jurnal untuk mencatat penggunaan aset
KSO/JO-PBA ini dapat dicatat sebagai berikut :
Piutang Partisipan/Venture1 Rp. xxxx
PPN (Keluaran)(Hutang) Rp. xxxx
Pendapatan KSO/JO Rp. xxxx
Pada transaksi di atas para partisipan/Venture harus membayar kepada
KSO/JO-PBA kewajiban PPN atas transaksi penggunaan aset bersama
tersebut dan mengkreditkannya dalam laporan SPT Masa PPN para
partisipan/Venture. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut :
Kas/Bank Rp. xxxx
Piutang Partisipan/Venture1 Rp. xxxx
Pada saat KSO/JO-PBA menyetorkan PPN ke Negara dan melaporkan
penyerahan barang/jasa kena pajak kepada partisipan/Venture, maka
jurnalnya adalah sebagai berikut :
PPN (Hutang) Rp. xxxx
Kas/Bank Rp. xxxx
4.1.3. Kerjasama Bersama Bentuk Bangun, Kelola, Serah (Build, Operate,
and Transfer / BOT) (PSAK No.36)
Sebagaimana telah diketahui pada bab-bab sebelumnya bahwa Kerjasama
bersama bentuk Bangun, Kelola, Serah (BKS) Build, Operate, and Transfer
/ BOT selanjutnya dalam skripsi ini akan disingkat menjadi KSO/JO-BOT
adalah KSO/JO dimana aset dikelola oleh investor yang mendanai
pembangunannya sampai berakhir masa konsesi. Di akhir masa konsesi
investor akan menyerahkan aset KSO dan pengendaliannya kepada pemilik
asset.
Jika dalam pelaksanaannya KSO/JO-BOT ini terdaftar menjadi wajib pajak
yang artinya terpisah dari para investor maupun pemilik aset maka KSO/JO-
BOT wajib dilakukannya pengadministrasian dan pencatatan.
1. Pada Saat Pembentukan Kerjasama Bersama Bentuk Bangun,
Kelola, Serah (Build, Operate, and Transfer / BOT)
Pada saat pembetukan KSO/JO bentuk ini, terdapat aset yang diserahkan
oleh pemilik aset kepada KSO/JO untuk dibangun, maka jurnalnya
adalah sebagai berikut:
Tanah/Aset Rp. xxxx
Equitas Rp. xxxx
2. Pada Saat Pembangunan dan Pembentukan aset KSO/JO
Pada saat pembangunan, pembelian matrial dan pembayaran upah
pekerja termasuk pembayaran PPN Membangun sendiri, jurnal sebagai
pencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut :
Bangunan/Aset Rp. xxxx
Equitas Rp. xxxx
Pada saat pembangunan telah selesai dan KSO/JO-BOT beroperasi
selama masa konsesi, pembelian matrial dan pembayaran biaya-biaya
termasuk PPN, dilakukan sebagaimana perusahaan pada umumnya
seperti dijelaskan di awal bab ini, dalam hal ini dilakukan juga
penyusutan pada aset yang dipergunakan oleh KSO/JO-BOT.
3. Pada Saat Bagi Hasil BOT
Pada saat masa konsesi dan KSO/JO-BOT menyerahkan bagi hasil
KSO/JO-BOT kepada pemilik aset dan investor sebagaimana pada
perjanjian yang telah dibuat diawal pembentukan KSO/JO, jurnal sebagai
pencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut :
Equitas Rp. xxxx
Kas (Aset) Rp. xxxx
4. Pada Saat Berakhirnya BOT
Pada saat berakhirnya masa konsesi dan KSO/JO-BOT menyerahkan
kembali seluruh aset KSO/JO-BOT kepada pemilik aset sebagaimana
pada perjanjian yang telah dibuat diawal pembentukan KSO/JO, jurnal
sebagai pencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut :
Equitas Rp. xxxx
Bangunan/Aset Rp. xxxx
Tanah/Aset
4.1.4. Kerjasama Bersama Bentuk Bangun, Serah, Kelola (Build, Transfer,
and Operate / BTO) (PSAK No.36)
Kerjasama bersama Bangun, Serah, Kelola (Build, Transfer, and Operate /
BTO) selanjutnya dalam skripsi ini akan disingkat menjadi KSO/JO-BTO
adalah KSO/JO dimana investor mendanai pembangunan aset KSO sampai
siap dioperasikan, aset tersebut diserahkan kepada pemillik aset untuk
dikelola.
Terdapat perbedaan yang jelas antara KSO/JO BTO dengan KSO/JO BOT
dalam hal pengendalian signifikan atas operasional KSO/JO, dimana pada
KSO/JO BTO kendali dimiliki oleh pemilik aset sedangkan pada KSO/JO
BOT kendali dimiliki oleh investor, seperti juga telah diuraikan pula pada
bab 3. Dengan demikian terdapat kesamaan pencatatan pada operasional
KSO/JO bentuk ini dengan KSO/JO BOT.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa PSAK
36 dan PSAK 12 mengelompokan KSO kedalam empat macam bentuk, yaitu :
a. Pengendalian Bersama Operasi (PBO) (PSAK No.12)
b. Pengendalian Bersama Aset (PBA) (PSAK No.12)
c. Bangun, Kelola, Serah (Build, Operate, and Transfer/BOT) (PSAK No.39)
d. Bangun, Serah, Kelola (Build, Transfer, and Operate/BTO) (PSAK No.39)
Masing-masing bentuk usaha kerjasama memiliki pencatatan akuntansi yang
beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan KSO/JO.
Perlakuan perpajakan pada KSO/JO hanya dipandang dari segi
pengadministrasian dokumen-dokumen perpajakan tanpa membedakan bentuk
usaha kerjasama operasi. Kewajiban perpajakan KSO/JO sebagai pemotong dan
pemungut pajak penghasilan serta PPN telah ditegaskan dalam peraturan-
peraturan perpajakan. KSO/JO tidak dapat menerima bukti potong pajak
penghasilan sehingga bukti potong yang diterimanya diberikan kepada para
partisipan/Venture. Pajak penghasilan atas usaha KSO/JO tidak dilakukan
penghitungan dan pelaporan dalam SPT Tahunan melainkan menjadi penghasilan
para partisipan/Venture dan dihitung serta dilaporkan atas penghasilan tersebut,
sebagai kewajiban para partisipan/Venture.
5.2 Saran
Untuk menghindari sanksi baik denda maupun sanksi administrasi perpajak yang
lain, sebaiknya Kerjasama Operasi (KSO) atau Joint Operation (JO) melakukan
pencatatan dengan benar serta memperhatikan, meneliti dan menyimpan dengan
baik dokumen-dokumen perpajakan, agar saat pemeriksaan pajak berkenaan
penghapusan NPWP yang disertai dengan proses restitusi PPN, dapat berjalan
lancar dan cepat.
Penelitian ini mengacu pada Pernyataan Standar Akuntuansi Keuangan (PSAK)
revisi 2009, sebelum dicabutnya PSAK No.39 per 1 Januari 2012, maka
dibutuhkan penyesuaian untuk penelitian selanjutnya dengan mengacu pada
PSAK yang terbaru dan PSAK ETAP.
DAFTAR PUSTAKA
Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan. Peberbit
Salemba Empat.
Ilyas, Wirawan B. 2007. Pajak Penghasilan; Lembaga Penerbit Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia
Ilyas, Wirawan B. 2007. Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Pertambahan
Nilai dan Penjualan Barang Mewah; Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia
Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-525/PJ./2001 tentang Perlakuan Pajak
Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena
Pajak Dalam Rangka Perjanjian Kerja Sama Operasi
Muljono, Joko. 2009. Tax Planning Menyiasati pajak dengan bijak. Peberbit
Andi,Yogyakarta
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2010
tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas
Kegiatan Membangun Sendiri
Pohan, Chairil Anwar. 2009. Aspek Pajak Joint Operation dan Kepastian
Hukumnya. Indonesian Tax Review. Penerbit SMARTaxes Publishing
member of Lembaga Manajemen Formasi.
Staff UI. http://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/03/psak-12bagian-
partisipasi-dalam-ventura-bersama.pdf. Bahan Ajar. Diakses tanggal 6
oktober 2011 pukul 14.15
Staff.ui.ac.id/internal/0606050075/material/PAK-Pertemuan7.ppt. Bahan Ajar.
diakses tanggal 2 Juli 2012 pukul 22.11
Surat Dirjen Pajak No. S-323/PJ.42/1989 tentang Joint Operation
Surat Dirjen Pajak No.SE-65/PJ./2008 tentang Penyampaian Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran
Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,
Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena
Pajak
Surat Dirjen Pajak SE-59/PJ/2007 tentang Penyampaian Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ./2007 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 Tentang
Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara
Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta
Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai