ANALISIS KEPUTUSAN & IMPLEMENTASI KEBIJAKANPENGOBATAN GRATIS DI KAB. SUMBAWA BARATPROPINSI NTB TAHUN 2008

Kep.Bupati KSB No.09 / 2006 pengobatan gratis kepada masyarakat KSB yg belum tercakup jaminan kesehatan apapun dan bertujuan meningkatkan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar yaitu rawat jalan serta rawat inap di Puskesmas dan jejaringnya di KSB.

Tahun 2007 kunjungan rajal 6 puskesmas yg ada naik 61,86% dan rawat inap Puskesmas naik 62,56%. Alokasi dana APBD thn 2006 sekitar Rp.3,19 milyar dan thn 2007 sebesar Rp.2 milyar. Pengelola adalah Dinas Kesehatan Kabupaten KSB.

Masalah : keputusan satu pihak (Bupati), keberlangsungan sangat tergantung komitmen pemda & dukungan politik, beban APBD Kab, masih banyak kelemahan dlm pengelolaan & overutilization oleh masyarakat. Perlu dipahami : siapa yang terlibat, peran masing-masing, wewenang dan rekomendasi untuk keberlanjutan kebijakan

PENDAHULUAN

TUJUAN PENELITIAN

Menganalisis latar belakang lahirnya kebijakan, proses pengambilan keputusan, kemungkinan implikasi kebijakan serta keberlangsungan kebijakan pengobatan gratis di KSB, NTB tahun 2008

Informan penelitian: a. Policy maker : Bupati KSB (R1)

b. Policy stakeholders : Ka. Bappeda (R2), DPRD 3 org (R3a-3c)Ka.Dinkes (R4)

c. Pelaksana teknis : Ka.Puskesmas 2 org (R5a,5b), Koord ranap (2 org) (R6a,6b), Ka.pustu 2 org (R7a-7b),

nakes (bidan) 4 org (R8a,8b,8c,8d)

Studi kualitatif, wawancara mendalam & content analysis

Isu kebij. publik ttg pengobatan gratis:

•Akses ke yankes•Kesetaraan pelayanan•Kebutuhan masy.•Kemampuan penyelengga •Pengaruh politik

Pengambilan keputusan o/pengambil keputusan

•Eksekutif/legislatif•Visi dan misi pengambil keputusan•Strategi yang diambil•Isi kebijakan• Instansi yang terlibat

Perumusan kebijakan

•Mendekatkan akses masy ke Yankes•Pengadaan sumberdaya

Keputusan •Jangka waktu kebijakan•Jenis pelayanan gratis•Sasaran kebijakan

Kemungkinan implikasi kebijakan:

•Pembiayaan•Penyelenggara• Yankes•Sarana prasarana

Implementasi kebijakan:•Pelaksana kebijakan•Penyelenggara •Peraturan/dasar hukum•Ketersediaan dana dan

sumber dana•Dukungan politik •Fasilitas pelayanan•Manajemen keuangan

Rekomendasi/stratei

• dilanjutkan/ dihentikan

• Perlu modifikasi/ tidak

HASIL PENELITIAN

LATAR BELAKANG KEBIJAKAN• Alasan yang melatarbelakangi kebijakan pengobatan

gratis adalah pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan akses, kesetaraan pelayanan.

• Faktor politis cukup dominan yaitu agar kepemimpinan bupati dan jajarannya mendapat apresiasi dari masyarakat dan bukan berdasarkan faktor permintaan masyarakat.

• Kebijakan berasal dari bupati dan tidak melibatkan legislatif sehingga bernuansa top down.

• Kebijakan tidak didasarkan dengan suatu kajian. karena kebutuhan dasar tidak perlu diseminarkan /diteliti (R1)(R3b)(R4)

• Yang terlibat dlm pembahasan rencana kebijakan : yang menangani kesehatan yaitu Dinkes, Kabag Hukum, Asisten 1 dan 2, BPKAD yg mengatur uangnya, Bappeda yg merencanakan programnya dan Puskesmas sbg pelaksana pelayanannya (R1)

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

• DPRD tidak dilibatkan dlm proses pengambilan keputusan tidak ada pembahasan dgn Komisi 1 (R3b).

• Puskesmas hanya dilibatkan dlm draft penyusunan juklak (R5a)(R5b).

• Walau tidak dilibatkan, akan tetap commit (R2) -- seperti pendidikan, kesehatan kalau menolak dianggap tak berpihak rakyat(R3a) --- suatu saat kebijakan ini akan dilaksanakan diseluruh Indonesia(R4) --- karena sudah diputuskan bupati (R5a)

IMPLEMENTASI

• Responden eksekutif (bupati, kepala Dinas Kesehatan dan Bappeda) menyatakan bahwa pembiayaan, sarana prasarana, penyelenggara dan pelaksana kebijakan telah siap, tetapi pihak legislatif menyatakan sebaliknya

• Dinas Kesehatan dan kepala puskesmas dianggap paling tahu pengelolaan keuangannya.

• Pada implementasi kebijakan ditemui keluhan bertambahnya beban kerja di puskesmas induk tetapi tidak disertai insentif yang memadai, sarana puskesmas yang dirasakan masih kurang lengkap dan kurang berkualitas.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

• Selama dua tahun pelaksanaan kebijakan terjadi over utilization dan belum diterapkan kendali biaya.

• Berapapun anggaran APBD kab utk kebutuhan kebijakan ini, akan disiapkan (R1), karena hanya butuh sedikit anggaran (R2)

• Dari Rp.28 M anggaran kesehatan hanya Rp.2 M, tidak berlebihan, krn tidak ada acuan ideal (R4). Idealnya sekitar 17% dari APBD Kab (R1), kesepakatan nasional 15% dari APBD Kab (R4).

• Tidak ada batasan tertentu, tetapi harus melalui penelitian agar jelas dan tepat kebutuhan anggarannya sesuai kebutuhannya (R3a)(R3c)

IMPLIKASI KEBIJAKAN

• KSB : 7-10% APBD utk kesehatan (sekitar Rp.30,2M) termasuk gaji dan tunjangan, Rp.2 M diantaranya utk kebijakan ini Utk obat-obatan, membayar jasa dokter, perawat & tenaga lain (R2)(r4).

• Dinkes yang mengelola keuangannya (R1), terserah mengelolanya yg penting efektif & efisien (R3a)(R3b).

• Di Dinkes : pengelolaan & pelaporannya jadi satu dgn program2 lain, petugas keuangannya sama dgn tenaga keuangan lain & belum pernah dilakukan audit secara khusus (R4).

• Puskesmas mengajukan klaim ke Dinkes tiga bulan sekali, selama ini cukup lancar, Dinkes sdh menetapkan (R5a)

IMPLIKASI KEBIJAKAN

• Ada perbedaan pendapat antara eksekutif & legislatif, eksekutif menyatakan siap (R1)(R4), legislatif sebaliknya, tenaga masih kurang juga sarana di puskemas (R3a)

• Pelaksana di puskesmas menyatakan banyak keluhan ttg kurangnya tenaga, ttp tdk di pustu (R6b)

• Pelaksana pelayanan di puskesmas mengharapkan ada peningkatan kesejahteraan dan keterlibatan mereka dalam pengaturan pelayanan kesehatan.

• Perbup, surat edaran dan juklak tidak memadai, kedepannya harus dijadikan Perda.

SARAN

• Melakukan evaluasi kebijakan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai stakeholder termasuk masyarakat

• Menguatkan dasar kebijakan menjadi peraturan daerah (Perda).• Membuat kajian kebutuhan anggaran yg tepat sesuai kemampuan.• Perlu ada keterbukaan pengelolaan keuangan.• Meningkatkan fasilitas, ketenagaan & insentif puskesmas• Melakukan kajian perlunya ada upaya kendali biaya dan keterlibatan

masyarakat dalam membayar premi• Membentuk pengelola suatu badan milik pemerintah daerah yang

bersifat not for profit untuk mengelola keuangan.• Komitmen yang telah terjalin perlu dilanjutkan dengan meningkatkan

keterlibatan semua stakeholder dalam implementasi & evaluasi kebijakan