Pendidikan Profesi Akuntansi LOGO Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada

Analisis Kasus Ruyati dari Sudut Pandang Etika

Presented by: Aditya Purwaningsih Apriana

Konten1 2 3 4 Gambaran umum hukum Arab Saudi Kronologi Kasus Analisis Kasus Kesimpulan dan Saran

PendahuluanTiap negara memiliki sistem hukum, termasuk adat istiadat dan budaya. Sebagaimana presiden meminta warga negara lain yang tinggal di Indonesia menghormati sistem hukum, adat istiadat dan budaya kita, maka warga negara Indonesia yang hidup di negara lain juga wajib melakukan itu.

Gambaran umum hukum Arab SaudiTindakan pelanggaran hukum akan dihukum berdasarkan hukum agama Perbuatan kriminal Pelanggaran hak khusus hukum qishash/diyat Pelanggaran hak umum korespondensi diplomatik atau melalui Lajnah Ishlah

Proses hukum tidak transparan dan pembatasan hak akses mengangkat atase-atase hukum di KBRI negara tujuan TKI

Kronologis kasusPenangkapanTuduhan membunuh ibu majikannya (Khairiyah) dengan menggunkan pisau Motif: sering dimarahi ,gaji tidak dibayar & tidak diperbolehkan pulang

PersidanganDilaksanakan pd tgl 3 Mei dan 10 Mei 2010 didampingi 2 penerjemah Mahkamah 2 negara, dan dua orang staf dari KJRI Jedah Pengiriman 2 nota diplomatik

vonisHukuman mati KBRI tidak menerima pemberitahuan tentang pelaksanaan eksekusi keluarga korban tidak bersedia memaafkan

Tidak LanjutKeluarga memperoleh pembayaran gaji atas pekerjaan almarhumah

Pengembalian jenasah MOU IndonesiaArab saudi

Analisis KasusKondisi tidak etis apakah yang terjadi?Pelanggaran etika diplomatik InternasionalPemerintah Indonesia krng tanggap dgn masalah TKI

Tidak memberitahu pelaksanaan eksekusi melanggar konvensi Wina tahun 1963 yang mengharuskan satu negara memberitahukan penahanan, penyelidikan, sidang pengadilan sampai eksekusi hukuman atas warga negara lain Tanggapan & tindak lanjut dilakukan ketika masalah sdh di blow up oleh media Sarana untuk memperjuangkan TKI seolah kasar mata

Pelanggaran thdp hak klrga almarhun

Jenasah Ruyati belum dampai di Tanah Air

Kurangnya regulasi perlindungperlindungan TKI

tidak punya konsep yang jelas soal perlindungan warga negara kebijakan migrasi tenaga kerja (UU, hub bilateral, PP Mentri mengatur penempatan, Tdk ada yg mengatur soal perlindungan

Analisis Kasus..(cont..) Kasus..(cont..)Pihak yg melakukan tindakan tdk etis

Arab Saudi Indonesia Arab Saudi desakan untuk merundingkan dan menyetujui MOU Indonesia rakyat Indonesia menjadi tidak percaya dengan kinerja pemerintah Ruyati telah melangakui perbuatannya seperti yang dituduhkan Mempersungguh dalam proses negosiasi

Dampak yang ditimbulkan

kondisi ideal dari pemecahan masalah

Kesimpulan dan Saran Memberikan dukungan regulasi yang komprehensif Mengubah tindakan reaktif menjadi preventif Mengubah mindset pemerintah Ind dalam menangani kasus Pemberhentian pejabat terkait &memperbaiki sistem rekrutmen, penempatan, dan perlindungan TKI

Referensi http://nasional.vivanews.com/news/read/227933-kronologikasus-ruyati-versi-kbri http://id.berita.yahoo.com/presiden-yudhoyono-soal-ruyati.html http://nasional.kompas.com/read/2011/06/23/11195520/Prot es.Kasus.Ruyati.SBY.Surati.Raja.Saudi http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/06/110620_dprr uyati.shtml http://www.topix.com/forum/world/malaysia/T1PITC58OKFGIL PFA http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/06/11 0619_ruyati_saudi.shtml http://majalahforum.com/fokus.php?tid=135Fokus http://monitorindonesia.com/?p=35207 http://www.antaranews.com/berita/264290/menakertransmoratorium-sampai-tercapai-jaminan-perlindungan-tki http://www.detiknews.com/read/2011/06/21/174045/166535 5/10/cak-imin-ri-arab-saudi-sepakat-percepat-mouperlindungan-tki

Pendidikan Profesi Akuntansi LOGO Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada