ANALISIS EKONOMI KOTA SURAKARTA TAHUN 2015bapppeda.surakarta.go.id/kip/assets/uploads/bidang/EKONOMI/95/... · Penduduk Kabupaten/Kota se-eks ... dengan jumlah penduduk sebanyak 512.226

Analisis ekonomi kota Surakarta tahun iii

ANALISIS EKONOMI KOTA SURAKARTA TAHUN 2015

Ukuran Buku : 18,5 cm x 27 cm Jumlah Halaman : iii + 72 halaman

Gambar : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta

Diterbitkan oleh : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya


Daftar Isi

Daftar isi ……………………………………………………………………............ i

Kata Pengantar …………………………………………………………………….. ii

I Gambaran Umum …………………………………………………………………

II Ekonomi Makro ……………………………………………………………………

III Ekonomi Sektoral …………………………………………………………………

IV Inflasi ………………………………………………………………………………….

V Penutup ……………………………………………………………………………….

Lampiran ……………………………………………………………………………..


KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa

atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan

Buku Analisa Ekonomi Kota Surakarta tahun 2015 dapat terlaksana

baik.

Dengan semakin meningkatnya pembangunan Kota Surakarta

dewasa ini, maka tidak dapat dihindari pula bertambahnya

permasalahan ekonomi masyarakat dengan berbagai sebab dan

implikasinya, seperti masalah perekonomian secara makro maupun

mikro dan agregat penyusunannya.

Dalam hal penyediaan data dan informasi yang dapat

mendukung pencapaian visi dan misi Kota Surakarta, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta menyusun dan

menerbitkan Buku Analisa Ekonomi Kota Surakarta tahun 2015 yang

di harapkan bermanfaat bagi semua fihak yang membutuhkannya.

Akhirnya, diucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua

pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini. Kritik dan

saran sangat diharapkan karena kami menyadari kekurangan yang

ada.

Semoga Allah SWT, Tuhan YME selalu membimbing kita di

jalan yang di ridhoi-Nya.

Surakarta, September 2016

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta

Ir. AHYANI, MA NIP.196311231990031009


BAB I

GAMBARAN UMUM

Prosesi pindahnya Keraton Kartasura Hadiningrat ke Surakarta

dilaksanakan pada hari Rabu Pahing, tanggal 14 Sura 1670 atau

tanggal 17 Pebruari 1745 pada kalender Masehi. Dengan demikian

secara resmi Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Susuhunan Pakoe

Boewono II bertahta di Keraton Surakarta. Tanggal itu pulalah yang

kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Sala. Setelah Proklamasi

Kemerdekaan Indonesia sebagai Negara, selanjutnya dalam

perkembangannya Surakarta telah memenuhi standar kriteria sebagai

Daerah Otonom berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istrimewa

Yogyakarta yang disebut dengan Daerah Kota Madya Surakarta.

Kemudian berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah, Kotamadya Surakarta disebut Daerah

Tingkat II dan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

yang disempurnakan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagai Kota Surakarta.

Kota Surakarta yang dikenal dengan sebutan “Kota Sala”

terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini mempunyai luas wilayah

44.04 km2. terdiri atas 5 (lima) kecamatan, 51 kelurahan, 604 Rukun

Warga (RW) dan 2.714 Rukun Tetangga (RT).

Kelima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Laweyan,

Serengan, Pasarkliwon, Jebres dan Banjarsari. Kecamatan Banjarsari

merupakan kecamatan terbesar dengan luas wilayah 14,81 km2. atau

33,63 persen dari luas Kota Surakarta, sedangkan Kecamatan


Serengan merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu

3,19 km2..

Bermula dari sebuah desa yang dihuni oleh seorang Kyai yang

bernama Ki Gedhe Sala, akhirnya dalam perkembangannya dikenal

sebagai Kota Sala. Sejarah diawali dengan hancurnya Keraton

Kartasura akibat pemberontakan ―Geger Pecinan‖, yaitu

pemberontakan RM Garendi yang dibantu Adipati Martopuro dan

barisan pemberontak Cina. Dengan rusaknya keraton tersebut maka

pada tahun 1744 Desa Sala dipilih oleh Sunan Paku Buwana II menjadi

ibukota kerajaan yang kemudian disebut Surakarta Hadiningrat.

Kota Surakarta biasanya disebut juga nagari oleh penduduk

kabupaten-kabupaten di sekitarnya, karena kota ini dulunya menjadi

pusat kerajaan Surakarta Hadiningrat. Pada jaman kemerdekaan, Kota

Sala menjadi pusat dari Karesidenan Surakarta, dan ketika masa

pemerintahan Orde Baru, status Kota Surakarta tidak lagi menjadi

pusat Karesidenan karena dihapus oleh Pemerintah. Sampai sekarang

sebutan Karesidenan Surakarta tersebut sudah tidak ada dan secara

kelembagaan Karesidenan Surakarta sudah diganti dengan Badan

Koordinator Wilayah dan masih menjadi pusat budaya maupun

spiritual bagi masyarakat Kota Sala dan Jawa Tengah.

Kota Surakarta memiliki potensi budaya dan ekonomi yang telah

dikenal sampai keluar daerah terutama di bidang pariwisata dan

perdagangan. Potensi wisata di Surakarta tidak hanya meliputi wisata

sejarah seperti Kraton Surakarta, Pura Mangkunegaran dan Museum

Radyapustaka, ataupun wisata belanja terutama batik di Pasar Klewer,

Kampung Batik Laweyan, Kampung Batik Kauman, Pusat Grosir Solo

dan Beteng Plaza, tetapi juga event-event wisata yang telah menjadi

acara tahunan di kota ini, seperti Solo Batik Carnival, Sekatenan,

Karnaval Wayang dan lain-lain.

Kota Surakarta terletak antara 110o45’15‖ – 110o45’35 Bujur

Timur dan 7o36’00‖ – 7o56’00‖ Lintang Selatan. Wilayah ini


merupakan dataran rendah dengan ketinggian ± 92 meter dari

permukaan laut dan dilalui oleh sungai Pepe, Jenes dan Bengawan

Solo. Kota Surakarta berbatasan dengan kabupaten lain yaitu:

Sebelah Utara :berbatasandengan Kabupaten Karanganyar

dan Kabupaten Boyolali

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar

Sebelah Selatan : berbatasan Kab. Sukoharjo dan Karanganyar

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kab. Klaten, Karanganyar dan

Sukoharjo

Pembangunan nasional di negara-negara yang mayoritas

penduduknya hidup di sektor pertanian pada umumnya terfokus pada

pembangunan ekonomi dengan memprioritaskan upaya pembangunan

dan peningkatan kesejahteraan yang menyentuh seluruh lapisan

masyarakat. Kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan

peningkatan kualitas dan standar hidup yang diukur antara lain

melalui Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan

Produk Domestik Regional Bruto pada tingkat daerah baik provinsi,

kabupaten maupun kota.

Sedangkan pembangunan wilayah yang penduduknya mempunyai

lahan pertanian sempit, pembangunan tertuju pada sector

perdagangan dan jasa.

Pembangunan nasional harus memperhatikan kondisi daerah-daerah

diseluruh Indonesia karena pembangunan daerah tidak bisa

disamaratakan dengan alasan perbedaan karakteristik, budaya,

keadaan sosial dan sebagainya. Maka dari itu, keberhasilan

pembangunan nasional bisa terlihat dari pembangunan daerah daerah

yang ada.

Pemerataan pembangunan telah digariskan dalam Undang-Undang

Dasar 1945 alinea keempat, yang menyatakan bahwa fungsi sekaligus

tujuan Negara Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum.

Salah satu proses pencapaian tersebut adalah melalui pembangunan.


Pembangunan pada dasarnya merupakan salah satu wujud dari tugas

pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka

memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Ini berarti bahwa

pembangunan merupakan implementasi dari tugas pelayanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan kegiatan

pembangunan, pertimbangan atas upaya pemenuhan kebutuhan

masyarakat luas harus menjadi perhatian utama. Oleh karena itu,

salah satu indikator utama untuk melihat/mengukur berhasil

tidaknya suatu proses pembangunan adalah sampai sejauh mana atau

seberapa besar tingkat kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, baik

secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dapat

dilihat dari bagaimana masyarakat dapat menikmati hasil-hasil

pembangunan dengan mudah, seperti listrik, air bersih, BBM, sarana

dan prasarana perhubungan/transportasi dan sebagainya.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan

terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada

kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development)

dengan menggunakan potensi sumberdaya fisik secara lokal (daerah).

Dengan perencanaan yang baik dan kebijakan yang tepat akan

mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tersebut.

Keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai

pokok yaitu berkembangnya kemampuan masyarakat untuk

memenuhi kebutuhan pokoknya, meningkatkan rasa harga diri, dan

meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih. Namun

begitu harus diperhatikan bahwa pembangunan ekonomi tanpa

pembangunan moral masyarakatnya dari sisi agama akan menjadi

salah satu penyebab tidak berkembangnya pembangunan tersebut.

Pencapaian pelaksanaan pembangunan yang diharapkan tersebut

tidak dapat dipisahkan dari perubahan sistem penyelenggaraan

pemerintahan di Indonesia. Lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti menjadi UU No. 32

Tahun 2004 menjadi reformasi dalam tata hubungan antara


pemerintah pusat dan daerah serta menjadi cikal bakal lahirnya

otonomi daerah di Indonesia termasuk adanya desentralisasi fiskal.

Adanya otonomi daerah mampu mendorong kegairahan daerah untuk

memngembangkan perekonomiannya. UU No. 32 Tahun 2004,

menyebutkan bahwa pembangunan harus memperhatikan potensi

dan keanekaragaman daerah, karena setiap daerah memiliki karakter

baik itu sosial, budaya, bahkan geografis yang berbeda sehingga perlu

kebijakan yang berbeda pula. Maka, kebijakan pembangunan

ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah diharapkan mampu

memaksimalkan potensi yang ada didaerahnya agar mampu

mencapai hasil pembangunan yang optimal. Keberhasilan

pembangunan ekonomi dilihat melalui pertumbuhan ekonominya,

dimana pertumbuhan ekonomi dapat diukur salah satunya

menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan ekonomi lokal di era

otonomi yang mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah, secara otomatis menuntut pemerintah daerah

untuk berorientasi secara global. Dikarenakan kondisi tingkat

persaingan antar negara yang semakin tinggi dan tidak menutup

kemungkinan akan berdampak pada perekonomian di Indonesia

khususnya di daerah. Oleh karena itu, tantangan pemerintah daerah

bukan lagi pada otonomi maupun desentralisasi, melainkan daerah

dituntut untuk meningkatkan daya saingnya.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan

langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah.

Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal,

termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan

menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja (job

creation). Jika dilihat dari kemakmuran suatu daerah, maka daerah

satu tidak akan sama dengan daerah yang lainnya walaupun dalam

satu provinsi.


JumlahKepadatan

pendudukJumlah

Kepadatan

pendudukJumlah

Kepadatan

pendudukJumlah

Kepadatan

pendudukJumlah

Kepadatan

penduduk

1 Kota Magelang 18.12 119,003 6,567 119,416 6,590 119,879 6,616 120,438 6,647 120,792 6,666

2 Kota Surakarta 44.03 502,873 11,421 505,401 11,479 507,798 11,533 510,105 11,585 512,226 11,634

3 Kota Salatiga 52.96 173,377 3,274 175,989 3,323 178,719 3,375 181,304 3,423 183,815 3,471

4 Kota Semarang 373.67 1,588,511 4,251 1,616,494 4,326 1,644,374 4,401 1,672,994 4,477 1,701,114 4,552

5 Kota Pekalongan 44.96 285,000 6,339 288,001 6,406 290,903 6,470 293,718 6,533 296,404 6,593

6 Kota Tegal 34.49 241,326 6,997 242,714 7,037 243,901 7,072 244,978 7,103 246,119 7,136

6 Kota di Jawa

Tengah568.23 2,910,090 5,121 2,948,015 5,188 2,985,574 5,254 3,023,537 5,321 3,060,470 5,386

2011 2012 2013 2014 2015

Penduduk 6 Kota di Jawa Tengah

Tahun 2010-2015 ( jiwa)

No Kabupaten/Kota

Luas

Wilayah

(km2)

Perbedaan SDA tersebut merupakan modal awal dalam

pembangunan yang selanjutnya harus terus dikembangkan. Selain

mengandalkan SDA yang ada dibutuhkan juga sinergi dengan faktor-

faktor lain sepeti SDM yang mengelola SDA, teknologi sebagai alat

―tools‖ untuk mengelola SDA. Sehingga akan dihasilkan barang dan

jasa yang baik dan berkualitas, yang akhirnya berdampak pada

pendapatan daerah tersebut. Seketika tejadi multiplier effect dalam

kegiatan perekonomian dan perputaran uang akan terjadi.

Kota Surakarta sebagai salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa

Tengah, merupakan kota sedang diantara kota-kota di Jawa Tengah

bila ditinjau dari segi luas wilayah.. Kota Surakarta mempunyai luas

wilayah 44,03 km2 sedangkan Kota Magelang 18,12 km2, Kota Salatiga

52,96 km2, Kota Semarang 373,67 km2, Kota Pekalongan 44,96 km2

dan Kota Tegal 34,49 km2 . Dari 6 kota tersebut Kota Surakarta

luasnya berada diatas Kota Magelang dan kota Tegal, tapi dibawah

kota Salatiga dan Kota Semarang.

Sedangkan dilihat dari jumlah penduduknya Kota Surakarta berada

dibawah kota Semarang dan masih diatas empat Kota yang ada di

Jawa Tengah.

Jumlah penduduk dari tahun ke tahun disetiap kota perkembangannya

mengalami kenaikan. Kota Surakarta dengan luas yang sangat sempit tapi

memiliki penduduk yang cukup banyak. Sehingga kepadatan per km2


JumlahKepadatan

pendudukJumlah

Kepadatan

pendudukJumlah

Kepadatan

pendudukJumlah

Kepadatan

pendudukJumlah

Kepadatan

penduduk

1 Boyolali 1,015.07 938,999 925 945,534 931 951,817 938 957,857 944 963,690 949

2 Klaten 655.56 1,137,909 1,736 1,143,633 1,745 1,148,994 1,753 1,154,040 1,760 1,158,795 1,768

3 Sukoharjo 466.66 833,933 1,787 841,771 1,804 849,506 1,820 856,937 1,836 864,207 1,852

4 Wonogiri 1,822.37 934,689 513 938,641 515 942,377 517 945,817 519 949,017 521

5 Karanganyar 772.20 823,486 1,066 831,916 1,077 840,171 1,088 848,255 1,098 856,198 1,109

6 Sragen 946.49 864,029 913 868,105 917 871,989 921 875,600 925 879,027 929

7 Kota Surakarta 44.03 502,866 11,421 505,413 11,479 507,825 11,534 510,077 11,585 512,226 11,634

se-eks

Karesidenan5,722.38 6,035,911 1,055 6,075,013 1,062 6,112,679 1,068 6,148,583 1,074 6,183,160 1,081

Penduduk Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Surakarta

Provinsi Jawa Tengah, 2010-2015

( jiwa)

No Kabupaten/Kota

Luas

Wilayah

(km2)

2011 2012 2013 2014 2015

menjadi tinggi. Pada tahun 2015 urutan kota dengan jumlah penduduk

terbanyak adalah Kota Semarang 1.701.114 jiwa disusul Kota Surakarta

dengan jumlah penduduk sebanyak 512.226 jiwa diikuti kota Pekalongan

dengan jumlah penduduk sebanyak 296.404 jiwa, kota Tegal sebanyak

246.119 jiwa, Kota Salatiga dengan penduduk 183.815 jiwa dan terkecil

penduduknya adalah kota Magelang sebanyak 120.792 jiwa. Dengan jumlah

penduduk yang banyak dan luas wilayah yang sempit akan berakibat pada

tingkat kepadatan penduduk yang tinggi per km2 nya. Hal ini dialami oleh

Kota Surakarta dan Kota Tegal. Tingkat kepadatan penduduk per km2 kota

Surakarta besarnya 11.634 jiwa/km2, Kota Tegal mempunyai tingkat

kepadatan sebesar 7.136 jiwa/km2, disusul Kota Magelang 6.666 jiwa/km2,

Kota Pekalongan 6.593 jiwa/km2, Kota Semarang sebanyak 4.552 jiwa/km2,

dan tingkat kepadatan terkecil kota Salatiga 3.471 jiwa/km2. Kepadatan

penduduk kota yang berada diatas kepadatan penduduk provinsi adalah

Kota Surakarta, Kota Tegal, Kota Magelang, dan Kota Pekalongan.

Sedangkan dua Kota berada dibawah kepadatan penduduk provinsi adalah

kota Salatiga dan Kota Semarang. Dilihat dari angka relatif ke 6 kota yang

ada di Jawa Tengah Kota Surakarta memberikan kontribusi kepadatan

penduduk sebesar 29,13 %, seperempat lebih dari total kepadatan

penduduk. Dan terkecil adalah kota Salatiga sebesar 8,60 %.

Diantara 6 kota di Jawa Tengah, Kota Surakarta mempunyai tingkat

kepadatan yang paling tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan atau

regulasi demografi yang tepat dan cepat guna mengatasi kondisi penduduk.

Semakin padat penduduk suatu wilayah juga akan berpotensi terhadap

permasalahan sosial. Hal ini perlu adanya perhatian serius untuk

mencermati tentang kebijakan yang akan diambil berkaitan dengan jumlah

penduduk di kota Surakarta.

Untuk perbandingan diantara kabupaten kota se-eks karesidenan

Surakarta maka akan berbeda juga keadaannya.


Di tinjau dari luas wilayah, Kabupaten Wonogiri merupakan kabupaten

terluas diantara kabupaten-kota se-eks Karesidenan Surakarta dengan luas

1.882,37 km2 , disusul kabupaten Boyolali 1.015,07 km2 , Kabupaten Sragen

946,49 km2 , Kabupaten Karanganyar 772,20, Kabupaten Klaten 655,56

km2 , Kabupaten Sukoharjo 466,66 km2 , dan terakhir Kota Surakarta

dengan luas wilayah 44,03 km2 . Dari 7 kabupaten Kota se eks Karesidenan

distribusi luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Wonogiri dengan luas

31,85 % terhadap total luas wilayah se-eks Karesidenan. Persentase

berikutnya adalah kabupaten Boyolali 17,74 %, Kabupaten Sragen

16,54%, Kabupaten Karanganyar 13,49%, Kabupaten Klaten 11,46 %,

Kabupaten Sukoharjo 8,15 % dan terkecil wilayah Kota Surakarta

0,77%.

Namun demikian dengan luas wilayah yang relatif kecil Kota

Surakarta memiliki jumlah penduduk yang tidak banyak yaitu

512.226 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak dimiliki oleh Kabupaten

Klaten 1.158.795 jiwa. Dengan jumlah penduduk dan luas wilayah

yang ada dapat diketahui tingkat kepadatan penduduk suatu wilayah.

Tingkat kepadatan penduduk kota Surakarta sangat tinggi yaitu

11.634 jiwa/km2, disusul kabupaten Sukoharjo 1.852 jiwa/km2,

Kabupaten Klaten 1.768 jiwa/km2, Kabupaten Karanganyar 1.109

jiwa/km2, Kabupaten Boyolali 949 jiwa/km2, Kabupaten Sragen 929

jiwa/km2, dan yang terkecil tingkat kepadatannya Kabupaten

Wonogiri 521 jiwa/km2. Dilihat dari kontribusi kepadatan penduduk

di wilayah se-eks Karesidenan Surakarta, Kota Surakarta memiliki

kontribusi paling tinggi diantara kabupaten se wilayah eks

Karesidenan Surakarta 62,06%. Kota Surakarta dengan kepadatan

11.634 jiwa/km2 merupakan kepadatan yang cukup tinggi, belum


penduduk pada siang hari. Hal ini perlu dicermati dalam mengambil

kebijakan yang berkaitan dengan kondisi sosial terutama tentang

penduduk. Perbandingan antar wilayah dan perbandingan antar

status wilayah, kota Surakarta memiliki tingkat kepadatan penduduk

cukup tinggi. Pada tingkat provinsi Jawa Tengah Kota Surakarta

masih memiliki tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi

diantara kabupaten kota.

Sama seperti karakteristik perkotaan lainnya, dimana kontribusi

sektor tersier dan sekunder lebih dominan dibandingkan sektor

primer, struktur perekonomian Kota Surakarta ditopang oleh sektor

jasa perdagangan, jasa wisata (hotel, restoran, budaya dan hiburan)

serta jasa pendidikan. Struktur perekonomian ini dapat dilihat dari

indikator kontribusi sektoral dari PDRB Kota Surakarta. PDRB

(Produk Domestik Regional Bruto) adalah jumlah nilai tambah yang

dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu wilayah atau jumlah

seluruh nilai barang dan jasa akhir tahun yang dihasilkan seluruh unit

usaha yang ada pada suatu wilayah.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan kontributor

sektor terbesar dalam struktur PDRB Kota Surakarta dalam 5 tahun

terakhir, dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,35% terhadap PDB

Kota Surakarta. Sub sektor perdagangan, termasuk dalam kategori ini

adalah perdagangan besar (grosir) dan eceran (retail), baik di bidang

tekstil dan turunannya, termasuk di bidang food and beverage.

Pertumbuhan dari sektor ini termasuk tinggi disamping dari sektor

jasa keuangan. Sehingga dengan adanya bencana kebakaran Pasar

Klewer pada akhir tahun 2015, dampak kontibusi dan pertumbuhan

sektor ini dan sektor keuangan, diperkirakan akan mengalami

penurunan terhadap PDRB pada tahun 2016.

Sektor unggulan di kota Surakarta secara umum dapat

dilihat pada masing-masing cluster di setiap Kecamatan, hal tersebut

dapat dijelaskan sebagai berikut :


1. Kecamatan Laweyan, berupa kampung batik Laweyan, mencakup

batik, garmen maupun olah tekstil, mebel, dengan kegiatan

pendukungnya adalah pendidikan, biro travel, perhotelan,

maupun tempat wisata.

2. Kecamatan Serengan, berupa industri pengolahan makanan dan

minuman, pakaian tradisional, industri kreatif, baik kerajinan

batik, maupun pembuatan letter.

3. Kecamatan Pasarkliwon, berupa kerajinan dan batik kayu, biro

perjalanan, kesenian tradisional, tempat wisata, maupun jasa

sablon.

4. Kecamatan Jebres, berupa meubel, batik tekstil dan garmen, serta

jasa pendukung berupa hotel, jasa kursus, jasa pendidikan

maupun pelatihan, dan gedung olah raga.

5. Kecamatan Banjarsari berupa minuman tradisional (jamu),

krupuk, sangkar burung, meubel, dan jasa pendukungnya berupa

pendidikan, biro perjalanan dan penginapan/hotel.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta sejak tahun 2010-2015

masih menunjukkan trend yang meningkat, meskipun 2 tahun

terakhir menunjukkan perlambatan, seiring dengan trend

perlambatan ekonomi nasional dan global. Trend ini juga berlaku

sama, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi

Jawa Tengah dan nasional. Dalam periode tahun 2010 – 2015

pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta menunjukkan kinerja yang

lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi

Jawa Tengah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator ini

menunjukkan, bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta masih

underperform dibandingkan kinerja perkonomian Provinsi Jawa

Tengah dan perekonomian nasional, meskipun ekonomi daerah

masih tetap tumbuh.

Pendapatan per-kapita Kota Surakarta sejak tahun 2010-2015

menunjukkan trend yang meningkat, sebagaimana bisa dilihat dari


grafik dibawah. Secara umum rata-rata pendapatan per-kapita Kota

Surakarta sejak tahun 2010-2015 sebesar Rp. 55.069.651,86 lebih

tinggi dari rata-rata tingkat pendapatan per-kapita Propinsi Jawa

Tengah sebesar Rp. 23.796.150,50. Meningkatnya pendapatan per-

kapita, menjadi indikasi meningkatnya daya beli/purchasing power

dari masyarakat Kota Surakarta yang semakin meningkat. Variabel

ini berpengaruh terhadap komposisi dari indeks pembangunan

manusia (IPM).

Perkembangan nilai ekspor Kota Surakarta dalam periode tahun

2010-2015, menunjukkan trend yang menurun. Kondisi inilah yang

menjelaskan, meskipun perekonomian Kota Surakarta masih tetap

tumbuh, namun pertumbuhannya di bawah pertumbuhan ekonomi


Provinsi Jawa Tengah dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Penurunan kinerja ekspor Kota Surakarta sangat dipengaruhi oleh

perekonomian negara utama tujuan ekspor Kota Surakarta, yaitu

Amerika Serikat dan negara-negara kawasan Eropa, khususnya Eropa

barat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang minus di kawasan Eropa

dan recovery ekonomi yang lambat di Amerika Serikat, menyebabkan

daya beli dan permintaaan komoditas ekspor Kota Surakarta

cenderung menurun. Komoditas utama ekspor masih didominasi oleh

tekstil dan turunannya, mebel, batik, kantong plastik dan kerajinan

kayu/rotan.

Beberapa negara tujuan ekspor utama Kota Surakarta adalah

Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Inggris, Italy, Kanada, Perancis,

Spanyol, China dan Jepang serta Turki.

Investasi merupakan salah satu komponen utama pertumbuhan

ekonomi. Iklim investasi akan sangat banyak dipengaruhi oleh

variabel ekononomi yang lain, seperti tingkat suku bunga, nilai tukar,

inflasi dan masalah struktural yang lain. Secara umum dalam kurun 5

tahun terakhir perkembangan nilai investasi untuk usaha mikro, kecil

dan menengah di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan,

meskipun pada tahun 2015 sedikit menurun seiring dengan

perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan domestik. Data nilai

investasi yang ditampilkan, adalah nilai-nilai investasi yang

dicantumkan atas dasar modal usaha yang diberikan oleh pemohon

perijinan usaha kepada Pemerintah Kota Surakarta.

Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam

kelompok pengangguran diukur dengan tingkat pengangguran

terbuka (TPT). TPT didefinisikan sebagai prosentase jumlah

penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator TPT sangat

berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaaan lapangan kerja

baru, selain itu juga berfungsi sebagai indikasi tingkat keberhasilan

program ketenagakerjaaan dari tahun ke tahun, sekaligus sebagai


bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian

nasional/daerah, disamping angka kemiskinan.

Dari data TPT Kota Surakarta periode tahun 2010 – 2015,

menunjukkan trend yang menurun, artinya meskipun variabel

ketenagakerjaan melalui indikator TPT sangat berhubungan dengan

variabel lain seperti tingkat pertumbuhan ekonomi (melalui Hukum

Okun), namun secara umum dalam 5 tahun terakhir, tingkat

pengangguran di Kota Surakarta cenderung menurun. Indikasi ini

sekaligus menjelaskan secara tidak langsung kemampuan

Pemerintah Daerah dalam menyediakan lapangan kerja dan

keberhasilan program pembangunan daerah, melalui penurunan

tingkat pengangguran di Kota Surakarta.

BAB II

EKONOMI MAKRO

Perjalanan pembangunan ekonomi telah menimbulkan berbagai

macam perubahan terutama pada struktur perekonomian.

Perubahan struktur ekonomi merupakan salah satu karakteristik

yang terjadi dalam pertumbuhan ekonomi pada hampir setiap negara

maju. Pembangunan daerah sebagai integral dari pembangunan

nasional merupakan suatu proses perubahan yang terencana dalam

upaya mencapai sasaran dan tujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat yang di dalamnya melibatkan seluruh

kegiatan yang ada melalui dukungan masyarakat di berbagai sektor.

Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta

aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Perencanaan

pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah, memerlukan


berbagai macam informasi statistik untuk dasar penentuan strategi

dan kebijaksanaan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan

tepat. Arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar

pendapatan masyarakat naik secara mantap dan dengan tingkat

pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk mengetahui tingkat dan

pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik

pendapatan regional secara berkala, untuk kegunaan perencanaan

pembangunan khususnya di bidang ekonomi.

Ekonomi makro meliputi berbagai konsep dan variabel, tetapi

selalu ada tiga topik utama untuk kegiatan ekonomi makro. Teori-

teori ekonomi makro biasanya terhubung dengan fenomena

keluaran, pengangguran dan inflasi. Diluar teori ekonomi makro,

topik-topik tersebut juga sangatlah penting untuk semua agen

kegiatan ekonomi termasuk pekerja, konsumen dan produsen.

Keluaran ialah total nilai seluruh produksi di suatu wilayah pada

masa yang sudah ditentukan. Semua yang diproduksi dan dijual

menghasilkan pendapatan. Maka dari itu, keluaran dan pendapatan

biasanya dianggap setara dan dua istilah tersebut sering digunakan

berganti-gantian. Keluaran bisa diukur sebagai jumlah pendapatan,

atau, bisa dilihat dari sisi produksi dan diukur sebagai jumlah

nilai barang jadi dan jasa atau bisa juga dari penjumlahan

seluruh nilai tambah di dalam suatu wilayah.

Keluaran ekonomi makro biasanya diukur dengan Produk

Domestik Bruto (PDB) atau salah satu akun nasional. Sedangkan

keluaran dalam suatu wilayah atau regional maka biasa disebut

dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ekonom yang

tertarik dengan kenaikan keluaran jangka panjang akan mempelajari

pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi, akumulasi mesin

dan modal lainnya, serta pendidikan yang lebih baik dan modal

manusia semuanya akan berujung pada keluaran ekonomi lebih

besar di selama berjalannya waktu. Tetapi, keluaran tidak selalu naik

secara konsisten. Siklus bisnis bisa menyebabkan penurunan

http://id.wikipedia.org/wiki/Barang_jadi

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nilai_tambah&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Produk_Domestik_Bruto



http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Akun_nasional&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Modal_%28eknomi%29&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Modal_manusia&action=edit&redlink=1



http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Siklus_bisnis&action=edit&redlink=1


keluaran jangka pendek yang disebut resesi. Ekonom

mencari kebijakan ekonomi makro yang bisa mencegah ekonomi

anjlok ke jurang resesi dan akhirnya bisa memacu pertumbuhan

jangka panjang dengan lebih cepat.

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang kondisi

perekonomian suatu wilayah atau daerah dapat dilihat melalui

neraca ekonominya, mencakup informasi semua barang dan jasa

sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di

wilayah domestik. Untuk memperoleh gambaran menyeluruh dari

sektor ekonomi, di mana mencakup kegiatan ekonomi yang ada di

dalam kota Surakarta, untuk mencukupi hal tersebut diperlukan

uraian atau penjelasan singkat tentang kondisi ekonomi regional.

Untuk itu disusunlah Analisis ekonomi Kota Surakarta yang

diharapkan dapat menjelaskan dan memberi gambaran sederhana

tentang kondisi ekonomi di Kota Surakarta.

Pada langkah awal untuk mempermudah melihat ekonomi makro

pada perkembangan PDRB perlu di golongkan menjadi ekonomi

primer, ekonomi sekunder dan ekonomi tersier. Ekonomi makro

menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak

masyakarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat

digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi

target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas

harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang

berkesinambungan.

Ekonomi makro meliputi berbagai konsep dan variabel, tetapi

selalu ada tiga topik utama untuk kegiatan ekonomi makro. Teori-

teori ekonomi makro biasanya terhubung dengan fenomena

keluaran, pengangguran dan inflasi. Diluar teori ekonomi makro,

topik-topik tersebut juga sangatlah penting untuk semua agen

ekonomi termasuk pekerja, konsumen dan produsen.

Untuk memperkecil ruang bahasan maka keluaran yang akan

disampaikan adalah tentang kondisi PDRB. Baik nantinya untuk

http://id.wikipedia.org/wiki/Resesi

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kebijakan_ekonomi_makro&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Stabilitas_harga&action=edit&redlink=1



http://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keseimbangan_neraca&action=edit&redlink=1


PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas dasar harga

konstan. Waktu yang menjadi acuan adalah lima tahun terakhir.

Dan akan menjadi lebih mudah lagi dalam pemahaman PDRB

selanjutnya akan dibagi menjadi tiga sector dominan. Sektor pertama

biasa disebut dengan sektor primer, sektor kedua biasa disebut

sektor sekunder dan sektor ke tiga disebut sektor tersier. Pada

masing-masing sektor memiliki agregat atau penyusun yang berbeda.

Secara garis besar bahwa pertumbuhan ekonomi atas dasar harga

berlaku lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan atas dasar

harga konstan. Demikian juga nilai perkapita atas dasar harga

berlaku akan lebih besar dibandingkan dengan nilai perkapita atas

dasar harga konstan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada komponen

atas dasar harga berlaku menggunakan harga pasar atau harga yang

berlaku pada saat ini sedangkan komponen atas dasar harga konstan

menggunakan harga konstan pada tahun tertentu.

1. Ekonomi Primer

Pemanfaatan sumber daya alam secara rutin merupakan kegiatan

sektor primer. Sektor primer ini mencakup pertanian, kehutanan,

perikanan, dan pertambangan. Industri sektor primer umumnya

merupakan bagian terpenting pada suatu negara berkembang dan

menurun tingkat kepentingannya seiring dengan perkembangan

negara tersebut menjadi negara maju. Sektor Primer merupakan

sektor utama perekonomian ekstrak atau hasil bumi. Sektor ini

meliputi bahan baku dan makanan dasar, yang diterapkan dalan

bentuk pertanian, perkebunan, pertambangan, kelautan, dan

sebagainya.

https://id.wikipedia.org/wiki/Industri

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembang

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_maju


Pengembangan sektor primer diharapkan tidak mengesampingkan

pengembangan sektor lain. Sektor usaha lain selain pertanian

seperti sektor pariwisata, industri, kontruksi dan bangunan juga

sangat potensial untuk dikembangkan. Dengan seiring berjalannya

waktu, jika sektor primer penghasil bahan baku tumbuh pesat maka

sektor sekunder akan bergerak juga mengiringi pertumbuhan sektor

primer. Selain itu dengan meningakatkan sektor dimana sebagian

besar penduduk bekerja maka perekonomian akan semakin

meningkat. Jika terjadi peningkatan perekonomian masyarakat

maka daya beli masyarakat pun akan meningkat. Seiring dengan

meningkatnya perekonomian masyarakat maka akan terbentuk

usaha-usaha baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pertanian menjadi sektor primer sejak dahulu sebelum manusia

mengembangkan sektor ekonomi. Pertanian telah menjadi pemasok

utama sumber kehidupan manusia. Kondisi ini masih terus

berlangsung saat ini bahkan sampai masa yang akan datang. Selain


sebagai sumber bahan pangan utama, sektor pertanian juga

menjadi penyumbang bahan baku untuk sektor perdagangan dan

sektor industri. Sumberdaya lahan pertanian memberikan manfaat

yang sangat luas bagi sektor ekonomi, sosial maupun lingkungan.

Oleh karena itu hilangnya lahan pertanian akibat dikonversi ke

penggunaan non pertanian akan berdampak negatif terhadap

berbagai bidang pembangunan. Tingkat kebutuhan pangan dari

tahun ke tahun cenderung meningkat, namun tidak didukung

dengan produktifitas pertanian yang cenderung terus mengalami

penurunan. Penurunan produktifitas pertanian ini dipengaruhi oleh

beberapa faktor antara lain laju konversi lahan pertanian yang terus

meningkat setiap tahunnya, faktor perubahan iklim yang

berpengaruh pada pola tanam dan pasca panen, bencana alam dan

penyebaran hama dan penyakit yang semakin sulit dikendalikan.

Konversi lahan pertanian ke non pertanian umumnya terjadi di

wilayah perkotaan. Hal ini sebagai konsekuensi perluasan kota yang

didorong oleh perbedaan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar

antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pertumbuhan ekonomi

wilayah perkotaan yang berbasis pada sektor non pertanian jauh

melebihi pertumbuhan wilayah perdesaan yang berbasis ekonomi

pada sektor pertanian.

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang pesat terutama di

Pulau Jawa menyebabkan banyak lahan-lahan pertanian yang subur

telah beralih fungsi menjadi penggunaan non pertanian untuk

bangunan tempat tinggal, fasilitas umum, lokasi industri dan

prasarana transportasi jalan dan jembatan.

Sejalan dengan otonomi daerah dan pemekaran wilayah, Kota

Surakarta berharap untuk dapat mengembangkan wilayah utara

menjadi program pembangunan yang signifikan. Sehingga

pemerataan dapat bisa lebih menyebar dan wilayah utara dapat

menjadi mercusuar pengembangan yang menjanjikan. Kecamatan

Banjarsari yang merupakan pemangku wilayah perlu ditunjang


dengan penyediaan berbagai infrastruktur, baik sarana prasarana

pemerintahan dan fasilitas pelayanan masyarakat. Penyediaan

permukiman baru di wilayah ini terus berkembang, ditandai dengan

meningkat kebutuhan lahan permukiman baru di wilayah

Kecamatan Banjarsari. Kondisi ini mendorong konversi lahan

pertanian terus meningkat sejalan dengan penetapan Kecamatan

Banjarsari sebagai wilayah pengembangan Solo Utara sebagai kota

bisnis dan pusat perekonomian. Salah satu faktor pendorong

konversi lahan pertanian ke non pertanian adalah kebutuhan

penyediaan lahan bagi perumahan. Perkembangan pembangunan

perumahan yang sangat pesat mendorong terjadinya konversi lahan

pertanian ke non pertanian. Konversi lahan pertanian

menimbulkan berbagai implikasi yang berdampak pada kehidupan

masyarakat petani yang sangat menggantungkan hidupnya pada

sektor pertanian.

Konversi lahan pertanian di satu sisi meningkatkan nilai lahan yang

memberikan keuntungan secara ekonomis bagi sektor non agraris.

Namun pada sisi lain konversi lahan yang terus berlangsung

berakibat secara langsung pada sektor pertanian antara lain

berkurangnya luas panen, produktivitas menurun, menyempitnya

kepemilikan lahan pertanian serta hilangnya kesempatan kerja dan

peluang berusaha di sektor pertanian. Percepatan pembangunan

yang terjadi di Kecamatan Banjarsari sebagai perkembangan kota

dan pertumbuhan ekonomi namun di sisi lain berimbas pada laju

konversi lahan pertanian yang semakin meningkat di wilayah ini.

Kondisi ini secara tidak langsung akan berdampak pada kondisi

sosial ekonomi rumah tangga petani yang menggantungkan hidup

dari kegiatan usaha pertanian. Sebagian besar petani yang terdapat

di Kecamatan Banjarsari merupakan petani tradisional yang sangat

menggantungkan hidup dari kegiatan usaha pertanian. Semakin

berkurangnya kesempatan kerja dan peluang usaha di sektor

pertanian akibat konversi lahan menjadi permasalahan yang


tersendiri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga

petani. Konversi lahan juga mengakibatkan perubahan lingkungan

fisik, biotik dan sosial. Perubahan lingkungan fisik ditandai dengan

berubahnya pola pemanfaatan lahan dari pertanian ke non

pertanian yang mengakibatkan bertambahnya kepadatan

bangunan, namun di sisi lain semakin berkurangnya lahan

pertanian. Perubahan lingkungan biotik antara lain perubahan

ekosistem sawah yang menyebabkan berkurangnya

keanekaragaman hayati. Perubahan penggunaan lahan pertanian ke

non pertanian menyebabkan perubahan struktur mata pencaharian

penduduk dari agraris ke non agraris yang mempengaruhi kondisi

sosial ekonomi masyarakat petani.

Perubahan lingkungan baik lingkungan fisik, biotik maupun

lingkungan sosial menyebabkan petani berusaha untuk beradaptasi

dengan kondisi lingkungan di sekitarnya yang terus mengalami

perubahan akibat konversi lahan. Untuk itu diperlukan strategi

adaptasi petani yang sesuai dengan kondisi dan keadaan

masyarakat di wilayah Kecamatan Banjarsari.

Guna melihat lebih dalam terkait fenomena konversi lahan

pertanian di wilayah ini dan faktor-faktor yang mempengaruhi

konversi lahan serta bagaimana strategi adaptasi petani dalam

menghadapi permasalahan konversi lahan pertanian perlu

dilakukan kajian lebih lanjut di wilayah Kecamatan Banjarsari.

Agregat sektor primer yang kedua adalah pertambangan dan

penggalian. Pada unsur kedua ini kota Surakarta sangat kecil sekali

bahkan dukungan terhadap nilai PDRB dibawah 0,52 %. Konversi

lahan dari pertanian ke non pertanian, menjadikan semakin

berkurangnya areal penggalian dan pertambangan di Kota

Surakarta. Penggabungan dua agregat menjadikan sektor primer

kontribusinya tidak begitu signifikans, artinya hampir sama atau

tanpa perubahan yaitu dengan rata-rata 0,52 %. Perkembangan

selanjutnya sektor primer kontribusi terhadap total PDRB Kota


(Rp/juta) % (Rp/juta) % (Rp/juta) % (Rp/juta) % (Rp/juta) % (Rp/juta) %

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A 107,625.81 0.50 123,953.56 0.52 134,120.70 0.51 156,759.32 0.54 167,748.49 0.52 182,751.51 0.52

1 Pertanian, Peternakan,

Perburuan dan Jasa Pertanian107,115.75 0.50 123,405.35 0.52 133,531.37 0.51 156,085.01 0.54 167,057.60 0.52 181,997.00 0.52

2 Kehutanan dan Penebangan

Kayu

7.57 0.00 8.42 0.00 8.20 0.00 9.21 0.00 10.31 0.00 10.93 0.00

3 Perikanan 502.50 0.00 539.79 0.00 581.12 0.00 665.10 0.00 680.59 0.00 743.58 0.00

B 599.04 0.00 589.94 0.00 589.56 0.00 600.78 0.00 697.25 0.00 770.26 0.00

108,224.85 0.50 124,543.51 0.52 134,710.25 0.51 157,360.10 0.54 168,445.74 0.53 183,521.77 0.52

2010

Jumlah

STRUKTUR PDRB SEKTOR PRIMER KOTA SURAKARTA

ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2010-2015

(2)

Pertanian, Kehutanan, dan

Pertambangan dan Penggalian

2011 2012 2013 2014 2015Kate

goriUraian

Surakarta lima tahun terakhir sangat fluktuatif perubahannya

kurang dan 0,05%. Pada tahun 2010 sektor primer memberikan

kontribusi sebesar 0,50 %, pada tahun 2011 sumbangannya sebesar

0,52%, pada tahun 2012 sebesar 0,51%, tahun 2013 sebesar 0,54%

dan pada kondisi dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015

turun menjadi 0,53% dan 0,52%. Hal ini dapat dimaklumi bahwa

dengan menyempitnya lahan pertanian dan areal pertambangan,

menjadikan turunnya produktivitas dari sektor primer. Kondisi ini

menggambarkan ciri dari wilayah perkotaan. Konversi lahan yang

menyediakan areal untuk perumahan atau areal bisnis merupakan

pendukung mengecilnya sumbangan sektor primer terhadap

pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta. Pada dasarnya sektor

primer di Kota Surakarta sangat kecil agregat pendukungnya

terhadap nilai PDRB, bukan berarti dibiarkan begitu saja. Karena

itu pemerintah daerah sudah berusaha dengan program sawah

lestari. Tapi solusi yang diambil harus lebih cermat, seperti

penguasaan lahan pertanian oleh pemerintah perlu menjadi

perhatian.



(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A 107,625.81 2.35 116,492.47 8.24 119,290.28 2.40 125,292.13 5.03 127,634.25 1.87 129,926.80 0.52

1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian107,115.75 2.36 115,983.01 8.28 118,782.94 2.41 124,753.47 5.03 127,112.81 1.89 129,399.81 0.52

2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 7.57 3.77 7.93 4.73 7.59 -4.20 7.73 1.77 7.56 -2.21 7.47 0.00

3 Perikanan 502.50 -0.06 501.54 -0.19 499.74 -0.36 530.93 6.24 513.88 -3.21 519.52 0.00

B 599.04 -0.13 567.20 -5.31 564.81 -0.42 562.50 -0.41 549.59 -2.29 535.17 0.00

108,224.85 2.21 117,059.67 2.92 119,855.09 1.98 125,854.62 4.62 128,183.84 -0.42 130,461.97 0.52

Uraian2010

PERKEMBANGAN PDRB SEKTOR PRIMER KOTA SURAKARTA

Kate

gori

2011 2012 2013 2014 2015

ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2010-2015

Jumlah

(2)

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pertambangan dan Penggalian

Perkembangan PDRB sektor primer 5 tahun terakhir selalu kurang

dari 2 persen, terutama sektor pertambangan mengalami

perkembangan minus. Rata-rata penurunan pada sektor

pertambangan sebesar -1,87 % setiap tahunnya. Pada tahun 2011,

perkembangan PDRB sektor primer naik 2,21 %, pada tahun 2012

naik 2,92 %, pada tahun 2013 naik 4,62%, pada tahun 2014 turun

0,42% dan pada tahun 2015 naik 0,52 %. Perkembangan PDRB sektor

primer tergambar bahwa tingkat kenaikan pada kurun waktu 5 tahun

terakhir berfluktuasi. Rata-rata nilai kenaikan 5 tahun terakhir

sebesar 4.447,42 juta rupiah per tahun. Pada tahun 2011 nilai

perkembanganya sebesar plus 8.8834,82 juta rupiah. Pada tahun

2012 plus 2.795,42 juta rupiah per tahun. Sektor primer pada tahun

2015 nilainya 130.461,97 juta rupiah, naik 0,52 % dari tahun

sebelumnya. Turunnya 0,001 % disumbang oleh sektor pertambangan

dan penggalian. Penyebab yang cukup dominan karena areal lahan

yang menyempit dan para pelaku kegiatan sektor ini sudah berkurang

dikarena usia serta tidak adanya regenerasi. Bisa dimaklumi dengan

perkembangan pola hidup membawa generasi muda menjadi lebih

modern.


Sektor primer merupakan sektor yang membutuhkan lahan

yang luas. Dan sarana produksi lainnya untuk mendukung

produktivitas pada tiap tiap agregat. Di sektor primer dari tahun

ke tahun cenderung menurun hal ini disebabkan adanya proses

pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektorsektor

lainnya (sektor sekunder dan tersier) yang tidak dapat dihindari,

semakin berkurangnya potensi sumber daya alam dan

bertambahnya alih fungsi lahan produktif menjadi area

pemukiman dan industri menyebabkan pangsa sektor primer

lambat laun semakin tertinggal.

2. Sektor Sekunder

Sektor sekunder adalah sektor yang mengolah bahan baku dari

sektor Primer maupun Sektor sekunder itu sendiri, menjadi

barang lain yang lebih tinggi nilainya. Sektor sekunder merupakan

sektor yang mendukung sektor primer. Sektor ini meliputi Sektor

Bangunan, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Listrik, Gas dan

Air Bersih.

Kata lain sektor sekunder merupakan sektor ekonomi yang

mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi, seperti

pada manufaktur dan konstruksi. Industri pada sektor ini dapat

dibagi menjadi industri ringan dan industri berat. Dalam proses

produksinya, industri pengolahan pada sektor ini umumnya

mengkonsumsi energi dalam jumlah besar, memerlukan pabrik

dan mesin, serta menghasilkan limbah.

Sektor sekunder adalah bagian manufaktur dari perekonomian

yang menggunakan bahan-bahan mentah dan barang-barang

setengah jadi (intermediate products) untuk menghasilkan

barang-barang jadi (final goods) atau barang-barang setengah jadi

lainnya. bagian dari sektor sekunder adalah sektor industri

pengolahan, sektor listrik , gas dan air minum, dan sektor

bangunan. Sektor industri adalah kegiatan yang meliputi proses

https://id.wikipedia.org/wiki/Sektor_ekonomi

https://id.wikipedia.org/wiki/Sektor_primer

https://id.wikipedia.org/wiki/Barang_jadi

https://id.wikipedia.org/wiki/Manufaktur

https://id.wikipedia.org/wiki/Konstruksi

https://id.wikipedia.org/wiki/Industri

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Industri_ringan&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Industri_berat&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/wiki/Energi

https://id.wikipedia.org/wiki/Pabrik

https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin

https://id.wikipedia.org/wiki/Limbah


peningkatan kapasitas produksi yang bertujuan meningkatkan

mutu barang dan jasa. proses produksi dapat dilakukan secara

mekanis, kimiawi ataupun proses lainnya. Sektor listrik, gas dan

air minum adalah kegiatan yang meliputi proses pembangkitan

dan distribusi tenaga listrik baik yang diselenggarakan oleh pln

maupun non pln. Sektor gas adalah kegiatan proses produksi dan

penyediaan gas kota untuk dijual baik kepada sektor lain maupun

kerumah tangga. Sektor air minum adalah kegiatan yang meliputi

proses pembersihan, pemurnian dan proses kimiawi lainnya untuk

menghasilkan air bersih, termasuk penyalurannya. Sektor

bangunan adalah kegiatan yang meliputi proses konstruksi yang

dilakukan baik oleh kontraktor umum maupun oleh kontraktor

khusus yang mencakup kegiatan pembuatan, pembangunan,

pemasangan dan perbaikan berat maupun ringan.

Sektor sekunder merupakan aktivitas lanjutan dari pada sektor

primer yang lebih bersifat pemprosesan dan pembuatan dan

banyak menggunakan keluaran (output) sektor primer sebagai

bahan mentah untuk diproses menjadi barang setengah jadi.

Sehingga dapat memberikan nilai tambahan yang besar kepada

sektor primer.

Pergerakan pola perekonomian dari sektor primer ke sektor

sekunder diharapkan mampu mempercepat pergerakan struktur

perekonomia di wilayah itu. Ketika sector primer mengalami

penurunan secara bersamaan sector sekunder mengalami

kenaikan. Demikian halnya dengan sektor tersier juga mengalami

peningkatan. Ini berarti bahwa struktur perekonomian suatu

wilayah mulai mengarah pada struktur ekonomi modern.

Kesempatan berusaha dan lapangan kerja terbuka, sehingga

mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Ketika

sektor primer struktur perekonomiannya mengalami penurunan

demikian juga sector sekunder mengalami perlambatan dan sector

tersier mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah


tersebut sudah mengarah pada struktur perekonomian yang lebih

modern. Pergerseran sektor tidak hanya perubahan dari sector

yang lain, tapi bisa jadi pengaruh dari luar wilayah dapat

berdampak pada pergeseran sektor tersebut. Sebagai gambaran

seperti perubahan pola perekonomian di negara tetangga akan

berdampak pada pola perekonomian di negara kita.

Pada tahun 2015 sektor sekunder sebagai penyumbang peranan

terbesar kedua, berperan sebesar 35,82 persen setelah sektor

tersier. Sektor tersier mempunyai peran 63,66 %. Dari empat

agregat sektor sekunder yang memberikan kontribusi terbesar

adalah konstruksi besarnya 26,90% disusul sektor industri

pengolahan dengan kontribusi 8,58%. Sektor Listrik, gas dan air

bersih memberikan sumbangan sebesar 0,33 % terhadap total

PDRB kota Surakarta. Struktuar PDRB sektor sekunder dari

tahun ke tahun mengalami berubahan yang fluktuatif. Hal ini

dapat dipahami karena harga berlaku di pasar mengalami

perubahan sesuai kondisi di lapangan. Pada saat tertentu jumlah

tertentu kebutuhan meningkat sedangkan jumlah barang terbatas,

atau terjadi sebaliknya.

Struktur ekonomi sektor kontruksi dari tahun ke tahun kontribusi

terhadap PDRB rata-rata per tahun berkisar sekitar 27,08 %,

sedangkan sektor Industri pengolahan raat-rata per tahun berkisar

sekitar 8,27 %. Dan untuk Listrik, gas dan air bersih memberikan

sumbangan terhadap PDRB rata-rata per tahun sekitar 0,2 %.



(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

C 1,636,047.97 7.62 1,932,330.19 8.08 2,184,220.23 8.27 2,440,165.97 8.39 2,789,563.68 8.70 3,002,990.09 8.58

D 47,061.77 0.22 51,207.57 0.21 57,110.07 0.22 58,562.30 0.20 60,379.07 0.19 61,213.06 0.17

E 48,303.14 0.22 50,226.77 0.21 49,150.21 0.19 49,564.92 0.17 52,562.74 0.16 55,285.78 0.16

F 6,060,192.51 28.23 6,463,871.49 27.04 7,132,200.69 26.99 7,707,302.44 26.50 8,591,705.73 26.80 9,410,744.97 26.90

7,791,605.39 36.29 8,497,636.02 35.54 9,422,681.20 35.66 10,255,595.62 35.27 11,494,211.23 35.85 12,530,233.91 35.82

Sumber : BPS, PDRB Kota Surakarta,2015

2014 2015

(2)

STRUKTUR PDRB SEKTOR SEKUNDER KOTA SURAKARTAATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2010-2015

Jumlah

Kate

goriUraian

2010 2011 2012 2013

Pengadaan Air, Pengl.

Konstruksi

Industri Pengolahan

Pengadaan Listrik dan Gas


(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

C 1,636,047.97 4.38 1,746,601.12 6.76 1,874,945.81 7.35 2,044,003.66 9.02 2,184,105.67 6.85 2,263,993.97 8.58

D 47,061.77 4.21 50,905.97 8.17 57,293.50 12.55 61,821.35 7.90 63,499.68 2.71 61,092.81 0.17

E 48,303.14 6.54 49,441.81 2.36 48,187.39 -2.54 47,384.05 -1.67 48,594.69 2.55 49,454.24 0.16

F 6,060,192.51 6.72 6,175,996.77 1.91 6,512,554.87 5.45 6,767,584.32 3.92 7,014,333.33 3.65 7,390,395.31 5.36

7,791,605.39 6.20 8,022,945.67 2.97 8,492,981.57 5.86 8,920,793.38 5.04 9,310,533.36 4.37 9,764,936.33 4.88

PERKEMBANGAN PDRB SEKTOR SEKUNDER KOTA SURAKARTAATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2010-2015


2011 2012 2013 2014 2015

(2)

Jumlah

Kate

goriUraian

2010


Pengadaan Air,

Konstruksi

Industri Pengolahan

Pada tahun 2015 nilai sektor sekunder sebesar 12,53 rilyun.

Sumbangan terbesar adalah oleh sektor konstruksi atau bangunan

sebesar 9,4 trilyun. Sedangkan nilai industri pengolahan sebesar

3,002 trilyun, sisanya untuk sektor kegiatan Listrik, Gas dan air

bersih sebesar 0,116 trilyun. Peranan sektor sekunder terhadap

total PDRB setiap tahun mengalami penurunan atau cenderung

turun. Hal ini perlu di cermati bahwa bisa jadi wilayah kota

Surakarta akan menuju kota modern dengan penuh kegiatan atau

even. Sehingga para pelaku pasar perlu kecermatan tersendiri

dengan adanya kebijakan kebijakan pemerintah yang baru.

Pada tahun 2015, sektor sekunder peranannya menurun,

yaitu sebesar 0,03 %. Hal in terlihat bahwa pada tahun 2014

sektor sekunder peranannya 35,85 % dan turun di tahun 2015

menjadi 35,82 %.


Kalau dilihat dari perkembangannya, sektor sekunder mengalami

tingkat rata-rata kenaikan sebesar 4,89 %. Awalnya pada tahun

2014 perkembangan sektor sekunder sebesar 4,37 % sedangkan

pada tahun 2015 perkembangannya sebesar 4,88 %. Dengan

tingkat rata-rata perkembangan sebesar 4,89 % ternyata tidak

meningkatkan kontribusi sektor sekunder terhadap total PDRB

secara keseluruhan. Dari agregat sektor sekunder pertumbuhan

yang paling tinggi adalah kegiatan industri pengolahan yang

pertumbuhannya sebesar 7,16 %. Disusul oleh kegiatan listrik, gas

sebesar 5,36% dan kegiatan konstruksi sebesay 4,50% yang

terakhir Pengadaan Air dan pengelolaan sampah yang besarnya

1,24 %. Listrik, gas dan air bersih dengan pertumbuhan terendah

diantara tiga agregat sektor sekunder, juga mempunyai kontribusi

yang paling kecil dari ketiga agregat tersebut.

3. Sektor Tersier.

Sektor Tersier merupakan sektor ekonomi yang berkaitan dengan

pada nilai tambah yang diperoleh dari proses pengolahan

informasi, daya cipta, organisasi dan koordinasi antar manusia

sehingga tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam

bentuk jasa. Sektor ini meliputi lapangan usaha perdagangan,

restoran, hotel, angkutan, keuangan, komunikasi, dan jasa-jasa.

Sektor ekonomi tersier (juga dikenal sebagai sektor jasa atau

industry jasa) adalah satu dari tiga sektor ekonomi, yang lainnya

adalah sektor sekunder (manufaktur) dan sektor primer

(pertambangan, pertanian dan perikanan ). Definisi umum

sektor tersier adalah menghasilkan suatu jasa daripada produk

akhir seperti sektor sekunder. Kadang sebuah sekotar tambahan,

https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi

https://id.wikipedia.org/wiki/Sektor_sekunder

https://id.wikipedia.org/wiki/Manufaktur

https://id.wikipedia.org/wiki/Sektor_primer

https://id.wikipedia.org/wiki/Pertambangan

https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian

https://id.wikipedia.org/wiki/Perikanan

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Produk_akhir&action=edit&redlink=1




"sekotr kuartener", diartikan sebagai berbagi informasi (yang

secara normal dimiliki oleh sektor tersier).

Bisnis sektor jasa yang semakin meningkat berfokus pada ide

"ekonomi pengetahuan", dengan memahami apa yang diinginkan

konsumen dan bagaimana mengirimkannya dengan cepat dan

efisien. Salah satu contoh yang ada di lapangan ialah industri

perbankan yang telah mengalami perubahan besar beberapa

tahun belakangan ini. Menggunakan teknologi informasi dan

komunikasi, bank dengan cepat mengurangi jumlah staf yang

dibutuhkan. Banyak komunitas bank dan bangunan telah

bergabung untuk membentuk bisnis yang lebih "ramping" yang

mampu menghasilkan lebih banyak keuntungan dari basis

pengguna luas. Kunci proses ini adalah memperoleh informasi

mengenai pengguna jasa dan memberikan mereka produk-

produk baru.

PDRB atas dasar harga berlaku dalam 11 (sebelas) kategori.

Terlihat bahwa kelompok tersier masih mendominasi dalam

penciptaan nilai tambah di Kota Surakarta selama periode 2010-

2015. Besaran PDRB atas dasar harga berlaku kelompok tersier di

Tahun 2010 sampai Tahun 2015 terus mengalami peningkatan.

Di Tahun 2010 hanya sebesar Rp. 13,57 trilyun dan terus

mengalami peningkatan hingga mencapai Rp. 22,29 trilyun di

Tahun 2015 atau memiliki pangsa terhadap total PDRB Kota

Surakarta sebesar 63,66 persen.

Sektor tersier mendominasi struktur ekonominya terhadap PDRB

Kota Surakarta tahun 2010 – 2015. Sektor perdagangan, hotel

dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan dan jasa

perusahaan dan jasa-jasa memberikan sumbangan terhadap

PDRB Kota Surakarta secara keseluruhan mencapai Rp. 9,91

trilyun. Kemudian sektor primer dengan sektor Pertanian,

pertambangan dan penggalian memberikan sumbangan total

mencapai Rp. 183,52 milyard. Terakhir sektor sekunder dengan

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekotr_kuartener&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Industri_perbankan&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Industri_perbankan&action=edit&redlink=1



(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor5,113,356.59 23.82 5,839,528.28 24.42 6,167,070.06 23.34 6,839,466.39 23.52 7,307,631.60 22.79 7,893,738.82 22.56

H 566,181.32 2.64 595,691.62 2.49 639,607.23 2.42 713,390.43 2.45 828,699.95 2.58 932,398.98 2.67

I 1,044,929.32 4.87 1,191,045.72 4.98 1,416,920.94 5.36 1,614,045.03 5.55 1,826,367.28 5.70 2,015,814.83 5.76

J 2,439,338.58 11.36 2,659,909.56 11.13 2,968,644.77 11.23 3,201,750.06 11.01 3,453,784.47 10.77 3,715,658.93 10.62

K 783,042.54 3.65 874,845.28 3.66 980,309.86 3.71 1,065,842.54 3.67 1,173,873.01 3.66 1,326,074.81 3.79

L 907,497.62 4.23 997,530.77 4.17 1,081,941.05 4.09 1,148,116.83 3.95 1,296,580.03 4.04 1,436,443.80 4.11

M,N 136,373.29 0.64 160,589.58 0.67 181,151.78 0.69 208,386.73 0.72 235,080.88 0.73 272,952.59 0.78

O 1,387,544.33 6.46 1,454,692.69 6.08 1,630,094.69 6.17 1,772,641.71 6.10 1,888,650.12 5.89 2,086,163.83 5.96

P 785,767.73 3.66 1,055,833.37 4.42 1,286,013.89 4.87 1,534,635.46 5.28 1,734,114.99 5.41 1,877,495.85 5.37

Q 183,228.09 0.85 219,979.97 0.92 265,871.64 1.01 296,594.32 1.02 346,392.98 1.08 385,675.46 1.10

R,S,T 222,461.64 1.04 237,184.76 0.99 250,255.67 0.95 273,487.25 0.94 305,614.62 0.95 326,200.52 0.93

13,569,721.05 63.20 15,286,831.60 63.94 16,867,881.57 63.83 18,668,356.75 64.19 20,396,789.93 63.62 22,268,618.41 63.66

9.26 9.18

Transportasi dan

Penyediaan Akomodasi

Informasi dan

Jasa Keuangan dan

Real Estate

Jasa Perusahaan

Administrasi

Jasa Pendidikan

Jasa Kesehatan dan

Jasa lainnya

Kate

goriUraian

2010 2011 2012 2013 2014 2015

(2)

STRUKTUR PDRB SEKTOR TERSIER KOTA SURAKARTA


Sumber : BPS, PDRB Kota

PRODUK DOMESTIK

REGIONAL BRUTO

sektor industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan

memberikan kontribusi total sebesar Rp. 12,53 trilyun. Pada

tahun 2010–2015 sektor tersier kontribusi terhadap

pertumbuhan PDRB Kota Surakartasangat berfluktuatif.

Apabila PDRB dihitung atas dasar harga konstan Tahun 2010,

kinerja sektor tersier terus mengalami tingkat penurunan yang

cukup dari 9,26 persen menjadi 9,18 persen, kondisi ini lebih

banyak penurunannya dari lapangan usaha sektor perdagangan,

hotel dan restoran, terutama perdagangan dengan terbakarnya

pasar Klewer memberi dampak regulasi yang diambil oleh

pemerintah. Kontribusi terbesar adalah kontribusi dari

kelompok kegiatan perdagangan, hotel dan yang sama besarnya

terhadap perkembangan ekonomi Kota Surakarta.



(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)


H 566,181.32 4.89 591,897.31 4.54 630,022.97 6.44 695,071.27 10.32 750,350.60 7.95 811,007.78 2.67

I 1,044,929.32 5.49 1,130,160.17 8.16 1,218,509.72 7.82 1,288,357.53 5.73 1,377,875.81 6.95 1,463,048.48 5.76

J 2,439,338.58 6.09 2,646,721.83 8.50 2,959,428.76 11.81 3,204,036.98 8.27 3,490,330.91 8.94 3,723,082.11 10.62

K 783,042.54 7.15 818,294.40 4.50 842,704.78 2.98 872,109.50 3.49 907,659.83 4.08 968,341.37 3.79

L 907,497.62 5.80 971,859.64 7.09 1,040,600.25 7.07 1,094,700.86 5.20 1,164,923.59 6.41 1,249,065.08 4.11

M,N 136,373.29 8.00 151,629.26 11.19 162,516.32 7.18 177,726.37 9.36 189,915.26 6.86 207,530.85 0.78

O 1,387,544.33 6.03 1,426,534.36 2.81 1,450,191.36 1.66 1,506,447.18 3.88 1,524,921.96 1.23 1,623,466.15 5.96

P 785,767.73 7.20 888,360.44 13.06 982,167.18 10.56 1,060,271.81 7.95 1,144,903.75 7.98 1,223,370.41 5.37

Q 183,228.09 4.67 205,314.81 12.05 220,699.59 7.49 238,715.15 8.16 268,758.62 12.59 285,590.16 1.10

R,S,T 222,461.64 6.61 229,738.50 3.27 239,731.95 4.35 254,181.54 6.03 264,987.02 4.25 273,171.04 0.93

13,569,721.05 6.09 14,708,434.07 8.39 15,510,944.92 5.46 16,585,033.31 6.92 17,545,641.41 5.79 18,558,095.56 5.77

Transportasi dan


Informasi dan

Jasa lainnya

Jasa Keuangan dan

Real Estate

Jasa Perusahaan

Administrasi

Jasa Pendidikan

Jasa Kesehatan dan

2011 2012 2013 2014 2015

(2)

Jumlah


PERKEMBANGAN PDRB SEKTOR TERSIER KOTA SURAKARTA


Kate

goriUraian

2010

Perkembangan untuk sektor tersier dari tahun 2010 sampai tahun

2015 mengalami partumbuhan yang sangat bervariasi, hal ini

dapat dimaklumi karena kondisi secara nasional juga mengalami

hal yang sama. Dari nilai rupiah yang terus tergerus oleh dolar, BI

rate yang berubah maupun kondisi inflasi yang tidak menentu

dengan adanya kebijakan pemerintah terhadap barang yang

bersifat administration price. Yaitu kebijakan pemerintah

terhadap barang barang yang harganya ditentukan oleh

pemerintah melalui keputusan Presiden. Selain dari adanya

kebijakan ekonomi pemerintah yang sangat cepat dengan

kebijakan Paket X sampai Paket XIII.


BAB III

EKONOMI SEKTORAL

Perkembangan ekonomi mengacu pada masalah negara

terbelakang, sedang pertumbuhan mengacu pada masalah negara maju.

Perkembangan adalah perubahan spontan dan terputus-putus dalam

keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi

keseimbangan yang ada sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan adalah

perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi

melalui kenaikan tabungan dan penduduk. Pembangunan merupakan

suatu proses perubahan yang terjadi secara terus menerus yang

bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dalam

jangka panjang. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di

mana pemerintah daerah dan masyarakatnya secara bersama-sama

mengelola sumber daya yang ada. Pembangunan dapat dilakukan dengan

membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor

swasta yang bertujuan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru

guna merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam upaya untuk

mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus

secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh

karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya harus

mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk

merancang dan membangun perekonomian daerah.

Era otonomi telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah,

baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengembangkan sendiri

potensi daerah yang dimilikinya. Dengan kata lain, daerah diberi

wewenang untuk mengelola sendiri keuangannya sekaligus menentukan

arah pembangunan yang akan dilaksanakan demi tercapainya

kemakmuran penduduk di daerahnya, dengan mempertimbangkan

segenap potensi, sumber daya serta faktor-faktor lainnya, baik faktor

pendukung maupun faktor penghambat. Dengan demikian, suatu daerah


sangat memerlukan beragam data yang dapat dijadikan sebagai dasar

acuan sekaligus bahan evaluasi pembangunan ekonomi daerah.

Untuk mengetahui potensi pembangunan ekonomi suatu daerah,

diperlukan suatu metode yang berguna untuk mengkaji sektor-sektor

ekonomi basis dan potensial yang dapat dikembangkan guna

peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Teori basis ekonomi

mengungkapkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah

ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut.

Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan

nonbasis. Kegiatan basis adalah semua kegiatan baik penghasil produk

maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah.

Lapangan kerja dan pendapatan di sektor basis adalah fungsi permintan

yang bersifat eksogen (tidak tergantung pada kekuatan

internal/permintaan lokal). Sedangkan kegiatan nonbasis adalah untuk

memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, oleh karena itu permintaan sektor

ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kenaikan pendapatan masyarakat

setempat. Dengan demikian, sektor ini terikat terhadap kondisi ekonomi

setempat dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi

wilayah.

Berdasarkan teori basis ekonomi di atas, satu-satunya sektor yang

bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan

alamiah adalah sektor basis. Penggunaan pendekatan model basis

ekonomi pada umumnya didasarkan atas nilai tambah maupun lapangan

kerja, namun analisis dengan menggunakan data pendapatan (nilai

tambah) dianggap lebih tepat dibandingkan menggunakan data lapangan

kerja. Hal ini dikarenakan lapangan kerja memiliki bobot yang berbeda

antara yang satu dengan yang lainnya.

Data nilai tambah atau lebih dikenal dengan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang selama ini lazim

digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui keberhasilan ekonomi

suatu daerah. PDRB bisa menjadi petunjuk kinerja perekonomian secara

umum sebagai ukuran kemajuan suatu daerah. Dilihat dari sisi produksi


,PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan

oleh berbagai unit produksi di suatu region/wilayah pada suatu jangka

waktu tertentu. Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini disebut juga

penghitungan melalui pendekatan nilai tambah (value added).

Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini dilakukan dengan bertitik

tolak dari penggunaan akhir barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah

domestik.

PDRB merupakan indikator penting di suatu wilayah yang dapat

mengindikasikan totalitas produksi neto barang/jasa yang selanjutnya

dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan

wilayah. Berdasarkan lapangan usaha/sektor produksinya, PDRB dibagi

ke dalam 9 (sembilan) sektor yaitu: pertanian; pertambangan dan

penggalian; industri ; listrik, gas dan air minum; bangunan ;

perdagangan, hotel dan restoran ; angkutan dan komunikasi; keuangan;

serta jasa-jasa.

Dari sisi lapangan usaha, hampir semua sektor menunjukkan

peningkatan setiap tahunnya. Bila dicermati lebih lanjut, terlihat bahwa

pertumbuhan kelompok sektor sekunder dan tersier selalu lebih tinggi

bila dibanding dengan pertumbuhan kelompok primer. Sektor primer

kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sangat kecil. Sektor

primer sejak tahun 2010 hingga 2015 pertumbuhannya 1,97 %. Dalam hal

ini sektor pertanian tumbuh rata-rata 3,40% dan sektor pertambangan -

0,002 %. Untuk lebih cermat dan detail perlu dilihat sektor per sektor

sehingga akan menjadi jelas besar kontribusi maupun sumbangannya

terhadap pertumbuhan perekonomian di Kota Surakarta.

1. Sektor Pertanian

Pengertian pertanian dalam arti sempit hanya mencakup

pertanian sebagai budidaya penghasil tanaman pangan padahal

kalau kita tinjau lebih jauh kegiatan pertanian dapat meng-

hasilkan tanaman maupun hewan ternak demi pemenuhan

kebutuhan hidup manusia.


Semua usaha pertanian pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi

sehingga memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang sama akan

pengelolaan tempat usaha, pemilihan benih/bibit, metode

budidaya, pengumpulan hasil, distribusi produk, pengolahan dan

pengemasan produk, dan pemasaran. Apabila seorang petani

memandang semua aspek ini dengan pertimbangan efisiensi

untuk mencapai keuntungan maksimal maka ia melakukan

pertanian intensif (intensive farming). Usaha pertanian yang

dipandang dengan cara ini dikenal sebagai agribisnis. Program

dan kebijakan yang mengarahkan usaha pertanian ke cara

pandang demikian dikenal sebagai intensifikasi. Karena pertanian

industrial selalu menerapkan pertanian intensif, keduanya sering

kali disamakan.

Sedangkan pengertian pertanian yang dalam arti luas tidak

hanya mencakup pembudidayaan tanaman saja melainkan

membudidayakan serta mengelola dibidang perternakan seperti

merawat dan membudidayakan hewan ternak yang bermanfaat

bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak seperti: ayam,

bebek, angsa. Serta pemanfaatan hewan yang dapat membantu

tugas para petani kegiatan ini merupakan suatu cakupan dalam

bidang pertanian. Kegiatan pertanian merupakan mata

pencaharian terbesar penduduk didunia termasuk di Indonesia.

Sejarah Indonesia pun tidak terlepas dari sektor pertanian

(menghasilkan bahan baku seperti padi, jagung, sagu, dll) dan

perkebunan (menghasilkan buah-buahan) terutama pada masa

kolonial penjajahan Belanda kegiatan pertanian dan perkebunan

menjadi penentu tingkat social dan perekonomian seseorang.

Meskipun kegiatan pertanian hanya menyumbang rata-rata 4%

dari PDB (Produk Domestik Bruto) suatu negara namun kegiatan

pertanian ini menjadi penyedia lapangan pekerjaan terbesar bagi

setiap negara. Program-program pembangunan pertanian yang

tidak terarah tujuannya bahkan semakin terjerumus sektor ini


pada kehancuran. Meski demikian sektor ini merupakan sektor

yang sangat banyak menampung luapan tenaga kerja dan sebagian

besar penduduk kita tergantung padanya.

Perjalanan pembangunan pertanian hingga saat ini masih belum

dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat

kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan baik

lokal maupun nasional. Pembangunan pertanian dianggap penting

dari keseluruhan pembangunan yang dilakukan. Ada beberapa hal

yang mendasari mengapa pembangunan pertanian mempunyai

peranan penting, antara lain: potensi Sumber Daya Alam yang

besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan yang cukup

besar, besarnya pangsa terhadap ekspor, banyaknya penduduk

yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam

penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan

di pedesaan. Potensi pertanian di Kota Surakarta pada

kenyataannya sampai saat ini sebagian besar dari petani kita

masih banyak yang termasuk golongan miskin. Hal ini

mengindikasikan bahwa pemerintah pada masa sekarang bukan

saja kurang memberdayakan petani tetapi juga terhadap sektor

pertanian keseluruhan.

Kota Surakarta dengan luas wilayah pertanian yang sangat

terbatas, perlu adanya manajemen pengelolaan lahan yang efektif

efisien dan berdaya guna, sehingga dapat memanfaatkan lahan

sempit berdaya maksimal. Penerapan teknik intensifikasi beras

(SRI：System of Rice Intensification) kegiatan yang dilaksanakan

dengan kombinasi dari kegiatan ini diharapkan dapat

meningkatkan produktifitas pertanian dan juga penghasilan para

petani. Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua

kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup

(termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia) untuk kepentingan

manusia. Dalam arti sempit, pertanian diartikan sebagai kegiatan

pembudidayaan tanaman.

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman

https://id.wikipedia.org/wiki/Hewan

https://id.wikipedia.org/wiki/Mikrobia

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman



(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A 107,625.81 0.50 123,953.56 0.52 134,120.70 0.51 156,759.32 0.54 167,748.49 0.52 182,751.51 0.52

1 Pertanian, Peternakan,

Perburuan dan Jasa

Pertanian107,115.75 0.50 123,405.35 0.52 133,531.37 0.51 156,085.01 0.54 167,057.60 0.52 181,997.00 0.52

2 Kehutanan dan

Penebangan Kayu

7.57 0.00 8.42 0.00 8.20 0.00 9.21 0.00 10.31 0.00 10.93 0.00

3 Perikanan 502.50 0.00 539.79 0.00 581.12 0.00 665.10 0.00 680.59 0.00 743.58 0.00

107,625.81 0.50 123,953.56 0.52 134,120.70 0.51 156,759.32 0.54 167,748.49 0.52 182,751.51 0.52Jumlah


(2)


STRUKTUR PDRB SEKTOR PERTANIAN KOTA SURAKARTA

ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2010-2015Kate

goriUraian

2010 2011 2012 2013 2014 2015


(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A 107,625.81 2.35 116,492.47 8.24 119,290.28 2.40 125,292.13 5.03 127,634.25 1.87 129,926.80 0.52


2 Kehutanan dan

Penebangan Kayu

7.57 3.77 7.93 4.73 7.59 -4.20 7.73 1.77 7.56 -2.21 7.47 0.00

3 Perikanan 502.50 -0.06 501.54 -0.19 499.74 -0.36 530.93 6.24 513.88 -3.21 519.52 0.00

107,625.81 6.07 116,492.47 12.81 119,290.28 -2.14 125,292.13 13.04 127,634.25 -3.52 129,926.80 0.52Jumlah


(2)



Kate

goriUraian

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PERKEMBANGAN PDRB SEKTOR PERTANIAN KOTA SURAKARTA

Sektor pertanian sendiri terdiri dari tiga sub kategori yaitu

pertanian, kehutanan dan perikanan. Di kota Surakarta untuk sub

sektor kehutanan tidak memiliki potensi yang dapat diandalkan.

Sedangkan untuk tiap tiap sub kategori memiliki kontribusi yang

beragam. Total kontribusi dari tiga sub kategori hanya


L P

1Pertanian, Perkebunan, Kehutanan,

Perburuhan dan Perikanan3 286 44 330 0.70

2 Pertambangan dan Penggalian 0 0 0 0 0.00

3 Industri Pengolahan 176 6,822 9,574 16396 34.58

4 Listrik, Gas dan Air Minum 17 378 70 448 0.94

5 Konstruksi 8 753 98 851 1.79

6Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa

Akomodasi312 6,480 3,631 10111 21.32

7 Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi 34 1126 357 1483 3.13

8Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan

dan Jasa Perusahaan

221

5,899 3,016

891518.80

9Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan

Perorangan

122 4,623 4,259 888218.73

893 26367 21049 47416

Sumber : Dinsosnakertrans Kota Surakarta

Kesemp

atan

Kerja

Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Tahun 2015

Jumlah

No SektorJumlah

Perusahaan

Tenaga Kerja Jumlah

Tenaga

Kerja

menyumbangkan angka pada PDRB sebesar 0,50 %. Hal ini

disumbangkan oleh pertanian sebesar 0.50 % dan sub kategori

yang lain dibawah dua digit desimal karena saking kecilnya.

Pertumbuhan sektor pertanian dari tahun ke tahun sangat

bervariasi. Pada tahun 2015 kategori pertanian mengalami

kenaikan sebesar 0,52 %.

Sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja hanya 0,70 %

terhadap total tenaga kerja yang bekerja di semua sektor.

Di Kota Surakarta sangat sulit untuk bergelut di sektor pertanian.

Dengan kecilnya daya serap terhadap angkatan kerja pada sektor

pertanian, dan kondisi lahan pertanian yang semakin sempit di

perkotaan memungkinkan peminat disektor ini semakin

berkurang. Dapat dilihat bahwa sektor pertanian kontribusinya

terhadap total perekonomian di Kota Surakarta sangat kecil.



(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

B599.04 0.00 589.94 0.00 589.56 0.00 600.78 0.00 697.25 0.00 770.26 0.00


(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

B 599.04 -0.13 567.20 -5.31 564.81 -0.42 562.50 -0.41 549.59 -2.29 535.17 0.00

Pertambangan dan

Penggalian

2015

(2)


Pertambangan dan

Penggalian


Kate

goriUraian

2010

PERKEMBANGAN PDRB SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN KOTA SURAKARTA

2011 2012 2013 2014 2015

(2)


Surakarta,2015

STRUKTUR PDRB SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN KOTA SURAKARTA


Kate

goriUraian

2010 2011 2012 2013 2014

2. Pertambangan dan Penggalian.

Sektor ini mencakup kegiatan pertambangan, penggalian,

pengeboran, penyaringan, pencucian, pemilihan dan

pengambilan/pemanfaatan segala macam benda non biologis,

seperti barang tambang, barang mineral dan barang galian yang

tersedia di alam baik yang berupa benda padat, benda cair,

maupun benda gas.

Sektor pertambangan meliputi pengambilan dan persiapan

pengolahan lanjutan benda padat, baik di bawah maupun di atas

permukaan bumi serta seluruh kegiatan lainnya yang bertujuan

untuk memanfaatkan bijih logam dan hasil tambang lainnya. Hasil

kegiatan ini berwujud batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel,

fero nikel, nikel mattes, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas

dan perak, bijih mangan, belerang, yodium, fosfat, aspal alam,

serta komoditas lainnya.

Sektor penggalian mencakup penggalian dan pengambilan

segala jenis barang galian yang umumnya berada di permukaan

bumi. Hasil kegiatan ini berupa batu gunung, batu kali, batu

kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan

bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, koalin, tanah liat dan

sebagainya.

Pada dasarnya sektor pertambangan dan penggalian di kota

Surakarta, sangat minim bahkan hampir tidak dikarena lahan dan

areal di sektor ini sama sekali tidak ada, andaikan itu muncul

sifatnya informal hanya sekedar kegiatan rumah tangga.


3. Industri Pengolahan

Industri adalah bidang yang menggunakan ketrampilan, dan

ketekunan kerja (bahasa Inggris: industrious) dan penggunaan

alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi, dan distribusinya

sebagai dasarnya. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata

rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan

(ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah

pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang berhubungan erat

dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang

merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik.

Selain itu, pengertian industri menurut undang-undang tentang

perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan

mentah , bahan baku, bahan setengah jadi , dan/atau barang jadi

menjadi barang nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya,

teremasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari

usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan

dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan dan

pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan

industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi,

budaya dan politik.

Dari sisi structural industri pengolahan mengalami kenaikan yang

cukup signifikan. Pada tahun memberi kontribusi sebesar 7,62%

(Rp.1.636.047,97 juta rupiah) meningkat pada tahun 2011 sebesar



(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

C 1,636,047.97 7.62 1,932,330.19 8.08 2,184,220.23 8.27 2,440,165.97 8.39 2,789,563.68 8.70 3,002,990.09 8.58


(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

C 1,636,047.97 4.38 1,746,601.12 6.76 1,874,945.81 7.35 2,044,003.66 9.02 2,184,105.67 6.85 2,263,993.97 8.58


STRUKTUR PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN KOTA SURAKARTA


Kate

goriUraian

2010 2011 2012 2013 2014 2015

(2)

Industri Pengolahan

PERKEMBANGAN PDRB SEKTOR INDUSTRI KOTA SURAKARTA


Kate

goriUraian

2010 2011 2012 2013 2014 2015

(2)

Industri Pengolahan


8,08% (Rp.1.932.330,19 juta rupiah) peningkatan terus berjalan

pada tahun berikutnya dengan besaran kontribusi 8,27% pada

tahun 2012 (Rp.2.184.220,23 juta rupiah) diikuti peningkatan

pada tahun 2013 memberi kontribusi sebesar 8,39% (2.440.165,97

juta rupiah) dan kontribusi naik pada tahun 2014 sebesar 8.70% (

Rp.2.789.563,68 juta rupiah). Pada tahun 2015 industri

pengolahan mengalami sedikit penurunan kontribusi terhadap

total PDRB, walaupun secara kuantitatif nilainya naik.

Hal ini terjadi karena ada pergeseran ke sektor lain. (lihat tabel

dibawah).

4. Listrik Gas dan Air bersih

Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih yang merupakan sektor

penunjang seluruh kegiatan ekonomi, dan sebagai infrastruktur

yang mendorong aktivitas seluruh sektor terutama sektor industri,

ternyata perkembangannya cukup pesat. Hampir seluruh kegiatan

di sector Listrik, Gas dan Air Bersih dimonopoli oleh pemerintah,

sehingga sektor ini bisa bebas dari persaingan bisnis apapun.

Sektor ini mencakup kegiatan pembangkitan dan

penyaluran tenaga listrik, penyediaan serta penyaluran gas kota

kepada konsumen dan kegiatan penampungan, penjernihan,



(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

D 47,061.77 0.22 51,207.57 0.21 57,110.07 0.22 58,562.30 0.20 60,379.07 0.19 61,213.06 0.17

E 48,303.14 0.22 50,226.77 0.21 49,150.21 0.19 49,564.92 0.17 52,562.74 0.16 55,285.78 0.16

95,364.91 0.44 101,434.34 0.42 106,260.29 0.40 108,127.21 0.37 112,941.82 0.35 116,498.85 0.33


(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

D 47,061.77 4.21 50,905.97 8.17 57,293.50 12.55 61,821.35 7.90 63,499.68 2.71 61,092.81 0.17

E 48,303.14 6.54 49,441.81 2.36 48,187.39 -2.54 47,384.05 -1.67 48,594.69 2.55 49,454.24 0.16

95,364.91 100,347.78 5.23 105,480.89 5.12 109,205.41 3.53 112,094.36 2.65 110,547.05 -1.38

2015

(2)

Jumlah


(2)

Jumlah


PERKEMBANGAN PDRB SEKTOR PENGADAAN LISTRIK DAN AIR BERSIH KOTA SURAKARTAATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2010-2015

Kate

goriUraian

2010 2011 2012

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pengadaan Listrik dan

Gas


Sampah, Limbah dan

Daur Ulang

STRUKTUR PDRB SEKTOR PENGADAAN LISTRIK DAN AIR BERSIH KOTA SURAKARTAATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2010-2015

Kate

goriUraian

Pengadaan Listrik dan

Gas

Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang

2013 2014

penyediaan dan pendistribusian air bersih kepada rumah tangga,

industri, rumah sakit, dan penggunaan komersial lainnya.

Walaupun sektor ini penunjang seluruh kegiatan ekonomi dan

sebagai infrastruktur yang mendorong aktivitas proses produksi

sektoral maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat, namun

kontribusinya terhadap pembentukan total PDRB masih relatif

kecil.

Perkembangan sektor listrik, gas dan air bersih secara

agregat mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp 95.364,91 juta

tahun 2010 menjadi Rp 101.434,34 juta tahun 2011. Secara

structural terjadi fluktuasi mengalami kenaikan kembali pada

tahun 2012. Pada tahun 2010 sektor ini perkembangannya

melambat bahkan pada tahun 2015 mengalami perkembangan

minus yang artinya bahwa sektor ini mempunyai nilai PDRB lebih

kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Konstruksi

Perkembangan pada sektorsektor ekonomi umumnya

diikuti oleh sektor bangunan. Hampir Semua sektor ekonomi

mempunyai keterkaitan dengan sektor ini. Namun kontribusinya



(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

F 6,060,192.51 28.23 6,463,871.49 27.04 7,132,200.69 26.99 7,707,302.44 26.50 8,591,705.73 26.80 9,410,744.97 26.90


(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

F 6,060,192.51 6.72 6,175,996.77 1.91 6,512,554.87 5.45 6,767,584.32 3.92 7,014,333.33 3.65 7,390,395.31 5.36

2013 2014 2015

(2)


2014 2015

(2)

PERKEMBANGAN PDRB SEKTOR KONSTRUKSI / BANGUNAN KOTA SURAKARTAATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2010-2015

Kate

goriUraian

2010 2011 2012


STRUKTUR PDRB SEKTOR KONSTRUKSI / BANGUNAN KOTA SURAKARTA


Kate

goriUraian

2010 2011 2012 2013

Konstruksi

Konstruksi

dalam pembentukan PDRB Kota Surakarta selama periode 2010-

2015 berada pada kisaran 26,50 persen sampai 28,23 persen.

Perkembangan di sektor konstruksi secara agregat

mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp 6,060 trilyun tahun 2010

menjadi Rp 9,41 trilyun pada tahun 2015. Secara structural

mengalami fluktuasi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015,

yaitu 28,23 % tahun 2010 dan 26,50 % tahun 2015.

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor perdagangan sebagai muara dari sektorsektor yang

memproduksi barang seperti sektor pertanian, sektor

pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolaan

biasanya bergerak seirama sektorsektor tersebut. Selam periode

2010-2015 sektor ini merupakan penyumbang terbesar kedua

setelah industri terhadap total PDRB Kota Surakarta. Sedang

sektor hotel dan restoran mempunyai peran relatif kecil terhadap

kontribusi sektor ini.

Seperti sektor yang lain, sektor perdagangan, hotel dan restoran

secara agregat juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 sebesar

Rp 6.158.285,91 juta menjadi Rp 9.909.883,65 juta tahun 2015.

Secara struktural hampir setiap tahun terjadi fluktuasi, amat



(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

G 5,113,356.59 23.82 5,839,528.28 24.42 6,167,070.06 23.34 6,839,466.39 23.52 7,307,631.60 22.79 7,893,738.82 22.56

I 1,044,929.32 4.87 1,191,045.72 4.98 1,416,920.94 5.36 1,614,045.03 5.55 1,826,367.28 5.70 2,015,814.83 5.76

6,158,285.91 28.68 7,030,574.00 29.41 7,583,991.00 28.70 8,453,511.42 29.07 9,133,998.89 28.49 9,909,553.65 28.33


(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

G 5,113,356.59 6.06 5,647,923.34 10.45 5,764,372.04 2.06 6,193,415.14 7.44 6,461,014.08 4.32 6,730,422.13 22.56

I 1,044,929.32 5.49 1,130,160.17 8.16 1,218,509.72 7.82 1,288,357.53 5.73 1,377,875.81 6.95 1,463,048.48 5.76

6,158,285.91 6,778,083.51 10.06 6,982,881.77 3.02 7,481,772.67 7.14 7,838,889.89 4.77 8,193,470.61 4.52

Jumlah


2014 2015

(2)

Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor

Jumlah


PERKEMBANGAN PDRB SEKTOR PERDANGAN DAN AKOMODASI KOTA SURAKARTAATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2010-2015

Kate

goriUraian

2010 2011 2012 2013

(2)

Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor

STRUKTUR PDRB SEKTOR PERDAGANGAN DAN AKOMODASI KOTA SURAKARTA


Kate

goriUraian

2010 2011 2012 2013 2014 2015

variasi naik turunnya perkembangan sektor ini selama lima tahun

terakhir.Tahun 2010 sebesar 28,68 % menjadi 28,33 % tahun

2015.

7. Pengangkutan & Komunikasi

Sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan umum untuk barang

dan penumpang baik melalui darat, laut, sungai dan danau serta

udara, termasuk jasa penunjang angkutan dan jasa penunjang

komunikasi. Peran sektor ini didominasi oleh angkutan jalan raya,

dimana selama periode 2010-2015 kontribusinya terhadap PDRB

Kota Surakarta relative stabil berada pada kisaran 13,29 persen

sampai dengan 14,00 persen. Jasa penunjang angkutan dan



(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

H 566,181.32 2.64 595,691.62 2.49 639,607.23 2.42 713,390.43 2.45 828,699.95 2.58 932,398.98 2.67

J 2,439,338.58 11.36 2,659,909.56 11.13 2,968,644.77 11.23 3,201,750.06 11.01 3,453,784.47 10.77 3,715,658.93 10.62

3,005,519.90 14.00 3,255,601.19 13.62 3,608,252.00 13.65 3,915,140.49 13.46 4,282,484.41 13.36 4,648,057.91 13.29


(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

H 566,181.32 4.89 591,897.31 4.54 630,022.97 6.44 695,071.27 10.32 750,350.60 7.95 811,007.78 2.67

J 2,439,338.58 6.09 2,646,721.83 8.50 2,959,428.76 11.81 3,204,036.98 8.27 3,490,330.91 8.94 3,723,082.11 10.62

3,005,519.90 3,238,619.14 7.76 3,589,451.73 10.83 3,899,108.24 8.63 4,240,681.51 8.76 4,534,089.89 6.92

2014 2015

(2)

Jumlah


ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2010-2015Kate

goriUraian

2010 2011 2012 2013

2012 2013 2014 2015

(2)

Jumlah


STRUKTUR PDRB SEKTOR TRANSPORTASI DAN KOMONIKASI KOTA SURAKARTA

Transportasi dan Pergudangan

Informasi dan Komunikasi

PERKEMBANGAN PDRB SEKTOR TRANSPORTASI DAN KOMONIKASI KOTA SURAKARTA

Transportasi dan Pergudangan



Kate

goriUraian

2010 2011


(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

K 783,042.54 3.65 874,845.28 3.66 980,309.86 3.71 1,065,842.54 3.67 1,173,873.01 3.66 1,326,074.81 3.79

L 907,497.62 4.23 997,530.77 4.17 1,081,941.05 4.09 1,148,116.83 3.95 1,296,580.03 4.04 1,436,443.80 4.11

M,N 136,373.29 0.64 160,589.58 0.67 181,151.78 0.69 208,386.73 0.72 235,080.88 0.73 272,952.59 0.78

1,826,913.45 8.51 2,032,965.63 8.50 2,243,402.69 8.49 2,422,346.10 8.33 2,705,533.91 8.44 3,035,471.21 8.68


(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

K 783,042.54 7.15 818,294.40 4.50 842,704.78 2.98 872,109.50 3.49 907,659.83 4.08 968,341.37 3.79

L 907,497.62 5.80 971,859.64 7.09 1,040,600.25 7.07 1,094,700.86 5.20 1,164,923.59 6.41 1,249,065.08 4.11

M,N 136,373.29 8.00 151,629.26 11.19 162,516.32 7.18 177,726.37 9.36 189,915.26 6.86 207,530.85 0.78

1,826,913.45 20.95 1,941,783.30 22.78 2,045,821.35 17.24 2,144,536.73 18.05 2,262,498.68 17.35 2,424,937.30 8.68

(2)

Jumlah


PERKEMBANGAN PDRB SEKTOR JASA KEUANGAN DAN JASA PERUSAHAAN KOTA SURAKARTAATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2010-2015

Kate

goriUraian

2010 2011 2012 2013 2014 2015

STRUKTUR PDRB SEKTOR JASA KEUANGAN DAN JASA PERUSAHAAN KOTA SURAKARTA


Kate

goriUraian

2010 2011 2012 2013 2014 2015

(2)

Jumlah

Jasa Keuangan dan Asuransi

Real Estate

Jasa Perusahaan

Jasa Perusahaan


Jasa Keuangan dan Asuransi

Real Estate

komunikasi memberikan kontribusi yang hampir berimbang.

Sedangkan angkutan rel memberikan kontribusi yang relatif kecil.

8. Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan identik dengan

kegiatan perbankan tidak mengalami fluktuasi, namun masih

relatif stabil. Bila ditelaah lebih dalam, sub sektor persewaan

ternyata lebih dominan dibanding sektor lainnya. Kontribusi

meningkat dari 8,51 persen pada tahun 2010 menjadi 8,68 persen

pada tahun 2015. Secara umum sub sektor jasa keuangan

mengalami peningkatan, jika pada tahun 2010 kontribusinya

sebesar 3,65 persen, maka pada tahun 2015 meningkat menjadi

3,79 persen.



(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

O 1,387,544.33 6.46 1,454,692.69 6.08 1,630,094.69 6.17 1,772,641.71 6.10 1,888,650.12 5.89 2,086,163.83 5.96

P 785,767.73 3.66 1,055,833.37 4.42 1,286,013.89 4.87 1,534,635.46 5.28 1,734,114.99 5.41 1,877,495.85 5.37

Q 183,228.09 0.85 219,979.97 0.92 265,871.64 1.01 296,594.32 1.02 346,392.98 1.08 385,675.46 1.10

R,S,T

,U222,461.64 1.04 237,184.76 0.99 250,255.67 0.95 273,487.25 0.94 305,614.62 0.95 326,200.52 0.93

2,579,001.79 12.01 2,967,690.79 12.41 3,432,235.89 12.99 3,877,358.74 13.33 4,274,772.71 13.33 4,675,535.65 13.37


(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

O 1,387,544.33 6.03 1,426,534.36 2.81 1,450,191.36 1.66 1,506,447.18 3.88 1,524,921.96 1.23 1,623,466.15 5.96

P 785,767.73 7.20 888,360.44 13.06 982,167.18 10.56 1,060,271.81 7.95 1,144,903.75 7.98 1,223,370.41 5.37

Q 183,228.09 4.67 205,314.81 12.05 220,699.59 7.49 238,715.15 8.16 268,758.62 12.59 285,590.16 1.10

R,S,T 222,461.64 6.61 229,738.50 3.27 239,731.95 4.35 254,181.54 6.03 264,987.02 4.25 273,171.04 0.93

24,566,461.31 92.06 26,672,938.02 8.57 28,135,114.77 5.48 30,116,462.95 7.04 31,893,720.49 5.90 33,716,599.36 5.72

2014 2015

(2)

Kate

goriUraian

2010 2011 2012 2013

2013 2014 2015

(2)

PERKEMBANGAN PDRB SEKTOR JASA - JASA LAINNYA KOTA SURAKARTA


STRUKTUR PDRB SEKTOR JASA - JASA LAINNYA KOTA SURAKARTA


Kate

goriUraian

2010 2011 2012

Jasa lainnya

Jumlah


Administrasi Pemerintahan,

Jasa Pendidikan

Jasa Kesehatan dan Kegiatan


Administrasi Pemerintahan,

Jasa Pendidikan

Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Jasa lainnya

Jumlah

9. Jasa-jasa

Secara umum sektor jasa- jasa mengalami peningkatan dalam hal

kontribusinya terhadap total PDRB Kota Surakarta, pada tahun

2010 kontribusinya sebesar 10,01 persen, pada tahun 2015 sudah

mencapai 13,37 persen. Dari tahun ke tahun mengalami

perkembangan yang naik walaupun kecil. Sub sektor jasa

pemerintah umum memberikan peran lebih besar dibanding sub

sektor swasta.


BAB IV

INFLASI

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator

ekonomi makro yang penting untuk memberikan gambaran tentang

perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Data IHK juga dapat menunjukan keseimbangan antara permintaan

dan penawaran barang dan jasa. Sedangkan angka inflasi

menggambarkan perubahan IHK yang terjadi pada suatu periode

waktu tertentu dengan periode waktu sebelumnya.

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-

harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau

dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu

meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.

Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.


Inflasi adalah kenaikan harga secara umum. Inflasi dikatakan

sebagai suatu proses kenaikan harga, yaitu adanya kecenderungan

bahwa harga barang meningkat secara terus-menerus. Inflasi juga

merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu.

Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya

tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum

tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah suatu proses atau peristiwa

kenaikan tingkat harga barang-barang secara umum. Dikatakan

tingkat harga secara umum karena barang dan jasa itu banyak sekali

jumlah dan jenisnya. Ada kemungkinan harga sejumlah barang turun

banyak barang lainnya yang justru naik harganya. Kenaikan satu dua

barang saja bukan merupakan inflasi, kecuali bila kenaikan harga

barang tersebut meluas pada sebagian besar harga barang-barang

lainya.

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara

umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme

pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain,

konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar

yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga

akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain,

inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara

kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-

rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi

belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk

melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan

harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-

memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan

peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai

penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur

tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI

(consumer price index) dan GDP (Gross Domestik Product).

https://id-id.facebook.com/notes/adi-wicaksono/pengertian-inflasi-dan-deflasi/10151600410346075

https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang

https://id.wikipedia.org/wiki/Uang

https://id.wikipedia.org/wiki/CPI

https://id.wikipedia.org/wiki/GDP_Deflator


Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi

ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila

kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang

antara 10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan

hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga

berada di atas 100% setahun.

Target atau sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang harus

dicapai oleh Bank Indonesia, berkoordinasi dengan Pemerintah.

Penetapan sasaran inflasi berdasarkan UU mengenai Bank Indonesia

dilakukan oleh Pemerintah. Dalam Nota Kesepahaman antara

Pemerintah dan Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan untuk tiga

tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Berdasarkan PMK No.66/PMK.011/2012 tentang Sasaran Inflasi

tahun 2013, 2015, dan 2016 tanggal 30 April 2012 sasaran inflasi yang

ditetapkan oleh Pemerintah untuk periode 2013 – 2016, masing-

masing sebesar 4,5%, 4,5%, dan 4% masing-masing dengan deviasi

±1%.

Inflasi Berdasarkan Penyebabnya di bagi menjadi dua yaitu inflasi

karena tarikan permintaan atau inflasi permintaan (demand full

inflation) dan inflasi karena kenaikan biaya-biaya produksi (cost push

inflation).

Inflasi permintaan merupakan inflasi yang disebabkan oleh

besarnya permintaan masyarakat akan barang-barang. Permintaan

total yang berlebihan biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di

pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan

pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas

yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa

mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor

produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor

produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi

meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam

permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam








situasi full employment dimana biasanya lebih disebabkan oleh

rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya

likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang

utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran

jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi

spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.

Inflasi karena kenaikan biaya-biaya produksi (cost push inflation),

inflasi ini terjadi karena adanya perubahan tingkat penawaran.

Kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan

distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang

meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran

distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata

permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan

berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena

terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk

tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya

produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya

masalah teknis di sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll),

bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk

menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan), dll,

sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di

pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi,

dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang

sangat penting.

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif- tergantung

parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru

mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong

perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional

dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan

mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah,

yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan

perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu.



Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau

mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan

cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau

karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan

menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka

menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu. Secara

singkat dapat di pilah akibat buruk dari inflasi tersebut.

Inflasi dapat mengakibatkan kesenjangan distribusi pendapatan.

Dalam keadaan inflasi nilai harta tetap seperti tanah, rumah,

bangunan, pertokoan dan sebagainya akan mengalami kenaikan

harga. Kenaikan harga tersebut seringkali lebih cepat dari kenaikan

inflasi itu sendiri. Sebaliknya pendapatan riil penduduk berpengha

silan rendah merosot. Dengan demikian maka inflasi memperlebar

kesenjangan distribusi pendapatan antara anggota-anggota

masyarakat.

Inflasi juga dapat mengakibatkan pada pendapatan riil merosot.

Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat

merugikan. Kita ambil contoh seorang pensiunan pegawai negeri

tahun 1990. Pada tahun 1990, uang pensiun-nya cukup untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya, namun di tahun 2003 atau tiga belas

tahun kemudian, daya beli uangnya mungkin hanya tinggal setengah.

Artinya, uang pensiunnya tidak lagi cukup untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Dari hal tersebut biasanya dalam masa inflasi

kenaikan harga cenderung selalu mendahului kenaikan

pendapatan.Dengan demikian inflasi cenderung menimbulkan

kemero- sotan pendapatan riil sebagian besar tenaga kerja.Ini berarti

kemakmuran masyarakat merosot.

Inflasi dapat juga menjadikan nilai riil tabungan merosot. Bagi

masyarakat yang menyimpan sebagian kekayaannya dalam bentuk

deposito dan tabungan di Bank, dalam masa inflasi nilai riil tabungan

tersebut akan merosot, tidak hanya itu masyarakat yang memegang

uang tunai pun akan dirugikan karena penurunan nilai riilnya.


Memang, tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di

atas bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila orang enggan

menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena,

untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang

diperoleh dari tabungan masyarakat.

Bagi orang yang meminjam uang dari bank (debitur), inflasi

menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada

kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam.

Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan

mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah

jika dibandingkan pada saat peminjaman.

Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan

yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal

ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan

produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar). Namun, bila

inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya

merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan

produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk

sementara waktu. Bahkan, bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi,

usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya terjadi

pada pengusaha kecil).

Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya

investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga,

mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan

pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca

pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan

kesejahteraan masyarakat serta menurunnya daya beli masyarakat.

Inflasi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang

dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau

turunnya daya jual mata uang suatu negara. Inflasi merupakan salah

satu penyakit ekonomi di setiap negara. Semua negara baik negara














maju maupun berkembang pasti mengalami apa yang disebut inflasi,

hanya besarannya saja yang berbeda.

Selama Januari hingga Desember tahun 2015, secara nasional laju

inflasi mencapai 3,35 persen. Angka inflasi tahun 2015 ini tentunya

lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi yang terjadi pada tahun

lalu yang mencapai 8,38persen. Rendahnya tingkat inflasi yang

terjadi pada tahun 2015 ini, utamanya disebabkan oleh turunnya

indeks harga kelompok Transportasi, Komunikasi dan jasa keuangan

yang mencapai 1,53 persen. Dimana indeks subkelompok transportasi

dan subkelompok komunikasi dan pengiriman mengalami penurunan

indeks masing-masing 2,69 persen dan 0,08 persen. Sebaliknya

untuk enam kelompok pengeluaran lainnya mengalami kenaikan

indeks, yaitu indeks kelompok bahan makanan naik sebesar 4,93

persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau naik

sebesar 6,42 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan

bakar naik 3,34 persen, kelompok sandang naik sebesar 3,43 persen,

kelompok kesehatan naik sebesar 5,32 persen dan kelompok

pendidikan, rekreasi dan olahraga naik 3,97 persen.

Dalam kurun waktu dua belas bulan, inflasi yang terjadi setiap

bulannya selalu berfluktuasi, inflasi terbesar pada tahun 2015 terjadi

pada bulan Desember dan Juli yang mencapai 0,96 persen dan 0,93

persen. Sebaliknya pada bulan Januari, Pebruari, September dan

Oktober terjadi deflasi masing-masing sebesar 0,24 persen, 0,36

persen, 0,05 persen dan 0,08 persen.

Tingginya angka inflasi yang terjadi pada bulan Desember 2015

utamanya disebabkan karena naiknya harga cabai merah, bawang

merah, tariff angkutan udara, daging ayam ras, telur ayam ras, tarif

listrik dan beras. Sedangkan kenaikan inflasi pada bulan Juli 2015

utamanya disebakan karena adanya hari raya Idul Fitri, dimana tarif

angkutan udara, angkutan antar kota, kereta api mengalami kenaikan

harga, begitu pula dengan harga cabai merah, daging ayam ras, beras,

daging sapi serta buah-buahan mengalami kenaikan harga.


Sebaliknya besarnya deflasi yang terjadi di bulan Pebruari 2015

utamanya disebabkan oleh turunnya harga bensin, cabai merah, cabai

rawit, tarif angkutan dalam kota, tarif angkutan luar kota, daging

ayam ras, telur ayam ras, semen dan bahan bakar minyak.

Selama tahun 2015, dari 82 kota yang dihitung IHKnya tercatat

seluruhnya mengalami inflasi. Dimana tingkat inflasi tertinggi terjadi

di Kota Tual Provinsi Maluku sebesar 8,58 persen, sedangkan inflasi

yang terendah atau kurang dari satu persen berturut turut terjadi

Kota Watampone Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,97 persen, Kota

Tanjung Pandan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,88

persen, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,85 persen

dan Kota Meulaboh Provinsi Aceh Darussalam 0,58 persen.

Tingginya tingkat inflasi di Kota Tual disebabkan terutama karena

naiknya harga ikan kembung yang mencapai 164,87 persen, ikan

cakalang 88,80 persen, beras 9,98 persen, rokok kretek filter 23,56

persen, rokok kretek 28,42 persen, angkutan dalam kota 28,37

persen, roti manis 42,86 persen, angkutan udara 14,08 persen, dan

mie instan .

Dalam kajian ekonomi secara makro ada banyak hal yang saling

terkait, saling memengaruhi, dan saling melengkapi . Ketika terjadi

kenaikan harga, orang akan menafsirkannya dengan perspektif yang

berbeda-beda. Pedagang akan melihat kenaikan harga ini sebagai

suatu opportunity (kesempatan) untuk meraih profit yang lebih besar.

Masyarakat secara umum berbeda dengan pedagang, kenaikan

harga berarti berkurangnya pendapatan riil bagi mereka. Bagaimana

dengan pemerintah? Pemerintah ternyata memiliki bahasa sendiri

dalam mengartikan kenaikan harga. Bagi pemerintah kenaikan harga

berarti implikasi sebab-akibat. Pemerintah akan menafsirkan arti

inflasi secara kausalitas. Artinya, apa yang menyebabkan sesuatu

terjadi dan apa akibatnya. Berdasarkan teori pemerintah, inflasi bisa

terjadi karena beberapa sebab, salah satunya karena dorongan biaya

yang berlebihan (cost push inflation). Inflasi semacam ini memang

http://farizgobel.com/category/ekonomi/


yang paling sering terjadi. Meningkatnya biaya untuk memproduksi.

Dengan kata lain, harga faktor produksi baik tenaga kerja maupun

modal mengalami kenaikan yang signifikan disertai dengan

meningkatnya permintaan (demand pull inflation) dari sektor

konsumen. Kondisi semacam ini akan menarik harga melewati

keseimbangan pasar dengan kecepatan dua kali lipat. Akibatnya

inflasi besar-besaran akan terjadi. Inflasi bisa terjadi karena jumlah

uang beredar yang berlebihan dan tak terkendali. Meningkatnya

jumlah uang beredar ini tentu saja disebabkan oleh beberapa hal,

salah satunya kebiasaan masyarakat yang konsumtif. Budaya

konsumtif masyarakat akan memaksa mereka untuk menghabiskan

semua pendapatan dalam satu tindakan, ―belanja‖. Akibatnya daya

beli masyarakat meningkat, dan otomatis akan mendorong harga-

harga naik secara berkala. Dalam situasi seperti ini sudah bisa ditebak

apa yang akan terjadi selanjutnya.

Inflasi, laksana cermin yang akan terlihat berbeda tergantung dari

perspektif siapa. Apakah konsumen, produsen, ataukah pemerintah.

Sehingga untuk mengurangi inflasi yang berlebihan perlu melihat

pengaruhnya terhadap tiga pelaku ekonomi tadi (konsumen,

produsen, dan pemerintah).

Karena pada hakikatnya ada penyebab inflasi yang saat ini masih

belum diketahui banyak pihak. Bisa saja dikatakan bahwa inflasi

terjadi karena adanya kelebihan jumlah uang beredar, biaya produksi

yang berlebihan, tarikan permintaan, ataupun karena labilnya uang

kertas, mungkin ini adalah faktor klasik yang sebagian besar orang

sudah akrab dengannya.

Namun bagaimana dengan ikhtikar (penimbunan barang)? Ikhtikar

dalam ekonomi Islam diharamkan karena jelas merugikan berbagai

kalangan termasuk tiga pelaku utama ekonomi yang telah disebutkan

diatas. Perbuatan menimbun barang ini dilakukan oleh oknum-

oknum tertentu yang ingin merongrong keuntungan yang super besar

dalam perekonomian.


Wilayah 2010 2011 2012 2013 2014 2015Rata-rata

Inflasi

Kota Surakarta 6.65 1.93 2.87 8.32 8.01 2.56 5.06

Jawa Tengah 6.88 2.68 4.24 7.99 8.22 2.73 5.46

National 6.96 3.79 4.30 8.38 8.36 3.35 5.86

Sumber : BPS RI

Laju inflasi

Kota Surakarta, Jawa Tengah dan Nasional tahun 2010 - 2015

Ketika ikhtikar dilakukan, persediaan barang akan habis. Dalam

jangka waktu tertentu ketika persediaan suatu barang habis, mereka

yang menimbun akan mengeluarkan barang-barang tadi dengan

harga yang mereka kehendaki (monopoli).

Secara tidak langsung, praktik ikhtikar pada akhirnya akan disertai

dengan praktik monopoli. Sejatinya dua hal inilah yang kemudian

akan menyebabkan harga-harga terus meroket tak terbendung.

Secara umum inflasi Kota Surakarta pada tahun 2015 lebih rendah

jika dibanding dengan angka inflasi nasional, yaitu sebesar 2,56

persen. Begitu pula jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang

mencapai 8,01 persen, tentunya inflasi pada tahun 2015 jauh lebih

rendah.

Besarnya inflasi Surakarta tahun 2015 yang mencapai 2,56 persen

tersebut, dikarenakan seluruh indeks kelompok pengeluaran

mengalami kenaikan yang lebih rendah bila dibandingkan kenaikan

indeks kelompok pada tahun 2014. Bahkan indeks kelompok

transportasi, komunikasi dan jasa keuangan pada 2015 mengalami

penurunan indeks sebesar 2,01 persen.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga selama tahun

2015 sehingga terjadinya inflasi pada tahun 2015 diantaranya, tarif

angkutan udara, bawang merah, beras, bawang putih, sewa rumah,

rokok, tarif rumah sakit, pasir, gula pasir, upah pembantu, kontrak

rumah, tarif listrik, bahan bakar rumahtangga, uang sekolah, mobil,

telur ayam ras. Sebaliknya komoditas yang harganya turun sehingga


menghambat tingginya inflasi terutama komoditas bensin, cabe

merah, cabe rawit, cabe hijau, angkutan antar kota, angkutan dalam

kota, minyak goring, batu bata, semen, telepon seluler, solar, obat

dengan resep, cumi-cumi, petai, alpukat, dan ikan bandeng segar.

Selama kurun waktu dua belas bulan, Kota Surakarta sembilan kali

mengalami inflasi dan tiga kali terjadi deflasi. Inflasi tertinggi terjadi

pada bulan Desember 2015 yang mencapai 0,99 persen dan terendah

0,12 persen pada bulan Maret. Sebaliknya pada bulan Januari,

Pebruari dan September terjadi deflasi masing-masing sebesar 0,20

persen, 0,91 persen dan 0,45 persen.

Tingginya inflasi yang terjadi pada bulan Desember 2015 sebesar 0,99

persen disebabkan karena naiknya seluruh indeks pengeluaran yang

ada, utamanya karena naiknya indeks kelompok bahan makanan yang

mencapai 4,09 persen. Kenaikan indeks kelompok tersebut terutama

dipicu oleh kerena naiknya indeks subkelompok bumbu-bumbuan

yang mencapai 26,01 persen. Komoditas yang memicu tingginya

kenaikan subkelompok tersebut, yaitu bawang, bawang putih, cabe

merah, dan cabe rawit.. Sebaliknya deflasi yang terjadi pada Pebruari

2015 sebesar 0,91 persen terutama disebabkan karena turunnya

indeks kelompok bahan makanan dan kelompok transportasi,

komunikasi dan jasa keuangan masing-masing sebesar 2,48 persen

dan 2,75 persen. Komoditas yang mengalami penurunan harga

sehingga memberikan dampak deflasi, utamanya adalah harga bensin

turun 7,02 persen sehingga memberikan andil deflasi sebesar 0,28

persen, cabe merah turun harganya sebesar 52,53 persen dan

memberi andil deflasi sebesar 0,26 persen, cabe rawit turun harganya

40,18 persen dengan memberi andil deflasi sebesar 0,20 persen, tarif

angkutan dalam kota turun 10,37 persen dengan memberi andil

deflasi 0,10 persen, tarif angkutan antar kota turun 13,08 persen

dengan memberi andil deflasi 0,09 persen dan harga bahan bakar

rumahtangga turun 3,76 persen dengan memberi andil deflasi sebesar

0,08 persen.


No. Jenis barang/jasa 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Bahan Makan 12.26 -2.02 3.14 15.34 12.49 4.10

2 Makanan Jadi, Minuman 2.40 5.36 4.40 4.15 3.62 2.98

3 Perumahan 1.46 2.74 2.07 3.65 8.91 3.20

4 Sandang 1.11 4.63 4.74 6.59 2.74 2.55

5 Kesehatan 0.14 3.34 1.98 5.10 4.93 4.11

6 Pendidikan 0.99 3.95 3.01 2.19 4.53 3.81

7 Transport 2.61 1.16 1.32 14.13 12.17 -2.01

Inflasi 6.65 1.93 2.87 8.32 8.01 2.56

Jawa Tengah 6.88 2.68 4.24 7.99 8.22 2.73

National 6.96 3.79 4.30 8.38 8.36 3.35

Sumber : BPS RI

Laju inflasi menurut kelompok barang/jasa

Kota Surakarta tahun 2010 - 2015

1. Kelompok Bahan Makanan

Kelompok bahan makanan padabulan Desember 2015

mengalami inflasi sebesar 4,10 persen denganIHK sebesar 134,96

lebih tinggi dibandingkan bulan November 2015 yang mengalami

inflasi sebesar 4,09 persen dengan IHK sebesar 129,66.

Dari 11 sub kelompok dalam kelompok bahan makanan, sembilan

sub kelompok mengalami kenaikan indeks/inflasi dan dua sub

kelompok mengalami penurunan indeks/deflasi.

Inflasi tertinggi terjadi pada sub kelompok bumbu-bumbuan

sebesar 26,01 persen dan inflasi terendah terjadi pada sub

kelompok bahan makanan lainnya sebesar 0,04 persen.

Sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada sub kelompok ikan

diawetkan sebesar 0,31 persen diikuti oleh sub kelompok kacang-

kacangan sebesar 0,21 persen. Secara keseluruhan pada bulan

Desember 2015, kelompok ini memberikan sumbangan inflasi

sebesar 4,09 persen. Komoditas yang mengalami kenaikan harga

antara lain bawang merah, cabai merah, telur ayam ras, cabai

rawit, beras, bawang putih, melon, pisang, daging ayam ras, cabe

hijau, sawi hijau dan mie.


Untuk kelompok bahan makanan inflasi dari tahun ke tahun

cukup bervariasi. Bahan makanan sangat tergantung pada

produsen atau sumber alam yang berproduksi. Bila terjadi

gangguan cuaca maupun bencana maka akan sangat berpengaruh

sekali terhadap produksi pertanian. Dampaknya adalah kuantitas

produksi akan berkurang atau bahkan puso. Sehingga jumlah

barang dipasaran akan berkurang pada hal konsumen yang

membutuhkan jumlahnya tetap bahkan bertambah, sehingga akan

memicu naiknya harga pada tingkat konsumen.

Inflasi tinggi pada tahun 2010 kelompok bahan makanan, ini ada

kaitannya dengan bencana meletusnya Gunng Merapi. Ketika

terjadi bencana tersebut jumlah barang kelompok bahan makanan

pasokannya terlalu sedikit bahkan tidak ada sama sekali seperti

komoditas cabe, baik cabe rawit, cabe hijau, cabe merah keriting

maupun jenis komoditas bahan makanan yang lainnya.

Sehingga dengan kuantitas yang terbatas dan permintaannya

meningkat akan mempengaruhi harga komoditas dipasaran.

Ketika terjadi bencana konsentrasi semua untuk penyelamatan

masyarakat yang terkena bencana. Tersadar ketika waktu berjalan

dua pekan hampir semua komoditas pasokan dari daerah

produsen pertanian. Akibat dampak dari bencana alam. Harga

komoditas dari produksi pertanian di pasar mulai merangka naik.

Masyarakat mulai menggeliat pasar mulai mengurangi jumlah

komoditas yang disediakan. Pada tahun 2010 dari tujuh komoditas

komponen inflasi, kelompok bahan makanan memberikan

kontribusi sangat tinggi yaitu 12,26 %. Untuk komoditas pabrikan

tidak begitu banyak andil inflasinya. Pada tahun 2011, kondisi

mulai normal kembali andil inflasi untuk kelompok bahan

makanan justru minus yaitu -2,02 %. Terjadi sebaliknya dengan

barang-barang pabrikan, andil inflasinya semakin meningkat dan

lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


Pada tahun 2012 kontribusi kelompok bahan makanan terhadap

total inflasi umum semakin tinggi yaitu 3,14 % atau selisih 5,16 %

terhadap tahun sebelumnya yang artinya bahwa kelompok bahan

makanan memberikan sumbangan inflasi sebesar 3,14%. Besaran

inflasi tersebut lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2013 kelompok bahan makanan inflasi tahunan

semakin menjulang tinggi yaitu 15,34 %. Hal ini dampak dari

regulasi pemerintah tentang bahan bakar minyak. Subsidi

komoditas tersebut di kurangi, sehingga harga di tingkat

konsumen harus disesuaikan berdampak pada kenaikan harga

ditingkat konsumen. Selisih dengan tahun sebelumnya semakin

memperlebar gap pada tingkat sumbangannya terhadap total

inflasi umum.

Pada tahun 2014 inflasi untuk komoditas bahan makanan masih

pada posisi dua digit yaitu 12,49 %. Tingginya inflasi ini akibat efek

karambol dari regulasi bahan bakar minyak yang berdampak di

semua sektor tak terkecuali kelompok bahan makanan terkena

imbasnya. Berarti bahwa kelompok bahan makanan memiliki

kelemahan selain dipengaruhi hasil produksi dari pertanian juga

dipengaruhi oleh regulasi pemerintah tentang bahan bakar

minyak. Bisa jadi karena pada kelompok bahan makanan sangat

berkaitan erat dengan tata niaga atau distribusinya maupun

pemasarannya. Oleh karena itu tidak dapat dielakkan bahwa

kenaikan bahan bakar minyak berpengaruh segnifikan terhadap

semua kelompok. Pada tahun 2014 maupun tahun sebelumnya

kelompok bahan makanan memberikan sumbangan inflasi pada

posisi dua digit yaitu 15,34 % pada tahun 2013 dan 12,49 % pada

tahun 2014. Sedangkan tahun 2015 kelompok bahan makanan

memberikan sumbangan inflasi dengan satu digit yaitu 4,09

persen.

2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau.


Kelompok ini pada tahun 2015 mengalami inflasi sebesar

2,98 persen dengan IHK sebesar 113,30 lebih rendah bila

dibandingkan inflasi tahun 2014 sebesar 3,17 persen dengan IHK

sebesar 110,02. Dari 3 sub kelompok yang ada, semua sub

kelompok mengalami kenaikan indeks/inflasi. Inflasi tertinggi

terjadi pada sub kelompok tembakau dan minuman beralkohol

sebesar 11,99 persen diikuti sub kelompok minuman yang tidak

beralkohol sebesar 5,07 persen dan inflasi terendah terjadi pada

sub kelompok makanan jadi sebesar 0,49 persen.

Secara keseluruhan pada bulan Desember 2015, kelompok ini

memberikan sumbangan inflasi sebesar 2,98 persen. Komoditas

yang dominan memberikan sumbangan inflasi terdiri dari rokok

kretek filter, nasi dengan lauk, rokok kretek dan gula pasir.

Kelompok ini kebanyakan adalah komoditas pabrikan. Artinya

kelompok ini didapat dari proses produksi dari pabrik. Ketika

proses produksi berlangsung tidak terlepas dari kebutuhan bahan

bakar minyak. Oleh karena itu barang pabrikan juga dipengaruhi

oleh komoditas bahan bakar minyak. Selama kurun waktu lima

tahun terakhir, kelompok makanan jadi minuman dan tembakau

sumbangan inflasinya terhadap total inflasi umum hanya satu

digit. Besarannya inflasi pada kelompok makanan jadi ini berkisar

dibawah 5 % kecuali pada tahun 2011 kelompok makanann jadi

memberikan inflasi sebesar 5,36%. Sumbangan inflasi pada

kelompok ini dari tahun ke tahun sangat bervariasi. Kelompok

makanan jadi memberikan sumbangan inflasi paling tinggi pada

tahun 2011. Besaran inflasi kelompok makanan jadi pada tahun

2011 sebesar 5,36 %. Bahkan kelompok ini pada tahun 2011 lebih

besar inflasinya dibandingkan dengan inflasi umum tingkat kota,

tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Pada tahun 2015 kelompok makanan jadi, sumbangan inflasinya

dibawah inflasi total kota Surakarta dan inflasi provinsi maupun

inflasi secara keseluruhan atau inflasi nasional.


3. Kelompok perumahan

Kelompok ini pada tahun 2015 mengalami inflasi sebesar

3,20 persen dengan IHK sebesar 117,49 lebih kecil dibandingkan

inflasi tahun 2014 sebesar 8,00 persen dengan IHK sebesar

113,85. Dari 4 sub kelompok yang ada, semua kelompok

mengalami kenaikan indeks/inflasi.

Inflasi tertinggi terjadi pada sub kelompok perlengkapan rumah

tangga sebesar 5,69 persen, diikuti sub kelompok penyeleng

garaan rumah tangga sebesar 4,92 persen diikuti sub kelompok

biaya tempat tinggal sebesar 2,79 persen dan inflasi terendah

terjadi pada sub kelompok bahan bakar, penerangan dan air

sebesar 2,66 persen. Secara keseluruhan sampai dengan bulan

Desember 2015, kelompok ini memberikan sumbangan inflasi

sebesar 3,20 persen.

Pada tahun 2015 kelompok perumahan memberikan sumbangan

cukup tinggi. Kelompok ini menempati urutan ke-4 setelah

kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga, kelompok

kesehatan, dan kelompok bahan makana. Pada tahun 2010 laju

inflasi kelompok perumahan sebesar 1,46 %, naik menjadi 2,74 %

pada tahun 2011, turun menjadi 2,07% pada tahun 2012. Pada

tahun 2013 laju inflasi semakin meningkat menjadi 3,65 %. Dan

pada tahun 2014 laju inflasi kelompok perumahan dua kali lipat

dari laju inflasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,91 %. Pada

tahun 2015 laju inflasi kelompok perumahan hampir separoh

inflasinya dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,20 persen.

Komoditas kelompok ini mulai menggeliat, pembangunan yang

berbahan baku material mulai ambil bagian. Seperti semen, pasir

maupun bahan-bahan bangunan lainnya. Pada tahun 2015 laju

inflasi ini masih diatas laju inflasi umum secara regional Provinsi

Jawa Tengah maupun secara nasional.


4. Kelompok Sandang

Kelompok sandang pada tahun 2015 mengalami inflasi

sebesar 2,55 persen dengan IHK sebesar 115,44 lebih tinggi

dibandingkan tahun 2014 yang mengalami sedikit perubahan

indeks/relatif stabil yaitu sebesar 0,14 persen dengan IHK sebesar

112,57. Dari 4 sub kelompok yang ada, ke empat sub kelompok

mengalami kenaikan indeks/inflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada

sub kelompok sandang wanita sebesar 3,65 persen diikuti sub

kelompok sandang anak-anak sebesar 3,04 persen dan inflasi

juga terjadi pada sub kelompok sandang laki-laki sebesar 2,25

persen. Sedangkan inflasi terendah terjadi pada sub kelompok

barang pribadi dan sandang lain sebesar 1,44 persen. Secara

keseluruhan pada sampai pada bulan Desember 2015, kelompok

ini memberikan sumbangan deflasi sebesar 2,55 persen.

Komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi adalah

bahan pakaian wanita.

Rata-rata laju inflasi kelompok sandang selama lima tahun

terakhir sebesar 4,25%. Laju inflasi kelompok ini pada tahun 2013

besarnya melebihi rata-rata tahunannya yaitu 6,59 %. Laju inflasi

dibawah rata-rata tahunan terjadi pada tahun 2010 yang besarnya

1,11%. Kelompok ini terjadi perubahan ketika pada kondisi

tertentu seperti menjelang lebaran, ketika tahun baru atau bila ada

event-event tertentu. Pusat perbelanjaan sandang terbesar di kota

Surakarta mengalami kebakaran yaitu Pasar Klewer dampaknya

belum terlihat pada laju inflasi pada kelompok sandang. Karena

peristiwa ini terjadi pada akhir tahun.

Pada tahun 2014 laju inflasi kelompok sandang besarnya 2,74 %.

Kelompok ini memberikan sumbangan terhadap inflasi umum

sangat kecil sekali, atau paling kecil diantara kelompok lainnya.

Pada tahun 2014 laju inflasi kelompok sandang besarnya 2,74 %.

Sedangkan pada tahun 2015 Kelompok ini memberikan


sumbangan terhadap inflasi umum kecil, atau paling kecil diantara

kelompok lainnya.

5. Kelompok Kesehatan.

Kelompok kesehatan pada tahun 2015 mengalami inflasi

sebesar 4,11 persen dengan IHK sebesar 115,69 lebih rendah

dibandingkan inflasi tahun 2014 sebesar 4,86 persen dengan IHK

sebesar 111,12. Dari 4 sub kelompok yang ada, tiga sub kelompok

mengalami kenaikan indeks/inflasi dan satu sub kelompok

mengalami deflasi atau penurunan perubahan indeks. Inflasi

terjadi pada sub kelompok perawatan jasmani dan kosmetika

sebesar 5,65 persen diikuti sub kelompok jasa kesehatan sebesar

5,40 persen diikuti sub kelompok kelompok jasa perawatan

jasmani sebesar 2,22 persen dan sub kelompok . Sedangkan sub

kelompok obat-obatan mengalami perubahan indeks yang

mengecil atau deflasi yaitu sebesar 1,78 persen. Secara

keseluruhan kelompok ini pada tahun 2015 memberikan

sumbangan inflasi sebesar 4,11 persen. Komoditas yang dominan

memberikan sumbangan inflasi adalah bedak.

Kelompok kesehatan sumbangan terhadap inflasi umum setiap

tahunnya berfluktuasi. Pada tahun 2010 laju inflasi kelompok

kesehatan 0,14 %, sumbangan terhadap inflasi umum paling kecil.

Kelompok kesehatan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2011 laju

inflasinya mulai meningkat yaitu 3,34%. Pada tahun 2012 laju

inflasi pada kelompok kesehatan turun kembali sebesar 1,98%.

Pada tahun 2013 laju inflasi kelompok ini naik hampir tiga kali

lipat dari tahun sebelumnya menjadi 5,10%. Dan turun kembali

menjadi 4,93 % pada tahun 2014. Laju inflasi pada tahun 2014

kelompok kesehatan besarnya diatas rata-rata selama lima tahun

terakhir. Laju inflasi rata-rata lima tahun terakhir besarnya 3,89%

sedangkan laju inflasi kelompok kesehatan pada tahun 2015

besarnya 4,11%.


6. Kelompok Pendidikan

Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga pada tahun

2015 mengalami inflasi sebesar 3,81 persen dengan IHK sebesar

112,00 lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun

2014sebesar 0,06 persen dengan IHK sebesar 107,89. Dari 5 sub

kelompok yang ada, kesemuanya sub kelompok mengalami

kenaikan indeks/inflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada sub

kelompok pendidikan sebesar 4,76 persen diikuti sub kelompok

rekreasi sebesar 3,34 persen dan sub kelompok

perlengkapan/peralatan pendidikan sebesar 2,12 persen.

Sedangkan sub kelompok olah raga dan sub kelompok kursus-

kursus/pelatihan mengalami kenaikan indeks /relatif kecil yaitu

sebesar 1,98 persen dan 0,26 persen. Secara keseluruhan

kelompok ini pada tahun 2015 memberikan sumbangan inflasi

sebesar 3,81 persen. Komoditas yang dominan memberikan

sumbangan inflasi adalah laptop/notebook.

Pada kelompok pendidikan laju inflasi setiap tahunnya dibawah

5%. Kelompok ini laju inflasi terjadi pada bulan bulan tertentu,

seperti ketika tahun ajaran baru atau permulaan semester setiap

tahunnya. Hal ini karena pada setiap semesternya terjadi

perubahan materi pelajaran maupun agena akademiknya. Rata-

rata laju inflasi pada kelompok pendidikan selama lima tahun

terakhir sangat kecil yaitu 3,50 %.

7. Kelompok Transportasi.

Kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan pada

tahun 2015 mengalami deflasi sebesar 2,01 persen dengan IHK

sebesar 123,14 lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2014

sebesar 7,22 persen dengan IHK sebesar 125,66. Dari 4 sub

kelompok yang ada, dua sub kelompok mengalami kenaikan

indeks/inflasi, dua sub kelompok mengalami penurunan


indeks/deflasi. Satu sub kelompok mengalami kenaikan dan satu

sub kelompok tidak terjadi perubahan indeks/indeks tetap. Inflasi

terjadi pada sub kelompok sarana dan penunjang transpor sebesar

0,65 persen dan satu sub kelompok jasa keuangan tidak

mengalami perubahanindeks/ angka relative stabil.

Deflasi terjadi pada sub kelompok komunikasi dan pengiriman

sebesar 0,42 persen dan sub kelompok transport mengalami

deflasi sebesar 2,94 persen. Sedangkan sub kelompok jasa

keuangan tidak mengalami perubahan indeks/relatif stabil.

Secara keseluruhan kelompok ini pada bulan Desember 2015

memberikan sumbangan deflasi sebesar 2,94 persen. Komoditas

yang dominan memberikan sumbangan inflasi adalah angkutan

udara, tarip kereta api dan angkutan antar kota.

Kelompok transportasi merupakan kelompok terakhir dari 7

kelompok agregat menghitungan inflasi. Kelompok ini lebih

bersifat administrasi price, karena barang dan jasa kelompok ini

lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Pada tahun

2015 kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar 2,01 %,

walaupun masih terkendali namun perlu dicermati karena

kelompok ini berpengaruh terhadap barang atau jasa lainnya. Laju

inflasi Kelompok ini perlu dipertahankan dengan harapan

pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga terhadap bahan

bakar minyak.


BAB V

PENUTUP

Perekonomian Kota Surakarta tahun 2015 tumbuh sebesar 5,44

persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali

Pengadaan Listrik dan Gas yang mengalami kontraksi (pertumbuhan

negatif) sebesar 3,79 persen dan sektor pertambangan/penggalian.

Jasa Perusahaan merupakan lapangan usaha yang mengalami

pertumbuhan tertinggi sebesar 9,28 persen, diikuti oleh transportasi

dan pergudangan sebesar 8,08 persen dan Real estate sebesar 7,22

persen. Struktur perekonomian Kota Surakarta menurut lapangan

usaha tahun 2015 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu:

konstruksi (26,90 persen); Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi

Mobil-Sepeda Motor (22,56 persen). Dan Sektor informasi dan

komunikasi (10,62persen) .

Secara garis besar kondisi perekonomian kota Surakarta cukup

kondusif dengan pertumbuhan berkisar 5 % - 6 %. Pertumbuhan yang

sedikit melemah dibanding tahun sebelumnya, karena kondisi

perekonomian dunia yang berpengaruh terhadap perekonomian

nasional dan perekonomian regional. Hal ini perlu dicermati para

pengambil kebijakan terutama terhadap nilai rupiah maupun nilai

eksport. Komoditas kandungan eksport perlu adanya pemetaan

lapangan untuk menghadapi perdagangan global. Untuk melihat

kondisi lapangan perlu adanya kajian tentang komoditas yang

dibutuhkan oleh pasar sehingga nilai komoditas eksport cukup

mempunyai nilai.

Inflasi rata-rata bulanan tahun 2015 sebesar 2,56 %. Dengan

komulatif inflasi umum sebesar, 2,56 %. Inflasi umum tahun 2015

lebih kecil 5,45 % dibanding dengan inflasi umum tahun sebelumnya

yang besarnya 8,01 %. Hal ini cukup memprihatinkan dan perlu


adanya kecermatan di tingkat lapangan untuk pengendalian harga

komoditas terutama 9 bahan pokok. Sehingga daya beli masyarakat

tidak tergerus oleh harga-harga yang bersifat administration price

(harga barang yang ditentukan oleh pemerintah). Perlu lebih

mengaktifkan TPID Kota Surakarta melalui sidak atau kebijakan

lainnya, sehingga para pelaku usaha tidak semaunya dalam

penentuan harga konsumen. Ekspektasi di tingkat masyarakat perlu

dijaga sehingga tidak ada isu tentang proses kenaikan komoditas

sehingga inflasi lebih bisa terkendali. Jumlah komoditas di lapangan

juga perlu dikontrol demikian juga tata niaga maupun distribusi

komoditas terutama komoditas yang memiliki elastisitas tinggi di

tingkat masyarakat atau biasa disebut dengan 9 bahan pokok.


LAMPIRAN



(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A 107,625.81 0.50 123,953.56 0.52 134,120.70 0.51 156,759.32 0.54 167,748.49 0.52 182,751.51 0.52

1 Pertanian,

Peternakan,

Perburuan dan Jasa

Pertanian

107,115.75 0.50 123,405.35 0.52 133,531.37 0.51 156,085.01 0.54 167,057.60 0.52 181,997.00 0.52

2 Kehutanan dan

Penebangan Kayu

7.57 0.00 8.42 0.00 8.20 0.00 9.21 0.00 10.31 0.00 10.93 0.00

3 Perikanan 502.50 0.00 539.79 0.00 581.12 0.00 665.10 0.00 680.59 0.00 743.58 0.00

B 599.04 0.00 589.94 0.00 589.56 0.00 600.78 0.00 697.25 0.00 770.26 0.00C 1,636,047.97 7.62 1,932,330.19 8.08 2,184,220.23 8.27 2,440,165.97 8.39 2,789,563.68 8.70 3,002,990.09 8.58

D 47,061.77 0.22 51,207.57 0.21 57,110.07 0.22 58,562.30 0.20 60,379.07 0.19 61,213.06 0.17

E 48,303.14 0.22 50,226.77 0.21 49,150.21 0.19 49,564.92 0.17 52,562.74 0.16 55,285.78 0.16

F 6,060,192.51 28.23 6,463,871.49 27.04 7,132,200.69 26.99 7,707,302.44 26.50 8,591,705.73 26.80 9,410,744.97 26.90


H 566,181.32 2.64 595,691.62 2.49 639,607.23 2.42 713,390.43 2.45 828,699.95 2.58 932,398.98 2.67

I 1,044,929.32 4.87 1,191,045.72 4.98 1,416,920.94 5.36 1,614,045.03 5.55 1,826,367.28 5.70 2,015,814.83 5.76

J 2,439,338.58 11.36 2,659,909.56 11.13 2,968,644.77 11.23 3,201,750.06 11.01 3,453,784.47 10.77 3,715,658.93 10.62

K 783,042.54 3.65 874,845.28 3.66 980,309.86 3.71 1,065,842.54 3.67 1,173,873.01 3.66 1,326,074.81 3.79

L 907,497.62 4.23 997,530.77 4.17 1,081,941.05 4.09 1,148,116.83 3.95 1,296,580.03 4.04 1,436,443.80 4.11

M,N 136,373.29 0.64 160,589.58 0.67 181,151.78 0.69 208,386.73 0.72 235,080.88 0.73 272,952.59 0.78

O 1,387,544.33 6.46 1,454,692.69 6.08 1,630,094.69 6.17 1,772,641.71 6.10 1,888,650.12 5.89 2,086,163.83 5.96

P 785,767.73 3.66 1,055,833.37 4.42 1,286,013.89 4.87 1,534,635.46 5.28 1,734,114.99 5.41 1,877,495.85 5.37

Q 183,228.09 0.85 219,979.97 0.92 265,871.64 1.01 296,594.32 1.02 346,392.98 1.08 385,675.46 1.10

R,S,T 222,461.64 1.04 237,184.76 0.99 250,255.67 0.95 273,487.25 0.94 305,614.62 0.95 326,200.52 0.93

21,469,551.30 100.00 23,909,011.13 100.00 26,425,273.02 100.00 29,081,312.47 100.00 32,059,446.90 100.00 34,982,374.09 100.00

501520 504140 0.52 506619 0.49 508951 0.46 511152 0.43 513,210 0.40

42,808,963.34 47,425,340.44 10.78 52,160,051.29 9.98 57,139,709.86 9.55 62,719,987.20 9.77 68,163,859.02 8.68

PRODUK DOMESTIK REGIONAL

BRUTO

Penduduk pertengahan tahun

(jiwa)

PDRB Per Kapita (Rp)

Jasa Kesehatan dan

Jasa lainnya


Jasa Keuangan dan

Real Estate

Jasa Perusahaan

Administrasi

Jasa Pendidikan

Transportasi dan


Konstruksi

Industri Pengolahan



(2)

Pertanian, Kehutanan,

Pertambangan dan

STRUKTUR PDRB SEKTOR PRIMER KOTA SURAKARTA

ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2010-2015Kate

goriUraian

2010 2011 2012 2013 2014 2015


(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A 107,625.81 2.35 116,492.47 8.24 119,290.28 2.40 125,292.13 5.03 127,634.25 1.87 129,926.80 0.52


2 Kehutanan dan

Penebangan Kayu

7.57 3.77 7.93 4.73 7.59 -4.20 7.73 1.77 7.56 -2.21 7.47 0.00

3 Perikanan 502.50 -0.06 501.54 -0.19 499.74 -0.36 530.93 6.24 513.88 -3.21 519.52 0.00

B 599.04 -0.13 567.20 -5.31 564.81 -0.42 562.50 -0.41 549.59 -2.29 535.17 0.00

C 1,636,047.97 4.38 1,746,601.12 6.76 1,874,945.81 7.35 2,044,003.66 9.02 2,184,105.67 6.85 2,263,993.97 8.58

D 47,061.77 4.21 50,905.97 8.17 57,293.50 12.55 61,821.35 7.90 63,499.68 2.71 61,092.81 0.17

E 48,303.14 6.54 49,441.81 2.36 48,187.39 -2.54 47,384.05 -1.67 48,594.69 2.55 49,454.24 0.16

F 6,060,192.51 6.72 6,175,996.77 1.91 6,512,554.87 5.45 6,767,584.32 3.92 7,014,333.33 3.65 7,390,395.31 5.36


H 566,181.32 4.89 591,897.31 4.54 630,022.97 6.44 695,071.27 10.32 750,350.60 7.95 811,007.78 2.67

I 1,044,929.32 5.49 1,130,160.17 8.16 1,218,509.72 7.82 1,288,357.53 5.73 1,377,875.81 6.95 1,463,048.48 5.76

J 2,439,338.58 6.09 2,646,721.83 8.50 2,959,428.76 11.81 3,204,036.98 8.27 3,490,330.91 8.94 3,723,082.11 10.62

K 783,042.54 7.15 818,294.40 4.50 842,704.78 2.98 872,109.50 3.49 907,659.83 4.08 968,341.37 3.79

L 907,497.62 5.80 971,859.64 7.09 1,040,600.25 7.07 1,094,700.86 5.20 1,164,923.59 6.41 1,249,065.08 4.11

M,N 136,373.29 8.00 151,629.26 11.19 162,516.32 7.18 177,726.37 9.36 189,915.26 6.86 207,530.85 0.78

O 1,387,544.33 6.03 1,426,534.36 2.81 1,450,191.36 1.66 1,506,447.18 3.88 1,524,921.96 1.23 1,623,466.15 5.96

P 785,767.73 7.20 888,360.44 13.06 982,167.18 10.56 1,060,271.81 7.95 1,144,903.75 7.98 1,223,370.41 5.37

Q 183,228.09 4.67 205,314.81 12.05 220,699.59 7.49 238,715.15 8.16 268,758.62 12.59 285,590.16 1.10

R,S,T

,U222,461.64 6.61 229,738.50 3.27 239,731.95 4.35 254,181.54 6.03 264,987.02 4.25 273,171.04 0.93

21,469,551.30 92.06 22,848,439.42 6.42 24,123,781.59 5.58 25,631,681.32 6.25 26,984,358.61 5.28 28,453,493.87 5.44

501520 504140 0.52 506619 0.49 508951 0.46 511152 0.43 513,210 0.40

42,808,963.34 45,321,615.86 5.87 47,617,206.60 5.07 50,361,785.94 5.76 52,791,260.94 4.82 55,442,204.69 5.02

Penduduk pertengahan tahun

PDRB Per Kapita (Rp)

Jasa lainnya

PRODUK DOMESTIK

REGIONAL BRUTO

Jasa Keuangan dan

Real Estate

Jasa Perusahaan

Administrasi

Jasa Pendidikan

Jasa Kesehatan dan

Transportasi dan



Industri Pengolahan


Pengadaan Air,

Konstruksi

(2)


Pertambangan dan


Kate

goriUraian

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PERKEMBANGAN PDRB SEKTOR PRIMER KOTA SURAKARTA


Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kota Surakarta 5.94 6.04 6.12 5.89 5.07 5.44

Jawa Tengah 6.02 6.28 6.73 6.24 5.71 5.40

National 6.10 6.50 6.23 5.78 5.02 4.79

Sumber : BPS RI

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta

Jawa Tengah, Nasional tahun 2010 - 2015

No. Jenis barang/jasa 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Bahan Makan 12.26 -2.02 3.14 15.34 12.49 4.10

2 Makanan Jadi, Minuman 2.40 5.36 4.40 4.15 3.62 2.98

3 Perumahan 1.46 2.74 2.07 3.65 8.91 3.20

4 Sandang 1.11 4.63 4.74 6.59 2.74 2.55

5 Kesehatan 0.14 3.34 1.98 5.10 4.93 4.11

6 Pendidikan 0.99 3.95 3.01 2.19 4.53 3.81

7 Transport 2.61 1.16 1.32 14.13 12.17 -2.01

Inflasi 6.65 1.93 2.87 8.32 8.01 2.56

Jawa Tengah 6.88 2.68 4.24 7.99 8.22 2.73

National 6.96 3.79 4.30 8.38 8.36 3.35

Sumber : BPS RI

Laju inflasi menurut kelompok barang/jasa

Kota Surakarta tahun 2010 - 2015


IHK

Desember

2014

IHK

Desember

2015

Inflasi

2014

Inflasi

2015

(2) (3) (4) (5)

116.84 119.83 6.49 2.56

1 129.65 134.96 10.12 4.10

1.1 Padi-padian, Umbi-umbian dan Hasilnya 124.48 131.18 10.71 5.38

1.2 Daging dan Hasilnya 104.29 107.03 3.46 2.63

1.3 Ikan Segar 138.58 148.02 16.04 6.81

1.4 Ikan Diawetkan 126.61 134.35 16.06 6.11

1.5 Telur, Susu dan Hasil-hasilnya 120.93 125.48 11.15 3.76

1.6 Sayur-sayuran 146.15 162.16 18.89 10.95

1.7 Kacang-kacangan 125.45 126.43 -0.13 0.78

1.8 Buah-buahan 121.48 139.54 4.38 14.87

1.9 Bumbu-bumbuan 213.04 202.38 26.97 -5.00

1.10 Lemak dan minyak 111.22 106.11 -4.76 -4.59

1.11 Bahan Makanan Lainnya 118.46 119.32 9.03 0.73

2 110.02 113.30 3.17 2.98

2.1 Makanan Jadi 108.86 109.39 2.36 0.49

2.2 Minuman yang Tidak Beralkohol 106.05 111.43 2.05 5.07

2.3 Tembakau dan Minuman Beralkohol 122.84 137.57 9.02 11.99

3 113.85 117.49 8.00 3.20

3.1 Biaya Tempat Tinggal 110.58 113.67 4.80 2.79

3.2 Bahan Bakar, Penerangan dan Air 125.79 129.13 16.67 2.66

3.3 Perlengkapan Rumahtangga 112.84 119.26 6.74 5.69

3.4 Penyelenggaraan Rumahtangga 107.24 112.52 6.48 4.92

4 112.57 115.44 2.76 2.55

4.1 Sandang Laki-laki 113.05 115.59 2.75 2.25

4.2 Sandang Wanita 111.61 115.68 3.21 3.65

4.3 Sandang Anak-anak 121.87 125.57 5.50 3.04

4.4 Barang Pribadi dan Sandang Lain 105.57 107.09 -0.02 1.44

5 111.12 115.69 4.86 4.11

5.1 Jasa Kesehatan 109.72 115.64 6.31 5.40

5.2 Obat-obatan 104.77 102.90 -1.70 -1.78

5.3 Jasa Perawatan Jasmani 114.57 117.11 0.77 2.22

5.4 Perawatan Jasmani dan Kosmetika 115.64 122.17 7.15 5.65

6 107.89 112.00 4.60 3.81

6.1 Pendidikan 108.70 113.87 6.12 4.76

6.2 Kursus-kursus / Pelatihan 103.92 104.19 0.27 0.26

6.3 Perlengkapan / Peralatan Pendidikan 103.46 105.65 1.04 2.12

6.4 Rekreasi 110.77 114.47 3.96 3.34

6.5 Olahraga 103.73 105.78 3.16 1.98

7 125.66 123.14 7.22 -2.01

7.1 Transpor 141.97 137.80 10.24 -2.94

7.2 Komunikasi dan Pengiriman 97.75 97.34 -0.21 -0.42

7.3 Sarana dan Penunjang Transpor 108.56 109.27 4.12 0.65

7.4 Jasa Keuangan 121.61 121.61 20.39 0.00

PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA

TRANSPOR, KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGAN

INDEKS HARGA KONSUMEN DAN INFLASI KOTA SURAKARTA

BULAN DESEMBER 2014 DAN BULAN DESEMBER 2015 (2012=100)

BAHAN MAKANAN

(1)

KELOMPOK/SUB KELOMPOK

UMUM/TOTAL

MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU

PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS, & BAHAN BAKAR

SANDANG

KESEHATAN

Documents

ANALISIS EKONOMI KOTA SURAKARTA TAHUN 2015bapppeda.surakarta.go.id/kip/assets/uploads/bidang/EKONOMI/95/... · Penduduk Kabupaten/Kota se-eks ... dengan jumlah penduduk sebanyak 512.226