ANALISIS EKONOMI KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 Jumlah …bapppeda.surakarta.go.id/.../bidang/EKONOMI/82/_ANALISIS_EKONOMI.pdfmendukung pencapaian visi dan misi Kota Surakarta, Badan Perencanaan

ANALISIS EKONOMIKOTA SURAKARTA TAHUN 2014

Ukuran Buku : 18,5 cm x 27 cmJumlah Halaman : iii + 72 halaman

Gambar :Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta

Diterbitkan oleh :Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

Daftar Isi

Daftar isi ……………………………………………………………………............ i

Kata Pengantar …………………………………………………………………….. ii

I Gambaran Umum …………………………………………………………………

II Ekonomi Makro ……………………………………………………………………

III Ekonomi Sektoral …………………………………………………………………

IV Inflasi ………………………………………………………………………………….

V Penutup ……………………………………………………………………………….

Lampiran ……………………………………………………………………………..

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiaran Tuhan Yang Maha

Kuasa atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga

penyusunan Buku Analisa Ekonomi Kota Surakarta tahun 2014 dapat

terlaksana baik.

Dengan semakin meningkatnya pembangunan Kota Surakarta

dewasa ini, maka tidak dapat dihindari pula bertambahnya

permasalahan ekonomi masyarakat dengan berbagai sebab dan

implikasinya, seperti masalah perekonomian secara makro maupun

mikro dan agregat penyusunannya.

Dalam hal penyediaan data dan informasi yang dapat

mendukung pencapaian visi dan misi Kota Surakarta, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta menyusun dan

menerbitkan Buku Analisa Ekonomi Kota Surakarta tahun 2014 yang

di harapan bermanfaat bagi semua fihak yang membutuhkannya.

Akhirnya, diucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua

pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini. Kritik dan

saran sangat diharapkan karena kami menyadari kekurangan yang

ada.

Semoga Allah SWt, Tuhan YME selalu membimbing kita di

jalan yang di ridhoi-Nya.

Surakarta, September 2015

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKota Surakarta

Ir. Ahyani, MANIP.196311231990031000

BAB I

GAMBARAN UMUM

Kota Surakarta yang dikenal dengan sebutan “Kota Sala”

terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini mempunyai luas wilayah

44.04 km2. terdiri atas 5 (lima) kecamatan, 51 kelurahan, 604 Rukun

Warga (RW) dan 2.714 Rukun Tetangga (RT).

Kelima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Laweyan, Serengan,

Pasarkliwon, Jebres dan Banjarsari. Kecamatan Banjarsari

merupakan kecamatan terbesar dengan luas wilayah 14,81 km2. atau

33,63 persen dari luas Kota Surakarta, sedangkan Kecamatan

Serengan merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu

3,19 km2..

Bermula dari sebuah desa yang dihuni oleh seorang Kyai yang

bernama Ki Gedhe Sala, akhirnya dalam perkembangannya dikenal

sebagai Kota Sala. Sejarah diawali dengan hancurnya Keraton

Kartasura akibat pemberontakan “Geger Pecinan”, yaitu

pemberontakan RM Garendi yang dibantu Adipati Martopuro dan

barisan pemberontak Cina. Dengan rusaknya keraton tersebut maka

pada tahun 1744 Desa Sala dipilih oleh Sunan Paku Buwana II menjadi

ibukota kerajaan yang kemudian disebut Surakarta Hadiningrat.

Prosesi pindahnya Keraton Kartasura Hadiningrat ke Surakarta

dilaksanakan pada hari Rabu Pahing, tanggal 14 Sura 1670 atau

tanggal 17 Pebruari 1745 pada kalender Masehi. Dengan demikian

secara resmi Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Susuhunan Pakoe Boewono

II bertahta di Keraton Surakarta. Tanggal itu pulalah yang kemudian

ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Sala. Setelah Proklamasi

Kemerdekaan Indonesia sebagai Negara, selanjutnya dalam

perkembangannya Surakarta telah memenuhi standar kriteria sebagai

Daerah Otonom berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istrimewa

Yogyakarta yang disebut dengan Daerah Kota Madya Surakarta.

Kemudian berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah, Kotamadya Surakarta disebut Daerah

Tingkat II dan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

yang disempurnakan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagai Kota Surakarta.

Kota Surakarta biasanya disebut juga nagari oleh penduduk

kabupaten-kabupaten di sekitarnya, karena kota ini dulunya menjadi

pusat kerajaan Surakarta Hadiningrat. Pada jaman kemerdekaan, Kota

Sala menjadi pusat dari Karesidenan Surakarta, dan ketika masa

pemerintahan Orde Baru, status Kota Surakarta tidak lagi menjadi

pusat Karesidenan karena dihapus oleh Pemerintah. Sampai sekarang

sebutan Karesidenan Surakarta tersebut sudah tidak ada dan secara

kelembagaan Karesidenan Surakarta sudah diganti dengan Badan

Koordinator Wilayah dan masih menjadi pusat budaya maupun

spiritual bagi masyarakat Kota Sala dan Jawa Tengah.

Kota Surakarta memiliki potensi budaya dan ekonomi yang telah

dikenal sampai keluar daerah terutama di bidang pariwisata dan

perdagangan. Potensi wisata di Surakarta tidak hanya meliputi wisata

sejarah seperti Kraton Surakarta, Pura Mangkunegaran dan Museum

Radyapustaka, ataupun wisata belanja terutama batik di Pasar Klewer,

Kampung Batik Laweyan, Kampung Batik Kauman, Pusat Grosir Solo

dan Beteng Plaza, tetapi juga event-event wisata yang telah menjadi

acara tahunan di kota ini, seperti Solo Batik Carnival, Sekatenan,

Karnaval Wayang dan lain-lain.

Kota Surakarta terletak antara 110o45’15” – 110o45’35 Bujur

Timur dan 7o36’00” – 7o56’00” Lintang Selatan. Wilayah ini

merupakan dataran rendah dengan ketinggian ± 92 meter dari

permukaan laut dan dilalui oleh sungai Pepe, Jenes dan Bengawan

Solo. Kota Surakarta berbatasan dengan kabupaten lain yaitu:

Sebelah Utara :berbatasandengan Kabupaten Karanganyardan Kabupaten Boyolali

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten KaranganyarSebelah Selatan : berbatasan Kab. Sukoharjo dan KaranganyarSebelah Barat : berbatasan dengan Kab. Klaten, Karanganyar dan

Sukoharjo

Pembangunan nasional di negara-negara yang mayoritas

penduduknya hidup di sektor pertanian pada umumnya terfokus pada

pembangunan ekonomi dengan memprioritaskan upaya pembangunan

dan peningkatan kesejahteraan yang menyentuh seluruh lapisan

masyarakat. Kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan

peningkatan kualitas dan standar hidup yang diukur antara lain

melalui Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan

Produk Domestik Regional Bruto pada tingkat daerah baik provinsi,

kabupaten maupun kota.

Sedangkan pembangunan wilayah yang penduduknya mempunyai

lahan pertanian sempit, pembangunan tertuju pada sector

perdagangan dan jasa.

Pembangunan nasional harus memperhatikan kondisi daerah-daerah

diseluruh Indonesia karena pembangunan daerah tidak bisa

disamaratakan dengan alasan perbedaan karakteristik, budaya,

keadaan sosial dan sebagainya. Maka dari itu, keberhasilan

pembangunan nasional bisa terlihat dari pembangunan daerah daerah

yang ada.

Pemerataan pembangunan telah digariskan dalam Undang-Undang

Dasar 1945 alinea keempat, yang menyatakan bahwa fungsi sekaligus

tujuan Negara Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum.

Salah satu proses pencapaian tersebut adalah melalui pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan salah satu wujud dari tugas

pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka

memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Ini berarti bahwa

pembangunan merupakan implementasi dari tugas pelayanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan kegiatan

pembangunan, pertimbangan atas upaya pemenuhan kebutuhan

masyarakat luas harus menjadi perhatian utama. Oleh karena itu,

salah satu indikator utama untuk melihat/mengukur berhasil

tidaknya suatu proses pembangunan adalah sampai sejauh mana atau

seberapa besar tingkat kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, baik

secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dapat

dilihat dari bagaimana masyarakat dapat menikmati hasil-hasil

pembangunan dengan mudah, seperti listrik, air bersih, BBM, sarana

dan prasarana perhubungan/transportasi dan sebagainya.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan

terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada

kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development)

dengan menggunakan potensi sumberdaya fisik secara lokal (daerah).

Dengan perencanaan yang baik dan kebijakan yang tepat akan

mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tersebut.

Keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai

pokok yaitu berkembangnya kemampuan masyarakat untuk

memenuhi kebutuhan pokoknya, meningkatkan rasa harga diri, dan

meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih. Namun

begitu harus diperhatikan bahwa pembangunan ekonomi tanpa

pembangunan moral masyarakatnya dari sisi agama akan menjadi

salah satu penyebab tidak berkembangnya pembangunan tersebut.

Pencapaian pelaksanaan pembangunan yang diharapkan tersebut

tidak dapat dipisahkan dari perubahan sistem penyelenggaraan

pemerintahan di Indonesia. Lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti menjadi UU No. 32

Tahun 2004 menjadi reformasi dalam tata hubungan antara

pemerintah pusat dan daerah serta menjadi cikal bakal lahirnya

otonomi daerah di Indonesia termasuk adanya desentralisasi fiskal.

Adanya otonomi daerah mampu mendorong kegairahan daerah untuk

memngembangkan perekonomiannya. UU No. 32 Tahun 2004,

menyebutkan bahwa pembangunan harus memperhatikan potensi

dan keanekaragaman daerah, karena setiap daerah memiliki karakter

baik itu sosial, budaya, bahkan geografis yang berbeda sehingga perlu

kebijakan yang berbeda pula. Maka, kebijakan pembangunan

ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah diharapkan mampu

memaksimalkan potensi yang ada didaerahnya agar mampu

mencapai hasil pembangunan yang optimal. Keberhasilan

pembangunan ekonomi dilihat melalui pertumbuhan ekonominya,

dimana pertumbuhan ekonomi dapat diukur salah satunya

menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan ekonomi lokal di era

otonomi yang mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah, secara otomatis menuntut pemerintah daerah

untuk berorientasi secara global. Dikarenakan kondisi tingkat

persaingan antar negara yang semakin tinggi dan tidak menutup

kemungkinan akan berdampak pada perekonomian di Indonesia

khususnya di daerah. Oleh karena itu, tantangan pemerintah daerah

bukan lagi pada otonomi maupun desentralisasi, melainkan daerah

dituntut untuk meningkatkan daya saingnya.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan

langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah.

Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal,

termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan

menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja (job

creation). Jika dilihat dari kemakmuran suatu daerah, maka daerah

satu tidak akan sama dengan daerah yang lainnya walaupun dalam

satu provinsi.

Perbedaan SDA tersebut merupakan modal awal dalam

pembangunan yang selanjutnya harus terus dikembangkan. Selain

mengandalkan SDA yang ada dibutuhkan juga sinergi dengan faktor-

faktor lain sepeti SDM yang mengelola SDA, teknologi sebagai alat

“tools” untuk mengelola SDA. Sehingga akan dihasilkan barang dan

jasa yang baik dan berkualitas, yang akhirnya berdampak pada

pendapatan daerah tersebut. Seketika tejadi multiplier effect dalam

kegiatan perekonomian dan perputaran uang akan terjadi.

Kota Surakarta sebagai salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa

Tengah, merupakan kota sedang diantara kota-kota di Jawa Tengah

Jumlah Kepadatanpenduduk Jumlah Kepadatan

penduduk Jumlah Kepadatanpenduduk Jumlah Kepadatan

penduduk Jumlah Kepadatanpenduduk

1 Kota Magelang 18,12 118.413 6.535 118.957 6.565 119.523 6.596 119.935 6.619 120.373 6.6432 Kota Surakarta 44,03 500.173 11.360 502.866 11.421 505.413 11.479 507.825 11.534 510.077 11.5853 Kota Salatiga 52,96 170.801 3.225 173.402 3.274 176.031 3.324 178.594 3.372 181.193 3.4214 Kota Semarang 373,67 1.560.167 4.175 1.588.408 4.251 1.616.596 4.326 1.644.800 4.402 1.672.999 4.4775 Kota Pekalongan 44,96 281.991 6.272 285.026 6.340 287.978 6.405 290.870 6.470 293.704 6.5336 Kota Tegal 34,49 240.020 6.959 241.402 6.999 242.605 7.034 243.860 7.070 244.998 7.103

6 Kota di JawaTengah 568,23 2.871.565 5.054 2.910.061 5.121 2.948.146 5.188 2.985.884 5.255 3.023.344 5.321

2014

Penduduk 6 Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-2014 ( jiwa)

No Kabupaten/KotaLuas

Wilayah(km2)

2010 2011 2012 2013

bila ditinjau dari segi luas wilayah.. Kota Surakarta mempunyai luas

wilayah 44,03 km2 sedangkan Kota Magelang 18,12 km2, Kota Salatiga

52,96 km2, Kota Semarang 373,67 km2, Kota Pekalongan 44,96 km2

dan Kota Tegal 34,49 km2 . Dari 6 kota tersebut Kota Surakarta

luasnya berada diatas Kota Magelang dan kota Tegal, tapi dibawah

kota Salatiga dan Kota Semarang.

Sedangkan dilihat dari jumlah penduduknya Kota Surakarta berada

dibawah kota Semarang dan masih diatas empat Kota yang ada di

Jawa Tengah.

Jumlah penduduk dari tahun ke tahun disetiap kota perkembangannya

mengalami kenaikan. Kota Surakarta dengan luas yang sangat sempit tapi

memiliki penduduk yang cukup banyak. Sehingga kepadatan per km2

menjadi tinggi. Pada tahun 2014 urutan kota dengan jumlah penduduk

terbanyak adalah Kota Semarang 1.672.999 jiwa disusul Kota Surakarta

dengan jumlah penduduk sebanyak 510.077 jiwa diikuti kota Pekalongan

dengan jumlah penduduk sebanyak 293.704 jiwa, kota Tegal sebanyak

244.998 jiwa, Kota Salatiga dengan penduduk 181.193 jiwa dan terkecil

penduduknya adalah kota Magelang sebanyak 120.373 jiwa. Dengan jumlah

penduduk yang banyak dan luas wilayah yang sempit akan berakibat pada

tingkat kepadatan penduduk yang tinggi per km2 nya. Hal ini dialami oleh

Kota Surakarta dan Kota Tegal. Tingkat kepadatan penduduk per km2 kota

Surakarta besarnya 11.585 jiwa/km2, Kota Tegal mempunyai tingkat

kepadatan sebesar 7.103 jiwa/km2, disusul Kota Magelang 6.643 jiwa/km2,

Kota Pekalongan 6.533 jiwa/km2, Kota Semarang sebanyak 4.477 jiwa/km2,

Jumlah Kepadatanpenduduk Jumlah Kepadatan

penduduk Jumlah Kepadatanpenduduk Jumlah Kepadatan

penduduk Jumlah Kepadatanpenduduk

1 Boyolali 1.015,07 932.193 918 938.999 925 945.534 931 951.817 938 957.857 9442 Klaten 655,56 1.131.913 1.727 1.137.909 1.736 1.143.633 1.745 1.148.994 1.753 1.154.040 1.7603 Sukoharjo 466,66 825.887 1.770 833.933 1.787 841.771 1.804 849.506 1.820 856.937 1.8364 Wonogiri 1.822,37 930.422 511 934.689 513 938.641 515 942.377 517 945.817 5195 Karanganyar 772,20 814.907 1.055 823.486 1.066 831.916 1.077 840.171 1.088 848.255 1.0986 Sragen 946,49 859.716 908 864.029 913 868.105 917 871.989 921 875.600 9257 Kota Surakarta 44,03 500.173 11.360 502.866 11.421 505.413 11.479 507.825 11.534 510.077 11.585

se-eksKaresidenan 5.722,38 5.995.211 1.048 6.035.911 1.055 6.075.013 1.062 6.112.679 1.068 6.148.583 1.074

2014

Penduduk Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan SurakartaProvinsi Jawa Tengah, 2010-2014

( jiwa)


Wilayah(km2)

2010 2011 2012 2013

dan tingkat kepadatan terkecil kota Salatiga 3.421 jiwa/km2. Kepadatan

penduduk kota yang berada diatas kepadatan penduduk provinsi adalah

Kota Surakarta, Kota Tegal, Kota Magelang, dan Kota Pekalongan.

Sedangkan dua Kota berada dibawah kepadatan penduduk provinsi adalah

kota Salatiga dan Kota Semarang. Dilihat dari angka relatif ke 6 kota yang

ada di Jawa Tengah Kota Surakarta memberikan kontribusi kepadatan

penduduk sebesar 29,13 %, seperempat lebih dari total kepadatan

penduduk. Dan terkecil adalah kota Salatiga sebesar 8,60 %.

Diantara 6 kota di Jawa Tengah, Kota Surakarta mempunyai tingkat

kepadatan yang paling tinggi. Hal ini perlu adanya perhatian serius untuk

mencermati tentang kebijakan yang akan diambil berkaitan dengan jumlah

penduduk di kota Surakarta.

Untuk perbandingan diantara kabupaten kota se-eks karesidenan

Surakarta maka akan berbeda juga keadaannya.

Di tinjau dari luas wilayah, Kabupaten Wonogiri merupakan kabupaten

terluas diantara kabupaten-kota se-eks Karesidenan Surakarta dengan luas

1.882,37 km2 , disusul kabupaten Boyolali 1.015,07 km2 , Kabupaten Sragen

946,49 km2 , Kabupaten Karanganyar 772,20, Kabupaten Klaten 655,56

km2 , Kabupaten Sukoharjo 466,66 km2 , dan terakhir Kota Surakarta

dengan luas wilayah 44,03 km2 . Dari 7 kabupaten Kota se eks Karesidenan

distribusi luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Wonogiri dengan luas

31,85 % terhadap total luas wilayah se-eks Karesidenan. Persentase

berikutnya adalah kabupaten Boyolali 17,74 %, Kabupaten Sragen

16,54%, Kabupaten Karanganyar 13,49%, Kabupaten Klaten 11,46 %,

Kabupaten Sukoharjo 8,15 % dan terkecil wilayah Kota Surakarta

0,77%.

Namun demikian dengan luas wilayah yang relatif kecil Kota

Surakarta memiliki jumlah penduduk yang tidak banyak yaitu

510.077 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak dimiliki oleh Kabupaten

Klaten 1.154.040 jiwa. Dengan jumlah penduduk dan luas wilayah

yang ada dapat diketahui tingkat kepadatan penduduk suatu wilayah.

Tingkat kepadatan penduduk kota Surakarta sangat tinggi yaitu

11.585 jiwa/km2, disusul kabupaten Sukoharjo 1.836 jiwa/km2,

Kabupaten Klaten 1.760 jiwa/km2, Kabupaten Karanganyar 1.098

jiwa/km2, Kabupaten Boyolali 944 jiwa/km2, Kabupaten Sragen 925

jiwa/km2, dan yang terkecil tingkat kepadatannya Kabupaten

Wonogiri 519 jiwa/km2. Dilihat dari kontribusi kepadatan penduduk

di wilayah se-eks Karesidenan Surakarta, Kota Surakarta memiliki

kontribusi paling tinggi diantara kabupaten se wilayah eks

Karesidenan Surakarta 62,06%. Kota Surakarta dengan kepadatan

11.585 jiwa/km2 merupakan kepadatan yang cukup tinggi, belum

penduduk pada siang hari. Hal ini perlu dicermati dalam mengambil

kebijakan yang berkaitan dengan kondisi sosial terutama tentang

penduduk. Perbandingan antar wilayah dan perbandingan antar

status wilayah, kota Surakarta memiliki tingkat kepadatan penduduk

cukup tinggi. Pada tingkat provinsi Jawa Tengah Kota Surakarta

masih memiliki tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi

diantara kabupaten kota.

Sama seperti karakteristik perkotaan lainnya, dimana kontribusi

sektor tersier dan sekunder lebih dominan dibandingkan sektor

primer, struktur perekonomian Kota Surakarta ditopang oleh sektor

jasa perdagangan, jasa wisata (hotel, restoran, budaya dan hiburan)

serta jasa pendidikan. Struktur perekonomian ini dapat dilihat dari

indikator kontribusi sektoral dari PDRB Kota Surakarta. PDRB

(Produk Domestik Regional Bruto) adalah jumlah nilai tambah yang

dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu wilayah atau jumlah

seluruh nilai barang dan jasa akhir tahun yang dihasilkan seluruh unit

usaha yang ada pada suatu wilayah.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan kontibutor sektor

terbesar dalam struktur PDRB Kota Surakarta dalam 5 tahun

terakhir, dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,35% terhadap PDB

Kota Surakarta. Sub sektor perdagangan, termasuk dalam kategori ini

adalah perdagangan besar (grosir) dan eceran (retail), baik di bidang

tekstil dan turunannya, termasuk di bidang food and beverage.

Pertumbuhan dari sektor ini termasuk tinggi disamping dari sektor

jasa keuangan. Sehingga dengan adanya bencana kebakaran Pasar

Klewer pada akhir tahun 2014, dampak kontibusi dan pertumbuhan

sektor ini dan sektor keuangan, diperkirakan akan mengalami

penurunan terhadap PDRB pada tahun 2015.

Sektor unggulan di kota Surakarta secara umum dapat

dilihat pada masing-masing cluster di setiap Kecamatan, hal tersebut

dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kecamatan Laweyan, berupa kampung batik Laweyan, mencakup

batik, garmen maupun olah tekstil, mebel, dengan kegiatan

pendukungnya adalah pendidikan, biro travel, perhotelan,

maupun tempat wisata.

2. Kecamatan Serengan, berupa industri pengolahan makanan dan

minuman, pakaian tradisional, industri kreatif, baik kerajinan

batik, maupun pembuatan letter.

3. Kecamatan Pasarkliwon, berupa kerajinan dan batik kayu, biro

perjalanan, kesenian tradisional, tempat wisata, maupun jasa

sablon.

4. Kecamatan Jebres, berupa meubel, batik tekstil dan garmen, serta

jasa pendukung berupa hotel, jasa kursus, jasa pendidikan

maupun pelatihan, dan gedung olah raga.

5. Kecamatan Banjarsari berupa minuman tradisional (jamu),

krupuk, sangkar burung, meubel, dan jasa pendukungnya berupa

pendidikan, biro perjalanan dan penginapan/hotel.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta sejak tahun 2010-2014

masih menunjukkan trend yang meningkat, meskipun 2 tahun

terakhir menunjukkan perlambatan, seiring dengan trend

perlambatan ekonomi nasional dan global. Trend ini juga berlaku

sama, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi

Jawa Tengah dan nasional. Dalam periode tahun 2010 – 2014

pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta menunjukkan kinerja yang

lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi

Jawa Tengah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator ini

menunjukkan, bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta masih

underperform dibandingkan kinerja perkonomian Provinsi Jawa

Tengah dan perekonomian nasional, meskipun ekonomi daerah

masih tetap tumbuh.

Pendapatan per-kapita Kota Surakarta sejak tahun 2010-2014

menunjukkan trend yang meningkat, sebagaimana bisa dilihat dari

grafik dibawah. Secara umum rata-rata pendapatan per-kapita Kota

Surakarta sejak tahun 2010-2014 sebesar Rp. 11.402.282,98 lebih

tinggi dari rata-rata tingkat pendapatan per-kapita Propinsi Jawa

Tengah sebesar Rp. 6.395.830,74. Meningkatnya pendapatan per-

kapita, menjadi indikasi meningkatnya daya beli/purchasing power

dari masyarakat Kota Surakarta yang semakin meningkat. Variabel

ini berpengaruh terhadap komposisi dari indeks pembangunan

manusia (IPM).

Perkembangan nilai ekspor Kota Surakarta dalam periode tahun

2010-2014, menunjukkan trend yang menurun. Kondisi inilah yang

menjelaskan, meskipun perekonomian Kota Surakarta masih tetap

tumbuh, namun pertumbuhannya di bawah pertumbuhan ekonomi

Provinsi Jawa Tengah dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Penurunan kinerja ekspor Kota Surakarta sangat dipengaruhi oleh

perekonomian negara utama tujuan ekspor Kota Surakarta, yaitu

Amerika Serikat dan negara-negara kawasan Eropa, khususnya Eropa

barat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang minus di kawasan Eropa

dan recovery ekonomi yang lambat di Amerika Serikat, menyebabkan

daya beli dan permintaaan komoditas ekspor Kota Surakarta

cenderung menurun. Komoditas utama ekspor masih didominasi oleh

tekstil dan turunannya, mebel, batik, kantong plastik dan kerajinan

kayu/rotan.

Beberapa negara tujuan ekspor utama Kota Surakarta adalah

Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Inggris, Italy, Kanada, Perancis,

Spanyol, China dan Jepang serta Turki.

Investasi merupakan salah satu komponen utama pertumbuhan

ekonomi. Iklim investasi akan sangat banyak dipengaruhi oleh

variabel ekononomi yang lain, seperti tingkat suku bunga, nilai tukar,

inflasi dan masalah struktural yang lain. Secara umum dalam kurun 5

tahun terakhir perkembangan nilai investasi untuk usaha mikro, kecil

dan menengah di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan,

meskipun pada tahun 2014 sedikit menurun seiring dengan

perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan domestik. Data nilai

investasi yang ditampilkan, adalah nilai-nilai investasi yang

dicantumkan atas dasar modal usaha yang diberikan oleh pemohon

perijinan usaha kepada Pemerintah Kota Surakarta.

Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam

kelompok pengangguran diukur dengan tingkat pengangguran

terbuka (TPT). TPT didefinisikan sebagai prosentase jumlah

penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator TPT sangat

berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaaan lapangan kerja

baru, selain itu juga berfungsi sebagai indikasi tingkat keberhasilan

program ketenagakerjaaan dari tahun ke tahun, sekaligus sebagai

bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian

nasional/daerah, disamping angka kemiskinan.

Dari data TPT Kota Surakarta periode tahun 2010 – 2013,

menunjukkan trend yang menurun, artinya meskipun variabel

ketenagakerjaan melalui indikator TPT sangat berhubungan dengan

variabel lain seperti tingkat pertumbuhan ekonomi (melalui Hukum

Okun), namun secara umum dalam 5 tahun terakhir, tingkat

pengangguran di Kota Surakarta cenderung menurun. Indikasi ini

sekaligus menjelaskan secara tidak langsung kemampuan

Pemerintah Daerah dalam menyediakan lapangan kerja dan

keberhasilan program pembangunan daerah, melalui penurunan

tingkat pengangguran di Kota Surakarta.

BAB II

EKONOMI MAKRO

Perjalanan pembangunan ekonomi telah menimbulkan berbagai

macam perubahan terutama pada struktur perekonomian.

Perubahan struktur ekonomi merupakan salah satu karakteristik

yang terjadi dalam pertumbuhan ekonomi pada hampir setiap negara

maju. Pembangunan daerah sebagai integral dari pembangunan

nasional merupakan suatu proses perubahan yang terencana dalam

upaya mencapai sasaran dan tujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat yang di dalamnya melibatkan seluruh

kegiatan yang ada melalui dukungan masyarakat di berbagai sektor.

Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta

aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Perencanaan

pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah, memerlukan

berbagai macam informasi statistik untuk dasar penentuan strategi

dan kebijaksanaan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan

tepat. Arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar

pendapatan masyarakat naik secara mantap dan dengan tingkat

pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk mengetahui tingkat dan

pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik

pendapatan regional secara berkala, untuk kegunaan perencanaan

pembangunan khususnya di bidang ekonomi.

Ekonomi makro meliputi berbagai konsep dan variabel, tetapi

selalu ada tiga topik utama untuk kegiatan ekonomi makro. Teori-

teori ekonomi makro biasanya terhubung dengan fenomena

keluaran, pengangguran dan inflasi. Diluar teori ekonomi makro,

topik-topik tersebut juga sangatlah penting untuk semua agen

kegiatan ekonomi termasuk pekerja, konsumen dan produsen.

Keluaran ialah total nilai seluruh produksi di suatu wilayah pada

masa yang sudah ditentukan. Semua yang diproduksi dan dijual

menghasilkan pendapatan. Maka dari itu, keluaran dan pendapatan

biasanya dianggap setara dan dua istilah tersebut sering digunakan

berganti-gantian. Keluaran bisa diukur sebagai jumlah pendapatan,

atau, bisa dilihat dari sisi produksi dan diukur sebagai jumlah

nilai barang jadi dan jasa atau bisa juga dari penjumlahan

seluruh nilai tambah di dalam suatu wilayah.

Keluaran ekonomi makro biasanya diukur dengan Produk

Domestik Bruto (PDB) atau salah satu akun nasional. Sedangkan

keluaran dalam suatu wilayah atau regional maka biasa disebut

dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ekonom yang

tertarik dengan kenaikan keluaran jangka panjang akan mempelajari

pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi, akumulasi mesin

dan modal lainnya, serta pendidikan yang lebih baik dan modal

manusia semuanya akan berujung pada keluaran ekonomi lebih

besar di selama berjalannya waktu. Tetapi, keluaran tidak selalu naik

secara konsisten. Siklus bisnis bisa menyebabkan penurunan

keluaran jangka pendek yang disebut resesi. Ekonom

mencari kebijakan ekonomi makro yang bisa mencegah ekonomi

anjlok ke jurang resesi dan akhirnya bisa memacu pertumbuhan

jangka panjang dengan lebih cepat.

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang kondisi

perekonomian suatu wilayah atau daerah dapat dilihat melalui

neraca ekonominya, mencakup informasi semua barang dan jasa

sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di

wilayah domestik. Untuk memperoleh gambaran menyeluruh dari

sektor ekonomi, di mana mencakup kegiatan ekonomi yang ada di

dalam kota Surakarta, untuk mencukupi hal tersebut diperlukan

uraian atau penjelasan singkat tentang kondisi ekonomi regional.

Untuk itu disusunlah Analisis ekonomi Kota Surakarta yang

diharapkan dapat menjelaskan dan memberi gambaran sederhana

tentang kondisi ekonomi di Kota Surakarta.

Pada langkah awal untuk mempermudah melihat ekonomi makro

pada perkembangan PDRB perlu di golongkan menjadi ekonomi

primer, ekonomi sekunder dan ekonomi tersier. Ekonomi makro

menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak

masyakarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat

digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi

target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas

harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang

berkesinambungan.

Ekonomi makro meliputi berbagai konsep dan variabel, tetapi

selalu ada tiga topik utama untuk kegiatan ekonomi makro. Teori-

teori ekonomi makro biasanya terhubung dengan fenomena

keluaran, pengangguran dan inflasi. Diluar teori ekonomi makro,

topik-topik tersebut juga sangatlah penting untuk semua agen

ekonomi termasuk pekerja, konsumen dan produsen.

Untuk memperkecil ruang bahasan maka keluaran yang akan

disampaikan adalah tentang kondisi PDRB. Baik nantinya untuk

PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas dasar harga

konstan. Waktu yang menjadi acuan adalah lima tahun terakhir.

Dan akan menjadi lebih mudah lagi dalam pemahaman PDRB

selanjutnya akan dibagi menjadi tiga sector dominan. Sektor pertama

biasa disebut dengan sektor primer, sektor kedua biasa disebut

sektor sekunder dan sektor ke tiga disebut sektor tersier. Pada

masing-masing sektor memiliki agregat atau penyusun yang berbeda.

Secara garis besar bahwa pertumbuhan ekonomi atas dasar harga

berlaku lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan atas dasar

harga konstan. Demikian juga nilai perkapita atas dasar harga

berlaku akan lebih besar dibandingkan dengan nilai perkapita atas

dasar harga konstan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada komponen

atas dasar harga berlaku menggunakan harga pasar atau harga yang

berlaku pada saat ini sedangkan komponen atas dasar harga konstan

menggunakan harga konstan pada tahun tertentu.

1. Ekonomi Primer

Sektor primer adalah sector ekonomi yang memanfaatkan sumber

daya alam secara langsung. Sektor ini mencakup pertanian,

kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Industri sektor primer

umumnya merupakan bagian terpenting pada suatu negara

berkembang dan menurun tingkat kepentingannya seiring dengan

perkembangan negara tersebut menjadi negara maju. Sektor

Primer merupakan sektor utama perekonomian ekstrak atau hasil

bumi. Sektor ini meliputi bahan baku dan makanan dasar, yang

diterapkan dalan bentuk pertanian, perkebunan, pertambangan,

kelautan, dan sebagainya.

Pengembangan sektor primer bukan berarti mengesampingkan

pengembangan sektor lain. Sektor usaha lain selain pertanian

seperti sektor pariwisata, industri, kontruksi dan bangunan juga

sangat potensial untuk dikembangkan. Dengan seiring berjalannya

waktu, jika sektor primer penghasil bahan baku tumbuh pesat maka

sektor sekunder akan bergerak juga mengiringi pertumbuhan sektor

primer. Selain itu dengan meningakatkan sektor dimana sebagian

besar penduduk bekerja maka perekonomian akan semakin

meningkat. Jika terjadi peningkatan perekonomian masyarakat

maka daya beli masyarakat pun akan meningkat. Seiring dengan

meningkatnya perekonomian masyarakat maka akan terbentuk

usaha-usaha baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pertanian menjadi sektor primer sejak dahulu sebelum manusia

mengembangkan sektor ekonomi. Pertanian telah menjadi pemasok

utama sumber kehidupan manusia. Kondisi ini masih terus

berlangsung saat ini bahkan sampai masa yang akan datang. Selain

sebagai sumber bahan pangan utama, sektor pertanian juga

menjadi penyumbang bahan baku untuk sektor perdagangan dan

sektor industri. Sumberdaya lahan pertanian memberikan manfaat

yang sangat luas bagi sektor ekonomi, sosial maupun lingkungan.

Oleh karena itu hilangnya lahan pertanian akibat dikonversi ke

penggunaan non pertanian akan berdampak negatif terhadap

berbagai bidang pembangunan. Tingkat kebutuhan pangan dari

tahun ke tahun cenderung meningkat, namun tidak didukung

dengan produktifitas pertanian yang cenderung terus mengalami

penurunan. Penurunan produktifitas pertanian ini dipengaruhi oleh

beberapa faktor antara lain laju konversi lahan pertanian yang terus

meningkat setiap tahunnya, faktor perubahan iklim yang

berpengaruh pada pola tanam dan pasca panen, bencana alam dan

penyebaran hama dan penyakit yang semakin sulit dikendalikan.

Konversi lahan pertanian ke non pertanian umumnya terjadi di

wilayah perkotaan. Hal ini sebagai konsekuensi perluasan kota yang

didorong oleh perbedaan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar

antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pertumbuhan ekonomi

wilayah perkotaan yang berbasis pada sektor non pertanian jauh

melebihi pertumbuhan wilayah perdesaan yang berbasis ekonomi

pada sektor pertanian.

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang pesat terutama di

Pulau Jawa menyebabkan banyak lahan-lahan pertanian yang subur

telah beralih fungsi menjadi penggunaan non pertanian untuk

bangunan tempat tinggal, fasilitas umum, lokasi industri dan

prasarana transportasi jalan dan jembatan.

Sejalan dengan otonomi daerah dan pemekaran wilayah, Kota

Surakarta berharap untuk dapat mengembangkan wilayah utara

menjadi program pembangunan yang signifikan. Sehingga

pemerataan dapat bisa lebih menyebar dan wilayah utara dapat

menjadi mercusuar pengembangan yang menjanjikan. Kecamatan

Banjarsari yang merupakan pemangku wilayah perlu ditunjang

dengan penyediaan berbagai infrastruktur, baik sarana prasarana

pemerintahan dan fasilitas pelayanan masyarakat. Penyediaan

permukiman baru di wilayah ini terus berkembang, ditandai dengan

meningkat kebutuhan lahan permukiman baru di wilayah

Kecamatan Banjarsari. Kondisi ini mendorong konversi lahan

pertanian terus meningkat sejalan dengan penetapan Kecamatan

Banjarsari sebagai wilayah pengembangan Solo Utara sebagai kota

bisnis dan pusat perekonomian. Salah satu faktor pendorong

konversi lahan pertanian ke non pertanian adalah kebutuhan

penyediaan lahan bagi perumahan. Perkembangan pembangunan

perumahan yang sangat pesat mendorong terjadinya konversi lahan

pertanian ke non pertanian. Konversi lahan pertanian

menimbulkan berbagai implikasi yang berdampak pada kehidupan

masyarakat petani yang sangat menggantungkan hidupnya pada

sektor pertanian.

Konversi lahan pertanian di satu sisi meningkatkan nilai lahan yang

memberikan keuntungan secara ekonomis bagi sektor non agraris.

Namun pada sisi lain konversi lahan yang terus berlangsung

berakibat secara langsung pada sektor pertanian antara lain

berkurangnya luas panen, produktivitas menurun, menyempitnya

kepemilikan lahan pertanian serta hilangnya kesempatan kerja dan

peluang berusaha di sektor pertanian. Percepatan pembangunan

yang terjadi di Kecamatan Banjarsari sebagai perkembangan kota

dan pertumbuhan ekonomi namun di sisi lain berimbas pada laju

konversi lahan pertanian yang semakin meningkat di wilayah ini.

Kondisi ini secara tidak langsung akan berdampak pada kondisi

sosial ekonomi rumah tangga petani yang menggantungkan hidup

dari kegiatan usaha pertanian. Sebagian besar petani yang terdapat

di Kecamatan Banjarsari merupakan petani tradisional yang sangat

menggantungkan hidup dari kegiatan usaha pertanian. Semakin

berkurangnya kesempatan kerja dan peluang usaha di sektor

pertanian akibat konversi lahan menjadi permasalahan yang

tersendiri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga

petani. Konversi lahan juga mengakibatkan perubahan lingkungan

fisik, biotik dan sosial. Perubahan lingkungan fisik ditandai dengan

berubahnya pola pemanfaatan lahan dari pertanian ke non

pertanian yang mengakibatkan bertambahnya kepadatan

bangunan, namun di sisi lain semakin berkurangnya lahan

pertanian. Perubahan lingkungan biotik antara lain perubahan

ekosistem sawah yang menyebabkan berkurangnya

keanekaragaman hayati. Perubahan penggunaan lahan pertanian ke

non pertanian menyebabkan perubahan struktur mata pencaharian

penduduk dari agraris ke non agraris yang mempengaruhi kondisi

sosial ekonomi masyarakat petani.

Perubahan lingkungan baik lingkungan fisik, biotik maupun

lingkungan sosial menyebabkan petani berusaha untuk beradaptasi

dengan kondisi lingkungan di sekitarnya yang terus mengalami

perubahan akibat konversi lahan. Untuk itu diperlukan strategi

adaptasi petani yang sesuai dengan kondisi dan keadaan

masyarakat di wilayah Kecamatan Banjarsari.

Guna melihat lebih dalam terkait fenomena konversi lahan

pertanian di wilayah ini dan faktor-faktor yang mempengaruhi

konversi lahan serta bagaimana strategi adaptasi petani dalam

menghadapi permasalahan konversi lahan pertanian perlu

dilakukan kajian lebih lanjut di wilayah Kecamatan Banjarsari.

2014

(Rp)/juta (%) (Rp) /juta (%) (Rp)/juta (%) (Rp) /juta (%) (Rp) /juta (%)

1 Pertanian 5,532.79 0.06 5,927.58 0.05 6,205.92 0.05 6,611.99 0.05 6,862.31 0.05

2Pertambangan &Penggalian 2,942.37 0.03 3,010.49 0.03 3,009.79 0.02 3,002.94 0.02 2,982.14 0.02

Primer 8,475.16 0.09 8,938.07 0.08 9,215.71 0.08 9,614.93 0.07 9,844.45 0.07

STRUKTUR PDRB SEKTOR PRIMER KOTA SURAKARTA

ATAS DASAR HARGA BERLAKU

No Sektor2010 2011 2012 2013

Agregat sektor primer yang kedua adalah pertambangan dan

penggalian. Pada unsur kedua ini kota Surakarta sangat kecil sekali

bahkan dukungan terhadap nilai PDRB dibawah 0,05 %. Konversi

lahan dari pertanian ke non pertanian, menjadikan semakin

berkurangnya areal penggalian dan pertambangan di Kota

Surakarta. Penggabungan dua agregat menjadikan sektor primer

kontribusinya bertambah yaitu 0,09 %. Perkembangan selanjutnya

sektor primer kontribusi terhadap total PDRB Kota Surakarta lima

tahun terakhir semakin mengecil. Pada tahun 2010 sektor primer

memberikan kontribusi sebesar 0,09 %, pada tahun 2011

sumbangannya sebesar 0,08%, pada tahun 2012 sebesar 0,08%,

dan pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2013 dan 2014 turun

menjadi 0,07%. Hal ini dapat dimaklumi bahwa dengan

menyempitnya lahan pertanian dan areal pertambangan,

menjadikan turunnya produktivitas dari sektor primer. Kondisi ini

menggambarkan ciri dari wilayah perkotaan. Konversi lahan yang

menyediakan areal untuk perumahan atau areal bisnis merupakan

pendukung mengecilnya sumbangan sektor primer terhadap

pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta. Pada dasarnya sektor

primer di Kota Surakarta sangat kecil agregat pendukungnya

terhadap nilai PDRB, bukan berarti dibiarkan begitu saja. Karena

itu pemerintah daerah sudah berusaha dengan program sawah

lestari. Tapi solusi yang diambil harus lebih cermat, seperti

penguasaan lahan pertanian oleh pemerintah perlu menjadi

perhatian.

2014


1 Pertanian 2,908.82 2,911.03 0.08 2,912.43 0.05 2,951.59 1.34 2,939.01 -0.43

2Pertambangan &Penggalian

1,832.36 1,809.03 -1.27 1,789.64 -1.07 1,764.96 -1.38 1,735.04 -1.70

Primer 4,741.18 0.00 4,720.06 -0.45 4,702.07 -0.38 4,716.55 0.31 4,674.05 -0.90

PERKEMBANGAN PDRB SEKTOR PRIMER KOTA SURAKARTA

ATAS DASAR HARGA KONSTAN

No Sektor2010 2011 2012 2013

Perkembangan PDRB sektor primer 5 tahun terakhir selalu minus,

kecuali pada tahun 2013, sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,31 %,

ini dikarena agregat dari sektor primer mengalami kenaikan. Pada

tahun 2011, perkembangan PDRB sektor primer turun -0,45 %, pada

tahun 2012 turun -0,38% dan pada tahun 2014 turun -0,90 %.

Perkembangan PDRB sektor primer tergambar bahwa tingkat

penurunan pada kurun waktu 5 tahun terakhir berfluktuasi. Rata-rata

nilai penurunan 5 tahun terakhir sebesar 27,2 juta rupiah per tahun.

Pada tahun 2011 nilai perkembanganya sebesar minus 21,12 juta

rupiah. Pada tahun 2012 minus 17,99 juta rupiah per tahun. Sektor

primer pada tahun 2014 nilainya 4.674,05 juta rupiah, turun 0,90 %

dari tahun sebelumnya. Turunnya 0,90 % disumbang oleh sektor

pertambangan dan penggalian. Penyebab yang cukup dominan

karena areal lahan yang menyempit dan para pelaku kegiatan sektor

ini sudah berkurang dikarena usia serta tidak adanya regenerasi. Bisa

dimaklumi dengan perkembangan pola hidup membawa generasi

muda menjadi lebih modern.

Sektor primer merupakan sektor yang membutuhkan lahan

yang luas. Dan sarana produksi lainnya untuk mendukung

produktivitas pada tiap tiap agregat. Di sektor primer dari tahun

ke tahun cenderung menurun hal ini disebabkan adanya proses

pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektorsektor

lainnya (sektor sekunder dan tersier) yang tidak dapat dihindari,

semakin berkurangnya potensi sumber daya alam dan

bertambahnya alih fungsi lahan produktif menjadi area

pemukiman dan industri menyebabkan pangsa sektor primer

lambat laun semakin tertinggal.

2. Sektor Sekunder

Sektor sekunder merupakan sektor yang mendukung sektor

primer. Sektor yang mengolah bahan baku dari sektor Primer

maupun Sektor sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang

lebih tinggi nilainya. Sektor ini meliputi Sektor Bangunan, Sektor

Industri Pengolahan dan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih.

Kata lain sektor sekunder merupakan sektor ekonomi yang

mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi, seperti

pada manufaktur dan konstruksi. Industri pada sektor ini dapat

dibagi menjadi industri ringan dan industri berat. Dalam proses

produksinya, industri pengolahan pada sektor ini umumnya

mengkonsumsi energi dalam jumlah besar, memerlukan pabrik

dan mesin, serta menghasilkan limbah.

Sektor sekunder adalah bagian manufaktur dari perekonomian

yang menggunakan bahan-bahan mentah dan barang-barang

setengah jadi (intermediate products) untuk menghasilkan

barang-barang jadi (final goods) atau barang-barang setengah jadi

lainnya. bagian dari sektor sekunder adalah sektor industri

pengolahan, sektor listrik , gas dan air minum, dan sektor

bangunan. Sektor industri adalah kegiatan yang meliputi proses

peningkatan kapasitas produksi yang bertujuan meningkatkan

mutu barang dan jasa. proses produksi dapat dilakukan secara

mekanis, kimiawi ataupun proses lainnya. Sektor listrik, gas dan

air minum adalah kegiatan yang meliputi proses pembangkitan

dan distribusi tenaga listrik baik yang diselenggarakan oleh pln

maupun non pln. Sektor gas adalah kegiatan proses produksi dan

penyediaan gas kota untuk dijual baik kepada sektor lain maupun

kerumah tangga. Sektor air minum adalah kegiatan yang meliputi

proses pembersihan, pemurnian dan proses kimiawi lainnya untuk

menghasilkan air bersih, termasuk penyalurannya. Sektor

bangunan adalah kegiatan yang meliputi proses konstruksi yang

dilakukan baik oleh kontraktor umum maupun oleh kontraktor

khusus yang mencakup kegiatan pembuatan, pembangunan,

pemasangan dan perbaikan berat maupun ringan.

Sektor sekunder merupakan aktivitas lanjutan dari pada sektor

primer yang lebih bersifat pemprosesan dan pembuatan dan

banyak menggunakan keluaran (output) sektor primer sebagai

bahan mentah untuk diproses menjadi barang setengah jadi.

Sehingga dapat memberikan nilai tambahan yang besar kepada

sektor primer.

Pergerakan pola perekonomian dari sektor primer ke sektor

sekunder diharapkan mampu mempercepat pergerakan struktur

perekonomia di wilayah itu. Ketika sector primer mengalami

penurunan secara bersamaan sector sekunder mengalami

kenaikan. Demikian halnya dengan sektor tersier juga mengalami

peningkatan. Ini berarti bahwa struktur perekonomian suatu

wilayah mulai mengarah pada struktur ekonomi modern.

Kesempatan berusaha dan lapangan kerja terbuka, sehingga

mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Ketika

sektor primer struktur perekonomiannya mengalami penurunan

demikian juga sector sekunder mengalami perlambatan dan sector

tersier mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah

tersebut sudah mengarah pada struktur perekonomian yang lebih

modern. Pergerseran sektor tidak hanya perubahan dari sector

yang lain, tapi bisa jadi pengaruh dari luar wilayah dapat

berdampak pada pergeseran sektor tersebut. Sebagai gambaran

seperti perubahan pola perekonomian di negara tetangga akan

berdampak pada pola perekonomian di negara kita.

Pada tahun 2014 sektor sekunder sebagai penyumbang peranan

terbesar kedua, berperan sebesar 36,19 persen setelah sektor

tersier. Sektor tersier mempunyai peran 63,74 %. Dari tiga agregat

2014


1IndustriPengolahan

2,081,494.89 20.94 2,233,247.76 20.32 2,390,894.46 19.63 2,623,767.70 19.29 2,901,686.21 19.19

2Listrik, Gas, danAir Bersih

259,004.47 2.61 287,576.62 2.62 317,497.14 2.61 363,004.58 2.67 404,684.38 2.68

3 Konstruksi 1,440,525.31 14.49 1,584,659.42 14.42 1,758,189.55 14.43 1,951,415.83 14.35 2,166,905.81 14.33

Sekunder 3,781,024.67 38.03 4,105,483.80 37.35 4,466,581.15 36.67 4,938,188.11 36.31 5,473,276.41 36.19

STRUKTUR PDRB SEKTOR SEKUNDER KOTA SURAKARTA


No Sektor2010 2011 2012 2013

sektor sekunder yang memberikan kontribusi terbesar adalah

industri pengolahan besarnya 19,19% disusul sektor konstruksi

dengan kontribusi 14,33%. Sektor Listrik, gas dan air bersih

memberikan sumbangan sebesar 2,68 % terhadap total PDRBkota

Surakarta. Struktuar PDRB sektor sekunder dari tahun ke tahun

mengalami berubahan yang fluktuatif. Hal ini dapat dipahami

karena harga berlaku di pasar mengalami perubahan sesuai

kondisi di lapangan. Pada saat tertentu jumlah tertentu

kebutuhan meningkat sedangkan jumlah barang terbatas, atau

terjadi sebaliknya.

Struktur ekonomi sektor kontruksi dari tahun ke tahun kontribusi

terhadap PDRB rata-rata per tahun berkisar sekitar 14 %,

sedangkan sektor Industri pengolahan raat-rata per tahun berkisar

sekitar 19 %. Dan untuk Listrik, gas dan air bersih memberikan

sumbangan terhadap PDRB rata-rata per tahun sekitar 2 %.

2014


1IndustriPengolahan

1,277,210.09 1,312,945.81 2.80 1,349,967.23 2.82 1,404,161.79 4.01 1,475,435.09 5.08


119,194.83 128,648.33 7.93 137,673.24 7.02 147,574.83 7.19 154,681.47 4.82

3 Konstruksi 671,926.81 717,165.29 6.73 765,569.54 6.75 811,759.49 6.03 852,952.37 5.07

Sekunder 2,068,331.73 0.00 2,158,759.43 4.37 2,253,210.01 4.38 2,363,496.11 4.89 2,483,068.93 5.06

PERKEMBANGAN PDRB SEKTOR SEKUNDER KOTA SURAKARTA


No Sektor2010 2011 2012 2013

Pada tahun 2014 nilai sektor sekunder sebesar 5,5 rilyun.

Sumbangan terbesar adalah oleh sektor Industri pengolahan

sebesar 2,9 trilyun. Sedangkan nilai konstruksi atau bangunan

sebesar 2,2 trilyun, sisanya untuk sektor kegiatan Listrik, Gas dan

air bersih sebesar 0,4 trilyun. Peranan sektor sekunder terhadap

total PDRB setiap tahun mengalami penurunan atau cenderung

turun. Hal ini perlu di cermati bahwa bisa jadi wilayah kota

Surakarta akan menuju kota modern dengan penuh kegiatan atau

even. Sehingga para pelaku pasar pelu kejelian tersendiri dengan

pola tatanan pemerintahan yang baru.

Pada tahun 2014, sektor sekunder peranannya menurun,

yaitu sebesar 0,12 %. Hal in terlihat bahwa pada tahun 2013 sektor

sekunder peranannya 36,31 % dan turun di tahun 2014 menjadi

36,19 %.

Kalau dilihat dari perkembangannya, sektor sekunder mengalami

tingkat kenaikan sebesar 0,16 %. Awalnya pada tahun 2013

perkembangan sektor sekunder sebesar 4,89 % sedangkan pada

tahun 2014 perkembangannya sebesar 5,06 %. Dengan tingkat

perkembangan sebesar 0,16 % ternyata tidak meningkatkan

kontribusi sektor sekunder terhadap total PDRB secara

keseluruhan. Dari agregat sektor sekunder pertumbuhan yang

paling tinggi adalah kegiatan industri pengolahan yang

pertumbuhannya sebesar 5,08 %. Disusul oleh kegiatan konstruksi

sebesar 5,07% dan yang terakhir listrik, gas dan air bersih yang

besarnya 4,82 %. Listrik, gas dan air bersih dengan pertumbuhan

terendah diantara tiga agregat sektor sekunder, juga mempunyai

kontribusi yang paling kecil dari ketiga agregat tersebut.

3. Sektor Tersier.

Sektor Tersier merupakan sektor ekonomi yang berkaitan dengan

pada nilai tambah yang diperoleh dari proses pengolahan

informasi, daya cipta, organisasi dan koordinasi antar manusia

sehingga tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam

bentuk jasa. Sektor ini meliputi lapangan usaha perdagangan,

restoran, hotel, angkutan, keuangan, komunikasi, dan jasa-jasa.

Sektor ekonomi tersier (juga dikenal sebagai sektor jasa atau

industry jasa) adalah satu dari tiga sektor ekonomi, yang lainnya

adalah sektor sekunder (manufaktur) dan sektor primer

(pertambangan, pertanian dan perikanan ). Definisi umum

sektor tersier adalah menghasilkan suatu jasa daripada produk

akhir seperti sektor sekunder. Kadang sebuah sekotar tambahan,

"sekotr kuartener", diartikan sebagai berbagi informasi (yang

secara normal dimiliki oleh sektor tersier).

Bisnis sektor jasa yang semakin meningkat berfokus pada ide

"ekonomi pengetahuan", dengan memahami apa yang diinginkan

konsumen dan bagaimana mengirimkannya dengan cepat dan

efisien. Satu contoh baik dari hal ini ialah industri

perbankan yang telah mengalami perubahan besar beberapa

tahun belakangan ini. Menggunakan teknologi informasi dan

komunikasi, bank dengan cepat mengurangi jumlah staf yang

dibutuhkan. Banyak komunitas bank dan bangunan telah

bergabung untuk membentuk bisnis yang lebih "ramping" yang

mampu menghasilkan lebih banyak keuntungan dari basis

pengguna luas. Kunci proses ini adalah memperoleh informasi

mengenai pengguna jasa dan memberikan mereka produk-

produk baru.

PDRB atas dasar harga berlaku dalam 3 (tiga) kelompok sektor.

Terlihat bahwa kelompok tersier masih mendominasi dalam

penciptaan nilai tambah di Kota Surakarta selama periode 2010-

2014. Besaran PDRB atas dasar harga berlaku kelompok tersier di

Tahun 2010 sampai Tahun 2014 terus mengalami peningkatan.

Di Tahun 2010 hanya sebesar Rp. 6,15 trilyun dan terus

mengalami peningkatan hingga mencapai 9,64 trilyun di Tahun

2014 atau memiliki pangsa terhadap total PDRB Kota Surakarta

sebesar 63,74 persen.

Sektor tersier mendominasi struktur ekonominya terhadap PDRB

Kota Surakarta tahun 2010 – 2014. Sektor perdagangan, hotel

dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan dan jasa

perusahaan dan jasa-jasa memberikan sumbangan terhadap

PDRB Kota Surakarta secara keseluruhan mencapai Rp. 9,64

trilyun. Kemudian sektor primer dengan sektor Pertanian,

pertambangan dan penggalian memberikan sumbangan total

mencapai Rp. 9,84 milyard. Terakhir sektor sekunder dengan

sektor industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan

memberikan kontribusi total sebesar Rp. 5,47 trilyun. Pada tahun

2010–2014 sektor tersier kontribusi terhadap pertumbuhan

PDRB Kota Surakartasangat berfluktuatif.

2014


1Perdagangan,Hotel danRestoran

1,367,808.36 1,466,845.97 7.24 1,569,512.38 7.00 1,687,392.79 7.51 1,773,661.75 5.11

2Pengangkutan &Komunikasi

514,407.73 549,760.87 6.87 585,690.23 6.54 621,610.31 6.13 653,669.84 5.16

3Keuangan, Sewa& JasaPerusahaan

518,980.77 567,860.94 9.42 615,432.99 8.38 664,532.30 7.98 699,611.98 5.28

4 Jasa-jasa 629,616.47 663,965.04 5.46 714,313.62 7.58 739,206.00 3.48 774,969.78 4.84

Tersier 3,030,813.33 0.00 3,248,432.82 7.18 3,484,949.22 7.28 3,712,741.41 6.54 3,901,913.35 5.10

PERKEMBANGAN PDRB SEKTOR TERSIER KOTA SURAKARTA


No Sektor2010 2011 2012 2013

2014



2,556,483.24 25.72 2,885,293.49 26.25 3,187,324.12 26.17 3,632,165.57 26.71 4,054,951.44 26.81

2Pengangkutan &Komunikasi

1,106,229.42 11.13 1,206,106.83 10.97 1,323,255.69 10.86 1,462,927.27 10.76 1,641,884.35 10.86


1,123,362.50 11.30 1,282,678.53 11.67 1,449,258.72 11.90 1,656,823.06 12.18 1,847,022.65 12.21

4 Jasa-jasa 1,365,561.57 13.74 1,504,470.47 13.69 1,744,923.26 14.33 1,899,877.56 13.97 2,095,568.76 13.86

Tersier 6,151,636.73 61.88 6,878,549.32 62.57 7,704,761.80 63.25 8,651,793.47 63.62 9,639,427.20 63.74

STRUKTUR PDRB SEKTOR TERSIER KOTA SURAKARTA


No Sektor2010 2011 2012 2013

Apabila PDRB dihitung atas dasar harga konstan Tahun 2000,

kinerja sektor tersier terus mengalami penurunan yang cukup

dari 7,18 persen menjadi 5,10 persen, kondisi ini lebih banyak

penurunannya dari lapangan usaha sektor perdagangan, hotel

dan restoran, terutama perdagangan dengan terbakarnya pasar

Klewer serta hotel karena dampak regulasi yang diambil oleh

pemerintah. Kontribusi terbesar adalah kontribusi dari

kelompok kegiatan perdagangan, hotel dan yang sama besarnya

terhadap perkembangan ekonomi Kota Surakarta.

Perkembangan untuk sektor tersier dari tahun 2010 sampai tahun

2014 mengalami partumbuhan yang sangat bervariasi, hal ini

dapat dimaklumi karena kondisi secara nasional juga mengalami

hal yang sama. Dari nilai rupiah yang terus tergerus oleh dolar, BI

rate yang berubah maupun kondisi inflasi yang tidak menentu

dengan adanya kebijakan pemerintah terhadap barang yang

bersifat administration price. Yaitu kebijakan pemerintah

terhadap barang barang yang harganya ditentukan oleh

pemerintah melalui keputusan Presiden.

BAB III

EKONOMI SEKTORAL

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terjadi

secara terus menerus yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan

perkapita masyarakat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi

daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan

masyarakatnya secara bersama-sama mengelola sumber daya yang ada.

Pembangunan dapat dilakukan dengan membentuk suatu pola kemitraan

antara pemerintah daerah dan sektor swasta yang bertujuan untuk

menciptakan suatu lapangan kerja baru guna merangsang pertumbuhan

ekonomi daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut,

pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama

mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah

daerah beserta partisipasi masyarakatnya harus mampu menaksir

potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun

perekonomian daerah.

Era otonomi telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah,

baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengembangkan sendiri

potensi daerah yang dimilikinya. Dengan kata lain, daerah diberi

wewenang untuk mengelola sendiri keuangannya sekaligus menentukan

arah pembangunan yang akan dilaksanakan demi tercapainya

kemakmuran penduduk di daerahnya, dengan mempertimbangkan

segenap potensi, sumber daya serta faktor-faktor lainnya, baik faktor

pendukung maupun faktor penghambat. Dengan demikian, suatu daerah

sangat memerlukan beragam data yang dapat dijadikan sebagai dasar

acuan sekaligus bahan evaluasi pembangunan ekonomi daerah.

Untuk mengetahui potensi pembangunan ekonomi suatu daerah,

diperlukan suatu metode yang berguna untuk mengkaji sektor-sektor

ekonomi basis dan potensial yang dapat dikembangkan guna

peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Teori basis ekonomi

mengungkapkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah

ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut.

Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan

nonbasis. Kegiatan basis adalah semua kegiatan baik penghasil produk

maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah.

Lapangan kerja dan pendapatan di sektor basis adalah fungsi permintan

yang bersifat eksogen (tidak tergantung pada kekuatan

internal/permintaan lokal). Sedangkan kegiatan nonbasis adalah untuk

memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, oleh karena itu permintaan sektor

ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kenaikan pendapatan masyarakat

setempat. Dengan demikian, sektor ini terikat terhadap kondisi ekonomi

setempat dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi

wilayah.

Berdasarkan teori basis ekonomi di atas, satu-satunya sektor yang

bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan

alamiah adalah sektor basis. Penggunaan pendekatan model basis

ekonomi pada umumnya didasarkan atas nilai tambah maupun lapangan

kerja, namun analisis dengan menggunakan data pendapatan (nilai

tambah) dianggap lebih tepat dibandingkan menggunakan data lapangan

kerja. Hal ini dikarenakan lapangan kerja memiliki bobot yang berbeda

antara yang satu dengan yang lainnya.

Data nilai tambah atau lebih dikenal dengan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang selama ini lazim

digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui keberhasilan ekonomi

suatu daerah. PDRB bisa menjadi petunjuk kinerja perekonomian secara

umum sebagai ukuran kemajuan suatu daerah. Dilihat dari sisi produksi

,PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan

oleh berbagai unit produksi di suatu region/wilayah pada suatu jangka

waktu tertentu. Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini disebut juga

penghitungan melalui pendekatan nilai tambah (value added).

Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini dilakukan dengan bertitik

tolak dari penggunaan akhir barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah

domestik.

PDRB merupakan indikator penting di suatu wilayah yang dapat

mengindikasikan totalitas produksi neto barang/jasa yang selanjutnya

dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan

wilayah. Berdasarkan lapangan usaha/sektor produksinya, PDRB dibagi

ke dalam 9 (sembilan) sektor yaitu: pertanian; pertambangan dan

penggalian; industri ; listrik, gas dan air minum; bangunan ;

perdagangan, hotel dan restoran ; angkutan dan komunikasi; keuangan;

serta jasa-jasa.

Dari sisi lapangan usaha, hampir semua sektor menunjukkan

peningkatan setiap tahunnya. Bila dicermati lebih lanjut, terlihat bahwa

pertumbuhan kelompok sektor sekunder dan tersier selalu lebih tinggi

bila dibanding dengan pertumbuhan kelompok primer. Sektor primer

kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sangat kecil. Sektor

primer sejak tahun 2010 hingga 2012 pertumbuhannya -0,35 %. Dalam

hal ini sektor pertanian tumbuh rata-rata 0,26 % dan sektor

pertambangan -1,35 %. Untuk lebih cermat dan detail perlu dilihat sektor

per sektor sehingga akan menjadi jelas besar kontribusi maupun

sumbangannya terhadap pertumbuhan perekonomian di Kota Surakarta.

1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan

strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional.

Sektor ini merupakan sektor yang tidak mendapatkan perhatian

secara serius dari pemerintah dalam pembangunan bangsa. Mulai

dari proteksi, kredit hingga kebijakan lain tidak satu pun yang

menguntungkan bagi sektor ini. Program-program pembangunan

pertanian yang tidak terarah tujuannya bahkan semakin

terjerumus sektor ini pada kehancuran. Meski demikian sektor ini

merupakan sektor yang sangat banyak menampung luapan tenaga

kerja dan sebagian besar penduduk kita tergantung padanya.

Perjalanan pembangunan pertanian hingga saat ini masih belum

dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat

kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan baik

lokal maupun nasional. Pembangunan pertanian dianggap penting

dari keseluruhan pembangunan yang dilakukan. Ada beberapa hal

yang mendasari mengapa pembangunan pertanian mempunyai

peranan penting, antara lain: potensi Sumber Daya Alam yang

besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan yang cukup

besar, besarnya pangsa terhadap ekspor, banyaknya penduduk

yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam

penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan

di pedesaan. Potensi pertanian di Kota Surakarta pada

kenyataannya sampai saat ini sebagian besar dari petani kita

masih banyak yang termasuk golongan miskin. Hal ini

mengindikasikan bahwa pemerintah pada masa sekarang bukan

saja kurang memberdayakan petani tetapi juga terhadap sektor

pertanian keseluruhan.

Kota Surakarta dengan luas wilayah pertanian yang sangat

terbatas, perlu adanya manajemen pengelolaan lahan yang efektif

efisien dan berdaya guna, sehingga dapat memanfaatkan lahan

sempit berdaya maksimal. Penerapan teknik intensifikasi beras

(SRI：System of Rice Intensification) kegiatan yang dilaksanakan

dengan kombinasi dari kegiatan ini diharapkan dapat

meningkatkan produktifitas pertanian dan juga penghasilan para

petani. Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua

kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup

(termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia) untuk kepentingan

manusia. Dalam arti sempit, pertanian diartikan sebagai kegiatan

pembudidayaan tanaman.

2014


1 Pertanian 2,908.82 2,911.03 0.08 2,912.43 0.05 2,951.59 1.34 2,939.01 -0.43

2014


1 Pertanian 5,532.79 0.06 5,927.58 0.05 6,205.92 0.05 6,611.99 0.05 6,862.31 0.05

STRUKTUR PDRB SEKTOR PERTANIAN KOTA SURAKARTA


No Sektor2010 2011 2012 2013

PERKEMBANGAN PDRB SEKTOR PERTANIAN KOTA SURAKARTA


No Sektor2010 2011 2012 2013

Sektor pertanian sendiri terdiri dari lima sub sektor yaitu tanaman

bahan makanan, tanaman perkembunan, peternakan dan

hasilnya, kehutanan dan perikanan. Di kota Surakarta untuk sub

sektor kehutanan tidak memiliki potensi yang dapat diandalkan.

Sedangkan untuk tiap tiap sub sektor memiliki kontribusi yang

beragam. Total kontribusi dari lima sub sektor hanya

menyumbangkan angka pada PDRB sebesar 0,05 %. Hal ini

disumbangkan oleh tanaman bahan makanan sebesar 0.03 % dan

sub sektor peternakan sebesar 0,02% sedangkan subsektor yang

lain dibawah dua digit karena saking kecilnya. Pertumbuhan

sektor pertanian dari tahun ke tahun sangat bervariasi. Pada

tahun 2014 sektor pertanian khususnya tanaman pangan

mengalami penurunan sebesar -0,43 %.

Laki-laki

Perempuan

1 Pertanian, Kehutanan 1 12 2 14 0.032 Pertambangan, Penggalian - - - 0 0.003 Industri Pengolahan 177 6.892 9.639 16,531 37.034 Listrik, Gas, dan Air 15 267 60 327 0.735 Bangunan 8 756 99 855 1.926 Perdagangan Besar, RM, dan Hotel 299 6.004 3.358 9,362 20.977 Angkutan, Pergudangan 32 812 249 1,061 2.388 Keuangan, Asuransi 203 5.754 2.874 8,628 19.33

9 Jasa Kemasyarakatan, Sosial,Perorangan

121 3.888 3.971 7,859 17.61

Jumlah 856 24.39 20.25 44,637

Sumber : Dinsosnakertrans Kota Surakarta

Kesempatankerja

Jumlah Perusahaan/ Tenaga KerjaMenurut Sektor Lapangan Usaha s/d Desember Tahun 2014

No. Lapangan UsahaJumlah

Perusahaan

Tenaga Kerja JumlahTenagaKerja

Sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja hanya 0,03 %

terhadap total tenaga kerja yang bekerja di semua sektor.

Di Kota Surakarta sangat sulit untuk bergelut di sektor pertanian.

Dengan kecilnya daya serap terhadap angkatan kerja pada sektor

pertanian, dan kondisi lahan pertanian yang semakin sempit di

perkotaan memungkinkan peminat disektor ini semakin

berkurang. Dapat dilihat bahwa sektor pertanian kontribusinya

terhadap total perekonomian di Kota Surakarta sangat kecil.

2. Pertambangan dan Penggalian.

Sektor ini mencakup kegiatan pertambangan, penggalian,

pengeboran, penyaringan, pencucian, pemilihan dan

pengambilan/pemanfaatan segala macam benda non biologis,

seperti barang tambang, barang mineral dan barang galian yang

tersedia di alam baik yang berupa benda padat, benda cair,

maupun benda gas.

Pada dasarnya sektor pertambangan dan penggalian di kota

Surakarta, sangat minim bahkan hamper tidak dikarena lahan dan

areal di sektor sama sekali tidak, andaikan itu muncul sifatnya

informal hanya sekedar kegiatan rumah tangga.

2014



1,832.36 1,809.03 -1.27 1,789.64 -1.07 1,764.96 -1.38 1,735.04 -1.70

2014



2,942.37 0.03 3,010.49 0.03 3,009.79 0.02 3,002.94 0.02 2,982.14 0.02

STRUKTUR PDRB SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN KOTA SURAKARTA


No Sektor2010 2011 2012 2013

PERKEMBANGAN PDRB SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN KOTA SURAKARTA


No Sektor2010 2011 2012 2013

3. Industri Pengolahan

Industri adalah bidang yang menggunakan ketrampilan, dan

ketekunan kerja (bahasa Inggris: industrious) dan penggunaan

alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi, dan distribusinya

sebagai dasarnya. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata

rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan

(ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah

pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang berhubungan erat

dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang

merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik.

Selain itu, pengertian industri menurut undang-undang tentang

perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan

mentah , bahan baku, bahan setengah jadi , dan/atau barang jadi

menjadi barang nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya,

teremasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari

usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan

dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan dan

pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan

industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi,

budaya dan politik.

2014


1IndustriPengolahan

1,277,210.09 1,312,945.81 2.80 1,349,967.23 2.82 1,404,161.79 4.01 1,475,435.09 5.08

2014


1IndustriPengolahan

2,081,494.89 20.94 2,233,247.76 20.32 2,390,894.46 19.63 2,623,767.70 19.29 2,901,686.21 19.19

STRUKTUR PDRB SEKTOR SEKUNDER KOTA SURAKARTA


No Sektor2010 2011 2012 2013

PERKEMBANGAN PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN KOTA SURAKARTA


No Sektor

2010 2011 2012 2013

Secara agregat perkembangan sektor industri semakin meningkat.

Pada tahun 2010 sebesar Rp 1.277.210,09 juta menjadi Rp

1.475.435,09 juta pada tahun 2014. Namun dari segi structural,

persentasenya semakin menurun. Pada tahun 2010 sebesar 20,94

% menjadi 19,19 % tahun 2014. Hal ini terjadi karena ada

pergeseran ke sektor lain. (lihat tabel dibawah).

4. Listrik Gas dan Air bersih

Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih yang merupakan sektor

penunjang seluruh kegiatan ekonomi, dan sebagai infrastruktur

yang mendorong aktivitas seluruh sektor terutama sektor industri,

ternyata perkembangannya cukup pesat. Hampir seluruh kegiatan

di sector Listrik, Gas dan Air Bersih dimonopoli oleh pemerintah,

sehingga sektor ini bisa bebas dari persaingan bisnis apapun.

Sektor ini mencakup kegiatan pembangkitan dan

penyaluran tenaga listrik, penyediaan serta penyaluran gas kota

kepada konsumen dan kegiatan penampungan, penjernihan,

penyediaan dan pendistribusian air bersih kepada rumah tangga,

industri, rumah sakit, dan penggunaan komersial lainnya.

Walaupun sektor ini penunjang seluruh kegiatan ekonomi dan

sebagai infrastruktur yang mendorong aktivitas proses produksi

sektoral maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat, namun

2014



119,194.83 128,648.33 7.93 137,673.24 7.02 147,574.83 7.19 154,681.47 4.82

2014



259,004.47 2.61 287,576.62 2.62 317,497.14 2.61 363,004.58 2.67 404,684.38 2.68

PERKEMBANGAN PDRB SEKTOR LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH KOTA SURAKARTA


No Sektor2010 2011 2012 2013

STRUKTUR PDRB SEKTOR LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH KOTA SURAKARTA


No Sektor2010 2011 2012 2013

kontribusinya terhadap pembentukan total PDRB masih relatif

kecil.

Perkembangan sektor listrik, gas dan air bersih secara

agregat mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp 119.194,83 juta

tahun 2010 menjadi Rp 154.681,47 juta tahun 2014. Secara

structural terjadi fluktuasi penurunan kembali pada tahun 2012.

Pada tahun 2010 sebesar 2,61 % menjadi 2,68 % tahun 2014.

5. Konstruksi

Perkembangan pada sektorsektor ekonomi umumnya

diikuti oleh sektor bangunan. Hampir Semua sektor ekonomi

mempunyai keterkaitan dengan sektor ini. Namun kontribusinya

dalam pembentukan PDRB Kota Surakarta selama periode 2010-

2014 berada pada kisaran 14,33 persen sampai 14,49 persen.

Perkembangan di sektor konstruksi secara agregat

mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp 671.926,81 juta tahun 2010

menjadi Rp 852.952,37 juta pada tahun 2014. Secara structural

mengalami fluktuasi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014,

yaitu 14,49 % tahun 2010 dan 14,33 % tahun 2014.

2014


1 Konstruksi 671,926.81 717,165.29 6.73 765,569.54 6.75 811,759.49 6.03 852,952.37 5.07

2014


1 Konstruksi 1,440,525.31 14.49 1,584,659.42 14.42 1,758,189.55 14.43 1,951,415.83 14.35 2,166,905.81 14.33

PERKEMBANGAN PDRB SEKTOR KONSTRUKSI KOTA SURAKARTA


No Sektor2010 2011 2012 2013

STRUKTUR PDRB SEKTOR KONSTRUKSI KOTA SURAKARTA


No Sektor2010 2011 2012 2013

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor perdagangan sebagai muara dari sektorsektor yang

memproduksi barang seperti sektor pertanian, sektor

pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolaan

biasanya bergerak seirama sektorsektor tersebut. Selam periode

2010-2014 sektor ini merupakan penyumbang terbesar kedua

setelah industri terhadap total PDRB Kota Surakarta. Sedang

sektor hotel dan restoran mempunyai peran relatif kecil terhadap

kontribusi sektor ini.

Seperti sektor yang lain, sektor perdagangan, hotel dan restoran

secara agregat juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 sebesar

Rp 1.367.808,36 juta menjadi Rp 1.773.661,75 juta tahun

2014.Secara struktural hampir setiap tahun terjadi fluktuasi,

namun ada kenaikan selama lima tahun terakhir.Tahun 2010

sebesar 25,72 % menjadi 26,81 % tahun 2014.

2014



1,367,808.36 1,466,845.97 7.24 1,569,512.38 7.00 1,687,392.79 7.51 1,773,661.75 5.11

2014



2,556,483.24 25.72 2,885,293.49 26.25 3,187,324.12 26.17 3,632,165.57 26.71 4,054,951.44 26.81

PERKEMBANGAN PDRB SEKTOR PERDAGANGAN HOTEL DAN RESTORAN KOTA SURAKARTA


No Sektor2010 2011 2012 2013

STRUKTUR PDRB SEKTOR PERDAGANGAN HOTEL DAN RESTORAN KOTA SURAKARTA


No Sektor2010 2011 2012 2013

2014


1 Pengangkutan &Komunikasi

514,407.73 549,760.87 6.87 585,690.23 6.54 621,610.31 6.13 653,669.84 5.16

2014



1,106,229.42 11.13 1,206,106.83 10.97 1,323,255.69 10.86 1,462,927.27 10.76 1,641,884.35 10.86

PERKEMBANGAN PDRB SEKTOR PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI KOTA SURAKARTA


No Sektor2010 2011 2012 2013

STRUKTUR PDRB SEKTOR PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI KOTA SURAKARTA


No Sektor2010 2011 2012 2013

7. Pengangkutan & Komunikasi

Sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan umum untuk barang

dan penumpang baik melalui darat, laut, sungai dan danau serta

udara, termasuk jasa penunjang angkutan dan jasa penunjang

komunikasi. Peran sektor ini didominasi oleh angkutan jalan raya,

dimana selama periode 2010-2014 kontribusinya terhadap PDRB

Kota Surakarta relative stabil berada pada kisaran 10,76 persen

sampai dengan 11,13 persen. Jasa penunjang angkutan dan

komunikasi memberikan kontribusi yang hampir berimban.

Sedangkan angkutan rel memberikan kontribusi yang relatif kecil.

2014



518,980.77 567,860.94 9.42 615,432.99 8.38 664,532.30 7.98 699,611.98 5.28

2014



1,123,362.50 11.30 1,282,678.53 11.67 1,449,258.72 11.90 1,656,823.06 12.18 1,847,022.65 12.21

PERKEMBANGAN PDRB SEKTOR KEUANGAN, SEWA DAN JASA PERUSAHAAN KOTA SURAKARTA


No Sektor2010 2011 2012 2013

STRUKTUR PDRB SEKTOR KEUANGAN, SEWA DAN JASA PERUSAHAAN KOTA SURAKARTA


No Sektor2010 2011 2012 2013

8. Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan identik dengan

kegiatan perbankan tidak mengalami fluktuasi, namun masih

relatif stabil. Bila ditelaah lebih dalam, sub sektor persewaan

ternyata lebih dominan dibanding sektor lainnya. Kontribusi

meningkat dari 11,30 persen pada tahun 2010 menjadi 12,21

persen pada tahun 2014. Secara umum sub sektor bank

mengalami peningkatan, jika pada tahun 2010 kontribusinya

sebesar 6,23 persen, maka pada tahun 2014 meningkat menjadi

6,96 persen.

9. Jasa-jasa

Secara umum sektor jasa- jasa mengalami peningkatan dalam hal

kontribusinya terhadap total PDRB Kota Surakarta, pada tahun

2010 kontribusinya sebesar 13,74 persen, namun pada tahun 2014

sudah mencapai 13,86 persen. Namun terjadi fluktuasi dari tahun

ke tahun. Sub sektor jasa pemerintah umum memberikan peran

lebih besar dibanding sub sektor swasta.

2014


1 Jasa-jasa 629,616.47 663,965.04 5.46 714,313.62 7.58 739,206.00 3.48 774,969.78 4.84

2014


1 Jasa-jasa 1,365,561.57 13.74 1,504,470.47 13.69 1,744,923.26 14.33 1,899,877.56 13.97 2,095,568.76 13.86

PERKEMBANGAN PDRB SEKTOR JASA-JASA KOTA SURAKARTA


No Sektor2010 2011 2012 2013

STRUKTUR PDRB SEKTOR JASA-JASA KOTA SURAKARTA


No Sektor2010 2011 2012 2013

BAB IV

INFLASI

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-

harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau

dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu

meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.

Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Inflasi adalah kenaikan harga secara umum. Inflasi dikatakan

sebagai suatu proses kenaikan harga, yaitu adanya kecenderungan

bahwa harga barang meningkat secara terus-menerus. Inflasi juga

merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu.

Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya

tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum

tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah suatu proses atau peristiwa

kenaikan tingkat harga barang-barang secara umum. Dikatakan

tingkat harga secara umum karena barang dan jasa itu banyak sekali

jumlah dan jenisnya. Ada kemungkinan harga sejumlah barang turun

banyak barang lainnya yang justru naik harganya. Kenaikan satu dua

barang saja bukan merupakan inflasi, kecuali bila kenaikan harga

barang tersebut meluas pada sebagian besar harga barang-barang

lainya.

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara

umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme

pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain,

konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar

yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga

akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain,

inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara

kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-

rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi

belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk

melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan

harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-

memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan

peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai

penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur

tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI

(consumer price index) dan GDP (Gross Domestik Product).

Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi

ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila

kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang

antara 10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan

hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga

berada di atas 100% setahun.

Target atau sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang harus

dicapai oleh Bank Indonesia, berkoordinasi dengan Pemerintah.

Penetapan sasaran inflasi berdasarkan UU mengenai Bank Indonesia

dilakukan oleh Pemerintah. Dalam Nota Kesepahaman antara

Pemerintah dan Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan untuk tiga

tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Berdasarkan PMK No.66/PMK.011/2012 tentang Sasaran Inflasi

tahun 2013, 2014, dan 2015 tanggal 30 April 2012 sasaran inflasi yang

ditetapkan oleh Pemerintah untuk periode 2013 – 2015, masing-

masing sebesar 4,5%, 4,5%, dan 4% masing-masing dengan deviasi

±1%.

Inflasi Berdasarkan Penyebabnya di bagi menjadi dua yaitu inflasi

karena tarikan permintaan atau inflasi permintaan (demand full

inflation) dan inflasi karena kenaikan biaya-biaya produksi (cost push

inflation).

Inflasi permintaan merupakan inflasi yang disebabkan oleh

besarnya permintaan masyarakat akan barang-barang. Permintaan

total yang berlebihan biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di

pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan

pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas

yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa

mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor

produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor

produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi

meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam

permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam

situasi full employment dimana biasanya lebih disebabkan oleh

rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya

likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang

utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran

jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi

spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.

Inflasi karena kenaikan biaya-biaya produksi (cost push inflation),

inflasi ini terjadi karena adanya perubahan tingkat penawaran.

Kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan

distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang

meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran

distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata

permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan

berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena

terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk

tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya

produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya

masalah teknis di sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll),

bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk

menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan), dll,

sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di

pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi,

dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang

sangat penting.

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif- tergantung

parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru

mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong

perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional

dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan

mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah,

yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan

perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu.

Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau

mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan

cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau

karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan

menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka

menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu. Secara

singkat dapat di pilah akibat buruk dari inflasi tersebut.

Inflasi dapat mengakibatkan kesenjangan distribusi pendapatan.

Dalam keadaan inflasi nilai harta tetap seperti tanah, rumah,

bangunan, pertokoan dan sebagainya akan mengalami kenaikan

harga. Kenaikan harga tersebut seringkali lebih cepat dari kenaikan

inflasi itu sendiri. Sebaliknya pendapatan riil penduduk berpengha

silan rendah merosot. Dengan demikian maka inflasi memperlebar

kesenjangan distribusi pendapatan antara anggota-anggota

masyarakat.

Inflasi juga dapat mengakibatkan pada pendapatan riil merosot.

Bagi masya rakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat

merugikan. Kita ambil contoh seorang pensiunan pegawai negeri

tahun 1990. Pada tahun 1990, uang pensiun-nya cukup untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya, namun di tahun 2003 atau tiga belas

tahun kemudian, daya beli uangnya mungkin hanya tinggal setengah.

Artinya, uang pensiunnya tidak lagi cukup untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Dari hal tersebut biasanya dalam masa inflasi

kenaikan harga cenderung selalu mendahului kenaikan

pendapatan.Dengan demikian inflasi cenderung menimbulkan

kemero- sotan pendapatan riil sebagian besar tenaga kerja.Ini berarti

kemakmuran masyarakat merosot.

Inflasi dapat juga menjadikan nilai riil tabungan merosot. Bagi

masyarakat yang menyimpan sebagian kekayaannya dalam bentuk

deposito dan tabungan di Bank, dalam masa inflasi nilai riil tabungan

tersebut akan merosot, tidak hanya itu masyarakat yang memegang

uang tunai pun akan dirugikan karena penurunan nilai riilnya.

Memang, tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di

atas bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila orang enggan

menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena,

untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang

diperoleh dari tabungan masyarakat.

Bagi orang yang meminjam uang dari bank (debitur), inflasi

menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada

kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam.

Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan

mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah

jika dibandingkan pada saat peminjaman.

Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan

yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal

ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan

produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar). Namun, bila

inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya

merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan

produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk

sementara waktu. Bahkan, bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi,

usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya terjadi

pada pengusaha kecil).

Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya

investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga,

mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan

pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca

pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan

kesejahteraan masyarakat serta menurunnya daya beli masyarakat.

Inflasi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang

dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau

turunnya daya jual mata uang suatu negara. Inflasi merupakan salah

satu penyakit ekonomi di setiap negara. Semua negara baik negara

maju maupun berkembang pasti mengalami apa yang disebut inflasi,

hanya besarannya saja yang berbeda.

Puncak volatilitas inflasi Indonesia berhubungan dengan kebijakan

penyesuaian harga oleh pemerintah. Harga-harga energi (bahan

bakar minyak dan listrik) ditetapkan oleh pemerintah dan oleh karena

itu tidak mengikut kondisi pasar, yang berarti defisit yang muncul

harus diserap oleh subsidi. Hal ini mengakibatkan tekanan besar pada

defisit anggaran tahunan pemerintah dan juga membatasi

pengeluaran publik dalam hal-hal produktif jangka panjang,

seperti infrastruktur dan pengeluaran untuk soal sosial. Selain itu,

mengatur ulang subsidi energi (menaikkan harga energi) dapat

mengakibatkan timbulnya risiko politik karena keresahan sosial akan

timbul bilamana ada tekanan inflasi. Salah satu ciri khas Indonesia

adalah bahwa sebagian besar penduduknya berada sedikit di atas

garis kemiskinan, yang berarti bilamana kejutan inflasi yang relatif

kecil terjadi, mereka akan jatuh ke bawah garis kemiskinan itu. Waktu

pemerintahan lama memutuskan untuk mengurangi subsidi BBM

secara besar-besaran di akhir tahun 2005, dikarenakan harga minyak

dunia yang naik cukup tinggi, tingkat inflasi Indonesia langsung

berubah menjadi dua digit antara 14 sampai 19 persen (year on year)

sampai bulan oktober 2006. Selanjutnya, inflasi inti di Indonesia -

yang tidak termasuk barang-barang yang rentan terhadap volatilitas

harga sementara - juga kena volatilitas karena efek samping

penyesuain harga energi pada ekenomi (misalnya kenaikan harga

transportasi).

Pengurangan subsidi energi tetap menjadi prioritas utama

pemerintah. Awal tahun 2012, pemerintah mengusulkan kenaikan

harga BBM, tetapi keresahan sosial dan oposisi politik di parlemen

menolak rencana dadakan ini. Akhirnya pada bulan Juni 2013, harga

premium naik 44 persen menjadi Rp 6,500 dan solar naik sebanyak

22 persen menjadi Rp 5,500 per liter. Meskipun terjadi kenaikan

harga pada tahun 2013, sebagian besar harga BBM Indonesia masih

disubsidi dan oleh karena itu berbagai organisasi internasional

(seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional/IMF) serta

institusi-institusi dalam negeri (seperti Kamar Dagang

Indonesia/Kadin) menyokong sepenuhnya pengurangan subsidi

secara lebih lanjut. Pada tahun 2013 dan 2014, pemerintah juga telah

mengurangi subsidi listrik - baik untuk rumah tangga (kecuali segmen

masyarakat miskin) maupun industri.

Outlook inflasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh keputusan

pengurangan tidaknya subsidi tersebut. Bank Dunia memperkirakan

kenaikan harga BBM sebanyak Rp 2,000 dapat menambahkan sekitar

tiga poin persentase pada tingkat inflasi umum dan dapat

menambahkan sekitar satu poin persentase pada inflasi inti.

Kenaikan harga listrik diperkirakan akan menyebabkan efek yang

lebih kecil (< 1 persen) terhadap laju inflasi. Sebagai gambaran, Bank

Indonesia menargetkan tingkat inflasi sebanyak 4.5 persen pada

tahun 2013. Namun setelah kenaikan harga BBM dan listrik, inflasi

naik menjadi 8.37 persen di akhir tahun (yoy).

Hubungan antara inflasi dan pengangguran memang bukanlah hal

yang baru dalam perekonomian. Dua variabel ini sangat terkenal

dalam pembahasan kurva Philips (Philips Curve). “jika harga naik ,

maka produsen akan menawarkan lebih banyak produk (barang).

Untuk menawarkan (menjual) barang yang lebih, produsen harus

memproduksi lebih. Jika produksi dilebihkan maka produsen akan

membutuhkan input (dalam hal ini tenaga kerja) yang lebih banyak.

Penyerapan tenaga kerja ini pada akhirnya akan mengurangi jumlah

pengangguran”.

“Sebaliknya, jika harga turun maka produsen akan mengurang jumlah

barang yang dijualnya (meminimalkan output). Dalam rangka

meminimalkan ouput produsen akan meminimalkan input (tenaga

kerja) agar terjadi keseimbangan dan sekaligus mencegah kerugian.

Pada akhirnya jumlah tenaga kerja dikurangi. Akibatnya jumlah

pengangguran semakin bertambah.” Seperti itulah gambaran singkat

mekanisme dan cara kerja kurva philips. Inflasi atau naiknya harga

secara mikro mengindikasikan adanya kenaikan harga yang ditinjau

dari pandangan produsen. Karena perspektif produsen yang dijadikan

asumsi dasar Philips maka naik atau turunya harga akan berpengaruh

terhadap apa yang akan dilakukan oleh produsen. Philips tidak

mengabaikan konsumen, karena posisi konsumen dalam kasus ini

adalah invisible (tak terlihat). Peran konsumen tidak perlu

dipertanyakan karena Philips telah mengemukakan secara eksplisit

dalam pernyataan “naik-turunnya harga.” Sebagai konklusi,

konsumenlah yang menyebabkan kenapa harga naik dan turun

disamping peran produsen yang secara implisit telah dijelaskan

Philips.

Dalam kajian ekonomi secara makro ada banyak hal yang saling

terkait, saling memengaruhi, dan saling melengkapi . Ketika terjadi

kenaikan harga, orang akan menafsirkannya dengan perspektif yang

berbeda-beda. Pedagang akan melihat kenaikan harga ini sebagai

suatu opportunity (kesempatan) untuk meraih profit yang lebih besar.

Masyarakat secara umum berbeda dengan pedagang, kenaikan harga

berarti berkurangnya pendapatan riil bagi mereka. Bagaimana

dengan pemerintah? Pemerintah ternyata memiliki bahasa sendiri

dalam mengartikan kenaikan harga. Bagi pemerintah kenaikan harga

berarti implikasi sebab-akibat. Pemerintah akan menafsirkan arti

inflasi secara kausalitas. Artinya, apa yang menyebabkan sesuatu

terjadi dan apa akibatnya. Berdasarkan teori pemerintah, inflasi bisa

terjadi karena beberapa sebab, salah satunya karena dorongan biaya

yang berlebihan (cost push inflation). Inflasi semacam ini memang

yang paling sering terjadi. Meningkatnya biaya untuk memproduksi.

Dengan kata lain, harga faktor produksi baik tenaga kerja maupun

modal mengalami kenaikan yang signifikan disertai dengan

meningkatnya permintaan (demand pull inflation) dari sektor

konsumen. Kondisi semacam ini akan menarik harga melewati

keseimbangan pasar dengan kecepatan dua kali lipat. Akibatnya

inflasi besar-besaran akan terjadi. Inflasi bisa terjadi karena jumlah

uang beredar yang berlebihan dan tak terkendali. Meningkatnya

jumlah uang beredar ini tentu saja disebabkan oleh beberapa hal,

salah satunya kebiasaan masyarakat yang konsumtif. Budaya

konsumtif masyarakat akan memaksa mereka untuk menghabiskan

semua pendapatan dalam satu tindakan, “belanja”. Akibatnya daya

beli masyarakat meningkat, dan otomatis akan mendorong harga-

harga naik secara berkala. Dalam situasi seperti ini sudah bisa ditebak

apa yang akan terjadi selanjutnya.

Inflasi, laksana cermin yang akan terlihat berbeda tergantung dari

perspektif siapa. Apakah konsumen, produsen, ataukah pemerintah.

Sehingga untuk mengurangi inflasi yang berlebihan perlu melihat

pengaruhnya terhadap tiga pelaku ekonomi tadi (konsumen,

produsen, dan pemerintah).

Karena pada hakikatnya ada penyebab inflasi yang saat ini masih

belum diketahui banyak pihak. Bisa saja dikatakan bahwa inflasi

terjadi karena adanya kelebihan jumlah uang beredar, biaya produksi

yang berlebihan, tarikan permintaan, ataupun karena labilnya uang

kertas, mungkin ini adalah faktor klasik yang sebagian besar orang

sudah akrab dengannya.

Namun bagaimana dengan ikhtikar (penimbunan barang)? Ikhtikar

dalam ekonomi Islam diharamkan karena jelas merugikan berbagai

kalangan termasuk tiga pelaku utama ekonomi yang telah disebutkan

diatas. Perbuatan menimbun barang ini dilakukan oleh oknum-

oknum tertentu yang ingin merongrong keuntungan yang super besar

dalam perekonomian.

Ketika ikhtikar dilakukan, persediaan barang akan habis. Dalam

jangka waktu tertentu ketika persediaan suatu barang habis, mereka

yang menimbun akan mengeluarkan barang-barang tadi dengan

harga yang mereka kehendaki (monopoli).

Secara tidak langsung, praktik ikhtikar pada akhirnya akan disertai

dengan praktik monopoli. Sejatinya dua hal inilah yang kemudian

akan menyebabkan harga-harga terus meroket tak terbendung.

Wilayah 2010 2011 2012 2013 2014 Rata-rataInflasi

Kota Surakarta 6.65 1.93 2.87 8.32 8.01 5.56

Jawa Tengah 6.88 2.68 4.24 7.99 8.22 6.00

National 6.96 3.79 4.30 8.38 8.36 6.36

Laju inflasi menurut kelompok barang/jasa

Kota Surakarta tahun 2010 - 2014

Rata rata inflasi secara umum kota Surakarta dibawah rata-rata

inflasi provinsi Jawa Tengah maupun inflasi Nasional. Inflasi Kota

Surakarta terjadi sangat fluktuasi, pada tahun 2010 sebesar 6,65 %

hal ini dikarena pada akhir tahun 2010 terjadi peristiwa alam yaitu

meletusnya Gunung Merapi. Sebagian stok bahan pangan berasal dari

Magelang yang pada saat itu wilayah Magelang terkena dampak dari

abu vulkanik Merapi. Sehingga bahan-bahan pangan yang digunakan

untuk mencukupi kebutuhan konsumen di Kota Surakarta dan

sekitarnya tidak mencukupi. Jumlah barang semakin menipis dan

hampir sama sekali kota Magelang sebagai produsen bahan-bahan

pangan tidak bisa mengirim barang-barang tersebut. Untuk

mencukupi bahan-bahan makanan para pedagang melakukan

pengalihan sumber produsen. Pedagang akhir mengambil bahan-

bahan pangan dari Kediri. Efek dari letusan Gunung merapi tidak

hanya berpengaruh di Kota Surakarta atau sekitarnya, tapi juga

berpengaruh terhadap kebutuhan pangan di tingkat provinsi. Secara

umum dampak letusan Gunung merapi merambah sampai tingkat

nasional, hal ini terindikasi dari inflasi pada tahun tersebut. Di

tingkat provinsi Jawa Tengah inflasi pada tahun 2010 sebesar 6,88 %

sedangkan tingkat Nasional besarnya 6,96 %. Pada tahun berikutnya

inflasi sudah mulai stabil. Baik secara regional maupun secara

nasional. Pada tahun 2011 kota Surakarta inflasinya 1,93 %, ini suatu

kondisi yang sangat stabil. Untuk tingkat provinsi Jawa Tengah inflasi

yang tercatat sebesar 2,68 % lebih tiggi dari kota Surakarta dan secara

No. Jenis barang/jasa 2010 2011 2012 2013 2014

1 Bahan Makan 12,26 -2,02 3,14 15,34 12,49

2 Makanan Jadi, Minuman 2,40 5,36 4,40 4,15 3,62

3 Perumahan 1,46 2,74 2,07 3,65 8,91

4 Sandang 1,11 4,63 4,74 6,59 2,74

5 Kesehatan 0,14 3,34 1,98 5,10 4,93

6 Pendidikan 0,99 3,95 3,01 2,19 4,53

7 Transport 2,61 1,16 1,32 14,13 12,17

Inflasi 6,65 1,93 2,87 8,32 8,01

Jawa Tengah 6,88 2,68 4,24 7,99 8,22

National 6,96 3,79 4,30 8,38 8,36



Nasional inflasi tercatat sebesar 3,79 % lebih tinggi baik tingkat kota

maupun tingkat provinsi.

Pada tahun 2014 inflasi cukup tinggi, di kota Surakarta sebesar

8,01 %, walaupun masih lebih rendah dibanding dengan tingkat

provinsi maupun tingkat Nasional. Tingkat provinsi Jawa Tengah

inflasinya sebesar 8,22 % sedangkan tingkat nasional infalsinya

sebesar 8,36 %. Perlu adanya kecermatan dalam memamtau harga

pada saat itu. Tekanan inflasi ini sangat dipengaruhi oleh adanya

kebijakan pemerintah tentang penyesuaian harga pada komoditas

BBM. Pengurangan subsidi pada tingkat konsumen belum membantu

terhadap pengurangan kemiskinan di masyarakat.

1. Kelompok Bahan Makanan

Untuk kelompok bahan makanan inflasi dari tahun ke tahun

cukup bervariasi. Bahan makanan sangat tergantung pada

produsen atau sumber alam yang berproduksi. Bila terjadi

gangguan cuaca maupun bencana maka akan sangat berpengaruh

sekali terhadap produksi pertanian. Dampaknya adalah kuantitas

produksi akan berkurang atau bahkan puso. Sehingga jumlah

barang dipasaran akan berkurang pada hal konsumen yang

membutuhkan jumlahnya tetap bahkan bertambah, sehingga akan

memicu naiknya harga pada tingkat konsumen.

Inflasi tinggi pada tahun 2010 kelompok bahan makanan, ini ada

kaitannya dengan bencana meletusnya Gunng Merapi. Ketika

terjadi bencana tersebut jumlah barang kelompok bahan makanan

pasokannya terlalu sedikit bahkan tidak ada sama sekali seperti

komoditas cabe, baik cabe rawit, cabe hijau, cabe merah keriting

maupun jenis komoditas bahan makanan yang lainnya.

Sehingga dengan kuantitas yang terbatas dan permintaannya

meningkat akan mempengaruhi harga komoditas dipasaran.

Ketika terjadi bencana konsentrasi semua untuk penyelamatan

masyarakat yang terkena bencana. Tersadar ketika waktu berjalan

dua pekan hampir semua komoditas pasokan dari Magelang

berhenti total. Akibat dampak dari semburan abu vulkanik

Gunung Merapi. Harga komoditas dari produksi pertanian di

pasar mulai merangka naik. Masyarakat mulai menggeliat pasar

mulai mengurangi jumlah komoditas yang disediakan. Pada tahun

2010 dari tujuh komoditas komponen inflasi, kelompok bahan

makanan memberikan kontribusi sangat tinggi yaitu 12,26 %.

Untuk komoditas pabrikan tidak begitu banyak andil inflasinya.

Pada tahun 2011, kondisi mulai normal kembali andil inflasi untuk

kelompok bahan makanan justru minus yaitu -2,02 %. Terjadi

sebaliknya dengan barang-barang pabrikan, andil inflasinya

semakin meningkat dan lebih besar dibandingkan dengan tahun

sebelumnya.

Pada tahun 2012 kontribusi kelompok bahan makanan terhadap

total inflasi umum semakin tinggi yaitu 3,14 % atau selisih 5,16 %

terhadap tahun sebelumnya yang artinya bahwa kelompok bahan

makanan memberikan sumbangan inflasi sebesar 3,14%. Besaran

inflasi tersebut lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2013 kelompok bahan makanan inflasi tahunan

semakin menjulang tinggi yaitu 15,34 %. Hal ini dampak dari

regulasi pemerintah tentang bahan bakar minyak. Subsidi

komoditas tersebut di kurangi, sehingga harga di tingkat

konsumen harus disesuaikan berdampak pada kenaikan harga

ditingkat konsumen. Selisih dengan tahun sebelumnya semakin

memperlebar gap pada tingkat sumbangannya terhadap total

inflasi umum.

Pada tahun 2014 inflasi untuk komoditas bahan makanan masih

pada posisi dua digit yaitu 12,49 %. Tingginya inflasi ini akibat efek

karambol dari regulasi bahan bakar minyak yang berdampak di

semua sektor tak terkecuali kelompok bahan makanan terkena

imbasnya. Berarti bahwa kelompok bahan makanan memiliki

kelemahan selain dipengaruhi hasil produksi dari pertanian juga

dipengaruhi oleh regulasi pemerintah tentang bahan bakar

minyak. Bisa jadi karena pada kelompok bahan makanan sangat

berkaitan erat dengan tata niaga atau distribusinya maupun

pemasarannya. Oleh karena itu tidak dapat dielakkan bahwa

kenaikan bahan bakar minyak berpengaruh segnifikan terhadap

semua kelompok. Pada tahun 2014 maupun tahun sebelumnya

kelompok bahan makanan memberikan sumbangan inflasi pada

posisi dua digit yaitu 15,34 % pada tahun 2013 dan 12,49 % pada

tahun 2014.

2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau.

Kelompok ini kebanyakan adalah komoditas pabrikan. Artinya

kelompok ini didapat dari proses produksi dari pabrik. Ketika

proses produksi berlangsung tidak terlepas dari kebutuhan bahan

bakar minyak. Oleh karena itu barang pabrikan juga dipengaruhi

oleh komoditas bahan bakar minyak. Selama kurun waktu lima

tahun terakhir, kelompok makanan jadi minuman dan tembakau

sumbangan inflasinya terhadap total inflasi umum hanya satu

digit. Besarannya inflasi pada kelompok makanan jadi ini berkisar

dibawah 5 % kecuali pada tahun 2011 kelompok makanann jadi

memberikan inflasi sebesar 5,36%. Sumbangan inflasi pada

kelompok ini dari tahun ke tahun sangat bervariasi. Kelompok

makanan jadi memberikan sumbangan inflasi paling tinggi pada

tahun 2011. Besaran inflasi kelompok makanan jadi pada tahun

2011 sebesar 5,36 %. Bahkan kelompok ini pada tahun 2011 lebih

besar inflasinya dibandingkan dengan inflasi umum tingkat kota,

tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Pada tahun 2014 kelompok makanan jadi, sumbangan inflasinya

dibawah inflasi total kota Surakarta dan inflasi provinsi maupun

inflasi secara keseluruhan atau inflasi nasional.

3. Kelompok perumahan

Pada tahun 2014 kelompok perumahan memberikan sumbangan

cukup tinggi. Kelompok ini menempati urutan ke-3 setelah

kelompok transport dan kelompok bahan makanan. Kelompok

perumahan besarnya andil terhadap inflasi umum yaitu 8,91 %.

Sedangkan kelompok bahan makanan 12,48% disusul kelompok

transport sebesar 12,17%. Perubahan pada kelompok perumahan

dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, walaupun pada tahun

2012 mengalami penurunan. Pada tahun 2010 laju inflasi

kelompok perumahan sebesar 1,46 %, naik menjadi 2,74 % pada

tahun 2011, turun menjadi 2,07% pada tahun 2012. Pada tahun

2013 laju inflasi semakin meningkat menjadi 3,65 %. Dan pada

tahun 2014 laju inflasi kelompok perumahan dua kali lipat dari

laju inflasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,91 %. Komoditas

kelompok ini mulai menggeliat, pembangunan yang berbahan

baku material mulai ambil bagian. Seperti semen, pasir maupun

bahan-bahan bangunan lainnya. Pada tahun 2014 laju inflasi ini

masih diatas laju inflasi umum secara regional Provinsi Jawa

Tengah maupun secara nasional.

4. Kelompok Sandang

Rata-rata laju inflasi kelompok sandang selama lima tahun

terakhir sebesar 3,96%. Laju inflasi kelompok ini pada tahun 2013

besarnya melebihi rata-rata tahunannya yaitu 6,59 %. Laju inflasi

dibawah rata-rata tahunan terjadi pada tahun 2010 yang besarnya

1,11%. Kelompok ini terjadi perubahan ketika pada kondisi

tertentu seperti menjelang lebaran, ketika tahun baru atau bila ada

event-event tertentu. Pusat perbelanjaan sandang terbesar di kota

Surakarta mengalami kebakaran yaitu Pasar Klewer dampaknya

belum terlihat pada laju inflasi pada kelompok sandang. Karena

peristiwa ini terjadi pada akhir tahun.

Pada tahun 2014 laju inflasi kelompok sandang besarnya 2,74 %.

Kelompok ini memberikan sumbangan terhadap inflasi umum

sangat kecil sekali, atau paling kecil diantara kelompok lainnya.

5. Kelompok Kesehatan.

Kelompok kesehatan sumbangan terhadap inflasi umum setiap

tahunnya berfluktuasi. Pada tahun 2010 laju inflasi kelompok

kesehatan 0,14 %, sumbangan terhadap inflasi umum paling kecil.

Kelompok kesehatan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2011 laju

inflasinya mulai meningkat yaitu 3,34%. Pada tahun 2012 laju

inflasi pada kelompok kesehatan turun kembali sebesar 1,98%.

Pada tahun 2013 laju inflasi kelompok ini naik hampir tiga kali

lipat dari tahun sebelumnya menjadi 5,10%. Dan turun kembali

menjadi 4,93 % pada tahun 2014. Laju inflasi pada tahun 2014

kelompok kesehatan besarnya diatas rata-rata selama lima tahun

terakhir. Laju inflasi rata-rata lima tahun terakhir besarnya 3,10%

sedangkan laju inflasi kelompok kesehatan pada tahun 2014

besarnya 4,93%.

6. Kelompok Pendidikan

Pada kelompok pendidikan laju inflasi setiap tahunnya dibawah

5%. Kelompok ini laju inflasi terjadi pada bulan bulan tertentu,

seperti ketika tahun ajaran baru atau permulaan semester setiap

tahunnya. Hal ini karena pada setiap semesternya terjadi

perubahan materi pelajaran maupun agena akademiknya. Rata-

rata laju inflasi pada kelompok pendidikan selama lima tahun

terakhir sangat kecil yaitu 2,93 %.

7. Kelompok Transportasi.

Kelompok transportasi merupakan kelompok terakhir dari 7

kelompok agregat menghitungan inflasi. Kelompok ini lebih

bersifat administrasi price, karena barang dan jasa kelompok ini

lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Pada tahun

2014 kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 12,17 %

sudah masuk pada level dua digit, walaupun masih terkendali

namun perlu dicermati karena kelompok ini berpengaruh

terhadap barang atau jasa lainnya. Laju inflasi Kelompok ini akan

dibawah 3% ketika pemerintah tidak melakukan penyesuaian

harga terhadap bahan bakar minyak.

BAB V

PENUTUP

Secara garis besar kondisi perekonomian kota Surakarta cukup

kondusif dengan pertumbuhan berkisar 5 % - 6 %. Pertumbuhan yang

sedikit melemah dibanding tahun sebelumnya, karena kondisi

perekonomian dunia yang berpengaruh terhadap perekonomian

nasional dan perekonomian regional. Hal ini perlu dicermati para

pengambil kebijakan terutama terhadap nilai rupiah maupun nilai

eksport. Komoditas kandungan eksport perlu adanya pemetaan

lapangan untuk menghadapi perdagangan global. Untuk melihat

kondisi lapangan perlu adanya kajian tentang komoditas yang

dibutuhkan oleh pasar sehingga nilai komoditas eksport cukup

mempunyai nilai.

Inflasi rata-rata bulanan tahun 2014 sebesar 0,67 %. Dengan

komulatif inflasi umum sebesar, 8,01 %. Inflasi umum tahun 2014

lebih kecil 0,31 % dibanding dengan inflasi umum tahun sebelumnya

yang besarnya 8,32 %. Hal ini cukup memprihatinkan dan perlu

adanya kecermatan di tingkat lapangan untuk pengendalian harga

komoditas terutama 9 bahan pokok. Sehingga daya beli masyarakat

tidak tergerus oleh harga-harga yang bersifat administration price

(harga barang yang ditentukan oleh pemerintah). Perlu lebih

mengaktifkan TPID Kota Surakarta melalui sidak atau kebijakan

lainnya, sehingga para pelaku usaha tidak semaunya dalam

penentuan harga konsumen. Ekspektasi di tingkat masyarakat perlu

dijaga sehingga tidak ada isu tentang proses kenaikan komoditas

sehingga inflasi lebih bisa terkendali. Jumlah komoditas di lapangan

juga perlu dikontrol demikian juga tata niaga maupun distribusi

komoditas terutama komoditas yang memiliki elastisitas tinggi di

tingkat masyarakat atau biasa disebut dengan 9 bahan pokok.

LAMPIRAN

2014


1 Pertanian 2,908.82 2,911.03 0.08 2,912.43 0.05 2,951.59 1.34 2,939.01 -0.43

2 Pertambangan &Penggalian

1,832.36 1,809.03 -1.27 1,789.64 -1.07 1,764.96 -1.38 1,735.04 -1.70

Primer 4,741.18 0.00 4,720.06 -0.45 4,702.07 -0.38 4,716.55 0.31 4,674.05 -0.90

3 Industri Pengolahan 1,277,210.09 1,312,945.81 2.80 1,349,967.23 2.82 1,404,161.79 4.01 1,475,435.09 5.08

4 Listrik, Gas, dan AirBersih

119,194.83 128,648.33 7.93 137,673.24 7.02 147,574.83 7.19 154,681.47 4.82

5 Konstruksi 671,926.81 717,165.29 6.73 765,569.54 6.75 811,759.49 6.03 852,952.37 5.07

Sekunder 2,068,331.73 0.00 2,158,759.43 4.37 2,253,210.01 4.38 2,363,496.11 4.89 2,483,068.93 5.06

6 Perdagangan, Hoteldan Restoran

1,367,808.36 1,466,845.97 7.24 1,569,512.38 7.00 1,687,392.79 7.51 1,773,661.75 5.11


514,407.73 549,760.87 6.87 585,690.23 6.54 621,610.31 6.13 653,669.84 5.16

8Keuangan, Sewa &Jasa Perusahaan 518,980.77 567,860.94 9.42 615,432.99 8.38 664,532.30 7.98 699,611.98 5.28

9 Jasa-jasa 629,616.47 663,965.04 5.46 714,313.62 7.58 739,206.00 3.48 774,969.78 4.84

Tersier 3,030,813.33 0.00 3,248,432.82 7.18 3,484,949.22 7.28 3,712,741.41 6.54 3,901,913.35 5.10

PDRB 5,103,886.24 0.00 5,411,912.32 6.04 5,742,861.31 6.12 6,080,954.07 5.89 6,389,656.34 5.08

Penduduk pertengahan tahun

499.337 500.032 500.328 500.625 508.951

Pendapatan perkapita (Rp)

10,221,325.97 10,823,131.95 5.89 11,478,192.92 6.05 12,146,724.73 5.82 12,554,560.92 3.36

Sumber : BPS Kota Surakarta

PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA SURAKARTA


No Sektor

2010 2011 2012 2013

2014


1 Pertanian 5,532.79 0.06 5,927.58 0.05 6,205.92 0.05 6,611.99 0.05 6,862.31 0.05

2Pertambangan &Penggalian 2,942.37 0.03 3,010.49 0.03 3,009.79 0.02 3,002.94 0.02 2,982.14 0.02

Primer 8,475.16 0.09 8,938.07 0.08 9,215.71 0.08 9,614.93 0.07 9,844.45 0.07

3 Industri Pengolahan 2,081,494.89 20.94 2,233,247.76 20.32 2,390,894.46 19.63 2,623,767.70 19.29 2,901,686.21 19.19

4 Listrik, Gas, dan AirBersih

259,004.47 2.61 287,576.62 2.62 317,497.14 2.61 363,004.58 2.67 404,684.38 2.68

5 Konstruksi 1,440,525.31 14.49 1,584,659.42 14.42 1,758,189.55 14.43 1,951,415.83 14.35 2,166,905.81 14.33

Sekunder 3,781,024.67 38.03 4,105,483.80 37.35 4,466,581.15 36.67 4,938,188.11 36.31 5,473,276.41 36.19

6 Perdagangan, Hoteldan Restoran

2,556,483.24 25.72 2,885,293.49 26.25 3,187,324.12 26.17 3,632,165.57 26.71 4,054,951.44 26.81


1,106,229.42 11.13 1,206,106.83 10.97 1,323,255.69 10.86 1,462,927.27 10.76 1,641,884.35 10.86

8 Keuangan, Sewa &Jasa Perusahaan

1,123,362.50 11.30 1,282,678.53 11.67 1,449,258.72 11.90 1,656,823.06 12.18 1,847,022.65 12.21

9 Jasa-jasa 1,365,561.57 13.74 1,504,470.47 13.69 1,744,923.26 14.33 1,899,877.56 13.97 2,095,568.76 13.86

Tersier 6,151,636.73 61.88 6,878,549.32 62.57 7,704,761.80 63.25 8,651,793.47 63.62 9,639,427.20 63.74

PDRB 9,941,136.56 100.00 10,992,971.19 100.00 12,180,558.66 100.00 13,599,596.52 100.00 15,122,548.06 100.00

Penduduk pertengahan tahun

499,337 500,032 500,328 500,625 508,951

Pendapatan perkapita (Rp) 19,908,672.03 21,984,535.37 24,345,146.90 27,165,236.49 29,713,170.93


STRUKTUR PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA SURAKARTA


No Sektor2010 2011 2012 2013

Wilayah 2010 2011 2012 2013 2014

Kota Surakarta 10,221,325.97 10,611,592.76 11,478,192.91 12,146,724.73 12,553,578.51

Jawa Tengah 5,773,809.34 6,058,604.36 6,389,599.44 6,706,874.30 7,050,266.26

National 9,703,464.88 10,184,548.83 10,671,024.82 11,134,017.58 11,656,203.00


Pendapatan Per kapita Kota Surakarta

Jawa Tengah, Nasional tahun 2010 - 2014

Wilayah 2010 2011 2012 2013 2014

Kota Surakarta (jutaan rupiah) 5,103,886.24 5,411,912.31 5,742,861.30 6,080,954.07 6,389,156.34

Jawa Tengah (Jutaann rupiah) 176,187,047.79 187,244,941.39 199,838,615.22 212,308,544.81 224,431,362.72

National (milyard rupiah) 2,222,986.86 2,364,158.63 2,511,445.71 2,656,607.27 2,789,968.96


PDRB ADHK Kota Surakarta


Wilayah 2010 2011 2012 2013 2014

Kota Surakarta 5.94 6.04 6.12 5.89 5.08

Jawa Tengah 6.02 6.28 6.7 3 6.24 5.7 1

National 6.10 6.50 6.23 5.7 8 5.02


Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta


No. Jenis barang/jasa 2010 2011 2012 2013 2014

1Bahan Makan

12.26 -2.02 3.14 15.34 12.49

2Makanan Jadi, Minuman

2.40 5.36 4.40 4.15 3.62

3Perumahan

1.46 2.74 2.07 3.65 8.91

4Sandang

1.11 4.63 4.74 6.59 2.74

5Kesehatan

0.14 3.34 1.98 5.10 4.93

6Pendidikan

0.99 3.95 3.01 2.19 4.53

7 Transport 2.61 1.16 1.32 14.13 12.17

Inflasi 6.65 1.93 2.87 8.32 8.01

Jawa Tengah 6.88 2.68 4.24 7.99 8.22

National 6.96 3.79 4.30 8.38 8.36




Bulan 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Januari 0.63 0.63 0.22 1.33 1.22 -0.20

Februari 0.29 -0.66 0.08 1.03 0.28 -0.91

Maret -0.24 -0.80 0.28 1.43 0.27 0.25

April 0.19 -0.30 -0.01 -0.26 -0.15 0.17

Mei 0.16 -0.30 0.28 -0.63 0.25 0.54

Juni 1.23 0.62 0.85 1.16 0.51 0.64

Juli 1.34 0.71 0.50 3.91 0.59 0.91

Agustus 0.16 0.64 0.51 0.45 0.46 0.28

September 0.40 0.24 -0.57 -1.35 0.11 dbt

Oktober 0.10 0.03 0.32 0.40 0.46 dbt

Nopember 0.47 0.48 0.20 0.30 1.47 dbt

Desember 1.75 0.62 0.30 0.35 2.28 dbt

Y o Y 6.65 1.93 2.87 8.32 8.01 1.42


Keterangan ; dbt : data belum tersedia

Inflasi menurut bulan Kota Surakarta

Tahun 2010-2014

Bulan Cilacap Purwokerto Kudus Surakarta Semarang TegalJawa

Tengah

Januari dbt 1.00 dbt 0.63 0.75 0.70 0.74

Februari dbt 0.45 dbt 0.29 0.47 0.18 0.40

Maret dbt -0.34 dbt -0.24 -0.20 -0.26 -0.23

April dbt 0.05 dbt 0.19 0.37 0.09 0.27

Mei dbt 0.25 dbt 0.16 0.02 0.06 0.07

Juni dbt 0.92 dbt 1.23 0.84 1.33 0.98

Juli dbt 1.21 dbt 1.34 1.73 0.84 1.51

Agustus dbt 0.60 dbt 0.16 0.53 0.52 0.46

September dbt 0.38 dbt 0.40 1.04 1.27 0.87

Oktober dbt 0.28 dbt 0.10 0.02 0.06 0.06

Nopember dbt 0.56 dbt 0.47 0.63 0.67 0.60

Desember dbt 0.52 dbt 1.75 0.70 1.09 0.95

Y o Y dbt 6.04 dbt 6.65 7.11 6.73 6.88



Inflasi menurut bulan Enam Kota di Jawa Tengah

Tahun 2010


Tengah

Januari dbt 0.95 dbt 0.63 0.60 0.32 0.61

Februari dbt 0.18 dbt -0.66 -0.12 -0.13 -0.21

Maret dbt -0.43 dbt -0.80 -0.11 0.20 -0.25

April dbt -0.18 dbt -0.30 -0.54 -0.52 -0.46

Mei dbt 0.25 dbt -0.30 0.13 0.09 0.05

Juni dbt 0.31 dbt 0.62 0.43 0.35 0.45

Juli dbt 0.72 dbt 0.71 0.67 1.04 0.73

Agustus dbt 0.45 dbt 0.64 0.57 0.56 0.58

September dbt 0.25 dbt 0.24 0.51 0.33 0.41

Oktober dbt 0.23 dbt 0.03 -0.19 -0.25 -0.12

Nopember dbt 0.56 dbt 0.48 0.51 0.50 0.51

Desember dbt 0.07 dbt 0.62 0.38 0.06 0.37

Y o Y dbt 3.40 dbt 1.93 2.87 2.58 2.68




Tahun 2011


Tengah

Januari dbt 0.68 dbt 0.22 0.42 0.61 0.42

Februari dbt 0.56 dbt 0.08 0.37 -0.21 0.26

Maret dbt -0.21 dbt 0.28 0.33 -0.18 0.22

April dbt 0.09 dbt -0.01 0.14 0.15 0.08

Mei dbt 0.43 dbt 0.28 0.36 0.54 0.37

Juni dbt 0.33 dbt 0.85 0.68 0.54 0.67

Juli dbt 0.84 dbt 0.50 0.83 0.30 0.71

Agustus dbt 0.85 dbt 0.51 1.26 1.33 1.08

September dbt 0.17 dbt -0.57 -0.10 0.06 -0.16

Oktober dbt 0.29 dbt 0.32 0.07 -0.10 0.12

Nopember dbt 0.08 dbt 0.20 -0.01 -0.37 -0.01

Desember dbt 0.53 dbt 0.30 0.41 0.40 0.40

Y o Y dbt 4.73 dbt 2.87 4.85 3.09 4.24




Tahun 2012


TengahJanuari dbt 1.63 dbt 1.33 0.99 0.77 1.09Februari dbt 0.40 dbt 1.03 0.90 0.23 0.81Maret dbt 0.44 dbt 1.43 0.95 0.11 0.92April dbt -0.17 dbt -0.26 -0.43 -0.04 -0.34Mei dbt 0.06 dbt -0.63 -0.17 -0.33 -0.27Juni dbt 1.48 dbt 1.16 0.86 0.79 0.96Juli dbt 2.84 dbt 3.91 3.50 2.38 3.41Agustus dbt 1.08 dbt 0.45 1.25 1.98 1.15September dbt -0.71 dbt -1.35 -0.61 -0.15 -0.72Oktober dbt 0.88 dbt 0.40 0.12 -0.20 0.20Nopember dbt 0.04 dbt 0.30 0.42 -0.15 0.30Desember dbt 0.29 dbt 0.35 0.21 0.28 0.25

Y o Y dbt 8.50 dbt 8.32 8.19 5.80 7.99



Inflasi menurut bulan Enam Kota di Jawa TengahTahun 2013


Tengah

Januari 0.79 0.82 1.67 1.22 0.99 0.75 1.00

Februari 0.57 0.51 0.11 0.28 0.24 0.79 0.33

Maret -0.16 0.29 0.42 0.27 0.27 0.20 0.25

April -0.09 -0.08 -0.36 -0.15 -0.04 -0.37 -0.12

Mei 0.33 0.08 0.36 0.25 0.25 0.01 0.24

Juni 1.07 0.48 0.52 0.51 0.85 0.60 0.73

Juli 1.33 0.82 0.81 0.59 0.62 0.79 0.72

Agustus 0.52 0.43 0.58 0.46 0.41 0.57 0.45

September 0.07 -0.24 -0.03 0.11 0.41 0.18 0.22

Oktober 0.19 0.41 0.43 0.46 0.55 0.95 0.52

Nopember 1.52 1.38 1.31 1.47 1.35 1.05 1.36

Desember 1.77 2.00 2.47 2.28 2.40 1.66 2.25

Y o Y 8.19 7.09 8.59 8.01 8.53 7.40 8.22




Tahun 2014


Tengah

Januari -0.26 -0.13 -0.36 -0.20 -0.48 -0.10 -0.35

Februari -0.12 -0.67 -0.39 -0.91 -0.67 -0.35 -0.62

Maret 0.01 0.05 -0.02 0.25 0.25 0.18 0.16

April 0.02 0.15 0.21 0.17 0.17 -0.10 0.17

Mei 0.47 0.47 0.45 0.54 0.54 0.74 0.51

Juni 0.43 0.57 0.56 0.64 0.64 0.89 0.61

Juli 0.99 0.84 0.88 0.91 0.91 0.93 0.92

Agustus 0.24 0.13 0.60 0.28 0.28 0.38 0.29

September dbt dbt dbt dbt dbt dbt dbt

Oktober dbt dbt dbt dbt dbt dbt dbt

Nopember dbt dbt dbt dbt dbt dbt dbt

Desember dbt dbt dbt dbt dbt dbt dbt

Y o Y 1.79 1.41 1.95 1.42 1.64 2.58 1.70



Inflasi menurut bulan Enam Kota di Jawa TengahTahun 2015

Jumlah Kepadatanpenduduk





1 Boyolali 1,015.07 932,193 918 938,999 925 945,534 931 951,817 938 957,857 9442 Klaten 655.56 1,131,913 1,727 1,137,909 1,736 1,143,633 1,745 1,148,994 1,753 1,154,040 1,7603 Sukoharjo 466.66 825,887 1,770 833,933 1,787 841,771 1,804 849,506 1,820 856,937 1,8364 Wonogiri 1,822.37 930,422 511 934,689 513 938,641 515 942,377 517 945,817 5195 Karanganyar 772.20 814,907 1,055 823,486 1,066 831,916 1,077 840,171 1,088 848,255 1,0986 Sragen 946.49 859,716 908 864,029 913 868,105 917 871,989 921 875,600 9257 Kota Surakarta 44.03 500,173 11,360 502,866 11,421 505,413 11,479 507,825 11,534 510,077 11,585

se-eksKaresidenan 5,722.38 5,995,211 1,048 6,035,911 1,055 6,075,013 1,062 6,112,679 1,068 6,148,583 1,074

Sumber : BPS Kota Surakarta (dari proyeksi SP tahun 2010) 32,998,692 33,264,339 33,522,663

Penduduk Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan SurakartaProvinsi Jawa Tengah, 2010-2014

( jiwa)


Wilayah(km2)

2010 2011 2012 2013 2014

Laki-laki

Perempuan

1 Pertanian, Kehutanan 1 12 2 14 0.032 Pertambangan, Penggalian - - - 0 0.003 Industri Pengolahan 177 6.892 9.639 16,531 37.034 Listrik, Gas, dan Air 15 267 60 327 0.735 Bangunan 8 756 99 855 1.926 Perdagangan Besar, RM, dan Hotel 299 6.004 3.358 9,362 20.977 Angkutan, Pergudangan 32 812 249 1,061 2.388 Keuangan, Asuransi 203 5.754 2.874 8,628 19.33

9 Jasa Kemasyarakatan, Sosial,Perorangan

121 3.888 3.971 7,859 17.61

Jumlah 856 24.39 20.25 44,637

Sumber : Dinsosnakertrans Kota Surakarta

Kesempatankerja

Jumlah Perusahaan/ Tenaga KerjaMenurut Sektor Lapangan Usaha s/d Desember Tahun 2014

No. Lapangan UsahaJumlah

Perusahaan

Tenaga Kerja JumlahTenagaKerja

Documents

ANALISIS EKONOMI KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 Jumlah …bapppeda.surakarta.go.id/.../bidang/EKONOMI/82/_ANALISIS_EKONOMI.pdfmendukung pencapaian visi dan misi Kota Surakarta, Badan Perencanaan