ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERHADAP · PDF filePartai Politik yang dijadikan satu-satunya dasar alasan partai politik untuk ... pribadinya terkait dinamika politik hukum Indonesia

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)

PARTAI POLITIK SEBAGAI ALASAN DILAKSANAKANNYA PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU BAGI ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universiatas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

Reynaldi Sulthan A NIM. E0012323

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2016


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING


ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN

ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)

PARTAI POLITIK SEBAGAI ALASAN DILAKSANAKANNYA

PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU BAGI ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN

PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT

Oleh:

Reynaldi Sulthan A.

E0012323

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Juni 2016

Pembimbing I

M. Madalina S.H., M.Hum.

NIP. 196010241986022001

Pembimbing II

Andina Elok Puri M., S.H., M.H.

NIP.198609222009122003


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI


ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)

PARTAI POLITIK SEBAGAI ALASAN DILAKSANAKANNYA PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU BAGI ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT

Oleh

Reynaldi Sulthan A.

NIM. E0012323

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari :......................................

Tanggal :......................................

DEWAN PENGUJI

1________________________:..................................................................

Ketua

2________________________:...................................................................

Sekretaris

3________________________:...................................................................

Anggota

MengetahuiDekan,

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.H.NIP.196011071986011001


commit to user

iv

SURAT PERNYATAAN

Nama : Reynaldi Sulthan A. NIM : E0012323

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN

ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)

PARTAI POLITIK SEBAGAI ALASAN DILAKSANAKANNYA

PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU BAGI ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT (DPR) adalah betul-betul karya saya dalam

penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar

pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidakk benar, maka

saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum

(skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 1 Juni 2016

Yang Membuat Pernyataan,

Reynaldi Sulthan A.

E0012323


commit to user

v

MOTTO

“Laa tahzan, inallaha ma’anaa” – Q.S. 9:40

"My loyalty to my party end, when my loyalty to my country began" – John Fiztgerald Kennedy

“Rakyat adalah mulut yang bisu, karena diambil suaranya waktu pemilu” –Pidi Baiq


commit to user

vi

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, Penulis mempersembahkan karya ini kepada :

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan rizky-Nya kepada umat yang beriman dan bertaqwa.

H. Syamsul Bahri, S.E. dan Hj. Helmiya Rofi’ah, S.Pd., kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, petuah, kasih sayang, dukungan, perhatian tanpa

pernah henti kepada Penulis

Saudara-saudaraku tersayang (Innezzakya Jeihan, Erlannga Irfan, Talitza Zahra, Muhammad Farouq, Muhammad Emyr Faishal) yang selalu memberikan

motivasi, bantuan, dan dukungannya.

Keluarga Besar Alm. H. Ichwan Gazalba, Alm. H. Moch. Saleh dan sahabat-sahabat yang selalu hadir di setiap langkah yang dilalui oleh Penulis.

Almamater Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta tercinta.


commit to user

vii

ABSTRAK

Reynaldi Sulthan Adilla. E0012323. 2016. ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) PARTAI POLITIK SEBAGAI ALASAN DILAKSANAKANNYA PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR).Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebetas Maret.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengevaluasi pelanggaran AD/ART Partai Politik yang dijadikan satu-satunya dasar alasan partai politik untukmelakukan usulan PAW sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tetang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pelaksanaan dari peraturantersebut disesuaikan dengan asas-asas kedaulatan rakyat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 demiterwujudnya kelembagaan negara terutama partai politik yang kuat, dan melindungi hak konstitusional anggota DPR dari segala macam bentuk diskriminasi yang menghambat tugasnya sebagai representasi rakyat yang memilihnya.

Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitianhukum ini bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatanperundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukummenggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitandengan isu hukum yang dikaji. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim sedangkan bahan hukum sekunder berupasemua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka baik dari media cetak maupun media elektronik (internet) serta teknik analisis yang digunakan adalah logika deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dihasilkan, maka dapatdisimpulkan, pelanggaran terhadap AD/ART Partai Politik tidak dapat dijadikan dasar untuk PAW anggota DPR karena dinilai mengesampingkan hukum publik atas hukum privat (privaatrechtelijk). Namun hak untuk merecall oleh partai politik terhadap anggota DPR dirasa masih perlu, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya mutlak berada di tangan partai politik tetapi partai politik perlu memperhatikan aspirasi konstituen yang telah memilihnya.

Kata Kunci: Pelanggaran AD/ART, PAW, Partai Politik, DPR.


commit to user

viii

ABSTRACT

Reynaldi Sulthan Adilla. E0012323. 2016. Analysis and Evaluation of Law on the Violation of the Articles of Association / Bylaw of Political Parties as a Reason for Recalling for the Members of Parliament. Faculty of Law, Sebelas Maret University.

This legal research aims to evaluate the violation of the articles of association/bylaw of a political party that used as the only reason for a political party to recall the members of the party on the parliament as it has been regulated in Act Number 12 of 2011 regarding the Political Parties and Act Number 17 of 2014 regarding MPR, DPR, DPD, and DPRD. The implementation of these rules adapted to the general principles of democracy for the making of strong State Institution (esp. Political Parties) and to protect the members of parliament’s constitutional rights from the all the discriminations that obstruct its task as the representation of the constituent.

This legal research method used in this legal writing included: normative type of research, descriptive nature of research, statute and conceptual approaches, technique of analyzing law materials used was interpretation method, the law material was collected by looking for legislation about or relating to the issue and primary, secondary and tertiary law materials. The legal study source from primary law material consisted of legislation, official law material constituting all publications about the law not belonging to official publication or treatise in legislation and judge’s verdict as well as secondary law material constituting all publications about the law not belonging to official document.

Based on the results of research and discussion that is generated, it can be concluded that the violation of the articles of association/bylaw unable to be the reason to recall the members of parliament, because it actually has allowed the private law (privaatrechtelijk) override the public law in constitutional matter. But the rights to recall the members of the parliament by the polical party is still needed, even in its implementation need participation of the constituent.

Keywords: Violation of the Articles of Association/Bylaw, Recall, Political Parties, DPR.


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan

karunia-Nya, serta sholawat dan salam senantiasa Penulis haturkan kepada

junjungan kita Rasulullah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan

Hukum (Skripsi) ini yang berjudul: Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap

Pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai

Politik sebagai Alasan dilaksanakannya Pemberhentian Antar Waktu bagi

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penulisan Hukum (Skripsi) ini bertujuan untuk memenuhi syarat

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari

bimbingan, bantuan, dorongan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada

kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan

yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

2. Ibu Maria Madalina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah

membantu Penulis dimulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II

yang telah membantu dalam menyempurnakan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Hukum Tata Negara yang

bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan Penulis.


commit to user

x

5. Ibu Rosita Candrakirana S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang

telah membantu dan mendampingi Penulis dalam proses awal hingga akhir

masa studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah

memberikan banyak bekal ilmu, pengalaman berharga, dan motivasi kepada

Penulis dalam penyelesaian studi, serta staf tata usaha dan staf perpustakaan

yang telah banyak membantu demi kelancaran proses kuliah dan penyelesaian

skripsi ini.

7. Bapak Dr. Backy Krisnayuda, S.H, M.H., yang telah memberikan banyak

masukan dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

8. Bapak Dr. A. Ahsin Tohari, S.H., M.H., selaku Dosen Tata Negara

Universitas Trisakti yang telah banyak kesempatan untuk banyak berdiskusi

dengan Penulis tentang dunia hukum secara praktis .

9. Bapak Ahmad Gelora Mahardhika, selaku Birokrat Kementerian Hukum dan

Hak Azasi Manusia Republik Indonesia yang telah memberikan catatan

pribadinya terkait dinamika politik hukum Indonesia kepada penulis.

10. Pimpinan dan Staf Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia yang telah

memberikan kesempatan untuk memperoleh data-data pendukung yang

dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Keluarga Besar Fakultas Hukum angkatan 2012 yang telah memberikan

kenangan indah, kebersamaan, persahabatan, dan motivasi selama menempuh

studi.

12. Tim Kuliah Kerja Nyata Universitas Sebelas Maret periode Juli-Agustus

2015, serta seluruh perangkat desa dan warga Desa Gelung, Kecamatan

Paron, Kabupaten Ngawi yang telah memberikan pembelajaran hidup,

kesederhanan dan momentum kebersamaan.


commit to user

xi

13. Tim KMM Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian

Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia: yang telah bekerja sama

dalam melaksanakan law in action di salah satu lembaga tinggi negara.

14. Semua Pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan hukum

(skripsi) ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini masih jauh

dari sempurna, untuk itu Penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca.

Semoga Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak,

khususnya bagi Penulis dan para pembaca pada umumnya. Akhir kata, Penulis

mengucapkan terima kasih.

Surakarta, Juni 2016

Penulis

Reynaldi Sulthan A.


commit to user

xii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ......................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................. ii

HALAMAH PENGESAHAN PENGUJI ........................................................ iii

HALAMAN PERNYATAAN .......................................................................... iv

HALAMAN MOTTO ....................................................................................... v

HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................... vi

ABSTRAK ......................................................................................................... vii

ABSTRACT ...................................................................................................... viii

KATA PENGANTAR ...................................................................................... ix

DAFTAR ISI ..................................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang …………………………………………………….............. 1

B. Rumusan Masalah …………………………………………………………. 6

C. Tujuan Penelitian ………………………………………………………….. 6

D. Manfaat Penelitian ……………………………………………………..….. 7

E. Metode Penulisan Hukum ……………………………………….………… 8

F. Sistematika Penulisan Hukum …………………………………………….. 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Teori Kedaulatan Rakyat …………………………...... 15


commit to user

xiii

2. Tinjauan tentang Partai Politik ………………………………………...... 20

3. Tinjauan tentang Hak Recall …...…………………………...............…... 24

4. Tinjauan tentang Dewan Perwakilan Rakyat……………...........……….. 28

B. Kerangka Pemikiran ………………………………………………………. 33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Hak Pemberhentian/Pergantian Antarwaktu oleh Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik ……………………………………………………………………………….... 36

B. Kesesuaian Pelanggaran AD/ART sebagai Dasar dilaksanakannya Pemberhentian Antar Waktu oleh Partai Politik dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ………………………………………………………………………………… 45

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan …………………………………………………………………… 76

B. Saran ……………………………………………………………………….. 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Documents

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERHADAP · PDF filePartai Politik yang dijadikan satu-satunya dasar alasan partai politik untuk ... pribadinya terkait dinamika politik hukum Indonesia