ANALISA TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI YANG TIMBUL

KARENA UTANG PIUTANG PADA PUTUSAN PENGADILAN

NOMOR 183/PDT.G/2014/PN.TNG

TESIS

DEDI SEMBOWO

1320922110

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2016

ANALISA TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI YANG TIMBUL

KARENA UTANG PIUTANG PADA PUTUSAN PENGADILAN

NOMOR 183/PDT.G/2014/PN.TNG

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Magister Hukum

DEDI SEMBOWO

1320922110

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2016

ii

iii

iv

v

v

ANALISA TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI YANG TIMBUL

KARENA UTANG PIUTANG PADA PUTUSAN PENGADILAN

NOMOR 183/PDT.G/2014/PN.TNG

DEDI SEMBOWO

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami kekuatan eksekusi dari suatu

akta perjanjian jual beli serta ketentuan-ketentuan penerbitan akta yang sesuai aturan

hukum berlaku. Juga untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak yang

dirugikan oleh adanya akta jual beli yang tidak memiliki kekuatan mengingat

sebagaimana pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor

183/Pdt.G/2014/PN.TNG. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori

kehendak, dimana terdapat asumsi bahwa suatu kontrak atau perjanjian melibatkan

kewajiban yang dibebankan terhadap para pihak. Sengketa atas objek tanah dan

bangunan dalam putusan Nomor 183/Pdt.G/2014/PN.TNG di Pengadilan Negeri

Tangerang, karena salah satu pihak atau dalam hal ini pihak tergugat atau pelawan

dalam putusan banding memaksakan kehendaknya terhadap penggugat dalam

penandatanganan akta perjanjian jual beli

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative, yaitu penelitian

terhadap ketentuan yang berkaitan dengan kuasa menjual atas jaminan hak atas tanah

yang berdasarkan pada Akta Pengakuan Utang melalui pendekatan deskriptis analitis

Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa Perjanjian utang piutang itu merupakan

perjanjian pokok, yang isinya bertimbal balik antara hak dan kewajiban kedua belah

pihak. Pelaksanaan suatu perjanjian yang berupa pelaksanaan kewajiban kreditur

(Tergugat) maupun kewajiban debitur (Penggugat) tidak mungkin digantungkan dengan

kekuatan eksekutorial sebuah akta autentik. Dengan demikian, perjanjian utang piutang

tidak dapat dibuat dalam bentuk akta, karena di luar dari objek ketentuan Pasal 224

HIR/Pasal 258 R.Bg. Perjanjian utang piutang itu merupakan perjanjian pokok, yang

isinya bertimbal balik antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian utang

piutang termasuk didalamnya perjanjian kredit, maupun perjanjian-perjanjian pokok

lainnya, seperti sewa menyewa, jual beli, dan tukar menukar atau dalam penelitian ini

Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 200 tidak dapat dibuat dalam bentuk

grosse akta.

Saran yang diberikan adalah notaris sebagai pihak yang dipercaya dan disumpah

hendaknya diberikan hukuman berupa ganti kerugian atas tindakan yang telah

bersekongkol dengan satu pihak dan merugikan pihak lain, sebagai pembelajaran atas

tanggung jawab yang diberikan Negara kepadanya

Kata Kunci : utang piutang

vi

vi

ANALYSIS ON SALE AGREEMENT ARISING OUT OF DEBT

DUE IN COURT DECISION No. 183 / PDT.G / 2014 / PN.TNG

DEDI SEMBOWO

ABSTRACT

This study was conducted to determine and understand the power of execution of a

deed of sale and purchase agreement as well as the provisions of the certificate issuance

according to the rule of law prevail. Also to know the legal protection for the injured

party by their deeds of sale which does not have the power to remember, as at

Tangerang District Court's Decision No. 183 / Pdt.G / 2014 / PN.TNG. The theory used

in this research is the theory of the will, where there is an assumption that a contract or

agreement involving the obligation imposed on the parties. Disputes over land objects

and buildings in the decision No. 183 / Pdt.G / 2014 / PN.TNG at the Tangerang

District Court, because one of the parties or in this case the defendant or fighting in

appellate decisions imposing its will against the plaintiff in the signing of the deed of

sale and purchase agreement The method used is a normative study, ie a study on the

provisions relating to the power sold to the security of land rights are based on the Deed

of Acknowledgement of Debt through analytical descriptive approach

Results of this study was formulated that the Treaty of debts was a principal agreement,

whose contents to be reciprocal between the rights and obligations of both parties.

Implementation of an agreement in the form of implementation of the obligations of

creditors (Defendant) and the obligation of the debtor (Plaintiff) could not hang with

the power executorial an authentic deed. Thus, the agreement of debts can not be made

in the form of a deed, because outside of the object of the provisions of Article 224 HIR

/ Article 258 R.Bg. Receivables debt agreement was a principal agreement, whose

contents to be reciprocal between the rights and obligations of both parties. Agreements

debts including credit agreements, as well as other key agreements, such as a lease,

purchase, and exchange or in the study Deed of Sale and Purchase Agreement and

Power of Attorney No. 200 can not be made in the form of grosse deed.

The advice given is a notary as a trusted party and the oath should be punished for the

actions for damages which had conspired with one party and harm others, as the

learning of the responsibilities given to him Countries

Keywords: debts

vii

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, berkat rahmat dan ridha Allah SWT, akhirnya tesis ini dapat

penulis selesaikan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah

SAW, sebagai uswatun hasanah yang telah menekankan pentingnya keteladanan,

kejujuran, dan keilmuan. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu

Hukum Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Penulis berkeyakinan bahwa tesis ini tidak akan selesai dengan baik, tanpa

adanya dorongan dan bantuan dari pihak lain, oleh karena itu tiada kata yang lebih

pantas kecuali penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada

semua pihak yang telah turut membantu dalam penulisan ini, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Iwan Kresna Setiadi, SE.,MM selaku Direktur Pascasarjana Universitas

Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

2. Ibu Dr. Erni Agustina, SH.,Sp.N, sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

3. Ibu Dr. Erni Agustina, SH.,Sp.N selaku Pembimbing I

4. Dr. Arrisman, SH.,MH, selaku Pembimbing II

5. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara

6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengajaran kepada kami.

Akhirnya mudah-mudahan Allah SWT, memberikan balasan yang berlipat

ganda atas segala yang telah diberikan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis

khususnya, keluarga dan masyarakat luas. Amin

Jakarta, 10 Desember 2015

Penulis

Dedi Sembowo

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…………………………..…………………………………… i

PERNYATAAN ORISINALITAS………………………………………………… ii

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI………………………………… iii

PENGESAHAN..…………………………………………………………………… iv

ABSTRAK………………………………………………………………………….. v

ABSTRACT………………………………………………………………………… vi

KATA PENGANTAR……………………………………………………………… vii

DAFTAR ISI………………………………………………………………………... viii

BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................... 1

I.1 Latar Belakang Masalah...................................................................................... 1

I.2 Rumusan Masalah……………………………………………………………… 7

I.3 Tujuan Penelitian………………………………………………………………. 7

I.4 Manfaat Penelitian……………………………………………………………… 8

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual………………....…………………………….. 8

I.6 Sistematika Penulisan…………………………………………………………... 17

BAB II PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN

HAK ATAS TANAH DI INDONESIA………………………………………. 18

II.1 Sejarah Hukum Perjanjian Hutang Piutang……..……………………………….. 18

II.2 Jaminan Kredit.……………………..................................................................... 30

II.3 Tinjauan Tentang Penanggungan……………………………………………….. 35

II.4 Kuasa Menjual Atas Jaminan Hak Atas Tanah…………………………………. 45

II.5 Kuasa Menjual Dalam Perjanjian Kredit………………………………………… 65

BAB III METODE PENELITIAN………………………………………………… 77

III.1 Sifat dan Bentuk Penelitian……………………………………………………… 77

III.2 Jenis dan Sumber Data………………………………………………………….. 77

III.3 Teknik Pengumpulan Data………………………………………………………. 78

III.4 Analisis Data……………………………………………………………………… 78

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AKTA JUAL BELI

YANG TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP........................ 79

IV.1 Putusan Perkara Perdata………………………………………………………… 79

IV.2 Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor

183/PDT.G/2014/PN.TNG………………………………………………………. 83

IV.3 Tanggung Jawab Notaris Atas Kebenaran Akta Di Bawah Tangan…………….. 86

IV.4 Akibat Hukum Dalam Pembuktian Di Pengadilan Dalam Hal Akta Di Bawah

Tangan Yang Dilegalisasi Notaris……………………………………………….. 90

ix

BAB V PENUTUP…………………………………………………………………. 101

V.1 Kesimpulan………………………………………………………………… . 101

V.2 Saran………………………………………………………………………… 102

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………… ix

RIWAYAT HIDUP………………………………………………………………… xiii