AMSP SE2EP5

8/3/2019 AMSP SE2EP5

1/36

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar BelakangSubsidi pada hakikatnya merupakan instrument fiscal yang bertujuan untuk memastikan

terlaksanakannya peran Negara dalam aktivitas ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan

masyarakat secara adil dan merata. Skema ini kian penting tatkala negara (pemerintah) telah

mengurangi perannya secara signifikan dalam aktivitas ekonomi, sehingga pemerintah yang

berposisi sebagai regulator layak mengeksekusi pemberian subsidi. Oleh karena itu, subsidi

sebagai instrumen fiskal ini kadang kala juga disebut sebagai salah satu skema untuk mengurangi

dampak kegagalan pasar (market failure). Dalam kerangka ini, subsidi pasti diperuntukkan bagi

sektor ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Walaupun dalam implementasi di berbagai negara sektor-sektor ekonomi yang diberikan

subsidi itu memiliki perbedaan, namun secara umum sektor ekonomi tersebut bagi pemerintah

masing-masing merupakan sektor ekonomi yang paling penting. Bagi negara-negara maju, sektor

pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi utama yang mendapatkan subsidi. Pemilihan

sektor ini bukan tanpa dasar, karena dibandingkan sektor ekonomi lainnya, sektor pertanian di

negara-negara maju memiliki daya saing yang relatif kurang baik. Oleh karena itu, sebagai

bagian integral untuk memproteksi serbuan produk pertanian asing sekaligus memastikan eksistensi

sektor pertanian domestik, maka subsidi pertanian tersebut diberikan. Dengan begitu, tampak

bahwa subsidi pertanian selain sebagai salah satu strategi untuk melaksanakan perdagangan

internasional juga lebih bermakna meningkatkan produktivitas masyarakat daripada memenuhi

kebutuhan konsumsi semata.

Kenyataan ini tentu berbeda dengan realitas yang ada di negara berkembang, di

mana mayoritas subsidi yang diberikan oleh pemerintah bukan untuk sektor pertanian. Di Indonesia

sendiri, porsi terbesar atas subsidi diberikan dalam bentuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Dalam satu dekade terakhir, porsi subsidi BBM selalu lebih dari 50 persen terhadap total subsidi

yang diberikan oleh pemerintah. Penumpukan subsidi BBM ini kian besar tatkala pada sisi

penawaran terjadi penurunan lifting minyak domestik secara konsisten dalam sepuluh tahun terakhir

dan di sisi permintaan terus naiknya pertumbuhan konsumsi BBM (terutama oleh kendaraan

bermotor).


2/36

2

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan energi yang tidak terbarukan yang terbentuk dari fosil di

dalam perut bumi dan di abad modern ini telah menjadi salah satu kebutuhan primer yang penting

bagi penduduk dunia. Di Indonesia konsumsi BBM menunjukkan trend yang meningkat setiap tahun

dimana saat ini mencapai 1,3 juta barrel perhari. Sedangkan produksi nasional saat ini berkisar

950.000 barrel perhari. Sementara itu angka pertumbuhan konsumsi BBM yang tercatat sekitar 6%

pertahun memberikan tekanan berat terhadap pendapatan dan belanja negara (APBN).

Melonjaknya volume pemakaian BBM disebabkan pengaturan alokasi BBM bersubsidi yang

selama ini berjalan tidak tepat sasaran karena sebagian jatuh ke pihak yang sebenarnya tidak

berhak, karena sebenarnya subsidi tersebut dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas

sehingga dirasakan tidak pantas dan tidak adil.

Penerapan kebijakan subsidi memang sangat membantu pemerintah untuk mengurangi

pengeluaran APBN. Tapi seperti biasa kebijakan pemerintah selalu saja membawa dampak bagi

perekonomian. Terdapat faktor yang mempengaruhi peningkatan konsumsi BBM di dalam negeri.

Adapun faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Bertambahnya penggunaan kendaraan bermotor baik roda 4, bis, truk, maupun roda 2.

2. Penambahan mesin-mesin industri bagi pihak perusahaan (terutama swasta).

3. Energi pembangkit listrik yang baru yang tentunya memerlukan pasokan BBM sebagai bahan

bakar.

Dengan kebijakan yang dimunculkan oleh pemerintah pada BBM menyebabkan pihak swastaharus merogoh sakunya lebih dalam lagi untuk membeli BBM dan akibatnya perusahaan harus

mengurangi tenaga kerjanya untuk menutupi biaya operasional. Kalau sudah begini tambah banyak

lagi pengangguran, kalau pengangguran sudah semakin banyak, kita tunggu saja akibat yang lebih

parah, semoga tidak akan timbul, yakni meningkatnya angka pelanggaran-pelanggaran kriminalitas.

Selain masalah subsidi terutama subsidi BBM, APBN juga terbebani oleh pengeluaran negara yang

bertujuan dengan pelayanan publik yang tanpa biaya atau gratis. Penyelenggaraan pelayanan

publik sebagai bagian dari tugas pokok bagi aparatur pemerintah, dalam pelaksanaannya

membutuhkan suatu sistem yang dapat secara efektif menjamin penyelenggaraannya sesuai

dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan suatu upaya yang

berkesinambungan dalam menjaga kualitas penyelenggaraannya melalui pengukuran kinerja

pelayanan yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka paper ini akan membahas dampak atau pengaruh subsidi

BBM dan pelayanan publik yang gratis terhadap anggaran dan perekonomian.


3/36

3

1.2.Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut

:

1. Apa definisi subsidi dan pelayanan ?2. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang subsidi BBM ?

3. Apa saja pengaruh yang ditimbulkan dari kebijakan subsidi BBM baik terhadap anggaran

maupun terhadap perekonomian?

4. Apa saja pengaruh yang ditimbulkan akibat pelayanan pemerintah yang bebas biaya atau

gratis terhadap anggaran dan perekenomian?

1.3. Tujuan Penulisan

Untuk Memenuhi tugas pertemuan kelima mata kuliah akuntansi majemen sektor

pemerintah.


4/36

4

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh pemerintah

yang berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang

dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman

umum, perparkiran, persampahan, pariwisata dan lain- lain. Pelayanan publik menjadi sebuah

tanggungjawab pemerintah baik di pusat maupun di daerah (penjelasan Pasal 4 PP No.50

tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan Kerjasama Daerah). Pelayanan publik adalah

segala kegiatan dalam rangka pemenuhkan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar

setiap warga nergara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.

Seiring dengan diberlakukanya otonomi daerah dan semakin kuatnya demokratisasi pada

saat ini, maka tuntutan akan tanggung jawab pelayanan publik juga semakin kuat dan terbuka.

Pelayanan publik merupakan suatu pelayanan yang diamanahkan oleh bangsa dan Negara untukdiselenggarakan oleh aparatur pemerintah sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Untuk itu

kinerja dalam pengelolaan pelayanan publik menjadi sebuah ukuran kinerja pemerintah

daerah, terutata Kepala daerahnya. Dalam berbagai kesempatan, tidak sedikit masyarakat yang

menyampaikan ketidakpuasannya atas kinerja pelayanan publik. Masyarkat menuntut

penyelenggaraan pengelolaan pelayanan publik dapat lebih responsif, transparan, partisipatif

dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat. Aparatur penyelenggara pelayanan publik

diharapkan dapat menyediakan pelayanan yang sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat,

yaitu pelayanan yang berkualitas.

Namun demikian, pada implementasinya penyelenggaran pelayanan publik masih jauh

dari harapan masyarakat. Seringkali respon atas permasalahan yang muncul dalam pelayanan

publik hanya ditindaklanjuti terbatas pada perencanaan dan penganggaran. Kenyataan yang ada

adalah, penyediaan anggaran saja tidaklah cukup dan masih banyak menyisakan persoalan.


5/36

5

Kompleksitas masalah dalam pelayanan publik disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

i. Sumber daya aparatur yang kurang memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas

pokok dan fungsinya serta tidak memiliki perspektif kinerja yang kondusif bagi perbaikan

kualitas pelayanan melainkan lebih terfokus pada paradigma lama yaitu kekuasaan, uang

dan jabatan.

ii. Birokrasi dalam proses pelayanan publik terlalu berbelit belit, rumit dan panjang

iii. Proses pengadaan bang dan jasa yang terkait dengan pelayanan publik yang t idak

transaparan dan tidak akuntabel.

iv. Sistem pengawasan nasional yang buruk. Pengawasan lebih terfokus pada keuangan,

dan bukan pada pengawasan ouputdan impactdari penyelenggaraan sebuah kegiatan

v. Fungsi pemerintahan yang masih tumpang tindih dan tidak terkoordinasi.

Dari kondisi tersebut, dapat terlihat bahwa kualitas pelayanan masih terpusat pada peningkatan

kondisi bagi penyelenggara pelayanan dan bukan pada pengguna pelayanan. Padahal pada

haketanya pengertian kualitas pelayanan lebih berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan

keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan.

Kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan

konsumennya secara konsisten.

Kebijakan Pelayanan publik

Penyelenggaraan pelayanan publik tentu tidak dapat berjalan dengan baik apabila

tidak ada suatu pedoman yang mengaturnya. Harapan dari seorang pengguna pelayanan atas

pelayanan publik yang diselenggarakan adalah pelayanan yang berkualitas baik. Peningkatkan

kualitas pelayanan public tidak berarti hanya meningkatkan kapasitas atau menambah jumlah

semata. Namun perlu penekanan pada pentingnya sistem pengelolaan pelayanan yang baik.

Dalam hal ini, adanya suatu aturan atau kebijakan kondusif yang dapat menambah dukungan

terhadap terwujdunya suatu pelayanan publik yang baik sangat diperlukan.

Pelayanan publik gratis

Kebijakan pelayanan publik gratis diilhami dari lahirnya Undang-Undang No.32 tahun 2004

yang merupakan pembaharuan dari UU No 22 /1999 tentang Otonomi Dae- rah yang memberikan

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri secara mandiri

atau yang dikenal dengan istilah Otonomi Daerah. Otonomi daerah menurut UU No 22/1999

adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan

perundang-undangan. Dengan otonomi daerah, sebagian besar kewenangan yang tadinya berada

di pemerintah pusat berpindah ke daerah otonom (Kabupaten/Kota).


6/36

6

B. Subsidi

Sekilas Tentang Subsidi di Indonesia

Pengertian subsidi berdasarkan KBBI adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan,

perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah), subsidi silang berarti subsidi dari

pemerintah (atau badan swasta) kepada yang kurang mampu yang berasal dari mereka yang mampu

(misal harga bensin naik banyak dengan maksud untuk memberi subsidi kepada pemakai minyak

tanah yang kurang yang umumnya rakyat kurang mampu; ongkos pasien kaya ditinggikan untuk

memba dicari upaya untu menumbuhkan subsidi silang antara pasien yang mampu dan pasien yang

kurang mampu.

Jadi disimpulkan subsidi adalah sebuah pembayaran oleh pemerintah untuk produsen , distributor

dan konsumen bahkan masyarakat dalam bidang tertentu.Misalnya untuk mencegah penurunan dari

industri (misalnya, sebagai hasil dari operasi yang tidak menguntungkan terus menerus) atau

kenaikan harga produknya atau hanya untuk mendorong untuk mempekerjakan tenaga kerja yang

lebih (seperti dalam kasus subsidi upah). Contohnya adalah subsidi ekspor untuk mendorong

penjualan ekspor; subsidi pada beberapa bahan makanan untuk menekan biaya hidup, subsidi harga

Bahan bakar minyak, dan subsidi pertanian untuk mendorong perluasan produksi pertanian dan

mencapai kemandirian dalam produksi pangan.

Subsidi dapat dianggap sebagai suatu bentukproteksionismeataupenghalang perdagangandengan

memproduksi barang dan jasa domestik yang kompetitif terhadap barang dan jasa impor. Subsidi

dapat mengganggu pasar dan memakan biaya ekonomi yang besar. Bantuan keuangan dalam

bentuk subsidi bisa datang dari suatu pemerintahan, namun istilah subsidijuga bisa mengarah pada

bantuan yang diberikan oleh pihak lain, seperti perorangan atau lembaga non-pemerintah.

Subsidi pada hakikatnya merupakan instrument fiskal yang bertujuan untuk memastikan

terlaksananya peran Negara dalam aktivitas ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

secara adil dan merata. Dalam kerangka ini, subsidi pasti diperuntukan bagi sektor ekonomi yang

menyangkut hajat hidup orang banyak.

Walaupun dalam implementasi di berbagai Negara sektor-sektor ekonomi yang diberikan subsidi itu

memiliki perbedaan, namun secara umum sektor ekonomi tewrsebut bagi pemerintah masing-

masing merupakan sektor ekonomi yang paling peting. Bagi Negara-negara maju, sektor pertanian

merupakan salah satu sektor ekonomi utama yang mendapat subsidi. Pemilihan sektor ini bukan

tanpa dasar, karena dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. sektor pertanian di Negara-

negara maju memiliki daya saing yang relatif kurang baik. Oleh karena itu sebagai bagian terpadu
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Proteksionisme&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Proteksionisme&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Proteksionisme&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Penghalang_perdaganganhttp://id.wikipedia.org/wiki/Penghalang_perdaganganhttp://id.wikipedia.org/wiki/Penghalang_perdaganganhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Proteksionisme&action=edit&redlink=1


7/36

7

untuk melindungi serbuan produka asing sekaligus memastikan keberadaan sektor pertanian

domestic, maka subsidi pertanian tersebut diberikan. Dengan begitu, tampak bahwa subsidi

pertanian selain sebagai salah satu strategi untuk melaksanakan perdagangan internasional juga

lebih bermakna meningkatkan produktivitas masyarakat daripada memenuhi kebutuhan konsumsi

semata.

Kenyataan ini tentu berbeda dengan realitas yang ada di Negara berkembang, dimana mayoritas

subsidi yag diberikan pemerintah bukan untuk sektor pertanian. Di Indonesia sendiri, porsi terbesar

atas subsidi diberikan dalam bentuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dalam satu dekade terakhir,

porsi subsidi BBM cukup besar dari total subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Penumpukan

subsidi BBM ini kian besar tatkala pada sisi penawaran terjadi penurunan minyak domestic secara

konsisten sepuluh tahun terakhir dan disisi permintaan terus naiknya pertumbuhan konsumsi BBM

(terutama kendaraan bermotor). Dan subsidi BBM ini sangat mudah terpengaruhi oleh harga minyak

dunia yang pada tahun 2008.

Walaupun subsidi BBM tergolong kategori subsidi konsumsi yang belum pasti memberikan imbas

positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kelas bawah, namun bukan lantas

pemberian subsidi BBM yang sangat besar ini tidak memiliki dasar yang kuat. Bagi pemerintah,

setidaknya ada dua penyebab atas dieksekusinya subsidi BBM. Pertama, BBM merupakan komoditas

utama yang memiliki dampak pengganda strategis bagi perekonomian nasional, sehingga ketikasubsidi BBM dikurangi yang mengakibatkan kenaikan harga BBM, secara langsung dan tidak langsung

pasti akan memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Membentang dari sisi moneter

(naiknya inflasi secara drastis), terjadinya ketidakstabilan pasar modal jangka pendek, meningkatnya

angka kemiskinan dan pengangguran, tergerusnya iklim investasi, sampai dengan melambatnya

pertumbuhan ekonomi. Kedua, selama Sembilan tahun terakhir (sejak era demokrasi) BBM bukan

lagi murni sebagai komoditas ekonomi, tetapi telah menjadi komoditas politik, sehingga ketika

subsidi BBM dipangkas guna menyesuaikan dengan berbagai keadaan akan menyebabkan terjadinya

instabilitas politik. Dalam jangka menengah, penurunan subsidi BBM tersebut juga pasti akan

mereduksi modal politik rezim pemerintah yang sedang berkuasa untuk mempertahankan

kekuasaan. Oleh karena itu, subsidi BBM walaupun sangat membebani APBN dan juga mengurangi

hak warga Negara kelas bawah tetap diberlakukan.

Lebih dari itu, kian besarnya subsidi yang dipatok dalam APBN Indonesia satu decade terakhir

mengilustrasikan bahwa subsidi semakin perlu diberlakukan ketika sistem ekonomi mulai sarat

dengan mekanisme pasar. Seperti diketahui seiring dengan mulai mengakarnya sistem demokrasi

politik di Indonesia, sistem ekonomi Indonesia mau diakui atau tidak telah banyak dipandu oleh


8/36

8

mekanisme pasar. Sayangnya, sektor privat penggerak mekanisme pasar terbatas tersebut lebih

banyak didominasi oleh asing dan pelaku besar domestik, sehingga mekanisme tersebut berjalan

sangat tidak

sempurna. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa hasil yang kemudian muncul dari implementasi

mekanisme pasar tersebut justru lebih banyak mendonasikan ketidakseimbangan kesejahteraan

masyarakat. Tepat pada titik inilah, subsidi sebagai salah satu skema untuk mengurangi imbas

kegagalan pasar menyeruak.

Tapi, skema subsidi yang diformulasikan di Indonesia bukan secara mutlak diperuntukkan bagi

masyarakat kelas bawah, baik dalam bentuk subsidi yang dapat menstimulus peningkatan

produktivitas masyarakat kelas bawah, desain subsidi yang bisa membentuk modal sosial dan akan

berkontribusi besar dalam perekonomian nasional di masa mendatang, maupun memberikan

jaminan sosial secara berkala kepada masyarakat yang sangat miskin. Oleh karena itu, secara

keseluruhan implementasi subsidi di Indonesia dalam kerangka mengatasi dampak kegagalan pasar

kurang memerlihatkan hasil yang maksimal.

Jenis Jenis Subsidi di Indonesia

Berdasarkan data belanja subsidi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2010 . Belanja

subsidi di Indonesia terdiri atas :

1. subsidi premium

2. subsidi solar

3. subsidi minyak tanah

4. subsidi elpiji

5. subsidi pangan

6. subsidi listrik

7. subsidi benih

8. subsidi pupuk

9. subsidi pengawasan pupuk

10.subsidi PPh

11.subsidi PPN

12.subsidi BM

13.subsidi BPHTB

14.subsidi PT. KAI

15.subsidi PT. PELNI

16.subsidi PT. POS

17.subsidi dalam rangka PSO lainnya

18.subsidi bunga KPR

19.subsidi bunga ketahanan pangan

20.subsidi bunga kredit biofuel

21.subsidi imbalan jasa penjamin KUR

22.subsidi risk sharing KKP dan energy

23.subsidi bunga pengusaha NAD dan

Nias

24.subsidi kredit sektor peternakan

25.subsidi resi kredit gudang


9/36

9

Berikut adalah data belanja subsidi di Indonesia dari tahun 2007 2010

Jenis subsidi 2010 2009 2008 2007

Subsidi Premium 38,137,806,140,189 15,216,887,265,203 43,551,933,137,000 25,287,122,316,398

Subsidi solar 21,851,903,691,510 10,439,461,737,208 44,056,881,348,000 19,055,027,553,466

Subsidi minyak tanah 7,509,557,317,106 11,480,104,459,718 47,607,321,799,000 39,450,166,646,514

subsidi Elpiji 14,852,055,677,068 7,902,937,128,861 3,890,570,345,016 0

subsidi pangan 15,153,810,327,000 12,987,000,000,000 11,795,911,990,000 6,284,324,994,000

Subsidi listrik 57,601,620,070,361 49,546,467,923,878 83,906,513,000,000 33,073,543,656,064

Subsidi benih 2,177,487,699,740 1,597,202,452,230 985,248,967,000 478,985,800,000

Subsidi pupuk 18,410,887,781,046 18,321,055,599,873 15,163,887,671,937 6,260,537,497,379

subsidi perawatan beras 0 0 300,000,000,000 300,000,000,000

Subsidi pengawasan pupuk 0 7,976,846,509 17,568,618,940 0

subsidi PPh 2,893,212,477,088 2,836,295,455,367 1,300,000,000,000 837,781,003,465

subsidi PPN 11,066,646,770,468 4,834,982,670,647 19,714,630,640,803 16,275,827,863,000

subsidi pajak lainnya 597,581,839,451 0 103,344,748,900 1,514,000,000,000

subsidi bea masuk 257,632,977,488 7,187,562,916 3,573,882,791 0

subsidi BPHTB 0 495,139,763,106 0 0

subsidi minyak goreng 0 0 225,709,201,000 24,624,718,000

subsidi PT KAI 535,000,000,000 514,771,498,849 688,415,000,000 281,250,000,000

subsidi PT PELNI 600,000,000,000 600,000,000,000 850,000,000,000 650,000,000,000

Subsidi PT Pos 175,000,000,000 174,998,848,000 150,000,000,000 93,750,000,000

Subsidi dalam rangka PSO lainnya 63,894,220,390 49,659,492,612 40,700,000,000 0

Subsidi Bunga KPR 415,998,562,859 774,790,546,352 799,982,599,542 299,993,159,983

Subsidi bunga ketahanan pangan 132,059,678,059 120,626,306,000 2,724,469,000 47,508,483,000

subsidi bunga kredit biofuel 42,323,334,937 27,610,029,000 0 0

subsidi imbalan jasa penjamin KUR 223,163,797,257 143,172,494,000 61,649,975,000 0subsidi risk sharing KKP dan energi 2,303,401,468 2,720,654,000 0 0

subsidi bunga pengusaha NAD dan Nias 3,442,236,760 1,111,537,000 0 0

Subsidi kredit sektor peternakan 3,660,340,105 0 0 0

subsidi kredit resi gudang 1,186,849 0 0 0

192,707,049,529,209 138,082,160,273,338 275,216,567,395,937 150,214,443,693,276


10/36

10

Dari tabel tersebut bisa disimpulkan bahwa dari tahun 2007 hingga tahun 2010, jenis dari subsidi

pemerintah terjadi beberapa perubahan, ada yang dimunculkan dan ada yang dihilangkan. Hal ini

disebabkan karena kebijakan pemerintah dan fokus pemberian bantuan dari tahun ke tahun pun

berubah.

Beberapa jenis subsidi diantaranya :

subsidi kredit resi gudang

Subsidi kredit sektor peternakan

subsidi bunga pengusaha NAD dan Nias

subsidi risk sharing KKP dan energy

Subsidi dalam rangka PSO lainnya

subsidi bea masuk

subsidi Elpiji

Merupakan subsidi yang semula tidak ada dan dimunculkan pada tahun 2009 atau 2010.

Dan ada pula yang pada tahun 2010 dihilangkan diantara lain jenis subsidi :

subsidi minyak goreng

subsidi BPHTB

Subsidi pengawasan pupuk

subsidi perawatan beras

Dari tabel tersebut juga bisa diperoleh informasi bahwa, subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan

subsidi listrik mempunyai porsi yang sangat besar dalam realisasi belanja subsidi pemerintah

Indonesia dari tahun ke tahun. Subsidi keduanya adalah jenis subsidi konsumsi yang penggunaanya

belum tentu digunakan untuk menambah kesejahteraan rakyat Indonesia secara merata. Misal

subsidi premium, cenderung banyak digunakan oleh kalangan masyarakat tergolong mampu, dan

kurang terasa manfaat langsungnya untuk masyarakat yang tidak menggunakan subsidi tersebut.Demikian juga dengan subsidi listrik, yang kebanyakan menggunakannya adalah rumah tangga

dengan daya tinggi, perkantoran, dan industri.

Belanja subsidi pun porsinya dari tahun ke tahun mengalami perubahan namun memiliki tren yaitu

naik dari tahun ke tahun, hal ini bisa dipandang dari dua sisi. Pertama dari sisi masyarakat, tentunya

dengan adanya subsidi masyarakat akan merasa senang dan puas dengan pelayanan yang

diberikan pemerintah padahal disisi lain dengan harga minyak dunia yang meningkat beban subsidi

yang harus ditanggung oleh pemerintah pun kian meningkat mengingat energi listrik pun


11/36

11

kebanyakan menggunakan bahan bakar minyak (BBM). Padahal anggaran subsidi tersebut bisa

digunakan untuk hal lain yang sifatnya lebih memajukan kesejahteraan masyarakat luas.

Mengingat Indonesia adalah Negara dengan lahan pertanian yang luas, dan banyak penduduknya

bermata pencaharian sebagai petani serta konsumsi produk pangan dalam negeri yang tinggi juga.

Idealnya subsidi pangan, pupuk dan benih adalah prioritas dari pemerintah untuk subsidi yang

diberikan kepada masyarakat. Walaupun tidak secara langsung semua penduduk akan merasakan

manfaat subsidi tersebut, namun hasil dari subsidi tersebut dapat mendorong pertanian di

Indonesia, yang tentunya hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh penduduk Indonesia dan produksi

pertanian yang dapat bersaing di dunia Internasional.

Untuk mempermudah analisis dari penyebaran subsidi pemerintah, kami ambil contoh dari tahun

2010 dan disajikan dalam grafik berikut : (grafik pada halaman berikutnya)

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya komposisi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik

mengambil porsi yang besar. Pada tahun 2010 porsi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah

sekitar 38.84 % dari total belanja subsidi pemerintah. Dan belanja listrik adalah 29.89 %. Jadi total

keduanya saja sudah mendapatkan porsi lebih dari separuh subsidi yang diberikan pemerintah

selama tahun 2010.

Kemudian kita dibandingkan dengan subsidi untuk subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih yangmasing masing hanya memperoleh 7.86 % , 1,13 %, dan 9.55% dari total belanja subsidi

pemerintah Indonesia untuk tahun 2010. Atau semuanya ditotal hanya sebesar 18.54%, hasilnya

cukup berbeda signifikan dibandingkan dengan subsidi listrik dan subsidi BBM.

Tahun Total Belanja Total Belanja Subsidi Persantase Belanja

Subsidi terhadap

Total Belanja

2007 757.649.912.890.878 150,214,443,693,276 19.83

2008 985.730.751.086.613 275,216,567,395,937 27.92

2009 937.382.019.569.767 138,082,160,273,338 14.73

2010 1.042.117.219.744.817 192,707,049,529,209 18.49

Dari tabel diatas terlihat tren belanja subsidi adalah naik, terutama ada lonjakan pada tahun 2008

karena efek krisis global yang juga beribas pada perekonomian Indonesia. Dengan porsi rata-rata

20% dari anggaran belanja Negara, subsidi seharusnya memang dipertimbangkan dengan baik

peruntukan dan komposisinya.


12/36

12

Komposisi SubsidiSubsidi Premium

Subsidi solar

Subsidi minyak tanah

subsidi Elpiji

subsidi pangan

Subsidi listrik

Subsidi benih

Subsidi pupuk

Subsidi pengawasan pupuk

subsidi PPh

subsidi PPN

subsidi pajak lainnya

subsidi barang mewah

subsidi BPHTB

subsidi PT KAI

subsidi PT PELNI

Subsidi PT Pos

Subsidi dalam rangka PSO lainnya

Subsidi Bunga KPR

Subsidi bunga ketahanan pangan

subsidi bunga kredit biofuel

subsidi imbalan jasa penjamin KUR

subsidi risk sharing KKP dan energi

subsidi bunga pengusaha NAD dan

NiasSubsidi kredit sektor peternakan

subsidi kredit resi gudang


13/36

13

BAB III

PEMBAHASAN

SUBSIDI BBM

Bahan Bakar Minyak

Indonesia adalah negara anggota OPEC yang dikenal sebagai organisasi negara-negara

penghasil minyak. Namun kenyataannya, dibanding negara-negara OPEC yang lain, komposisi

produksi minyak dan cadangannya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk sangatlah kecil.

Selain itu, ketergantungan negara ini terhadap BBM dalam konsumsi energinya sangat besar.Padahal Indonesia hanya memiliki sumur-sumur tua yang telah lewat masa puncak produksinya, di

sisi lain Indonesia sangat kaya akan sumber energi alternatif. Inilah ironi bangsa kita. Akibatnya

setiap tahun, pemerintah harus mengeluarkan dana untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk

menjaga kestabilan ekonomi. Namun apakah ini satu-satunya solusi, atau ini adalah paket solusi

yang harus dilakukan simultan dengan solusi-solusi lain?

Pengertian BBM, Subsidi BBM dan Harga BBM

BBM (bahan bakar minyak): adalah jenis bahan bakar (fuel) yang dihasilkan dari pengilangan

(refining) minyak mentah (crude oil). Minyak mentah dari perut bumi diolah dalam pengilangan

(refinery) terlebih dulu untuk menghasilkan produk-produk minyak (oil products), yang termasuk di

dalamnya adalah BBM. Selain menghasilkan BBM, pengilangan minyak mentah menghasilkan

berbagai produk lain terdiri dari gas, hingga ke produk-produk seperti naphta, light sulfur wax

residue (LSWR) dan aspal.

BBM seperti didefinisikan oleh pemerintah Indonesia untuk keperluan pengaturan harga dan

subsidi sekarang meliputi: (i) bensin (premium gasoline), (ii) solar (IDO & ADO: industrial diesel oil &

automotive diesel oil), (iii) minyak bakar (FO: fuel oil) serta (iv) minyak tanah (kerosene). Definisi ini

merupakan perkembangan dari periode sebelumnya yang masih mencantumkan avgas (aviation

gasoline) dan avtur (aviation turbo gasoline, yaitu jenis-jenis bahan bakar yang dipergunakan untuk

mesin pesawat terbang, dalam kategori sebagai BBM.

Subsidi BBM, sebagaimana dapat dipahami dari naskah RAPBN dan Nota Keuangan, adalah

pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada PERTAMINA (pemegang monopoli

pendistribusian BBM di Indonesia) dalam situasi dimana pendapatan yang diperoleh PERTAMINA

dari tugas menyediakan BBM di Tanah Air adalah lebih rendah dibandingkan biaya yang


14/36

14

dikeluarkannya untuk menyediakan BBM tersebut. Dalam hal ia bernilai positif, seperti dulu sering

dialami, angka itu disebut Laba Bersih Minyak.

Definisi mengenai subsidi BBM yang dikembangkan oleh pemerintah tersebut telah

diturunkan ke dalam perhitungan akuntansi yang angka-angkanya kemudian menjadi dasar bagi

program pemerintah untuk menghapuskan subsidi BBM, termasuk perancangan program-program

pengurangan dampak kenaikan harga BBM.

Harga BBM di Indonesia adalah harga yang diatur oleh pemerintah dan berlaku sama di

seluruh wilayah Indonesia. Pada dasarnya, pemerintah bersama DPR menetapkan harga BBM

setelah memperhatikan biaya-biaya pokok penyediaan BBM yang diberikan PERTAMINA serta

tingkat kemampuan (willingness to pay) masyarakat. Belakangan, dalam upaya menyesuaikan harga

BBM di dalam negeri dengan perkembangan harga BBM internasional, dikeluarkan Keputusan

Presiden yang memungkinkan PERTAMINA untuk secara berkala menyesuaikan harga BBM sesuai

perkembangan MOPS (Middle Oil Platts, Singapore). Namun, mekanisme penyesuaian harga

otomatis tersebut tidak terus dapat dipertahankan.

Harga BBM yang diberlakukan sekarang adalah: premium gasoline Rp. 1.810/liter, solar

(IDO/ADO) Rp. 1.650/liter, minyak bakar Rp 1.560/liter, minyak tanah Rp. 700/liter.

Subsidi BBM diberikan oleh pemerintah kepada PERTAMINA sebagai konsekuensi dari penetapan

harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Pekerjaan PERTAMINA melaksanakan tugas

penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam negeri diperintahkan olehUndang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina sebagai tugas pelayanan masyarakat (public

service obligation). Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No 22 Tahun 2001 menegaskan bahwa

penugasan khusus kepada PERTAMINA untuk menyediakan BBM di dalam negeri akan diakhiri pada

(bulan November) 2005, namun bagaimana menggantikan peran Pertamina dalam hal ini

nampaknya belum disiapkan dengan baik.

Mekanisme dan elemen biaya penyediaan BBM

Gambar 1 secara sederhana menunjukkan aliran material dari minyak mentah menjadi BBM

dan produk-produk minyak lainnya di Indonesia. Tampak dalam gambar bahwa BBM di Indonesia

bersumber dari: (i) hasil pengolahan kilang dalam negeri, (ii) diimpor langsung dalam bentuk BBM,

dan (iii) stok BBM di dalam negeri.

Untuk menghasilkan BBM, kilang-kilang minyak di Indonesia menggunakan input: (i) minyak mentah

yang diimpor dari luar negeri, dan (ii) minyak mentah produksi dalam negeri.

Elemen biaya penyediaan BBM di dalam negeri dengan memperhatikan mekanisme penyediaan

tersebut- adalah meliputi:

(i) biaya impor minyak mentah (crude oil)


15/36

15

(ii) biaya pembelian minyak mentah produksi dalam negeri3

(iii) biaya impor BBM

(iv) biaya pengilangan (refining)

(v) biaya distribusi

(vi) biaya tak langsung.

Harga minyak dunia yang membumbung tinggi seperti belakangan ini akan meningkatkan

biaya, khususnya untuk impor minyak mentah dan impor BBM. Karena harga jual BBM di pasar

domestik harus mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah, maka sebagai akibatnya subsidi

BBM akan meningkat.

Adanya kritik Kwik Kian Gie terhadap definisi subsidi BBM

Dalam angka-angka APBN, terdapat butir mengenai subsidi BBM dan pendapatan

minyak (bagian dari pendapatan migas). Dalam naskah APBN versi yang lalu (menggunakan t-

account) APBN, subsidi BBM terletak pada sisi kanan t-account, dalam kelompok pengeluaran

mengenai subsidi. Pada sisi kiri t-account yang sama, terdapat butir mengenai pendapatan minyak.

Penting diperhatikan bahwa dalam terminologi mengenai subsidi BBM yang dikembangkan

pemerintah, tidak terdapat kaitan langsung antara butir subsidi BBM dengan pendapatan minyak,

yang angka-angkanya ditampakkan dalam naskah APBN tersebut.

Dengan memperhatikan definisi subsidi BBM yang telah diuraikan sebelumnya,

perhitungan subsidi BBM secara sederhana dapat dilakukan dengan memanfaatkan model spread-sheetyang akan menghitung:

a) Penjualan produk-produk BBM = VolumeBBM(i)

* HargaBBM(i)

b) Biaya menghasilkan BBM = Biaya (impor crude, pembelian minyak mentah DN, impor BBM,

pengilangan, distribusi, tak langsung)

c) Subsidi BBM = (a) (b)

Subsidi BBM adalah aliran dana dari Pemerintah ke PERTAMINA. Pendapatan minyak, di sisi

lain, adalah aliran dana dari penjualan minyak mentah (crude oil) milik Pemerintah, yang diterimakan

ke rekening Departemen Keuangan. 4 Kedua hal tersebut, adalah dua jenis bisnis yang terpisah,

meskipun sebagian besar kegiatannya, yaitu penjualan minyak mentah dan penyediaan BBM

dilakukan oleh PERTAMINA (sebelum berlakunya UU Minyak dan Gas Bumi 22/2001).

Kritik terhadap definisi mengenai subsidi BBM yang umumnya diajukan oleh masyarakat (termasuk

Kwik Kian Gie yang menyusun model bagi perhitungan subsidi BBM) adalah dimana letaknya

pendapatan minyak dalam akuntansi subsidi BBM yang dilakukan pemerintah? Mengapa tidak

memasukkan pendapatan minyak sebagai bagian (sisi input) dari mekanisme perhitungan subsidi

BBM tersebut?


16/36

16

Dengan memasukkan pendapatan minyak ke dalam perhitungan, maka, seperti ditunjukkan

secara sederhana oleh Kwik Kian Gie, industri minyak bumi Indonesia masih selalu menghasilkan

surplus. Di sisi lain, masyarakat pun masih memiliki kesan bahwa Indonesia adalah negara

pengekspor minyak bumi, sehingga seharusnya kenaikan harga minyak dunia memberikan windfall

profit bagi Indonesia, dan bukannya beban subsidi BBM yang begitu mengerikan. Mengapa untuk

jenis industri yang merupakan kekayaan negara dan harus digunakan bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat tersebut, rakyat harus membayar lebih mahal?.

Pertanyaan masyarakat tersebut adalah kritik yang perlu dijelaskan dengan baik sebelum

pemerintah secara agresif menjalankan program menaikkan harga BBM. Pertanyaan masyarakat

tersebut sekaligus dapat dijadikan pertanyaan oleh pemerintah sendiri untuk mengevaluasi apakah

definisi mengenai subsidi BBM yang selama ini diterapkannya merupakan definisi yang dapat

diterima secara scientific dan bagi masyarakat umum, dan elemen-elemen subsidi BBM itu memang

telah diperiksa dengan teliti.

Dari teori ekonomi sumberdaya alam, memasukkan pendapatan minyak ke dalam model

perhitungan subsidi BBM adalah hal yang logis dan fair, karena produksi dari alam merupakan

bagian dari keseluruhan proses produksi. Industri sumberdaya alam seperti minyak bumi, karena

sifatnya yang dari alam menghasilkan produk yang berharga tidak tepat bila diperlakukan sama

dengan industri pemrosesan atau manufaktur. Juga dalam mengenakan terminologi subsidi

tersebut.Namun demikian, ada pertimbangan lain bahwa minyak mentah merupakan komoditi yang dapat

diperdagangkan secara internasional (internationally tradable), sehingga membiarkan minyak

mentah dikonsumsi secara murah di dalam negeri juga bukan merupakan tindakan yang bijaksana.

Menghitung harga minyak mentah di dalam negeri hanya dari biaya produksinya saja juga tidak

tepat, karena selain nilai dari minyak bumi itu sendiri tidak dihargai, hal ini juga berarti suatu

kehilangan kesempatan (opportunity losses) bila harga minyak bumi di pasar internasional

meningkat tinggi. Lebih jauh, minyak mentah adalah sumber daya alam yang tidak dapat

diperbaharui (non-renewables), sehingga menggunakannnya secara murah juga bukan merupakan

tindakan yang bijaksana.

Di dalam APBN, membiarkan penerimaan minyak tetap seperti semula (pos penerimaan

sumberdaya alam migas dan pos penerimaan pajak migas) akan membuat

penyaluran/pemanfaatan dari penerimaan itu untuk membiayai program-program pembangunan

yang lain menjadi lebih leluasa, dan tak dibatasi hanya untuk memenuhi pos subsidi BBM saja.

Dalam situasi dimana pendapatan migas masih menjadi andalan penerimaan negara,


17/36

17

mempertahankan pos penerimaan migas di satu lajur dan subsidi BBM di lajur yang lain adalah

lebih tepat.

Pilihan untuk menaikkan harga BBM sendiri mesti diberikan dengan mempertegas

opportunityyang dapat dihasilkan dengan memberlakukan harga BBM pada tingkat yang rasional.

Selain itu, harus dikaitkan dengan pengembangan strategi kebijakan energi nasional jangka panjang,

sesuatu yang sering luput dalam pembahasan mengenai subsidi BBM, dan belum pula ditekankan

dalam aplikasi kebijakan energi nasional.

Memberikan penjelasan bahwa menaikkan harga BBM merupakan pilihan yang harus

dilakukan pemerintah di antara ruang pilihan lainnya yang mungkin tersedia dalam rangka

pengamanan APBN merupakan tugas yang harus dapat dilakukan secara arif oleh pemerintah.

Perdagangan minyak bumi Indonesia

Indonesia adalah pengekspor dan pengimpor, baik untuk minyak mentah (crude oil) maupun produk-

produk minyak (oil products), termasuk BBM.

Produksi minyak mentah Indonesia menunjukkan trendmenurun (setelah mencapai puncaknya pada

tahun 1977), karena kegiatan ini masih mengandalkan sumur-sumur tua yang telah merosot

produktivitasnya tanpa tambahan lapangan baru maupun kegiatan EOR (enhanced oil recovery) yang

berarti. Lazimnya dulu, sekitar separuh dari produksi tersebut diekspor, namun angka ekspor

sekarang sudah jauh menurun; selain karena kemampuan produksi yang merosot, juga karena


18/36

18

meningkatnya kebutuhan minyak mentah untuk diolah di dalam negeri. Ekspor minyak mentah

seperti yang terbaca dalam statistik ekspor minyak mentah dari Indonesia belakangan lebih banyak

dilakukan/dimiliki oleh perusahaan pemegang kontrak production sharing, bukan pemerintah

Indonesia.

Konsumsi BBM di Indonesia terus meningkat, sekitar 5 persen setahun dalam dekade terakhir.

Konsumsi BBM belakangan telah mencapai sekitar 1,3 juta barel per hari. Volume BBM yang

dihasilkan kilang-kilang dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi BBM di dalam negeri

tersebut. Sebagian BBM, khususnya solar dan minyak tanah, harus diimpor, dengan harga jauh lebih

mahal dibandingkan harga jual di dalam negeri. Produksi minyak mentah Indonesia berasal dari

lapangan Minas, Widuri, Cinta, Arjuna, dst. Ekspor minyak mentah ditujukan khususnya ke negara-

negara industri Asia Timur. Impor minyak mentah berasal dari kawasan Timur Tengah dan Asia

(Malaysia, Vietnam). Ekspor produk-produk minyak Indonesia yang terbesar adalah nafta dan LSWR.

Kapasitas kilang Indonesia adalah 1.057 ribu barel perhari, terdapat di di Dumai, P. Brandan, Musi, S.

Pakning, Balikpapan, Cilacap, Balongan, Cepu dan Kasim. Sebagian besar impor BBM Indonesia

dilakukan dari Singapura, yang merupakan salah satu bunker dan pasar produk minyak terbesar di

dunia.

Kenaikan harga minyak akan meningkatkan jumlah subsidi BBM, namun secara akuntansi

sederhana juga dapat ditunjukkan bahwa selama volume ekspor minyak mentah Indonesia masih >

volume impornya, maka perdagangan minyak mentah Indonesia masih akan menghasilkan surplus.Apalagi pola yang dijalankan selama ini, kita mengekspor minyak mentah yang bernilai tinggi (mahal)

dan mengimpor minyak mentah yang bernilai lebih rendah. Surplus juga akan diperoleh melalui

penjualan gas alam yang meningkat karena harga gas alam dikaitkan sebagai fungsi terhadap harga

minyak mentah. Dalam derajat yang lebih kecil, kenaikan pendapatan juga bisa diperoleh dari

peningkatan harga batubara.

Yang mengkhawatirkan adalah perkembangan impor produk minyak Indonesia, yang telah

menghasilkan perdagangan negatif produk-produk minyak Indonesia selama beberapa tahun

terakhir ini.

Perkembangan subsidi BBM

Seperti diilustrasikan pada gambar 2, ternyata angka subsidi BBM selama tujuh tahun terakhir (2005-

2011) berada pada kisaran yang mengkhawatirkan. Meskipun secara persentase alokasi subsidi BBM

terhadap total belanja mengalami penurunan, namun secara nominal jumlahnya semakin

meningkat. Pada tahun 2005, subsidi BBM sebesar 95,598.5 milyar ternyata mencapai 18.76% dari

total belanja negara sebesar 509,632.40 milyar.

Tabel Subsidi


19/36

19

(dalam milyar rupiah)

Tahun subsidi BBM total subsidi belanja% subsidi BBM

terhadap belanja

2005 95,598.50 120,765.30 509,632.40 18.76%

2006 64,212.10 107,431.90 667,128.70 9.63%

2007 83,792.30 150,214.50 757,649.90 11.06%

2008 139,106.70 275,291.50 985,730.70 14.11%

2009 45,039.40 138,082.20 937,382.10 4.80%

2010 88,890.80 201,263.00 1,126,146.50 7.89%

2011 92,785.60 184,816.70 1,202,046.20 7.72%

Terendah masih sebesar 4.80% atau senilai 45,039.40 dari total belanja sebesar 937,382.10 milyar

rupiah. Dua tahun terakhir ini persentase subsidi BBM terhadap belanja negara berkisar 7,8% dari

total belanja negara atau senilai 88,890.80 milyar di tahun 2010 dan 92,785.60 milyar untuk tahun

2011. Nominal subsidi BBM terbesar terjadi pada tahun 2008, dimana pada saat itu mencapai angka

139,106.70 milyar.

Gambar 2 Subsidi BBM terhadap Subsidi

Pemerintah Indonesia sesungguhnya baru mengeluarkan subsidi BBM yang sangat besar

sejak terjadinya sejak krisis moneter/ekonomi 1998. Lonjakan perubahan kurs Rp./US$ sekitar tiga

kali lipat menjadi faktor utama yang menyebabkan meningkatnya angka subsidi tersebut, karena

penjualan BBM di dalam negeri menggunakan Rupiah dan harganya tidak segera disesuaikan,

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

subsidi BBM

total subsidi


20/36

20

sedangkan sebagian komponen penyediaan BBM adalah mata uang US$. Faktor utama yang

menyebabkan terjadinya peningkatan subsidi BBM adalah karena meningkatnya konsumsi BBM di

Tanah Air. Peningkatan konsumsi BBM ini terus terjadi bahkan ketika ekonomi Indonesia mengalami

kemerosotan antara tahun 1998-2000. Peningkatan kebutuhan akan BBM tersebut selanjutnya

meningkatkan: (i) impor minyak mentah, dan (ii) impor produk BBM. Peningkatan impor baik untuk

minyak mentah maupun produk BBM tersebut mengakibatkan peningkatan biaya penyediaan BBM.

Di sisi lain, meskipun harga jual BBM telah dinaikkan secara berangsur, namun besar

kenaikan tersebut belumlah cukup untuk mengejar besaran biaya penyediaan BBM yang juga

meningkat. Dengan demikian, subsidi BBM yang diberikan pemerintah cenderung meningkat.

Pola dan Sasaran pemberian subsidi BBM

Subsidi BBM selama ini diberikan oleh Pemerintah kepada PERTAMINA dalam bentuk aliran

uang (cash). Pola ini mengandung kelemahan bahwa subsidi BBM tidak tepat menjangkau kelompok

masyarakat yaang pantas memperoleh subsidi, tidak mendorong PERTAMINA untuk lebih efisien

dalam menjalankan tugasnya menyediakan BBM di Tanah Air, selain tidak memperhatikan pola

permintaan BBM yang dimiliki kelompok-kelompok masyarakat di Tanah Air.

Beberapa studi mengatakan bahwa secara umum subsidi BBM yang dilakukan Pemerintah

tidak mengena kelompok sasaran yang ingin dituju. Subsidi BBM lebih membantu kelompok kaya

daripada tersampaikan kepada yang lebih berhak menerimanya, yakni kaum dhuafa.

Belakangan dikembangkan mekanisme dimana dana yang diperoleh dari kenaikan harga minyakditampung di sebuah rekening pemerintah untuk kemudian disalurkan ke kelompok masyarakat /

sektor ekonomi yang dipandang layak mendapatkan subsidi sebagai kompensasi kenaikan harga

BBM. Pola yang dikembangkan ini, meskipun nampaknya memberikan gambaran rasa keadilan,

namun juga mengandung kelemahan karena tidak secara langsung memperbaiki akar masalah

subsidi BBM di samping menciptakan banyak hal dan prosedur baru di luar kerangka standar APBN

yang sistemnya telah lebih mapan.

Subsidi sebaiknya diberikan kepada kelompok masyarakat tak mampu (kaum dhuafa) dalam

bentuk tunjangan keuangan (food stamp, dsb), bantuan pendidikan/latihan, maupun penciptaaan

kegiatan ekonomi lokal secara langsung serta perbaika tatanan ekonomi secara struktural, tanpa

perlu dikaitkan dengan istilah BBM.

Sebaliknya, pemakaian BBM, khususnya untuk gasoline dalam transportasi perkotaan,

khususnya di Jawa, tetap pantas untuk membayar harga ekonomi dari jenis BBM itu sendiri. Dengan

perkataan lain, kenaikan harga BBM sehingga makin mendekati harga ekonominya tetap perlu

dilakukan, dengan analisis yang baik mengenai jenis BBM, besaran harga serta pentahapan

penyesuaiannya. Di sisi lain, pemetaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat miskin dapat


21/36

21

dilakukan secara terpisah (misalnya dilakukan oleh Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan)

tanpa harus selalu dikaitkan dengan masalah subsidi BBM.

Angka biaya penyediaan BBM

Dalam melakukan tugas menyediakan BBM, PERTAMINA mengimpor minyak mentah,

membeli minyak mentah dari dalam negeri, memproses minyak mentah menjadi BBM, mengimpor

BBM, dan mendistribusikan BBM ke seluruh pelosok Tanah Air. PERTAMINA juga menjual semua

BBM itu dengan harga yang ditetapkan Pemerintah.

Biaya-biaya untuk menghasilkan dan mendistribusikan BBM (BBM costs) maupun

pendapatan yang diperoleh dari penjualan BBM merupakan angka-angka kritis (dalam orde trilliunan

Rupiah) yang menentukan besaran subsidi BBM. Perhitungan untuk memperoleh angka harga

pokok penjualan membutuhkan pekerjaan akuntansi yang besar dan cukup rumit, khususnya untuk

elemen biaya di kilang maupun pemilahan pangsa minyak mentah yang bisa dibebankan ke subsidi.

Ini karena sifat fisik minyak mentah dan operasi kilang yang tak membedakan penggunaan untuk

BBM maupun non-BBM serta bervariasinya produk-prouk yang dihasilkan dari kilang-kilang yang

ada.

Secara kasar dapat digambarkan bahwa belakangan ini elemen biaya terbesar untuk menyediakan

BBM di dalam negeri adalah buat pembelian minyak mentah dan impor produk (sekitar 80 persen

dari keseluruhan biaya untuk tingkat harga minyak US$ 40/barel). Selebihnya, biaya dipergunakan

untuk pengilangan, distribusi dan biaya tak langsung.Hal yang kritis adalah selama ini angka-angka yang digunakan untuk menetapkan besaran

subsidi tersebut adalah angka-angka yang merupakan laporan atau hasil perhitungan PERTAMINA

sendiri, yang juga mendapat audit Badan Pemeriksa Keuangan. Pemerintah (Departemen Keuangan)

menggunakan angka-angka dari PERTAMINA itu untuk menentukan jumlah subsidi yang mesti

dibayarkan Pemerintah.

Dalam kenyataannya, bisnis penyediaan BBM oleh PERTAMINA tersebut melibatkan besaran

Rupiah yang sangat besar, dan terdiri dari sejumlah kegiatan yang sangat rinci. Sebagai contoh,

impor minyak mentah akan melibatkan data berapa kali pengapalan, berapa besar volumenya, apa

jenis minyak mentahnya, berapa harganya, diimpor dari mana, dilakukan oleh siapa, disupplai ke

kilang mana, dan seterusnya. Selama ini, bisnis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan

melibatkan angka-angka Rupiah yang sangat besar tersebut tidak pernah dilaporkan secara

transparan dalam kadar yang cukup rinci kepada publik. Ini faktor yang mesti diperbaiki.

Penggunaan konsultan independen untuk melakukan perhitungan atau audit pekerjaan

penyediaan BBM di dalam negeri tersebut akan meningkatkan transparansi dan memberikan


22/36

22

petunjuk yang baik apakah operasi penyediaan BBM yang dilakukan oleh PERTAMINA selama ini

telah cukup efisien dibandingkan rata-rata industri (industry average).

Laporan teratur mengenai bisnis penyediaan BBM semestinya dapat disampaikan kepada

umum melalui situs web yang dikembangkan PERTAMINA. Komite Pengawas Persaingan Usaha

(KPPU) perlu memantau pekerjaan monopoli penyediaan BBM yang dilakukan PERTAMINA, dan

juga melaporkan hasil pemantauannya kepada masyarakat.

Pola konsumsi BBM boros dan tidak tepat sasaran

Secara umum, cara kita mengkonsumsi BBM adalah lebih boros dibandingkan negara-negara

tetangga ASEAN maupun kawasan Asia lainnya.8 Harga BBM yang murah, label sebagai pengekspor

minyak bumi, serta infrastruktur/peralatan yang dipakai untuk mengkonsumsi BBM yang kondisinya

belum baik, sering dipandang sebagai faktor yang menyebabkan kurang efisiennya penggunaan

konsumsi BBM di Tanah Air. Kurang efisiennya pemakaian BBM tersebut masih terdapat pada

seluruh sektor pemakai BBM dan seluruh jenis BBM.

Tabel Konsumsi BBM

(dalam juta SBM)

Sektor Jumlah %

Industri 329.7 49.44%

Transportasi 226.6 33.98%

Rumah Tangga 81.5 12.22%

Bangunan

Komersial 29.1 4.36%

Total 666.9

Sektor industri masih mendominasi konsumsi energi di negara ini dengan pemakaian sebesar

329,7 juta SBM (setara barrel minyak) atau 49,4% dari total konsumsi energi nasional. Di tempat

kedua, sektor transportasi menyumbang konsumsi sebesar 226,6 juta SBM (34%). Sementara rumah

tangga dan bangunan komersial masing masing menggunakan 81,5 juta SBM (12,2%) dan 29,1 juta

SBM (4,4%). Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi

Energi (Dirjen EBTKE), Luluk Sumiarso pada Soft Launching Implemetasi Konservasi Energi dan Lomba

Hemat Energi, di lobby Kementerian ESDM Jakarta, Senin (31/1/2011).


23/36

23

Pemakai kedua terbesar BBM nasional adalah sektor transportasi. Bagi sektor transportasi

sendiri, BBM adalah bahan bakar utama (nyaris 100 persen) yang sulit digantikan dengan bahan

bakar lain. Tidak efisiennya pemakaian BBM di sektor transportasi sangat jelas diperlihatkan

terutama pada transportasi darat di kota-kota besar, dimana mobil-mobil tua yang boros BBM dan

kemacetan (penghamburan BBM secara sia-sia) menjadi pemandangan sehari-hari. Dengan laju

pertumbuhan kendaraan yang sangat cepat, yang tak diimbangi dengan pertambahan

infrastrukturnya, tidak efisiennya penggunaan BBM di sektor transportasi ini menjadi masalah yang

makin berat yang dihadapi pemerintah kota. Di Indonesia pernah dicobakan penggunaan BBG

(bahan bakar gas) sebagai alternatif bahan bakar untuk transportasi, namun proyek tersebut kini tak

dilanjutkan.

Dari jenis-jenis BBM yang diatur harganya oleh pemerintah, bensin (premium gasoline)

digunakan untuk transportasi; minyak disel digunakan untuk transportasi, industri dan pembangkit

tenaga listrik, minyak bakar digunakan oleh industri sedangkan minyak tanah digunakan oleh sektor

rumah tangga (dan sebagian industri).

Selain sistem transportasi yang buruk, faktor yang mengakibatkan rendahnya efisiensi

pemakaian BBM di Indonesia adalah penggunaan mesin-mesin tua di industri, pemakaian solar yang

terlalu besar untuk pembangkit tenaga listrik dan subsidi yang terlalu besar untuk penggunaan

minyak tanah. Secara umum, harga BBM yang rendah juga mengakibatkan borosnya penggunaan

BBM, di samping menghalangi substitusi BBM dengan sumber energi lain.

Sering dikatakan (dari sisi teori manajemen energi), bahwa efisiensi atau konservasi adalah

seolah menemukan cadangan/reserves baru energi. Bila konsumsi BBM di Tanah Air dapat dihemat

10 persen, seolah kita memperoleh 130.000 bph produksi minyak mentah, atau yang di dunia

eksplorasi real membutuhkan biaya sangat besar untuk menemukan hal itu. Meningkatkan

Konsumsi BBM 2010 per Sektor

Industri

Transportasi

Rumah Tangga

Bangunan Komersial


24/36

24

efisiensi pemakaian BBM, dengan demikian, merupakan langkah penting yang bermanfaat bukan

saja untuk menghemat biaya operasi tapi juga untuk keluar dari perangkap subsidi BBM.

Menaikkan harga BBM akan mengurangi disparitas

Disparitas harga, antara harga impor minyak mentah dan BBM dengan harga jual BBM di

dalam negeri (yang ditetapkan Pemerintah) telah cenderung makin lebar. Disparitas harga ini

merupakan faktor yang menyebabkan munculnya subsidi BBM. Disparitas harga tampak paling jelas

pada minyak tanah, yang dijual dengan harga termurah dibandingkan jenis BBM lainnya.

Disparitas harga BBM yang terlalu besar, antara harga jual di dalam negeri dengan harga jual

di negara-negara tetangga, memunculkan kerawanan dalam bentuk penyelundupan BBM (dan

minyak mentah) dari dalam negeri ke luar. Disparitas harga yang besar antara berbagai jenis BBM,

memunculkan sejumlah kasus pengoplosan BBM di berbagai tempat di Tanah Air. Dengan

demikian, disparitas harga BBM tersebut perlu dikurangi.

Pengurangan jumlah subsidi BBM dapat dilakukan dengan memperkecil disparitas antara: (i)

pendapatan dari menjual BBM di dalam negeri dengan (ii) biaya-biaya untuk menyediakan BBM di

dalam negeri.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan hal itu, untuk butir (i), adalah

menaikkan harga jual BBM di dalam negeri sehingga makin mendekati tingkat keekonomiannya. Hal

ini dapat dilakukan bertahap, dengan memilih jenis BBM yang dipercepat penyesuaian harganya dan

memperkecil kelompok penerima subsidi BBM. Penaikan harga BBM dapat diawali denganmendekatkan harga BBM kepada biaya rata-rata untuk memproduksinya (average production costs)

sebelum pada akhirnya dapat mencapai formula cost + fee yang lazimnya diberikan kepada bisnis

komersial. Ini dengan catatan bahwa bila pemerintah akan terus mengatur harga BBM untuk skala

yang besar seperti sekarang.

Untuk butir (ii), langkah-langkah yang mungkin dilakukan adalah mengurangi

ketergantungan terhadap impor minyak mentah melalui pencarian harga minyak mentah yang lebih

murah, perluasan kilang dalam negeri, serta menurunkan biaya distribusi dan pemberian

kemudahan untuk pengusahaan BBM (misalnya penurunan pajak di downstream). Menghemat

konsumsi final BBM akan berarti pula mengurangi impor BBM dan minyak mentah. Demikian pula,

meningkatkan produksi minyak mentah di dalam negeri melalui penambahan lapangan baru atau

enhanced oil recoveryakan memperbesar supplai yang dapat diberikan ke kilang dalam negeri, yang

dapat berarti pengurangan komponen biaya impor minyak mentah.

Dalam status sebagai eksportir neto, dan konsumsi di dalam negeri yang lebih kecil

dibandingkan ekspor, perdagangan minyak Indonesia masih dapat menghasilkan surplus, yang

sebagiannya dapat digunakan untuk membiayai subsidi BBM.


25/36

25

Namun demikian, kombinasi antara penurunan produksi dan peningkatan konsumi telah

memerosotkan kemampuan ekspor minyak mentah Indonesia. Di sisi lain, impor minyak mentah

maupun produk minyak juga meningkat cepat. Hal-hal ini telah menyebabkan Indonesia tergelincir

menjadi importir neto. Bila situasi menjadi importir neto ini tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat,

atau bahkan terjerumus ke dalam ketergantungan impor yang sangat besar, maka penghapusan

subsidi BBM akan merupakan keputusan yang tidak bisa dihindarkan. Ini karena perdagangan

minyak Indonesia tidak bisa lagi menghasilkan surplus untuk membiayai subsidi BBM, sementara

sumber lain untuk membiayai subsidi BBM hampir tidak bisa ditemukan lagi dalam struktur APBN.

Selain berdasarkan alasan yang telah dikemukan sebelumnya, mengurangi subsidi BBM hingga ke

tingkat yang serendah mungkin perlu dilakukan, karena alasan-alasan berikut:

1. Harga BBM yang rendah dan subsidi yang tidak tepat sasaran menyebabkan penggunaan

BBM menjadi boros, tidak mendorong efisiensi. Lebih jauh, hal ini akan mengakibatkan

ketergantungan yang sangat tinggi pada BBM yang dalam jangka panjang akan

membahayakan security of energy supply kita.

2. Pada dasarnya negara seperti Indonesia masih membutuhkan tambahan dana untuk

kegiatan eksplorasi, riset-riset di bidang minyak dan gas bumi dan sumber-sumber energi

alternatif. Sebagian pendapatan dari penjualan/produksi minyak bumi, selayaknya

dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan seperti ini yang akan bermanfaat untuk

memperpanjang umur industri minyak bumi di Tanah Air.3. Peningkatan harga minyak pada umumnya lebih menguntungkan negara-negara konsumen,

khususnya yang menerapkan pajak karbon (carbon tax) hingga 200 persen atau lebih dari

harga BBM yang dijual di negeri tersebut. Daripada kenaikan harga minyak tersebut lebih

menguntungkan negara-negara konsumen, lebih bijaksana bila windfall profit karena

kenaikan harga minyak mentah tersebut dapat kita gunakan sendiri secara lebih produktif,

termasuk untuk melakukan riset-riset di bidang energi baru, pencarian lapangan minyak

(dan sumber daya energi lainnya) yang baru, dstnya.

4. Indonesia bukanlah negara pengekspor besar untuk minyak bumi. Dibandingkan anggauta

OPEC lainnya, cadangan dan produksi minyak bumi Indonesia tidak besar, apalagi bila dibagi

dengan jumlah penduduk. Rasio ekspor minyak bumi Indonesia dibandingkan konsumsi

dalam negerinya pun telah semakin kecil. Indonesia dalam hal ini tidak bisa mencontoh

beberapa anggota OPEC yang memberikan subsidi untuk konsumsi BBM di negeri mereka.

Bagi Indonesia, memanfaatkan pendapatan minyak secara lebih bijaksana adalah lebih baik

daripada menggunakannya untuk membiayai konsumsi BBM yang boros oleh masyarakat.


26/36

26

Terhadap permasalahan subsidi BBM ini, terdapat pula pakar yang menawarkan empat tahap

perubahan kebijakan harga BBM atau pricing policy BBM, yaitu:

Tahap I: Subsidi zed Price. Merupakan tahap dimana subsidi BBM diturunkan hingga 20%, yang

dilaksanakan tahun 2000 atau selambat-lambatnya pada kuartal pertama tahun 2001.

Tahap II: Zero Subsidy. Pada tahap ini harga jual BBM merefleksikan biaya produksinya, yang berarti

tidak ada lagi subsidi dari pemerintah. Dengan mempertimbangkan; (i) penyusunan anggaran

pemerintah dan dunia usaha yang dilakukan secara tahunan, (ii) kegiatan sosialisasi rencana

kebijakan zero subsidy, serta (iii) krisis multi dimesi yang masih dihadapi Indonesia, maka

pelaksanaan tahap ini diperkirakan memerlukan waktu 2-3 tahun terhitung sejak tahap pertama

diselesaikan.

Tahap III: Economic Price. Harga BBM yang dihasilkan kilang di Indonesia relatif tidak berbeda

dengan harga BBM di kilang yang menjadi benchmarkperdagangan BBM di dunia, seperti kilang di

Singapura atau Belanda, ditambah dengan biaya lain (misalnya biaya distribusi).

Mempertimbangkan kebutuhan waktu bagi industri perminyakan di Indonesia dalam menemukan

teknologi yang memungkinkan berlangsungnya diversifikasi atau fleksibilitas dari kegiatan

pengilangan minyak mentah menjadi BBM, maka perkiraan pelaksanaan tahap ini sekitar 2-3 tahunsejak tahap II selesai.

Tahap IV: Economic Price and Tax. Tahap dimana harga BBM di mulut kilang menyamai harga pasar

internasional dan ditambah dengan pajak BBM. Penggunaan instrumen pajak sangat tergantung

pada proses legislasi. Dengan pertimbangan tersebut maka pelaksanaan tahap ini diperkirakan

sekitar 2-3 tahun.

Namun tentu pemerintah harus empertimbangkan banyak hal, agar penerapan kebijakan

terkait subsidi BBM ini tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Hal-hal tersebut diantaranya:

1. Seberapa besar dampak penghapusan subsidi terhadap; (i) masyarakat pengguna BBM

menurut kelompok pendapatan, kelompok tempat tinggal, maupun kelompok usaha, (ii)

perilaku struktural sektor ekonomi, dalam arti multiplier effectdari perubahan penggunaan

jenis BBM oleh sektor ekonomi tertentu terhadap sektor ekonomi lainnya, (iii) keuangan

negara (penerimaan negara versus pengeluaran negara), dan (iv) daya saing dan peluang

usaha bagi Pertamina?


27/36

27

2. Apakah subsidi BBM sebaiknya dicabut seluruhnya atau dicabut sebagian (dikurangi), dan

apakah subsidi BBM dicabut sekaligus atau secara bertahap?

3. Jika subsidi dikurangi, jenis-jenis BBM mana saja yang akan dihapus subsidinya? Jika subsidi

dihapus secara bertahap, pentahapan seperti apa yang sebaiknya ditempuh pemerintah?

Bagaimana dampaknya terhadap perekonomian dan efisiensi serta peluang usaha

Pertamina?

4. Terhadap hal ini banyak pihak berkeyakinan bahwa penyesuaian yang dilakukan konsumen

dengan adanya penurunan subdisi BBM ini akan menghasilkan dampak yang lebih positif

dibandingkan jika tidak dilakukan penyesuaian.

5. Bagaimana setting pricing policy yang sebaiknya ditempuh pemerintah dalam rangka

mencapai kondisi optimal untuk perekonomian maupun dalam rangka peningkatan daya

saing dan peluang usaha Pertamina?

6. Dengan melihat kenyataan saat ini bahwa Pricing policy BBM yang ditempuh pemerintah

saat ini, menimbulkan paling tidak 5 bentuk dampak negatif, yaitu; (i) terjadi target error

dalam pemberian subsidi BBM, sebesar 25%, 40%, 35,2%, 92% dan 93% masing-masing

untuk jenis premium, solar, minyak tanah, minyak bakar dan minyak diesel; (ii) terjadi

inefisiensi dalam penggunaan dan penyelundupan BBM; (iii) beban APBN semakin berat; (iv)

terjadi distorsi harga pada barang dan jasa yang menggunakan BBM sebagai input produksi;

(v) Pertamina terhambat untuk melakukan ekspansi usaha.

B. Pelayanan Gratis Pemerintah

Pelayanan gratis adalah jasa (service) yang dilakukan pemerintah suatu negara terhadap

rakyatnya tanpa membebankan biaya langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan

pelayanan tersebut.Biasanya pelayanan yang diberikan ini merupakan suatu jasa yang harus ada

dalam suatu Negara dan pihak swasta tidak atau kurang tertarik dalam melakukan kegiatan tersebut

sehingga menyebabkan pemerintah campur tangan untuk melakukan pengadaan jasa tersebut.

Salah satu pelayanan gratis yang baru-baru ini disediakan oleh pemerintah adalah pelayanan

pendidikan dasar gratis.Hal ini sejalan dengan program pemerintah pendidikan dasar 9

tahun.Sehingga dengan diterapkannya pelayanan pendidikan gratis maka jumlah siswa yang

menjalani pendidikan dasar 9 tahun dapat semakin bertambah.


28/36

28

Pendidikan di Indonesia

Pendidikan adalah upaya terencana untuk menyediakan lingkungan dan proses

pembelajaran sehingga siswa dapat mengembangkan potensinya. Pendidikan di Indonesia berada

dalam wewenang Kementerian Pendidikan Nasional.

Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia unuk pembangunan. Derap langkah

pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu

memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Pada bagian ini

akan mengkaji mengenai permasalahan pokok pendidikan, dan saling keterkaitan antara pokok

tersbut, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya dan masalah-masalah aktual beserta

cara penanggulangannya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalmengamanatkan

bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajibmengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat

2 menyebutkan bahwa Pemerintah danpemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar

minimal pada jenjangpendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3

menyebutkan

bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakanoleh lembaga

pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.Konsekuensi dari amanat undang-

undang tersebut adalah Pemerintah danpemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan

bagi seluruh pesertadidik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lainyang sederajat.

Walaupun pembangunan fisiknya baik, tetapi apa gunanya bila moral bangsa terpuruk. Jika hal

tersebut terjadi, bidang ekonomi akan bermasalah, karena tiap orang akan korupsi. Sehingga lambat

laun akan datang hari dimana negara dan bangsa ini hancur. Oleh karena itu, untuk pencegahannya,

pendidikan harus dijadikan salah satu prioritas dalam pembangunan negeri ini.

Kondisi ideal dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah tiap anak bisa sekolah minimal

hingga tingkat SMA tanpa membedakan status karena itulah hak mereka.Namun hal tersebut sangat

sulit untuk direalisasikan pada saat ini. Oleh karena itu, setidaknya setiap orang memiliki

kesempatan yang sama untuk mengenyam dunia pendidikan. Jika mencermati permasalahan di atas,

terjadi sebuah ketidakadilan antara si kaya dan si miskin.Seolah sekolah hanya milik orang kaya saja

sehingga orang yang kekurangan merasa minder untuk bersekolah dan bergaul dengan

mereka.Ditambah lagi publikasi dari sekolah mengenai beasiswa sangatlah minim.


29/36

29

Implementasi Pendidikan Gratis

Impian masyarakat akan datangnya pendidikan gratis yang telah ditunggu-tunggu dari sejak

zaman kemerdekaan Republik Indonesia telah muncul dengan seiring datangnya fenomena

pendidikan gratis untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Fenomena pendidikan

gratis ini memang sangat ditunggu-tunggu, pasalnya Pemerintah mengeluarkan dana BOS (Biaya

Operasional Sekolah) untuk menutupi harga-harga buku yang kian hari kian melambung,

sumbangan, gaji guru yang tidak cukup dan biaya-biaya lainnya.

Dalam usahanya untuk menyediakan pendidikan gratis bagi masyarakat, maka pemerintah

kemudian membuat suatu skema untuk memberikan bantuan operasional sekolah (BOS) kepada

sekolah-sekolah.Adapun Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang pada

dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan

dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan

investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.Secara umum program BOS

bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka

wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah

Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh

masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan

Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung

berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :

a) SD/SDLB di kota : Rp 400.000,-/siswa/tahun

b) SD/SDLB di kabupaten : Rp 397.000,-/siswa/tahun

c) SMP/SMPLB/SMPT di kota : Rp 575.000,-/siswa/tahun

d) SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten : Rp 570.000,-/siswa/tahun

Sementara itu, penggunaan dan BOS pun hanya terbatas pada beberapa item tertentu saja,

beberapa yang diperboleh untuk dibiayai melalui BOS adalah :

1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran dan/atau mengganti buku teks yang sudah

rusak. Buku teks yang boleh dibeli adalah buku teks yang telah dinilai kelayakannya oleh

Pemerintah.

2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru. Digunakan untuk biaya

pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaranulang,

pembuatan spanduk sekolah gratis, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung

dengankegiatan tersebut termasuk di dalamnya pengeluaran untuk alat tulis, fotocopy,


30/36

30

honor/uang lembur,dan konsumsi panitia pendaftaran siswa baru dan pendaftaran ulang

siswa lama.

3. Membiayai kegiatan pembelaiaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan

persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja; pramuka, palang merah remaja,

Usaha Kesehatan Sekolah(UKS) dan sejenisnya

4. Membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.

Dapat digunakan untuk membayar honor pengawas ulangan/ujian, penulis soal ujian,

pengoreksi hasil ujian, panitia ujian, honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa,

membeli bahan dan penggandaan soal, dll yang relevan dengan kegiatan tersebut.

5. Membeli bahan-bahan habis pakai. Digunakan untuk pembelian bahan pendukung proses

belajar mengajar seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku

induk siswa, buku inventaris. Dana BOS dapat juga digunakan untuk membayar langganan

koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di

sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor.

6. Membayar langganan daya dan jasa

7. Membayar biaya perawatan sekolah. Digunakan untuk keperluan biaya perawatan ringan

sekolah seperti pengecetan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan

mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas

sekolah lainnya.8. Membayar honorarium bulan an guru honorer dan tenaga kependidikan honorer

9. Pengembangan Profesi Guru. Dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pelatihan,

KKG/MGMP dan KKKS/MKKS

10.Memberi bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya

transport dari danke sekolah

11.Membiayai kegiatan dalam kaitan dengan pengelolaan BOS

12.Pembelian komputer (desktop/work station) untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 unit

dan pembelian1 unit printer dalam satu anggaran.

Dalam pelaksanaannya BOS juga mempunyai beberapa larangan, di mana BOS tidak boleh digunakan

untuk keperluan berikut ini :

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.

2. Dipinjamkan kepada pihak lain.

3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukanbiaya besar,

misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.


31/36

31

4. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/Kabupaten/kota/Provinsi

/Pusat, atau pihak lainnya, walaupun pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Sekolah hanya diperbolehkan menanggung biaya untuk siswa/guru yang ikut serta dalam

kegiatan tersebut.

5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.

6. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukaninventaris

sekolah).

7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.

8. Membangun gedung/ruangan baru.

9. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.

10.Menanamkan saham.

11.Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau

pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/gurubantu.

12.Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya iuran dalam

rangka perayaan hari besar nasional dan upacarakeagamaan/acara keagamaan.

13.Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait

program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas

Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kotadan Kementerian Pendidikan Nasional

Dalam melaksanakan program BOS terdapat beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh sekolahyang menerima dana BOS ini, yaitu :

1. Tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswa

2. Mengelola dana BOS secara transparan dan bertanggung jawab

3. Mengumumkan hasil pembelian barang dan harga yang dilakukan oleh sekolahdi papan

pengumuman sekolah yang harus ditandatangani oleh KomiteSekolah

4. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaandana BOS

kepada orang tua siswa setiap semester bersamaan denganpertemuan orang tua siswa dan

sekolah pada saat penerimaan raport

5. Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yangdikelola oleh

sekolah, baik yang berasal dari dana BOS maupun dari sumberlain

6. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didikdi sekolah

yang bersangkutan


32/36

32

Tabel Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun 2010 (Rp triliun)

Tabel di atas ini menunjukkan jumlah anggaran pendidikan tahun 2010 yang realisasinya mencapai

90,82 triliun, anggaran inilah yang digunakan untuk membiayai pendidikan gratis di Indonesia.

Dilihat dari perkembanganya, fenomena pendidikan gratis ini tidak lepas dari pro dan kontra.

Bagi yang pro dengan program-program itu mengatakan bahwa itu adalah upaya pemerintah untuk

meningkatkan mutu pendidikan dan penurunan angka anak putus sekolah, sekolah gratis bagi

orangtua bisa mengurangi beban pikirannya untuk masalah biaya pendidikan dan tidak ada lagi

anak-anak yang tidak boleh ikut ujian hanya karena belum bayar iuran sekolah. Sedangkan yang

kontra berkata pemerintah bagaikan pahlawan kesiangan, Hal ini dikarenakan telah ada yang lebih

dulu melakukan hal tersebut, yaitu LSM-LSM yang concern pada bidang pendidikan dan penanganan

masyarakat tak mampu. Adanya kurang rasa harus sekolah, kesadaran akan pendidikan sangat

kurang, anak lebih mementingkan pekerjaan dari pada harus sekolah yang tidak mengeluarkan apa-

apa. Biaya pendidikan gratis hanya sampai dengan Sekolah Menengah Pertama sedangkan Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas tidak. Sedangkan tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Ataslah yang merupakan

tombak utama dan usia yang mapan untuk mencari pekerjaan serta penghasil devisa negara.

Sekolah menjadi bermutu karena ditopang oleh peserta didik yang punya semangat

belajar.Mereka mau belajar kalau ada tantangan, salah satunya tantangan biaya.Generasi muda

dipupuk untuk tidak mempunyai mental serba gratisan.Sebaiknya mental gratisan dikikis habis. Kerja

keras, rendah hati, toleran, mampu beradaptasi, dan takwa, itulah yang harus ditumbuhkan agar

generasi muda ini mampu bersaing di dunia internasional, mampu ambil bagian dalam percaturan

dunia, bukan hanya menjadi bangsa pengagum, bangsa yang rakus mengonsumsi produk. Paling


33/36

33

susah adalah pemerintah menciptakan kondisi agar setiap orangtua mendapat penghasilan yang

cukup sehingga mampu membiayai pendidikan anak-anaknya.

Sesungguhnya, niat pemerintah untuk menggratiskan pendidikan adalah agar penduduk

miskin dapat merasakan pendidikan juga, agar kelak tercapai pemerataan pendidikan.Akan tetapi

dalam praktiknya ada beberapa dampak negative dari pelaksanaan pendidikan gratis ini.

Dampak Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1. Berkurangnya motivasi guru untuk mengajar dengan sepenuh hati

Tidak hanya murid saja melainkan guru yang terkena imbas dari pendidikan gratis ini.

Kebanyakan dari guru sekolah gratisan mengalami keterbatasan mengembangkan diri dan akhirnya

akan kesulitan memotivasi peserta didik sebab harus berpikir soal bertahan hidup. Lebih celaka

lagi jika guru berpikiran : pelayanan pada peserta didik sebesar honor saja. Jika demikian situasinya,

maka jauh panggang dari apiuntuk menaikkan mutu pendidikan.

2. Sekolah swasta kecil kesulitan bertahan hidup

Dengan diberlakukannya BOS, maka diharapkan sekolah tidak lagi memungut biaya apa pun,

padahal biaya yang diberikan kepada sekolah swasta kecil belum cukup untuk membiayai biaya

operasional sekolah akibatnya sekolah, terutama sekolah swasta kecil, akan kesulitan menutup biaya

operasional sekolah, apalagi menyejahterakan gurunya. Pembiayaan seperti listrik, air, perawatan

gedung, komputer, alat tulis kantor, transpor, uang makan, dan biaya lain harus dibayar. Mencaridonor pun semakin sulit.Sekolah masih bertahan hanya berlandaskan semangat pengabdian

pengelolanya. Tanpa iuran dari peserta didik, bagaimana akan menutup pembiayaan itu.

3. Keterbatasan Sekolah dalam mengelola dana BOS

Pemberlakuan sekolah gratis bukan berarti penurunan kualitas pendidikan, penurunan minat

belajar para siswa, dan penurunan tingkat kinrerja guru dalam kegiatan belajar mengajar di dunia

pendidikan.Sekolah-sekolah gratis di Indonesia seharusnya memiliki fasilitas yang memadai, staf

pengajar yang berkompetensi, kurikulum yang tepat, dan memiliki sistem administrasi dan birokrasi

yang baik dan tidak berbelit-belit.Akan tetapi, pada kenyataannya, sekolah-sekolah gratis adalah

sekolah yang terdapat di daerah terpencil yang kumuh dan segala sesuatunya tidak dapat

menunjang bangku persekolahan sehingga timbul pertanyaan.Sedangkan biaya yang tidak menjadi

prioritas sekolah dan memiliki biaya besar, seperti: study tour (karyawisata), studi banding,

pembelian seragam bagi siswa dan guru untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), serta

pembelian bahan atau peralatan yang tidak mendukung kegiatan sekolah, semuanya tidak

ditanggung biaya BOS. Dan pemungutan biaya tersebut juga akan tergantung dengan kebijakan tiap-

tiap sekolah.


34/36

34

Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi

harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh.Artinya, kita tidak hanya

memperhatikan kepada kenaikkan anggaran saja.Sebab percuma saja, jika kualitas Sumber Daya

Manusia dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah.Masalah penyelenggaraan Wajib Belajar

Sembilan tahun sejatinya masih menjadi PR besar bagi kita.Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa

banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai.Dengan

terbengkalainya program wajib belajar sembilan tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih

banyak yang putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun.Dengan

kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa ini keluar dari

masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di era global.

Adanya sekolah murah yang dana aktivitas pendidikannya terbanyak atau sepenuhnya

ditanggung pemerintah, bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan peran dan keberadaan

pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah akan segera didengar dan dipatuhi masyarakat selagi

masyarakat benar-benar merasa pemerintah berada di pihak mereka dan berusaha

menyejahterahkan masyarakatnya. Sebaliknya, pemerintah pun akan memiliki bargaining politik

yang kuat. Salah satu prasyarat pemerintahan yang kuat dan berdaulat adalah harus mendapatkan

cinta dari rakyatnya.

Adanya niat pemerintah untuk meringankan biaya pendidikan merupakan suatu hal yangpatut disyukuri, program BOS ini pun sesungguhnya sudah cukup membantu sekolah dalam

menyediakan pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat.Akan tetapi beberapa dampak negative di

atas menunjukkan bahwa program BOS ini masi perlu dikaji ulang mekanismenya, karena dengan

mekanisme yang ada sekarang menyebabkan adanya keterbatasan-keterbatasan seperti yang

disebutkan di atas.


35/36

35

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dalam makalah ini, maka

dapat dirumuskan beberapa kesimpulan dan saran yang terkait dengan kebijakan s u b s i d i dan

pelayanan publik gratis.

A. Kesimpulani) Pelayanan gratis tidak meliputi seluruh aspek kebutuhan masyarakat pada sektor

pendidikan.

ii) Pelayanan gratis pada sektor pendidikan berlaku bagi seluruh masyarakat pada daerah

yang bersangkutan sehingga mereka dari kelompok yang mampu membayar juga

dilayani secara gratis.

iii) Sebagian pelayan gratis s e k t o r p e n d i d i k an yang terselenggara di daerah

merupakan program pemerintah pusat seperti BOS.

iv) Subsidi BBM adalah salah satu kebijakan ekonomi yang tidak adil karena subsidi yang

sebenarnya ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu ternyata malah lebih besar

dinikmati oleh kelompok kelas atas.

v) Mengurangi subsidi BBM hingga ke tingkat yang serendah mungkin perlu dilakukan.

B. Saran1)Perlunya dibuat suatu bentuk kebijakan yang lebih kondusif, yaitu suatu kebijakan

pelayanan gratis yang hanya berlaku bagi masyarakat miskin dan yang kurang mampu yang

sesuai dengan indicator miskin secara universal. Sedangkan bagi masyarakat yang mampu

di sediakan jenis pelayanan yang berbeda sesuai dengan keinginan dan kemampuan

yang mereka miliki yaitu dengan pola pelayanan prabayar atau berbentuk asuransi.

2)Pemerintah Daerah hendaknya harus siap menyediakan dana pendamping untuk membiayai

operasional pelayanan pendidikan. Dana BOS yang berasal dari pemerintah pusat jangan

dijadikan sebagai dana unggulan utama, namun harus dijadikan sebagai stimulant bagi

pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran dari pendapatan internalnya (secara

mandiri), misalnya melalui PAD.


36/36

3)Pemerintah harus membuat kebijakan tentang subsidi BBM yang tepat sasaran.

4)Pemerintah seharusnya lebih fokus ke riset dan eksplorasi minyak daripada mencari cara

mengatasi masalah kenaikkan harga mnyak dunia. Menurut kelompok kami, dana yang

dianggarkan untuk subsidi BBM akan lebih bijak dan lebih baik jika diperuntukan buat

melakukan riset dan eksplorasi minyak bumi di Indonesia.

Documents

AMSP SE2EP5