Upload others
View 15
Download 0
Embed Size (px) 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487
Citation preview
B Pi Keuangan - ambon.bpk.go.id · Hasil pemeriksaan kinerja Semester I Tahun 2013 menemukan 1 kasus ketidakhematan/ ketidakekonomisan senilai Rp5.283,42 juta, 3 kasus ketidakefisienan
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/03/hak-jawab-ke-ameks... · Kalimat “Informasi yang ... konfirmasi atau cek dan ricek pada
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU TENTANG - …ambon.bpk.go.id/.../uploads/2014/11/11.Perda-Pengelolaan-Perikanan.… · bahwa perikanan di Provinsi Maluku merupakan kekayaan ... perikanan
utan; - ambon.bpk.go.id · retribusi adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
ambon.bpk.go.id · prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT - ambon.bpk.go.id · 19.Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari Anggaran
LAMPIRAN - ambon.bpk.go.id · SPM, Profile Jabatan, dll. ð•Terlaksananya Mekanisme kerja oleh SKPD dilihat dengan Pencapaian SPM, IKM, dan pelaksanaan SOP. 3 No. Sasaran Renstra
ambon.bpk.go.id(2) Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah/Desa lainnya dilaksanakan atas persetujuan Walikota. (3) SKPD terkait mengajukan surat permohonan pencairan bantuan
PARADIGMA PENGATURAN KEPEGAWAIAN DALAM …ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/01/PARADIGMA-PENGATU… · APARATUR SIPIL NEGARA acehterkini.com I. PENDAHULUAN Dalam rangka menjalankan
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH …ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/03/Perda-Provinsi-Maluku...PEMERINTAH PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH …ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/03/Perda... · 2013-04-21 · ... menjadi landasan yuridis bagi ... c. Pemanfaatan tepung sagu
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH …ambon.bpk.go.id/.../2013/03/...Nomor-3-Tahun-2011.pdf · anggaran berkenaan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
ambon.bpk.go.id...Menetapkan 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Anta-ra Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH …ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/03/Perda-Provinsi-Nomor-2... · Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU - …ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/11/1-PERDA-DAERAH-ALIR… · Rehabilitasi hutan dan lahan ... Konservasi tanah adalah penempatan tiap
SALINAN - ambon.bpk.go.id€¦ · Provinsi Maluku dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan wawasan nusantara, dan dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam, memajukan kesejahteraan
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH …ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/11/14.RETRIBUSI-JASA-USAHA.pdf · Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku ... Sertifikasi
AKUNTANSI DI SKPD - ambon.bpk.go.id · 3. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pengguna Anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR …ambon.bpk.go.id/.../uploads/2014/11/10.PERDA-WILAYAH-PESISIR.pdf · PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ... - ambon.bpk…ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/09/PERDA-KAB-MALTENG-NOMOR...Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU PERATURAN …ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/11/13.PERDA-RETIBUSI-JS... · Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH …ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/03/Perda-Provinsi-Maluku-Nomor... · 106 pemerintah provinsi maluku peraturan daerah provinsi
ambon.bpk.go.id...Administratif Wajib membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) setiap pengeluaran yang dibebankan pada APBNegeri/Negeri Administratif. Pasal 6 Apabila dikemudian hari
SALINAN - ambon.bpk.go.id · badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan. 16. Parkir adalah keadaan kendaraan berhemti atau tidak
BUPATI MALUKU TENGGARA RANCANGAN PERATURAN …ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/05/Perbup...Pajak-Hiburan.pdfSurat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH …ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/03/Perda-Provinsi-Maluku... · PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR ... Bidang
SALINAN - ambon.bpk.go.id · salinan gubernur provinsi maluku peraturan daerah provinsi maluku nomor 23 tahun 2014 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah
ambon.bpk.go.id · bupati maluku tengah maluku peraturan bupati mawku tengah nomor tahun 2016 tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala pemerintah negeri/negeri …
ambon.bpk.go.id · prinsip yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 13
WALIKOTA TUAL PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH …ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/07/Perda-Kota-Tual-Nomor... · Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
