ALUR KAJIAN dan ADVOKASI ISMKI

ISMKI dalam gerak dinamisnya dituntut untuk tetap menjaga identitasnya

sebagaimana yang telah di ikrarkan oleh mahasiswa kedokteran dalam deklarasi Hasanuddin.

ISMKI harus hadir dalam menjaga serta menjunjung tinggi budi pekerti luhur dan martabat

profesi dokter. Harus ada upaya dalam optimalisasi segala potensi dan sumber daya yang

dimiliki demi kesehatan bangsa serta menjadi teladan dan garda terdepan bagi pembangunan

Indonesia. Menjawab tantangan era kesehatan, ISMKI memandang sebuah visi sebagai

bangunan masa depan bangsa yang lebih baik dan sebuah misi yang dijalankan oleh kaum

intelektual muda kedokteran.

Sebagai sebuah organisasi yang secara formal menjadi wajah mahasiswa kedokteran

seluruh Indonesia, ISMKI memiliki tanggung jawab moral untuk bisa menjadi pusat

pergerakan mahasiswa kedokteran Indonesia dengan segala strategi dan taktik dan upaya

penyempurnaannya. Dengan potensi yang besar ini, ISMKI memiliki peran untuk mengawal

kebijakan strategis bidang kesehatan di tataran nasional agar mampu berpihak bagi

kepentingan bangsa.

A. Definisi Kajian

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan “Kajian” memiliki definisi

sebuah proses, cara, penyelidikan secara mendalam dan sebuah eksplorasi. Dalam ISMKI

sendir proses kajian harus menjelaskan sebuah eksplorasi mendalam tentang Isu atau kodisi

yang terjadi dengan tetap mengedepankan karakternya.

B. Alur Kajian

. Beberapa langkah akan diwujudkan dengan membangun sebuah karakter gerakan

yang ilmiah, kritis & konstruktif, dan massif. Ilmiah berarti Kastrad ISMKI tetap pada

koridor jati dirinya sebagai seorang mahasiswa yang memiliki intelektualitas. Kastrad selalu

membawakan isu yang didasarkan pada data dan fakta yang valid, tidak meraba-raba, tidak

subjektif, dan tidak superfisial. Inilah yang akan membedakan ISMKI dengan gerakan yang

lain. Kritis & Konstruktif memiliki makna bahwa, dalam pergerakannya tetap

mengedepankan sikap tidak semata mengkritik, namun juga solutif terhadap masalah yang

dihadapi. Hingga pada akhirnya sebuah gerakan akan berhasil melakukan perubahan jika

pergerakan yang terjadi bersifat resultan dan berkesinambungan serta melibatkan respon yang

representative dari warga masyarakat, inilah yang kami maksud dengan massif.

Issu ataupun realita kesehatan yang menjadi kegelisahan ISMKI harus di dasarkan

pada sebuah konstruksi fikiran dan pemetaan yang mempuni. Hal ini menjadi sangat penting

karena dalam pengambilan sikap ISMKI sebagaimana yang dijelaskan sejak awal bahwa

harus menjadi sebuah kekuatan representative dari potensi besar yang dimiliki oleh

mahasiswa kedokteran dengan dasar kepentingan bangsa.

Piramida Kajian Kebijakan Kesehatan

1. Pengumpulan Isu dan data kesesuaian realita kesehatan

ISMKI sejatinya memiliki kewajiban dalam mengawal kondisi kesehatan. Mengawal

upaya kesehatan tersebut dilihat secara holistic bahwa setiap individu harus memiliki

kesadaran sehat yang tercermin dalam setiap prilakunya. Namun prilaku saja belum cukup

Kejelasan Sikap

Penyesuaian kajian dengan Pengambil

kebijakan (Advokasi)

Pembandingan dengan fakta Konstisusional

Analisa dan Eksplorasi data

Pengumpulan Isu dan Data kesesuaian dengan Realitas kesehatan

untuk memastikan kesehatan setiap individu. Kondisi lingkungan yang baik serta fasilitas

pelayanan kesehatan yang prima merupakan factor lain yang berpengaruh dalam menopang

kondisi kesehatan setiap individu. Mengambil sebuah sikap tegas harus berdasarkan atas

kegelisahan yang dirasakan. Dari hal tersebut kemudian di hubungkan dengan realita

kesehatan yang terjadi.

2.Analisa dan Eksporasi Data

Pada tahapan ini realita kesehatan atau pelayanan kesehatan yang hadir terus digali

hingga “kegelisahan” yang telah didapat muncul dan mampu dituangkan melalui

pembandingan data. Sejatinya, pelayanan kesehatan merupakan bagian dari upaya kesehatan

yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah secara

bertanggung jawab, aman, bermutu, merata dan non diskriminatif, yang pengawasannya

dilakukan bersama – sama dengan masyarakat. Termasuk mayarakat Intelekual kedokteran

dalam hal ini ISMKI.

3.Pembandingan dengan Fakta Kostitusional

Fakta Konstitusional yang menjadi dasar pedoman dalam penerapan upaya pelayanan

kesehatan yang adil, manusiawi, berkeadilan dan tanpa diskriminatif sebagaimana yang

terdapat pada pasal 28 H UUD 1945 Amandemen tahun 2000, serta UU no. 23/1992 tentang

kesehatan.Hal ini jelas bahwa pemerinta secara penuh kesdaran harus memenuhi kondisi

kesehatan yang merupakan Hak setiap warga Negara. Ketika hasil analisa dan eksplorasi data

telah dilakuakan dan banyak pelencengan konstitusional maka Advokasi yang sejak awal

dimaksud harus terus dilakukan.

Beberapa butir pasal tentang kesehatan yang bias dijadikan acuan dalam

pembandingan hasil kajian misalnya adalah

Pasal 54 Ayat 1,2,3 UU no.36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menjelaskan soal

pelayanan kesehatan pada prakteknya haruslah bermutu, ama, merata dan

nondsikriminatif. Yang jaminan penyelenggaraannnya berada ditangan pemerintah

dan pemerintah daerah. Pasal ini adalah paying hokum yang melindungi terjadinya

praktek ketidakadilan yang bias dialami warga Negara dalam memperoleh layanan

kesehatan

Pasal 52 ayat (1,2) UU no.36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menjamin cakupan

penyelenggaraan layanan kesehatan. Pasal ini merupakan landasan penyelenggaraan

layanan kesehatan yang menyeluruh mulai dari aspek promotif hingga rehabilitative

baik itu yang bersifat perseorangan maupun warga masyarakat.

4.Penyesuaian Dengan Dengambil Kebijakan

Tak bias dipungkiri bahwa semua upaya perbaikan dalam dimensi pembangunan kesehatan

yang dilakukan pemerintah (pengambil kebijakan) adalah bentuk dari cita – cita untuk mewujudkan

apa yang menjadi semangat dan cita – cita bangsa ini sejak pertamakali medeklarasikan

kemerdekaanya 69 tahun lalu, yakni mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks pembangunan kesehatan maka semua upaya tersebut tidak lain adalah untuk menjamin

terwujudnya keadilan kesehatran bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun sebagai bentuk ikhtiar untuk

terus mewujudkan cita – cita tersebut sudah menjadi kewajiban ISMKI untuk terus mengingatkan

pemerintah akan tanggung jawab yang mereka emban dalam konstitusi diNegara ini.

5.Kejelasan Sikap

Kejelasan sikap merupakan bentuk komitmen tegas ISMKI untuk terus memperjuangkan apa

yang menjadi ikhtiar kita bersama dalam dunia kesehatan. Akan tetapi kejelasan sikap yang

dimaksudpun adalah sebuah intonasi yang merdu dari segenap komponen ISMKI. Berbagai upaya

perjuanagan mulai dari kajian hingga penyesuaian deengan pengambilan kebijakan (Advokasi) akan

terasa hambar ketika tidak ada kejelasan sikap tentang mau kemana. Oleh karena itu akan kita rancang

sebuah moment untuk konsolidasi nasional yang disisipkan dalam setiap agenda nasional.

( Hal ini cuman akan menjadi sebuah teori ketika kawan2 tidak turun untuk mengikhtiarkan

perjuangan. Mari Berjuang Bersama.

Kajian Strategi dan Advokasi Nasional

Hidup Mahasiswa ! Hidup Rakyat Indonesia !