PERATURAN BUPATI SLEMAN Nomor : 23/Per.Bup/2006 TENTANG ALOKASI
DANA DESA
BUPATI SLEMAN,
Menimbang
:
a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan
masyarakat adalah melalui pemberian alokasi dana desa; b. bahwa
untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Alokasi Dana Desa.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 2.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG ALOKASI DANA DESA.
BAB 1 KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.
Bupati adalah Bupati Sleman. 2. Camat adalah Camat yang membawahi
wilayah desa penerima alokasi dana desa. 3. Kepala Desa adalah
Kepala Desa penerima alokasi dana desa. 4. Alokasi dana desa adalah
bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima
oleh kabupaten untuk desa sebagai salah satu pembiayaan program
pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan
pemberdayaan masyarakat. 5. Alokasi Dana Desa Minimal yang
selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian alokasi dana desa dengan
besaran pembagiannya sama untuk masing-masing desa. 6. Alokasi Dana
Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah bagian
alokasi dana desa yang pembagiannya secara proporsional untuk
masing-masing desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung
dengan rumus dan variabel tertentu. 7. Koefisien variabel adalah
koefisian (angka) desa yang dimiliki oleh desa untuk setiap
variabel tertentu. 8. Surat pertanggungjawaban yang selanjutnya
disingkat SPJ adalah surat
pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa yang dibuat oleh
desa penerima alokasi dana desa. 9. Tahap adalah per tiga bulan.
BAB II PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA Pasal 2 (1) Dalam rangka untuk
mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan daerah, Pemerintah
Kabupaten memberikan alokasi dana desa. (2) Alokasi dana desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada desa untuk
keperluan: a. pemberdayaan masyarakat sebesar 70 % (tujuh puluh
persen) dari alokasi dana desa yang diterima dipergunakan untuk: 1.
bantuan operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa; 2. pengadaan
sarana prasarana padukuhan sebagai upaya untuk pemerataan
pembangunan agar tidak ada kesenjangan antar wilayah di suatu desa;
3. pembangunan kantor dan balai desa; 4. pembentukan dan
pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
5. peningkatan derajat kesehatan dengan sasaran peningkatan
aktivitas Posyandu, Polindes dan lainnya; 6. peningkatan kualitas
pendidikan luar sekolah yang bertujuan untuk
meningkatakan ketrampilan angkatan kerja; 7. peningkatan
stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; 8.
peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan; 9. peningkatan
kegotongroyongan dan keswadayaan, pelaksanaan bulan bhakti gotong
royong masyarakat; 10. pembangunan infrastruktur pedesaan, antara
lain prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana sosial,
prasarana pemasaran dan lainnya; 11. pelestarian lingkungan hidup;
12. pengembangan dan pemasaran teknologi tepat guna. b. biaya
penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari alokasi dana desa yang
diterima yang dipergunakan untuk: 1) operasional penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dan
sebanyak-banyaknya 95% dari biaya penyelenggaraan Pemerintah Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diterima untuk kegiatan
sebagai berikut: a) pendidikan dan pelatihan kepala desa dan
perangkat desa dalam rangka peningkatan kapasitas pelaksanaan tugas
dan fungsi; b) pengadaan seragam dinas kepala desa dan perangkat
desa; c) pengisian kepala bagian dan kepala urusan; d) pembentukan
Badan Permusyawaratan Desa; e) pensertifikatan tanah kas desa; f)
alat tulis kantor; g) pemeliharaan kantor dan balai desa; h)
operasional kepala desa dan perangkat desa; i) penyediaan
perlengkapan kantor; j) biaya foto copy dan cetak; k) biaya
makan/minum rapat; l) pemeliharaan peralatan kantor dan sarana
transportasi. 2) bantuan operasional penyelenggaraan Badan
Permusyawaratan Desa sebesar sekurang-kurangnya 5 % dan
sebanyak-banyaknya 15% (lima belas persen) dari biaya
penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang
diterima untuk kegiatan sebagai berikut : a) pendidikan dan
pelatihan anggota Badan Permusyawaratan Desa; b) pengadaan seragam
dinas anggota Badan Permusyawaratan Desa; c) biaya makan/minum
rapat;
d) penjaringan aspirasi masyarakat; e) alat tulis kantor; f)
operasional anggota Badan Permusyawaratan Desa; g) biaya foto copy
dan cetak; h) Pemeliharaan peralatan kantor. Pasal 3 Tujuan
pemberian alokasi dana desa sebagai berikut: a. meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyakatan di desa dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara
partisipatif sesuai dengan potensi desa; c. meningkatkan pemerataan
pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan
kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; d. mendorong peningkatan
swadaya gotong royong masyarakat. Pasal 4 Prinsip pengelolaan
alokasi dana desa meliputi: a. pengelolaan keuangan Alokasi Dana
Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan
keuangan desa dalam APBDesa. b. seluruh kegiatan yang didanai oleh
Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara
terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa. c.
seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara
administratif, teknis dan hukum. d. alokasi Dana Desa dilakukan
dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Pasal
5
Alokasi dana desa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a.
60 % (enam puluh persen) merupakan bagian alokasi dana desa yang
sama untuk setiap desa; b. 40% (empat puluh persen) merupakan
bagian alokasi dana desa yang dibagi secara proporsional untuk
setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus
dan variabel tertentu.
Pasal 6 (1) Besaran alokasi dana desa yang diterima oleh desa
ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: ADDx ADDx ADDM ADDPx =
ADDM + ADDPx = Alokasi Dana Desa untuk desa x = Alokasi Dana Desa
Minimal yang diterima desa. = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk
desa x
(2) Besaran alokasi dana desa proporsional untuk desa ditetapkan
dengan rumus sebagai berikut: ADDPx BDx ADD ADDM = BDx X (ADD -
ADDM) = Nilai Bobot Desa untuk desa x = Total Alokasi Dana Desa
untuk kabupaten = Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal Pasal 7 (1)
Nilai bobot desa merupakan nilai desa yang ditentukan berdasarkan
variabel independen sebagai berikut: a. jumlah penduduk; b. luas
wilayah; c. jumlah penduduk miskin; d. pendapatan asli desa. (2)
Setiap variabel sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempunyai bobot
tertentu sebagai berikut: a. jumlah penduduk (a1) mempunyai bobot
0,4; b. luas wilayah (a2) mempunyai bobot 0,4; c. jumlah penduduk
miskin (a3) mempunyai bobot 0,3; d. pendapatan asli desa (a4)
mempunyai bobot -0,1. (3) Besarnya nilai bobot desa ditetapkan
dengan rumus : BDx BDx = a1 KV1x + a2 KV2x + a3 KV3x a4 KV4x =
Nilai Bobot Desa untuk desa x
KV1x, KV2x, KV3x, KV4x = Koefisien variabel pertama, kedua,
ketiga, keempat A1, a2, a3, a4 = Angka bobot masing-masing variabel
(4) Koefisian variabel desa merupakan perbandingan antara angka
variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa.
(5) Ketentuan tentang penetapan besaran alokasi dana desa untuk
masing-masing desa ditetapkan oleh Bupati. BAB III PENGAJUAN
ALOKASI DANA DESA Pasal 8 (1) Rencana penggunaan alokasi dana desa
dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang
merupakan forum pertemuan antara lurah desa, perangkat desa,
anggota Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa,
dan tokoh masyarakat. (2) Sasaran musyawarah perencanaan
pembangunan desa dilakukan agar penggunaan alokasi dana desa
melalui proses perencanaan partisipatif dan sesuai dengan
peruntukan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2). (3) Hasil musyawarah dituangkan dalam usulan rencana
kegiatan alokasi dana desa beserta rencana biayanya. (4) Usulan
rencana kegiatan alokasi dana desa beserta rencana biayanya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Pimpinan Badan
Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan persetujuan. (5) Usulan
rencana kegiatan alokasi dana desa beserta rencana biayanya yang
telah memperoleh persetujuan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
kemudian
ditandatangani Kepala Desa dan dikirim ke kabupaten melalui
kecamatan. (6) Berkas usulan rencana kegiatan alokasi dana desa dan
rencana biayanya yang telah ditandatangani Kepala Desa selanjutnya
diterima dan diteliti oleh tim pendamping tingkat kecamatan dari
aspek kelengkapan persyaratan administrasi dan kelayakan penggunaan
alokasi dana desa. (7) Hasil penelitian tim pendamping tingkat
kecamatan dituangkan dalam berita acara penelitian dan pemeriksaan
sebagai rekomendasi Camat dari aspek kelengkapan administrasi dan
kelayakan penggunaan alokasi dana desa kepada Bupati. (8)
Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikaji dan
dicermati oleh tim pendamping tingkat kabupaten. (9) Hasil
penelitian tim pendamping tingkat kabupaten sebagai bahan
pertimbangan Bupati dalam hal pencairan alokasi dana desa untuk
masing-masing desa.
Pasal 9 (1) (2) Tim pendamping tingkat kecamatan ditetapkan
Camat. Tim pendamping tingkat kecamatan diketuai oleh Camat, dan
sekurang-kurangnya beranggotakan Kepala Seksi Pemerintahan dan
Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan. (3) Tugas tim pendamping
tingkat kecamatan sebagai berikut: a. membina dan memfasilitasi
proses perencanaan dan pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa; b.
melakukan pengkajian dan penelitian terhadap usulan rencana
kegiatan alokasi dana desa beserta rencana biayanya dari desa yang
ada di wilayahnya c. melakukan pengendalian dan monitoring terhadap
pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa di desa yang ada di
wilayahnya; d. melaporkan pelaksanaan tugas pengendalian kepada
Bupati; Pasal 10 (1) Tim pendamping tingkat kabupaten ditetapkan
Bupati. (2) Tugas tim pendamping tingkat kabupaten sebagai berikut:
a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi tentang
alokasi dana desa; b. membantu tim pendamping tingkat kecamatan
untuk memberikan
pelatihan/orientasi kepada tim pelaksana alokasi dana desa
tingkat desa; c. menentukan besarnya alokasi dana desa yang
diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan; d. melakukan
kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi
Dana Desa bersama dengan tim pendamping tingkat kecamatan dalam
setiap proses tahapan kegiatan. e. melakukan fasilitasi pemecahan
masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan
mengkoordinasikan pada badan pengawas. f. memberikan laporan
kemajuan desa dalam mengelola alokasi dana desa kepada Bupati. BAB
IV PENYALURAN ALOKASI DANA DESA Pasal 11 (1) Penyaluran alokasi
dana desa dapat dicairkan setelah pemerintah desa memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. usulan rencana kegiatan yang disetujui Badan Permusyawaratan
Desa dan direkomendasikan camat; b. Surat Keputusan Kepala Desa
tentang Penunjukan Penanggungjawab
Operasional dan Penanggungjawab Administrasi Keuangan; c. SPJ
tahap sebelumnya dan atau tahun sebelumnya; d. Siklus Tahunan Desa.
(2) Alokasi Dana Desa disalurkan kepada pemerintah desa melalui
rekening pemerintah desa masing-masing desa dan merupakan bagian
dari pendapatan desa yang harus dimasukkan dalam kas desa. (3)
Penyaluran dana dilakukan dengan cara transfer melalui Bank
Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Sleman. (4)
Penyaluran dana sebagimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam 4
(empat) tahap sebagai berikut: a. tahap I dicairkan sebesar 30 %
(tiga puluh persen) dengan ketentuan persyaratan sebagaimana
tersebut pada ayat (1) telah terpenuhi; b. tahap II dicairkan
sebesar 20 % (dua puluh persen) dengan ketentuan SPJ penggunaan
alokasi dana desa tahap I telah dilaporkan; c. tahap III dicairkan
sebesar 20 % (dua puluh persen) dengan ketentuan SPJ penggunaan
alokasi dana desa tahap II telah dilaporkan; d. tahap IV dicairkan
sebesar 30 % (dua puluh persen) dengan ketentuan SPJ penggunaan
alokasi dana desa tahap III telah dilaporkan; Pasal 12 Bupati
berhak untuk menunda penyaluran alokasi dana desa bagi desa yang
tidak memenuhi persyaratan sesuai tahapan penyaluran sebagaimana
dimaksud
pasal 11 ayat (4). BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 13 (1) Pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa di tingkat
desa dilaksanakan oleh tim pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala
Desa. (2) Tim pelaksana tingkat desa beranggotakan: a. Kepala Desa
sebagai penanggung jawab pelaksanaan alokasi dana desa;
b. Sekretaris Desa atau Perangkat Desa sebagai penanggung jawab
operasional kegiatan; c. Bendaharawan Desa sebagai penanggung jawab
administrasi keuangan.
Pasal 14 (1) Alokasi Dana Desa disalurkan ke rekening desa,
Kepala Desa selaku penanggung jawab kegiatan mengadakan rapat
musyawarah untuk menyusun jadwal kegiatan, pembagian tugas
pelaksana kegiatan dan kesepakatan pertemuan rutin untuk evaluasi
pelaksanaan. (2) Dalam pelaksanaan rapat musyawarah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan unsur-unsur yang terkait
dalam pengelolaan alokasi dana desa secara riil agar terwujud
transparansi dan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan
alokasi dana desa. BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 15 (1)
Pengelolaan keuangan alokasi dana desa tidak terpisahkan dari
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilakukan
oleh Bendaharawan Desa. (2) Bendaharawan Desa dalam melaksanakan
pengelolaan keuangan alokasi dana desa wajib berpedoman pada
ketentuan pertanggungjawaban keuangan alokasi dana desa yang
berlaku di pemerintah kabupaten. BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN
PENGENDALIAN Pasal 16 (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
atas pengelolaan alokasi dana desa dilaksanakan oleh Kepala Desa,
penanggung jawab operasional kegiatan,
penanggung jawab administrasi keuangan, tim pendamping tingkat
kecamatan, dan tim pendamping tingkat kabupaten. (2) Laporan
pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban dengan
bukti-bukti pengeluaran dilakukan setiap selesainya pelaksanaan
kegiatan dan diserahkan kepada penangungjawab operasional kegiatan
dan penangungjawab administrasi keuangan.
(3)
Penanggungjawab
operasional
kegiatan
dan
penanggungjawab
administrasi
keuangan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa
setiap bulan dan Kepala Desa melaporkan kepada Camat setiap 3
(tiga) bulan. (4) Camat melaporkan pelaksanaan pengelolaan alokasi
dana desa kepada Bupati setelah selesainya pelaksanaan alokasi dana
desa pada tahap sebelumnya dan atau tahun sebelumnya yang meliputi
laporan perkembangan fisik dan keuangan serta laporan permasalahan
yang dihadapi dan upaya pemecahannya. Pasal 17 Badan Pengawasan
Daerah melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan alokasi dana
desa BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Pada saat Peraturan ini
mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor
23/Kep.KDH/A/2004 tentang Dana Alokasi Khusus Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 15 Seri E) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Peraturan Bupati ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Ditetapkan
di Sleman Pada tanggal 1 Desember 2006 BUPATI SLEMAN, Cap/ttd IBNU
SUBIYANTO Diundangkan di Sleman Pada tanggal 4 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN Cap/ttd SUTRISNO LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2006 NOMOR 9 SERI E
