Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Alamat :
Jalan Jenderal A. Yani No.67 Palembang
Website : http ://www.ptun.palembang.go.id
Email : [email protected]
2
3
Pengantar 1
Daftar Isi 2
Bab I Pendahuluan 3
Bab II A. Struktur Organisasi (Tupoksi) 6
- Standar Operasional Prosedur (SOP) 14
- Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 16
B. Pelayanan Publik Prima 17
- Akreditasi Penjaminan Mutu 17
- Pos Bantuan Hukum 18
- Perkara Prodeo 18
- Pelayanan Informasi Pengadilan dan Penanganan Pengaduan 18
Bab III Pembinaan dan Pengelolaan 19
A. Sumber Daya Manusia 19
- Mutasi 24
- Promosi 24
- Pensiun 24
- Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 25
B. Penyelesaian Perkara 25
- Jumlah sisa perkara yang diputus 25
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu 26
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, 26
Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 27
D. Pengelolaan Keuangan 30
E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP 32
F. Regulasi Tahun 2017 33
Bab IV Pengawasan 35
A. Internal 35
B Evaluasi 36
Bab V Penutup 37
A. Kesimpulan 37
B Saran 37
Lampiran : Galeri Foto Kegiatan Penagadilan Tata Usaha Negara Palembang 38
Tahun 20017
DAFTAR ISI
4
A. Kebijakan Umum
Kebijakan umum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2017,
sejalan dengan Cetak Biru Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan yakni : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Peradilan bagi Pencari
Keadilan dan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat kepada Lembaga Peradilan.
Dukungan teknis Administratif terhadap Teknis Yudisial Peradilan Tata
Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 diubah dan
ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 , Pengadilan
Tata Usaha Negara Palembang mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu :
“Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha
negara”
Secara umum kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan
kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat Administratif,
keuangan dan organisasi.
B. Visi dan Misi
Visi :
“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Yang Agung”
Misi :
1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan
5. Meningkatkan kualiktas pelayanan publik pada pengadilan sesuai kebutuhan
dan harapan masyarakat pencari keadilan.
Moto : Melayani pencari keadilan dengan sepenuh hati.
BAB I
PENDAHULUAN
5
C. Rencana Strategis (Renstra)
Dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi tersebut disusunlah rencana
kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman
pelaksanaan tugas pokok sebagai berikut :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntable.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
D. Sasaran :
1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
3. Persentase penurunan sisa perkara.
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan Banding, Kasasi, dan
Peninjauan Kembali.
5. Indeks responden penacari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
6. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
7. Persentase berkas perkara yang dimohon Banding, Kasasi, dan Peninjauan
Kemabli yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
8. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Sengketa Pemilu)
yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak di vonis.
9. Persentase perkara prodeo yang disesuaikan.
10. Persenatse penacari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan
Bantuan Hukum (Posbakum).
11. Persentase putusan perkara Tata Usaha Negara yang ditindak lanjuti.
E. Kegiatan / Program
1. Merumuskan Term Of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya
(RAB) untuk usulan kegiatan Tahun Anggaran 2018.
2. Menyelenggarakan penanganan perkara sesuai dengan ketentuan hukum
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6
3. Memeriksa, memutus, menyelesaikan sisa perkara tahun 2016 dan
menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara masuk tahun
2017, secara efektif dan efesien serta sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
5. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat perncari keadilan
di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
6. Mengoptimalkan penggunaan fasilitas teknologi informasi untuk
mewujudkan percepatan administrasi perkara (SIPP) maupun administrasi
kepegawaian (SIKEP)
7. Mengoptimalkan pemanfaatan website Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang untuk menyediakan informasi tentang proses peradilan dan
jadwal persidangan.
7
MAJELIS HAKIM
- HARIYANTO SULISTYO WIBOWO,
SH
- HASTIN KURNIA DEWI, SH. MH
- FIRDAUS, SH
- RIDWAN AKHIR, SH. MH
- DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH
- RACHMADI, SH
- ARUM PRATIWI MAYANGSARI, SH
- FIRMAN, SH
- SAHIBUR RASID, SH. MH
- Hj. SUAIDA IBRAHIM, SH. MH
PANITERA
Drs. FAUZAN, SH
1.
WAKIL PANITERA
DEO YUVANTI, SH
PANITERA MUDA PERKARA
H. HUSNUDDIN, SH
PANITERA MUDA HUKUM
RINA ZALEHA, SH
SEKRETARIS
Drs. KIAGUS MAILAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN,
TEKNOLOGI INFORMASI DAN
PELAPORAN
Hj. WIRATMI, S.Sos, SH. M.Si
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN,
ORGANISASI, DAN TATA
LAKSANA
SEPTA LUSTIANA, SH
SUB BAGIAN UMUM
DAN KEUANGAN
ROMLAH, SE.SH.MH
A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang :
BAB II
KETUA
H. SULARNO, SH., M.Si
WAKIL KETUA
DARMAWI, SH
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
- PANITERA PENGGANTI
- JURUSITA PENGGANTI
- PRANATA PENGADILAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
- FUNGSIONAL ARSIPARIS
- FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
- FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
- FUNGSIONAL BENDAHARA
1.
8
Tugas Pokok dan Fungsi
1. Kepaniteraan
Tugas Kepaniteraan melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan
administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat berkaitan dengan perkara.
Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera.
Dalam melaksanakan tugasnya kepaniteraan menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas
dalam pemberian dukungan dibidang teknis;
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan
transparansi perkara;
c. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan
perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan,
minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
d. Pelaksanaan mediasi;
e. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara;
Kepanitaraan terdiri dari :
- Panitera Muda Perkara, dan;
- Panitera Muda Hukum;
2. Kesekretariatan
Tugas Kesekretariatan melaksanakan pemberian dukungan dibidang
administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan
prasarana dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kesekretariatan
dipimpin oleh Sekretaris.
Fungsi Kesekretariatan :
Dalam melaksanakan tugasnya kesekretariatan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan pelaksanaan bahan urusan perencanaan program dan
anggaran;
b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. Pelaksanaan urusan keuangan;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
9
e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi, dan statistik;
f. Pelaksanaan utusan surat-menyurat, arsip, kelengkapan, rumah tangga,
keamanan, keperotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan;
g. Penyiapan bahan pelaksanaan bahan pemantauan evaluasi, dan
dokumentasi serta pelaporan dilingkungan kesekretariatan Pengadilan Tata
Usaha Negara;
Kesekretariatan terdiri dari :
- Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
- Sub Bagian Umum dan Keuangan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional Kepaniteraan terdiri atas :
- Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
- Jabatan Fungsional Jurusita, dan;
Jabatan fungsional Panitera Pengganti mempunyai tugas memberikan
dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan
tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.
Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengganti menyelenggarakan fungsi :
a. Menyelenggarakan pelaksanaan persidangan;
b. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
c. Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
d. Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis / berurutan;
e. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan
diminutasi;
f. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera
Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda
Hukum;
Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan dukungan atas
terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap pada Pengadilan Tingkat Pertama.
Dalam melaksnakan tugasnya jurusita menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
b. Pelaksanaan pemberitahuan eksekusi pada para pihak;
10
c. Pelaksanaan persiapan eksekusi;
d. Pelaksanaan eksekusi dan penyusunan berita acara;
e. Pelaksanaan penyerahan berita acara eksekusi pada pihak terkait;
Kelompok jabatan Fungsioanl dilingkungan Kesekretariatan peradilan
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan Fungsional masing-masing.
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
11
1. Ketua mempunyai Tugas sebagai berikut :
1.1 Menetapkan rencana kerja dan program kerja sebagai acuan dalam
melaksanakan tugas.
1.2 Mempelajari surat gugatan
1.3 Menerima berkas perkara dari panitera
1.4 Melakukan pembinaan perilaku hakim dan calon Hakim
1.5 Mengatur tugas Wakil Ketua selaku Ketua IKAHI, Penanggungjawab
Implementasi Aplikasi Siadptun dan Website, Koordinator Hakim
Pengawas Bidang, Ketua tim Baperjakat dan Ketua Tim Penegak Disiplin
kerja di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
1.6 Melakukan pembinaan pegawai.
1.7 Menetapkan usul kenaikan pangkat permberhentian, pemutasian Hakim,
panitera, sekretaris dan pegawai.
1.8 Mengkoordinasikan tugas kehumasan.
1.9 Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang dalam laporan
hasil pemeriksaan di bidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
1.10 Mengkoordinasikan penyusunan dan pembuatan laporan tentang
pelaksanaan tugas untuk dikirim keunit yang terkait.
1.11 Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan (Wakil Ketua,
Hakim, Panitera dan Sekretaris).
1.12 Mengeluarkan penetapan tentang penundaan pelaksanaan keputusan Tata
Usaha Negara dalam hal pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan.
1.13 Membuat penetapan dismissal berdasarkan pasal 62 ayat (1),
mengucapkan penetapan tersebut dalam rapat permusyawaratan (bukan
dalam persidangan).
1.14 Membuat penetapan tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa
dan memutuskan dengan acara yang singkat pasal 62 ayat (4); apabila
diajukan gugatan dalam persidangan terhadap penetapan dismissal.
1.15 Membuat penetapan apabila gugatan perlawanan dikabulkan oleh Majelis
Hakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara yang bersangkutan
dengan acara biasa pasal 62 ayat (5).
1.16 Membuat penetapan tentang penolakan/mengabulkan permohonan
pemeriksaan dengan Acara Cepat (pasal 98, 99);
1.17 Menetapkan apabila permohonan penggugat agar Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang memeriksa gugatan dengan Acara Cepat dikabulkan
12
atau tidak dalam waktu 14 hari sejak permohonan tersebut diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
1.18 Memeriksa permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha
Negara yang disengketakan (shcorsing).
1.19 Melaksanakan pemanggilan terhadap salah satu pihak dalam hal dia
berkedudukan atau berada di luar Negeri (vide pasal 66)
1.20 Membuat penetapan tentang penunjukan susuanan Majelis untuk
memeriksa dan mengadili perkara.
1.21 Memberi izin kepada pihak-pihak untuk mempelajari surat-surat resmi
lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut di Kepaniteraan dan
membuat kutipan atau salinan (pasal 81 dan 82).
1.22 Memberikan izin dalam hal perkara sudah putus dan para pihak hendak
menyusun Memori Banding atau Kontra Memori Banding dan Memori
Kasasi atau Kontra Memori Kasasi serta Memori PK atau Kontra Memori
PK.
1.23 Memberikan izin kepada para pihak dalam hal perkara masih dalam
proses yaitu mempelajari berkas perkara untuk penyusunan kesimpulan.
1.24 Memberi perintah kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Palemgang mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap kepada para pihak dengan surat tercatat, pasal 116
ayat (1).
1.25 Memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan berdasarkan permohonan
Penggugat dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 97 ayat (9) huruf b
dan c dikabulkan dan bila dalam jangka waktu 3 bulan setelah dikeluarkan
putusan Pengadilan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya.
1.26 Memerintahkan Jurusita melaksanakan upaya paksa terhadap tergugat
yang tidak mau secara sukarela melaksnakan putusan uang telah
berkekuatan hukum tetap dan atau tidak mau melaksanakan penetapan
penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (Schorsing).
1.27 Memberikan saran tentang besarnya uang kompensasi dalam suatu
penetapan dengan pertimbangan-pertimbangannya, apabila hal tersebut
tidak disepakati, maka Ketua mengeluarkan Penetapan yang disertai
pertimbangan cukup menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang
dimaksud (pasal 117 ayat 4).
1.28 Mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap (pasal 119).
1.29 Mengawasi pelaksanaan court calendar dan mengumumkannya pada
petemuan berkala para Hakim.
13
1.30 Meneliti court calendar dan membina Hakim agar memutus perkara yang
diserahkan kepadanya paling lama 6 bulan.
1.31 Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan
Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan
hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara dan Mahkamah Agung.
1.32 Memberikan Izin berdasarkan ketentuan Undang-undang untuk membawa
keluar dari ruang Kepaniteraan : daftar, catatan risalah, berita acara, serta
berkas perkara (pasal 141).
1.33 Mengkoordinasikan penyusunan Program Kerja Tahunan,
Mengadakan/Memimpin Rapat Pegawai, Rapat Antar Pejabat Struktural
serta Rapat Hakim.
1.34 Mengadakan diskusi hukum bersama para Hakim dan Pegawai yang
terkait.
1.35 Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh Pegawai.
1.36 Membuat penilaian terhadap Wakil Ketua, Hakim, Pansek serta Calon
Hakim.
1.37 Melaporkan laporan tahunan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Medan ke Mahkamah Agung RI.
1.38 Menandatangani Buku-buku Jurnal dan Register.
. 2. Wakil Ketua mempunyai Tugas sebagai berikut :
2.1 Membantu Ketua dalam menetapkan hasil kerja dan program kerja
sebagai acuan dalam melaksanakan tugas.
2.2 Membantu Ketua dalam mempelajari surat gugatan.
2.3 Membantu Ketua dalam hal menerima berkas perkara dari panitera
2.4 Membantu Ketua dalam melakukan pembinaan perilaku Hakim dan
Pegawai.
2.5 Melakukan tugas selaku Ketua IKAHI, Penanggungjawab Implementasi
Aplikasi Siadptun dan Website, Koordinator Hakim Pengawas Bidang,
Ketua tim Baperjakat dan Ketua Tim Penegak Disiplin kerja di
lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
2.6 Membantu Ketua untuk menetapkan usul kenaikan pangkat,
pemberhentian, pemutasian Hakim, Panitera, Sekretaris dan pegawai di
lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
2.7 Membantu Ketua mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kehumasan.
14
2.8 Membantu Ketua mengkoordinasikan tindak lanjut pentunjuk yang
tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan dibidang Pengadilan Tata
Usaha Negara Palembang.
2.9 Membantu Ketua dalam hal mengkoordinasikan penyusunan dan
pembuatan laporan tentang pelaksanaan tugas untuk dikirim keunit yang
terkait.
2.10 Mewakili Ketua melaksanakan tugas administrarif maupun substrantib
apabila Ketua berhalangan.
3. Hakim mempunyai tugas sebagai berikut :
3.1 Membuat penetapan-penetapan Pemeriksaan Persiapan/hari
sidang/penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara (schorsing) /
pencabutan gugatan dan menyiapkan Putusan Sela.
3.2 Bertanggung jawab atas pembuatan Berita Acara Persidangan dan
menandatanganinya sebelum sidang berikutnya.
3.3 Meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
bersangkutan (pasal 63 ayat 2b).
3.4 Menyatakan dengan memutus, gugatan Penggugat tidak dapat diterima
apabila dalam tenggang 30 hari sesuai dengan yang dinasehatkan
Penggugat belum juga menyempurnakan gugatan. Terhadap hal ini dapat
diajukan gugatan baru (pasal ayat (3) dan (4)).
3.5 Dalam pemeriksaan Persiapan, dapat dilakukan Pemeriksaan Setempat.
3.6 Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir dipersidangan dan atau tidak
menanggapi gugatan tanpa alasan uang dapat dipertanggungjawabkan
meskipun setiap kali telah dipanggil dengn patut. Ketua Majelis dengan
Surat Penetapan meminta atasan Tergugat agar memerintahkan Tergugat
hadir dan atau menanggapi gugatan, dan apabila setelah lewat 2 bulan
permintaan tersebut tidak ditanggapi, pemeriksaan dilaksanakan tanpa
hadirnya Tergugat, pasal 72;
3.7 Dalam hal dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan Ketua
Majelis dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang di pegang
oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau Pejabat lain yang menyimpan surat,
atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang
bersangkutan dengan sengketa; dan selanjutnya dapat memerintahkan
supaya surat tersebut diperlihatkan dalam persidangan, sebagaimana
disebut dalam pasal 85.
3.8 Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
3.9 Menyiapkan putusan lengkap (net konsep) pada waktu ucapan.
15
3.10 Melakukan minutering perkara.
3.11 Membuat court calendar persidangan.
3.12 Melaporkan kegiatan persidangan.
3.13 Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati
pelaksanaan tugas mengenai penyelenggaraan administrasi perkara, dan
melaporkan hal tersebut kepada pimpinan Pengadilan;
3.14 Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang
diterima dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan
Mahkamah Agung RI.
3.15 Melakukan pembinaan terhadap Calon Hakim.
3.16 Mengikuti diskusi permasalahan hukum dan administrasi perkantoran.
Standar Operoasinal Prosedur
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I Nomor :
545/Djmt/Kep/9/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Buku Pedoman Kerja
Standar Operasional Prosedur (SOP) Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita
Pengganti) dan Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara di
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara’ :
No Nama SOP Jumlah Terdiri dari Keterangan
1 Hakim 7 1. Pemeriksaan dengan Acara Biasa
2. Pemeriksaan dengan Acara Cepat
3. Pemeriksaan dengan Acara Singkat
4. Pemeriksaan Sengketa Informasi
Publik
5. Pemeriksaan Sengketa atas Dasar
Pasal 21 UU No. 30 Tahun 2014
6. Pemeriksaan Sengketa atas Dasar
Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014
7. Pemeriksaan Sengketa atas Dasar
UU No. 2 Tahun 2012
2 Panitera Pengganti 3 1. Pelaksanaan Pemeriksaan Persiapan
2. Pemeriksaan Persidangan
3. Minutasi Berkas Perkara
3 Jurusita Pengganti 1 Pelaksanaan Tugas Jurusita Pengganti
4 Kepaniteraan Perkara 34 1. Penerimaan Gugatan
2. Pendaftaran Gugatan
3. Penanganan Register Gugatan
16
4. Pemberitahuan Putusan Perkara
5. Penerimaan Perkara Permohonan
6. Pendaftaran Perkara Permohonan
7. Penanganan Register Perkara
Permohonan
8. Layanan Pembebasan Biaya Perkara
Pada Pengadilan Tingkat Pertama
9.Penerimaan Perkara Banding
10..Pendaftaran Perkara Banding
11.Penerimaan Memori Banding /
Kontra Memori Banding
12.Pencabutan Perkara Banding
13.Pengiriman Berkas Perkara Banding
14.Penerimaan Perkara Kasasi
15.Pendaftaran Perkara Kasasi
16.Penerimaan Memori Kasasi /Kontra
Memori Kasasi Perkara Kasasi
17.Pencabutan Perkara Kasasi
18.Pengiriman Berkas Perkara Kasasi
19.Penerimaan Perkara Peninjauan
Kembali (PK)
20.Pendaftaran Perkara Pen injauan
Kembali (PK)
21.Penerimaan Memori PK / Kontra
PK Perkara PK
22.Pencabutan Perkara Peninjauan
Kembali (PK)
23.Pengiriman Berkas Perkara PK
24.Pemberitahuan Putusan Perkara
Banding/Kasasi/Peninjauan
Kembali (PK)
25.Pengelolaan Surat Masuk
Kepaniteraan Perkara
26.Pengelolaan Surat Keluar
Kepaniteraan Perkara
27.Penerimaan Permohonan Eksekusi
28.Pendaftaran Permohonan Eksekusi
29.Penetapan Eksekusi
30.Penanganan Register Gugatan/
Kasasi / Peninjauan Kembali
31.Pengelolaan Arsip Berkas Perkara
Kepaniteraan Perkara
32.Penerimaan dan Pendaftaran Gugatan
Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
33.Pengembalian Sisa Panjar
34.Pengelolaan Publikasi Informasi
Perkara
5 Kepaniteraan Hukum 15 1. Pengelolaan Surat Masuk
2. Pengelolaan Surat Keluar
3. Pelaksanaan Pembuatan Laporan
Bulanan
4. Pelaksanaan Pembuatan Laporan
Triwulan
5. Pelaksanaan Pembuatan Laporan
Caturwulan
6.Pelaksanaan Pembuatan Laporan
17
Semester
7.Pelaksanaan Pembuatan Laporan
Tahunan
8. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan
9.Pengelolaan Meja Inform asi
10..Pengelolaan Berkas In Aktif
11.Pengelolaan Surat Kuasa Khusus/
Insidentil
12.Pelaksanaan Penanganan Pengaduan
13.Permohonan Kuasa Insidentil
14.Kuisionert Pengadilan Tata Usaha
Negara
15.Pelaksanaan Hubungan Masyarakat
Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
Melaksanakan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun
2013 bahwa terhitung 1 Januari 2014 setiap pegawai harus membuat Sasaran Kerja
Pegawai Negeri Sipil (SKP) sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, untuk itu Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang Tahun 2017 telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai
berikut :
No Sasaran Kerja Pegawai
Jumlah
Kegiatan
Tahun 2017
Keterangan
1 Ketua 32
2 Darmawi, SH (Wakil Ketua) 31
3 Hariyanto Sulistyo Wibowo, SH (Hakim) 21
4 Baherman, SH (Hakim) 22
5 Zubaida Djaiz Baranyanan (Hakim) 22
6 Hastin Kurnia Dewi, SH, MH (Hakim) 22
7 Firdaus Muslim (Hakim) 22
8 Ridwan Akhir, SH, MH (Hakim) 22
9 Dwika Hendra Kurniawan, SH, MH (Hakim) 22
10 Raachmadi, SH (Hakim) 22
11 Arum Pratiwi Mayangsari, SH (Hakim) 22
12 Hj. Suaida Ibrahim, SH, MH 17
13 Drs. H. Fauzan, SH (Panitera) 11
14 Deo Yuvanti, SH (Wakil Panitera) 5
15 H. Husnuddin, SH (Panitera Muda Perkara) 7
16 Rina Zaleha, SH (Panitera Muda Hukum) 14
18 Isnaini, SH, MH (Panitera Pengganti) 6
19 Hj. Enita, SH (Panitera Pengganti) 6
20 Etisusita, SH (Panitera Pengganti) 6
21 Rusmalawita, SH, M HN (Panitera Pengganti) 6
18
No Sasaran Kerja Pegawai Jumlah
Kegiatan
Tahun 2017
Keterangan
22 Indra Mufti, SH (Panitera Penganti) 6
23 Sulami, SH, MH (Panitera Pengganti) 6
24 Alkodar, SH, MH (Panitera Pengganti) 6
25 Alamsyah, SH, MH (Panitera Pengganti) 6
26 Maryani. UB, SH (Panitera Pengganti) 6
27 Mutmainah, SH (Panitera Pengganti) 12
28 Rasiman (Jurusita Pengganti) 9
29 Sarjono (Jurusita Pengganti) 8
30 Muhammad Abdullah, A.Md (Jurusita Pengganti) 15
31 Muhammad Rasyid Ridho, ST,SH (Jurusita Pengganti) 13
32 A.Rohim (Jurusita Pengganti) 5
33 Drs. Kiagus Mailan (Sekretaris) 10
34 Hj. Wiratrmi, S.Sos, SH, M.Si (Kasubag PTIP) 6
35 Septa Lustiana, SH, MH (Kasubagpeg dan Ortala) 9
36 Hj. Romlah, SE, SH, MH (Kasubagumku) 18
37 Ronaldo, SH, MH (Staf Kepaniteraan Perkara) 9
38 Bobby, SH (Staf Kepaniteraan Hukum) 8
39 Sudaryanti, SH (Staf Kepanioteraan Hukum) 9
40 Muhammad Agus, SE, M.Si (Staf Subag PTIP) 5
41 Zulahm Idrus, S.Kom (Staf Subag PTIP) 5
42 Oktarina (Staf Subagpeg dan Ortala) 5
43 Pitrica Nurhudayanti (Staf Subagpeg dan Ortala) 5
44 Nora Agustina, S.Kom (Staf Subagumku) 9
45 Aidi Firdaus, A.Md (Staf Subagumku) 11
46 Mulyana 11
B. Pelayanan Publik yang Prima
Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang belum dapat melaksanakan
akreditasi penjaminan mutu karena terbatasnya anggaran yang tersedia di DIPA
Tanun Anggaran 2017, selama tahun 2017 yang dapat kami lakukan yaitu program
peningkatan pelayanan sebagai berikut :
1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdiri dari :
* SOP Pelayanan Gugatan Tata Usaha Negara
* SOP Pelayanan Administrasi Persidangan
* SOP Pelayanan Upaya Hukum
* SOP Pelayanan Informasi Pengadilan
* SOP Penangan Pengaduan
2. Pengadaan Meja Informasi dan Pengaduan, e-SKUM serta ATR
3. Penataan ruang tunggu
4. Pengadaan Meja Sidang
5. Pembuatan binner/ poster pelayanan dan maklumat pelayanan
19
Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
mendapat alokasi anggaran Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 22.200.000 dan
penyerapan anggarannya terealisasi sebesar 99,99%. Pos Bantuan Hukum
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah ruang yang disediakan oleh dan
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang bagi pemberi layanan bantuan
hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum
dalam bentuk :
a. pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum
b. bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
c. penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud
dalamUndang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau
Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainya yang dapat memberikan bantuan
hukum cuma-cuma.
Pelaksanann kegiatan Pos Bantuan Hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang bekerjsama dengan penyedia layanan bantuan hukum yaitu Pos Bantuan
Hukum Advokat Indonesia Palembang. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan
selama tahun 2017 sebagai berikut :
pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum sebanyak 19 kali
bantuan pembuatan dokumen gugatan sebanyak 2 dokumen
Pelayanan Informasi Pengadilan dan Penanganan Pengaduan
Pelayanan Informasi Publik sebanyak 337 surat terdiri dari :
> permohonan salinan putusan sebanyak 331 surat
> Surat Keterangan Inkracht sebanyak 6 surat
Pelayanan Penanganan Pengaduan tidak ada pengaduan
Pelayanan Prodea tidak ada yang mengajukan permohonan prodeo
20
A. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia meliputi sumber daya manusia teknis yudisial dan
sumber daya manusia non teknis yudisial.
Jumlah tenaga teknis yudisial sebanyak 46 orang, Hakim terdiri dari 12 orang,
Kepaniteraan terdiri dari 14 orang, dan Jurusita Pengganti terdiri dari 5 orang.
Sedangkan jumlah tenaga non teknis yudisial sebanyak 14 orang.
1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
a. Jumlah Hakim
Jumlah personil Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Tahun 2017 sebanyak 12 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
No Nama / NIP Pangkat / Gol
Ruang Jabatan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
H. Sularno, SH, M.Si
NIP. 19550110 197703 1 001
Darmawi, SH
NIP. 19600616 198203 1 002
Hariyanto Sulistyo Wibowo, SH
NIP. 19600420 198003 1 002
Baherman, SH
NIP. 19671108 199203 1 005
Zubaidah Djaiz Baranyanan, SH.
NIP. 19750602 200012 2 002
Hastin Kurnia Dewi, SH, MH
NIP. 19760406 200112 2 001
Firdaus Muslim
NIP. 19700115 200502 1 001
Ridawan Akhir, SH, MH
NIP.
Dwika Hendra Kurniawan, SH.MH
NIP. 19731127 200604 1 004
Rachmadi, SH
NIP. 19761009 200604 1 003
Arum Pratiwi Mayangsari,SH
NIP. 19801122 200604 2 004
Pembina
Utama Madya
(IV/d)
Pembina
Utama Madya
(IV/d)
Pembina
Utama Madya
(IV/d)
Pembina
Tingkat (IV/b)
Penata Tingkat
I (III/d)
Penata Tingkat
I (III/d)
Penata (III/c)
Penata (III/c)
Penata (III/c)
Penata (IIIc)
Ketua
Wakil Ketua
Hakim Utama
Madya
Hakim Madya
Muda
Hakim Pratama
Utama
Hakim Pratama
Utama
Hakim Pratama
Madya
Hakim Pratama
Madya
Hakim Pratama
Madya
Hakim Pratama
Madya
Hakim Pratama
Madya
12 Hj. Suaida Ibrahim, SH, MH
NIP. 19880412 200912 2 002
Penata Muda
Tingkat I
(III/b)
Hakim Pratama
Muda
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
21
b. Jumlah Kepaniteraan
Jumlah personil Kepaniteraan pada tahun 2017 sebanyak 14 orang termasuk
Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti sebagai
berikut :
No Nama / NIP Pangkat / Gol
Ruang Jabatan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Drs.H. Fauzan, SH
NIP. 19590907 198303 1 008
Deo Yuvanti, SH
NIP. 19650831 199103 2 003
H. Husnuddin, SH
NIP. 19610217 198303 1 004
Rina Zaleha, SH
NIP. 19650531 199103 2 004
Isnaini, SH, MH
NIP. 19690907 199203 2 003
Hj. Enita, SH
NIP. 19620825 198903 2 002
Etisusita, SH
NIP. 19630107 198503 2 002
Rusmalawita, SH
NIP. 19610327 198603 2 002
Indra Mufti, SH
NIP. 19690212 199103 1 006
Darul Kutni, SH
NIP. 19700902 199103 1 004
Sulami, SH
NIP. 19650813 198603 2 001
Alkodar, SH
NIP. 19671224 199203 1 005
Alamsyah, SH
NIP. 19720729 199303 1 003
Maryani, UB.,SH
NIP. 19730515 199403 2 006
Pembina Tingkat I
(IV/b)
Pembina (IV/a)
Penata Tingkat I
(III/d)
Penata Tingkat I
(III/d)
Pembina (IV/a)
Penata Tingkat I
(III/d)
Penata Tingkat I
(III/d)
Penata Tingkat I
(III/d)
Penata Tingkat I
(III/d)
Penata Tingkat I
(III/d)
Penata Tingkat I
(III/d)
Penata Tingkat I
(III/d)
Penata Tingkat I
(III/d)
Penata Tingkat I
(III/d)
Panitera
Wakil Panitera
Panitera Muda
Perkara
Panitera Muda
Hukum
Panitera
Pengganti
Panitera
Pengganti
Panitera
Pengganti
Panitera
Pengganti
Panitera
Pengganti
Panitera
Pengganti
Panitera
Pengganti
Panitera
Pengganti
Panitera
Pengganti
Panitera
Pengganti
22
c. Jumlah Jurusita Pengganti
Jumlah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Tahun 2017 sebanyak 5 orang yaitu :
No Nama / NIP Pangkat / Gol
Ruang Jabatan
1
2
3
4
5
Muhammad Rasyid Ridho,ST.SH
NIP. 19810417 200502 1 002
Rasiman
NIP. 19610626 198203 1 005
Muhammad Abdullah, A.Md
NIP. 19741213 200003 1 006
A. Rohim
NIP. 1960301 198401 1 001
Sarjono
NIP. 19721124 199303 1 004
Penata Tingkat I
(III/d)
Penata Muda Tk.I
(III/b)
Penata Muda Tk.I
(III/b)
Penata Muda
(III/a)
Pengatur
Tingkat I (II/d)
Jurusita
Pengganti
Jurusita
Pengganti
Jurusita
Pengganti
Jurusita
Pengganti
Jurusita
pengganti
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial
Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial/Kesekretariatan pada Pengadilan
Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2017 sebanyak 14 orang termasuk pejabat
struktural dan stafnya adalah sebagai berikut :
No Nama / NIP Pangkat / Gol
Ruang Jabatan
1
2
3
4
5
6
7
Drs. Kiagus Mailan,
NIP. 19640217 198503 1 004
Wiratmi, S.Sos.,SH, M.Si
NIP. 19640725 198903 2 009
Romlah, SE.,SH.,MH.
NIP. 19660514 199003 2 002
Septa Lustiana, SH
NIP. 19750915 200112 2 001
Bobby, SH
NIP. 19780127 200104 1 001
Oktarina
NIP. 19651017 199203 2 003
Zulham Idrus, S.,Kom
NIP. 19830912 201101 1 008
Pembina
Tingkat I (IV/b)
Pembina (IV/a)
Pembina (IV/a)
Penata Tingkat I
(III/d)
Penata (III/c)
Penata Muda
Tingkat I (III/b)
Penata Muda
Tingkat I (III/b)
Sekretaris
Kasub
Perencanaan,TI dan
Pelaporan
Kasubag Umum dan
Keuangan
Kasubag
Kepegawaian,Organi
sasi dan Tata
Laksana
Staf Kepan.
Hukum
Staf Kepeg dan
Ortala
Staf Perencanaan, TI
dan Pelaporan
23
8
9
10
11
12
13
14
Ronaldo, SH
NIP.19870508 201101 1 007
Muhammad Agus, SE.,M.Si
NIP. 19850207 200604 1 001
Nora Agustina,S.Kom
NIP. 19880808 200912 2 005
Sudaryanti, SH
19771118 200912 2 005
Aidi Firdaus, A.Md
NIP. 19780618 201101 1 005
Mulyana
NIP. 19741007 200604 2 001
Pitrica Nurhudayanti
NIP. 19871115 200604 2 001
Penata Muda
Tingkat I (III/b)
Penata Muda
(III/a)
Penata Muda
(III/a)
Penata Muda
(III/a)
Pengatur
Tingkat I (II/d)
Pengatur (II/c)
Pengatur (II/c)
Staf Perkara
Staf Perencanaan, TI
dan Pelaporan
Staf Umum dan
Keuangan
Staf Kepaniteraan
Hukum
Staf Umum dan
Keuangan
Staf Umum dan
Keuangan
Staf Kepeg,
Organisasi dan Tata
Laksana
Jumlah tenaga kerja honorer di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tahun
2014 sebanyak 6 orang.
Secara keseluruhan Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang dapat dilihat dari tabel dan statistik dibawah ini
a. Berdasarkan Golongan
Golongan Laki-laki Perempuan Jumlah
I a
I b
I c
I d
II a
II b
II c
II d
III a
III b
III c
III d
IV a
IV b
IV c
IV d
-
-
-
-
-
-
-
2
1
5
4
7
-
2
-
3
-
-
-
-
-
-
2
-
1
3
2
9
4
1
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
2
8
6
16
4
3
-
3
Jumlah 24 22 46
24
b.Berdasarkan Pendidikan
Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah
Strata 2 (S2)
Strata 1 (S1)
D III
SLTA
SLTP
SD
7
12
2
3
-
-
8
11
-
3
-
-
15
23
2
6
-
-
Jumlah
c. Berdasarkan Jabatan Teknis / Fungsional
Jabatan Teknis
Golongan Jumlah
I II III IV
L P L P L P L P L P
Hakim
Calon Hakim
Panitera
Wakil Panitera
Panitera Muda
Panitera Pengganti
Jurusita Pengganti
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
1
4
4
4
-
-
-
1
6
-
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-
8
-
1
-
1
4
5
4
-
-
1
-
7
-
Jumlah - - 1 - 13 11 5 2 19 13
d. Berdasarkan Jabatan Struktural dan Staf
Jabatan Srtuktural
dan Staf
Golongan Jumlah
I II III IV
L P L P L P L P L P
Sekretaris
Kasub Perencanaan,TI
dan Pelaporan
Kasub Umum dan
Keuangan
Kasub Kepegawaian
Organisasi dan Tata
Laksana
Staf
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
4
-
-
-
1
-
1
-
-
-
-
-
1
1
-
1
-
-
-
5
-
1
1
1
5
Jumlah - - 1 2 4 1 - 2 6 8
25
Selama tahun 2017 ada 2 orang Hakim Mutasi dari Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Lain sebagai berikut :
No Nama
Mutasi
dari ke
1 Herman Baeha, SH,SH Ketua PTUN Palembang Ketua PTUN Pekanbaru
2 Baherman SH Hakim PTUN Palembang Wakil Ketua PTUN
Bengkulu
3 Zubaidah Djaiz
Baranyanan,SH Hakim PTUN Palembang Hakim PTUN Surabaya
Selama tahun 2017 ada 1 orang Mutasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
sebagai berikut :
No Nama
Mutasi
dari ke
1 H.Sularno, SH, M.Si Ketua PTUN Bandar
Lampung Ketua PTUN Palembang
Selama tahun 2017 ada 3 orang pegawai dipromoisikan mendudukan jabatan struktural
dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagai berikut :
No Nama
Promosi
dari ke
1. Alkodar, SH,MH PP PTUN Palembang Panmud Perkara PTUN
Pangkal Pinang
2. Muhammad Agus, SH,M.Si Staf Subag PTIP
PTUN Palembang
Kasubagumku PTUN
Pangkal Pinang
3. Muhammad Abdullah, A,.Md Jurusita Pengganti
PTUN Palembang
Kasubagpeg dan Ortala
PTUN Pangkal Pinang
Selama tahun 2017 ada 1 orang pegawai memasuki masa purna bakti (Pensiun)dari
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagai berikut :
No Nama
Pensiun
Batas Usia Pensiun TMT
1 Hj. Nurhamidah, SH, MH 60 Tahun
01-11-2017
26
Pada tahun 2017 ini telah dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia Pengadilan
Tata Usaha Negara Palembang dengan mengikuti Diklat, Bimtek dan Pelatihan lainnya
sebagai berikut :
No Nama Diklat/Bimtek Jumlah
Peserta Penyelenggara
1 Pendikan (CSE) Sengketa
Tata Usaha Negara
2 Orang Badan Diklat Kumdil Mahkamah
Agung RI
2 Pelatihan Pemaknaan
KEPPH
1 Orang Komisi Yudisial RI
3 Pelatihan Sertifikasi Hakim
Peradilan TUN
1 Orang Badan Diklat Kumdil Mahkamah
Agung RI
4 Diklat Hakim Lingkungan
Hidup
1` Orang Badan Diklat Kumdil Mahkamah
Agung RI
5 Pendidikan Yudisial
berkelanjutan (CSE)
Sengketa TUN
1 Orang Badan Diklat Kumdil Mahkamah
Agung RI
6 Diklat Teknis Fungsional
Hakim Khusus Pilkada bagi
Hakim PTUN
4 Orang Badan Diklat Kumdil Mahkamah
Agung RI
7 Diklat Teknis
Panitera/Panitera /Pengganti
Peradilan TUN
2 Orang Badan Diklat Kumdil Mahkamah
Agung RI
8 Kegiatan TOT SIPP Tahap
II
1 Orang Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI
9 Diklat Fungsional
Jurusita/Jurusita Pengganti
Peradilan TUN
1 Orang Badan Diklat Kumdil Mahkamah
Agung RI
10 Bintek Administrasi dan
Pelayanan bagi Panitera
3 Orang Badilmiltun Mahkamah Agung RI
B. Penyelesaian Perkara
Perkara gugatan tata usaha negara yang terdaftar / teregistrasi pada
Pengadilan Tata UJsaha Negara Palembang selama tahun 2017 sebanyak 73
perkara dan sisa perkara tahun 2016 sebanyak 25 perkara. Penyelesaian perkara
yang telah diputus selama tahun 2017 sebanyak 76 perkara dan cabut 7 perkara
sehingga sisa perkara sampai dengan Desember 2017 sebanyak 15 perkara.
Untuk jelasnya dapat dilihat matrik penyelesaian perkara dibawah inii :
1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus :
No Jenis Perkara Perkara
Masuk
Perkara
yang
diputus
Sisa
Perkara Ket
1 Pertanahan / Tanah 40 32 8
Termasuk sisa perkara
tahun 2016 yang
diputus tahun 2017
2 Kepegawaian 27 24 3
3 Kepala Desa 4 4 -
4 Perizinan / Izin 2 1 1
5 Lain-lain 21 19 2
6 PAW 4 3 1
27
2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu :
No Jenis Perkara Perkara
Masuk
Diputus
tepat
waktu
Sisa
Perkara Ket
Pertanahan / Tanah 40 28 89
Termasuk sisa perkara
tahun 2016 yang diputus
tahun 2017
Kepegawaian 27 24 3
Kepala Desa 4 4 -
Perizinan / Izin 2 1 1
Lain-lain 21 17 2
PAW 4 3 1
3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK :
No Jenis Perkara Perkara
Masuk
Tidak
mengaju
kan
upaya
hukum
Sisa
perkara Ket
Pertanahan / Tanah 40 14 8
Termasuk sisa perkara
tahun 2016 yang
diputus tahun 2017
Kepegawaian 27 7 3
Kepala Desa 4 1 -
Perizinan / Izin 2 - 1
Lain-lain 21 5 2
PAW 4 2 1
28
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
1.Sarana/Prasarana Gedung Kantor
No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan
1 Ruang Ketua 1
2 Ruang Wakil Ketua 1
3 Ruang Hakim 3
4 Ruang Panitera 1
5 Ruang Sekretaris 1
6 Ruang Sidang Umum 2
7 Ruang Kepaniteraan Perkara 1
8 Ruang Kepaniteraa Hukum 1
9 Ruang Panitera Pengganti 3
10 Ruang Sub Bagian Perencanaan,
Teknologi Informasi dan Pelaporan 1
11 Ruang Sub Bagian Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana 1
12 Ruang Sub Bagian Umum dan
Keuangan 1
13 Ruang Perpustakaan 1
14 Ruang Arsip Perkara 1
15 Ruang Persiapan 1
16 Ruang Tunggu 2
17 Ruang Musollah 1
18 Ruang Teknologi Informasi (TI) 1
19 KM / WC 11
20 Gudang 1
2. Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran
No Sarana/Prasarana Fasilitas
Perkantoran Jumlah Keterangan
1 Komputer 26
2 Laptop 11
3 Printer 31
4 PABX 15
5 Mesin Ketik 5
29
No Sarana/Prasarana Fasilitas
Perkantoran Jumlah Keterangan
6 AC 24
7 Faximile 1
8 Genset 1
9 Pesawat Telepon 1
10 Wireless 1
11 Sound System 3
12 Scanner 5
13 Router 4
14 Hub 2
15 Mesin Absensi 2
16 LCD/TV 5
17 OHP/Proyektor 1
18 Tape Recorder Digital 7
19 Vacum Cleaner 1
20 Local Area Network LAN 18
21 Microphone 6
22 Microphone Table Stand 7
23 Power Amplifier 1
24 Partisi 2
25 Loudspekaer 3
26 Kipas Angin 23
27 Brangkas 1
28 Gordyn 22
29 Filling Cabinet 16
30 Lemari Bersi/Metal 28
31 Lemari kayu 32
32 Rak kayu 7
33 Lambang Garuda Pancasila 4
34 Jam Elektronik 3
35 Palu Sidang 2
36 Data Patch Panel 2
37 Lambang Instansi 1
38 Tabung Pemadam Api1 1
39 Hydrant 5
30
No Sarana/Prasarana Fasilitas
Perkantoran Jumlah Keterangan
40 Panampunag Air 1
41 Jaringan Distribusi Tegangan Diatas
20 KVA 1
42 Meja Rapat 6
43 Meja Kerja Kayu 76
44 Meja Kerja Besi / Metal 1
45 Kursi Fiber Glass/Plastik 70
46 Sice 20
47 Kursi kayu 6
48 Podium 1
49 Meja Informasi 1
50 Timbangan 1
51 Kabel Roll 2
52 Sound System 3
53 Tiang Bendera 4
54 Tearalis Jendela 14
55 Teralis Pintu
3. Kendaraan Dinas
No Uraian Tahun
Perolehan
Kondisi
Keterangan Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
I Jenis Kendaraan Roda 4
1 Sedan Vios 2006 √ Ketua
2 Minibus Avanza 2011 √ Waka
3 Minibus Azanza 2011 √ Panitera
4 Minibus Kijang 2003 √ Sekretaris
5 Minibus Kijang 1997 √ Umum
II Jenis Kendaraan Roda 2
1 Supra X 125 2005 √
2 Supra X 125 2005 √
3 Jupiter 2007 √
4 Mega Pro CW 2008 √
5 Mega Pro CW 2008 √
6 Mega Pro CW 2008 √
7 Mega Pro CW 2008 √
31
4. Rumah Dinas
No Uraian Jumlah
Kondisi
Keterangan Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
I Rumah Dinas
1 Rumah Dinas Ketua 1 √
2 Rumah Dinas Wakil Ketua 1 √
3 Rumah Dinas Hakim 6 √
4 Rumah Dinas Panitera -
5 Rumah Dinas Sekretaris -
D. Pengelolaan Keuangan
Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia untuk meningkatkan kinerja
secara optimal, pimpinan senantiasa melakukan kebijakan dalam pengelolaan
anggaran agar lebih akuntabel, efektif dan efisien.
Pada Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
mendapatkan alokasi anggaran sebagai berikut :
I. Alokasi Anggaran Berdasarkan Program Kegiatan :
No Program Pagu
(Rp) 1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 7.003.775.000
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 281.500.000
3 Peningkatan Manajeman Peradilan Militer dan TUN 31.200.000
Adapun realisasi anggaran per Program Kegiatan tahun anggaran 2017
adalah sebagai berikut :
No Program
Pagu
(Rp)
Realisasi
(Rp)
%
Realisasi
Sisa
Anggaran
(Rp)
%
Sisa
Anggaran
1 Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
7.003.775.000
6.904.105.410 98,58 59.669.910 1,42
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung
281.500.000 278.600.000 98,97 2.900.000 1,03
3 Peningkatan Manajeman Peradilan Militer dan
TUN
31.200.000 30.1000.250 96,48 1.099.750 3,52
II. Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja :
No Jenis Belanja Pagu
(Rp) 1 Belanja Pegawai 6.002.486.000
2 Belanaja Barang DIPA 01 1.001.289.000
3 Belanja Modal 281.500.000
4 Belanja Barang DIPA 05 31.200.000
32
1. Belanja Pegawai
Rekapitulasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang tahun 2017 :
PAGU
(Rp)
REALISASI
(Rp)
SISA
(Rp) PENYERAPAN
6.002.486.000
6.033.647.907
-31.161.907
100,52 %
2 . Belanja Barang
a. Rekapitulasi belanja Barang Operasional (01) Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang tahun 2015 :
PAGU
(Rp)
REALISASI
(Rp)
SISA
(Rp) PENYERAPAN
816.655.000
705.694.897 110.960.103
86,41%
b. Rekapitulasi belanja barang Non Operasional (01) Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang tahun 2017 :
PAGU
(Rp)
REALISASI
(Rp)
SISA
(Rp) PENYERAPAN
184.634.000 164.762.606 19.871.394 89,24%
b. Rekapitulasi belanja barang (05) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
tahun 2017 :
PAGU
(Rp)
REALISASI
(Rp)
SISA
(Rp) PENYERAPAN
31.200.000 30.100.250 1.099.750 96,48%
1. Belanja Modal
Pada tahun anggran 2017 ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
tidak mendapatkan belanja modal :
PAGU
(Rp)
REALISASI
(Rp)
SISA
(Rp) PENYERAPAN
281.500.000
278.600.000 2.900.000 98,97%
33
Realisasi PNBP
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang yang telah disetor ke Kas Negar sampai dengan 31 Desember
2017 berjumlah Rp.14.614.200 (Empat belas juta enam ratus empat ribu dua
ratus rupiah) Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :
No MAP Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah
(Rp)
1 423411 Pendapatan legalisasi tanda tangan -
2 423412 Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan -
3 423413 Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada
Panitera Badan Peradilan
153.000
4 423414 Pendapatan hasil denda dan sebagainya -
5 423415 Pendapatan ongkos perkara 8.040.000
6 423419 Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya 6.421.200
Jumlah 14.614.200
E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP
Mahkamah Agung membuat kebijakan mengenai pengembangan
teknologi informasi terpadu untuk seluruh satuan kerja di Lingkungan Peradilan
yang diintergrasikan dalam bentuk aplikasi. Di bagian kepaniteraan berupa
aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yang bertujuan untuk
mewujudkan pelayanan yang cepat, transparansi dan akuntabel. Di bagian
sekretariatan berupa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
terintergrasi secara Online yang disebut SIKEP, bertujuan terciptanya database
kepagawaian di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat
menampung, mengelola, menyimpan, menemukan kembali dan mendistribusikan
data pegawai.
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sudah dilengkapi dengan
dukungan teknologi informasi beberapa aplikasi baik kepaniteraan maupun
sekretariatan. Dukungan teknologi informasi terkait Sistem Informasi
Penelusuran Perkara pada tahun anggaran 2017 telah dilaksanakan pengadaan
e-SKUM dan ATR. e-SKUM adalah aplikasi yang berfungsi sebagai simulator
panjar biaya perkara / menghitung biaya panjar sendiri dan ATR (Audio Text
Recording). Dengan adanya ATR maka peradilan mempunyai arsip data
perekaman persidangan berupa transkrip. Kemudian transkrip inilah yang
menjadi dasar dalam pembuatan Berita Acara Persidangan dan Putusan.Sehingga
dalam prosesnya para Panitera Pengganti tidak lagi disibukan dengan pencatatan
sidang secara konvensional. Panitera pengganti cukup memperhatikan dan
melakukan suntingan terhadap catatan persidangan yang dihasilkan oleh system
ATR dan dilakukan salin tempel catatan yang sudah ada kedalam Berita Acara
34
Sidang. Masyarakat pun tidak perlu resah tentang putusan yang diucapkan
didalam persidangan bisa berubah isinya setelah dicetak dan ditandatangani,
karena semua percakapan persidangan terekam dan diarsipkan dengan baik
didalam aplikasi tersebut.
F. Regulasi Tahun 2017
Selama tahun 2017 kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Palembang sebanyak 12 keputusan antara lain :
1. Bidang Kepaniteraan yaitu :
a. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
W1.TUN.2/07/HK.00.5/I/2017 tentang Biaya Perkara pada Pengadilan Tata
Usaha Negara Palembang ;
b. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
W1.TUN.2/ 08 /HK.00.5/I/2017 tentang Penunjukan Kasir pada Pengadilan
Tata Usaha Negara Palembang ;
c. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
W1.TUN.2/91/HK.00.5/XII/2017 tentang Nama dan Susunan Team yang
Memeriksa, Memutus serta Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;
d. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
W1.TUN.2/117/HK.00.5/XII/2017 tentang Penetapan Biaya Panggilan
Pemberitahuan Berdasarkan Radius/Jarak pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang ;
e. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
W1.TUN.2/118/HK.00.5/XII/2017 tentang Penetapan Panjar Biaya Proses
Berpekara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;
2. Bidang Kesekretariatan yaitu :
a. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
W1.TUN.2/11/KP.00.1/I/2017 tentang Susunan Pengurus Persatuan Tenis
Warga Pengadilan (PTWP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;
b. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
W1.TUN.2/ 12 /KP.00.1/I/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan
Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;
c. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
W1.TUN.2/13/KP.00.1/I/2017 tentang Pemunjukan Petugas Absensi
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;
35
d. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
W1.TUN.2/15/KP.00.1/I/2017 tentang Penunjukan Humas Pengadilan Tata
Usaha Negara Palembang ;
e. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
W1.TUN.2/15/KP.00.1/I/2017 tentang Susunan Pengurrus Ikatan Hakim
Indonesia Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;
f. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
W1.TUN.2/15/KP.02.12/I/2017 tentang Penunjukan Koordinator dan Hakim
Pengawas Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;
g. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor
W1.TUN.2/06/OT.01.3IVI/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja
Proyek Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Pengadilan
Tata Usaha Negara Palembang ;
36
A. Internal
Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjaga agar
tujuan organisasi daftar tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.
Pengawasan internal meliputi pengawasan melekat dari pengawasan
fungsional.
Pengawasan melekat, yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian
yang terus-menerus dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya secara prevektif
dan refresif agar pelaksanaan tugas bawaan tersebut berjalan secara efektif dan
efesien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pengawasan yang melekat ini merupakan tugas pokok yang melekat pada
jabatan seorang pimpinan.
Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat
pengawasan yang secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern
pemerintah untuk melakukan audit secara independen tersebut objek yang
diawasinya.
Kebijakan Mahkamah Agung khususnya di bidang pengawasan dan
pembinaan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya
antara lain :
1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan
Disiplin Kerja Hakim ;
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan
Pembinaan Atasan Langsung ;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan ;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 tentang
Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Khusus Kinerja :
5. Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor :
047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim. ;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 122/KMA/SK/VII/2013
tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita ;
BAB IV PENGAWASAN
37
7. Keputusan Sekrtetaris Mahkamah Agung Nomor : 008-A/SEK/SK/I/2012
tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Repuiblik Indonesia
Pengawasan internal yang telah dilakukan selama tahun 2017 pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yaitu :
- Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang. Ruang lingkup pengawasan meliputi, pengawasan di bidang
kepaniteraan yaitu : manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi
persidangan, dan di bidang kesekretariatan yaitu administrasi umum.
- Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tata
Usaha Negara Palembang, mengawasi terhadap kegiatan Sub-Sub bagian dan
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, hasil pengawasan
tersebut dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
untuk ditindak lanjuti.
- Pengawasan disiplin pegawai merupakan obyek perngawasan internal utama,
dilakukan dengan penekanan disiplin waktu jam kerja kantor, dengan keharusan
setiap pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengisi
daftar hadir dan pulang (absensi) setiap hari dengan menggunakan finger print
dan manual.
- Ketepatan waktu kerja tentu menghasilkan kinerja yang sesuai dengan apa yang
diharapkan. Pengawasan yang dilakukan adalah dengan diharuskannya setiap
pegawai membuat bukti kegiatan yang dilakukannya dan melaporkan kepada
atasan langsungnya secara formal maupun informal terhadap kerja yang
dilakukan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang dibuatnya. Selain itu
pengawasan internal dilakukan dengan diadakannya rapat secara berkala.
B. Evaluasi
Melakukan evaluasi pengawasan secara berkala dalam hal disiplin kerja
maupun pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan mengevakuasi hasil
pengawasan tersebut baik yang dilakukan oleh tim pengawasan disiplin kerja
maupun tim pengawas bidang.
38
A. Kesimpulan
1. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyesuaikan
visi dan misi Mahkamah Agung RI, khususnya dalam mengadili sengketa
Tata Usaha Negara.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah melaksanakan Tugas
sesuai dengan program kerja yang telah dibuat untuk program kerja tahun
2017.
3. Dalam melaksanakan program kegiatan yang tercantum dalam DIPA kami
telah berusaha untuk mencapai kinerja yang maksimal, walaupun anggaran
belum memenuhi harapan.
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam mengadili sengketa Tata
Usaha Negara telah selesai dalam waktu kurang dari 5 (lima) bulan.
5. Dalam pelaksanaan kegiatan kerja di Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang secara intern melakukan pengawasan baik oleh pimpinan dan
pejabat struktural juga oleh Hakim-Hakim pengawas bidang.
6. Hasil pengawasan intern secara berkala dilaporkan kepada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
7. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah melaksanakan keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SKIVIII/2007 Tanggal 28
Agustus tahun 2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan dalam
bentuk wibesite.
B. SARAN
1. Perlunya ketersediaan anggaran cukup untuk peningkatan pelayanan publik
yang prtima pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terutama
dalam rangka pelaksanaan program akreditasi penjaminan mutu peradilan.
2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi pengadilan dan
peningkatan pengelolaan Aplikkasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara
(SIPP) diharapkan Mahkamah Agung RI dapat memberi tambahan formasi
pegawai untuk mengisi kekurangan tenaga operator pengelolaan Informasi
Teknologi (IT) tersebut.
BAB V
PENUTUP
39
40
PTUN PALEMBANG MENGADAKAN BAKTI SOSIAL DALAM RANGKA HUT PERATUN YANG KE-26
TANGGAL 16 JANUARI 2017.
41
KETUA PTUN PALEMBANG MENERIMA AUDIENSI DIREKTUR PASCA SARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIAH PALEMBANG
TANGGAL 6 PEBRUARI 2017
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (Herman Baeha, SH.MH) bersama Tim Audiensi Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
Foto bersama Ketua PTUN Palembang dengan Tim Audiensi Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
42
RAPAT BULANAN PIMPINAN DAN STAF PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
TANGGAL 7 PEBRUARI 2017
Dari kanan kiri Panitera (Mamik Hedrmindja, SH), Wakil Ketua (Darmawi, SH), Ketua (Herman Baeha,SH,MH) dan Sekretaris (Drs. Kiagus Mailan)
43
HUMAS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG MENERIMA KUNJUNGAN DARI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALEMBANG
TANGGAL 16 PEBRUARI 2017
Humas Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (Harianto sulistiyo Wibowo. SH, MH) sedang memberikan pengarahan tentang bagaimana dalam Proses Beracara
di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
Mahasiswa Universitas Islan Negeri Palembang sedang menyimak pengarahan
44
AUDENSI UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
TANGGAL 6 APRIL 2017
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (Herman Baeha, SH. MH) Menerima Ketua Tim Audensi Fakulatas Hukum Universitas Sriwidjaya Palembang.
Foto bersama Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (Herman Baeha, SH. MH) dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (Rina Zaleha, SH)
bersama Mahasiswa UNSRI Palembang.
45
RAPAT BULANAN PIMPINAN DAN STAF PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
TANGGAL 3 MEI 2017
Ketua Pengadilan Tata Usaha Palembang (Herman Baeha, SH. MH) dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Palembang (Darmawi, SH) memberikan pengarahan
46
KUNJUNGAN DIRJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA NEGARA KE PTUN PALEMBANG TANGGAL 15 MEI 2017
Dirjen Badimiltun Dr. Mulyono, SH.,S.IP., MH dan Direktur Binganis Badilmiltun (Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH. MH) diruang Kerja Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
47
Foto dari kanan ke kiri Wakil Ketua (Darmawi, SH), Dirjen Badimiltun (Dr. Mulyono, SH., S.IP.MH) ,Ketua (Herman Baeha, SH, MH), Kepala Dilmil 1-04 Palembang ( Letkol Chk. Surono, S.H,.M.H.)
Sekretaris Dirjen Badilmiltun (Jeany Hilderia Veronica Hutauruk, SE. SK. M.M) Sekretari PTUN Palembang (Drs. Kiagus Mailan). Direktur Binganis Dirjen Badilmiltun
(Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH. MH)
Melihat Meja Informasi dan Pengaduan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Ruang Informasi Teknologi (IT) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
48
Ruang Sub Bag Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Ruang Sub Bag Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Ruang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
49
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MELAKUKAN PENGAWASAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PALEMBANG TANGGAL 17 MEI 2017
Tim Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI saat berada di Ruang Kerja Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
50
ACARA BUKA PUASA BERSAMA KELUARGA BESAR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
DENGAN PANTI ASUHAN SUBULUSSALAM PLAJU PALEMBANG TANGGAL 15 JUNI 2017
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (Herman Baeha, SH, MH) dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (Darmawi, SH)
bersama Anak-Anak Panti Asuhan Subulussalam. Palembang
Wakil Ketua PTUN Palembang (Darmawi, SH) memberikan Tausiah
menjelang berbuka puasa
Ketua PTUN Palembang (Herman Baeha, SH. MH) dan Wakil Ketua PTUN Palembang (Darmawi, SH) memberikan bingkisan kepada Panti Asuhan Subulussalam Palembang
51
RAPAT BULANAN DAN ACARA HALAL BIHALAL KELUARGA BESAR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
TANGGAL 13 JULI 2017
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (Herman Baeha, SH. MH) memberikan pengarahan
Acara Halal bi Halal Hari Raya Idul Fitri 1438 H
Keluaraga Besar PTUN Palembang
52
PEMBINAAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
TANGGAL 17 JULI 2017
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (H.Bambang Edy Sutanto Soedewo, SH,MH) melakukan pembinaan didampingi oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
(Herman Baeha, SH.MH) Panitera PTTUN Medan (Wahidin, SH,MH) dan Sekretaris PTTUN Medan (Drs.Agussalim, SH, MH)
Para Hakim, Panitera, Sekretaris,Pejabat Struktural ,Tenaga Teknis Kepaniteraan, dan staf Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
sedang menyimak pengarahan Ketua PTTUN Medan
53
HUMAS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG MEMBERIKAN PENGARAHAN KEPADA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALEMBANG
TANGGAL 7 AGUSTUS 2017
\
Humas Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (Hariyanto Sulistiyo Wibowo, SH)
memberikan Pengarahan kepada Mahasiswa dan Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
Para Mahasiswa dan Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
54
UPACARA PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN RI KE-72 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
TANGGAL 17 AGUSTUS 2017.
Pembina Uapara pada Peringatan HUT RI ke 72 Tahun 2017 Ketua PTUN Palembang (Herman Baeha, SH, MH)
Pengibaran Bendera Merah Putih
Peserta Upacara Peringatan HUT RI ke- 72 Tahun 2017
55
PENGHARGAAN DARI KPPN PALEMBANG KEPADA PTUN PALEMABNG ATAS PRESTASINYA SEBAGAI PERINGKAT KETIGA SATUAN KERJA TERBAIK
TAHUN 2017 KATEGORI SATUAN KERJA DENGAN PAGU DIPA NON BELANJA PEGAWAI DIBAWAH 10 MILIAR
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2017
Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (Drs. Kiagus Mailan)
menerima piagam penghargaan satuan kerja tebaik ketiga di Kantor Pelayanan PerbendaharaanNegara (KPPN) Palembang
56
UPACARFA MEMPERINGATI HARI KESAKTIAN PANCASILA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
TANGGAL 2 OKTOBER 2017
embina Upacara pada peringatan Hari Kesakatian Pancasila Tahun 2017
Plh. Ketua PTUN Palembang (Hariyanto Sulistyo Wibowo, SH)
Pembacaa Ikra oleh Pembina Upacara
Penyerahan dan penyematan secara simbolis Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun, 20 Tahun dan 30 Tahun kepada Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
57
TIM PTUN PALEMBANG MENDAMPINGI TIM MAHKAMAH AGUNG KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DALAM RANGKA PERSIAPAN PEMBENTUKAN PTUN PANGKAL PINANG TANGGAL 4 OKTOBER 2017
Foto Bersama, Tim Mahkamah Agung dengan Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung(Bapak DR.H. Erzaldi Rosman, SE,MM)
Ketua Tim Mahkamah Agung (Bapak DR. Mulyono SH,MH) melakukan pertemuan dengan Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemerintah Propinsi Kepulaauan Bangka Belitung (Bapak K.A. Tajudin), mengkoordinasikan persiapan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang
58
RAPAT BULANAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TANGGAL 17 OKTOBER 2017
Pimpinan Rapat Ketua PTUN Palembang (Herman Baeha, SH, MH) didampingi Wakil Ketua PTUN Palembang (Darmawi, SH)
Pesaerta Rapat Para Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Teknis Kepaniteraan dan Staf Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
59
PENGAWASAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
TANGGAL 19 OKTOBER 2017
Ketua Tim Pengawasan PTTUN Medan (Undang Saepudin, SH,MH) didampingi Wakil Ketua PTUN Palembang (Darmai, SH) memberikan pengarahan kepada
Para Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara palembang
Foto bersama Keluarga Besar Pengadilan Tata Usaha Negara Pelambang bersama
Tim Pengawasan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
60
UPACARA PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE-89 TAHUN 2017 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
TANGGAL 27 OKTOBER 2017
Pembina upacara Ketua PTUN Palembang (Herman Baeha, SH,MH)
61
TIM MONOTORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH AGUNG RI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
TANGGAL 24 – 25 NOPEMBER 2017
Pengarahan Tim Monotoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI Foto dari kanan ke kiri Bapak Mahjum, SH,MH (Ketua Tim Monev RB),
Bapak Darmawi, SH (Wakil Ketua PTUN Palembang), Drs, Kiagus Mailan (Sekretaris PTUN Palembang)
62
Ketua Tim Monev RB Mahkamah Agung RI dan Rombongan disambut oleh Wakil Ketua PTUN Palembang (Bapak Darmawi, SH)
Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pengadillan Tata Usaha Negara Palembang diserahkan langsung oleh Bapak Hariyanto Sulistyo Wibowo, SH
(mewakili Ketua PTUN Palembang) kepada Bapak Mahjum, SH,MH (selaku Ketua Tim Monev RB) di Ruang Kerja Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
63
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN BAPAK DRS. H.FAUZAN, SH
SEBAGAI PANITERA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TANGGAL 5 DESEMBER 2017
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (Herman Baeha, SH. MH)
melantik dan mengambil sumpah Panitera PTUN Palembang(Drs. H. Fauzan, SH).
64
PENGANTAR TUGAS DAPURNA BAKTI KETUA, HAKIM, PANITERA DAN PANITERA PENGGANTI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TANGGAL 11 DESEMBER 2017
BAPAK HERMAN BAEHA, SH, MH
DARI KETUA PTUN PALEMBANG MENJADI KETUA PTUN PEKANBARU
BAPAK BAHERMAN, SH, MH
DARI HAKIM PTUN PALEMBANG MENJADI WAKIL KETUA PTUN
BENGKULU
IBU ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH DARI HAKIM PTUN PALEMBANG MENJADI HAKIM PTUN SURABAYA
IBU MAMIK HERMINDJAJA ML, SH
DARI PANITERA PTUN PALEMBANG MENJADI PANITERA PTUN SEMARANG
IBU HJ NURHAMIDAH, SH, MH
PANITERA PENGGANTI PTUN PALEMBANG (PURNA BAKTI) TMT 1 NOPEMBER 2017
65
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN BAPAK H.SULARNO, SH, M.Si
SEBAGAI KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
TANGGAL 18 DESEMBER 2017
Bapak H.Sularno, SH, M.Si sedang menandatangani Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan