REGULASI DAN STANDAR

DI SEKTOR PUBLIK

2010 1

2010 2

KEBUTUHAN REGULASI DAN STANDAR DI

SEKTOR PUBLIK

INFORMASI

MEWUJUDKAN

TRANSPARANSI

AKUNTABILITAS PUBLIK

2010 3

STANDAR

INTERNASIONAL

AKUNTANSI SEKTOR

PUBLIK

TERDAPAT PERBEDAAN STANDAR

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI

BERBAGAI NEGARA

INTERNASIONAL FEDERATION

OF ACCOUNTANS (IFAC)

INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR

ACCOUNTING STANDARS (IPSAS)

UNTUK MENINGKATKAN

KOMPARABILITAS LAP.KEU

STANDAR INTERNASIONAL

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

2010 4

U.S STANDART SETTER

2010 5

U.S STANDART SETTER (2)

2010 6

BADAN YANG TERKAIT DENGAN AKUNTAN

SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA

Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN)

Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (KASP) yang

berada dibawah naungan IAI

2010 7

SISTEM AKUNTANSI SINGLE

ENTRY

Sistem akuntansi yang telah berjalan selama ini,

pembukuan hanya dilakukan secara single entry, dan

diselenggarakan oleh instansi-instansi secara terpisah.

2010 8

KELEMAHAN SISTEM SINGLE

ENTRY

Proses penyusunan lambat, disusun dari sub

sistem yang terpisah-pisah dan tidak terpadu.

Memakai sistem single entry accounting yang

tidak lagi memadai menampung kompleksitas

transaksi-transaksi keuangan pemerintah.

Sulit dilakukan reformasi antar subsistem

Tidak mendasrkan pada Akuntansi Keuangan

Pemerintah

Tidak dapat menghasilkan neraca Pemerintah

2010 9

BASIS AKUNTANSI

Sesuai amanat UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara dan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi

akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran

pendapatan dari belanja negara paling lambar tahun

anggaran 2008. Sedangkan basis akuntansi yang sekarang ini

diterapkan oleh pemerintah dalam pembuatan laporan

keuangan pemerintah sesuai dengan Kerangka Konseptual

Akuntansi Pemerintahan dalam Standar AKuntansi

Pemerintahan adalah dual basis, yang dimaksud dual basis

adalah pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan

dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas,

sedangkan untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan ekuitas

dalam Neraca menggunakan basis akrual

2010 10

BASIS AKUNTANSI (2)

Penggunaan dual basis tersebut di dasarkan pada kenyataan bahwa pemerintahan diwajibkan membuat neraca yang hanya dapat dibuat dengan akuntansi berbasis akrual, sedangkan di sisi lain juga wajib membuat laporan realisasi anggaran atau yang dulu di kenal dengan nama Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang dibuat dengan akuntansi berbasis kas.

2010 11

PRODUK DAN USAHA YANG

DILAKSANAKAN

BAKUN Sejak tahun 1982 telah berupaya

membuat Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)

SAPP yang dibuat oleh BAKUN terdiri dari dua sistem utama yang terpadu, yaitu : Sistem AKuntansi Pusat (SAP) yang

diselenggarakan oleh BAKUN Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang

diselenggarakan oleh Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Single entry → double entry → Triple entry

Bisa membuat neraca

2010 12

PRODUK DAN USAHA YANG

DILAKSANAKAN (2)

KASP telah menyusun standar akuntansi untuk sektor publik/emerintah yaitu Standar Akuntans Pemerintahan (SAP) PP No, 24 Tahun 2005

Untuk organisasi sektor publik lainnya IAI telah mengeluarkan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nir Laba

2010 13

STANDAR PEMERIKSAAN

KEUANGAN NEGARA (SPKN)

BPK telah mengembankan standar penting yang akan menjadi panduan dalam prose audit di Indonesia

SPKN menjadi acuan bagi auditor pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa (peraturan BPK No. 1 Tahun 2007)

SPKN hanya mengatur hal-hal yang tidak terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPSP)

2010 14

SPKN MEMBAGI AUDIT MENJADI

TIGA JENIS

Pemeriksanaan keuangan

Pemeriksanaan kinerja

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

2010 15

REGULASI PERUNDANGAN

SEKTOR PUBLIK

2010 16

PERKEMBANGAN UU SETELAH OTONOMI

DAERAH

2010 17

LAPORAN KEUANGAN

SEKTOR PUBLIK

2010 18

UU No 17 Tahun 2004 Pasal

30/31

Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan

undang-undang tentang pertanggungjwaban

pelaksanaan APBN/APBD

kepada DPR/DPRD

berupa laporan keuangan 2010 19

UU No 17 Tahun 2004 Pasal 32

Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud

disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi

pemerintahan

2010 20

UU No 1 Tahun 2005 Pasal 51

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaki keuangan aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayan dan perhitungannya.

Kepala satua kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendaptan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya.

Akuntansi sebagaimana dimaksud digunakan untuk menyususn laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

2010 21

UU No 1 Tahun 2005 Pasal 55

Ayat (1) Kepala Satuan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintanh daerah untuk disampaikan kepada guberrnur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Ayat (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaiakan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan

2010 22

UU No 15 Penjelasan Pasal 16 Ayat (1)

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteris (i) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), (iii) kepatuahan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

2010 23

UU No 31 Tahun 2005 Pasal 184

Kepala daerah menyampaiakan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran beakhir.

Laporan keuangan sebagaimana dimasud sekurag-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatn atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik negara.

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

2010 24

Peraturan Mentri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 265 ayat (2) :

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan

2010 25

KEDUDUKAN SAP

Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2003 dan UU No. 32 Tahun

2004

Dibutuhkan dalan rangka penyusunan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa

laporan keuangan

Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan

pemerintah daerha wajib menerapkan SAP

2010 26