UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

APARATUR SIPIL NEGARA

Review

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia yang dibimbing

oleh Dr. Tjahjanulin Domai, M.S

Oleh:

Olyvia Risky Fajarina (135030100111034)

Astri Dewi Pujiati (135030101111006)

Wahyu Riyani (135030101111044)

Ghina Nurrahma (135030107111001)

Intan Cahyaningtyas Atmaja (135030107111002)

Bernadeta Yunita S.W (135030107111007)

Kelas C

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

November, 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah

memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah

yang mengangkat tema tentang pengambilan keputusan. Penyusunan makalah ini guna

memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia di Universitas Brawijaya.

Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah

membantu dalam penyelesaian makalah ini, khususnya kepada Bapak Dr. Tjahjanulin

Domai, M.S selaku Dosen pembimbing mata kuliah yang telah membimbing dan

mendukung dalam penyelesaian makalah ini.

Penulis menyadari penyusunan makalah ini jauh dari sempuna. Oleh sebab itu,

penulis memohon kepada pembaca atas kritik dan saran guna melengkapi makalah ini.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan bagi pembaca dan

penulis sendiri.

Malang, 19 November 2014

Tim Penyusun

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan langkah atau suatu bentuk untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan

Negara Indonesia sendiri yang sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui pembentukan aparatur sipil negara

yang memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi pihak manapun termasuk politik, jujur, serta mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945. Bukan hanya itu saja, tetapi lahirnya undang-undang ini sebagai bentuk bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil Negara belum sesuai dengan

perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan yang dimiliki oleh calon pegawai.

Pertimbangan lainnya juga menjelaskan bahwa aparatur sipil Negara merupakan

bagian dari reformasi birokrasi, sehingga perlu untuk ditetapkan sebagai profesi yang mempunyai kewajiban mengelola dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya serta

wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Kemudian, disisi lain juga disebutkan bahwa adanya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti. Adapun, pembahasan mengenai

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

(Pasal 1)

Dalam undang-undang yang dimaksud dengan :

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai

negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi

pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh

pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau

diserahi tugas Negara lainya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya diangkat PNS adalah warga Negara Indonesia

yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pembina

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi

syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam

rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Manajemen ASN adalah pengolahan ASN untuk

mengahasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas

dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kondisi, dan nepotisme.

System informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN

yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.

Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi.

Adapun istilah-istilah dalam ASN, antara lain : Jabatan Administrasi, Pejabat Administrasi,

Jabatan Fungsional, Pejabat Fungsional, Pejabat Yang Berwenang, Pejabat Pembina

Kepegawaian, Instansi Pemerintah, Instansi Pusat, Instansi Daerah, Menteri, Komisi ASN,

Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara. System Merit adalah kebijakan

dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil

dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-

usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.

BAB II

ASAS, PRINSIP, NILAI DASAR, SERTA KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

(Pasal 2-5)

Adapun asas-asas ASN yang disesuaikan dengan pasal 2 adalah sebagai berikut:

1. Kepastian hukum

2. Profesionalitas

3. Proporsionalitas

4. Keterpaduan

5. Delegasi

6. Netralis

7. Akuntabilitas

8. Efektif dan efisien

9. Keterbukaan

10. Nondiskriminatif

11. Persatuan dan kesatuan

12. Keadilan dan kesetaraan dan,

13. Kesejahteraan.

Prinsip ASN sebagai profesi yang sesuai dengan pasal 3 diantaranya:

1. Nilai dasar

2. Kode etik dan kode perilaku

3. Komitmen, intregitas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan public

4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas

5. Kualifikasi akademik

6. Jaminan perlindungan hokum dalam melaksanakan tugas dan

7. Profesionalitas jabatan.

Nilai dasar dalam prinsip (pasal 4) :

1. Memegang teguh ideologi pancasila

2. Setia dan mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

pemerintahan yang sah

3. Mengabdi pada Negara dan rakyat Indonesia

4. Menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak

5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian

6. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif

7. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah

8. Dst.

Kode Etik dan Kode Perilaku (pasal 5):

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi

2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin

3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan

4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Melaksanakan tugasnya seuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang

sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika

pemerintahan.

6. Dst

BAB III

JENIS, STATUS DAN KEDUDUKAN

Berdasarkan pasal 6, maka jenis pegawai ASN itu terdiri dari PNS & PPPK. Ditinjau dari

segi status pada pasal 7, maka PNS merupakan pegawai ASN yang berstatus tetap yang diangkat

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki NIP. Sedangkan status PPPK adalah pegawai

ASN yang diangkat karena adanya perjanjian kerja atau kontrak kerja oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-

undang ini. Sedangkan pada pasal 8 dan pada pasal 9, dijelaskan bahwa sebagai pegawai ASN

maka kedudukannya sebagai unsur aparatur negara yang mana patuh terhadap kebijakan yang

telah dibuat oleh pimpinan instansi pemerintah serta bebas dari intervensi dari setiap golongan

dan bahkan partai politik.

BAB IV

FUNGSI, TUGAS DAN PERAN

Sesuai dengan pasal 10, maka pegawai ASN itu berfungsi sebagai pelaksana kebijakan

publik, pelayanan publik serta sebagai sarana untuk merekatkan dan memersatukan bangsa

dimana memiliki tugas seperti yang dijelaskan pada pasal 11 yaitu:

1). Melaksanakan kebijakan publik yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

dimana kebijakan publik yang dibuat disesuaikan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2). Sebagai pegawai ASN yang memberikan pelayanan publik, maka pelayanan publik

yang diberikan haruslah profesional dan berkualitas.

3). Merupakan tugas yang sangat penting yaitu mempererat persatuan dan kesatuan

NKRI.

Jadi, dapat ditentukan dengan melakukan peninjauan terhadap atau melalui adanya

pelaksanaan kebijakan dan pemberian pelayan publik yang prima dan berkualitas, maka dapat

disimpulkan bahwa pegawai ASN ini berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional (pasal 12).

BAB V

JABATAN ASN

Pasal 13 menyebutkan bahwa jabatan ASN itu terdiri dari jabatan administrasi, jabatan

fungsional dan jabatan pimpinan tinggi.

A). Jabatan Administrasi

Dalam jabatan ini (pasal 14-15) diuraikan lagi menjadi 3 jenis jabatan

administrasi beserta tanggung jawabnya, yaitu:

1). Jabatan administrator

Pejabat yang menduduki jabatan ini bertanggung jawab sebagai pemimpin dari seluruh

pelaksanaan kegiatan dalam memberikan pelayanan publik serta administrasi

pemerintahan dan pembangunan.

2). Jabatan pengawas

Pejabat yang menduduki jabatan ini bertanggung jawab untuk mengendalikan

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

3). Jabatan pelaksana

Pejabat yang menduduki jabatan ini bertanggung jawab melaksanakan kegiatan

pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Jadi, setiap jabatan yang ada itu ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan

(pasal16 ) dan untuk ketentuan yang lebih lanjut lagi diatur dalam peraturan pemerintah (pasal

17).

B). Jabatan fungsional

Pada pasal 18 dijelaskan bahwa di dalam ASN, jabatan fungsional ini terdiri dari:

1). Jabatan fungsional keahlian

Selanjutnya, jabatan ini diuraikan lagi sehingga jabatan ini terdiri atas:

a). Ahli utama

b). Ahli madya

c). Ahli muda

d). Ahli pertama

2). Jabatan fungsional keterampilan

Jabatan ini selanjutnya diuraikan lagi sehingga jabatan ini terdiri atas:

a). Penyelia

b). Mahir

c). Terampil

d). Pemula

Sedangkan untuk ketentuan yang lebih lanjut tentang jabatan fungsional baik jabatan

fungsional keahlian maupun jabatan fungsional keterampilan diatur dengan peraturan

pemerintah.

C. Jabatan Pimpinan Tinggi

Pada pasal 19 dijelaskan bahwa jabatan ini memiliki fungsi untuk memimpin dan

memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui:

a. kepeloporan dalam bidang:

1. keahlian profesional;

2. analisis dan rekomendasi kebijakan; dan

3. kepemimpinan manajemen.

b. pengembangan kerja sama dengan instansi lain; dan

c. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode

perilaku ASN.

Jabatan ini terdiri dari jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya dan

jabatan pimpinan tinggi pratama. Setiap jabatan ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi,

kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain

yang dibutuhkan. Adapun ketentuan lebih lanjut tentang hal-hal sebelumnya diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan pasal 20, maka jabatan ASN itu diisi dari Pegawai ASN, namun ada jabatan

ASN tertentu yang dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan dari anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengisian jabatan ASN tertentu tersebut dilaksanakan

pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional

Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk ketentuan

lebih lanjutnya dan tata cara pengisiannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Sebagai Pegawai ASN, PNS sesuai dengan pasal 21, memiliki beberapa hak diantaranya

adalah gaji, tunjangan dan fasilitas; cuti; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; perlindungan;

dan pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK sesuai dengan pasal 22, juga memiliki hak-

hak yang sama dengan PNS, akan tetapi tidak memperoleh hak berupa fasilitas serta jaminan

pensiun dan jaminan hari tua. Di samping memperoleh hak, maka sesuai dengan pasal 23,

pegawai ASN juga wajib untuk melaksanakan kewajiban, diantaranya:

1. Setia dan taat pada pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah

2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang

4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan

tanggung jawab

6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan

kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan

7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pada pasal 25, Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan

tertinggi mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada Kementrian, KASN, LAN dan BKN.

Selanjutnya pada pasal 26, Menteri berwenang menetapkan kebijakan di bidang pendayagunaan

Pegawai ASN. Pasal 27-28 menyebutkan bahwa KASN yaitu lembaga non struktural yang secara

umum bertujuan untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan

pelayanan secara adil dan netral serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. LAN sesuai

dengan pasal 43-44 berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen

ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN. Jika BKN yang

disesuaikan dengan pasal 47-48, maka berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan

Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan

kriteria Manajemen ASN.

BAB VIII

MANAJEMEN ASN

Pada pasal 51 dijelaskan tentang manajemen ASN yang diselenggarakan berdasarkan

Sistem Merit. Sedangkan, pada pasal 52 dijelaskan bahwa manajemen ASN itu meliputi

Manajemen PNS dan Manajemen PPPK.

Dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat dapat

dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang. Seperti halnya pada

pasal 53 dimana dijelaskan bahwa sebagai pejabat pembina kepegawaian, Presiden selaku

pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangannya dalam

rangka menetapkan pengangkatan sampai pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi

utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

a. menteri di kementerian;

b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;

c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;

d. gubernur di provinsi; dan

e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Selanjutnya, pada pasal 54 dijelaskan bahwa dalam rangka pembinaan Manajemen ASN,

Presiden dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian,

sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris

daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam menjalankan fungsi manajemen ASN, maka pejabat

yang berwenang harus berkonsultasi dan memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat

Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing, dimana yang diusulkannya yaitu mengenai

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional

serta menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit.

Pada pasal 55 disebutkan bahwa manajemen PNS itu terdiri dari:

a). Penyusunan dan penetapan kebutuhan.

Jadi, setiap instansi pemerintah itu wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan

PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan dalam jangka waktu 5

(lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan secara nasional

oleh Menteri.

b). Pengadaan.

Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi

dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah yang dilakukan berdasarkan

penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri secara nasional dengan melalui tahapan

perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa

percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.

c). Pangkat dan jabatan.

PNS yang diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu telah memenuhi kriteria

berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang

dibutuhkan oleh jabatan dengan yang dimiliki oleh pegawai. Setiap jabatan tertentu

dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik,

mekanisme, dan pola kerja. Selain itu, PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan

Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah

berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja serta dapat diangkat dalam jabatan

tertentu pada lingkungan instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

d). Pengembangan karier.

Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi (teknis,

manajerial, sosial kultural), penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah dengan

mempertimbangkan pula integritas dan moralitas.

e). Pola karier.

Setiap Instansi Pemerintah perlu menyusun pola karier PNS secara khusus dan

terintegrasi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional dalam rangka menjamin

keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan

pembangunan.

f). Promosi.

Setiap PNS yang telah memenuhi persyaratan mempunyai hak yang sama untuk

dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Untuk pejabat administrasi dan fungsional

PNS, promosinya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan

tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah.

g). Mutasi.

Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-

Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi

Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Mutasi PNS

dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Adanya mutasi PNS ini

dapat membebani APBN dan APBD.

h). Penilaian kinerja.

Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang

didasarkan sistem prestasi dan sistem karier dan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada

tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil,

dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

i). Penggajian dan tunjangan.

Pemerintah wajib memberikan gaji dan tunjangan secara bertahap, adil dan layak kepada

PNS sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaannya dalam rangka

menjamin kesejahteraan PNS. Untuk gaji PNS pusat dibebankan pada APBN, sedangkan gaji

PNS daerah dibebankan pada APBD.

j). Penghargaan.

PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan,

dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan yang dapat

berupa:

a. tanda kehormatan;

b. kenaikan pangkat istimewa;

c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau

d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

k). Disiplin.

Agar tata tertib itu dapat terpelihara, maka PNS itu wajib disiplin dalam melaksanakan

tugasnya. Oleh karena itu, Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap

PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin termasuk memberikan sanksi bagi

yang melanggar aturan.

l). Pemberhentian.

PNS itu dapat diberhentikan secara hormat karena meninggal dunia, atas permintaan

sendiri, dll. Ada yang diberhentikan secara tidak hormat karena

melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, dll. Serta ada yang

diberhentikan secara sementara karena diangkat menjadi pejabat Negara, komisioner atau

anggota lembaga nonstructural, dll.

m). Jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya kedua jaminan tersebut dimaksudkan

sebagai bentuk perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, hak dan penghargaan atas

pengabdian PNS.

n). Perlindungan.

Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan,

jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum.

Serta pada pasal ini dijelaskan bahwa Manajemen PNS pada Instansi Pusat

dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan di tingkat daerah dilaksanakan oleh

pemerintah daerah dimana keseluruhan itu disesuaikan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Selanjutnya, pada pasal 93 manajemen PPPK itu meliputi:

a) Penetapan kebutuhan

Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK

berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan untuk jangka waktu

5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan dan jenis

jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden. Kebutuhan jumlah

dan jenis jabatan PPPK ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

b) Pengadaan

Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada

Instansi Pemerintah dimana setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang

sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan. Adapun

prosesnya dimulai dari tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi,

pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK dengan ditetapkannya

keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu)

tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

c) Penilaian kinerja

Adanya penilaian kinerja PPPK ini bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi

kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara Pejabat Pembina

Kepegawaian dengan pegawai yang bersangkutan baik di tingkat individu dan tingkat unit

atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan

perilaku pegawai.

d) Penggajian dan tunjangan

Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK sesuai dengan

beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan. Untuk PPPK pusat, gaji

dibebankan kepada APBN, sedangkan untuk PPPK daerah gajinya dibebankan kepada

APBD.

e) Pengembangan kompetensi

PPPK diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi yang direncanakan

setiap tahun oleh Instansi Pemerintah. Pengembangan kompetensi tersebut harus

dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk

perjanjian kerja selanjutnya.

f) Pemberian penghargaan

PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran,

kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan

penghargaan berupa tanda kehormatan, kesempatan prioritas untuk pengembangan

kompetensi dan kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

g) Disiplin

PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK agar tata tertib tetap terpelihara dan pelaksanaan

tugas dapat berjalan secara lancer. Oleh karena itu, Instansi Pemerintah wajib

melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya

peningkatan disiplin.

h) Pemutusan hubungan perjanjian kerja

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena jangka

waktu perjanjian kerja berakhir, atas permintaan sendiri, dll. Pemutusan hubungan

perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena

melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat, dll. Bahkan, pemutusan hubungan

perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena seperti salah satunya karena

melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, dll.

i) Perlindungan

Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan

kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum.

BAB IX

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

Pasal 108-111

Pada bagian ini Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan secara terbuka dan

kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi

kepangkatan, pendidikan dan latihan, serta Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang utama

dilakukan di tingkat Nasional sesuai dengan Undang-undang. Dalam Pengisian Jabatan

Pimpinan Tinggi, harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Hal ini dikarenakan agar

masyarakat mengetahui bentuk profesionalitas dari para calon-calon pengisi jabatan pimpinan

tinggi tersebut. Pengisian jabatan ini dapat berasal dari Non PNs dengan persetujuan

Presiden, dan juga pengisian jabatan pimpinan tinggi ini dapat diisi oleh para Prajurit TNI

dan anggota Kepolisian yang telah mengundurkan diri dari dinas aktif dimana mereka bekerja

di instansi sebelumnya. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan oleh Pejabat

Pembinaan Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi instansi

pemerintah yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan KASN. Instansi Pemerintah yang

jelas menerapkan sistem Merit dalam pembinaan pegawai dan ASN wajib lapor berkala pada

KASN untuk mendapatkan persetujuan baru.

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pusat (Pasal 112-113)

Pada UU bagian ini membahas tentang pemilihan 3 nama calon untuk setiap satu lowongan

pekerjaan pengisian jabatan pimpinan tinggi utama/madya yang dilakukan oleh panitia

seleksi Instansi Pemerintah.

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Daerah (pasal 114-115)

Pengisian jabatan pimpinan tinggi madya ditingkat provinsi dilakukan oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi. Dengan mengusulkan 3

nama calon pimpinan untuk satu lowongan jabatan. Prosedurnya sama seperti pembentukan

di instansi pusat namun berbeda sedikit, khusus untuk pimpinan tinggi pratama yang

memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota

terlebih dahulu dikoordinasikan pada Gubernur.

Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi (pasal 116-118)

Dalam hal ini,Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi

selama 2 tahun yang terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi. Pejabat Pimpinan

Tinggi seperti Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota menduduki jabatan selama 5 tahun.

Apabila didapatkan kejanggalan dalam kinerja atau penyelewengan wewenang yang telah

dijanjikan dalam waktu satu tahun pada suatu jabatan. Maka, para pejabat pimpinan tinggi

tersebut akan diberikan kesempatan 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Apabila tetap

didapatkan laporan kinerja yang buruk ataupun tidak ada perbaikan pada pimpinan jabatan

tinggi selama 6 bulan, maka Pejabat yang bersangkutan harus mengikuti kembali seleksi

ulang uji kompetensi. Dengan berdasarkan uji kompetensi tersebut pejabat yang bersangkutan

dapat dipindahkan pada jabatan lain ataupun ditempatkan yang lebih rendah daripada

sebelumnya sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat Pimpinan Tinggi yang Mencalonkan sebagai Gubernur, dan Wagub,

Bupati/Walikota dan Wakilnya (Pasal 119)

Pada bagian ini dijelaskan pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang akan

mencalonkan diri menjadi Gubernur/Wagub dan Bupati/Walikota/wakil Bupati/Wakil

Walikota wajib menyatakan pengunduruan diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar

sebagai calon. Hal ini dikarenakan agar adanya penempatan pejabat secara jelas sesuai

dengan profesionalitasnya dan sekaligus menghindari adanya rangkap jabatan yang akan

menimbulkan penyelewengan seperti KKN.

Pengawasan dalam Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (Pasal 120)

Diperlukan pengawasan dalam Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi agar sesuai syarat

kompetensi, kualifikasi kepangkatan, pendidikan dan latihan. Pejabat Pembina Kepegawaian

memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada KASN. Laporan ini disampaikan oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian maupun atas inisiatif sendiri. Kemudian KASN memberikan

rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal :

a. Pembentukan panitia seleksi

b. Pengumuman Jabatan yang lowong

c. Pelaksanaan seleksi, dan

d. Pengusulan nama calon

BAB X

PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA

Menurut pasal 121, pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara. Pejabat Negara yang

dimaksud pada pasal 122 adalah pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil

ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa

Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi

Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik

Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa

Penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.

Sedangkan, PNS yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara dapat menduduki Jabatan

Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, atau Jabatan Fungsional, sepanjang tersedia

lowongan jabatan. Sehingga, hal ini tidak menyediakan lowongan jabatan dalam waktu

paling lama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara maka

diaktifkan kembali sebagai PNS. Namun, bagi Pegawai ASN dari PNS baik yang

mencalonkan diri maupun dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil

ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan

Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil

walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar

sebagai calon.

BAB XI

ORGANISASI

Pegawai ASN itu terhimpun ke dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik

Indonesia yang bertujuan untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi

ASN dan mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Agar tujuan dapat tercapai

maka korps profesi ASN Republik Indonesia menjalankan fungsinya yaitu sebagai

pembinaan dan pengembangan profesi ASN dan memberikan perlindungan hukum dan

advokasi kepada anggota korps profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan

pelanggaran Sistem Merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas,

memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran

kode etik profesi dan kode perilaku profesi serta menyelenggarakan usaha untuk peningkatan

kesejahteraan anggota korps profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SISTEM INFORMASI ASN (PASAL 127-128)

Informasi ASN ini dibutuhkan untuk efisiensi, efektivitas, dan akurasi. Akurasi adalah

pendekatan dari pengukuran hasil nilai kuantitas / ketepatan. Sistem Informasi ASN ini

diselenggrakan secara Nasional terintegrasi antar Instansi Pemerintah. Untuk menjamin

keterpaduan dan akurasi data dalam sistem Informasi ASN setiap instansi pemerintah wajib

memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN. Sistem informasi

ASN harus memuat seluruh Informasi dan data pegawai ASN yaitu :

a. Data riwayat hidup

b. Riwayat pendidikan formal/non formal

c. Riwayat jabatan & kepangkatan

d. Riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan

e. Riwayat pengalaman organisasi

f. Riwayat gaji

g. Riwayat pendidikan dan latihan

h. Daftar penilaian prestasi kerja

i. Surat keputusan dan kompetensi.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA (Pasal 129)

Jika terjadi sengketa Pegawai ASN, maka dapat diselesaikan melalui upaya

administratif. Upaya administratif itu sendiri terdiri dari keberatan dan banding administratif.

Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum

dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang

berwenang menghukum. Sedangkan, banding administratif diajukan kepada badan

pertimbangan ASN. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan

pertimbangan ASN diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pada bab ini ada 2 pasal yang dibahas yakni pasal 130 dan pasal 131. Dalam pasal

130 dijelaskan bahwasanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai

dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1969 Nomor

42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2906) dan peraturan

pelaksanaannya tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-

Undang ini yang mengatur mengenai program pensiun PNS. Sedangkan pada pasal 131

menjelaskan adanya penyetaraan terhadap jabatan PNS yang dibagi menjadi 6 bagian yakni:

a. jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan jabatan

pimpinan tinggi utama;

b. jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya;

c. jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama;

d. jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator;

e. jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan

f. jabatan eselon V dan fungsional

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari 10 pasal yaitu pasal 132 sampai pasal 141. Dalam rangka

menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN

diperlukan Sistem Informasi ASN. Sistem Informasi ASN merupakan rangkaian informasi

dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan

terintegrasi dengan berbasis teknologi yang diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi.

Sistem ASN paling lama tahun 2015 dilaksanakan secara nasional. Selain itu PNS pusat dan

PNS daerah akan disebut sebagai pegawai ASN sejak Undang-Undang ini berlaku.

Untuk membentuk ASN yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan

menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik

Indonesia, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian. Untuk itu dengan adanya Undang-Undang baru ini, Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan

Undang Undang ini.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan yaitu, 15 Januari 2014. Disahkan oleh

presiden republik Indonesia saat itu yaitu DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-

Undang ini dibuat dengan tujuan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara