AKUNTANSI PAJAK UNTUK BIAYA

AKUNTANSI PAJAK UNTUK BIAYA

BY SUHARTINI

Menurut Akuntansi Pajak :

• Biaya yg bukan merupakan pengurang PKP• Biaya yg merupakan pengurang PKP• Biaya yg berkaitan dng penghasilan yg bukan

merupakan objek pajak.• Biaya yg berkaitan dng penghasilan yg terkena

PPh Final.

3

BIAYA MENURUT ATURAN PERPAJAKAN (FISKAL)

BIAYA

NON DEDUCTIBLE EXPENSE

DEDUCTIBLE EXPENSE

Biaya yg menurut Ket. Perpajakan (Fiskal), dpt dijadikan Pengurang Pengh. Bruto dlm menghit. Pengh. Netto dan PPh yaitu:

biaya untuk Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara penghasilan,

Biaya yang menurut aturan perpajakan, tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Netto dan Pajak Penghasilan walaupun diakui oleh akuntansi

4UU PPh Pasal 6 ayat (1)

DEDUCTIBLE EXPENSE

A. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:1. Biaya pembelian bahan; 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa

• termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;

3. Bunga, sewa, dan royalti; 4. Biaya perjalanan; 5. Biaya pengolahan limbah; 6. Premi asuransi; 7. Biaya Promosi dan penjualan (diatur PMK -02/PMK.03/2010 )

8. Biaya administrasi; dan 9. Pajak kecuali PPh

5UU PPh Pasal 6 ayat (1)

B. Penyusutan & Amortisasi Penyusutan : Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud Amortisasi: Pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain

yg mempunyai masa manfaat > 1 tahun

C. Iuran kepada Dana Pensiun yg pendiriannya tlh disahkan Men Keu

D. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta

E. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing

F. Biaya Litbang yg dilakukan di Indonesia.

G. Biaya bea siswa, magang dan pelatihan(PMK-246/PMK.03/2008 jo PMK-154/PMk.03/2009)

H. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dgn syarat Ttt

DEDUCTIBLE EXPENSE

6UU PPh Pasal 6 ayat (1) dan (1a); PP 138 Th 2000 jo PP 93Th 2010

I. Sumbangan-sumbangan (diatur PP) dlm rangka : Penanggulangan bencana nasional Litbang yg dilakukan di Indonesia Fasilitas pendidikan Pembinaan olahraga

J. Biaya pembangunan infrastruktur sosial (diatur PP)

K. Biaya-biaya 3M di bidang usaha Pertambangan Migas dan Pertambangan Umum (diatur PP)

DEDUCTIBLE EXPENSE Ket. Baru

7UU PPh Pasal 6 ayat (1) e

• Untk th 2008 dan sebelumnya, jika WP membukukan dng kurs tetap (kurs historis) kurs yg benar-benar terjadi sesuai kurs yg diakui oleh bank yg berkaitan ats realisasi perkiraan mata uang asing yg bersangkutan, maka selisih kurs diakui pd saat terjadinya realisasi pembayaran. Sedangkan, apabila WP membukukan transaksi dng kurs tengah BI kurs yg benar-benar berlaku pada akhir periode menurut BI , maka selisih kurs diakui pada akhir tahun.

DEDUCTIBLE EXPENSE

8UU PPh Pasal 6 ayat (1) e

• Mulai th 2009, penggunaan kurs tetap sudah tdk diperkenankan, sesuai dng Pasal 4 ayat 1 huruf l UU PPh. Dlmpenjelasan pasal tsb, mengungkapkan bahwa sistem penilaian yg sesuai SAK dlm pengakuan keuntungan selisih kurs sehingga tdk akan ada lagi perbedaan antara akuntansi dng fiskal.

DEDUCTIBLE EXPENSE

9

DEDUCTIBLE EXPENSE (Penjelasan)

UU PPh Pasal 6 ayat (1); Per Men Keu No. 105/PMK.03/2009 jo PMK-57/PMK.03/2010

1. Tlh dibebankan sbg biaya dlm Laporan L/R komersial;2. WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat

ditagih kepada DJP;3. Telah (min. satu):

Diserahkan perkara penagihannya kpd PN atau instansi pemerintah yg menangani piutang negara;

Adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur ybs

Telah dipublikasikan dlm penerbitan umum atau khusus; Adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah

dihapuskan untuk jumlah utang tertentu Syarat angka 3 tdk berlaku utk penghap. piutang debitur kecil

Syarat Piutang yg Nyata2 Tdk Dpt Ditagih

10

DEDUCTIBLE EXPENSE (Penjelasan)

UU PPh Pasal 6 ayat (1); Per Men Keu No. 02/PMK.03/2010

Merupakan Akumulasi dari Jumlah : B. Periklanan di media elektronik, cetak, d/a lainnya B. Pameran Produk B. Pengenalan Produk Baru B. Sponsorship (berkaitan dg promosi produk)

Tdk Termasuk B. Promosi: pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan

nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi.

Biaya Promosi untuk mendapatkan, menagih, dan menelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai pajak bersifat final.

Biaya Promosi:

11


UU PPh Pasal 9 ayat (1)

a. Pembagian Laba Dengan nama dan dlm bentuk apapun• Seperti dividen, termasuk dividen yg dibayarkan

Prsh. Asuransi kpd pemegang polis, dan SHU Koperasi;

b. Biaya utk Kepentingan Pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota

c. Pembentukan atau pemupukan Dana Cadangan, kecuali:

d. Penggantian atau imbalan dlm bentuk natura dan kenikmatan, kecuali

12



f. Jlh yg melebihi kewajaran yg dibayarkan kepada :– pemegang saham atau – pihak yang mempunyai hubungan istimewa sbg imbalan sehub. dgn pekerjaan yg dilakukan

g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan yg bagi penerima bukan Objek PPhKecuali : sumbangan penanggulangan bencana nasional,

sumbangan Litbang di Indonesia, fasilitas pendidikan dan pembinaan olah raga

biaya pembangunan infrastruktur sosial Zakat dan Sumbangan Wajib Keagamaan

13


UU PPh Pasal 9 ayat (1); PP 138 Th 2000

h. Pajak Penghasilan

i. Sanksi di Bidang Perpajakan Sanksi administrasi Perpajakan berupa bunga,

denda, dan kenaikan Sanksi pidana berupa denda

j. Biaya 3M atas penghasilan yg : Bukan merupakan Objek Pajak; Pengenaan pajaknya bersifat final; Dikenakan pajak berdasarkan Norma Penghitungan

Penghasilan Neto (Pasal 14) dan Norma Penghitungan Khusus (Pasal 15)

14


UU PPh Pasal 9 ayat (1); PP 138 Th 2000

k. PPh yg ditanggung oleh Pemberi Penghasilan, kecuali : PPh Psl 26 (1) • tetapi tidak termasuk dividen • sepanjang PPh tsb ditambahkan dlm

penghitungan dasar untuk pemotongan pajak;

l. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak

15

NON DEDUCTIBLE EXPENSE bagi WP OP


Premi asuransi yg dibayar WP OP atas:a. Asuransi Kesehatan, b. Asuransi Kecelakaan, c. Asuransi Jiwa, d. Asuransi Dwiguna, dan e. Asuransi Bea Siswa Kecuali jika dibayar oleh Pemberi Kerja dan dihitung sebagai penghasilan bagi WP ybs.

Biaya utk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya;

Gaji kpd anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yg modalnya tdk terbagi atas saham

16

NON DEDUCTIBLE EXPENSE (Penjelasan)


Cadangan Piutang Tak Tertagih untuk usaha: Bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, SGU dengan hak opsi, Perusahaan pembiayaan konsumen, dan Perusahaan anjak piutang;

Cadangan untuk usaha Asuransi Termasuk cadangan bantuan sosial yg dibentuk oleh BPJS;

Cadangan Penjaminan utk LPS; Cadangan biaya Reklamasi utk usaha pertambangan; Cadangan biaya Reboisasi utk usaha kehutanan; dan Cad. by Penutupan & Pemeliharaan Tempat Pembu-angan

limbah industri utk usaha pengolahan limb. Industri

Dana Cadangan yg Deductible Exp.:

17



Bank Umum Konvensional Besarnya Cadangan :

• 1% x Piutang kualitas Lancar, tdk tmsk SBI & SUN• 5% x (Piutang Dlm Perhatian Khusus – nilai Agunan) • 15% x (Piutang Kurang Lancar – nilai agunan)• 50% x (Piutang Diragukan – nilai Agunan) • 100% x (Piutang Macet – nilai Agunan)

Besarnya nilai agunan• 100% x nilai Agunan yg Likuid• 75% x (nilai Agunan Lainnya atau ditetapkan Persh. Penilai)

Kelebihan / Kekurangan Cadangan Piutang Tak tertagih thd realisasi diakui sbg Penghasilan/Kerugian

Cadangan Piutang Tak Tertagih utk Bank :

18



Bank Umum Syariah Besarnya Cadangan :

• 1% x Piutang kualitas Lancar, tdk tmsk SWBI & SBSN• 5% x (Piutang Dlm Perhatian Khusus – nilai Agunan) • 15% x (Piutang Kurang Lancar – nilai agunan)• 50% x (Piutang Diragukan – nilai Agunan) • 100% x (Piutang Macet – nilai Agunan)




19



Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Konvensional Besarnya Cadangan :

• 0,5% x Piutang kualitas Lancar, tdk tmsk SBI• 10% x (Piutang kualitas Kurang Lancar – nilai agunan)• 50% x (Piutang kualitas Diragukan – nilai Agunan) • 100% x (Piutang Macet – nilai Agunan)




20



BPR Syariah Besarnya Cadangan :

• 0,5% x Piutang kualitas Lancar, tdk tmsk SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia)

• 10% x (Piutang kualitas Kurang Lancar – nilai agunan)• 50% x (Piutang kualitas Diragukan – nilai Agunan) • 100% x (Piutang Macet – nilai Agunan)




21



Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Besarnya Cadangan :

• 0,5% x Piutang kualitas Lancar, tdk tmsk SBI• 10% x (Piutang kualitas Kurang Lancar – nilai agunan)• 50% x (Piutang kualitas Diragukan – nilai Agunan) • 100% x (Piutang Macet – nilai Agunan)



Cadangan Piutang Tak Tertagih utk Bdn Usaha Lain yg Menyalurkan Kredit :

22



PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Besarnya Cadangan Khusus Penyisihan Pembiayaan:

• 2,5% x (Baki Debet Dlm Perhatian Khusus – nilai agunan)• 5% x (Baki Debet kualitas Kurang Lancar – nilai agunan)• 50% x (Baki Debet kualitas Diragukan – nilai Agunan) • 100% x (Baki Debet Macet – nilai Agunan)


Kelebihan / Kekurangan cadangan khusus penyisihan pembiayaan thd realisasi diakui sbg Penghasilan/Kerugian

Cadangan Piutang Tak Tertagih utk Bdn Usaha Lain yg Menyalurkan Kredit :

23



SGU dg Hak Opsi Plg Tinggi 2,5% x (Rata2 saldo awal & saldo akhir piutang)

Perusahaan Pembiayaan Konsumen Plg Tinggi 5% x (Rata2 saldo awal & saldo akhir piutang)

Perusahaan Anjak Piutang Plg Tinggi 5% x (Rata2 saldo awal & saldo akhir piutang)

WP scr bersamaan melakukan kegiatan SGU dg hak opsi, Pemb. Konsumen, d/a Anjak Piutang, dihitung berdsrkan besarnya piutang utk masing2 usaha

Cadangan Piutang Tak Tertagih Lainnya:

24



Persh. Asuransi Kerugian Cadangan Premi Tanggungan Sendiri

• 40% x Jlh Premi Tanggungan Sendiri yg diterima/diperoleh dlm Thn Pajak ybs

Cadangan Klaim Tanggungan Sendiri• 100% x Jlh klaim yg sdh disepakati tetapi blm dibayar dan

klaim yg sdh dilaporkan dan sedang dalam proses, tetapi tdk termasuk klaim yg blm dilaporkan

Perush. Asuransi Jiwa cadangan premi• Sesuai dg Penghitungan Aktuaria yg tlh mendapat

pengesahan dari Bapepam-LK

Cadangan Perushaan Asuransi Lainnya:

25



Cadangan Penjaminan utk LPS 80% x Surplus yg diperoleh LPS dari kegiatan operasional

selama 1 tahun yg diakumulasikan

Cadangan Lainnya: Nilai cadangan yg sebenarnya dibebankan utk:• Cadangan biaya Reklamasi utk usaha pertambangan; • Cadangan biaya Reboisasi utk usaha kehutanan; dan • Cad. by Penutupan & Pemeliharaan Tpt Pembuangan

limbah industri utk usaha pengolahan limb. Industri Apabila setlh berakhirnya masa kontrak terdpt selisih dgn jlh by.

sebenamya, merupakan penghasilan atau kerugian pd tahun ybs

Cadangan Lainnya:

26


UU PPh Pasal 9 ayat (1); Per Men Keu No. 83/PMK.03/2009; PER - 51/PJ/2009

Pemberian Natura dan Kenikmatan yg Deductible dan bukan pengh. bagi Pegawai yg menerimanya adl: Makanan d/a minuman

bagi seluruh Pegawai yg berkaitan dgn pelaksanaan pekerjaan.

Pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk

mendorong pembangunan di daerah tersebut.

Keharusan dlm pelaksanaan pekerjaan sbg sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tsb mengharuskannya

Natura/Kenikmatan yg Deductible Expense

27


UU PPh Pasal 9 ayat (1); Per Men Keu No. 83/PMK.03/2009; PER - 51/PJ/2009

N/K di daerah Tertentu: Sarana dan Fasilitas di Lokasi Kerja utk:

• tempat tinggal, tmsk perumahan bagi Peg. & keluarganya;

• pelayanan kesehatan; • pendidikan bagi Pegawai dan keluarganya; • peribadatan; • pengangkutan bagi Pegawai dan keluarganya; • olahraga bagi Pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf,

power boating, pacuan kuda, dan terbang layang Syarat:

sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri.


28


UU PPh Pasal 9 ayat (1); Per Men Keu No. 83/PMK.03/2009; PER-51/PJ/2009

Pengertian Daerah Tertentu Daerah yg sulit dijangkau dan sapra belum memadai

namun secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan

WP mengajukan permohonan utk ditetapkan sbg Drh Ttt Jk wkt sbg Daerah Ttt 5 Th dan dpt diperpanjang 5 Th.

N/K pada Keharusan dlm Plksn. Pekerjaan meliputi: Pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput Pegawai, serta penginapan untuk awak kapal, dan yang sejenisnya


29UU PPh Pasal 9 ayat (1) d

PT. ABC membebankan biaya makan di tempat kerja untuk seluruh karyawannya sebesar Rp 300.000.000 dimana Rp 100.000.000 adalah biaya makan yg dilakukan di hotel, maka biaya makan yg diperbo;ehkan secara fiskal adalah sebesar Rp 200.000.000 dan koreksi fiskal sebesar Rp 100.000.000. hal ini merupakan koreksi posituf karena mengurango biaya yang akan menambah laba secara fiskal.

Contoh:

30


UU PPh Pasal 9 ayat (1) hurup f; Penjelasa n

Pembayaran Melebihi Kewajaran

Contoh :TenagaAhli

PT. B

Pemegang Saham

Memberikan Jasa Tenaga

Ahli

Membayar Rp 50 Jt

Selisih Rp 30 Jt:- Bagi PT. B : Non Deductible Exp.- Bagi Tenga Ahli (Pemegang

Saham) : Dividen

Apabila pihak lain yg memberikan

jasa, nilai trnsaksi adl:

Rp 20 Jt

31UU PPh Pasal 9 ayat (1) g

• PT. D memberikan bantuan kepada PT. S sebesar Rp 100 juta karena kedua perusahaan tsb tidak mempunyai hubungan usaha dan hubungan kepemilikan maka untk PT. S bukanlah merupakan penghasilan dan untuk PT. D bukan juga merupakan biaya untk mendapatkan PKP.

• PT.POT yelah memberikan sumbangan yg diberikan kepada yayasan keagamaan yg tidak disahkan oleh pemerintah sebesar Rp 50 juta sebagai biaya. Biaya tsb harus dikoreksi karena biaya tsb tidak diperbolehkan mengurangi PKP, sehingga harus dikoreksi fiskal positif.

Contoh:

32

KETENTUAN LAIN MENGENAI BIAYA FISKAL

PP No. 138 Tahun 2000

REKONSILIASI FISKAL

Dilakukan Pencatatan Terpisah atas Biaya yg terkait Penghasilan yg :• bukan objek pajak dan• dikenakan PPh Final

Biaya yg digunakan scr bersama namun tidak dpt dipisahkan secara jelas harus dihitung secara proporsional

Biaya Gabungan

33

KETENTUAN LAIN MENGENAI BIAYA FISKAL

REKONSILIASI FISKAL

PT ABC bergerak dibidang usaha perdagangan barang elektronik. Selain itu PT ABC juga mempunyai gedung yang disewakan kepada PT XYZ

Penghasilan dari perdagangan barang elektronik Rp 300.000.000 dengan biaya usaha sebesar Rp 200.000.000

Penghasilan dari persewaan gedung Rp 100.000.000 dengan biaya perwatan gedung Rp 20.000.000

Selain itu PT ABC juga mengeluarkan biaya administrasi untuk mengelola semua aktifitas kegiatan perdagangan barang elektronik dan persewaan gedung yang tidak dapat dipisahkan penggunaannya sebesar Rp 9.000.000

Hitung PPh terutang…!

Biaya Gabungan – Contoh Kasus

Documents

AKUNTANSI PAJAK UNTUK BIAYA