Upload
sowie-aza
View
2.603
Download
1.052
Embed Size (px)
Citation preview
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 1
SESUAI UU 36 TH.2008
COMPUTERIZED TAX SYSTEM
DP & FRIEND’S TAX ADVISORY
YOGYAKARTA
2013
www.pajak-kita.blogspot.com
DIDIK POMADI
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 2
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-
Nya, sehingga penulis dapat mempersembahkan sebuah buku dengan judul
AKUNTANSI PAJAK sebagai revisi edisi sebelumnya kehadapan pembaca
sekalian.
Buku Akuntansi Pajak ini disusun untuk memberikan kemudahan bagi
mahasiswa dalam meningkatkan pengetahuan Perpajakan khususnya masalah
penyusunan Laporan Keuangan Fiskal (LKF), dan bagi masyarakat yang ingin
mempelajari masalah pajak sebagai acuan didalam pemenuhan kewajiban pajak
secara umum.
Disamping membahas secara teori, buku ini menyajikan secara sistematika
ketentuan-ketentuan dalam penyusunan Laporan Keuangan Fiskal (LKF) beserta
contoh-contoh dengan harapan dapat lebih membantu didalam pemahaman
mengenai permasalahan pajak.
Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu
dalam penyusunan dan penerbitan buku ini, segala saran dan kritik untuk
penyempurnaan buku ini di waktu-waktu mendatang sangat penulis harapkan.
Yogyakarta, Juni 2013
Penulis
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 3
RIWAYAT PENULIS
Ir. Didik Pomadi, M.M.
Adalah Ketua Program Studi Perpajakan Politeknik PPKP Yogyakarta, sekaligus
Pimpinan Pusat Pengembangan Ilmu Perpajakan (PPIP) dan Koordinator
Keahlian Perpajakan sejak tahun 1999. Aktif mengikuti berbagai Pelatihan dan
Seminar dibidang Perpajakan, Accounting, Auditing, dan International Invesment
di Yogyakarta, Semarang dan Surabaya.
Disamping sebagai staf pengajar di PerguruanTinggi, juga pengajar pada
Pelatihan Perpajakan Brevet A dan B antara lain di PPA Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan aktif dalam kegiatan In-House
Training Perpajakan pada perusahaan-perusahaan swasta. Saat ini juga aktif
sebagai Managing Partner pada Konsultan Pajak DP & Friend’s Consultant di
Yogyakarta.
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 4
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ii
RIWAYAT PENULIS iii
DAFTAR ISI iv BAB 1 PENDAHULUAN 6 1. Pengertian Umum 6 2. Akuntansi Sebagai Sumber Data 7
BAB 2 REKONSILIASI FISKAL 9 1. Akuntansi Komersial 9 2. Akuntansi Fiskal 9 3. Rekonsiliasi Fiskal 10 a. Laporan Laba Rugi 10 b. Neraca 11 BAB 3 MACAM REKONSILIASI (KOREKSI) FISKAL 12 1. Koreksi Waktu 12 a. Penyusutan 12 b. Amortisasi 14 c. Harga Pokok Penjualan (HPP) 16 d. Piutang Tidak Tertagih 18 e. Pendapatan Diterima Dimuka 18 2. Koreksi Tetap 19 a. Pengeluaran Natura dan Kenikmatan 19 b. Sumbangan/Bantuan/Hibah 20 c. Pemakaian Untuk Kepentingan Pribadi 20 d. Biaya Bunga 21 e. Pengalihan Aktiva Tetap 24 f. Penghasilan Yang Telah Dikenakan Pajak Bersifat Final 25 g. Penghasilan Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak 26 BAB 4 KAPITA SELEKTA 27 1. Penjualan Konsinyasi 27 2. Ability to Pay 27 3. Penjelasan Pos-Pos Dalam Neraca Fiskal 27 a. Aktiva Lancar 28 b. Aktiva Tetap 28 c. Kewajiban 28 d. Modal 30
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 5
HARGA POKOK PENJUALAN 32 RINGKASAN REKONSILIASI 33 PENGELOMPOKAN HARTA 36 DAFTAR PUSTAKA 40
BONUS :
PETUNJUK PENGHITUNGAN PPH BADAN 2012 41
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 6
BAB 1
PENDAHULUAN
1. Pengertian Umum
Dalam setiap pembicaraan mengenai perpajakan muncul permasalahan yang
selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan
perkembangan kondisi sosial ekonomi. Dimana kita menyadari adanya
perbedaan deamental antara pemerintah (fiskus) dengan wajib pajak, fiskus
berusaha memperoleh pemasukan sebesar-besarnya dari pajak sedangkan
wajib pajak berpikir sebaliknya, yaitu bagaimana memperkecil atau menghindari
pembayaran pajak.
Kontroversi tersebut dalam kenyataan selalu ada, namun bagaimana hal ini
dapat dijembatani dengan suatu kebijakan pemerintah yang dapat meminimalisir
ekses negatif yang mungkin timbul. Untuk mendukung hal tersebut perlu adanya
perangkat aturan yang jelas, transparan dan adil yang didukung dengan aparat
yang profesional dengan birokrasi yang sederhama.
Sejak dilaksanakan “Tax Reform” tahun 1984 terdapat perubahan yang sangat
mendasar didalam sistem pemungutan pajak, yaitu dengan digunakan Self
Assessment System dimana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung,
menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Fiskus melakukan
pembinaan , pelayanan dan pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan
kewajiban pajak yang dilakukan wajib pajak (tax compliance). Salah satu
bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak adalah menyusun
laporan keuangan yang dalam istilah pajak disebut pembukuan/pencatatan
sebagai sumber data dalam proses penghitungan pajak.
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 7
2. Akuntansi sebagai sumber data
Dirjen Pajak sebagai aparat pajak (fiskus) sesuai dengan Undang-undang
menghendaki informasi akuntansi untuk kepentingan penghitungan pajak
haruslah disusun secara khusus yaitu berdasarkan peraturan perpajakan yang
berlaku. Akuntansi yang disusun secara khusus tersebut selanjutnya disebut
Akuntansi Fiskal (Akuntansi Pajak).
Masalah yang timbul dalam hal ini adalah adanya perbedaan-perbedaan prinsip
didalam penyusunan laporan keuangan antara akuntansi komersial dengan
akuntansi fiskal, dan muncul pertanyaan apakah wajib pajak harus menyusun
dari awal lagi untuk membuat laporan keuangan berdasarkan akuntansi fiskal.
Untuk menyusun laporan keuangan fiskal tidak perlu dimulai dari awal
penyusunan informasi akuntansi komersial, namun dapat dilakukan dengan jalan
mengadakan penyesuaian-penyesuaian atau koreksi dari laporan akuntansi
komersial yang sudah ada.
Penyesuaian atau koreksi yang dilakukan atas laporan akuntansi komersial
tersebut menjadi laporan akuntansi fiskal berdasarkan peraturan pajak yang
berlaku disebut sebagai koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal.
Langkah awal dari koreksi fiskal adalah mengadakan koreksi pada laporan
laba rugi akuntansi. Laporan laba rugi akuntansi yang semula disusun
berdasarkan SAK kemudian dilakukan koreksi baik pada pos-pos pendapatan
maupun pos-pos biaya. Koreksi fiskal ini dilakukan berdasarkan peraturan pajak
yang berlaku. Laporan laba rugi yang penyusunannya telah sesuai dengan
peraturan perpajakan inilah yang disebut sebagai Laporan Laba rugi Fiskal.
Dari laporan laba rugi fiskal akan didapat laba bersih sebelum pajak yang
selanjutnya disebut Laba Fiskal atau dalam istilah pajaknya disebut sebagai
Penghasilan Kena Pajak (PKP).
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 8
Dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) tersebut dengan tarif PPh
pasal 17, akan diperoleh besarnya PPh terhutang yang menjadi kewajiban wajib
pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.
Koreksi fiskal juga dilakukan pada laporan perubahan modal dan neraca.
Pada laporan perubahan modal akuntansi dilakukan koreksi sesuai dengan
peraturan perpajakan yang berlaku sehingga menjadi laporan perubahan modal
fiskal. Koreksi ini dilakukan untuk mendapatkan laba ditahan fiskal atau modal
fiskal yang akan dicantumkan dalam Neraca Fiskal . Selain pos laba ditahan atau
modal, pos-pos lain dalam neraca akuntansi juga harus dikoreksi agar menjadi
neraca fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 9
BAB 2
REKONSILIASI FISKAL
1. Akuntansi Komersial
Perusahaan dalam menyampaikan informasi keuangannya kepada pihak-pihak
yang berkepentingan (manajemen, pemilik / pemegang saham, Bank dan lain-
lain) yaitu dengan menggunakan Informasi Akuntansi.
Informasi Akuntansi Yang merupakan informasi keuangan -
Perusahaan atas hasil operasional atau
Posisi keuangan perusahaan.
Disusun secara sistematis-
yang diterima secara umum Standart Akuntansi Keuangan (SAK)
(generally accepted)
AKUNTANSI KOMERSIAL
2. Akuntansi Fiskal
Untuk keperluan menghitung Pajak Penghasilan (PPh), Dirjen Pajak (fiskus)
menghendaki informasi akuntansi yang disusun secara Khusus (tidak
berdasarkan pada SAK) tetapi berdasarkan pada peraturan pajak yang
berlaku.
Informasi Akuntansi
Yang disusun scr khusus AKUNTANSI FISKAL
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 10
3. Rekonsiliasi Fiskal
Untuk membuat Akuntansi Fiskal perlu dilakukan Koreksi Fiskal terhadap
Akuntansi Komersial.
Akuntansi Komersial Akuntansi Fiskal
Koreksi Fiskal
Koreksi (rekonsiliasi) fiscal dilakukan antara lain pada :
a. Laporan Laba Rugi
L/R Akuntansi L/R Fiskal
Koreksi pos-pos pendapatan dan biaya
Sistematika selanjutnya adalah :
L/R Fiskal Laba Bersih Sebelum Pajak
Laba Fiskal
Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Tarif PPh Pasal 17
PPh Terhutang
(yang menjadi kewajiban perusahaan pada tahun yang bersangkutan)
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 11
b. Neraca
Koreksi fiskal ini dilakukan pada : Laporan perubahan modal dan pos-pos lain
didalam neraca.
Hal ini untuk mendapatkan laba ditahan fiscal atau modal fiscal yang
tercantum dalam neraca fiscal.
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 12
BAB 3
MACAM REKONSILIASI (KOREKSI) FISKAL
Rekonsiliasi (koreksi) fiskal diklasifikasikan menjadi 2, yaitu :
a. Koreksi Waktu
Yaitu perbedaan yang bersifat waktu (waktu pengakuan) baik pada
pendapatan maupun pada biaya.
b. Koreksi Tetap
Yaitu perbedaan yang bersifat tetap (permanent), dalam arti boleh atau
tidaknya pengakuan baik pada pendapatan atau biaya.
1. KOREKSI WAKTU
Koreksi waktu dapat dilakukan pada pos-pos antara lain :
a. Penyusutan
Pengertian penyusutan adalah : sebagian harga perolehan aktiva tetap yang
secara sistematis dialokasikan sebagai biaya. Dimana besarnya penyusutan
yang dibebankan setiap tahunnya dipengaruhi oleh metode penyusutan yang
digunakan.
Berdasarkan metode penyusutan yang digunakan, maka :
Menurut Akuntansi Komersial
Banyak metode, antara lain :
• Garis Lurus
• Saldo Menurun
• Saldo Menurun Ganda
• Jumlah Angka Tahun, dll.
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 13
Menurut Akuntansi Fiskal
Metode yang boleh digunakan adalah : Garis Lurus dan Saldo
Menurun.
a. Metode Garis Lurus ( straight line method )
Yaitu : penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar
selama masa manfaat.
Harga Perolehan x Tarif Penyusutan
b. Metode Saldo Menurun ( declining balance method )
Yaitu : penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun
selama masa manfaat.
Nilai Sisa Buku Aktiva Tetap x Tarif Penyusutan
Catatan : Pada akhir masa manfaat, Nilai Sisa Buku (NSB) yang ada
disusutkan sekaligus (closed ended).
Didalam pemilihan metode penyusutan yang ada, wajib pajak dapat memilih
salah satu diantara 2 (dua) metode tersebut, dengan ketentuan Taat Asas.
Taat Asas :
Sekali memilih untuk menggunakan salah satu metode penyusutan, maka untuk
tahun-tahun berikutnya harus menggunakan metode yang sama. Hal ini berlaku
untuk seluruh aktiva tetap dalam perusahaan.
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 14
b. Amortisasi
Harta tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun,
misalnya : - Biaya pendirian perusahaan
- Biaya perluasan modal
- Biaya sewa tanah / bangunan
Dapat diamortisasikan sesuai dengan masa manfaatnya.
Berdasarkan peraturan pajak, metode amortisasi yang boleh digunakan
adalah :
a. Metode Garis Lurus
b. Metode Saldo Menurun
TABEL PENYUSUTAN AKTIVA TETAP
Kelompok Harta Berwujud Masa Manfaat Tarif Penyusutan
Garis Lurus Saldo Menurun
Bukan Bangunan
Kelompok I
Kelompok II
Kelompok III
Kelompok IV
4 Th
8 Th
16 Th
20 Th
25 %
12,5 %
6,25 %
5 %
50 %
25 %
12,5 %
10 %
Bangunan
Permanen
Tidak Permanen
20 Th
10 Th
5 %
10 %
-
-
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 15
TABEL AMORTISASI AKTIVA TETAP
Kelompok masa manfaat diterapkan atas dasar pada kelompok masa
manfaat yang terdekat dengan masa manfaat yang sesungguhnya.
Beberapa perbedaan aturan penyusutan antara Akuntansi Komersial
dengan Akuntansi Fiskal, yaitu :
No. AKUNTANSI KOMERSIAL AKUNTANSI FISKAL
1. Aktiva yang disusutkan adalah seluruh aktiva tetap yang dimiliki atau dikuasai
Aktiva yang disusutkan hanya aktiva yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
2. Saat dimulainya pengakuan penyusutan adalah pada tanggal pemakaian.
Saat dimulainya pengakuan penyusutan adalah pada bulan pembelian.
3. Tidak terdapat pengelompokan aktiva.
Aktiva tetap dikelompokan menjadi 4 (empat) kelompok aktiva.
4. Banyak metode penyusutan yang dapat dipilih.
Hanya 2 (dua) metode yang diperkenankan, yaitu : Garis Lurus dan Saldo Menurun.
Kelompok Harta Tidak
Berwujud Masa Manfaat
Tarif Amortisasi
Garis Lurus Saldo Menurun
Kelompok I
Kelompok II
Kelompok III
Kelompok IV
4 Th
8 Th
16 Th
20 Th
25 %
12,5 %
6,25 %
5 %
50 %
25 %
12,5 %
10 %
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 16
c. Harga Pokok Penjualan (HPP)
Merupakan harga pokok dari barang dagangan atau produk jadi perusahaan
yang sudah dilakukan penjualannya.
HPP = (Persediaan Awal + Pembelian) - Persediaan Akhir
Untuk menentukan jumlah persediaan, baik persediaan awal maupun persediaan
akhir, sangat dipengaruhi oleh metode penilaian persediaan yang dipakai.
Menurut Akuntansi Komersial :
Metode yang digunakan antara lain : - FIFO - Rata-Rata
- LIFO - Identifikasi Khusus
Menurut Akuntansi Fiskal :
Hanya ada 2 (dua) metode yang boleh digunakan adalah :
- FIFO (Fist In Fist Out)
- Rata-Rata (Average)
Contoh penghitungan persediaan dengan masing-masing metode sebagai
Berikut :
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 17
MASUK KELUAR SALDO
FIFO RATA-RATA LIFO FIFO RATA-RATA LIFO
SALDO AWAL
100 @9 = 900
100 @9 = 900
100 @9 = 900
100 @10 = 1000 100 @ 9 = 900
100 @10 = 1000
1900
200 @9,5 = 1900
100 @ 9 = 900
100 @10 = 1000
1900
100 @14 = 1400 100 @9 = 900
100 @10 = 1000
100 @14 = 1400
3300
300 @11 = 3300
100 @9 = 900
100 @10 = 1000
100 @14 = 1400
3300
100 @9 = 900
100 @11 = 1100
100 @14 = 1400
100 @10 = 1000
100 @14 = 1400
2400
200 @11 = 2200
100 @ 9 = 900
100 @10 = 1000
1900
100 @10 = 1000
100 @11 = 1100
100 @10 = 1000
100 @14 = 1400
1400
100 @11 = 1100
100 @ 9 = 900
900
Dari penghitungan persediaan diatas, maka penghitungan HPP untuk masing-
masing metode penilaian persediaan sebagai berikut :
KETERANGAN FIFO RATA-RATA LIFO
Persediaan Awal
Pembelian
Persediaan Akhir
900
2.400
1.400
900
2.400
1.100
900
2.400
900
Harga Pokok Penjualan (HPP) 1.900 2.200 2.400
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 18
d. Piutang Tidak Tertagih
PIUTANG / TAGIHAN
Mengandung resiko untuk tidak tertagih / macet
Akuntansi Komesial Akuntansi Fiskal
Dibuat rekening cadangan - Tidak boleh menggunakan -
Kerugian piutang. Metode cadangan.
Dibebankan langsung sebagai - Menggunakan metode langsung,
Kerugian dalam lap. L/R yaitu : pembebanan piutang tidak
tertagih ditentukan sebesar –
piutang yang benar-benar sudah
tidak dapat ditagih lagi.
Catatan :
Nilai piutang dalam neraca harus dicantumkan secara Netto, dalam arti saldo
piutang setelah dikurangi dengan piutang yang tidak dapat ditagih lagi.
e. Pendapatan Diterima Dimuka
Menurut Akuntansi Komersial :
Pendapatan yang diterima misalnya : uang sewa untuk jangka waktu
tertentu belum dapat diakui sebagai pendapatan, tetapi baru diakui
sebagai pendapatan yang diterima dimuka.
Namun apabila barang atau jasa telah diserahkan, maka dapat diakui
sebagai penghasilan periode yang bersangkutan.
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 19
Menurut Akuntansi Fiskal :
Pendapatan yang diterima dimuka (misalnya : uang sewa) Harus diakui
sebagai penghasilan fiscal untuk periode yang bersangkutan, yaitu
pada saat uang itu diterima.
2. KOREKSI TETAP
Koreksi tetap dapat dilakukan pada pos-pos antara lain :
a. Pengeluaran Natura dan Kenikmatan
Menurut Akuntansi Komersial :
Pengeluaran untuk pemberian natura / kenikmatan Boleh dibebankan
sebagai biaya. Misalnya : beras, gula, makan siang, seragam, harga
pokok dari produk yang diberikan karyawan.
Menurut Akuntansi Fiskal :
Pengeluaran untuk pemberian natura / kenikmatan Tidak Boleh
diperlakukan sebagai biaya.
Ketentuan Khusus : Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor :
83/PMK.03/2009 yang mulai berlaku 1 Januari 2009 menegaskan hal-hal
sebagai berikut :
Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi
Pegawai yang menerimanya adaIah :
1. Pemberian atau penyediaan makanan dan/ atau minuman bagi seluruh
Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
2. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang
diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu
dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong
pembangunan di daerah tersebut.
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 20
3. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam
pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena
sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.
b. Sumbangan / Bantuan / Hibah
Menurut Akuntansi Komersial :
Pengeluaran untuk sumbangan baik yang bersifat sosial atau komersial
Boleh dibebankan sebagai biaya.
Menurut Akuntansi Fiskal :
Sumbangan / bantuan / hibah Tidak Boleh dibebankan sebagai biaya,
kecuali terdapat hubungan kerja, hubungan usaha, atau hubungan
kepemilikan.
c. Pemakaian Untuk Kepentingan Pribadi
Menurut Akuntansi Komersial :
Hal ini dapat terjadi karena adanya penarikan dana / aktiva untuk
keperluan pribadi pemilik perusahaan atau pengeluaran biaya untuk
pribadi pemilik perusahaan.
Pengeluaran tersebut Tidak Boleh dibebankan sebagai biaya usaha,
tetapi dibebankan sebagai pengurang modal (prive / deviden)
Menurut Akuntansi Fiskal :
Pengeluaran untuk keperluan pribadi Tidak Boleh dibebankan sebagai
biaya.
Pemakaian untuk keperluan pribadi menurut fiscal mempunyai arti yang
sangat luas, yaitu :
a. Untuk pribadi pemegang saham, direksi atau karyawan.
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 21
b. Pembayaran bunga atas pinjaman untuk pribadi.
c. Pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi (kecuali yang
diatur lain dalam PPh Pasal 21).
d. Gaji untuk pemilik badan usaha yang modalnya tidak terbagi atas
saham, dimana gaji pemilik diakui sebagai pengurang modal.
d. Biaya Bunga
KREDIT / HUTANG
Mengakibatkan perusahaan
Membayar biaya bunga
Menurut Akuntansi Komersial :
Pengeluaran membayar bunga atas hutang / kredit dapat dibebankan
sebagai biaya yang mengurangi pendapatan bersih.
Menurut Akuntansi Fiskal :
Pengeluaran membayar bunga atas hutang / kredit pada prinsipnya
dapat dibebankan sebagai biaya secara fiscal dengan syarat :
a. Biaya bunga atas hutang bukan untuk kepentingan pribadi.
b. Dalam struktur modal, hutang menunjukkan rasio yang wajar.
c. Dalam hal tingkat bunga, sebatas pada tingkat bunga yang wajar
(misalnya : tingkat bunga bank)
d. Dalam hal menempatkan dana pinjamannya dalam deposito atau
tabungan, maka biaya bunga yang boleh dibebankan secara fiscal
ditentukan dengan formulasi sebagai berikut :
(Rata-rata pinjaman perbulan - Rata-rata deposito perbulan) x tingkat bunga
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 22
Pengecualian dari ketentuan diatas, dimana biaya bunga pinjaman dapat
dibebankan seluruhnya sebagai biaya secara fiscal, apabila :
a. Dana yang ditempatkan di Bank dalam bentuk rekening Giro.
b. Penempatan dalam deposito atau tabungan merupakan keharusan
(peraturan), misalnya : syarat suatu proyek / tender.
c. Dapat dibuktikan bahwa deposito atau tabungan tersebut berasal dari
tambahan modal atau sisa laba.
Contoh :
PT. MAJU pada tahun 2013 mendapat pinjaman dari pihak ketiga dengan
batas maksimal sebesar Rp. 200.000.000,- dan tingkat bunga 20%
pertahun. Dari jumlah tersebut telah diambil dengan rincian sebagai
berikut :
- Bulan Februari diambil Rp. 125.000.000,-
- Bulan Juni diambil Rp. 25.000.000,-
- Bulan Agustus diambil Rp. 50.000.000,-
Disamping itu PT. MAJU mempunyai dana yang ditempatkan dalam
deposito dengan rincian sebagai berikut :
- Bulan Februari s/d Maret Rp. 25.000.000,-
- Bulan April s/d Agustus Rp. 46.000.000,-
- Bulan Sept s/d Desember Rp. 50.000.000,-
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 23
Dengan demikian besarnya biaya bunga yang dapat dibebankan
sebagai biaya secara fiscal sebagai berikut :
RATA-RATA PINJAMAN :
Bulan Pinjaman Jangka Waktu
Januari 0 1 bulan = Rp. 0
Pebruari s/d Mei RP. 125.000.000 4 bulan = Rp. 500.000.000
Juni s/d Juli Rp. 150.000.000 2 bulan = Rp. 300.000.000
Agustus s/d Desember Rp. 200.000.000 5 bulan = Rp. 1.000.000.000
Jumlah = Rp. 1.800.000.000
Rata-rata pinjaman perbulan :
Rp. 1.800.000.000,- : 12 = Rp. 150.000.000,-
RATA-RATA DEPOSITO :
Bulan Deposito Jangka Waktu
Januari 0 1 bulan = Rp. 0
Pebruari s/d Maret RP. 25.000.000 2 bulan = Rp. 50.000.000
April s/d Agustus Rp. 46.000.000 5 bulan = Rp. 230.000.000
September s/d Desember Rp. 50.000.000 4 bulan = Rp. 200.000.000
Jumlah = Rp. 480.000.000
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 24
Rata-rata deposito perbulan :
Rp. 480.000.000,- : 12 = Rp. 40.000.000,-
Jadi besarnya biaya bunga yang dapat dibebankan secara fiscal
= (Rp.150.000.000 - Rp. 40.000.000) x 20% = Rp. 22.000.000,-
e. Pengalihan Aktiva Tetap
Pengalihan Aktiva Tetap
• Penjualan
• Pertukaran
• Penghapusan karena sebab luar biasa
(Hilang, kebakaran, atau rusak berat)
Menurut Akuntansi Komersial :
Apabila terjadi pengalihan aktiva tetap, maka selisih lebih atau selisih
kurang antara harga jual dengan nilai bukunya, diakui sebagai laba atau
rugi atas penjualan aktiva tetap.
Menurut Akuntansi Fiskal :
a. Nilai sisa buku aktiva tetap tersebut dibebankan sebagai penghapusan
/ kerugian.
b. Harga jual / penggantian asuransi yang diterima, diperlakukan
sebagai penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan aktiva tetap
tersebut.
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 25
Apabila :
Aktiva Tetap Dijual Kepada pihak yang ada hubungan
Istimewa, misal :
• pemegang saham
• direktur
• karyawan, dll
Maka penjualan tersebut (yaitu adanya hubungan istimewa) secara fiskal yang
diakui adalah Harga Pasar.
Aktiva Tetap Diserahkan Sebagai penyertaan modal (saham)
Dinilai dengan harga pasar
Dibukukan sebagai Nominal Saham
Apabila harga pasar Lebih Besar dari nominal saham, maka selisih lebih
dibukukan sebagai Agio Saham.
f. Penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final
Menurut Akuntansi Komersial :
Semua pendapatan, baik yang telah dikenakan pajak final atau tidak final
diakui sebagai pendapatan.
Menurut Akuntansi Fiskal :
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 26
Pendapatan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final tidak boleh
diakui sebagai pendapatan.
g. Penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak
Menurut Akuntansi Komersial :
Semua pendapatan, baik yang tidak dikenakan pajak (bukan obyek pajak)
diakui sebagai pendapatan.
Menurut Akuntansi Fiskal :
Pendapatan yang tidak termasuk obyek pajak, boleh tidak diakui sebagai
pendapatan, misalnya :
a. Sumbangan, bantuan, hibah, sepanjang tidak dalam rangka hubungan
kerja / usaha dan hubungan kepemilikan.
b. Deviden / pembagian laba atas penyertaan modal yang diperoleh PT,
Koperasi, Yayasan, BUMN / BUMD.
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 27
BAB 3
KAPITA SELEKTA
1. Penjualan Konsinyasi
System penjualan konsinyasi adalah barang telah diserahkan tetapi hak
pemilikan masih berada dipihak pabrik (yang menyerahkan).
Penyerahan barang Sistem Konsinyasi Bukan Penghasilan
Dianggap sebagai Penghasilan
Jika telah ada laporan penjualannya
Apabila belum terjual
Dicatat sebagai persediaan
2. Ability to Pay
Dalam perpajakan konsep ability to pay, yaitu pajak harus dipungut pada saat
WP mempunyai kemampuan untuk membayar (likuid).
Misalnya : Sewa yang diterima dimuka, dalam perpajakan diakui sekaligus
sebagai penghasilan saat diterimanya uang sewa tersebut.
3. Penjelasan Pos-Pos Dalam Neraca Fiskal
Pada sisi Aktiva dalam neraca fiskal terdapat pos-pos antara lain :
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 28
a. AKTIVA LANCAR :
1. Kas (sama dengan pada akuntansi komersial)
2. Kas Bank (sama dengan pada akuntansi komersial)
3. Piutang
Yang dicantumkan adalah piutang netto, yaitu setelah dikurangi dengan
piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih, yang telah dibebankan
dalam biaya operasional.
4. PPh dibayar dimuka
Merupakan besarnya PPh yang telah dibayar selama tahun pajak
yang bersangkutan, yang dapat dikreditkan dalam penghitungan PPh
terhutang.
5. Persediaan
Merupakan persediaan barang dagangan yang telah dihitung berdasarkan
metode FIFO atau Rata-rata.
b. AKTIVA TETAP :
1. Jumlah Aktiva tetap
Merupakan jumlah harga perolehan aktiva tetap yang dimiliki dan
digunakan secara langsung dalam kegiatan usaha.
2. Akumulasi Penyusutan
Merupakan nilai akumulasi dari penyusutan yang dilakukan secara fiskal
selama masa manfaat.
Pada sisi Pasiva dalam neraca fiscal terdapat pos-pos antara lain :
c. KEWAJIBAN :
Merupakan pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan dimasa yang
akan datang yang timbul karena adanya transaksi dimasa sebelumnya,
misalnya pembelian barang / jasa atau menerima pinjaman uang.
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 29
Dalam perpajakan kewajiban yang dicantumkan adalah kewajiban yang jelas
statusnya.
Klasifikasi Kewajiban :
1. Kewajiban (hutang) jangka pendek.
Merupakan hutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu sampai
dengan satu tahun, misalnya :
Hutang usaha
Uang muka penjualan
Hutang pajak
Hutang sewa
Hutang deviden
Hutang pembelian aktiva, dll
2. Kewajiban (hutang) jangka panjang.
Merupakan hutang yang jatuh tempo pembayarannya lebih dari
satu tahun, dan sumber pembayarannya tidak diambil dari aktiva
lancar, misalnya :
Pinjaman bank
Pinjaman gadai
Kredit investasi, dll
3. Kewajiban (hutang) lain-lain.
Merupakan kewajiban yang tidak dapat dikelompokkan dalam hutang
jangka pendek atau jangka panjang.
Misalnya :
Pendapatan ditangguhkan
Uang jaminan dari pelanggan
Hutang direksi, dll
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 30
Bagaimana jika hutang dalam mata uang asing ?
Hutang dalam M.U. Asing
Dibukukan dalam M.U. rupiah
Berdasarkan :
a. Nilai tukar tetap, atau
b. Nilai tukar pada akhir tahun pajak
Memilih salah satu, tapi taat asas.
Catatan :
Dalam neraca, kewajiban disajikan disisi pasiva berdasarkan urutan jatuh
temponya (dari yang terdekat sampai dengan yang paling lama)
d. MODAL :
Adalah sejumlah harta yang menjadi hak milik suatu usaha.
Rekening modal terdiri dari :
1. Modal disetor
Yaitu : harta yang ditanamkan pemiliknya ke perusahaan.
2. Laba ditahan
Yaitu : akumulasi laba setelah pajak termasuk laba tahun berjalan dan
telah dikurangi dengan laba yang dibagikan (deviden).
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 31
Catatan :
Semua pembayaran yang bersumber dari Laba Ditahan tidak boleh
dibebankan sebagai biaya untuk tahun buku selanjutnya. Misalnya :
Pembayaran bonus
Gratifikasi
Jasa produksi
Tantiem
Dll
Bagaimana caranya biaya yang tidak boleh dibebankan,
Secara fiscal dapat dibebankan sebagai biaya ?
(mis : fasilitas kesehatan, perumahan, dll)
Dengan merubah menjadi tunjangan sebesar fasilitas yang diberikan
Contoh : Sistematika Mencari Harga Pokok Penjualan untuk Industri
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 32
HARGA POKOK PENJUALAN
(INDUSTRI)
Uraian Bahan Baku Bahan Pembantu Jumlah
Persediaan awal tahun Rp………… Rp…………… Rp…………
Pembeliah dalam tahun-
Yang besangkutan Rp…………(+) Rp……………(+) Rp……….(+)
Bahan tersedia Rp………… Rp…………... Rp…………
Persediaan bahan akhir th Rp………… (-) Rp…………... (-) Rp………..(-)
Pemakaian bahan Rp…………. Rp…………… Rp………….
Gaji/upah Rp…………
Penyusutn / amortisasi Rp…………
Biaya lain-lain Rp……….(+)
Total biaya proses produksi Rp…………
Barang dalam proses awal tahun Rp……….(+)
Barang dalam proses tersedia Rp………….
Barang dalam proses akhir tahun Rp………..(-)
Harga Pokok Produksi Rp…………
Persediaan barang jadi awal tahun Rp..……..(+)
Barang jadi tersedia Rp………….
Persediaan barang jadi akhir tahun Rp……….(-)
Harga Pokok Penjualan Rp………….
Catatan :
1. Persediaan dan pemakaian persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan
yang dilakukan secara Rata-rata atau FIFO.
2. Penyusutan / amortisasi dilakukan dengan metode Garis Lurus atau Saldo
Menurun.
3. Jumlah pembelian adalah nilai pembelian setelah dikurangi dengan
pengembalian barang, potongan, dan rabat dalam tahun yang bersangkutan.
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 33
RINGKASAN REKONSILIASI
LAPORAN KEUANGAN FISKAL
NO KETERANGAN KOMERSIAL KOREKSI FISKAL
I.
PENGHASILAN USAHA 1. Penjualan Neto a. Metode pengakuan b. Potongan penjualan/rabat
- Metode realisasi - Metode penyisihan
c. Retur penjualan - Metode realisasi - Metode penyisihan 2.Harga Pokok Penjualan (HPP) a. Penilaian persediaan - Harga perolehan - HP & H.Pasar terendah - Prosentase laba bruto - Harga eceran b. Metode - FIFO - LIFO - Rata-rata c. Pencatatan - Fisik - Perpetual
Akrual
- - - - - - - -
Akrual - - - - - -
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 34
II. III.
PENGHASILAN LUAR USAHA 1. Deviden penyertaan di DN 2. Deviden penyertaan di LN 3. Bunga tabungan, deposito, jasa giro 4. Keuntungan penjualan tanah
a. Bukan usaha pokok b. Usaha pokok
5. Keuntungan pengalihan harta 6. Penghasilan royalty 7. Penghasilan sewa
a. Aktiva tetap bergerak b. Aktiva tetap tidak bergerak
8. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, mis : PBB, PPn.BM 9. Keuntungan pembebasan hutang 10. Keuntungan selisih kurs valas 11. Hadiah / penghargaan
a. Sehubungan prestasi b. Sehubungan undian
12. Penerimaan dari piutang yang telah dihapuskan 13. Penerimaan hibah dari pihak yang ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, dan penguasaan BEBAN USAHA 1. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memeliharan penghasilan :
a. Obyek pajak penghasilan b.Bukan obyek pjk penghasilan
2. Gaji / upah 3. Menanggung PPh Pasal 21 4. Tunjangan dalam bentuk uang 5. Premi asuransi jiwa yang dibayar perusahaan 6. Iuran THT
a. Dibayar perusahaan b. Dibayar karyawan
7. Iuran Pensiun ke dana pensiun yang telah disahkan M.K :
a. Dibayar perusahaan b. Dibayar karyawan
-
- -
- - - - - - - - - -
Harga Pasar
- - - - - - - -
- - - - -
Harga Pasar
- - - -
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 35
8. Iuaran pensiun ke dana pensiun yang belum disahkan M.K 9. Tunjangan Hari Raya (THR) 10. Uang lembur 11. Pengobatan
a. Cuma-Cuma b. Penggantian c. Tunjangan pengobatan
12. Imbalan dalam bentuk natura 13. Tunjangan cuti / uang cuti 14. Perjalanan dinas 15. Biaya rekreasi 16. Bonus / pesangon 17. Biaya pendidikan pegawai 18. Beasiswa :
a. Ada ikatan kerja b. Tidak ada ikatan kerja c. GN-OTA
19. Sumbangan pada karyawan : a. Barang b. Uang
20. Gaji yang dibayarkan kpd anggota persekutuan, Firma, CV 21. Bunga pinjaman 22. Beban sewa 23. Beban royalty 24. Jasa manajemen / tehnik 25. Litbang 26. Intertaiment 27. Keperluan pribadi direksi / pegawai 28. Iklan / promosi 29. Rugi selisih kurs valas 30. Kerugian pengalihan harta 31. Beban ATK kantor 32. Beban Listrik, Telp dan Fax 33. Perangko dan meterai 34. Handphone dan radio pager 35. Pemeliharaan & perbaikan aktiva
Bukan Biaya
Bukan Biaya
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
50% -
- - - - - -
Bukan Biaya
Bukan Biaya
50%
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 36
Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.04/2002
Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok I
No. Jenis Usaha Jenis Harta
1. Semua Jenis Usaha
a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan.
b. Mesin kantor seperti mesin ketik, mesin hitung, duplikator, mesin photo copy, accounting machine dan sejenisnya. Komputer, printer, scanner dan
c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/casette, video recorder, televisi, dan sejenisnya.
d. Sepeda motor, sepeda dan becak.
e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan.
f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman. Dies, jigs, dan mould.
2. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan
Alat yang digerakkan bukan dengan mesin
3. Industri Makanan dan Minuman
Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4. Perhubungan, Pergudangan dan Komunikasi
Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5. Industri Semi Konduktor
Flash memory tester, writer machine, bipolar test system, eliminator (PE8-1), pose checker.
Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok II
No. Jenis Usaha Jenis Harta
1. Semua Jenis Usaha
a.
Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, almari, dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya.
b.
Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya.
c.
Container dan sejenisnya
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 37
2. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan
a.
Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya.
3. Industri Makanan dan Minuman
a.
Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan.
b.
Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarine, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka.
c.
Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan buah-buahan minuman segala jenis.
d.
Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.
4. Industri Mesin Mesin yang menghasilkan/produksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air)
5. Perkayuan Mesin dan peralatan penebangan kayu
6. Kontruksi Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane, buldoser dan sejenisnya
7. Perhubungan, Pergudangan dan Komunikasi
a.
Truck kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truck peron, truck ngangkang dan sejenisnya.
b.
Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin dan kapal tanki, kapal penangkap
c.
Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya,
d.
Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT.
e.
Kapal balon.
8. Telekomunikasi a.
Perangkat pesawat telepon.
b.
Pesawat telegraf, termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.
9. Industri Semi Konduktor
Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning chine, coating machine, curing oven, cutting press, ambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system ovn, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 38
Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok III
No. Jenis Usaha Jenis Harta
1. Pertambangan Selain Minyak dan Gas
Mesin-Mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk dan gas mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2. Pemintalan, Penenunan, dan Pencelupan
a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk dan tekstil (misalnya kain katun, sutra serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule).
3. Perkayuan a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya.
b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu
4.
Industri Kimia
a. Mesin dan peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dari logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinoida
wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, obat organis pembersih lainnya , zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi.
b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya, (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester
dan eter dari selulosa, karet, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).
5. Industri Mesin Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan erat (misalnya mesin mobil, mesin kapal)
6. Perhubungan dan Komunikasi
a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1000 DWT b. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 39
berat diatas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT c. Dok terapung. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 d. DWT e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis
7. Telekomunikasi
Perangkat radio navigasi, radar, dan kendali jarak jauh.
Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok IV
No. Jenis Usaha Jenis Harta
1. Konstruksi
Mesin berat untuk konstruksi
2. Perhubungan dan Komunikasi
a. Lokomotif uap dan tender atas rel. b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat engangkutan. e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran- keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. g. dok – dok terapung
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 40
DAFTAR PUSTAKA
1. Direktorat Jenderal Pajak, 2007 Undang-undang nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
2. Direktorat Jenderal Pajak, 2008 Undang-undang nomor 36 tahun 2008
Tentang Pajak Penghasilan.
3. -----------------------------------, 2009 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.03/2009. Tentang
Pemberian Natura & Kenikmatan yang Dapat Mengurangi Penghasilan Bruto.
4. -----------------------------------, 2009 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 12/PJ/2009 Tentang Tata Cara Revaluasi Aktiva Tetap.
5. -----------------------------------, 2001 Himpunan Peraturan Pelaksanaan
Perubahan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2001, CV Eko Jaya, Jakarta.
6. Tunas Hariyulianto, 1996 Pajak Penghasilan Indonesia, CV Eko Jaya, Jakarta.
7. -----------------------------------, 2000 Undang - Undang Pajak Tahun 2000, Edisi Lengkap, PT Salemba Empat, Jakarta.
8. Waluyo, Wirawan B. Ilyas, 2002 Perpajakan Indonesia, Buku 1 dan 2, PT Salemba Empat, Jakarta.
9. ---------------------------------- Himpunan Peraturan Pemerintah,
Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak.
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 41
PETUNJUK PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
( UU No.36 Tahun 2008)
A. Formulasi Penghitungan
(-) (=) PENGHASILAN BRUTO BIAYA-BIAYA PENGHASILAN NETO
(-)
KOMPENSASI KERUGIAN
(=) PPH (=) TARIF (X) PENGHASILAN TERUTANG PASAL 17 KENA PAJAK
(-)
PPh YG DIPOTONG /
DIPUNGUT PIHAK LAIN
(=) PPh YG HARUS (-) PPh YANG TELAH (=) PPh KURANG/LEBIH DI BAYAR SENDIRI DIBAYAR SENDIRI BAYAR
B. Keterangan :
1. Penghasilan Bruto
Merupakan penghasilan yang diperkenankan sebagai obyek pajak, baik
penghasilan dari usaha maupun penghasilan dari luar usaha kecuali
penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final.
2. Biaya-Biaya
Merupakan pengurang-pengurang yang diperkenankan didalam
penghitungan Pajak Penghasilan, yaitu :
B O N U S
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 42
a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan
termasuk :
- Biaya pembelian bahan
- Upah, gaji, honorarium, bonus, tunjangan yang diberikan dalam bentuk
uang.
- Biaya bunga
- Biaya sewa
- Biaya royalti
- Biaya perjalanan dinas
- Biaya pengolahan limbah
- Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
- Premi asuransi
- Biaya administrasi
- Pajak, kecuali pajak penghasilan
b. Penyusutan dan amortisasi, untuk harta yang mempunyai masa manfaat
lebih dari satu tahun.
c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan.
d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta perusahaan.
e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan.
g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.
h. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang
ketentuannya diatur Peraturan Pemerintah.
i. Sumbangan dalam rangka penelitian pengembangan yang dilakukan di
Indonesia ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
j. Biaya pembangunan infrastruktur sosial ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
k. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 43
l. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah
Pengurang yang tidak diperkenankan
a. Pembagian laba, termasuk dividen dan sisa hasil usaha koperasi.
b. Biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
c. Pembentukan cadangan, kecuali untuk usaha bank, sewa guna usaha
dengan hak opsi, usaha asuransi dan pertambangan.
d. Imbalan dalam bentuk natura (barang) dan kenikmatan (fasilitas), kecuali
penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta
kenikmatan daerah tertentu berkaitan pelaksanaan pekerjaan yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
e. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang
saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
f. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan.
g. Pajak penghasilan.
h. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV.
i. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang berkenaan
dengan perpajakan.
3. Penghasilan Neto dan Kompensasi Kerugian
Selisih dari penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang diperkenankan
adalah yang disebut penghasilan neto. Apabila penghasilan bruto setelah
dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan didapat kerugian, maka kerugian
tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak
berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
Contoh :
PT. X dalam tahun 2007 mengalami kerugian fiskal sebesar
Rp.1.200.000.000,- Diketahui dalam 5 (lima) tahun berikutnya rugi laba fiskal
PT. X sebagai berikut :
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 44
Th. 2008 laba fiscal : Rp. 200.000.000
Th. 2009 Rugi fiscal : (Rp. 300.000.000)
Th. 2010 laba fiscal : NIHIL
Th. 2011 laba fiscal : Rp. 100.000.000
Th. 2012 laba fiscal : Rp. 800.000.000
Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut :
Rugi fiskal Th.2007 : (Rp. 1. 200.000.000)
Laba fiskal Th.2008 : 200.000.000 (+)
Sisa rugi fiskal Th.2007 : ( 1.000.000.000)
Rugi fiskal Th.2009 : ( 300.000.000)
Sisa rugi fiskal Th.2007 : ( 1.000.000.000)
Laba fiskal Th.2010 : NIHIL
Sisa rugi fiskal Th.2007 : ( 1.000.000.000)
Laba fiskal Th.2011 : 100.000.000 (+)
Sisa rugi fiskal Th.2007 : ( 900.000.000)
Laba fiskal Th.2012 : 800.000.000 (+)
Sisa rugi fiskal Th.2007 : ( 100.000.000)
Rugi fiskal tahun 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- yang masih tersisa akhir
tahun 2012 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun
2013. Sedangkan rugi fiskal tahun 2009 sebesar Rp. 300.000.000,- hanya
boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2013 dan 2014, karena
jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai sejak tahun 2009 berakhir pada
tahun 2014.
4. Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif dihitung dengan jalan
mengurangkan penghasilan neto dengan kompensasi kerugian tahun
sebelumnya. Dengan kata lain jika tidak ada kompensasi kerugian tahun
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 45
sebelumnya, maka penghasilan neto dianggap sebagai Penghasilan Kena
Pajak (PKP).
5. Tarif Pajak Pasal 17
Berdasarkan UU PPh nomor 36 tahun 2008 yang efektif berlaku per 1 Januari
2009, dimana tarif PPh Badan menggunakan tarif tunggal 28% untuk tahun
pajak 2009 (Pasal 17 ayat 1 huruf b) dan berubah menjadi 25% untuk tahun
pajak 2010 (Pasal 17 ayat (2a)).
Selanjutnya sesuai Pasal 31E ayat (1) menyatakan bahwa : Wajib Pajak
badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa
pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas
Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
Contoh 1:
Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp4.500.000.000,00
(empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Penghitungan pajak yang terutang:
Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto
tersebut dikenai tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak
Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak
melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
Pajak Penghasilan yang terutang:
(50% x 28%) x Rp500.000.000,00 = Rp70.000.000,00
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 46
Contoh 2:
Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp30.000.000.000,00
(tiga puluh miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:
1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang
memperoleh fasilitas:
(Rp4.800.000.000,00 : Rp30.000.000.000,00) x Rp3.000.000.000,00 =
Rp480.000.000,00
2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak
memperoleh fasilitas:
Rp3.000.000.000,00 – Rp480.000.000,00 = Rp2.520.000.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang:
- (50% x 28%) x Rp480.000.000,00 = Rp67.200.000,00
- 28% x Rp2.520.000.000,00 = Rp705.600.000,00
Jadi Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang = Rp67.200.000,00 +
Rp705.600.000,00 = Rp772.800.000,00
6. PPh Terhutang
Besarnya pajak terhutang (PPh terhutang) diperoleh dengan jalan
mengalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan Tarif Pajak Pasal 17.
Untuk keperluan penerapan tarif pajak ini jumlah Penghasilan Kena Pajak
(PKP) dibulatkan kebawah dalam ribuan rupiah penuh.
7. PPh Yang Dipotong/Dipungut Pihak Lain
Merupakan pelunasan pajak dalam tahun berjalan yaitu melalui
pemotongan/pemungutan oleh pihak lain (pada saat wajib pajak menerima
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 47
penghasilan) yang boleh diperhitungkan sebagai Kredit Pajak (dikreditkan)
terhadap PPh terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Kredit Pajak
hanya dapat diperhitungkan untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya
tidak bersifat final.
Adapun jenis Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan antara lain :
a. Pajak Penghasilan Pasal 22
Pajak Penghasilan yang dipungut oleh bendaharawan atau badan lain
yang ditunjuk sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang,
kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang tertentu lainnya.
b. Pajak Penghasilan Pasal 23/26
Pajak Penghasilan yang dipotong sehubungan dengan penghasilan yang
diterima atau diperoleh atas penggunaan modal (capital income) dan
penghasilan sehubungan dengan jasa yang diterima wajib pajak badan.
Misalnya royalti, sewa, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan.
c. Pajak Penghasilan Pasal 24
Pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari
luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri.
8. PPh Yang Harus Dibayar Sendiri
Merupakan selisih antara PPh terhutang dengan PPh yang dipotong/dipungut
pihak lain ( sebagaimana yang dimaksud kredit pajak pasal 22, pasal 23 dan
pasal 24). Dimana besarnya PPh yang harus dibayar sendiri tersebut menjadi
dasar penghitungan Angsuran Pajak (PPh. Pasal 25) untuk tahun pajak
berikutnya, dengan formulasi penghitungan yaitu PPh yang harus dibayar
sendiri dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun
pajak.
9. PPh Yang Telah Dibayar Sendiri
Merupakan pelunasan/pembayaran pajak dalam tahun berjalan yaitu oleh
wajib pajak sendiri yang boleh diperhitungkan sebagai Kredit Pajak
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 48
(dikreditkan) terhadap PPh terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.
PPh yang telah dibayar sendiri dapat meliputi :
a. PPh. Pasal 25 (angsuran pajak setiap bulannya)
b. Surat Tagihan Pajak (STP) PPh. Pasal 25 (hanya pokok pajak)
c. Fiskal luar negeri
10. PPh Yang Kurang / Lebih Bayar
Merupakan selisih antara PPh yang harus dibayar sendiri dengan PPh yang
telah dibayar sendiri oleh wajib pajak. Dimana jika PPh yang harus dibayar
sendiri lebih besar dari pada PPh yang telah dibayar sendiri, maka terdapat
PPh yang masih harus dibayar (PPh kurang bayar). Demikian pula jika PPh
yang harus dibayar sendiri lebih kecil dari pada PPh yang telah dibayar
sendiri, maka terdapat PPh yang lebih bayar.
Apabila terdapat hasil PPh kurang bayar, maka kekurangan tersebut harus
dilunasi selambat-lambatnya sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan
dilaporkan di akhir bulan April tahun pajak berikutnya.
C. KREDIT PAJAK
Yang dimaksud dengan kredit pajak adalah pelunasan / pembayaran pajak
dalam tahun berjalan yaitu melalui dibayar sendiri oleh wajib pajak ataupun
melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain (pada saat wajib pajak
menerima penghasilan) yang boleh diperhitungkan sebagai Kredit Pajak
(dikreditkan) terhadap PPh terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.
Kredit Pajak hanya dapat diperhitungkan untuk penghasilan yang pengenaan
pajaknya tidak bersifat final.
Adapun Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan yaitu :
1. Pajak Penghasilan Pasal 22
2. Pajak Penghasilan Pasal 23
E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX ADVISORY 49
3. Pajak Penghasilan Pasal 24
4. Pajak Penghasilan Pasal 25
Dalam hal ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud kredit
pajak adalah :
1. Pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak
2. Baik dengan cara dipotong/dipungut pihak lain
3. Maupun dengan cara dibayar sendiri
4. Yang tidak bersifat final
5. Untuk tahun pajak yang sama
6. Yang dapat diperhitungkan sebagai angsuran pajak
D. KELENGKAPAN LAPORAN SPT TAHUNAN PPh. PASAL 29
BADAN
1. 1 (satu) set formulir SPT-Tahunan PPh WP Badan (Form.1771)
2. Laporan laba rugi fiskal
3. Neraca Fiskal
4. Daftar aktiva dan penghitungan penyusutan/amortisasi fiskal
5. Surat Setoran Pajak (SSP), apabila kurang bayar
6. Transkrip elemen kutipan laporan keuangan.