Akuntabilitas Dan Good Governance

8/3/2019 Akuntabilitas Dan Good Governance

1/20

B.IV

AKUNTABILITAS DAN GOOD GOVERNANCE

DEPARTEMEN AGAMA RI

SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA

TAHUN 2006


2/20

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan rahmat-Nya

buku Akuntabilitas dan Good Governance dapat disusun dan diterbitkan.

Buku ini disusun dan diterbitkan agar para pejabat di lingkungan Departemen Agama

memahami dan termotivasi untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan prinsip-prinsip Good

Governance (kepemerintahan yang baik) dalam rangka pembuatan laporan akuntabilitas kinerja

satuan organisasi/kerja masing-masing.

Sangat disadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran

sangat diharapkan untuk perbaikan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan

kepada semua pihak atas upaya dan jerih payahnya yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran

sehingga buku ini dapat disusun dan diterbitkan.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi seluruh pejabat di lingkungan Departemen Agama.

Jakarta, Februari 2007

Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana

H. Muhammad Irfan

NIP. 150157009

C:\Fjr\KMA\06\Good Governance


3/20

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ........................................................................................................... i

DAFTAR ISI ......................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ........................................................................................... 1

B. Dasar Hukum ............................................................................................. 2

C. Tujuan ........................................................................................................ 2

BAB II AKUNTABILITAS

A. Akuntabilitas Sebagai Suatu Konsep, Tujuan Historis, dan Teoritis ........ 3

1. Perkembangan .................................................................................... 3

2. Jenis ................................................................................................... 4

3. Hambatan .......................................................................................... 6

4. Lingkungan yang Mempengaruhi ..................................................... 8

5. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan ...................................................... 9

6. Media Akuntabilitas .......................................................................... 10

B. Pengertian Akuntabilitas ............................................................................ 11

C. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas .................................................................... 11

BAB III GOOD GOVERNANCE

A. Makna Good Governance ......................................................................... 12

B. Karakteristik Good Governance menurut UNDP ..................................... 13

C. Prinsip-prinsip Masyarakat Madani .......................................................... 14

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................ 17

ii

C:\Fjr\KMA\06\Good Governance\Ver Zai


4/20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangSuksesi kepemimpinan pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi ditandai antara

lain dengan semangat reformasi pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan

administrasi negaran yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan dengan mempraktikan prinsip-prinsip Good Governance.

Masyarakat menuntut kesungguhan pemerintah menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme

sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan public goods danpublic

services disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan)). Praktek terbaik dari

governance itu disebut Good Governance (kepemerintahan yang baik).

Agar Good Governance menjadi kenyataan diperlukan komitmen yang tinggi dari semua

pihak, atasan dan bawahan, pemerintah dan masyarakat, koordinasi (alignment) yang baik,integritas, profesionalitas, dan etos kerja serta moral yang tinggi. Hal yang paling penting

adalah harus ada keteladanan.

Untuk itulah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata,

sehingga pemerintah dan pembangunan berlangsung secara berhasil guna, berdaya guna, bersih,bertanggung jawab, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Konsep dasarnya pada klasifikasi responsibilitas menajerial tiap tingkatan organisasi

pemerintah. Masing-masing individu bertanggung jawab atas setiap kegiatan bagiannya.

Sejalan dengan itu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan

Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih danBebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketetapan ini ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan

Rakyat yang menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dalam rangka melaksanakan Ketetapan MPR RI tersebut Presiden Republik Indonesiamenerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Pada tingkat kebijakan pelaksanaan, telah ditetapkan Keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/y/99 tentang Pedoman Penyusunan PelaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian dengan pertimbangan menyesuaikan

dengan perkembangan yang telah terjadi telah diperbaharui dengan Keputusan Kepala LAN

Nomor 239/IX/6/8/2003.

Selanjutnya Departemen Agama menetapkan petunjuk pelaksaan untuk khusus dilingkungan Departemen Agama dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 489 Tahun 2000

yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 507 Tahun 2003 yang selanjutnya

disempurnakan kembali dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006 dandiinstruksikan kepada semua unit kerja, satuan organisasi/kerja Departemen Agama se

Indonesia untuk melaksanakannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

C:\Fjr\KMA\06\Good Governance


5/20

B. Dasar Hukum1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;3. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen AgamaKabupaten/Kota (disempurnakan);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaDepartemen Agama;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan PenyusunanLaporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama;

6. Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan MenteriAgama Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan LaporanAkuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama.

C. TujuanAgar para pejabat di lingkungan Departemen Agama memahami dan termotivasi untuk

menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan prinsip-prinsip Good Governance

(kepemerintahan yang baik) dalam rangka pembuatan laporan akuntabilitas kinerja satuanorganisasi/kerja masing-masing.

2



6/20

BAB II

AKUNTABILITAS

A. Akuntabilitas sebagai suatu Konsep, Tujuan Historis, dan TeoritisSesungguhnya sejak zaman Mesopotamia 4000 SM sudah ada hukum Hammurabi.

Raja wajib mempertanggungjawabkan tindakannya kepada yang memberi wewenang. Untuk

menyatakan keberadaan akuntabilitas sebagai suatu sistem dan agar dapat memahami secara

utuh, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : perkembangan, jenis, hambatan,lingkungan yang mempengaruhi terselenggaranya akuntabilitas, hal-hal yang perlu

diperhatikan untuk keberhasilan akuntabilitas, serta media akuntabilitas.

1. PerkembanganAccountability menurut Oxford Advance Learner's Dictionary, Oxford University

Press, 1989 adalah required or expected to give an explanation for one's action. Sementaramenurut Kamus Inggris Indonesia oleh John M. Echols dan Hassan Shadly, PT Gramedia

Jakarta, cetakan XIV, 1986 accountability adalah keadaan untuk dipertanggungjawabkan

atau keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Dapat difahami bahwa dalamakuntabilitas terkandung kewajiban seseorang atau organisasi untuk menyajikan dan

melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi

keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasan. Dalam hal ini terminologi akuntabilitasdilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan.

Menurut J.B. Ghartey, 1987, akuntabilitas ditujukan untuk memperoleh jawaban

atas pertanyaan berhubungan dengan pelayanan apa, oleh siapa, kepada siapa, milik siapa,

yang mana, dan bagaimana. Dengan demikian pertanyaan yang memerlukan jawaban

tersebut antara lain : apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapapertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban diserahkan, siapa

yang bertanggung jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakahpertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan, dan sebagainya. Konsep

pelayanan ini dalam akuntabilitas belum memadai, oleh karena itu harus diikuti dengan

jiwa intrepreneurship pada pihak-pihak yang melaksanakan akuntabilitas.

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dandemokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Oleh karena itu

pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada

masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik. Ada empat dimensi yang

membedakan akuntabilitas dengan yang lain, yaitu :a. Siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas;b. Kepada siapa ia berakuntabilitas;c. Apa standar penilaian akuntabilitasnya;d. Nilai akuntabilitas itu sendiri.

3



7/20

Efektivitas akuntabilitas publik banyak tergantung pada apakah pengaruh daripihak-pihak yang berkepentingan direfleksikan dalam sistem monitoring dan insentif dari

pelayanan publik. Pihak-pihak yang berkepentingan itu adalah :

a. Publik dan konsumen pelayanan (stakeholders);b. Pemimpin, pengawas pelayanan publik;c. Penyaji pelayanan itu sendiri yang mungkin punya tujuan berbeda.

Secara absolut akuntabilitas memvisualisasikan ketaatan kepada peraturan,kemampuan melakukan evaluasi kinerja, keterbukaan, mengacu jadwal, penerapan efisiensi

dan efektivitas biaya.

Pengendalian adalah bagian penting yang saling menunjang dengan akuntabilitas.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dipedomani, meliputi :

a. Kebijakan nasional, fundamental, dan strategis mencapai tujuan nasional;b. Kebijakan umum, kebijakan presiden, dan kebijakan gubernur;c. Kebijakan pelaksanaan;d. Kebijakan teknis.

2. JenisMenurut Sirajudin H. Saleh dan Aslam Iqbal, 1991, akuntabilitas merupakan sisi-

sisi sikap dan watak kehidupan manusia meliputi akuntabilitas intern seseorang dan

akuntabilitas ektern seseorang.

Akuntabilitas intern disebut juga akuntabilitas spiritual. Tidak sekedar tidak ada

pencurian dan sensibilitas lingkungan, tapi lebih dari itu seperti adanya perasaan malu

berbuat melanggar ketentuan dan lain-lain. Ini sangat besar maknanya bila semua orangmemiliki sensibilitas spiritual seperti itu, alasan-alasan permisif seperti berbedanya

kemampuan, tidak cukup waktu, tidak cukup sumber daya, dan sebagainya merupakan cikalbakal adanya korupsi dan akuntabilitas menjadi seperti kaca mobil berembun alias kabur.

Hendaknya kita berusaha keras menghindari keluhan-keluhan semacam itu bila kita ingin

melaksanakan akuntabilitas dengan sungguh-sungguh.

Akuntabilitas ekstern seseorang adalah akuntabilitas kepada lingkungannya baikformal (atasan) maupun informal (masyarakat). Akuntabilitas ekstern lebih mudah diukur

karena norma dan standarnya jelas. Ada atasan, ada pengawas, ada kawan sekerja yang

membantu, ada masyarakat konsumen yang sesekali menyoroti dan memberikan koreksiserta saran perbaikan, kelompok mahasiswa yang sensitif terhadap penyimpangan-

penyimpanan, dan ada pula lembaga masyarakat penyeimbang yang kepeduliannya sangat

tinggi seperti Indonesian Corruption Watch (ICW), dan Yayasan Lembaga Konsumen

Indonesia.

4



8/20

Akuntabilitas eksternal meliputi :

a. Akuntabilitas internal kepada pelayanan publik organisasi sendiri;b. Akuntabilitas eksternal kepada individu-individu dan organisasi di luar pelayanan

publik organisasi sendiri.

Akuntabilitas eksternal adalan akuntabilitas yang paling banyak dibahas. Banyak

orang mengelompokkan akuntabilitas ini menjadi beberapa bagian selaras dengan sudutpandang masing-masin, antara lain :

Menurut Mario D. Yango, 1991 :

a. Akuntabilitas tradisional/reguler.Akuntabilitas yang memfokuskan kepada transaksi-transaksi reguler/fiskal dalamefisiensi administrasi publik menuju pelayanan prima.

b. Akuntabilitas manajerial.Akuntabilitas yang menitikberatkan kepada efisiensi dana, kekayaan, sumber daya

manusia, dan sumber daya lain. Diharapkan peranan manajer atau pengawas lebih baik

terutama dalam menetapkan proses yang berkelanjutan sehingga dapat memberikanpelayanan publik yang lebih baik.

c. Akuntabilitas program.Akuntabilitas yang memfokuskan kepada pencapaian hasil operasi pemerintah. Sangat

diperhatikan sampai di mana pencapaian hasil, bukan sekedar cukup bahwa suatuprogram sudah dikerjakan.

d. Akuntabilitas proses.Akuntabilitas yang memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat kesejahteraansosial. Diperlukan etika dan moral yang tinggi serta dampak positif pada kondisi sosial

masyarakat.

Menurut Samuel Paul, 1991 :

a. Akuntabilitas demokratis. Pemerintah harus akuntabel atas kinerja semua kegiatannyakepada pemimpin politik yang telah mengangkatnya.

b. Akuntabilitas profesional. Para pakar dan teknokrat melaksanakan tugas senantiasadilandasi oleh norma dan standar profesinya.

c. Akuntabilitas hukum. Ketentuan-ketentuan hukum disesuaikan dengan kepentinganpublik yang dituntut oleh seluruh masyarakat.

Pembagian lain :

a. Akuntabilitas keuangan. Integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadapperundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup

penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah.

b. Akuntabilitas manfaat. Terfokus kepada efektivitas, tidak sekedar pada kepatuhanterhadap prosedur. Bukan hanya outputs, tapi sampai outcomes. Ini mirip dengan

akuntabilitas program.

5



9/20

c. Akuntabilitas prosedural. Apakah suatu prosedur telah mempertimbangkan moralitas,etika, kepastian hukum, ketaatan kepada keputusan politik? Ini mirip dengan

akuntabilitas proses.

3. HambatanBanyak mal-administrasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini berarti akuntabilitas tidakberjalan. Fakta menunjukkan banyak sekali hambatan-hambatan yang ditemui, antara lain :

a. Persentase melek hurufrendah (Law literacy percentage)Masyarakat yang demikian biasanya kurang peduli, mungkin karena kurang

mengertinya terhadap hak dan kewajiban serta masalah-masalah sosial. Sebaliknyamereka toleransi tinggi terhadap tidak-tanduk negatif seperti lack of accountability,malpractice, korupsi, nepotisme, sogok menyogok dan sejenisnya.

b. Gaji yang rendah (Poor standard of living)Pegawai dengan gaji kurang, cenderung mencari tambahan. Usaha demikian dianggapnormal-normal saja baik di luar maupun di dalam jam kerja. Bahkan sampai

"membisniskan" pekerjaan dinasnya, dengan menerima suap dan bentuk-bentuk KKN

lainnya.

c. Dekadensi moral (General decline in the moral values)Perilaku materialistis dan konsumerisme mendorong kepada lack of accountability.Sikap moral yang membedakan antara yang baik dan yang buruk bisa menurun,

sehingga pegawai mencari penghasilan dari cara yang tidak seharusnya.

d. Manajemen "semau gue" (A policy of live and let live)Cara hidup seperti ini memudahkan orang melanggar peraturan. Akhirnya dalam

mencari keuntungan dilakukan dengan mengabaikan kepentingan nasional, yangpenting "bisa hidup".

e. Hambatan moral (Cultural factors)Pejabat mementingkan pelayanan kepada keluarga/kerabat sendiri. Ini mendorong

tumbuh suburnya korupsi, kolusi dan nepotisme. Meski sudah cukup berada, merekamasih melakukan perbuatan tak terpuji, itu karena takut nanti menjadi "tidak

kecukupan". Jadi korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah "membudaya".

f. Monopoli pemerintah (Government monopoli)Sentralisasi sumber daya, penumpukan tanggung jawab, birokrasi berbelit-belit makin

mengurangi pelaksanaan akuntabilitas, bahkan akhirnya akuntabilitas dianggapnyamengganggu, sehingga dianggap "tidak perlu ada".

g. Buruknya sistem akuntansi (Deficiencies in the accounting system)Buruknya sistem akuntansi adalah salah satu faktor yang berakibat tidak dapat

diperolehnya informasi yang dapat dipercaya dalam penerapan akuntabilitas.

6



10/20

h. Tak ada kemauan untuk melaksanakan akuntabilitas ( Lack of will in enforcingaccountability)

Sikap pasif pegawai, tak acuh terhadap kepentingan akuntabilitas, menyebabkan

akuntabilitas tidak berjalan, dan ini berkait dengan "live and let live policy" di atas.

Pejabat yang seharusnya mengoreksi, ia tidak dapat berbuat, atau tidak mau berbuat,karena justru ia terlibat dalam tindak melanggar hukum.

i. Kekakuan birokrasi (Birocratic secrecy)Kontrol ketat kepada media masa makin menjadikan suasana unaccountable karenatidak ada keleluasaan masyarakat melakukan koreksi. Rakyat takut mengoreksi karena

adanya berbagai kemungkinan menjadi "hidup tidak nyaman" dan pejabat

memanfaatkan situasi itu untuk dengan leluasa melakukan pelanggaran hukum.

j. Konflik hubungan kelembagaan (Conflict in perspective and inadequate institutionallinkage)

Dengan tingginya kekakuan birokrasi di sektor publik, sedikit-sedikit rahasia, sedikit-sedikit rahasia, mengakibatkan sulitnya melakukan reviuw program sektor publik dan

sukarnya menentukan siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Informasi tentangtarget dan realisasi kinerja biasanya tidak tersedia, karena sengaja disembunyikan

dengan dalih " itu rahasia".

k. Rendahnya kualitas SDM (Quality of officers)Kualitas pegawai mencakup dua permasalahan, pertama besarnya anggaran untuk

membiayai program karena memerlukan banyak pegawai. Sayangnya kualitas merekarelatif rendah, sehingga hanya padat orang, bukan padat karya. Akibatnya terjadi

pemborosan, inefisiensi dan akuntabilitas tidak dapat dilaksanakan. Kedua material

yang ada kurang menunjang efisiensi dan kurang memotivasi para birokrat agarberupaya meningkatkan profesionalitas mereka.

l. Ketinggalan teknologi (Technological obsolescence and inadequate surveillancesystem)

Tidak tersedianya kelengkapan teknologi, terutama teknologi informasi yang mutakhir

yang diperlukan untuk mendukung akuntabilitas, merupakan faktor penghambat seriusbagi terciptanya akuntabilitas.

m. Mental jajahan (Colonial heritage)Budaya "ya pak, ya pak, ya pak" dan budaya tabu mengemukakan pendapat apalagi

pendapat yang berbeda dengan policy penguasa, sudah berlangsung sejak masapenjajahan yang cukup lama sehingga sulit diubah. Oleh para oknum penguasa negara

hal semacam itu "dilestarikan".

7



11/20

n. Lemahnya aturan hukum (Defects in the laws concerning accountability)Di antara "kelemahan" hukum yang mengganjal pada pelaksanaan kontrol

akuntabilitas, adalah adagium " presumption of innocence" anggapan bahwa tertuduh

tetap dianggap tidak bersalah sehingga kesalahannya dibuktikan di depan pengadilan.

Sedangkan untuk membuktikan bahwa seseorang itu korupsi sangat sulit, memerlukanbiaya, waktu dan tenaga yang banyak. Pembuktian terbalik mungkin dapat mengatasi

kelemahan ini.

o. Lingkungan yang kurang mendukung (Environmental crisis)Instabilitas politik, rasa tidak aman, rasa ketakutan, tidak dihiraukannya akuntabilitas

di lingkungan pemerintahan dan publik sungguh merupakan lingkungan yang tidak

kondusif bagi penyelenggaraan akuntabilitas.

4. Lingkungan yang MempengaruhiLingkungan yang mempengaruhi akuntabilitas suatu instansi pemerintah/satuan

organisasi meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang merupakan faktor-faktor yang membentuk, memperkuat, atau memperlemah efektivitas pertanggungjawaban

instansi pemerintah tersebut atas wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkankepadanya. Diantara faktor-faktor yang relevan dengan akuntabilitas instansi pemerintah

antara lain meliputi :

a. Falsafah dan konstitusi negara;b. Tujuan dan sasaran pembangunan nasional;c. Ilmu pengetahuan dan teknologi;d. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan;e. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur akuntabilitas;f. Penegakan hukum yang memadai;g. Tingkat keterbukaan/transparansi pengelolaan;h. Sistem manajemen birokrasi;i. Visi, misi, tugas pokok dan fungsi, serta program pembangunan yang terkait;j. Keterbatasan jangkauan pengendalian dan kompleksitas program instansi.

Faktor-faktor tersebut mempengaruhi corak akuntabilitas secara simultan dan saling

terkait, hingga sulit diurai pengaruhnya tanpa mengaitkan satu faktor dengan faktor yang

lain secara keseluruhan.Standarisasi pelaporan itu perlu, tetapi tidak harus mengakomodasi semua

kebutuhan pemakai, karena bila demikian akan menjadi semakin sangat kompleks "format

laporan" yang seharusnya berlaku umum untuk semua instansi pemerintah. Untuk itu perludiperhatikan ciri-ciri akuntabilitas yang efektif antara lain :

a. Utuh dan menyeluruh;

8



12/20

b. Mencakup aspek integritas keuangan, ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan prosedur;c. Akuntabilitas merupakan bagian dari sistem manajemen untuk menilai kinerja individu

atau satuan organisasi;

d. Akuntabilitas harus dibangun berdasarkan sistem informasi yang andal untukmenjamin keabsahan, akurasi, obyektivitas, dan ketepatan waktu penyampaianinformasi;

e. Adanya penilaian yang obyektif dan independen terhadap akuntabilitas suatu satuanorganisasi;

f. Adanya tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas.5. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Menurut Plumptre T., 1981, dalam artikelnya "Persepctive Accountability in The

Public Sector", untuk mencapai keberhasilan akuntabilitas, diperlukan :

a. Pemimpin teladan (Exemplary leadership)Pemimpin yang sensitif, responsif, akuntabel, transparan kepada bawahan, dia

memerlukan akuntabilitas yang dipraktikkan mulai dari tingkat bawahan.

b. Debat publik (Public debat)Sebelum suatu rancangan disahkan sebagai kebijakan, dibawa dulu ke depan publik,

hingga jelas apa yang akan dicapai, bagaimana indikator kinerjanya. Masyarakat

diharapkan memberikan masukan karena kebijakan pemerintah biasanya berdampaksosial.

c. Koordinasi (Coordination)Adanya koordinasi antar semua instansi pemerintah sangat baik bagi tumbuh kembangakuntabilitas. Koordinasi memang sudah tiap hari diucapkan tapi tiap hari pula orang

tak mampu melaksanakan karena sering terjadi conflict or interest.

d. Otonomi (Autonomy)Instansi pemerintah dapat melaksanakan menurut caranya sendiri yang dipandangpaling baik (menguntungkan, efektif, dan efisien). Otonomi di sini pada teknis

pelaksanaannya tetap terpadu dengan kebijakan nasional.

e. Keterbukaan dan kejelasan (Explicitness and clarity)Standar evaluasi kinerja harus jelas, sehingga mudah diketahui apa yang harus

diakuntabilitaskan. Kurangnya transparansi dapat mengurangi eksistensi akuntabilitas.f. Legitimasi dan pengakuan (Legitimacy and acceptance)

Tujuan dan makna akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka sehingga

standar dan aturannya dapat diterima oleh semua pihak untuk dijadikan patokan dalam

pengukuran keberhasilan/kegagalan.

9



13/20

g. Perundingan (Negotiation)Negosiasi nasional diperlukan tentang perbedaan-perbedaan tujuan dan sasaran,

tanggung jawab dan kewenangan setiap instansi pemerintah.

h. Pemasyarakatan dan publisitas pendidikan (Educational campaign and pulicity)Perlu proyek percontohan untuk dikomunikasikan kepada masyarakat. Penerimaan

masyarakat terhadap suatu hal yang baru akan semakin dipengaruhi oleh pemahamanmereka terhadap hal yang baru tersebut.

i. Umpan balik dan evaluasi (Feed back and evaluation)Agar akuntabilitas dapat terus-menerus ditingkatkan, perlu diperoleh informasi untukmendapatkan umpan balik dari penerima akuntabilitas dan perlu dilakukan evaluasi.

j. Kemampuan penyesuaian (Adaptation and recycling)Perubahan yang terjadi di masyarakat berakibat pula pada akuntabilitasnya. Sistem

akuntabilitas harus tanggap terhadap setiap perubahan.

6. Media AkuntabilitasMedia pertanggungjawaban yanag menjadi alat evaluasi harus dibuat secara tertulis

dalam bentuk laporan periodik. Dibuat sesuai standar. Keseragaman bentuk dan isi

laporan harus mengarah kepada bentuk dan isi laporan harus mengarah kepada

pemanfaatan laporan untuk daya banding antar instansi.

Konsep akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban bernuansa pencapaian tujuansecara efektif, efisien, ekonomis, sejalan dengan konsep pemeriksaan komprehensif,

sehingga diperoleh simpulan menyeluruh mengenai kehematan, efisiensi, efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan setiap instansi departemen/lembaga/

pemerintah daerah.

Media akuntabilitas merupakan media pertanggungjawaban yang dirumuskan

melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan bahan pendukung

Rencana Stratejik (RS), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Pengukuran Kinerja Kegiatan

(PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Keempat bahan tersebut di atas (RS, RKT, PKK, dan PPS) merupakan pendukung

utama dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Departemen

Agama dari sejak satuan organisasi/kerja yang paling bawah dan dirangkum secara

berjenjang sampai tingkat eselon I yang akhirnya dibuat laporan Menteri Agama kepadaPresiden. Laporan kepada Presiden tersebut paling lambat pada bulan ketiga tahun

anggaran berikutnya.

10



14/20

B. Pengertian AkuntabilitasAkuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan

menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan organisasi meliputi

keberhasilan dan kegagalan misinya kepada pihak yang berwenang meminta

pertanggungjawaban.

Semua instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya harus memahami

lingkup akuntabilitas masing-masing.

Akuntabilitas dapat mencakup aspek pribadi (spiritual) dan aspek eksternal.

C. Prinsip-prinsip AkuntabilitasDalam penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-

prinsip sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf;2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin kegunaan sumber-sumber daya secara

konsisten dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran;4. Harus berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;5. Harus jujur, obyektif, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi

pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan

penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas juga menyajikan deviasi (selisih, penyimpangan) antara realisasi kegiatan

dengan rencana dan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

11



15/20

BAB III

GOOD GOVERNANCE

A. Makna Good GovernancePemahaman mengenai Good Governance dan clean government mulai mengemuka di

Indonesia sejak 1990-an, terutama diungkapkan oleh kalangan negara-negara pemberibantuan/pinjaman ( donor agency). Kata Good Governance dan clean governmentmerupakan

aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian bantuan/pinjaman baik loan (pinjamanlunak-kecil bunganya) maupun grant(hibah).

Kata governance berasal dari kata to govern (yang berbeda maknanya dengan to

command atau to order) yang artinya memerintah. Governmentatau pemerintah, dalam bahasa

Inggris diartikan : "The authoritative direction and administration of the affairs or men/women

in a natoon, state, city, etc". Pemerintah adalah pengarahan yang berkewenangan danpengaturan atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota, dan

sebagainya. Dapat diartikan juga sebagai lembaga atau badan yang menyelenggarakanpemerintahan negara, negara bagian, kota, dan sebagainya.

Dalam konsep Good Governance, governance diarahkan kepada upaya meminimalkan

peran negara dan mempromosikan peran dunia usaha/swasta ( Limitation of the state's roles).

Selanjutnya governance (kepemerintahan) diartikan "The act, fact, manner, of governing".Kepemerintahan adalah tindakan, fakta, pola, cara-cara penyelenggaraan pemerintahan.

Bintoro Tjokroamidjojo, 2000, dalam bukunya "Good Governance" (Paradigma Baru

Manajemen Pembangunan) mengarahkan governance artinya memerintah, menguasai,

mengurus, mengelola. Pedato Presiden di depan DPR 16 Agustus 2000 menerjemahkan istilahgovernance dengan pengelolaan.

Dalam governance ada 3 komponen yang sejajaar, setara, saling mengontrol, untuk

menghindari terjadinya eksploitasi satu terhadap lainnya, yaitu : pemerintah, dunia usaha, dan

masyarakat. Dalam realisasinya peran pemerintah masih lebih dominan, karena permasalahanyang ditangani cenderung makin meningkat. Governance semula diartikan pemerintahan,

kemudian berkembang dan populer dengan sebutan kepemerintahan.

Secara konseptual pengertian good (baik) dalam istilah Good Governance

(kepemerintahan yang baik), mengandung dua pemahaman :

1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapatmeningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian,pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial;

2. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaantugasnya untuk mencapai tujuan dimaksud.

Oleh karena itu dapat dikataka Good Governance berorientasi pada 2 hal yaitu pertama,

pencapaian tujuan nasional, kedua pemerintahan yang ideal (efisien dan efektif) dalam

melakukan pencapaian tujuan nasional.

12



16/20

Hakikatnya penyelenggaraan pemerintahan atau kepemerintahan ditujukan kepadaterciptanya fungsi pelayanan publik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran paradigma dari rute

government menjadi Good Governance, dimana yang terakhir tidak hanya berdasarkan pada

preaturan perundang-undangan, malainkan dikembangkan dengan menerapkan prinsip

penyalenggaraan kepemerintahan yang baik yang tidak memerankan pemerintah (negara)semata, tapi melibatkan internal birokrasi maupun eksternal birokrasi.

Dari aspek pemerintah (government), Good Governance dapat dilihat melalui aspek-

aspek :

1. Kebijakan jukum, perlindungan kebebasan sosial. Politik, ekonomi;2. Kompetensi administrasi dan transparansi;3. Desentralisasi;4. Penciptaan pasar yang kompetitif.

B. Karakteristik Good Governance menurut UNDPUnited Nation Development Program (UNDP) pada tahun 1997 mendefinisikan Good

Governance sebagai berikut : Governance is the exercise of economic, political, and

administrative authority to manage a country's affairs at all levels and the means by which

states promote social cohesion, integration, and ensure the well-being of their population yangartinya : Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi,

politik, dan administratif umtuk mengelola berbagai urusan negara pada semua tingakatan dan

merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan,integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat. Dengan kata lain suatu hubungan yang

sinerjik dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (state, prevate, society).

Namun dalam kenyataan, negara (state) masih menjadi yang paling dominan.

Berdasarkan definisi tersebut UNDP mengemukakan 9 karekteristik prinsip-prinsipGood Governance yang saling mengait sebagai berikut :

1. Partisipasi (Participation), setiap warga mempunyai hak suara dalam pembuatankeputusan;

2. Taat Hukum (Rule of Law), hukum keadilan dilaksanakan tanpa pandang bulu;3. Transparansi (Transparancy), kebebasan informasi untuk dipahami dan dimonitor;4. Responsif (Responsiveness), lembaga-lembaga berusaha melayani setiap stakeholdersnya

dan responsif terhadap aspirasi masyarakat;

5. Berorientasi pada Kesepakatan (Consensus Orientation), menjadi perantara terhadapkepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan terbaik bagi kepentingan bersama;

6. Kesetaraan (Equity), semua warga mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkankesejahteraan;

13



17/20

7. Efekti dan Efisien (Effectiveness and Efficiency), proses dan lembaga menghasilkan sesuaidengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber sebaik mungkin;

8. Akuntabilitas (Accountability), pemerintah, swasta, masyarakat, bertanggung jawab kepadapublik dan lembaga stakeholders;

9. Visi Stratejik (Strategic Vision), pemimpin dan publik mempunyai perspektif GoodGovernance yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan yang diperlukan untuk

pembangunan.

Dalam modul Membangun Kepemerintahan yang Baik, bahan ajar Diklatpim Tingkat IIIedisi 2001 halaman 63 dirumuskan pengertian Good Governance adalah : Kepemerintahan yang

mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi,

pelayanan prima, demokrasi, efektif, efisien, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruhmasyarakat.

C. Prinsip-prinsip Masyarakat MadaniMustopadidjaja (1999) Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN

RI) pada saat itu, mendefinisikan Masyarakat Madani (Civil Society), yang dimaknakan mirip

dengan Good Governance, adalah : tatanan masyarakat yang memiliki nilai-nilai dasarketuhanan, kemerdekaan, hak asasi dan martabat manusia, kebangsaan, demokrasi,

kemajemukan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan bersama, keadilan,

supremasi hukum, keterbukaan, partisimasi, kemitraan, rasional, ekonomis, dimungkinkanadanya perbedaan pendapat, pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang seluruhnya melekat pada

setiap individu dan instritusi yang committed.

Menurut Mustopadidjaja, format bernegara menuju masyarakat madani, perlu

memperhatikan tujuh prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip demokrasi dan pemberdayaanPengakuan dan penghargaan negara terhadap hak dan kewajiban warganegara,

termasuk kebebasan menentukan pilihan dan mengekspresikan diri secara rasional.

Penyelenggaraan negara tidak harus kerja sendiri (rowing) tapi lebih kepada mengarahkan

(steering). Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pemerintah melakukan :

a. Pengurangan hambatan/kendala bagi partisipasi masyarakat;b. Perluasan akses pelayanan yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat;c. Pengembangan program untuk lebih meningkatkan pemampuan dan memberi

kesempatan masyarakat berperan aktif dalam memanfaa sumber daya produktif sehinggamempunyai nilai tambah yang tinggi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Prinsip pelayananSemangat melayani masyarakat, menjadi mitra kerja masyarakat, dan bekerjasama

dengan masyarakat. Perlu adanya perubahan perilaku aparatur. Aparatur perlu menghayati

administrasi publik yang esensinya melayani publik. Bukan minta dilayani publik.

14



18/20

3. Prinsip transparansi dan akuntabilitasDikembangkan sistem keterbukaan dan akuntabilitas untuk mendorong masyarakat

dan memberikan contoh sebagai pelaksana pertanggungjawaban. Beberapa pendekatan :

a. Mengembangkan keterbukaan birokrasi pemerintah;b. Deregulasi dan debirokratisasi peraturan;c. Membuka akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk berperan serta dalam proses

penyusunan peraturan, kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sehinggapembangunan dilaksanakan benar-benar sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

4. Prinsip partisipasiMasyarakat diberi kesempatan yang luas dalam berperan menghasilkan barang dan

jasa publik melalui kemitraan dan kebersamaan. (Empowering rather than serving-Osborne).

Dengan desentralisasi pelayanan publik lebih efektif dan efisien sehingga masyarakat

semakin percaya kepada pemerintah.5. Prinsip kemitraan

Pearanan dunia usaha saat ini sangat strategis. Perlu iklim kondusif untukmewujudkan kemitraan dunia usaha dengan pemerintah, termasuk pengintegrasian usaha

kecil.

6. Prinsip desentralisasiPembangunan itu sesungguhnya di daerah, sehingga sebagian besar kewenangan

pemerintah pusat perlu diserankan kepada daerah. Demikian pula perusahaan-perusahaan

besar. Pada umumnya masyarakat dan dunia usaha memerlukan :

a.

Desentralisasi perizinan;b. Penyesuaian kebijakan pajak dan perkreditan di kawasan tertinggal dan perimbangan

keuangan pusat dan daerah sesuai dengan kontribusi daerah;

c. Ketersediaan dan kemudahan mendapatkan informasi tentang potensi dan peluangbisnis.

7. Prinsip kebijakan dan kepastian hukumPeningkatan pembangunan perlu kebijakan dan peraturan perundang-undangan

dengan tidak mengabaikan kepastian hukum.

Nilai-nilai masyarakat madani tersebut di atas harus diwujudkan sebagai upaya

reformasi penyelenggaraan negara dan pembangunan dalam mengembangkan posisi danperan pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya Mustopadidjaja mengatakan (1999: 8-9), "...

sosok pemerintah diharapkan tampil dengan susunan organisasi yang sederhana tapi

profesional dan efisien, demokratis, dan konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip/sendi-sendi kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara, menghormati oposisi dan perbedaan

pendapat, mengefektifkan pengawasan dan sistem pertanggungjawaban serta menjunjung

tinggi hak asasi manusia dan hak warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara.

15



19/20

Prinsip-prinsip Good Governance dikemukaan oleh Bintoro Tjokroamidjojo, 200,khususnya dalam kata good (baik), berintegritas dari pelaksanaan governance itu apabila

governance - baik dalam pemerintahan, badan usaha, maupun kegiatan organisasi

masyarakat - dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Akuntabilitas (accountability);b. Transparansi (transparency)c. Keterbukaan (openess);d. Aturan hukum (rule of law);e. Jaminan keadilan (fairness).

16



20/20

BAB IV

PENUTUP

Akuntabilitas dan Good Governance sesungguhnya bukan secara tiba-tiba muncul sebagai

dua sosok kalimat yang langsung melejit terkenal di papan atas belantika administrasi negara yangkita cintai ini. Memang ia harfiah adalah sebagai anak angkat yang diambil dari entri bahasa negeri

seberang, tetapi maknawiah ia sudah ada lama di tengah-tengah kita. Dengan penampilannya yangsekarang, kita menjadi lebih sadar bahwa negara kita harus segera bangun kembali dari keterpurukan

yang terjadi hampir satu dasa warsa terakhir ini. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh

lembaga yang baik, bersih, tidak korup, tidak kolusi, dan tidak nepotis adalah suatu jalan yang harusditempuh dan menjadi komitmen seluruh abdi negara dan sekaligus abdi masyarakat.

Buku ini hanya sebagai pemula dalam rangkaian pembelajaran dalam pelaksanaan Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999, suatu tataran guna memenuhi harapan rakyat melalui KetetapanMPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selain itu buku ini dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman kita terhadap dua sosok

kata yang kini hampir selalu menjadi bagian dari teks pidato setiap pejabat pembangunan bangsa ini.

Meskipun masih terbatas pada wacana, tapi itu sudah mulai, selanjutnya tentu yang utama dilakukanoleh para pejabat itu adalah membuktikannya oleh dirinya sendiri dan anak buahnya, sejak yang

kecil hingga yang besar, dan mulai dari sekarang dan seterusnya.


Documents

Akuntabilitas Dan Good Governance