AKSELERASI PEMENUHANSUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Nida P. Harahap

Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan merupakan salah satu dari sub-sistem dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Sebagai salah satu elemen dalam SKN, SDM kesehatan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pelaksanaan upaya kesehatan serta untuk mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Indonesia juga menghadapi tantangan transisi demografi (penduduk menua) dan transisi epidemiologi yang mengakibatkan Indonesia mengalami tiga beban penyakit (triple burden of disease) yaitu masalah gizi, penyakit menular yang belum terselesaikan (misalnya TBC), re-emerging diseases (antara lain malaria), emerging diseases (Flu Burung, Syndrome SARS, Ebola, Nipah, dll) dan meningkatnya Penyakit Tidak Menular (PTM), serta peningkatan cedera akibat kecelakaan transportasi dan bencana.

Tantangan ini akan berdampak pada peningkatan kebutuhan dan permintaan akan pelayanan kesehatan di berbagai tingkat (primer, sekunder dan tersier) yang pada akhirnya juga meningkatkan kebutuhan SDM kesehatan yang lebih kompleks baik dalam jumlah, jenis maupun kompetensinya. Namun, pada saat ini jumlah dan kualitas serta distribusi SDM kesehatan masih merupakan tantangan utama dalam melaksanakan pembangunan kesehatan. Meskipun produksi SDM kesehatan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah dan jenis institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan terutama di sektor swasta, tetapi standardisasi dan kualitas pendidikan yang diberikan sering diabaikan.

1. PENDAHULUAN

2.1. Kekurangan SDM Kesehatan di Fasilitas Pelayanan KesehatanMeskipun telah meningkat, jumlah dan jenis SDM kesehatan belum memadai untuk menjawab berbagai tantangan diantaranya pertambahan penduduk terutama penduduk usia lanjut, serta upaya pencapaian komitmen nasional dan global yang menyebabkan meningkatnya permintaan dan kebutuhan pelayanan kesehatan. Kebutuhan SDM kesehatan yang lebih kompleks baik dalam hal jumlah, jenis dan kompetensinya meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan permintaan akan pelayanan kesehatan. Namun, saat ini kekurangan SDM kesehatan hampir terjadi di semua tingkat fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) baik milik pemerintah maupun swasta.

Pada umumnya, kekurangan SDM kesehatan di tingkat pelayanan primer seperti Puskesmas terjadi pada jenis tenaga pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), yaitu tenaga kesehatan masyarakat (kesmas), tenaga kesehatan lingkungan dan tenaga gizi. Kekurangan tenaga UKM ini berkaitan dengan produksi maupun sebagai dampak dari kebijakan moratorium tenaga kesehatan selain dokter, bidan dan perawat.

2. ISU-ISU STRATEGIS

1

POLICY BRIEF

2

Kekurangan juga terjadi untuk jenis tenaga Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), yaitu dokter, dokter gigi, tenaga kefarmasian dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM). Cukup banyak Puskesmas tanpa dokter di wilayah Indonesia bagian timur seperti Papua, Maluku, Papua Barat, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur (>20%-45%). Kekurangan SDM kesehatan baik tenaga UKM dan UKP di Puskesmas juga terjadi di wilayah Indonesia bagian barat seperti Bengkulu, Sumatera Utara, DKI dan Jawa Timur (2).

Kekurangan SDM kesehatan juga terjadi di tingkat pelayanan lanjutan. Masih cukup banyak Rumah Sakit Umum (RSU) baik milik Pemerintah (termasuk TNI-POLRI) maupun swasta yang kekurangan dokter spesialis medik dasar, dokter spesialis penunjang dan dokter spesialis lainnya. Walaupun hampir seluruh RSU pemerintah, swasta dan TNI-POLRI telah memiliki dokter umum (>99%), namun terdapat beberapa RSU pemerintah kelas D di Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang tidak memiliki dokter umum masing-masing sekitar 30% dan 11% (1). Seluruh RS kelas A dan B telah memiliki dokter spesialis medik dasar, namun masih terdapat beberapa RS kelas C dan D yang tidak memiliki dokter spesialis medik dasar. Ketersediaan dokter spesialis penunjang di RSU pemerintah, swasta dan TNI-POLRI lebih sedikit dibandingkan dengan ketersediaan spesialis medik dasar. Secara umum, semakin rendah kelas rumah sakit, semakin sedikit jumlah RSU baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai dokter spesialis medik dasar, dokter spesialis penunjang dan spesialis lainnya (1). Bahkan, jumlah beberapa jenis dokter spesialis di RS swasta lebih besar dibandingkan di RS pemerintah. Kondisi ini dapat disebabkan karena praktik ganda/dual practice (3,8). Selain itu, insentif yang lebih baik serta sarana pelayanan kesehatan yang lebih lengkap mendorong dokter spesialis bekerja di RS swasta. Kekurangan dokter spesialis juga terkait erat dengan produksi/jumlah lulusan. Kekurangan SDM kesehatan baik di Puskesmas maupun di RSU perlu segera ditangani agar dapat mengatasi masalah-masalah kesehatan seperti stunting, penyakit menular, PTM, serta pemenuhan komitmen nasional dan global seperti penurunan Angka Kematian Ibu (AKI).

2.2. Maldistribusi SDM KesehatanDistribusi SDM kesehatan yang merata sudah lama menjadi tantangan di Indonesia. Sejak era desentralisasi, pengangkatan dan penempatan lulusan institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan tidak diatur lagi oleh Pemerintah. Sebagai akibat, banyak SDM Kesehatan khususnya dokter yang memilih untuk bekerja di wilayah perkotaan, terutama di wilayah Indonesia bagian barat. Pertumbuhan yang cepat dari fasilitas pelayanan kesehatan swasta terutama di daerah perkotaan baik di tingkat primer (klinik) maupun tingkat sekunder dan tersier (RS Umum dan RS Khusus) yaitu sebesar 93% antara tahun 2013-2017 (4) menjadi daya tarik (pull factor) bagi tenaga dokter dan dokter spesialis untuk bekerja di perkotaan (3,9). Keterbatasan sarana pelayanan kesehatan dan tidak memadainya insentif baik finansial maupun non-finansial menyebabkan rendahnya minat dokter spesialis untuk bekerja di DTPK, khususnya di Wilayah Indonesia Timur.

Selain itu, kebijakan praktik ganda/dual practice dimana dokter/dokter gigi/dokter spesialis dapat melakukan praktik di tiga (3) tempat dan memperbolehkan dokter/dokter gigi/dokter spesialis bekerja di sektor publik dan swasta pada waktu yang bersamaan menyebabkan dokter/dokter gigi/dokter spesialis terkonsentrasi di perkotaan dengan ketersediaan fasyankes publik maupun swasta yang lebih banyak (3,5,9). Maldistribusi SDM kesehatan juga didorong oleh sistem pembayaran kapitasi program JKN. Sistem pembayaran yang berbasis penduduk ini menyebabkan dana kapitasi yang diterima lebih besar di wilayah perkotaan.

1 Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02/SPB/M.PAN- RB/8/2011,Menteri Dalam Negeri Nomor 800-632 Tahun 2011, dan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.01/2011 tentang Moratorium Pengangkatan PNS

2 Dokter Spesialis Medik Dasar terdiri dari Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD), Dokter Spesialis Obstetri &Ginekologi (Sp.OG), Dokter Spesialis Anak (Sp.A) dan Dokter Spesialis Bedah (Sp.B)

3 Dokter Spesialis Penunjang terdiri dari Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad), Dokter Spesialis Anestesi (Sp.An), Dokter Spesialis Patologi Klinik (Sp.PK),Dokter Spesialis Patologi Anatomi (Sp.PA) dan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi (Sp.KFR)

4 Dokter Spesialis lainnya (dibutuhkan untuk menangani PTM) antara lain Dokter Spesialis Jantung (Sp.JP),Dokter Spesialis Paru (Sp.P), Dokter Spesialis Syaraf (Sp.S) dan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa (Sp.KJ)

5 Berdasarkan PMK nomor 56/2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, untuk RSU kelas D hanya dipersyaratkan 1 (satu) dokter spesialisuntuk setiap jenis pelayanan spesialis medik dasar (minimal wajib 2 jenis pelayanan medik dasar) dan tidak mempersyaratkan adanya dokter spesialis penunjang

3

Kesenjangan SDM kesehatan tidak hanya terjadi pada tenaga medis, tetapi juga jenis SDM kesehatan lainnya. Maldistribusi SDM kesehatan di DTPK memerlukan perhatian khusus. Sampai saat ini, belum ada kebijakan khusus yang bersifat permanen untuk pemenuhan SDM kesehatan di DTPK.

2.3. Kualitas SDM KesehatanSDM kesehatan yang tidak ditunjang dengan kompetensi yang memadai berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan dan mengurangi kepercayaan masyarakat pada pelayanan kesehatan secara keseluruhan (3). Kualitas SDM kesehatan berhubungan erat dengan kualitas insitusi pendidikan tinggi bidang kesehatan. Pertumbuhan insitusi pendidikan tinggi bidang kesehatan meningkat dengan cepat, terutama di sektor swasta. Namun, pertumbuhan yang cepat tidak diikuti dengan peningkatan kualitas dari institusi pendidikan tersebut. Dari sebanyak 2.556 insitusi pendidikan tinggi bidang kesehatan yang sudah diakreditasi, sebesar 24,1% masih akreditasi C, terutama swasta (2018). Lulusan dari uji kompetensi dokter, dokter gigi, perawat, bidan dan ners dari tahun 2015–2017 baru mencapai <80% lulusan (6,7). Pendidikan berkelanjutan dan pelatihan “in service training” masih belum berjalan sebagaimana mestinya dan belum dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Peluang dan jumlah SDM kesehatan yang pernah mengikuti pelatihan masih terbatas baik di fasyankes publik maupun swasta. Hanya 9,3% SDM puskesmas yang pernah mengikuti pelatihan (2). Sistem pendidikan tinggi bidang kesehatan dan sistem pelatihan SDM kesehatan belum tertata dengan baik yang menunjukkan sistem pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan saat ini belum efektif dan efisien.

2.4. Task Shifting dan Multi Tasking Task shifting dan multi tasking terjadi di fasyankes tingkat primer, sekunder dan tersier baik milik pemerintah maupun swasta. Terdapat dua pertiga (66,1%) puskesmas dengan SDM kesehatannya mengerjakan tugas di bidang tata laksana pasien (Task Shifting). Bentuk task shifting di RS lebih banyak pada tindakan medis umum dan dilakukan oleh dua pertiga RS yang ada (60,4%). Hampir semua puskesmas (95,9%) dan RS (94,1%) dengan SDM kesehatannya melakukan multi tasking (1,2). Task shifting dan multi tasking dilakukan oleh semua jenis SDM kesehatan baik di fasyankes milik pemerintah, TNI-POLRI maupun swasta. Salah satu penyebab terjadinya task shifting dan multi tasking adalah kekurangan SDM baik medis maupun non-medis (tenaga kesehatan lainnya dan tenaga non-kesehatan). Kondisi ini akan berdampak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

2.5. Kapasitas SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota Undang-Undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan 4 urusan kesehatan yang menjadi kewajiban dan kewenangan daerah, yaitu upaya kesehatan (UKM dan UKP), pengelolaan SDM kesehatan, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan masyarakat. Dalam UU 23/2014 juga menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berwenang melakukan pembinaan wilayah ke kabupaten/kota. Dalam menjalankan fungsi pembina wilayah di bidang kesehatan, Gubernur mendelegasikan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi. Sebagai pembina kesehatan wilayah, maka Dinkes Provinsi bertanggung jawab terhadap semua aspek dalam pembangunan di bidang kesehatan dalam wilayah kabupaten/kota, termasuk hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan JKN. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah yang merupakan turunan UU 23/2014, menetapkan bahwa RSUD dan puskesmas adalah unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang berada dalam koordinasi dan pembinaan Dinkes Kabupaten/Kota. Dengan demikian, pencapaian target-target/sasaran pembangunan kesehatan baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota ditentukan oleh kapasitas dan efektifitas SDM dinas kesehatan.

6 Task Shifting/Pelimpahan wewenang adalah suatu proses penugasan yang dialihkan dari SDM kesehatan yang mempunyai kualifikasi lebih tinggi kepada SDM kesehatandengan kualifikasi yang lebih rendah dan kurang terlatih serta mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki di bidang tata laksana pasien (8,1,2)

7 Multi Tasking adalah SDM kesehatan yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki di bidang manajemen (1,2)

4

3.1. Pemenuhan SDM kesehatanPemenuhan SDM kesehatan harus didukung dengan bentuk kebijakan yang bersifat berkesinambungan. Kebijakan ini tidak hanya mengatur tenaga medis dan tenaga kesehatan, tetapi juga tenaga non-kesehatan/tenaga penunjang seperti tenaga akuntan dan tenaga teknologi informasi. Affirmative policy atau kebijakan afirmasi SDM kesehatan khususnya untuk DTPK perlu disusun dan bukan kebijakan yang one size fits for all. Kebijakan harus sesuai dengan kondisi daerah, dengan mempertimbangkan antara lain faktor sosial, budaya dan kemampuan daerah. Kebijakan ini dapat berupa Peraturan Presiden tentang wajib kerja SDM kesehatan dalam bentuk tim yang terdiri dari pelaksana UKM dan UKP yang ditempatkan di Puskesmas di DTPK, sebagai pengganti Nusantara Sehat. Kebijakan ini mengatur diantaranya pengangkatan SDM kesehatan baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dimana batasan usia tidak menjadi kendala.

Untuk pemenuhan dokter spesialis, kebijakan Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) tetap diteruskan dan menjadi suatu kebijakan yang permanen. Program ini perlu diperluas jenis spesialisnya (terutama untuk menghadapi transisi demografi dan transisi epidemiologi). Kebijakan afirmasi ini juga sebaiknya mengatur perekrutan lulusan dari institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan setempat/lokal. Selain itu, kebijakan perlu mencakup insentif, serta pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan untuk pengembangan kompetensi serta pengembangan karir pasca masa bakti (pendidikan berkelanjutan). Salah satu cara untuk mengurangi maldistribusi SDM kesehatan di daerah adalah dengan melakukan redistribusi melalui mutasi. Dalam UU Nomor 5/2014 tentang ASN dan turunannya (PP No 11/2017 tentang Manajemen PNS) sudah diatur mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi, serta antar-kabupaten/kota antar-provinsi. Kebijakan teknis yang implementatif perlu disusun agar proses redistribusi bisa dilaksanakan dengan mekanisme yang tidak memakan waktu lama, melibatkan antara lain Kemendagri, BKN, Kemen PAN–RB, Kemenkes beserta Pemerintah Daerah.

3.2. Peningkatan mutu SDM kesehatanKualitas SDM kesehatan tidak hanya dilihat dari hulunya saja, yaitu dari kualitas insitusi pendidikan tinggi bidang kesehatan (pre service), tetapi juga SDM kesehatan yang sudah menjadi bagian dari pelaksana upaya kesehatan (in service). Kementerian Ristek Dikti dan Kemenkes telah membentuk Komite Bersama Kementerian Ristek Dikti dan Kemenkes berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang anggotanya berasal dari semua sektor yang terkait. Komite bersama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan. Pendidikan tinggi bidang kesehatan dan pelayanan kesehatan merupakan satu kesatuan yang harus dijalankan secara sinergis. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan komite ini dengan kolaborasi dan komunikasi yang intensif.

Dalam mengembangkan jenis institusi pendidikan bidang kesehatan dan kurikulum untuk pemenuhan kompetensi khusus, komite bersama ini perlu memperhatikan demand dan kebutuhan akan pelayanan kesehatan di daerah-daerah tertentu dan di masa depan. Pemenuhan dokter spesialis sangat erat kaitannya dengan kapasitas produksi dokter spesialis. Saat ini, produksi dokter spesialis masih sangat terbatas karena hanya diproduksi oleh Fakultas Kedokteran dengan akreditasi A. Untuk pengembangan dan percepatan pendidikan spesialis, komite bersama harus memikirkan terobosan antara lain dengan pendidikan spesialis melalui sistem Hospital Based.

Hal ini berarti peningkatan kapasitas SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan menjadi sangat strategis. Sebagai konsekuensinya, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota harus mempunyai SDM kesehatan dengan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya agar mampu melaksanakan fungsinya sebagai pembina kesehatan di wilayahnya.

3. PILIHAN KEBIJAKAN

5

3.3. Penyusunan kebijakan operasional task shiftingSaat ini telah tersedia regulasi yang mengatur tentang task shifting. Namun, dibutuhkan kebijakan yang bersifat operasional untuk task shifting di fasyankes primer dan sekunder. Untuk itu, Kemenkes, Kementerian Ristek Dikti, Organisasi Profesi, Kolegium, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Konsil Tenaga Kesehatan, serta Asosiasi Institusi Pendidikan Bidang Kesehatan harus berkolaborasi secara harmonis dalam menyusun, pedoman, modul, pelatihan, serta pengawasan dan pembinaan yang berkesinambungan terhadap SDM kesehatan yang melakukan task shifting.

3.4. Peningkatan kapasitas SDM kesehatan Dinkes Provinsi/Kabupaten/KotaUU-23/2004 menetapkan pembagian urusan kesehatan yang menjadi tanggung jawab daerah dan PP-18/2018 yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah. Langkah yang perlu segera dilakukan adalah menyusun tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dinkes (provinsi dan kabupaten/kota) sesuai dengan UU-23/2004, diikuti dengan perumusan struktur dinkes yang mengikuti prinsip “structure follow function”. Kedua hal tersebut (fungsi dan struktur) diperlukan untuk menyusun jenis/pola ketenagaan dinkes. Misalnya, karena RSUD adalah UPTD (PP-18/2016), maka apakah perlu tenaga yang kompeten membina RS dalam struktur tenaga dinas kesehatan. Semua tupoksi dinkes lainnya harus dipertimbangkan diantaranya kewajiban melakukan surveillance epidemilogi yang memerlukan tenaga surveilans profesional, peran sebagai pembina kesehatan wilayah apakah memerlukan tenaga yang sudah dilatih tentang Amdal kesehatan, dll. Setelah pola jenis tenaga dinkes di perbaharui, langkah berikutnya adalah merumuskan kompetensi teknis tenaga dinkes. Rumusan kompetensi teknis ini diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga dinas kesehatan di seluruh provinsi/kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA1. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan KKR. Draft Laporan Rumah Sakit Riset Tenaga

Kesehatan 2017. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2018. 2. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan KKR. Draft Laporan Puskesmas Riset Tenaga

Kesehatan 2017. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2018. 3. Bappenas. Kajian Sektor Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Jakarta: Badan Perencanaan

dan Pembangunan Nasional; 2017. 4. Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kesehatan RI. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan

tentang Grand Design Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025 Bidang Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2018.

5. Hipgrave DB, Hort K. Dual practice by doctors working in South and East Asia: a review its origins, scope and impact, and the options for regulation. Health Policy Plan. 2014.

6. Kementerian Riset, Teknologi dan PT. Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Kesehatan. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 2018.

7. LAM-PT Kesehatan. Akreditasi Program Studi Kesehatan oleh LAM-PTKes Maret 2015 - Mei 2018. 2018.

8. WHO. Task Shifting Global Recommendations and Guidelines. Geneva: World Health Organization; 2008.

9. World Bank. The Production, Distribution, and Performance of Physicians, Nurses, and Midwives in Indonesia: An Update. Jakarta; 2014.

Pernyataan :Ringkasan kebijakan ini difasilitasi oleh BAPPENASnamun isi dan materi sepenuhnya tanggung jawab penulis.

6

Ringkasan Isu Strategis dan Rekomendasi Kebijakan Akselerasi Pemenuhan SDM Kesehatan

Isu Strategis Rekomendasi Kebijakan Indikator/Target Kekurangan tenaga kesmas di Puskesmas

Afirmative policy penempatan SDMK untuk DTPK melalui Perpres

Perpres tentang penempatan SDM Puskesmas di DTPK

Kekurangan tenaga spesialis di FKRL

• Meneruskan kebijakan WKDS di RS

• Produksi tenaga spesialis melalui pendidikan “hospital based”

• Monev pelaksanan WKDS di RS

• Percontohan pendidikan spesialis berbasis RS (hospital based)

Maldistribusi SDMK • Maldistribusi SDMK

terjadi di setiap daerah • Sudah ada UU ASN/2014

dan PP 11/2017 tentang mutasi PNS

• Belum ada kebijakan teknis prosedur mutasi PNS

• Peraturan bersama Kemendagri, BKN, KemenpanRB, Kemenkes tentang mutasi dan distribusi SDMK

• Peraturan bersama Kemendagri, BKN, Kemempan-RB dan Kemenkes tentang distribusi SDMK

• Peraturan bersama tentang prosedur mutasi SDM

• Peraturan bersama tentang distribusi/mutasi SDMK

Mutu SDM Intensifikasi peran komite bersama Kemenrisktek-Dikti, Kemenkes untuk meningkatkan mutu pendidikan SDMK

Peringkat akreditasi institusi pendidikan SDMK naik

Task shifting (alih fungsi) SDM banyak terjadi di fasyankes primer dan sekunder untuk mengatasi kekurangan SDM

Kerja ama Kemenristek-DIkti, Kemenkes, Organisasi profesi, Kolegiumm KKI, Konsil Tenaga Kesehatan dan Asosiasi Institusi Pendidikan bidang kesehatan untuk pedoman/modul pelatihan dan binwas SDMK yang melakukan task shifting

Pedoman pelatihan tenaga kesehatan yang “melakukan” task shifting

• Tupoksi Dinas sebagai pembina kesehatan wilayah (UU-23/2004 dan PP-18/2018) semakin luas

• Perlu penambahan jenis SDM Dinas Kesehatan (Kab/Kota)

• Menyusun standar SDM Dinas Kesehatan sesuai dengan tupoksi dan struktur Dinkes

• Khususnya: tenaga surveilans, manajemen RS, SDM dengan pelatihan AMDAL

• Merumuskan kompetensi teknis SDM Dinas Kesehatan Kab/Kota

• Ketetapan tentang standar SDM Dinkas Kesehatan sesuai dengan perkembangan tupoksi Dinkes

• Rumusan kompetensi teknis SDM Dinkes Kab/Kota

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTE

www.bappenas.go.id