ADR for Government Officials BKPM - euind-tcf.com · ADR for Government Officials BKPM ... 5. Permen PU No 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan ... Buku I dan II, bab IV syarat syarat

GSA Contract Specialist

1

Socialization on

ADR for Government Officials

BKPM

ADR in Construction Sector

Ir. Gusnando S. Anwar, MEngSc.MPU.Med. PA.FCBArb.

Le Meridien Hotel Jakarta

9th October 2014

STEPS to DISPUTES RESOLUTION

Avoidance

Negotiation

Adjudication/ Opinion/ Expert Determination

Mediation/

Concilliation

Court

©gsa

Disputes

AvoidanceAmicable settlement

(incl ADR)

Dispute resolution

Time & cost?3

Risk Allocation

Contract Review

Partnering


DASAR DASAR HUKUM

UU RI nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta

penjelasannya

Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Permen PU No 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman

Pengadaan Jasa Konstruksi

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No 01/SE/M/2007

Peraturan Lembaga LPJK tentang Penilai Ahli

Perpres RI nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/

Jasa Pemerintah

New York Convention 1958

FIDIC Conditions of Contract for Construction

4@gsa


PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI

DI INDONESIA

Metoda-metoda Penyelesaian Sengketa

◦ Dasar:

Hukum

Keseringan keberlakuan

Rangkaian metoda/ Peta

5@gsa

HUKUMMetoda Penyelesaian Sengketa

Konsul Musy :Medi/ Opini/ Arbitrase/

tasi : =Nego: Konsil: Adjud: P’adilan:

UU JK M M PA A/P

PP 29/ 2000 - M/K PA A

UU Arbitrase K N M/K O A

& APS PA

Keppres 80/ 03 K M M/K A/P

Perpres 54/10 K APS A/P

Permen PU 43/07 M M/K A/P

SE MenPU01/ 07 K

Perlem LPJK: PA M/K PA A

NYork Conv1958 A

Keseringan keberlakuan

FIDIC CoC A A

Partnering (Konsensus Kemitraan) 6@gsa


DASAR DASAR HUKUM

1. UU RI nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Bab IV Pengikatan Pekerjaan Konstruksi

Bagian ketiga: Kontrak Kerja Konstruksi

◦ Pasal 22 (2) h:

Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai penyelesaian perselisihan, yang memuat tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan. Penjelasan Pasal 22 (2) h:

Penyelesaian perselisihan memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan yang diakibatkan oleh ketidak-sepakatan dalam hal pengertian, penafsiran, atau pelaksanaan berbagai ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi serta ketentuan tentang tempat dan cara penyelesaian. Penyelesaian perselisihan ditempuh melalui antara lain musyawarah, mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan.

◦ Pasal 33 (2):

Tugas lembaga yang menyelenggarakan peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi adalah: (e) mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasidan penilai ahli dibidang jasa konstruksi.

8@gsa


DASAR DASAR HUKUM

1. UU RI nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Pasal 25 (3):

◦ Menetapkan bahwa kegagalan bangunan ditetapkan oleh

pihak ketiga selaku penilai ahli.

Penjelasan Pasal 25 (3):

Penetapan kegagalan hasil pekerjaan konstruksi oleh pihak ketiga

sebagai penilai ahli dimaksudkan untuk menjaga objektifitas dalam

penilaian/ dan penetapan suatu kegagalan hasil pekerjaan konstruksi.

◦ Penilai ahli terdiri dari orang perseorangan, atau kelompok

orang, atau lembaga yang disepakati para pihak, yang bersifat

independen dan mampu memberika penilaian secara objektif

dan profesional.

9@gsa


DASAR DASAR HUKUM

2. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 47:

◦ Penetapan besarnya kerugian oleh Penilai Ahli (dalam penilaian kegagalan bangunan) bersifat final dan mengikat.

Pasal 49:

◦ Mengatur bahwa penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi diluar pengadilan dapat dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase (lembaga atau ad-hoc).

Penyelesaian sengketa secara mediasi atau konsiliasi dapat dibantu Penilai Ahli untuk memberikan pertimbangan profesional aspek tertentu sesuai kebutuhan.

10


DASAR DASAR HUKUM

3. Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 1 ayat 10:

◦ Yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian

Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa

melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni

penyelesaian diluar pengadilan dengan cara

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau

penilaian ahli.

11@gsa


DASAR DASAR HUKUM

3. Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 52:

◦ Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.

◦ Pendapat Mengikat berarti sama dengan binding opinion, selanjutnya disebut Opini Mengikat

Pasal 53:

◦ Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan.

12@gsa


DASAR DASAR HUKUM

4. Keppres RI nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman

pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah:

Paragraf Ketiga: Penandatangan Kontrak:

◦ Pasal 31(7): Kontrak untuk pekerjaan barang/ jasa yang bernilai di atas Rp

50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), ditandatangani oleh pengguna barang/ jasa setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang profesional yang selanjutnya disebut Peninjauan Kontrak Konstruksi.

Paragraf Kesepuluh: Penyelesaian Perselisihan:

◦ Pasal 38 (1): Bila terjadi perselisihan antara pengguna barang/ jasa dan penyedia barang/

jasa maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau melalui pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

◦ Pasal 38 (2): Keputusan dari hasil penyelesaian perselisihan dengan memilih salah satu

cara tersebut diatas adalah mengikat, dan segala biaya yang timbul untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dipikul: oleh para pihak sebagaimana diatur dalam kontrak.

13@gsa


DASAR DASAR HUKUM

4. Perpres RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan

barang/ jasa pemerintah:

Paragraf Ketiga: Penandatangan Kontrak:

Pasal 31(7):

Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang

kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak

Paragraf Ketujuh: Penyelesaian Perselisihan: Pasal 94

(1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14@gsa


DASAR DASAR HUKUM

6. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No 01/SE/M/2007

Unit yang ditugaskan untuk memberikan opini hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum.

Salah satu maksud dari adanya ahli hukum kontrak yang professional adalah meminimalkan risiko perselisihan dalam pelaksanaan Kontrak.

15@gsa


DASAR DASAR HUKUM

5. Permen PU No 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan

pedoman pengadaan jasa konstruksi:

Buku I dan II, bab IV syarat syarat umum

kontrak pasal 43.2:

◦ Penyelesaian perselisihan dapat melalui:

Diluar pengadilan, yaitu dengan cara musyawarah/

mediasi/ konsiliasi/ atau arbitrase di Indonesia; atau

Pengadilan

16@gsa


DASAR DASAR HUKUM

7. Peraturan Lembaga LPJK tentang Penilai Ahli:

Pasal 11 (1):

◦ Peran Penilai Ahli dapat disertakan dalam seluruh kegiatan penyelengaraan jasa

konstruksi, yang terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, dan

tahap pemanfaatan, yang berkaitan dengan Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan

Kegagalan bangunan.

Pasal 11 (4):

◦ Penilai Ahli harus terdaftar di LPJK Nasional

Pasal 12 (3):

◦ Dalam hal Kegagalan Pekerjaan Konstruksi penetapan oleh Penilai Ahli sebagai

rekomendasi bagi para pihak.

Pasal 12 (4):

◦ Dalam hal Kegagalan Bangunan penetapan oleh Penilai Ahli bersifat final dan mengikat.

Pasal 31 (1):

◦ Untuk menghindari sengketa, Penilai Ahli dapat ditunjuk sebagai anggota dewan yang

bertugas menyelesaikan masalah.

Pasal 32(2):

◦ Pendapat Penilai Ahli dapat digunakan untuk membantu proses Mediasi, Konsiliasi,

atau Arbitrase.

17@gsa


DASAR DASAR HUKUM

9. FIDIC Conditions of Contract for Construction

Federation Internationale des Ingenieurs Conseils yang berpusat di Perancis mengeluarkan standar ketentuan kontrak konstruksi edisi pertama tahun 1999 dan edisi Multilateral Development Bank (MDB) Harmonised keluaran Maret tahun 2006 yang menentukan mensyaratkan dilakukannya musyawarah di antara pihak yang berselisih sebelum memulai proses arbitrase.

◦ Sub-Clause 20.2:

Sengketa harus dirujuk pada suatu Dewan Adjudikasi Sengketa (DAS) untuk memperoleh keputusan DAS.

Para pihak bersama sama membentuk DAS sesuai tanggal yang disepakati yang dinyatakan dalam Data Kontrak.

◦ Sub-clause 20.6: Mengatur bahwa sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dan

yang menyebabkan keputusan DAS menjadi belum final sehingga kedua belah Pihak harus menyelesaikan pada tingkat final:

Untuk kontrak dengan kontraktor asing oleh arbitrase internasional.

Untuk kontraktor lokal oleh arbitrase negara pengguna jasa

18@gsa


10 metoda penyelesaian sengketa

8 Metoda memiliki dasar hukum: ◦ peninjauan kontrak.

◦ musyawarah,

◦ mediasi,

◦ konsiliasi,

◦ penilaian ahli (khusus kegagalan bangunan),

◦ opini,

◦ arbitrase,

◦ pengadilan,

2 metoda yang sering diberlakukan:◦ Konsensus Kemitraan

◦ Adjudikasi

19@gsa


Rangkaian Metoda Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi

Federal Acquisition Regulation

The Contracting Officer’s decision

may agree to use alternative dispute

resolution (ADR)

◦ may include, but are not limited to, conciliation,

facilitation, mediation, fact-finding, mini-trials,

arbitration, and use of ombudsmen.

Appeal: CBCA

20


Rangkaian Metoda Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi

World Bank

Engineer Determination

Dispute Adjudication Decision

Amicable Settlement

Arbitration

21@gsa


Terima Kasih& Question ??

Gusnando S. Anwar

081 2927 6699

[email protected]

23


Terima Kasih& Question ??

Gusnando S. Anwar

081.2927.6699

[email protected]

36


36

PROFILE

Ir. Gusnando S. Anwar, MEngSc.

MPU.PA. Med. FCBArb.

Phone : +6281 2927 6699

E-mail : [email protected]

Master of Engineering Science of UNSW Australia:

Construction Disputes Avoidance and Resolution.

Mediator : Pusat Mediasi Nasional

Consultant : Construction Contract Specialist

Asesor : USTK Nasional

Penilai Ahli : LPJK Nasional

Arbiter : BANI; Specialist on Construction Disputes

© GSA

37


Documents

ADR for Government Officials BKPM - euind-tcf.com · ADR for Government Officials BKPM ... 5. Permen PU No 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan ... Buku I dan II, bab IV syarat syarat