4
Adopsi Internasional Ketentuan Hukum : 1. Hague Convention 1993 2. PP No. 54 Tahun 2007 3. UU No. 12 Tahun 2006 4. UU No. 7 Tahun 2009 Perubahan Atas UU No. 3 Tahun 2006 5. UU No. 23 Tahun 2004 6. UU No. 4 Tahun 1979 7. Kepres No. 36 Tahun 1990 Pengesahan Konvensi 8. SEMA No. 3 tahun 2005 jo. SEMA No. 6 Tahun 1983 jo. SEMA no. 2 Tahun 1979 dan SEMA No. 4 Tahun 1989 9. SEMA No. 2 Tahun 2009 10. Permen Sosial No. 110/HUK/2009 11. Permen Sosial No. 37/HUK/2010 Istilah : 1. Adoptant 2. Adoptandus Pengertian adopsi : 1. Menurut pasal 1 butir 2 PP No. 54 Tahun 2007 pengangkatan anak . Adopsi Internasional/Antar Negara pengangkatan anak di mana terdapat perbedaan sistem hukum antara adoptant dan adoptandus .

Adopsi Internasional

Embed Size (px)

DESCRIPTION

silahkan dinikmati

Citation preview

Page 1: Adopsi Internasional

Adopsi Internasional

Ketentuan Hukum :

1. Hague Convention 1993

2. PP No. 54 Tahun 2007

3. UU No. 12 Tahun 2006

4. UU No. 7 Tahun 2009 Perubahan Atas UU No. 3 Tahun 2006

5. UU No. 23 Tahun 2004

6. UU No. 4 Tahun 1979

7. Kepres No. 36 Tahun 1990 Pengesahan Konvensi

8. SEMA No. 3 tahun 2005 jo. SEMA No. 6 Tahun 1983 jo. SEMA no. 2 Tahun 1979

dan SEMA No. 4 Tahun 1989

9. SEMA No. 2 Tahun 2009

10. Permen Sosial No. 110/HUK/2009

11. Permen Sosial No. 37/HUK/2010

Istilah :

1. Adoptant

2. Adoptandus

Pengertian adopsi :

1. Menurut pasal 1 butir 2 PP No. 54 Tahun 2007 pengangkatan anak.

Adopsi Internasional/Antar Negara pengangkatan anak di mana terdapat perbedaan

sistem hukum antara adoptant dan adoptandus.

Fungsi Adopsi :

1. Adoptio Naturam Immitatur sebagai suatu perbuatan hendak meniru alam yaitu

dengan menciptakan suatu hubungan orang tua dan anak melanjutkan keturunan

2. Favor Adoptionis tujuan demi kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi si anak

pemeliharaan dan pendidikan anak contoh: Angelina Jolie dan Madonna

Macam-Macam Adopsi :

Page 2: Adopsi Internasional

1. Adoptio Plena : syaratnya berat artinya dengan terjadinya adopsi mengakibatkan

hubungan hukum antara anak adopsi dengan orang tua biologisnya menjadi putus

2. Adoptio Minus Plena : syaratnya ringan yang artinya terjadinya adopsi tidak

mengakibatkan putusnya hubungan hukum antara si anak adopsi dengan ortu

biologisnya

Sifat Hukum dari Adopsi :

1. Administrative Act in Judicial Form sebagai Lembaga karena suatu penetapan

hakim sebagai suatu unsur konstitutif

2. Sebagai Lembaga Kontraktual dimana efektifnya adopsi adalah pada saat kontrak

ditetapkan oleh pengadilan

Beberapa kemungkinan hukum yang diberlakukan dalam adopsi :

1. Hukum nasional adoptant mengenai syarat-syarat dan akibat-akibat

2. Hukum nasional mengenai akibat-akibatnya dan hukum nasional adoptandus

mengenai syarat-syaratnya

3. Hukum nasional adoptandus mengenai syarat-syarat dan akibat-akibat

4. Sistem akumulasi baik syarat maupun akibat

5. Sistem distribusi, Hukum nasional adoptandus untuk syarat-syarat adoptandus dan

hukum nasional adoptant untuk syarat-syarat adoptant

Syarat Material Adopsi :

1. Syarat positif usia adoptant, usia adoptandus, beda usia antara adoptant dengan

adoptandus, dan perstujuan adoptandus.

2. Syarat Negatif adoptant sudah mempunyai anak kandung, adoptant dan adoptandus

berbeda kelamin merupakan larangan di beberapa negara

Hague Convention 1993 :

1. Disepakati tanggal 29 mei 1993

2. Dinyatakan berlaku tanggal 1 mei 1995

3. 90 contracting state (per Maret 2013) indonesia belum

4. Dasar penyusunannya UN Convention on the Rights of The Child (20 November

1989) dan GA Resolution 41/85, 3 Desember 1986

Page 3: Adopsi Internasional

5. Prinsip-prinsip yang dianut the best interest of the child, subsidiary principle,

safeguards to protect children from abduction, sale, and trafficking, co-

operation between States and within States, Automatic recognition of adoption

decisions, Competent authorities, Central Authorities, and Accredited Bodies

6. Ruang Lingkup

a. Pasal 1 Konvensi menciptakan perlindungan, menciptakan kerjasama antar

negara, menjamin pengakuan.

b. Pasal 2 Konvensi konvensi ini berlaku apabila seorang anak mempunyai

habitual residence di salah satu Negara Peserta dipindahkan, sedang dalam

proses pemindahan atau telah dipindahkan ke negara peserta yang lain baik

setelah dilakukannya adopsi oleh pasangan suami istri atau seorang yang

mempunyai habitual residence di negara penerima, atau dalam rangka

dilakukannya adopsi di negara penerima atau di negara asal. Hanya meliputi

hubungan ortu yang bersifat permanen.

c. Pasal 3 Konvensi batas usia adoptandus sebelum 18 Tahun.

7. Syarat Adopsi antar negara

Syarat-syarat adoptandus dapat diadopsi berdasarkan instansi berwenang dari

negara asal (pasal 4)

Syarat-syarat adoptant dapat mengadopsi berdasarkan instansi yang

berwenang dari negara penerima (pasal 5)

Central Authority dan badan terakreditasi sebagai instansi yang berwenang

pada masing-masing negara peserta (pasal 6 - pasal 13)

8. Tata cara adopsi