a. Mazhab Hukum Alam atau Hukum Kodrat

Mazhab hukum Alam adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan

yang mutlak artinya bahwa keadilan tidak boleh digangggu.

Hukum Alam adalah hukum yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

1. Terlepas dari kehendak manusia, atau tidak bergantung pada pandangan manusia.

2. Berlaku tidak mengenal batas waktu, artinya berlaku kapan saja.

3. Bersifat universal artinya berlaku bagi semua orang.

4. Berlaku di semua tempat atau berlaku dimana saja tidak mengenal batas tempat.

5. Bersifat jelas bagi manusia.

 

Adapun ajaran hukum alam ini meliputi :

1. Ajaran hukum alam Aristoteles.

Aristoteles menyatakan bahwa ada dua macam hukum yaitu : Hukum yang berlaku karena

penetapan penguasa negara dan  Hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia. Hukum

yang kedua ini adalah hukum alam yaitu hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia

akan tetapi berlaku untuk semua manusia, kapan saja dan dimanapun dia berada.

 

2. Ajaran hukum alam Thomas Aquino

Thomas Aquino berpandangan bahwa alam itu ada ,yaitu dalam hukum abadi yang merupakan rasio

Ketuhanan ( Lex Aeterna ) yang menguasai seluruh dunia sebagai dasar atau landasan bagi

timbulnya segala undang-undang atau berbagai peraturan hukum lainnya dan memberikan kekuatan

mengikat pada masing-masing peraturan hukum tersebut.

 

3. Ajaran hukum alam Hugo de Groot ( Grotius)

Hugo de Groot berpendapat bahwa hukum alam bersumber dari akal manusia. Hukum kodrat

adalah pembawaan dari setiap manusia dan merupakan hasil perimbangan dari akal manusia itu

sendiri, karena dengan menggunakan akalnya manusia dapat memahami apa yang adil dan apa

yang tidak adil, mana yang jujur dan mana yang tidak jujur.

ALIRAN HUKUM ALAMALIRAN HUKUM ALAM

 A. Aliran hukum alam :

 1. Di zaman Yunani

Pada abad 5 SM orang Yunani masih primitif, hukum    dipandang sebagai keharusan alamiah ( nomos ), baik alam            semesta maupun manusia.

Socrates abad 4 SM mulai sadar bahwa  bahwa peran    manusia dalam membentuk hukum.

Socrates menuntut supaya para penegak hukum mengindahkan keadilan sebagai nilai yang melebihi manusia.

Plato & Aristoteles  mulai mempertimbangkan bahwa manakah aturan yang lebih adil yang harus menjadi alat           untuk mencapai tujuan hukum, walaupun mereka tetap taat pada tuntutan alam, sehingga dikenal dengan aliran “hukum alam.”

Menurut Plato  ( 427 – 347 SM  ) :Dalam bukunya Politeia   melukiskan model negara yang adil. Negara harus diatur secara seimbang menurut bagian-bagiannya supaya adil.Dalam bukunya Nomio:mengatakan petunjuk bagi dibentuknya suatu tata hukum yang membawa orang-orang kepada kesempurnaan, yaitu peraturan yang berlaku supaya ditulis dalam suatu buku perundang-undangan, jika tidak penyelewengan hukum sulit dihindari.

Aristoteles ( 348 -322 SM ) :

Dalam bukunya Politics berpendapatmanusia menurut wujudnya merupakan makhluk polis  ( zoon politicon ), oleh karenanya setiap warga polis harus ikut serta dalam kegiatan politik.

Setiap orang harus taat pada hukum polis, baik tertulis maupun tidak tertulis.

 Hukum harus dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu :1. hukum alam atau kodrat yang mencerminkan aturan alam. Hukum alam selalu berlaku dan tidak pernah berubah.

2. Hukum positif, yaitu hukum yang dibuat oleh manusia.

2. Di zaman Romawi

–   Pada abad 8 SM, peraturan peraturan Romawi hanya berlaku di kota Roma, kemudian berangsur-angsur berlaku secara universal yang disebut  ius gentium , yaitu hukum  yang diterima oleh semua bangsa sebagai dasar suatu kehidupan bersama yang beradab.

–   Selaras dengan perkembangan tersebut diciptakan suatu ilmu hukum seperti : Cicero, Gaius, Ulpianus dsb.

–   Filsafat hukum yang menerangkan dan mendasari sistem hukum hanya bersifat idiil, yakni apa yang dianggap penting oleh para tokoh politik dan yuridis, bukan hukum yang telah ditentukan, melainkan yang dicita-citakan sebagai ius.

–   Cicero ( 105 – 43 SM ) mengajarkan : konsep a true law (hukum yang benar) yang disesuaikan dengan right reason    ( penalaran yang benar ), sesuai dengan alam.

–   Hukum apapun harus bersumber dari true law tersebut.

- Gasius membedakan antara : ius civil  dan ius gentium.Ius civil :  adalah hukum yang bersifat khusus pada suatu negara tertentu. Ius gentium: adalah hukum yang berlaku universal yang bersumber pada akal pemikiran manusia.

PlatoDalam bukunya “ Republic “ pemikirannya menganut pandangan bahwa negara seyogyanya dipimpin oleh cendekiawan, yang bebas dan tidak terikat hukum positif, tetapi terikat dengan keadilan.

Dalam bukunya “ The Law “pemikirannya berubah, dan mengemukakan bahwa negara diperintah oleh  orang bebas dan cendekia.Negara harus menyelenggarakan keadilan berdasarkan kaidah kaidah hukum yang tertulis.Hukum alam harus tunduk pada hukum positif dan otoritas negara. 

Aristoteles murid Plato :

menyumbangkan pemikirannya terhadap  teori hukum antara lain : a.     Formulasi tentang problem esensial dari keadilan.

b.     Formulasi tentang perbedaan antara keadilan yang abstrak dengan equity.

c.    uraian tentang perbedaan keadilan hukum dan

keadilan  alamiah (seperti hukum positif dan hukum alam ). Formulasi keadilan Aristoteles :

1.    Keadilan distributif : keadilan yang memberikan setiap orang berdasarkan profesinya atau jasanya. Pembagian barang dan kehormatan disesuaikan dengan statusnya dalam masyarakat. Keadilan distributif menghendaki agar orang-orang yang mempunyai kedudukan sama diperlakukan sama dihadapan hukum.

 2.  Keadilan komutatif : keadilan yang memberikan hak kepada seseorang berdasarkan  statusnya sebagai manusia.

3.  Keadilan remedial : yaitu menetapkan kreteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari, yaitu harus ada standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain.

        Sanksi pidana dikenakan pada seseorang untuk memulihkan kesalahan yang telah dilakukan.

        Kerugian  diberikan fungsinya untuk memulihkan kesalahan perdata.

Zeno ( 320 – 250 SM ) Pemikir aliran Stoa mengemukakan : 

a.     Alam ini diperintah oleh pikiran yang rasional.

b.    Kerasionalan alam dicerminkan oleh seluruh manusia yang dengan kekuatan penalarannya memungkinkan menciptakan   suatu natural life yang didasarkan pada resonable living.

c.     Hukum alam dapat diidentikkan dengan moralitas tertinggi.

d.    Basis hukum adalah Aturan Tuhan dan keadaan manusiawi.

e.     Penalaran manusia dimaksudkan agar ia dapat membedakan  yang benar dari yang salah dan hukum  yang didasarkan pada konsep-konsep manusia tentang hak dan kewajiban.

Pasal 1955 KUHPerdata: “Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu dengan upaya lewat waktu, seseorang harus bertindak sebagai pemilik sesuai itu dengan menguasainya secara terus-menerus dan tidak terputus-putus, secara terbuka di hadapan umum dan secara tegas.”

Pasal 1961 KUHPerdata: “Mereka yang telah menerima suatu barang, yang diserahkan dengan atas hak yang dapat memindahkan hak milik oleh penyewa, penyimpan dan orang-orang lain yang menguasai barang itu berdasarkan suatu persetujuan dengan pemiliknya, dapat memperoleh barang tersebut dengan jalan lewat waktu. “

Pasal 1962 KUHPerdata: “Lewat waktu dihitung menurut hari, bukan menurut jam. Lewat waktu itu diperoleh bila hari terakhir dari jangka waktu yang diperlukan telah lewat.”

Pasal 1963 KUHPerdata: “Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.” (acquisitieve verjaring, diperolehnya hak milik atas dasar hukum lampaunya waktu)

Pasal 1964 KUHPerdata: “Suatu tanda alas hak yang batal karena suatu cacat dalam bentuknya tidak dapat digunakan sebagai dasar suatu lewat waktu selama dua puluh tahun.”

Pasal 1965 KUHPerdata: “Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya.”

Pasal 1967 KUHPerdata: “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan,hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.”

Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah: “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.” (rechtsverwerking, lampaunya waktu sebagai dasar hukum hilangnya suatu hak atas tanah, semisal bilana seseorang setelah sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikelola, alias membengkalaikan, lalu tanah tersebut diolah dan diberdayakan oleh pihak lain yang menguasai tanah tersebut dengan itikad baik, misal menjaga kondisi tanah, membayar PBB, maka orang yang membiarkan tanah tersebut tidak terawat kehilangan haknya untuk menuntut kepemilikan atas tanah tersebut)

Pasal 96 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: “Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.”

Pasal 1959 KUHPerdata: “Orang yang menguasai suatu barang untuk orang lain, begitu pula ahli warisnya, sekali-kali tidak dapat memperoleh sesuatu dengan jalan lewat waktu, berapa lama pun waktu yang telah lewat. Demikian pula seorang penyewa, seorang penyimpan, seorang penikmat hasil, dan semua orang lain yang memegang suatu barang berdasarkan suatu persetujuan dengan pemiliknya, tak dapat memperoleh barang itu.” (Ini merupakan penjelasan mengapa para pemegang SHGB maupun penyewa tidak diperhitungkan sebagai bagian dari perolehan hak atas dasar daluarsa)