ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH

8/17/2019 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH

1/50

DEFINISI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH

Administrasi pemerintah daerah, terdiri dari 3 kata yaitu administrasi, pemerintah dan

daerah. Administrasi dapat diartikan dalam 2 hal yaitu administrasi dalam arti sempit danadministrasi dalam arti luas. Secara sempit administrasi diartikan sebagai kegiatan yang bersifat

tulis menulis tentang segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi, jadi kegiatan yang dimaksud

tidak lebih dari kegiatan tata usaha. Seperti mengetik, mengirim surat, mencatat keluar danmasuk surat, penyimpanan arsip dan yang termasuk pada proses pelayanan lainnya.

Sedangkan administrasi dalam arti luas merupakan kegiatan yang dilakukan untuk

mencapai tujuan. Kegiatan-kegiatan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. alam pengertian luas ini, pengertian tata usaha termasuk

didalamnya. Administrasi yang dimaksud tidak hanya pada badan-badan pemerintah saja, tetapi

juga terdapat pada badan-badan swasta.

Kemudian, kita masuk dalam pengertian administrasi pemerintah. !ada hakekatnyaadministrasi pemerintah adalah administrasi "egara dalam arti sempit. Administrasi "egara

dalam arti luas sebagai obyeknya adalah "egara lengkap dengan badan-badan "egara baik itueksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit yang menjadi obyek adalah pemerintah #eksekutif$. Administrasi pemerintah berhubungan dengan kegiatan-kegiatan

pemerintahan yang dapat dikelompokkan dalam 3 fungsi%kegiatan dasar yaitu& perumusan

kebijakan, pelaksanaan tugas administrasi , pengunaan dinamika administrasi.

1. !erumusan Kebijakan!erumusan kebijakan politik pemerintah dalam system pemerintahan kita didasarkan

pada kebijakan politik yang lebih tinggi. Sebagai ilustrasi presiden dan para menteri yang

bersangkutan menetapkan kebijakan pemerintah dibidang ideology, politik, ekonomi, social budaya dan hankam dengan berpedoman pada '' ()*+, ketetapan-ketetapan ! dan

berbagai '' yang berlaku. Adapun langkah-langkah dalam perumusan kebijakan adalahsebagai berikut&

Analisis yang baik terhadap keadaan-keadaan yang nyata

elakukan perkiraan #forecast$ keadaan-keadaan yang akan dating dan menyusun alternati/e-

alternatif langkah kegiatan yang harus ditempuh.

enyusun strategi !engambilan keputusan.

2. !elaksanaan 0ugas Administrasi

!elaksanaan tugas administrasi adalah merumuskan kebijakan pelaksanaan dari kebijakan politik pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya. !ara pejabat yang bertugas merumuskan

kebijakan pelaksanaan%operasional adalah para pejabat professional yang pada umumnya bekerjan pada kantor-kantor menteri negara% departemen teknis% lembaga-lembaga pemerintah

yang secara fungsional mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing.!elaksanaan tugas administrasi ini meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan% pengendalian

dibidang&

Struktur organisasi Keuangan

Kepegawaian


2/50

Sarana%peralatan

3. !enggunaan inamika AdministrasiSemua kebijakan yang telah ditetapkan perlu dilaksanakan secara operasional agartercapai tujuan

yang dimaksud dalam kebijakan itu sendiri. alam hal ini peranan unsure dinamika administrasi

adalah sangat besar yakni dalam rangka proses pencapaian tujuan secara berdaya guna dan berhasil guna. 'nsur dinamika penggerak administrasi ini meliputi&

• !impinan

• Koordinasi

• !engawasan

• Komunikasi dan kondisi yang menunjang

Kemudian, dalam penyelenggaraannya, administrasi pemerintah menunjukkan ciri-ciri sebagai

berikut&

(. Administrasi pemerintah dalam kegiatannya berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. alam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah

termasuk didalamnya badan-badan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah, harus dapatdipertanggungjawabkan secara hukum. Artinya setiap tindakan pemerintah harusmempertimbangkan dua kepentingan yakni tujuan dan landasan hukumnya.

2. Administrasi pemerintah dalam kegiatannya berdasarkan keputusan politik yang dibuat oleh

badan yang berwenang. alam menjalankan kewenangannya administrasi pemerintah di

1ndonesia berdasarkan atas ketetapan-ketetapan ! yang bersidang sekurang-kurangnya sekalidalam + tahun.

3. Administrasi pemerintah dalam pengaturan organisasinya bersifat birokrasi. irokrasi dalam

arti yang sebenarnya dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan harusdilakukan oleh orang banyak. i negara kita pengaturan organisasi pemerintah berdasarkan atas

struktur birokrasi yang mengatur segala kegiatan pemerintah baik kedalam maupun keluar dan

tata cara pengambilan keputusan yang kompleks.*. Administrasi pemerintah dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan pada prosedur kerja

yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan misalnya peraturan perijinan, peraturan tentang

pedagang kaki lima, dan sebagainya.

Setelah mengetahui pengertian dan ciri-ciri administrasi pemerintah, kemudian satu hal yangmenjadi inti mata kuliah ini adalah pengertian administrasi pemerintah daerah. ang dimaksud

dengan administrasi pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan

berdasarkan prinsip desentralisasi. esentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahanoleh pemerintah pusat kepada daerah otonom #propinsi, kabupaten dan kota$. Sementara itu

otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat.

!endelegasian kewenangan ditinjau dari /isi implementasi praktis di daerah dapatdisederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pendelegasian kewenangan politik,

pendelegasian kewenangan urusan daerah dan pendelegasian kewenangan pengelolaan

keuangan. Sementara itu substansi kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan kecuali dalam bidang pertahanan, keamanan, politik luar negeri, peradilan #yustisi$

moneter dan fiskal nasional, serta agama # '' no 32 pasal (4&3$.

. 5andasan !embentukan !emerintah aerah


3/50

Sumber utama kebijaksanaan umum yang mendasari pembentukan dan penyelenggaraan

pemerintahan di daerah adalah !asal (6&(-7 '' ()*+ hasil amandemen tahun 2442, yang

antara lain menyatakan bahwa&(. "egara Kesatuan epublik 1ndonesia dibagi atas daerah-daerah pro/insi dan daerah pro/insi

itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap pro/insi, kabupaten dan kota itu mempunyai

pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.2. !emerintahan daerah pro/insi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. !emerintahan daerah pro/insi, daerah kabupaten dan kota memiliki ewan !erwakilan akyatdaerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

*. 8ubernur, upati dan 9alikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah pro/insi,

kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

+. !emerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yangoleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

:. !emerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk

melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

alam penjelasan pasal tersebut antara lain dikemukakan oleh karena "egara 1ndonesia itu suatu

;eenheidsstaat< maka 1ndonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungan yang bersifat

;staat< juga. aerah 1ndonesia akan dibagi dalam daerah !ro/insi dan daerah !ro/insi akandibagi dalam daerah yang lebih kecil yaitu kabupaten dan kota. i daerah-daerah yang bersifat

otonom atau bersifat administrasi saja semuanya menurut aturan akan ditetapkan dengan undang-

undang. i daerah-daerah otonom akan diadakan ewan !erwakilan akyat daerah. =leh karenaitu di daerah pun penyelenggaraan pemerintahannya akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

0erdapat beberapa pertimbangan yang mendasari perlunya pemerintahan di daerah #Supriatna,

()):&+6-:4$ yaitu&a$ !ertimbangan Kondusif Situasional

Secara nyata dan obyektif wilayah negara kita merupakan gugusan kepulauan yang terdiri dari

ribuan pulau dipisahkan oleh selat, laut dan dikelilingi lautan. Keadaan penduduk dengan

beragam adat istiadat dan budaya, potensi permasalahan yang dihadapi serta kekhususan yangdimiliki masing-masing daerah. Kesemuanya akan lebih efisien dan efektif bila pengelolaannya

adalah ditangani oleh perangkat pemerintahan yang perlu diwujudkan di masing-masing wilayah.

b$ !ertimbangan Sejarah dan !engalaman erpemerintahanalam rangka menyusun sistem pemerintahan memperhatikan pula tata pemerintahan yang telah

ada mulai dari jauh sebelum datangnya penjajahan kemudian adanya sistem pemerintahan pada

jaman raja-raja. egitu pula sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahan yang berlaku dinegara lain.

c$ !ertimbangan !olitis dan !sikologis

9awasan dan semangat hidup yang menonjol dalam perumusan '' ()*+ adalah wawasanintegralistik dan demokrasi serta semangat persatuan dan kesatuan nasional sehingga untuk tetap

menjaga kekompakan semua tokoh dan keutuhan masyarakat serta wilayahnya, kepada daerah-

daerah perlu diberi pemerintahan sendiri dalam kerangka negara kesatuan. i samping itu untuk

memberikan rasa tanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan dan sekaligus memberikesempatan kepada daerah untuk berperan serta dalam pemerintahan, sebagai perwujudan

semangat dan jiwa demokrasi.

d$ !ertimbangan 0eknis !emerintahan


4/50

engan telah disepakatinya prinsip-prinsip 1ndonesia merdeka dan tujuan serta arah mana

1ndonesia akan dibawa maka diperlukan perangkat pemerintahan di daerah karena disadari

bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat.'ntuk menjaga kemungkinan agar pemerintahan di daerah itu tidak memisahkan diri dari

pemerintah pusat maka dinyatakan bahwa disamping ada daerah otonom ada daerah yang

bersifat administrasi saja, yang kesemuanya merupakan wilayah administrasi pemerintahannegara 1ndonesia.

3. >ubungan !emerintah !usat dan aerah

alam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan adanya sistem delegasi atau pelimpahan

kekuasaan pemerintahan sebagai penjelmaan kedaulatan negara yang terpusat di tangan pemegang kekuasaan konstitusional. ang dimaksud dengan pemegang kekuasaan konstitusional

adalah dapat berwujud lembaga yang dipersonifikasikan dalam bentuk lembaga negara atau

pemerintah. !elimpahan wewenang yang dimaksudkan mencakup pelimpahan wewenang pemerintahan&

a$ ari lembaga tertinggi negara kepada lembaga tinggi negara

b$ ari !emerintah !usat kepada !emerintah aerahc$ ari !emerintah !usat kepada aparatnya yang ada di daerah

d$ ari !emerintah aerah kepada pemerintahan di bawahnya.

0ujuan dari pelimpahan wewenang antar pemerintahan atau antar lembaga-lembaga negara

dimaksudkan antara lain&a$ enghindari pemusatan kekuasaan oleh sebuah lembaga atau penguasa di semua tingkatan

pemerintahan.

b$ emokratisasi penyelenggaraan pemerintahan

c$ encapai kelancaran tujuan pemerintah.

!rinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dinyatakan dalam !enjelasan 'mum

'' "o.32%244* adalah&(. igunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuana$ esentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh !emerintah kepada aerah

=tonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dalam sistem "K1.

b$ ekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh !emerintah kepada 8ubernur

sebagai wakil !emerintah dan%atau kepada instansi /ertical di wilayah tertentu.c$ 0ugas !embantuan adalah penugasan dari !emerintah kepada aerah dan%atau esa, dari

pemerintah pro/insi kepada kabupaten%kota dan%atau esa serta dari pemerintah kabupaten%kota

kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.2. !enyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di Kabupaten dan

Kota.

3. !enyelenggaraan asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di !ropinsi, Kabupaten,Kota dan esa.

engan adanya pelimpahan wewenang ini timbul hubungan antara !emerintah !usat dengan

!emerintah aerah dimana hubungan tersebut merupakan jalinan sebagai landasan bagi

penyelenggaraan fungsi-fungsi&a$ !erimbangan kekuasaan dan kewenangan pusat dan daerah

b$ !erimbangan keuangan antara !emerintah !usat dan !emerintah aerah


5/50

c$ !embinaan dan pengawasan oleh !emerintah !usat kepada !emerintah aerah dan wakil

!emerintah !usat di daerah dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan

d$ !embinaan dan pengawasan oleh !emerintah !usat kepada !emerintah aerah dalam penyusunan kebijakan, penyusunan peraturan daerah serta operasi pembangunan daerah

e$ !embinaan dan pengawasan oleh !emerintah aerah tingkat atas kepada !emerintah aerah

setingkat di bawahnya

PERMASALAHAN PEMERINTAH DAERAH

Kepemimpinan

!elaksanaan desentralisasi di 1ndonesia melalui =tonomi aerah, membawa banyak

perubahan dalam sistem pemerintahan. alam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan ini,

daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. alam hal ini,

tentunya pemimpin daerah yaitu kepala daerah memiliki peran dan tugas dalam mengatur

daerahnya. Kepala daerah mempunyai andil besar dalam menggerakan dan mengembangkan

daerah yang dipimpinnya.


6/50

Kepala daerah yaitu para gubernur dan bupati%walikota merupakan pemimpin formal di

daerahnya yang bertugas untuk membangun dan memajukan kehidupan masyarakat di daerahnya

masing-masing. >al ini pula yang merupakan tugas utama kepala daerah. =leh karena itu, peran

pemimpin daerah menjadi sangat penting dan strategis terutama dalam proses pembangunan di

era otonomi daerah ini.

i tengah gencarnya pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi, pembahasan

mengenai kepala daerah juga menjadi fokus utama yang mewarnai proses reformasi tersebut.

anyaknya kasus mengenai kepala daerah yang tersandung masalah hukum, dapat menghambat

pelaksanaan pembangunan dalam otonomi daerah. >al ini disebabkan, mereka akan banyak

mencurahkan waktu dan perhatian pada masalah hukum yang sedang mereka hadapi. >ingga

saat ini, Kementerian dalam "egeri mencatat ada 276 kepala daerah di seluruh 1ndonesia yang

tersandung hukum, baik gubernur maupun bupati%walikota. ata dari K!K juga menunjukan,sudah 6 orang gubernur dan 3( orang bupati%walikota tersandung perkara korupsi dan sudah

dihukum selama periode 244*-24(2 #www.hukumonline.com, 24(2$.

anyaknya kepala daerah yang tersandung korupsi, dapat ditengarai karena mahalnya

ongkos politik. >al ini dipaparkan pula oleh irjen =tonomi aerah Kemendagri,

johermansyah johan, bahwa dalam pilkada langsung dan untuk memenangkan kontestasi

politik, tidak dapat dipungkiri biaya politik pilkada langsung sangat mahal, sehingga berbagai

cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. =ngkos politik juga dikeluarkan bukan saja

saat pencalonan dan kampanye saja. Setelah berhasil mendapat jabatannya, kepala daerah harus

mengeluarkan biaya untuk memelihara konstituen dan balas jasa terhadap partai politk

pengusung. Apabila dilihat dari gaji kepala daerah yang hanya sebesar p 7 ? 6 juta, tentunya

belum memenuhi biaya yang dibutuhkan #www.fajar.co.id, 24(2$.

odus korupsi dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui penyalahgunaan

wewenang terutama dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. ukan hanya itu, menurut

K!K, modus lain dapat melalui peri@inan yang dikeluarkan kepala daerah menjelang pemilihan

kepala daerah. Seperti kasus yang menjerat salah satu kepala daerah yakni terkait dengan adanya

pengusaha yang menyumbang dana kampanye secara ilegal dan penerbitan i@in usaha

perkebunan dan hak guna 'saha !0 tertentu. odus lain juga terjadi dalam hal penyelahgunaan

dana A!, dengan menyuap anggota ! terkait pembahasan A!. Selian itu masih

banyak lagi kasus korupsi yang menimpa kepala daerah, misalnya penyalahgunaan dana bantuan

sosial dan hibah, dll #ifki, 24(2$. >asilnya kemudian digunakan untuk membiayai konstituen


7/50

dan parpol pendukung, mengembalikan modal politik atau untuk memperoleh keuntungan secara

pribadi. 0idak jarang pula, baik kepala daerah maupun wakilnya kurang memiliki kepemimpinan

politik yang memadai. Kepemimpinan seharusnya diarahkan untuk mewujudkan /isi, misi dan

program pengembangan daerah yang sudah dijanjikan oleh para pemilih. "amun demikian,

kepala daerah di 1ndonesia cenderung memahami dan mempraktekan kepemimpinan sebagai

konsentrasi dan akumulasi kekuasaan pada dirinya #bappeda.jatimpro/.go.id, 24(2$. itengah maraknya kepala daerah yang tersandung kasus hukum, kondisi yang sedikit

berbeda menunjukan fenomena lain. isamping banyak modus yang dilakuakn oleh kepala

daerah dalam melakukan korupsi lalu kemudian terjerat masalah hukum, beberapa kepala daerah

terjerat kasus hukum karena ino/asi yang mereka lakukan. >al ini dinilai, bukan kepala daerah

yang melakukan penyelahgunaan wewenang melainkan, hukum di 1ndonesia yang belum

memiliki kepastian. Ketua umum asosiasi !emerintah Kabupaten Seluruh 1ndonesia #Apkasi$,

1sran "oor mengatakan, bukan hanya pengusaha yang dikriminalisasi, melainkan kepala daerah

juga menjadi korban akibat ketidakpastian hukum. >al ini disebabkan disaat kepala daerah

berino/asi, maka hal itu justru dianggap melakukan penyalahgunaan kewenangan #!utro, 24(3$. enurut 1sran, dalam sejumlah kasus, kepala daerah menjadi sasaran proses /iktimisasi,

menjadi korban karena dinilai melakukan penyelahagunaan kekuasaan dan wewenang. !adahal

kebijakan itu diambil untuk memperlancar in/estasi. ia juga mengatakan ino/asi kebijakan

jangan lantas dimaksudkan penyalahgunaan kekuasaan ataupun kewenangan karena kerap kali

dilakukan untuk mempermudah masuknya in/estasi. alam melakukan in/estasi pengusaha

butuh intensif, salah satunya dengan memberikan kemudahan dalam peri@inan. Sayangnya, yang

terjadi saat ini peri@inan inilah yang sering dianggap kriminal #9irakusuma, 24(3$. enurut pengamat hukum 'ni/ersitas 1ndonesia, 1ndiarto Senoaji, dalam undang-undang

terkait kebijakan kepala daerah memang tidak ada kepastian hukum. >ukumnya mungkin sudah

jelas, namun implementasinya yang tidak jelas, sehingga banyak yang dimasukan ke dalam ranah

pidana sehingga menjadi kriminalisasi kebijakan #9irakusuma, 24(3$.

"amun demikian, realitas kondisi kepala daerah yang terjadi saat ini, tidak boleh

ditanggapi secara pesimistis, karena bukan tidak ada kepala daerah yang juga sukses dalam

menjalankan perannya di daerah. umlahnya memang tidak banyak, namun demikian hal ini

dapat menunjukan bahwa otonomi daerah memberikan peluang bagi setiap daerah berkembang

dan maju dengan ino/asinya yang tentunya tidak lepas dari peran dan tanggungjawab kepala


8/50

daerah. asing-masing daerah tersebut mulai bermunculan dengan ino/asi mereka masing-

masing sesuai dengan kebutuhan di daerah yang bersangkutan. unculnya kepala daerah yang berkarakter dan ino/atif ini turut mewarnai proses

otonomi daerah di 1ndonesia. ungkin tidak semua daerah-daerah ini dikenal oleh publik seperti

ino/asi yang diselenggarakan oleh Solo, ogyakarta, dan sebagain daerah lain, namun demikian

daerah-daerah ini juga mulai mngembangkan reformasi di daerahnya. Kepala daerah mereka

memiliki fokus yang berbeda-beda dan cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan masalah

yang ada di daerah. Sebagian kepala daerah fokus pada peningkatan kemampuan ekonomi

melalui insentif dan pengembangan usaha ekonomi kecil dan mikro yang di jalankan oleh

masyarakat maupun dengan membuka kesempatan bagi in/estor. Sebagian fokus pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan publik seperti kesehatan dan

pendidikan. eberapa daerah mereformasi daerahnya melalui peningkatan transparansi danakuntabilitas pejabat publik. etode-metode yang mereka gunakan hingga saat ini mulai mampu

menunjukan perubahan di daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala daerah memiliki kontribusi besar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah

dalam lingkup otonomi daerah. apat dikatakan pula, berkembang dan majunya suatu daerah

bergantung pula pada political will dari Kepala daerah. Kesadaran kepala daerah dalam

menjalankan tugasnya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi di tingkat

daerah serta memenuhi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita awal otonomi daerah.

alam menyongsong grand design reformasi birokrasi oleh Kementerian !endayagunaan

Aparatur "egara dan eformasi irokrasi, hal yang perlu dipersiapkan pula oleh daerah adalah

mengenai kepemimpinan. 0ren kepala daerah yang saat ini terjadi perlu menjadi cerminan untuk

melakukan perbaikan dan koreksi agar Kepala daerah yang ada mampu menjadi motor

penggerak mewujudkan kesuksesan reformasi birokrasi di tingkat daerah. ikatakan pula oleh

8uru esar 1lmu !olitik '1, !rof. 1beramsyah, bahwa salah satu keberhasilan pelaksanaan

otonomi daerah ditentukan kepemimpinan kepala daerah baik bupati, walikota maupun gubernur

#www.antarakalsel.com,24(2$ =leh karena itu, daerah perlu mempersiapkan pemimpin yang

/isioner, berkarakter, ino/atif dan yang terutama memiliki kesadaran yang tinggi akan tugas dan

kewajibannya untuk memajukan dan mengembangkan daerah serta menciptakan kesejahteraan

masyarakat daerah.

emilih kepala daerah seperti yang dibutuhkan bukan pekerjaan yang mudah. Kondisi

ini mengingat bahwa kepala daerah diusung oleh parpol dan dipilih langsung oleh masyarakat.


9/50

alam hal ini, tidak ada analisis yang tepat untuk mengetahui tingkat kemampuan calon kepala

daerah dalam memimpin daerah. Ada banyak hal yang mempengaruhi proses tersebut, misalnya

kuatnya partai yang mengusung, ongkos politik, dan juga pengetahuan dan pendidikan

masyarakat. iperlukan kaderisasi yang tepat oleh !artai !olitik sehingga calon yang diusung

benar-benar orang yang mumpuni untuk memimpin suatu daerah. !artai politik harus diimbau

melakukan kaderisasi secara selektif. angan asalcomot kader yang belum jelas ideologi

politiknya. Apalagi hanya mengandalkan popularitas untuk dicalonkan sebagai kepala daerah

yang kemudian akan muncul kepala daerah instan yang belum paham terhadap masalah daerah.

alam menyelenggarakan road map reformasi birokrasi, kepala daerah yang menjabat harus

memiliki kualitas dan mampu mewujudkan keinginan masyarakatnya #www.fajar.com, 24(2$.

Rencana Strategis Daerah

encana strategis suatu daerah dalam merencanakan pembangunan daerahnya berperan

penting dalam menyukseskan tujuan otonomi daerah. Semangat reformasi birokrasi dapat

tercermin dari rencana strategis yang disusun. encana strategis adalah suatu proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu ( #satu$ tahun samapai dengan +

#lima$ tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan baik dalam skala

nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang

ada atau yang timbul serta memuat /isi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja

serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran sampai tahun yang ditentukan

#skpd.batamkota.go.id, 24(($. erdasarkan undang-undang nomor 2+ tahun 244*, tentang Sistem !erencanaan

!embangunan "asional dinyatakan perencanaan pembangunan bertujuan untuk mengoptimalkan

partisipasi masyarakat. !artisipasi masyarakat dimaksudkan agar kebijakan yang dibuat oleh

pemerintah menjadi lebih memiliki legitimasi. encana startegis yang disusun oleh suatu daerah

dimaksudkan untuk dapat mencapai tujuan pembangunan. enilik kembali maksud otonomi

daerah yang ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan ruang bagi

masyarakat daerah untuk berpartisipasi langsung dalam proses pembangun daerah, nampaknya

hal ini tidak sepenuhnya terwujud.

Benomena yang terjadi saat ini, partispasi masyarakat yang diharapkan sulit terwujud,

terutama dalam menyusun perencanaan strategis pembangunan daerah yang kemudian akan

tertuang melalui program-program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk masyarakat. alam

hal ini dapat dianalogikan, apabila partisipasi masyarakat masih kurang dalam proses


10/50

penyususnan perencanan strategis, maka program-program yang nantinya diciptakan dan

diselenggarakan oleh SK!-SK! terkait jauh dari kebutuhan dan harapan masyarakat daerah. entuk partisipasi masyarakat daerah yang menjadi tradisi di beberapa daerah dalam

penyususnan perencanaan strategis disebut dengan musyawarah pembangunan daerah

#musrenbangda$. usrenbangda diharapkan mampu menjadi sarana akumulasi penyampaian

aspirasi pembangunan daerah dari masyarakat. "amun demikian, di beberpa daerah di 1ndonesia,

musrenbangfa tidak berjalan efektif. usrenbangda masih belum bisa menjadi sarana akumulasi

penyampaian aspirasi pembangunan daerah dari masyarakat, hanya menjadi penampung yang

tidak selamanya dan juga hanya sebagain kecil yang ditindaklanjuti sebagai basis perencanaan

pembangunan di daerah #>olidin dan >ariyati, 24(2$.

Benomena perencanaan pembangunan daerah secara nasional dikemukan pula oleh

Soedjito #2442$ yaitu sebagai berikut & #($ kegiatan-kegiatan dalam perencanaan pembangunan

daerah masih didominasi oleh kebijakan lembaga yang lebih tinggi dibandingkan dengan

tuntutan masyarakatC #2$ para perencana pembangunan daerah masih lebih mengedepankan

kepentingan isntansi atasan daripada aspirasi masyarakatC #3$ lemahnya para perencana

pembangunan daerah maupun instansi yang lebih tinggi dalam menyerap aspirasi untuk

kemudian diakomodasikan dalam berbagai kegiatan atau program pembangunan daerah C #*$

lemahnya posisi masyarakat dalam berhadapan dengan pemda pada saat proses penyusunan

rencana yang mengakibatkan kurang terakomodasinya seluruh kepentingan masyarakat dalam

program-program pembangunan. Sesusi dengan tujuan dilaksanakannya reformasi birokrasi yaitu perbaikan secara

menyeluruh yang menghasilkan peningkatkan manfaat yang besar untuk masyarakat, maka

sudah mejadi keharusan, masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan rencana startegis

pembangunan daerah. >al ini sejalan dengan cita-cita otonomi daerah menjadikan masyarakat

daerah sebagai central pembangunan #Sekretariat 9akil !residen epublik 1ndonesia, 24(2$.

"amun demikian, tidak seluruhnya aspirasi masyarakat dapat diterima dan dijalankan. i

beberapa daerah di 1ndonesia, aspirasi yang akan dijalankan adalah yang memiliki kesesuaian

dengan prioritas pembangunan dan anggaran yang dimiliki daerah yang bersangkutan. =leh

karena itu, hambatan dari musrenbangda ini adalah keluhan beberapa masyarakat yang

aspirasinya tidak dikabulkan #>olidin dan >ariyati, 24(2$.

isamping itu, terkait dengan Sistem !erencanaan !embangunan "asional yang

kemudian diejawantahkan pada le/el daerah juga menganut re@im perencanaan strategis yang


11/50

lama. Sistematika penyusunan ! mengatur bahwa musrenbangda dilakukan sebagai

langkah pendahuluan sebelum didiskusikan dalam forum SK! kemudian di negosiasikan oleh

!emda dengan !. !ada praktiknya hasil musrenbangda di suatu daerah, berdasarkan

infomrasi yang diperoleh, tidak serta merta didiskusikan feasibilitasnya kemudian diadopsi

sebagian atau seluruhnya dalam forum SK!. >al ini ditengarai bahwa kepentingan politik,

tuntutan atasan suatu SK!, serta analisis SK! secara mandiri merupakan tiga hal yang

dianggap menjadi penghambat penyaluran aspirasi melalui musrenbangda di duatu daerah tidak

efektif, bahkan hasil-hasil musrenbangda tersebut, diakui tidak tersampaikan ke SK! #>olidin

dan >ariyati, 24(2$. Selain permasalahan partisipasi masyarakat, masalah lain juga turut mempengaruhi

penyusunan rencana strategis pembangunan daerah. ealitas perencanaan pembangunan yang

ditemui di daerah menunjukan bahwa #($ perencanaan ditetapkan kurang rasional karena usulan prioritas pembangunan tidak sebanding dengan pagu indikatif sehingga banyak program yang

belum terealisasiC #2$ kurangnya kualitas S dan rendahnya kompetensi dalam bidang

perencanaan di appeda dan setiap SK! serta forum delegasi usrenbangda tingkat

kecamatanC #3$ pemanfaatan biaya operasional perencanaan tidak sesuai dengan jadwal waktu

pelaksanaan perencanaan. !elaksanaan perencanaan #usrenbang$ misalnya, dilaksanakan pada

bulan anuari sedangkan biaya untuk kegiatan tersebut baru cair bulan AprilC #+$ fasilitas

perencanaan yang kurang memadaiC #:$ kurangnya kemampuan para pelaksana dalam

mengimplementasikan kebijakan usrenbangda #Akadun, 24(($.

Sumber Daya Manusia

Sumber aya anusia #S$ memiliki kedudukan dan sebagai elemen yang penting

dalam suatu organisasi. erdasar hal tersebut, manajemen S diperlukan untuk mengelola

secara sistematis, terencana, dan terpola agar tujuan organisasi saat ini maupun untuk masa

mendatang dapat tercapai secara optimal. Keberhasilan suatu organisasi turut ditentukan dengan

S yang bekerja di dalamnya. emikian halnya dengan organisasi pemerintah daerah, yang

membutuhkan S yang berkualitas agar tujuan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah dapat

tercapai secara optimal. S yang dimaksud dalam lingkup organisasi pemerintah daerah

adalah pegawai "egeri Sipil #!"S$ daerah. Secara khusus sumber daya manusia menyangkut penyelenggara pemerintahan di daerah,

termasuk lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, atau dengan kata lain, sumber

daya manusia adalah para aparatur daerah. alam perspektif demikian, kebutuhan tersedianya


12/50

sumber daya aparatur daerah yang berkualitas menjadi dasar pertimbangan utama yang

memerlukan langkah-langkah prioritas yang terprogram secara sistematis. Aparatur pemerintah

daerah adalah pelaksana kebijakan publik yang mempunyai tugas, fungsi, hak dan wewenang di

areal administrasi. alam kerangka pelaksanaan otonomi daerah diperlukan persyaratan kualitas

yang memadai bagi sumber daya manusia aparatur daerah, dan kualitas tersebut dapat diamati

dari kemampuan profesionalitas sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya #ambang

udoyono, 2442&:( dalam Dffendi, 24(2$.

!embahasan mengenai S di tingkat daerah, tidak dapat terlepaskan dari beberapa

masalah yang menyertai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Kapasitas dan kualitas !"S daerah merupakan hal yang perlu diperhatikan mengingat mereka

berperan sebagai pelayan masyarakat. =leh karena itu, untuk mengoptimalkan pelayanan bagi

masyarakat, diperlukan aparatur pemerintah daerah yang berkompeten dalam menjalankantugasnya sebagai pelayan maupun sebagai elemen dalam merumuskan ide-ide untuk

melaksanakan pembangunan daerah.

Aparatur yang ada di daerah akan mempengaruhi kinerja bahkan performa

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersangkutan. =leh karena itu diperlukan aparatur

yang benar-benar memahami dan memaknai keadaan dan potensi yang dimiliki daerahnya. Sikap

berpikir aparatur harus didasarkan pada kepentingan dan pengembangan daerah dengan

mengutamakan potensi yang ada di daerah.

ealitas yang terjadi pada kondisi aparatur daerah saat ini adalah kurangnya S yang

berkualitas dan berkompeten dalam menjalankan pembangunan serta masih rendahnya kesadaran

aparatur sebagai pelayan masyarakat. >al ini dapat diperkuat dengan masih adanya keluhan

masyarakat, atas pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang dinilai tidak sesuai

dengan harapan masyarakat. eminjam istilah lama, bahwa aparatur bukan lagi melayani

masyarakat melainkan dilayani oleh masyarakat. ealitas ini tentunya berbanding terbalik

dengan konsep yang ada.

asih rendahnya kompetensi aparatur daerah dalam menjalankan pembangunan dan

memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dikaji melalui sistem rekrutmen pegawai

daerah. Benomena yang ada di daerah, masih banyaknya penyelewengan dalam sistem

perekrutannya. >al ini bahkan sudah menjadi rahasia umum, apabila seseorang ingin menjadi

pegawai daerah, harus melalui ;jalan belakang< dengan menyuap pihak-pihak tertentu. Kegiatan

penerimaan E!"S seakan tidak bisa lepas dari beberapa penyimpangan. >al ini terungkap dalam


13/50

laporan =mbudsman epublik 1ndonesia #=1$ yang menerima :4 pengaduan terkait

penyelenggaraan E!"S tahun 24(2 #informasibumncpns.com, 24(2$. Selain itu, masih maraknya

perekrutan E!"S dengan cara spoiled system. ealitas ini tentunya akan semakin memperburuk

mekanisme perekrutan E!"S di daerah. Sistem ini akan memperkecil peluang atau bahkan

menutup peluang bagi peserta seleksi pegawai daerah yang sebenernya memiliki kualifikasi

sesuai dengan kebutuhan dalam pemerintahan.

Seleksi awal atau perekrutan merupakan proses yang turut menetukan kualitas dan

kompetensi aparatur pemerintah daerah yang nantinya akan menjalankan tugas dan fungsi sesuai

dengan ketentuan yang telah dirumuskan dalam peraturan. Apabila realitas yang ada di daerah

masih demikian adanya, tentunya kapabilitas para pegawai daerah akan diragukan. Kondisi ini

berdampak pada terhambatnya mewujudkan kesuksesan penyelenggaran reformasi birokrasi di

le/el daerah serta penyediaan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Selain seleksi E!"S yang tidak akuntabel dan transparan, di beberapa daerah diketahui

bahwa penempatan pegawai tidak berdasarkan pada penilaian kompetensi pegawai, bahkan

ketiadaan analisis jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masih belum dilakukan. Sebagai

contoh, di instansi salah satu daerah, para pegawainya merupakan limpahan dari SK! lain.

erdasarkan informasi yang ada, pelimpahan ini merupakan sumber daya sisa yang tidak

digunakan atau tidak memiliki kompetensi spesifik di SK! lain. Selain itu, juga terjadinya

defisiensi sumberdaya aparatur pemerintah daerah. >al ini dikarenakan potensi pertambahan

jumlah !"S menurut rasionalitas sebelumnya tidak terjadi ketika dihadapkan pada kebutuhan

kinerja di !emerintah kabupaten%kota #>olidin dan >ariyati, 24(2$.

ibeberapa daerah, kualitas S yang diakui secara umum masih relatif rendah menjadi

hambatan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketidaksesuaian antara

latar belakang pendidikan dengan pekerjaan yang ditangani menjadi permasalahan dalam

penyusunan dan pelaksanaan program kerja. Kuantitas pegawai daerah juga memunculkan

masalah baru, ditambah lagi dengan distribusi yang tidak merata di daerah yang bersangkutan,

terutama di daerah kepulauan yang beberapa wilayahnya masih pelosok. asalah yang

timbulkan akibat kuantitas pegawai ini adalah membengkaknya pos anggaran untuk belanja

pegawai dalam A!. !os anggaran tersebut tidak sebanding dengan anggaran yang

dialokasikan untuk belanja modal, pembangunan infrastruktur maupun belanja pelayanan publik.

Kondisi yang hampir sama juga ditunjukan di suatu daerah di 1ndonesia. !emerintah

daerah melalui Kepala daerah membuat kebijakan untuk mengurangi jumlah pengangguran


14/50

melalui perekrutan pegawai honorer maupun pegawai negeri sipil. Kebijakan ini malah

menimbulkan masalah baru yakni membengkaknya pos anggaran untuk belanja pegawai. 8aji

atau penghasilan yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan masih dirasa kurang untuk

memenuhi kebutuhan sehingga mereka harus mencari tambahan lain di luar tugasnya sebagai

pegawai pemerintahan. >al ini tentunya akan membuat kinerja mereka di pemerintahan tidak

optimal. eberapa dari mereka mangkir dari pekerjaaannya di kantor karena ada pekerjaan lain

di luar yang harus diselesaikan. Ketika masyarakat datang untuk meminta pelayanan, tentu saja

mereka tidak tertangani dengan baik.

!ermasalahan yang muncul dalam pengelolaan S atau pegawai tersebut, tidak dapat

dibiarkan terus berlangsung yang semakin memperburuk kondisi pelayanan pemerintahan daerah

sehingga harus dicari solusi terbaiknya. >al ini mengingat, urgensi pelaksanaan reformasi

birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah memerlukan kesiapan dari pihak pemerintah daerahmelalui penyelesaian masalah-masalah utama yang masih menggelayuti, salah satunya adalah

mengenai S #pegawai daerah$. alam mendukung terwujudnya reformasi birokrasi,

diperlukan S yang handal, berkualitas, berkompeten dan mumpuni dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya. Kondisi ini mengharuskan setiap daerah memiliki formula yang jelas,

transparan dan akuntabel dalam memanajemen S daerah, mulai dari proses perekrutan hingga

e/aluasi kinerja pegawai. ekanisme yang dibuat harus sedapat mungkin menutup celah

terjadinya penyelewengan, terutama dalam proses awal yaitu perekrutan. >arus ada kejelasan

tugas pokok dan fungsi serta jobdesk masing-masing dibarengi dengan distribusi pegawai yang

efektif. !emerintah juga perlu meningkatkan kapabilitas pegawai melalui pengembangan dan

pelatihan pegawai.

Kemitraan

embangun hubungan kemitraan, bagi pemerintah daerah merupakan langkah dan

program strategis yang penting dilakukan sebab tidak mungkin seluruh permasalahan dan

pekerjaan pembangunan masyarakat dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah daerah.

>ubungan kemitraan tersebut dapat terbangun dengan kerjasama baik dengan pemerintah daerah

lain, pemerintah pusat, pihak swasta, masyarakat maupun stakeholder lain. engingat momen

otonomi daerah yang sudah dikembangkan lebih dari satu dasawarsa ini, sudah selayaknya

segala urusan di daerah dapat segera diselesaikan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

erbagai masalah daerah berupa kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, sosial dan


15/50

kemasyarakatan, sarana dan prasarana dan sebagainya, tidaklah mampu diatasi melalui A!

saja. =leh karena itu perlu dikembangkan kemitraan antara pemerintah daerah dengan berbagai

pihak, baik sektor swasta dan sektor ketiga melalui skema kemitraan pemerintah daerah

#ahmudi, 2447&+*$.

>al yang perlu menjadi fokus bagi pemerintah daerah adalah bagaimana pemerintah

daerah mampu mendorong partisipasi masyarakat, mengembangkan sektor swasta serta

menciptakan iklim yang kondusif bagi in/estor untuk berin/estasi di daerah. Kondisi tersebut

membutuhkan kemampuan daerah untuk menciptakan ino/asi serta kemampuan dalam menjalin

hubungan kemitraan yang baik agar dapat mendatangkan manfaat antara kedua belah pihak, baik

itu pemerintah daerah sendiri maupun mitra kerjasama. entuk kerjasama yang dilakukan dapat

meliputi berbagai sektor di pemerintah daerah, tergantung pada kebutuhan daerah untuk

memberikan pelayanan dan menjalankan pembangunan di daerahnya. anyak hal yang dapat dilakukan untuk menarik in/estor maupun pihak lain menjalin

kemitraan dengan daerah. !emerintah daerah harus mampu mengembangkan potensi di

daerahnya atau dengan kata lain , pemerintah daerah mampu membranding daerahnya sehingga

dilirik oleh in/estor-in/estor swasta untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut.

!emerintah daerah juga dapat membuka peluang berin/estasi dengan memudahkan urusan

peri@inan untuk membuka usaha. >al ini mengingat masih ada atau bahakan masih banyak

keluhan dari pengusaha-pengusaha dalam berin/estasi di daerah karena prosedur peri@inan yang

sulit serta birokrasi yang panjang bahkan terjadi pemerasan terhadap pengusaha oleh pihak-pihak

yang tidak bertanggungjawab. ukan hanya itu, kemitraan juga dapat terjalin dengan pemerintah

daerah dalam menyediakan pelayanan. alam hal ini, biasanya letak daerah tersebut berdekatan

atau adanya perbedaaan kebutuhan antar daerah sehingga dapat saling memenuhi.

Adanya urgensi untuk melaksanakan reformasi birokrasi, termasuk oleh daerah-daerah,

diperlukan kesiapan dari pihak daerah dalam melaksanakan reformasi tersebut. Kondisi ini

menuntut pemerintah daerah untuk dapat mengatasi dan memperbaiki masalah-masalah yang

masih dihadapi oleh daerah hingga saat ini, termasuk permasalahan utama dalam hal kemitraan.

ukan tidak ada, atau bahkan saat ini sudah mulai banyak daerah-daerah yang dapat membuka

diri untuk menjalin kemitraan dengan para stakeholder melalui suatu kebijakan tertentu, pun

demikian tidak dapat dipungkiri pula, masih terdapat daerah-daerah yang belum efektif dan

optimal dalam menfaatkan pentingnya menjalin kemitraan dengan pihak-pihak lain. Kondisi


16/50

tersebut apabila tidak segera diperbaiki tentunya akan menghambat pelaksanaan road

map reformasi birokrasi yang saat ini sedang gencar dicanangkan oleh pemerintah. !enilaian juga sering muncul dari kalangan masyarakat terkait kemitraan yang dijalankan

oleh pemerintah daerah. ereka menilai, kemitraan dengan pihak luar daerah masih belum

memadai. alam pelaksanaan program pelatihan misalnya, masih perlu ditingkatkan kemitraan

dengan pihak luar daerah dalam rangka penyaluran alumni dari program pelatihan serta dalam

pengadaan sarana dan penyelenggaraan pelatihan yang memadai. egitu pula dalam pelaksanaan

program dana bergulir bagi masyarakat, diperlukan adanya kerjasama dengan pihak lain guna

meningkatkan kinerja dari ino/asi program tersebut. iharapkan melalui kerjasama dengan

pihak lain seperti akademisi dan pihak-pihak lainnya bisa meningkatkan kinerja program di masa

akan datang bagi daerah #!rasojo, Kurniawan, dan >olidin, 2447&(66-(6)$ alam rangka mengoptimalkan pembangunan infrstruktur, secara pembiayaan perlu ada

kerjasama bersama swasta. Sinergi yang ada antara !meerintah pusat,pemerintah daerah dan

swasta menjadi penting untuk kesuksesan. >al tersebut dinilai baik mengingat dukungan dari

semua kalangan memicu suksesnya pembangunan infrastruktur dari waktu-waktu mendatang.

1dealnya, layak secara ekonomi dan finansial diserahkan sepenuhnya kepada swasta. 'ntuk

kontribusi pemerintah sendiri adalah dukungan pemerintah yang bisa melalui pendanaan

pembebasan lahan, pembiayaan sebagian konstruksi, dan pemberian Fiability 8ap Bund

#www.infobanknews.com, 24(2$.

Kegagalan dalam menjalin kemitraan dengan pihak swasta pernah dialami oleh salah satu

daerah otonom di 1ndonesia. >al ini berkaitan dengan pemenuhan infrastruktur transportasi. Ada

persoalan mendasar yang kemudian berimplikasi pada kegagalan kerjasama, antara lain #($

Skema kerjasama yang timpang. >al ini misalnya dapat ditilik dari ketimpangan hak dan

kewajiban antara kedua pihakC #2$ Kegagalan mitra pemkot dalam menyediakan fasilitas

pendukung, padahal fasilitas tersebut dibayangkan menjadi jangkar perekonomian dan

diproyeksikan memberikan keuntungan ekonomi yang besar sehingga bisa segera menutup biaya

pembangunan. Selain itu, lemahnya kontrol pemkot terhadap kinerja mitra kerjasama. >al ini

berimplikasi pada #($ keleluasaan pihak kedua dalam memodifikasi layout bangunan

infrastruktur sehingga menghasilkan bentuk bangunan yang tidak efektif dan kemudian

menyebabkan kesulitan akses transaksi ekonomi dan penjagaan keamanan, dllC #2$ pemanfaatan

bangunan infrastruktur yang tidak maksimal sehingga mengganggu sektor-sektor lain dan tidak

menimbulkan multiplier effect C #3$ Bungsi pemerintah sebagai pelindung kepentingan pedagang


17/50

dan pengusaha kecil yang tidak berjalan baik. #*$ lemahnya kontrol pemkot dalam mengawasi

kerjsama karena keterbatasan pegawai . >al ini merupakan efek dari perubahan kedudukan

bagian kerjasama menjadi sub bagian ditengah banyaknya pekerjaan kerjasama, dan belum

ditemukannya mekanisme pengawasan lintas dinas-badan yang efektif. #+$ 5emahnya

manajemen infrastruktur yang dibangun sebagai akibat dari lemahnya pembagian tugas dan

koordinasi dari kedua belah pihak. Kegagalan kerjasama ini pada gilirannya juga

menghasilkan sejumlah konsekuensi bagi pemkot, seperti beralihnya kewajiban penggajian

pegawai dan pembayaran hutang kepada pemkot. !ersoalan-persoalam kelembagaan dan

pengelolaan juga bermuara pada ketidakefektifan penyelenggaraan fungsi pelayanan publik dan

fungsi komersil.

!un demikian, menjalin kemitraan di beberapa daerah sudah berjalan dengan cukup baik

dengan melibatkan berbagai pihak dari berbagai sektor. isalnya seperti dalam memenuhikebutuhan terhadap penyediaan pelayanan yang optimal dalam bidang kesehatan, pemerintah

daerah bekerja sama dengan agensi yang konsen terhadap pemenuhan gi@i anak dan balita, selain

itu pemda bekerjasama juga dengan organisasi kesehatan dan kemanusiaan yang lain #ano

eby, 24(2$.

ipaparkan pula oleh Ketua 'mum Kamar agang dan 1ndustri #Kadin$, Suryo ambang

Sulistyo, bahwa pemerintah daerah diharpkan dapat menjalin hubungan strategis dengan

pengusaha untuk mendayagunakan secara maksimal potensi yang dimiliki daerah bagi

peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. >ambatan-hambatan yang kerap muncul di

daerah, seperti hambatan struktural, peri@inan, birokrasi dan lain sebagainya dapat dikurangi

sehingga pengusaha lebih mudah dalam berin/estasi. Sejak pemberlakuan otonomi daerah lebih

dari satu dekade lalu, dunia usaha kerap mengeluhkan tentang panjangnya jalur birokrasi

pengurusan i@in usaha, minimnya daya saing infrastruktur dan ketidakpastian hukum #1hsan,

24(3$. Kondisi ini tentunya akan turut mempengaruhi iklim usaha di 1ndonesia. 0idak dipungkiri

pula, kondisi yang tidak kondusif seperti demikian, akan menyebabkan pengusaha-pengusaha

melirik negara lain. Selain berperan untuk menyokong pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan serta

menyediakan pelayanan bagi masyarakatnya, kemitraan penting guna mendorong terciptanya

lapangan pekerjaan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. ikatakan pula

oleh Suryo, lambannya pengurusan i@in in/estasi di daerah karena birokrasi yang panjang dan

berbelit-belit menyebabkan banyak kalangan pengusaha mengaku terjebak dalam lilitan


18/50

kebijakan yang dibuat oleh oknum penguasa setempat untuk mengeruk keuntungan pribadi

#1hsan, 24(3$. !eran pihak swasta lebih ekspansif dalam mempercepat pembangunan. isalnya lewat

pengembangan dan pemanfaatan potensi alam. ulai dari penambangan batubara atau perluasan

lahan perkebunan sawit. >al ini otomatis menaikan jumlah angkatan kerja di daerah, sekaligus

meningkatkan pendapatan asli daerah #!A$ masing-masing daerah. Aspek percepatan

pembangunan daerah ini tergantung pada potensi daerah itu sendiri. enjalin hubungan dan

mengundang pihak swasta untuk bekerjasama dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan

seyogyanya tetap sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku #otdanews.com, 24(2$.

Sumber Daya dan Prspe!

!engembangan wilayah pada hakekatnya adalah pengembangan di daerah yang bersifat

menyeluruh. Artinya pembangunan tidak hanya menyentuh aspek pengembangan fisik, tetapi

yang lebih prinsip adalah upaya memaksimalkan potensi sumber daya manusia agar dapat

mengelola sumber daya absolut yang dimiliki daerahnya secara bijak. Kondisi sumber daya

manusia yang berkualitas merupakan prasyarat utama dalam melakukan perbaikan dan

pembangunan di banyak sektor. 0erlebih lagi pada masa pelaksanaan =tonomi daerah dimana

partisipasi dan kompetesi masyarakat sangat dibutuhkan dalam merancang, menentukan

kebijakan dan melaksanakan pembangunan yang menyentuh kepentingan rakyat banyak #Ehalid,

!eni, 244+& 62-63$.

Selain S, Sumber aya Alam #SA$ dalam berbagai sektor merupakan sumber daya

yang sangat potensial untuk dikembangkan dan masing-masing memiliki prospek yang

menjanjikan selama daerah mampu mengeksplornya. Sektor yang paling menjanjikan misalnya

sektor pertambangan, namun banyak yang perlu diperhatikan dalam mengeksplornya. >al krusial

yang harus dilakukan dalam kegiatan pertambangan adalah harus berdasarkan ketersediaan SA.

iperlukan wawasan jangka panjang atau pembangunan berkelanjutan. !emanfaatan potensi

sektor pertambangan perlu memperhatikan AA5 #Analisis mengenai dampak lingkungan$,

agar kelestariaannya tetap terjaga. alam hal ini, diperlukan kemampuan pemerintah daerah

untuk dapat merencanakan pengelolaan serta pemnafaatan sumber daya tambang secara efektif

dan efisien. apat dilihat dari tren yang terjadi di beberapa daerah masih memanfaatkan sumber

daya tambang secara besar-besaran atau tidak terkendali dan dijadikan prospek utama dalam

mendongkrak perekonomian daerah dan meningkatkan !A. "amun demikian kegiatan ini tidak

memperhatikan pemanfaatan untuk masa depan. Ketergantungan masyarakat yang melulu


19/50

terhadap hasil tambang dikawatirkan akan menimbulkan masalah di kemudian hari apabila hasil

tambang di daerah tersebut sudah habis dan tidak dapat dieksplor lagi. ahkan dapat dipastikan

hal ini akan menganggu kestabilan ekonomi karena beberapa masyarakat akan kehilangan

pekerjaan utama mereka sebagai penambang dan juga dampak negatif yang mungkin akan

ditimbulkan dan dirasakan oleh masyarakat pasca akti/itas pertambangan. Kondisi ini juga akan

semakin memperburuk dan menambah permasalahan di daerah.

Saat ini, beberapa pemerintah daerah memutuskan memenfaatkan cadangan tambang

sebagai motor untuk menggerakan ekonomi. apat disadari, cara ini merupakan kebijakan

pemerintah daerah sebagai solusi prgamatis jangka pendek untuk memperoleh pendapatan asli

daerah #!A$. "amun kadang kala kebijakan ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah

lupa bahwa barang tambang adalah komoditas yang tidak terbarukan, akan habis suatu waktu.

itambah lagi, kebanyakan pemerintah daerah mengartikan kemajuan ekonomi denganmemanfaatkan hasil eksploitasi pertambangan membiayai keperluan belanja pemerintah yang

kebermanfaatannya tidak untuk jangka panjang, misalnya mendirikan gedung perkantoran atau

untuk belanja pegawai. !oin utama yang perlu dipertimbangkan adalah hasil kegiatan

pertambangan tersebut perlu dimanfaatkan untuk membangun komoditas lain yang dapat

dijadikan penggerak perekonomian jangka panjang, misalnya untuk pertanian, perkebunann

maupun pengembangan, permodalan dan pelatihan 'K masyarakat daerah. elalui hasil

tersebut, seharusnya pemerintah mulai dapat menyiapkan infrastruktur untuk mendukung

pengembangan pertanian, perkebunan dan 'K masyarakat daerah, tentunya akan lebih bijak

apabila sesuai dengan kearifan lokal masyarakat daerah.

Ada pula hambatan yang dialami daerah, dalam hal pengelolaan dan pengembangan

potensi SA khususnya pertambangan adalah masih rendahnya kualitas S serta kualitas

teknologi yang kurang memadai. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan

informasi wilayah tentang potensi sumber daya mineral yang akurat bagi kepentingan in/estasi,

yang selama ini belum dapat diwujudkan secara baik #www.bakorsurtanal$.

asalah rendahnya kualitas S pemerintah salah satunya akan menyebabkan

pemerintah tidak mampu memetakan potensi daerah yang dimiliki. ereka kurang mampu

melakukan analisis terhadap potensi yang ada dan tidak dapat melihat prospek jangka panjang

dari potensi yang dimiliki. 'paya tersebut misalnya pembentukan instansi pemerintah

#dinas%badan$ yang mengurus dan bertugas mengkoordinasi pengelolaan potensi daerah. engan


20/50

demikian, potensi yang ada tidak dapat tergali dan dimanfaatkan secara optimal untuk

meningkatkan !A maupun untuk menggerakan perekonomian masyarakat. !ermasalahan lain yang juga muncul di daerah adalah sinergitas antara pemerintah

daerah, masyarakat dan swasta%in/estor dalam pengelolaan sumber daya. !emanfataan sumber

daya alam pada skala tertentu dapat menyebabkan% memicu konflik antar kepentingan sektor,

swasta dan masyarakat. Kegiatan yang tidak terpadu itu selain kurang bersinergi juga sering

saling mengganggu dan merugikan antar kepentingan, seperti kegiatan industri yang polutif

dengan kegiatan budidaya perikanan yang berdampingan. #Kusdinar, 24(($.

alam pengelolaan dan eksplorasi sumber daya alam masih ada kelonggaran

pengawasan, sehingga antara kedua belah pihak yakni in/estor dan pemerintah daerah tidak

terjalin hubungan ;simbiosis mutualisme< namun lebih menguntungkan pihak swasta. >al ini

juga dipengaruhi masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia di pemerintahan dalam

merencanakan pembangunan termasuk pengelolaan anggaran pada pos pendapatan daerah.

Ketidakmampuan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam sendiri berimbas pula pada

masyarakat daerah asli. 1n/estasi yang seharusnya diharapkan dapat menggerakan kegiatan

perekonomian daerah dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat daerah ternyata

tidak demikian adanya. >al ini dapat didasari karena juga masih rendahnya kualitas sumber daya

manusianya sehingga tidak dapat memenuhi standar minimum kemampuan yang dibutuhkan

oleh in/estor dalam mengembangkan usahanya. =leh karena itu, para in/estor ini lebih banyak

merekrut S dari luar daerah bahkan dari luar negeri. Kondisi ini pula yang ditenggarai

menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat asli. !otensi daerah yang kaya tidak

serta merta menjadikan masyarakatnya sejahtera namun menunjukan kondisi yang sebaliknya.

asyarakat daerah tetap ada dalam belenggu kemiskinan dan keterbelakangan bahkan semakin

terpuruk dengan banyaknya pendatang ke daerah mereka yang dari segi kapabilitas dan keahlian

yang dimiliki lebih unggul dibanding mereka. >al inilah yang hingga saat ini menimbulkan

konflik di daerah dan menjadi dasar alasan munculkan potensi disintegrasi.

apat diambil contoh yang dialami papua. eskipun wilayah papua memiliki sumber

daya mineral logam yang penting utnuk negara, tidaka ada kebijakan khsuus yang disiapkan

pemerintah pusat terkait rencana pengelolaan pertambangan di sana. Secara umum, pengelolaan

pertambangan !apua dilaksanakan mengacu pada ketentuan yang ada dalam undang-undang

!ertambangan ineral dan atu ara dan aturan pelaskanaan terkait. 'ndang-undang yang terbit

anuari 244) itu memberi keleluasaan lebih besar kepada pemerintah daerah mengeluarkan i@in


21/50

pertambangan. Kewenangan ini yang kemudian oleh pengamat bahkan pejabat pemerintah

Kementerian DS dinilai perlu untuk tetap diawasai #energytoday.com, 24(3$. Kecenderungan pemerintah daerah khususnya dalam memperoleh sumber !A terlalu

fokus pada SA yang memberikan keuntungan langsung misalnya pertambangan logam dan

mineral. itambah lagi, hasil tambang tersebut langsung dijual dalam bentuk mentah tanpa

pengolahan lebih dulu untuk meningkatkan nilai guna sehingga nilai jualnya juga lebih tinggi.

Selain itu masih rendahnya kepedulian pemerintah daerah dalam mengelola dan

mengembangkan SA lain yang dapat terus diperbaharui dalam jangka panjang misalnya

perikanan, pertanian dan perkebunan. asih jarang daerah,khususnya yang memilki sumber daya tambang, melirik potensi

pertanian, perikanan maupun perkebunan. >al ini dikarenakan pemerintah daerah sendiri masih

kesulitan merancang kebijakan yang tepat untuk mendongkrak komoditas sektor ini. Selain itu,

komoditas ini dipengaruhi pula oleh kondisi alam, misalnya di sektor pertanian dan perkebunan.

!ada musin kemarau tentunya akan terjadi penurunan produksi, hal ini tentunya akan

berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. alam hal pengembangannya, juga diperlukan

modal yang besar. 0erkadang, dalam pemberian bantuan kepada masyarakat pun, tidak disertai

dengan analisis kebutuhan masyarakat, sehingga bantuan yang diberikan pun tidak memberikan

kebermanfaatan yang optimal bagi masyarakat. eskipun sudah ada ino/asi yang muncul dalam

pengelolaan sektor pertanian, perkebunan maupun perikanan di beberapa daerah, namun

jumlahnya cenderung masih sedikit. ahkan beberapa pemerintah daerah mengakui, mereka

masih kesulitan dalam membantu memasarkan atau mendistribusikan produk daerah, terutama

untuk ke luar daerah.

Sektor lain yang sebenarnya juga mempunyai prospek yang menjanjikan bagi daerah

adalah sektor pariwisata. Setiap daerah di 1ndonesia, memiliki budaya lokal dan kekayaan alam

yang berbeda-beda. "amun apabila diamati, sebagian daerah belum mampu mengeksplor

prospek pariwisata di daerahnya dengan alasan kurangnya dana untuk pembangunan

infrastruktur, sarana dan prasarana yang menunjang. Selain itu, promosi kekayaan pariwisata

juga masih kurang. alam hal ini, pemerintah daerah sebenarnya dapat menjalin kerjsama

dengan swasta.


22/50

MASALAH"MASALAH DALAM PEM#AN$%NAN!ermasalahan pokok yang dihadapi oleh negara sedang berkembang terletak pada hasil

pembangunan masa lampau, dimana strategi pembangunan ekonomi yang menitikberatkansecara pembangunan dalam arti pertumbuhan ekonomi yang pesat ternyata menghadapi

kekecewaan. anyak negara dunia ketiga yang sudah mengalami petumbuhan ekonomi, tapi

sedikit sekali manfaatnya terutama dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran dan

ketimpangan dalam distribusi pendapatannya. urang si kaya dan si miskin semakin melebar.

!enganggur dan setengah menganggur di desa maupun di kota semakin meningkat. !roblem dari

masalah kemiskinan, serta keadaan perumahan yang tidak memadai.

Ketimpangan dan ketidakmerataan serta pengangguran tidak hanya dalam kontek

nasional, tetapi dalam konteks internasional yang memandang negara-negara yang sedang

berkembang sebagai bagian peningkatan interdependensi #saling ketergantungan$ yang sangat

timpang dalam sistem ekonomi dunia. i negara maju titik berat strategi pembangunan

nampaknya ditekan untuk mengalihkan pertumbuhan menuju usaha-usaha yang menyangkut

kualitas hidup. 'saha-usaha tersebut dimanifestasikan secara prinsip dalam perubahan keadaan

lingkungan hidup.

!ada prinsipnya problem-problem kemiskinan dan distribusi pendapatan menjadi sama-

sama penting dalam pembangunan negara tersebut. !enghapusan kemiskinan yang meluas dan

pertumbuhan ketimpangan pendapatan merupakan pusat dari semua problem pembangunan yang

banyak mempengaruhi strategi dan tujuan pembangunan. =leh karena itu ahli ekonomi

mengemukakan bahwa untuk perbaikan jurang pendapatan nasional hanya mungkin bila strategi

pembangunan mengutamakan apa yang disebut keperluan mutlak, syarat minimum untuk

memenuhi kebutuhan pokok, serta yang dinamakan kebutuhan dasar.

!engalaman pembangunan di banyak negara dewasa ini menunjukkan, bahwa terdapat

pertentangan antara gagasan dan praktek pembangunan ekonomi. 8agasan pembangunan

kontemporer berpendirian, bahwa globalisasi akan selalu memberikan efek positif yang

menguntungkan. !ada prakteknya itu tidak selalu terjadi. Krisis finansial yang melanda Asia

0imur dan Asia 0enggara merupakan contoh ekses negatif globalisasi. 8lobalisasi dan

pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai tidak selalu diikuti pemerataan dan keadilan sosial.

>al ini selanjutnya membawa kita pada dilema pokok dalam gagasan pembangunan,

yaitu adanya perdebatan di antara para pakar tentang strategi yang seharusnya didahulukan,


23/50

antara pertumbuhan dan pembangunan. Kelompok pertama menyatakan, bahwa pertumbuhan

ekonomi harus didahulukan untuk mencapai tujuan-tujuan lain dalam pembangunan. Kelompok

lainnya berpendapat, bahwa bertolak dari tujuan yang sebenarnya ingin dicapai, maka akti/itas

yang berkaitan langsung dengan masalah pembangunan itulah yang seharusnya didahulukan,

sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. !erdebatan ini menarik untuk

diikuti karena masing-masing kelompok berpendapat dengan argumen yang kuat.

Profesor Mubyarto dan Profesor Bromley mempunyai gagasan baru dalam pembangunan,

yaitu tentang pentingnya peran kelembagaan dalam pembangunan. Selama aspek kelembagaan

belum diperhatikan dengan baik, maka akan sulit untuk merumuskan dan melaksanakan akti/itas

pembangunan yang mendukung terwujudnya pemerataan sosial, pengurangan kemiskinan, dan

usaha-usaha peningkatan kualitas hidup lainnya. Aspek kelembagaan ini berperan penting dalam

meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalammemanfaatkan kesempatan ekonomi yang ada. 1no/asi dalam kebijakan publik semacam ini akan

senantiasa memberikan perhatian terhadap tiga hal penting, yaitu etika, hukum, dan ilmu

ekonomi.

Dtika menekankan pada persepsi kolektif tentang sesuatu yang dianggap baik dan adil,

untuk masa kini maupun mendatang. >ukum menekankan pada penerapan kekuatan kolektif

untuk melaksanakanethical consensus yang telah disepakati. Sementara itu, ilmu ekonomi

menekankan pada perhitungan untung rugi yang didasarkan pada etika dan landasan hukum

suatu negara.

Masa&ah Distribusi Pendapatan

istribusi pendapatan nasional adalah mencerminkan merata atau timpangnya pembagian

hasil suatu negara di kalangan penduduknya #umairy, ()))$

enurut 1rma Adelma dan Eynthia 0aft orris #dalam 5incolin Arsyad, ())7$ ada 6 hal

yang menyebabkan ketimpangan distribusi di "egara Sedang erkembang&

(. !ertumbuhan penduuduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita

2. 1nflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan

pertambahan produksi barang-barang3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah

*. 1n/estasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase

pendapatan modal kerja tambahan besar dibandingkan persentase pendapatan yang berasal

dari kerja, sehingga pengangguran bertambah

+. endahnya mobilitas sosial

https://www.blogger.com/nullhttps://www.blogger.com/null


24/50

:. !elaksanaan kebijakan industry substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga

barang hasil industry untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis7. emburuknya nilai tukar bagi "S dalam perdagangan dengan "egara- "egara maju, sebagi

akibat ketidak elastisan permintaan "egara-negara maju terhadap barang-barang ekspor "S

6. >ancurnya industry kerajinan rakyat seperti pertukangan, industry rumah tangga, dan lain-lainichael !. 0odaro dalam bukunya !embangunan Dkonomi menjelaskan bahwa pembangunan

dalam perspektif luas dapat dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup

berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat dan institusi nasional,

disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan

pendapatan serta pengentasan kemiskinan.

Masa&ah Kemis!inan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai

seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat

dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan

dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang

layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global.

erbagai sudut pandangan tentang masalah kemiskinan, pada dasarnya dapat dilihat dari

dua aspek yaitu aspek statis dan dinamis

(. ari Segi Statis

G Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan

kelompok minoritasG Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial #anak telantar, wanita korban tindak

kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil.

G asyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena

hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya.

G iskin alamiah, kemiskinan yang timbul akibat terbatasnya jumlah sumber daya dan

karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Sehingga dalammasyarakat ini tidak akan ada kelompok atau indi/idu yang lebih miskin dari yang

lain. ika ada perbedaan kekayaan dalam masyarakat, dampak perbedaan tersebut akan

diperlunak atau dieliminasi oleh adanya pranata-pranata tradisional. isalnya

hubungan patron-klien, jiwa gotong royong, dan sejenisnya berfungsi untuk meredam

timbulnya kecemburuan sosial.



25/50

G Kemiskinan struktural atau buatan, merupakan kemiskinan yang terjadi karena struktur

sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana

ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. ahkan Selo Soemardjan mendefinisikan

kemiskinan struktural sebagai kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan

masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat menggunakan sumber-

sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

2. ari Segi inamis

G Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. 8lobalisasi menghasilkan pemenang dan

pengkalah. !emenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara

berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang

merupakan prasyarat globalisasi.G Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten #kemiskinan akibat

rendahnya pembangunan$, kemiskinan pedesaan #kemiskinan akibat peminggiran pedesaan

dalam proses pembangunan$, kemiskinan perkotaan #kemiskinan yang sebabkan oleh hakekat

dan kecepatan pertumbuhan perkotaan$.

G Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau

faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan,

dan tingginya jumlah penduduk.

G 0idak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya #kesehatan, pendidikan, sanitasi,

air bersih dan transportasi$

Masa&ah Pembangunan Da&am Negeri

>ingga saat ini, pandangan banyak ahli ekonomi pembangunan terhadap pembangunan

ekonomi masih diwarnai oleh dikotomi antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan

pembangunan. asih adanya kontro/ersi antara mana yang lebih dahulu untuk dilakukan dan

dicapai, pertumbuhan ekonomi atau pemerataan pembangunan.

Masa&ah p!! pembangunan Indnesia

asalah pokok pembangunan 1ndonesia ada bermacam ? macam , diantaranya adalah(. ualisme peraturan

2. Kependudukan dan kemiskinan

3. 1klim dan geografis*. !emerataan pembangunan



26/50

acam-macam penyebab diatas sangat mempengaruhi pembangunan pada Negara,

"egara 1ndonesia adalah termasuk dalam "egara berkembang, oleh karena itu masalah ?

masalah diatas harus segera diselesaikan.

Dua&isme pengaturanualisme adalah ajaran atau aliran%faham yang memandang alam ini terdiri atas dua

macam hakekat yaitu hakekat materi dan hakekat rohani. Kedua macam hakekat itu masing-

masing bebas berdiri sendiri, sama a@a@i dan abadi. !erhubungan antara keduanya itu

menciptakan kehidupan dalam alam Eontoh yang paling jelas tentang adanya kerja sama kedua

hakekat ini adalah terdapat dalam diri manusia.ualisme pengaturan adalah pengaturan sistem pada "egara 1ndonesia yang bersifat

dualism sehingga mengakibatkan keterhambatnya pembangunan di 1ndonesia.

Kependudu!an dan Kemis!inanKependudukan di 1ndonesia tidak merata sehingga kepadatan di beberapa kota besar

sangat mempengaruhi pembangunan. engan kepadatan penduduk tersebut maka persaingan

untuk mencari lapangan kerja sangat sulit, dan mengakibatkan pengangguran dan Kemiskinan.

Dampa! Pengangguran Terhadap Pembangunan Nasina&

!engangguran merupakan masalah pokok dalam suatu masyarakat modern. ika tingkat

pengangguran tinggi, sumber daya menjadi terbuang percuma dan tingkat pendapatan

masyarakat akan merosot. Situasi ini menimbulkan kelesuan ekonomi yang berpengaruh pula

pada emosi masyarakat dan kehidupan keluarga sehari-hari.!engangguran berdampak besar terhadap pembangunan nasional. ampak pengangguran

terhadap pembangunan nasional dapat dilihat melalui hubungan antara pengangguran dan

indikator-indikator berikut ini&

'( Pendapatan Nasina& dan Pendapatan per Kapita

'pah merupakan salah satu komponen dalam penghitungan pendapatan nasional. Apabila tingkat

pengangguran semakin tinggi, maka nilai komponen upah akan semakin kecil. engan demikian,

nilai pendapatan nasional pun akan semakin kecil. !endapatan per kapita adalah pendapatannasional dibagi jundah penduduk. =leh karna itu, nilai pendapatan nasional yang semakin kecil

akibat pengangguran akan menurunkan nilai pendapatan per kapita.

)( #eban Psi!&gi

Semakin lama seseorang menganggur, semakin besar beban psikologis yang harus ditanggung.

Secara psikologis, orang yang menganggur mempunyai perasaan tertekan, sehingga berpengaruh


27/50

terhadap berbagai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. ampak psikologis ini mempunyai

efek domino di mana secara sosial, orang menganggur akan merasa minder karena status sosial

yang tidak atau belum jelas.

*( #iaya Ssia&

engan semakin besarnya jumlah penganggur, semakin besar pula biaya sosial yang harusdikeluarkan. iaya sosial itu mencakup biaya atas peningkatan tugas-tugas medis, biaya

keamanan, dan biaya proses peradilan sebagai akibat meningkatnya tindak kejahatan.

+( Penerimaan Negara

Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak, khususnya pajak penghasilan. !ajak

penghasilan diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki pekerjaan. Apabila tingkat

pengangguran meningkat, maka jumlah orang yang membayar pajak penghasilan berkurang.

Akibatnya penerimaan negara pun berkurang.

Dampa! Pengangguran Terhadap E!nmi Masyara!at

0ingginya tingkat pengangguran dalam sebuah perekonomian akan mengakibatkan

kelesuan ekonomi dan merosotnya tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai akibat penurunan

pendapatan masyarakat.

ampak pengangguran terhadap ekonomi masyarakat meliputi hal-hal berikut ini&

a( Pendapatan per !apita

=rang yang menganggur berarti tidak memiliki penghasilan sehingga hidupnya akan

membebani orang lain yang bekerja. ampaknya adalah terjadinya penurunan pendapatan

per-kapita. engan kata lain, bila tingkat pengangguran tinggi maka pendapatan per kapita

akan menurun dan sebaliknya bila tingkat pengangguran rendah pendapatan per kapita akan

meningkat, dengan catatan pendapatan mereka yang masih bekerja tetap.

b( Pendapatan Negara

=rang yang bekerja mendapatkan balas jasa berupa upah%gaji, 'pah%gaji tersebut sebelum

sampai di tangan penerima dipotong pajak penghasilan terlebih dahulu. !ajak ini merupakan

salah satu sumber pendapatan negara sehingga bila tidak banyak orang yang bekerja maka

pendapatan negara dari pemasukan pajak penghasilan cenderung berkurang.

c( #eban Psi!&gis

Semakin lama seseorang menganggur semakin besar beban psikologis yang ditanggungnya.

=rang yang memiliki pekerjaan berarti ia memiliki status sosial di tengah-tengah masyarakat.

Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dalam jangka waktu lama akan merasa rendah diri

#minder$ karena statusnya yang tidak jelas.


28/50

d( Muncu&nya #iaya Ssia&

0ingginya tingkat pengangguran akan menimbulkan pengeluaran berupa biaya-biaya sosial

seperti biaya pengadaan penyuluhan, biaya pelatihan, dan biaya keamanan sebagai akibat

kecenderungan meningkatnya tindak kriminalitas.

I!&im dan $egra,is

1klim di 1ndonesia adalah tropis dan geografisnya berupa kepulauan, sehingga sulit untuk

pemerintah melakukan pemerataan pembangunan dan ditambah lokasi pulau ? pulau berjarak

cukup jauh. "egara 1ndonesia beriklim tropis sehingga sangat mudah untuk melakukan kegiatan

pertanian, karena banyak penduduk 1ndonesia yang melakukan pertanian sehingga pembangunan

menjadi sulit.

Pemerataan pembangunan !emerataan pembangunan di 1ndonesia masih cukup labil, karena banyak faktor yang

mempengaruhinya sehingga pembangunan di 1ndonesia tidak merata. Akibatnya masih banyak

beberapa daerah yang belum mendapatkan infrastruktur yang memadai, diantaranya & air bersih,

lisrik, pendidikan ,dan lapangan pekerjaan. Akibat dari tidak meratanya pembangunan sangat

banyaknya kemiskinan di 1ndonesia.

Masa&ah Kependudu!an

'( Permasa&ahan Kuantitas Pendudu! di Indnesia

erbagai permasalahan yang berkaitan dengan kuantitas penduduk sebagai berikut &

a( -um&ah Pendudu! Indnesia

esarnya sumber daya manusia 1ndonesia dapat di lihat dari jumlah penduduk yang ada.

umlah penduduk di 1ndonesia berada pada urutan keempat terbesar setelah Eina, 1ndia, dan

Amerika Serikat.

b( Pertumbuhan Pendudu! Indnesia

!eningkatan penduduk dinamakan pertumbuhan penduduk. Angka pertumbuhan penduduk

1ndonesia 5ebih kecil dibandingkan 5aos, runei, dan Bilipina.

c( Kepadatan pendudu! IndnesiaKepadatan penduduk merupakan perbandingan jumlah penduduk terhadap luas wilayah yang

dihuni. 'kuran yang digunakan biasanya adalah jumlah penduduk setiap satu km2 atau setiap

(mil2. permasalahan dalam kepadatan penduduk adalah persebarannya yang tidak merata.

Kondisi demikian menimbulkan banyak permasalahan, misalnya pengangguran, kemiskinan,

kriminalitas, pemukiman kumuh dsb.



29/50

d( Susunan pendudu! Indnesia

Sejak sensesus penduduk tahun ():(, piramida penduduk 1ndonesia berbentuk limas

atau ekspansif . Artinya pada periode tersebut, jumlah penduduk usia muda lebih banyak

daripada penduduk usia tua. Susunan penduduk yang seperti itu memberikan konsekuensi

terhadap hal-hal berikut &

o !enyediaan fasilitas kesehatan.o !enyediaan fasilitas pendidikan bagi anak usia sekolah.

o !enyediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk kerja.

o !enyediaan fasilitas social lainnya yang mendukung perkembangan penduduk usia muda.

Masa&ah Ketenaga!er.aan di Indnesia

'( Pengangguran dan pendidi!an rendah

asalah di atas pada akhirnya tali temali menghadirkan implikasi buruk dalam

pembangunan hukum di 1ndonesia. ila ditelusuri lebih jauh keempat masalah di atas dapatlah

disimpulkan bahwa akar dari semua masalah itu adalah karena ketidakjelasan politik

ketenagakerjaan nasional. Sekalipun dasar-dasar konstitusi '' *+ khususnya pasal 27 dan

pasal 3* telah memberikan amanat yang cukup jelas bagaimana seharusnya negara memberikan

perlindungan terhadap buruh%pekerja.

!engangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang

tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. uga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan

pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja.

Benomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang

disebabkan antara lain& perusahaan yang menutup%mengurangi bidang usahanya akibat krisis

ekonomi atau keamanan yang kurang kondusifC peraturan yang menghambat in/entasiC hambatan

dalam proses ekspor impor, dll.

enurut data !S angka pengangguran pada tahun 2442, sebesar ),(3 juta penganggur

terbuka, sekitar *+4 ribu diantaranya adalah yang berpendidikan tinggi. ila dilihat dari usia

penganggur sebagian besar #+.76 juta$ adalah pada usia muda #(+-2* tahun$. Selain itu terdapat

sebanyak 2,7 juta penganggur merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan #hopeless$. Situasi

seperti ini akan sangat berbahaya dan mengancam stabilitas nasional. asalah lainnya adalah

jumlah setengah penganggur yaitu yang bekerja kurang dari jam kerja normal 3+ jam per

minggu, pada tahun 2442 berjumlah 26,67 juta orang. Sebagian dari mereka ini adalah yang



30/50

bekerja pada jabatan yang lebih rendah dari tingkat pendidikan, upah rendah, yang

mengakibatkan produkti/itas rendah. engan demikian masalah pengangguran terbuka dan

setengah penganggur berjumlah 36 juta orang yang harus segera dituntaskan.

Keadaan Angkatan Kerja dan Keadaan Kesempatan Kerja

asalah pengangguran dan setengah pengangguran tersebut di atas salah satunyadipengaruhi oleh besarnya angkatan kerja. Angkatan kerja di 1ndonesia pada tahun 2442 sebesar

(44,6 juta orang. ereka ini didominasi oleh angkatan kerja usia sekolah #(+-2* tahun$

sebanyak 24,7 juta. !ada sisi lain, *+,33 juta orang hanya berpendidikan S kebawah, ini berarti

bahwa angkatan kerja di 1ndonesia kualitasnya masih rendah.

Keadaan lain yang juga mempengaruhi pengangguran dan setengah pengangguran

tersebut adalah keadaan kesempatan kerja. !ada tahun 2442, jumlah orang yang bekerja adalah

sebesar )(,: juta orang. Sekitar **,33 persen kesempatan kerja ini berada disektor pertanian,

yang hingga saat ini tingkat produkti/itasnya masih tergolong rendah. Selanjutnya :3,7) juta dari

kesempatan kerja yang tersedia tersebut berstatus informal.an selama hampir 2+ tahun lebih pemerintah 1ndonesia percaya, dengan jenis in/estor

ini, sampai kemudian disadarkan oleh kenyataan pahit bahwa jenis industri seperti itu adalah

jenis industri yang paling gemar melakukan relokasi. !emindahan lokasi industri ke negara yang

menawarkan upah buruh yang lebih kecil, peraturan yang longgar, dan buruh yang melimpah.

ereka diberikan gelar industri tanpa kaki #foot loose industries$, karena kemudahan mereka

melangkah dari satu negara ke negara lainnya.

1ndonesia yang mendapat era reformasi tahun ())6 secara ambisius meratifikasisemua

kon/ensi dasar 15= #a basic human rights con/entions$ yaituC kebebasan berserikat dan

berunding, larangan kerja paksa, penghapusan diskriminasi kerja, batas minimum usia kerja

anak, larangan bekerja di tempat terburuk. itambah dengan kebijakan demokratisasi baru

dibidang politik, telah membuat in/estor tanpa kaki ini kuatir bahwa demokratisasi baru selalu

diikuti dengan diperkenalkannya'ndang-undang baru yang melindungi dan menambah kesejahteraan buruh. ila ini yang

terjadi maka konsekuensinya akan ada peningkatan biaya tambahan #labor cost maupun

o/erheadcost$. agi perusahaan yang masih bisa mentolerir kenaikan biaya operasional ini,

mereka akan mencoba terus bertahan, tetapi akan lain halnya kepada perusahaan yang

keunggulan komparatifnya hanya mengandalkan upah murah dan longgarnya peraturan, mereka

akan segera angkat kaki ke negara yang menawarkan fasilitas bisnis yang lebih buruk.


31/50

1tulah sebabnya sejak tahun ()))-2442 diperkirakan jutaan buruh telah kehilangan

pekerjaan karena perusahaannya bangkrut atau re-lokasi ke Eina, Kamboja atau Fietnam. enis

indusri seperti ini sudah lama hilang dari negara-negara industri maju, karena sistem

perlindungan hukum dan kuatnya serikat buruh telah membuat industri ini hengkang ke negara

lain.

1n/estor yang datang ke sektor ini adalah in/estor yang berbisnis dengan memanfaatkan

potensi sumber daya alam kita, bukan karena sumber daya manusia yang melimpah. 1ndustri ini

juga tidak mengenal re-1okasi #kecuali kaau sudah habis masa eksplorasi$. Karena tidak di

semua tempat ada tersedia sumber daya alam yang melimpah. engandalkan terus-menerus

industri ke sektor padat karya manufaktur, akanhanya membuat buruh 1ndonesia seperti hidup

seperti dalam ancaman bom waktu.entannya hubungan kerja akibat buruknya kondisi kerja, upah rendah. !>K

semenamena dan perlindungan hukum yang tidak memadai, sebenarnya adalah sebuah awal

munculnya rasa ketidakadilan dan potensi munculnya kekerasan. 'saha keras dan pembenahan

radikal harus dilakukan untuk menambah percepatan in/estor baru. Saya sangat sedih mendengar

berita tentang minimnya atase perdagangan 1ndonesia yang mempromosikan potensi keunggulan

ekonomi kita. 1ndonesia dengan penduduk 2(4 juta Singapura, dengan penduduk * juta memiliki

(2+ atase perdagangan, 0hailand dengan penduduk :4 juta punya 7+ atase, alaysia 64,

!hilippine *+. agaimana mungkin negara lain tahu ada potensi kita bila tenaga yang

mempromosikannya hanya 2+ orang.!otensi in/estasi di banyak negara berkembang juga dapat kita temukan di web-site

khusus mereka, yang disediakan untuk menarik in/estor asing potensial. i dalam situs itu bisa

ditemukan #bahkan infofmasi setiap daerah$ potensi bisnis apa yang layak dikembangkan.

1ndonesia sejauh yang saya ketahui tidak punya situs informasi secanggih itu. Selain itu, po1itik

nasional kita juga tidak memi1iki komitmen sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas

S, terbukti dengan minimnya alokasi dana A!" yang disepakati politisi dan pemerintah

untuk anggaran pendidikan. asio anggaran pendidikan 1ndonesia untuk untuk pendidikan hanya

(.:H dari !. Sementara itu 0hailand 3,:. Singapura 2.3 dan 1ndia 3.3. 1tu sebabnya banyak

sekolah S yang tidak mempunyai guru atau hanya mempunyai ( atau 2 orang guru yang

mengajar semua kelas ( sampai kelas :.

)( Minimnya per&indungan hu!um dan rendahnya upah


32/50

alam kamus modern serikat buruh, hanya ada dua cara melindungi buruh yaituC

!ertama, melalui undang-undang perburuhan. e1alui undang-undang buruh akan terlindungi

secara hukum, mulai dari jaminan negara memberikan pekerjaan yang layak, melindunginya di

tempat kerja #kesehatan dan keselamatan kerja dan upah layak$ sampai dengan pemberian

jaminan sosial setelah pensiun.

Kedua, melalui serikat buruh. Sekalipun undang-undang perburuhan bagus, tetapi buruh

tetap memerlukan kehadiran serikat buruh untuk pembuatan !erjanjian Kerja ersama #!K $.

!K adalah sebuah dokumen perjanjian bersama antara majikan dan buruh yang berisi hak dan

kewajiban masing-masing pihak. >anya melalui serikat buruhlah ? bukan melalui 5S ataupun

partai politik ? bisa berunding untuk mendapatkan hak-hak tambahan #di luar ketentuan ''$

untuk menambah kesejahteraan mereka.

*( Penurunan Pe!er.a Se!tr Frma&

umlah orang yang bekerja di sektor formal terus mengalami penurunan semenjak tahun 2444

dan terus turun hingga lebih dari ( juta lapangan kerja yang hilang di tahun 2443. Kondisi ini

terutama terlihat sekali pada kelompok pekerja kasar. i lain pihak, pekerja di sektor informal

menunjukkan gejala yang terus meningkat. !ada tahun 2443 terdapat peningkatan sekitar

*44.444pekerja. umlah pekerja di sektor pertanian, dimana kebanyakan berada pada sektor

informal, juga kembali meningkat dari *4 persen pada tahun ())7 menjadi sekitar *:,3 persen

pada tahun 2443. Kecenderungan ini merupakan gambaran bahwa pekerjaan yang lebih

produktif, dengan sistem jaminan socials yang memadai sedang mengalami penurunan,

digantikan dengan pekerjaan yang kurang produktif dan tanpa proteksi sosial.

!enciptaan lapangan kerja yang mengecewakan saat ini amat berbeda jauh dengan

pengalaman 1ndonesia di masa lalu. Sebelum krisis pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh

ekspor dengan in/estasi tinggi merupakan sumber utama penyerapan tenaga kerja. Antara tahun

())4 hingga ())+, industri berorientasi ekspor beserta berbagai industri pendukungnya

diperkirakan telah menyediakan separuh dari total pekerjaan yang ada.

MEN$ANTISIPASI MASALAH PEM#AN$%NAN


33/50

MasalahPembangunan

Daerah

Ketimpanganantar Daerah

Konsestrasikegiatanekonomi

Alokasiinvestasi tidak

merata

Tingkat mobilitasfaktor produksi

atau barang dan jasa rendah

Perbedaan SDA

PerbedaanKondisi

Demogras

Kelemahan

kinerja aparatdaerah

Fenomenadesentralisasi

korupsi

PemekaranDaerah yangerlebihan

alam perkembangannya, pembangunan daerah tidak luput dari berbagai masalah.

asalah tersebut semakin kontras bila kita membandingkan antara masa pra-otonomi dan pasca-

otonomi. engapa otonomi daerah yang tujuannya baik yaitu memberikan kekuasaan pada tiap

daerah untuk mengurus dirinya masing-masin

Documents

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH