ACARA IVPEMBUATAN PELEPASAN HAK
Jumlah Pertemuan:1 KaliHari/Tanggal:Rabu/ 13 Mei 2015
A. Tujuan Instruksional Khusus1. Mahasiswa mampu membuat surat
pelepasan hak pada kegiatan konsolidasi tanah;2. Mahasiswa
mengetahui proses pelepasan hak dalam kegiatan konsolidasi
tanah.
B. Bahan dan Alata. Kertas HVS ukuran A4;b. Alat tulis;c. Alat
tulis;d. Laptop dan printer;
C. Dasar TeoriMenurut Pasal 1 butir 2 Keppres No.55 Tahun 1993,
pelepasan hak atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan
melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan
tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar
musyawarah. Tanah objek konsolidasi dalam pelaksanaannya harus
dilaksanakan pelepasan terlebih dahulu hal ini bertujuan untuk
lebih mempermudah pengaturan letak bidang tanah setelah dilakukan
pembuatan blok plan. Pelepasan hak tersebut yaitu pelepasan untuk
menjadi tanah negara. Pelepasan hak atas tanah diwujudkan dalam
bentuk surat pernyataan pelepasan hak atas tanah obyek konsolidasi
tanah, walaupun secara fisik tanah tersebut masih ditempati oleh
peserta. Setelah pelepasan hak, tanah tersebut ditegaskan sebagai
tanah obyek konsolidasi tanah. Dengan demikian pemerintah
berkewenangan untuk menata kembali penggunaan dan penguasaan tanah
sesuai hasil musyawarah peserta. Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Atas Tanah tersebut, ditanda-tangani oleh masing-masing peserta
atau kuasanya dan ditandatangani 2 (dua) orang saksi di hadapan
Kepala Kantor Pertanahan. Hasil dari kegiatan ini berupa Surat
Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHAT)(FORM KT-3314).
Kemudian dibuatkan daftarnya dalam tabel Daftar Surat Pernyataan
Persetujuan Rencana Konsolidasi Tanah (SPPRKT) dan Daftar Surat
Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) (FORM KT-3316). SPPHAT
diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Pertanahan
membuat Surat
Form KT-3314
Form KT-3314a
Form KT-3316
Pernyataan Penerimaan Pelepasan Hak atas Tanah (FORM KT-3314a).
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelepasan hak atas tanah
adalah: 1. Peserta diharuskan datang ke Kepala Kantor Pertanahan
untuk membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah kepada
Negara. 2. Apabila tanah tersebut sudah bersertipikat dan
diagunkan/ dijadikan jaminan kredit pada salah satu bank, maka
harus ada persetujuan dari pihak kreditur yang bersangkutan. Untuk
itu, Kepala Kantor Pertanahan setempat perlu memberitahukan secara
tertulis kepada kreditur dan atau ada permasalahan lainnya, maka
agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.3. Apabila tanah yang bersangkutan
merupakan pemilikan bersama, misalnya suami-isteri, maka yang
menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah adalah
suami-isteri secara bersama-sama. 4. Persetujuan pada tanah-tanah
aset pemerintah berasal dari instansi yang bersangkutan yang
dikuatkan oleh pejabat kantor/instansi tersebut. 5. Semua
bukti-bukti hak atas tanah baik yang sudah terdaftar maupun belum
terdaftar wajib diserahkan oleh pemegang hak atau kuasanya atau
pihak lain yang berkepentingan kepada Satuan Tugas Pelaksanaan
Konsolidasi Tanah dan diberikan tanda terima (FORM KT-3315).
Form KT-3315
Pelepasan hak atas tanah dan garapan oleh peserta konsolidasi
mendapat jaminan dari Pemerintah Daaerah dan Kepala Kantor
Pertanahan bahwa bidang tanah hasil penataan tersebut akan
diserahkan kembali kepada peserta dengan memberikan hak sesuai
dengan peraturan yang berlaku.Dalam keputusan Menteri Negara
Araria/ Kepala BPN tentang Penegasan Objek Konsolidasi Tanah
tersebut sekaligus ditetapkan peruntukan tanah yang bersangkutan
telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai objek landreform, maka
dengan penegasan sebagai objek konsolidasi tanah, tanah tersebut
bukan lagi objek landreform.
DAFTAR PUSTAKABuku:Direktorat Landreform, Direktorat Jenderal
Agraria, 1988. Konsolidasi Tanah Perkotaan. Cetakan
Ketiga.Setiawan, Yudhi. 2009. Instrumen Hukum Campuran
(gemeenschapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah. Jakarta : PT
RajaGrafindo Persada.Sihaloho, Daulat David. 2000. Skripsi Studi
Pelaksanaan Tanah Perkotaan Di Desa Bantul Kecamatan Bantul
Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Mendukung
Terwujdunya Catur Tertib Pertanahan. Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional Yogyakarta.Sitorus, Oloan dan Balans Sebayang. 1996.
Konsolidasi Tanah Perkotaan Suatu Tinjauan Hukum. Yogyakarta :
Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.Sulastri. 2011. Pelaksanaan
Konsolidasi Tanah Di Desa Gadingsari Kecamatan Sanden Kabupaten
Bantul. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
Peraturan Perundang-undangan:1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;2. Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi tanah;3.
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2003 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Keputusan Penegasan Tanah sebagai
Obyek Konsolidasi Tanah;4. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 410-4245 tanggal 7 Desember 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Konsolidasi Tanah;5. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1078 tanggal 18 April 1996
tentang Petunjuk Teknis Konsolidasi Tanah;
Sumber Peta :Peta PRONA Tahun 2010 di Kantor Pertanahan
Kabupaten MamujuPraktik Konsolidasi Tanah | 4
