Upload
nguyenlien
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Judul : Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Biaya
Infrastruktur, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi
Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali
Nama : Diah Pradnyadewi T
NIM : 1306105054
ABSTRAK
Ketimpangan distribusi pendapatan suatu daerah dapat disebabkan oleh oleh
beberapa faktor, diantaranya ketidakmerataan IPM, Biaya Infrastruktur dan Investasi serta
dapat juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh secara langsung maupun tidak
langsung IPM, Biaya Infrastruktur dan Investasi terhadap Ketimpangan Distribusi
Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
Penelitian yang berjudul “ Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia
(IPM), Biaya Infrastruktur dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan
Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali “ menggunakan jenis data sekunder dari
tahun 2008 – 2015. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi non
partisipan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur.
Kata kunci: ketimpangan distribusi pendapatan, IPM, biaya infrastruktur,
investasi, pertumbuhan ekonomi.
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL .................................................................................. i
HALAMAN PENGESAHAN .................................................................... ii
PERNYATAAN ORISINALITAS ............................................................ iii
KATA PENGANTAR ............................................................................... iv
ABSTRAK ................................................................................................. vi
DAFTAR ISI ............................................................................................. vii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ..................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian ............................................. 11
1.3 Tujuan Penelitian ................................................................ 12
1.4 Kegunaan Penelitian ........................................................... 13
1.4.1 Manfaat teoritis ....................................................... 13
1.4.2 Manfaat praktis ....................................................... 13
1.5 Sistematika Penulisan ......................................................... 13
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN
2.1 Landasan Teori dan Konsep ............................................... 15
2.1.1 Konsep Ketimpangan Distribusi Pendapatan ......... 15
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi .................................. 17
2.1.2.1 Teori PertumbuhanEkonomi Menurut Klasik 17
2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Neo Klasik ................... 19
2.1.2.3 Teori Pertumbuhan Baru: Pertumbuhan .....
Endogen....................................................... 20
2.1.3 Teori Indeks Pembangunan Manusia....................... 21
2.1.4 Infrastruktur ............................................................ 23
2.1.4.1 Teori Pigou .................................................. 26
2.1.4.2 Teori Bowen ................................................ 27
2.1.4.3 Teori Erick Lindahl...................................... 27
2.1.4.4 Teori Samuelson .......................................... 27
2.1.4.5 Teori Anggaran ............................................ 28
2.1.5 Teori Investasi ......................................................... 31
2.1.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto ................ 33
2.1.6 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap
Ketimpangan Distribusi Pendapatan........................ 34
2.1.7 Hubungan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .. 35
2.1.8 Hubungan IPM Terhadap Ketimpangan
Distribusi Pendapatan .............................................. 36
2.1.9 Hubungan Biaya Infrastruktur Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi ............................................ 37
2.1.10 Hubungan Biaya Infrastruktur Terhadap
Ketimpangan Distribusi Pendapatan........................ 38
2.1.11 Hubungan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 39
2.1.12 Hubungan Investasi Terhadap Ketimpangan
Distribusi Pendapatan .............................................. 40
2.2 Hipotesis Penelitian ............................................................ 41
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Desain Penelitian ................................................................ 43
3.2 Lokasi Penelitian ................................................................ 43
3.3 Objek Penelitian ................................................................. 43
3.4 Identifikasi Variabel ........................................................... 44
3.5 Definisi Operasional Variabel ............................................ 44
3.6 Jenis dan Sumber Data ....................................................... 45
3.6.1 Jenis data menurut sifatnya ...................................... 45
3.6.2 Jenis data menurut sumbernya ................................ 46
3.7 Sampel ................................................................................. 46
3.8 Metode Pengumpulan Data ................................................ 47
3.9 Teknik Analisis Data .......................................................... 47
3.9.1 Pengujian Pengaruh Langsung ............................... 50
3.9.2 Uji Sobel ................................................................. 56
DAFTAR RUJUKAN .............................................................................. 104
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pembangunan daerah sebenarnya adalah bagian integral dari pembangunan
nasional. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang mengakibatkan
kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu daerah dalam jangka panjang
yang diikuti oleh perbaikan sistem kelembagaan. Pembangunan ekonomi harus
dipandang sebagai suatu proses yang saling berkaitan dan berpengaruh antara
faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi yang dapat dilihat dan
dianalisis, baik secara nasional maupun secara regional (Arsyad, 2010:11).
Pembangunan manusia senantiasa berada di baris terdepan dalam
perencanaan pembangunan. Karena hakekat pembangunan adalah pembangunan
manusia, maka perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan pembangunan
manusia dalam penyusunan anggaran. Pembangunan manusia sendiri menjelaskan
mengenai penghapusan kondisi-kondisi diskriminasi yang membatasi kemampuan
dan menolak kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial
yang normal (Mahesha dan Shivalingappa, 2011). Tingkat pembangunan manusia
yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu bangsa tentu juga tergantung
pada kondisi masyarakat lainnya ( Gustav Ranis, 2004). Perbaikan prioritas ini
juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan ukuran untuk melihat dampak
kinerja pembangunan wilayah karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu
wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak.
Berdasarkan data BPS tahun 2014, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi
Bali berada di peringkat ke-5 dengan angka 72,48 dan berada diatas nilai IPM
nasional sebesar 68,90. Namun pertumbuhan IPM Provinsi Bali masih berada di
bawah tingkat nasional. Pertumbuhan IPM Provinsi Bali hanya 0,54 sedangkan di
tingkat nasional sebesar 0,86. Berikut ini digambarkan grafik IPM rata-rata
Provinsi Bali Tahun 2008-2015:
Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Periode 2008-2015
(Poin)
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2008 -- 2015
Hariyanto dan Adi (2006) menjelaskan bahwa tersedianya infrastruktur
yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai
sektor, produktivitas masyarakat diharapkan semakin tinggi sehingga terjadi
peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Ketersediaan
infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah.
69.5169.87
70.1
70.87
71.6272.09
72.48
73.27
67
68
69
70
71
72
73
74
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
IPM Rata-Rata Provinsi Bali Periode 2008 - 2015
IPM Rata-Rata
Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan saran transportasi dan
ketersediaan jaringan listrik yang memadai. Bali dilayani oleh jaringan jalan
sepanjang 7.699 km. jika dilihat dari sisi kuantitas, ketersediaan jaringan jalan di
Bali untuk mendukung transportasi darat cukup memadai. Secara kualitas kondisi
fisik jalan di Provinsi Bali cukup baik karena 90% permukaan jalan sudah
beraspal. Jalan merupakan prasarana penting dalam mendukung dan mempercepat
aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya serta membuka keterisolasian daerah.
Semakin baik kondisi transportasi suatu daerah, tingkat mobilitas juga semakin
baik. Wilayah dengan akses terbatas mengalami tingkat harga dan kelangkaan
pasokan sumber daya wilayah jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan
akses lebih baik.
Gambar 1.2 Rata – Rata Pengeluaran Pemerintah Daerah Dalam Bidang
Infrastruktur Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011 –
2015 (persen)
Sumber : Bali Dalam Angka, 2016
0
5
10
15
20
25
30
Rata-rata pengeluaran pemerintah daerah dalam bidang infrastruktur pada
masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2011 – 2015 dapat dilihat
pada Gambar 1.2 Kabupaten Badung memiliki rasio belanja modal terhadap total
belanja tertinggi yaitu 24,63 persen. Tingginya pendapatan daerah di Kabupaten
Badung memungkinkan pemerintah daerah mampu mengalokasikan anggarannya
untuk belanja modal lebih besar. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak
positif pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung yang relative lebih tinggi
dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali selama kurun waktu
2011 – 2015. Sementara itu, rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja
terendah tercatat di Kabupaten Tabanan yaitu sebesar 9,81 persen.
Salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah
dibutuhkannya investasi. Investasi merupakan salah satu pendorong untuk
mendapatkan pendapatan yang akan digunakan di masa mendatang. Investasi
terdiri atas dua, yaitu investasi swasta dan investasi pemerintah. Investasi
meningkatkan output perekonomian dan dapat menghasilkan input. Kegiatan
investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan
ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf
kemakmuran (Sukirno, 2000). Karena adanya investasi maka dapat menciptakan
lapangan kerja baru dan memperluas kesempatan kerja yang akan menyerap
tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di suatu daerah.
Kondisi perkembangan investasi Pembentukan Modal Tetap Domestik
Bruto di Provinsi Bali menujukkan adanya peningkatan relative dari tahun 2004 --
2015. Investasi tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 13,82 triliun rupiah dan
yang terendah terjadi pada tahun 2004 sebesar 3,30 triliun rupiah. Ini artinya
bahwa kondisi investasi di Provinsi Bali sudah meningkat. Gambar 1.3
menunjukkan perkembangan investasi pembentukan modal tetap domestik bruto
dalam kurun waktu 2004 -- 2015.
Gambar 1.3 Perkembangan Investasi Pembentukan Modal Tetap Domestik
Bruto di Provinsi Bali Tahun 2004 – 2015 (Triliun Rupiah)
Sumber : BPS Provinsi Bali, 2016 (data diolah)
Dilihat dari Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto di Provinsi Bali
kurun waktu 2004 – 2015 rata-rata mengalami peningkatan tiap tahunnya.
Investasi swasta kabupaten/kota di Provinsi Bali tiap tahunnya mengalami
peningkatan. Kabupaten Badung dari tahun 2007 hingga 2015 paling banyak
jumlah investasinya. Hal tersebut karena pertumbuhan beberapa sektor di
Kabupaten Badung sangat maju dibandingkan kabupaten/kota lainnya.
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan
pembangunan ekonomi daerah di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi
menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan
pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap
3.3 3.61 4.01 4.565.62 6.06
7.378.39
10.0811.12 11.69
13.82
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan
faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil
masyarakat pada tahun sebelumnya.
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan
pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata.
Pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) dan laju pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan
menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan, hal ini dikarenakan tidak
memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari
tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi (Lili, 2008).
Pada Gambar 1.4 digambarkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di
Provinsi Bali mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 6.69% dan pada
tahun 2015 sebesar 6.04% meskipun pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali lebih
tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Gambar 1.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Nasional
Tahun 2010-2015 (Persen)
Sumber : Bappeda Provinsi Bali Tahun 2010 -- 2015
5.74
6.666.96
6.69 6.73
6.046.03 6.17 6.035.56
5.02 4.79
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bali
Nasional
Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan
pendapatan antara masyarakat atau perbedaan pendapatan antara daerah yang
maju dengan daerah yang tertinggal. Semakin besar jurang pendapatan maka
semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Tingkat ketimpangan
antar daerah dalam hal pembagunan ekonomi dan sosial merupakan suatu proses
pertumbuhan di semua negara tanpa bisa mengidentifikasi dengan model
pembangunan yang satu atau lainnya (Daniela Antonescu, 2010). Ketimpangan
distribusi pendapatan akan menyebabkan terjadinya disparitas antar daerah.
Disparitas antar daerah semakin diperparah akibat tidak efisiennya pemerataan
daerah seperti mobilitas tenaga kerja, upah dan investasi (Piotr, 2009). Dampak
dari terjadinya ketimpangan dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif.
Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong wilayah lain yang
kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya sehingga
akan tercapai kesejahteraan. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan adalah
inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial serta ketimpangan yang tinggi
akan sering dipandang tidak adil (Todaro, 2004).
Gambar 1.5 Koefisien Gini Provinsi Bali Tahun 2008 – 2015 (poin)
Sumber : Bappeda Provinsi Bali Tahun 2008 – 2015
0.31 0.31
0.370.41 0.43
0.4 0.420.38
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gini Ratio
Melihat ketimpangan yang terjadi selama kurun waktu tahun 2008 – 2015
maka kita akan dapat melihat lonjakan pada gini rasio terjadi pada masa dimana
goncangan ekonomi melanda Bali. Setelah 2010 tingkat ketimpangan meningkat
menjadi jauh diatas sebelumnya. Gini rasio telah beranjak naik dari sebelumnya
yang hanya 0,31 menjadi 0,37. Kenaikan ini telah memberikan dampak yang
cukup signifikan dalam paradigma ketimpangan ekonomi penduduk di Bali.
Ketimpangan ini tidak lagi dianggap ketimpangan rendah namun mulai beranjak
menapaki posisi sebagai yang menengah. Di tahun sesudahnya (2011) Koefisien
Gini bahkan mencapai level diatas angka 0,4. Posisi yang tetap bertahan dalam
fluktuasi hingga tahun 2014 dimana angka koefisien gini mencapai 0,42. Angka
ini jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya sekitar 0,40. Di
tahun 2015 koefisien gini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya
menjadi 0,38.
Gambar 1.6 Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014
dan 2015 (poin)
Sumber : Bada Pusat Statistik Provinsi Bali, 2016
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
2014
2015
Di antara beberapa kabupaten di Bali hanya Bangli dan Klungkung yang
mengalami peningkatan Gini Rasio yang mereka miliki. Sementara itu, kabupaten
lain menunjukkan penurunan dalam rasio Gini. Peningkatan terbesar yang terjadi
dalam kurun waktu dua tahun tersebut terjadi di Kabupaten Bangli yang tingkat
ketimpangannya meningkat dari 0,33 di tahun 2014 menjadi 0,38 di tahun 2015.
Ketimpangan antar wilayah (regional disparity) muncul karena tidak
meratanya dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan adanya
perbedaan antar wilayah yaitu adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang
kurang maju. Adanya desentralisasi juga mendorong kesenjangan antar wilayah
semakin melebar. Sejak tahun 2001 telah diberlakukan otonomi daerah di
Indonesia, kebijakan otonomi daerah di bawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dengan prinsip otonomi daerah
yang luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga peranan pemerintah daerah
sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan pembangunannya (Masli,
2007).
Bali sebagai salah satu wilayah dengan sebaran yang cukup tinggi juga
mengalami ketidakmerataan dalam percepatan pembangunan antar wilayahnya.
Provinsi Bali memiliki delapan kabupaten dan satu kota dengan potensi daerah
yang berbeda setiap wilayahnya, telah mengalami ketimpangan distribusi
pendapatan (Gama, 2009). Gejala ketimpangan distribusi pendapatan per kapita
antar kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat digambarkan pada Gambar 1.7 dengan
menggunakan indikator PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten/Kota
di Provinsi Bali Tahun 2013.
Gambar 1.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2015
(Miliar Rupiah)
Sumber : Bali Dalam Angka, 2016
Berdasarkan pada Gambar 1.7 menggambarkan bahwa kondisi
kesejahteraan masing-masing kabupaten/kota mengalami ketimpangan. Hal
tersebut terlihat dari Kabupaten Badung yang menduduki peringkat tertinggi
dalam PDRB kabupaten/kota tahun 2015, kemudian disusul oleh Kota Denpasar.
Perbedaan yang sangat jelas terlihat antara PDRB Kabupaten Badung (peringkat
tertinggi) dengan Kabupaten Bangli (peringkat terendah). Rentangan nilai
perbedaannya sangat jauh antara kedua wilayah tersebut, sehingga tercermin suatu
ketimpangan distribusi pendapatan antara daerah tertinggal (Bangli) dengan
daerah maju (Badung). Hal tersebut terjadi karena kebanyakan sektor berpusat di
Kabupaten Badung sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan antar daerah
di Provinsi Bali. Menurut Hirschman dalam Kuncoro (2003), perbedaan antar
wilayah tersebut yang menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan
ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah yang
memiliki sumber daya alam melimpah. Kekayaan alam yang dimiliki seharusnya
dapat menjadi nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi.
Ketimpangan wilayah disebabkan juga karena adanya perbedaan kondisi
demografi yang cukup besar antar wilayah. Menurut Syafrizal (1997), kondisi
demografis dalam suatu wilayah meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan
struktur dari kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan,
perbedaan yang dimiliki masyarakat daerah yang bersangkutan. Kondisi
demografis berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat dalam suatu
daerah. Kondisi demografis yang baik cenderung meningkatkan produktivitas
kerja sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
Berdasarkan teori dan data empiris yang telah dijelaskan, maka penulis
menemukan pokok permasalahan yaitu terjadi disparitas distribusi pendapatan
antar kabupaten/kota di Provinsi Bali yang dapat dilihat dari PDRB
kabupaten/kota di Provinsi Bali dimana perbandingan antara PDRB Kabupaten
Badung (tertinggi) dengan PDRB Kabupaten Bangli (terendah) sangat besar
ketimpangannya.
1.2 Rumusan Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan
masalah sebagai berikut :
1) Bagaimanakah pengaruh langsung Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
biaya infrastruktur dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali?
2) Bagaimanakah pengaruh langsung Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
biaya infrastruktur, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap
ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali?
3) Bagaimanakah pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), biaya
infrastruktur dan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan
secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di
Provinsi Bali?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1) Untuk menganalisis pengaruh langsung Indeks Pembangunan Manusia
(IPM), biaya infrastruktur dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
2) Untuk menganalisis pengaruh langsung Indeks Pembangunan Manusia
(IPM), biaya infrastruktur, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap
ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
3) Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), biaya
infrastruktur dan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan
secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di
Provinsi Bali.
1.4 Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini dapat dibedakan menjadi kegunaan teoritis
dan kegunaan praktis
1) Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, baik itu
untuk menambah dan memperkaya bahan pustaka yang sudah ada, baik
sebagai pelengkap maupun bahan perbandingan. Disamping itu penelitian
ini juga diharapkan dapat menambah refrensi untuk penelitian selanjutnya.
2) Kegunaan Praktis
Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada
pemerintah daerah Provinsi Bali mengenai kebijakan-kebijakan yang
terkait pembangunan struktur ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi di Provinsi Bali.