Upload
agus-riyanto
View
50
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Saat ini, persoalan dalam sistem transportasi sudah terbilang kompleks.
Tingginya tingkat pergerakan manusia dan barang sudah sudah tidak lagi
hanya menyangkut persoalan supply dan demand, tapi sudah masuk pada
ranah politik, tata ruang, aspek sosial, teknologi dan sistem informasi serta
aspek lingkungan. Sementara itu, isu-isu yang berkembang pada konteks
regional, nasional maupun global adalah dikembangkannya sistem transportasi
massal, konversi bahan bakar fosil ke gas dan intelegensia transport
management.
Adapun beberapa isu nasional yang yang mengemuka di bidang
transportasi adalah:
1. Transportasi multi moda diperlukan untuk mengarah ke efisiensi
pergerakan.
2. Buruknya transportasi perkotaan menyebabkan kota-kota di Indonesia
tidak efisien, tingkat kemacetan yanbg relatif tinggai, polusi udara yang
relatif tingi serta menurunnya daya saing sehingga tidak mampu
mendorong investasidan pertumbuhan.
3. Angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi menyebabkan tingkat
kepercayaanmasyarakat dan dunia usaha rendah dan menyebabkan
rendahnya produktivitas nasional
1
Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah yang menyelenggarakan
sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.
Sedangkan Kepemimpinan secara hakiki telah berkembang sejak manusia
dilahirkan ke muka bumi, setiap orang mempunyai referensi yang sangat kaya
mengenai arti, maksud, mulai dari hal yang konkret rasional sampai kepada
abstrak irasional. Untuk membatasi pengertian dan arah konseptual, maka
berikut ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan
berdasarkan teori yang berkembang.
. B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi
masalah sebagai berikut bagaimana tugas pokok dan fungsi dari Dinas
Perhubungan Kabupaten Ciamis.
C. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dari pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi
salah satu tugas individu mata kuliah Konstitusi dan Kelembagaan Negara dan
berujuan untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang tugas pokok
dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.
2
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Kepemimpinan
Kepemimpinan secara hakiki telah berkembang sejak manusia
dilahirkan ke muka bumi, setiap orang mempunyai referensi yang sangat kaya
mengenai arti, maksud, mulai dari hal yang konkret rasional sampai kepada
abstrak irasional. Untuk membatasi pengertian dan arah konseptual, maka
dalam bab ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan
berdasarkan teori yang berkembang.
Makna kata “kepemimpinan” erat kaitannya dengan makna kata
“memimpin”. Kata memimpin mengandung makna yaitu kemampuan untuk
menggerakkan segala sumber yang ada pada suatu organisasi sehingga dapat
didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
Tremo (dalam Herabudin, 2010:187) mengemukakan bahwa,
”Kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang lain untuk secara
sukarela mau berjuang, mencapai tujuan-tujuan kelompok”.
Sementara itu Pamudji (dalam Herabudin, 2010:188) mendefinisikan
“Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan dan mengarahkan
orang-orang pada tujuan yang dikehendaki oleh pemimpin. Artinya, pada
tahapan tertentu, kepemimpinan dapat dijadikan sebagai salah satu sarana
dalam menggerakkan dan sebagai salah satu fungsi dari manajemen”.
Sementara itu, Nawawi (1987:81) mendefinisikan “Kepemimpinan sebagai
3
kemampuan menggerakkan, memberikan motivasi, dan mempengaruhi orang-
orang agar bersedia melakukan tindakan-tindakan yang terarah pada
pencapaian tujuan melalui keberanian mengambil keputusan tentang kegiatan
yang harus dilakukan.
“Kepemimpinan merupakan salah satu bagian dari manajemen”
(Nasution, 2005:200). Lebih lanjut, Siagian (2002:62), mengemukakan bahwa
“Kepemimpinan memainkan peranan yang dominan, krusial, dan kritikal
dalam keseluruhan upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja, baik pada
tingkat individual, pada tingkat kelompok, dan pada tingkat organisasi”.
Kepemimpinan secara hakiki telah berkembang sejak manusia
dilahirkan ke muka bumi, setiap orang mempunyai referensi yang sangat kaya
mengenai arti, maksud, mulai dari hal yang konkret rasional sampai kepada
abstrak irasional. Untuk membatasi pengertian dan arah konseptual, maka
berikut ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan
berdasarkan teori yang berkembang.
Para ahli mendefinisikan kepemimpinan sesuai dengan ciri-ciri,
perilaku, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan peran,
dan tempatnya pada suatu posisi administratif, serta persepsi oleh orang lain
mengenai keabsahan dari pengaruh.
Sebagai gambaran dapat dikemukakan beberapa definisi sebagai
landasan konseptual, berikut ini:
1. Kepemimpinan adalah “pengaruh antar pribadi, yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu. Serta diarahkan melalui proses komunikasi, ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu” (Tannenbaum, Weschler & Massarik,1961).
4
2. Kepemimpinan adalah “pembentukan awal serta pemeliharaan struktur dalam harapan dan interaksi” (stogdill,1974).
3. Kepemimpinan adalah “peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit pada, dan berada di atas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan-pengarahan rutin organisasi (Katz & Khan,1978).
4. Kepemimpinan adalah semua cara yang disitu seseorang mempunyai pengaruh (Richard N.Osborn,1980)
5. Kepemimpinan sebagai proses, seperangkat aktivitas yang memudahkan kelompok mencapai tujuan (Theodore Herbbert, 1981)
6. Kepemimpinan adalah “proses mempengaruhi aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan” (Rauch & Behling,1984).
7. Kepemimpinan adalah “mereka yang secara konsisten memberi kontribusi yang efektif terhadap orde sosial, dan yang diharapkan dan dipersepsikan melakukannya” (Hosking,1988).
8. Kepemimpinan adalah “sebuah proses memberi arti (pengarahan yang berarti) terhadap usaha kolektif, dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran”. (Jacob & Jacques,1990).
9. Suatu usaha menggunakan suatu gaya mempengaruhi dan tidak memaksa untuk memotivasi individu dalam mencapai tujuan (Gibson.,Ivancevic., Donnelly 1997)
Beberapa definisi yang diuraikan mencerminkan asumsi bahwa
kepemimpinan menyangkut sebuah proses sosial, dalam hal ini pengaruh
disengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur
aktivitas-aktivitas serta hubungan-hubungan di dalam suatu kelompok atau
organisasi.
Efektivitas dari seorang pemimpin dalam kaitannya dengan
konsekuensi dari tindakannya bagi para pengikut dan para stakeholder
organisasi lainnya dapat diukur berdasarkan indikator tertentu. Seperti hasil
(outcome) kebijakannya, kinerja, pertumbuhan organisasi, kesiapan
menghadapi tantangan, atau krisis, kepuasan pengikut, komitmen pengikut
terhadap sasaran, kesejahteraan psikologis dan pengembangan anggota.
5
Ukuran yang biasa digunakan mengenai efektivitas pimpinan adalah sejauh
mana unit organisasi melaksanakan tugasnya dan mencapai tujuan. Beberapa
hal, ukuran objektif tentang kinerja atau pencapaian tujuan sudah
diformalisasikan, seperti keuntungan, margin keuntungan, peningkatan
layanan, pangsa pasar, pembiayaan proses, sedangkan penilaian subjektif
mengenai efektivitas diperoleh dari atasan si pemimpin, rekan sejawat atau
dari bawahannya.
Seorang pemimpin mempunyai efek langsung dan tidak langsung
terhadap lingkungan organisasi. Efek tersebut, sangat tergantung pada
konsistensi. Jika mereka tidak konsisten, maka hasilnya sangat berbeda
dengan hasil yang ditunda. Misalnya kepuasan yang dilayani menjadi puas
dalam waktu relatif singkat setelah dilakukan eleminasi layanan yang kurang
bermanfaat, seperti melalui pelatihan singkat terhadap staf.
B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis
Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis terletak di Jalan
Jenderal Sudirman No. 220 Ciamis Telp. (0265) 773000. Visi Dinas
Perhubungan Kabupaten Ciamis adalah "TERWUJUDNYA SISTEM
PERHUBUNGAN YANG EFISIEN, BERKUALITAS DAN PROFESIONAL
TAHUN 2014". Sedangkan misinya adalah:
1. Tertib, teratur dan lancarnya lalu lintas dan angkutan.
2. Meningkatkan keselamatan dan pelayanan lalu lintas dan angkutan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur perhubungan.
4. Meningkatkan sistem jaringan transportasi, komunikasi dan informatika.
6
C. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis
1. Tugas Pokok :
Melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum
2. Fungsi :
a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum
kebinamargaan;
b. Pelaksanaan tugas teknis operasional bidang pekerjaan umum
kebinamargaan yang meliputi perencanaan, pengendalian operasional,
pemeliharaan dan logistik;
c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi
umum dan keuangan serta kepegawaian dinas.
3. Tujuan :
a. Meningkatkan kemampuan jaringan jalan dalam melayani kemudahan
pergerakan orang dan barang dengan berbagai beban standar yang
telah ditentukan;
b. Menghilangkan bottleneck akibat penyempitan geometrik pada
jembatan dan menyesuaikan kelas jembatan sesuai fungsi dan peranan
jalan;
c. Mengurangi hambatan pergerakan orang dan barang akibat kerusakan
jalan yang disebabkan oleh tidak berfungsinya saluran samping;
d. Menyusun data base inventaris/ aset kebinamargaan yang informatif
dan berdaya-guna;
7
e. Pemanfaatan teknologi terapan bagi perencanaan dan pelaksanaan
konstruksi.
4. Sasaran :
a. Mengurangi waktu tempuh perjalanan yang diakibatkan kerusakan
perkerasan jalan dan meningkatkan tingkat pelayanan jalan bagi
pengguna jalan;
b. Mengurangi waktu tempuh perjalanan yang diakibatkan penyempitan
geometrik jembatan;
c. Mengurangi waktu tempuh perjalanan yang diakibatkan genangan air;
d. Meningkatkan efisiensi kerja dinas berkaitan dengan kemudahan dan
ketersediaan data base;
e. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja dinas dengan
penerapan teknologi.
D. Struktur Organisasi Wilayah Kecamatan
1. Kepala Dinas; Tugas pokok dan fungsi
a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan,
memimpin, mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan
kegiatan tugas pokok Dinas serta mengkoordinasikan dan membina
UPTD
b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
1) penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan
koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis transportasi darat,
8
tranportasi laut dan ASDP, transportasi udara, sistem operasional
transportasi;
2) penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-
tugas perhubungan;
3) penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas
pokok dan fungsi Dinas;
4) penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD
c. Rincian Tugas Kepala Dinas
1) menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas;
2) menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan
kebijakan umum Pemerintah Daerah;
3) menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana
pembangunan perhubungan di Daerah;
4) menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan kesekretariatan,
transportasi darat, tranportasi laut dan ASDP, transportasi udara
dan sistem operasional transportasi;
5) menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan
rekomendasi kepada Gubernur mengenai perhubungan sebagai
bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
6) menyelenggarakan penetapan bahan Rencana Strategis, Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan
LPPD Dinas;
9
7) menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran
pelaksanaan kegiatan Dinas;
8) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;
9) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas teknis serta
evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, transportasi
darat, tranportasi laut dan ASDP, transportasi udara dan bina
sistem operasional transportasi;
10) menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka
pelayanan umum perhubungan;
11) menyelenggarakan koordinasi dan membina UPTD;
12) menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan
kegiatan di Kabupaten/Kota;
13) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
14) menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya
2. Sekretariat, tugas pokok dan fungsi:
a. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi
perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan
program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum
b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
10
1) Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
2) Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat;
3) Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan
umum
c. Rincian Tugas Sekretariat
1) Menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan,
program Dinas;
2) Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program
Sekretariat;
3) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
4) Menyelenggarakan pengkajian pendapatan dan belanja;
5) Menyelenggarakan pengkajian administrasi pendapatan belanja;
6) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
7) Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan
ketatalaksanaan;
8) Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan
perlengkapan;
9) Menyelenggarakan perumusan dan penetapan bahan Rencana
Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP), LKPJ, dan LPPD Dinas;
10) Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan
pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan
perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
11
11) Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
12) Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
13) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;
14) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
15) Menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya
d. Sekretariat, membawahkan:
1) Subag Perencanaan dan Program
2) Subag Keuangan
3) Subag Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Transportasi Darat; tugas pokok dan fungsi:
a. Bidang Transportasi Darat mempunyai tugas pokok menyelenggara-
kan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi transportasi darat
b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Transportasi Darat mempunyai fungsi:
1) penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis transportasi
darat;
2) penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi transportasi darat;
3) penyelenggaraan fasilitasi transportasi darat
c. Rincian Tugas Bidang Transportasi Darat
1) menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Transportasi
Darat;
2) menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi angkutan darat;
12
3) menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi rekayasa dan
keselamatan;
4) menyelenggarakan fasilitasi transportasi darat;
5) menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggara-an
transportasi darat;
6) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan transportasi darat;
7) menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas
di Kabupaten/Kota;
8) menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang
Transportasi Darat;
9) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
10) menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya
d. Bidang Transportasi Darat, membawahkan:
1) Seksi Jaringan Simpul Pelayanan Angkutan
2) Angkutan Darat
3) Seksi Rekayasa dan Keselamatan
4. Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi; tugas pokok dan fungsi:
a. Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi
sistem operasional transportasi
13
b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi mempunyai
fungsi:
1) penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis sistem
operasional transportasi;
2) penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi sistem operasional
transportasi;
3) penyelenggaraan fasilitasi sistem operasional transportasi
c. Rincian Tugas Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi:
1) menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Bina Sistem
Operasional Transportasi;
2) menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penataan sistem
transportasi;
3) menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengendalian
operasional;
4) menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi teknis sarana dan
keselamatan transportasi;
5) menyelenggarakanfasilitasi sistem operasional transportasi;
6) menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan
sistem operasional transportasi;
7) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;
14
8) menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas
di Kabupaten/Kota;
9) menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Bina
Sistem Operasional Transportasi;
10) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
11) menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya
d. Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi, membawahkan:
1) Seksi Penataan Sistem Transportasi;
2) Seksi Pengendalian Operasional Transportasi;
3) Seksi Teknis Sarana dan Keselamatan Transportasi
e.
15
BAB III
PENUTUP
Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan dan
mengarahkan orang-orang pada tujuan yang dikehendaki oleh pemimpin.
Artinya, pada tahapan tertentu, kepemimpinan dapat dijadikan sebagai salah
satu sarana dalam menggerakkan dan sebagai salah satu fungsi dari
manajemen.
Tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis melaksanakan
sebagian kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum. Sedangkan fungsi
Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis adalah: merumuskan kebijakan teknis
bidang pekerjaan umum kebinamargaan; pelaksanaan tugas teknis operasional
bidang pekerjaan umum kebinamargaan yang meliputi perencanaan,
pengendalian operasional, pemeliharaan dan logistik; melaksanakan pelayanan
teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta
kepegawaian dinas.
16
DAFTAR PUSTAKA
Siagian, Sondang P. 2002. Manajemen Strategik. Jakarta: Bumi Aksara.
http://www.dishub.jabarprov.go.id
http://profilsubcms.blogspot.com/2012/07/mengenal-jauh-dinas-perhubungan.html
http://www.wikipedia.com
17
MAKALAH BIROKRASI KEPEMIMPINAN
PADA INSTITUSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
CIAMIS
TUGAS
Mata Kuliah Konstitusi dan Kelembagaan Negara
Oleh:
AANG KALWAN
82341213018
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS GALUH
CIAMIS2013
18