KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARAJalan Merdeka Barat No. 8

Jakarta 10110

KotakPosNo. 1389

Jakarta 10013

Telepon : 3505550 - 3505006(Sentral)

Fax:3505136-3505139

3507144

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR: KP. 569 T4HUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KO. 401 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR OPERASI(STANDARD OPERATING PROCEDURE) PENGATURAN SLOT TIME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang a. bahwa guna memberikan pedoman koordinasi jadwalpenerbangan (flight schedule coordination) untukpenyelenggara bandar udara dan badan usaha angkutanudara, telah ditetapkan Peraturan Direktur JenderalPerhubungan Udara Nomor : KO. 401 Tahun 2011 tentangProsedur Operasi (Standard Operating Procedure)Pengaturan Slot Time;

b. bahwa dalam imlementasi peraturan sebagaimanadimaksud pada huruf a, terdapat hal-hal yang perludiselaraskan dengan praktek di lapangan;

c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b,dipandang perlu menetapkan perubahan Peraturan DirekturJenderal Perhubungan Udara Nomor : KP. 401 Tahun 2011tentang Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure)Pengaturan Slot Time dengan Peraturan Direktur JenderalPerhubungan Udara;

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009tentang Penerbangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4956);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentangAngkutan Udara sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3610);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentangKeamanan dan Keselamatan Penerbangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4075);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewanangan, SusunanOrganisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Rl;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara sertaSusunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon IKementerian Negara sebagaimana telah diubah denganPeraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 25 Tahun 2008tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenPerhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARATENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR

JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP. 401

TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR OPERASI (STANDARDOPERATING PROCEDURE) PENGATURAN SLOT TIME

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Direktur JenderalPerhubungan Udara Nomor : KP. 401 Tahun 2011 tentangProsedur Operasi (Standard Operating Procedure) PengaturanSlot Time diubah sebagai berikut:

1. Mengubah bagan Organisasi Slot Indonesia pada Nomor 2.Organisasi Slot Indonesia, sehingga menjadi sebagai berikut:

Komite Slot

Ditjen Hubud

-Dit. NavigasiPenerbangan

-Dit. Angkutan

Udara

-Dit. Bandar Udara

-Dit. Keamanan

Penerbangan

-Otoritas Bandar

Udara

IDSCt

Koordinator

Slot

Direktur Angkutan Udara

PenyelenggaraBandar Udara

Dir. Ops & Teknik PT.

Angkasa Pura I

Dir. Ops & Teknik PT.Angkasa Pura IIKabandara Unit

Pelaksana Bandar

Udara

Ketua Koordinator Slot

Sekretariat

Badan Usaha

Angkutan UdaraNasional

Sekjen INACA

Manajer Slot Wilayah Barat Manajer Slot Wilayah Timur

Asisten Manajer Slot Asisten Manajer Slot

2. Menambah kalimat pada Nomor 2. Organisasi Slot Indonesia,angka 2.1.1. huruf a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

a. Menyediakan forum konferensi penerbangan domestikantara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara,Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha AngkutanUdara dan Perusahaan Angkutan Udara setiap 6 (enam)bulan bersama dengan IDSC

3. Mengubah kalimat pada Nomor 2. Organisasi Slot Indonesia,angka 2.2.1. huruf c, d dan e sehingga secara keseluruhanberbunyi sebagai berikut:

c. Mengkoordinasikan rencana slot time dari Badan UsahaAngkutan Udara dan Perusahaan Penerbangan Asingmengenai permintaan slot time secara musiman (seasonal)di bandar udara Indonesia yang dikategorikan padat.

d. Mengalokasikan slot time penerbangan yang diminta olehBadan Usaha Angkutan Udara dengan mekanisme kerjasebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

e. Bersama dengan Komite Slot melaksanakan konferensipenerbangan domestik antara Direktorat JenderalPerhubungan Udara, Penyelenggara Bandar Udara danBadan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan AngkutanUdara setiap 6 (enam) bulan sekali (Periode Summer danWinter).

4. Menambah kalimat pada Nomor 2. Organisasi Slot Indonesia,angka 2.2.2. sehingga berbunyi sebagai berikut:

2.2.2. Masa kerja IDSC adalah 2 (dua) tahun dan untukperiode pertama terhitung sejak tanggal 19 April 2011sampai dengan 29 April 2013 dan dapat diperbaharuisetiap 2 (dua) tahun.

5. Menambah substansi pada Nomor 4 Persetujuan Slot (SlotClearance) di Bandar Udara, angka 4.6. yang berbunyisebagai berikut:

4.6. Persetujuan slot untuk penerbangan International(permintaan slot dapat disampaikan melalui emailslotcoord.id@garuda.indonesia.com diberikan oleh

PT.Garuda Indonesia) sebagai slot coordinatorinternational setelah dikoordinasikan dengan IDSC.

6. Mengubah kalimat pada Nomor 5. Pemberitahuan KapasitasBandar Udara (Notice of Airport Capacity / NAC), angka 5.1.sehingga berbunyi sebagai berikut:

5.1. Dasar penetapan persetujuan slot time (slot clearance)kepada Badan Usaha Angkutan Udara danPerusahaan Penerbangan Asing adalah Notice ofAirport Capacity / NAC yang dikeluarkan 2 (dua) kalidalam setahun (musim Summer dan Winter) yang akanberjalan.

7. Mengubah Alur Proses Perolehan Slot di 7 Bandar Udara PilotProject pada Nomor 7. Proses Koordinasi sehingga berbunyisebagai berikut:

7. Proses Koordinasi

Alur Proses Perolehan Slot di 7 Bandara Pilot Project

#KccroSnatorMem-valcasi Hofcrc

Koordinator re-ewkiasiHistoric

Koordkutor setuju akan historic Airline

Koordinator vaadasi Initial Submission

Natal awal (Infcal Alocation} oleh

Koordinator

APAXAHARUNE UBfUNYAI aOI HBTORKAL PAD* PERIODESEASON

TANSSAMASESEUAWYA

Slot Iworic* List (SHL) tidak melewati

Deadtne

AirtneTWakSetuju

>kamasih ada perbedaan sebekim batas waktu pengajuar. maka

coorAnator akan memutuskan apakah akan mengembaiikin atau

meretokasi slot (Airline bias melakukan mediasi)

Initial Slot Submission Airline tidak

melewati deadline

Kocrdknakxmcngkontirmasi penerimaan submission dari Airline

*j SotAlocation List (SAL) tidak melewatideadfine

Aktifitas Pra-Slot Meeting Domestic

SlotMeeting Domestic

Slot Confirmation

Airline mem-valkJasi historic

Apakah historic yang ada di SHL

sesuai dengan data yg ada pada

airline?

Airline setuju dan tnenyiapkan

penyerahan slot awal (Initialslot

Submission)

Airlinemenyukpkan penyerahan

slot awal (Initial slot Submission)

Arkne memastikan SAL telah diterima

dan memertksanya

Ian 'Summer & Winter

dari Kemenhub

8. Mengubah kalimat Nomor 8. Penggunaan dan PemantauanSlot Time di Bandar Udara Indonesia, angka 8.3. sehinggaberbunyi sebagai berikut:

8.3. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal yangtidak menggunakan slot time wajib melaporkan kekoordinator.

9. Menambah kalimat pada Nomor 9. Yaitu angka 9.1. sehinggaberbunyi sebagai berikut:

9.1. IDSC secara berkala melakukan terhadap pelaksanaanslot oleh Badan Usaha Angkutan Udara Nasional danPerusahaan Penerbangan Asing di Bandar Udara.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTApada tanggal : 16 dese^ber 2011

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan Rl;2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;5. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;6. Direksi PT. Angkasa Pura I7. Direksi PT. Angkasa Pura II;8. Kepala Bandar Udara Unit Pelaksana Teknis;9. Direksi Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara;lO.Anggota Petugas Pelaksana IDSC yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BANIAN HUKUM DAN HUMAS,

ISRAFULHAYAT