A. PENDAHULUAN - elibrary.dephub.go.idelibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000250... · Kapasitas dan Fasilitas Pelabuhan Dalam Mendukung MP3EI Koridor Sulawesi

1 Executive Summary

Studi Pengembangan

Kapasitas dan Fasilitas Pelabuhan Dalam Mendukung MP3EI Koridor Sulawesi

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan No.49 Tahun 2005 Tentang Sistem

Transportasi Nasional dan Undang-Undang Transportasi Peraturan Presiden No.

32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia 2011-2025, serta draft Sistranas dan Tatranas. Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pengaturan untuk bidang

kepelabuhanan memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam

penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator serta

memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara proporsional di

dalam penyelenggaraan kepelabuhanan.

Untuk kepentingan tersebut di atas maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61

Tahun 2009 tentang kepelabuhanan diatur mengenai Rencana Induk Pelabuhan

Nasional (RIPN), penetapan lokasi, rencana induk pelabuhan serta Daerah

Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan,

penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan, perizinan pembangunan dan

pengoperasian pelabuhan atau terminal, terminal khusus dan terminal untuk

kepentingan sendiri, penarifan, pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi

perdagangan luar negeri dan sistem informasi pelabuhan.

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) telah

ditetapkan dalam Peraturan Presiden tanggal 20 Mei 2011, dengan skenario

pembangunan ekonomi ke depan berdasarkan komoditas unggulan pada 6 (enam)

koridor ekonomi Indonesia yaitu 1) Koridor Ekonomi Sumatera, 2) Jawa, 3) Bali

dan Nusa Tenggara, 4) Kalimantan, 5) Sulawesi, dan 6) Papua dan Kepulauan

Maluku.

Keberadaan prasarana dan sarana transportasi yang handal telah menjadi harapan

dan kebutuhan mendesak dalam rangka mendukung pengembangan wilayah

Pulau Sulawesi, mengingat potensi Pulau Sulawesi yang besar dengan

keunggulan kompetitif pada sektor perkebunan, perikanan laut, tanaman pangan,

serta pertambangan. Selain itu, terdapat potensi lain pada wilayah Sulawesi

yakni eco-cultural tourism yang memiliki keunggulan komparatif yang juga

membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang handal.

Pembangunan pelabuhan di Koridor ekonomi Sulawesi tentunya perlu

diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan untuk mempercepat pelaksanaannya dibutuhkan upaya dan

strategi yang sistematis dan komprehensif. Pembangunan koridor ekonomi

Sulawesi harus sinkron dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana

Induk Pelabuhan yang sudah disusun. Melakukan analisis kebutuhan

pengembangan kapasitas dan fasilitas dalam mendukung Percepatan

Pengembangan Ekonomi di koridor Sulawesi dalam MP3EI serta bertujuan

tersusunnya konsep kebijakan dan strategi pengembangan kapasitas dan fasilitas

pelabuhan di koridor ekonomi Sulawesi untuk jangka pendek, menengah dan

panjang.

2 Executive Summary

Studi Pengembangan


Kegiatan studi ini meliputi; i). Inventarisasi peraturan-peraturan yang terkait

dengan pembentukan koridor ekonomi Sulawesi, potensi ekonomi dan hinterland,

rencana induk pelabuhan nasional (RIPN) dan rencana induk pelabuhan (RIP),

dan analisis pengembangan potensi-potensi dan bangkitan transportasi koridor

ekonomi Sulawesi; ii). Analisis aksesibilitas transportasi laut, kebutuhan dan

strategi pengembangan kapasitas dan fasilitas pelabuhan dalam

mendukung percepatan dan perluasan pembangunan wilayah koridor ekonomi

Sulawesi, tahapan dan rekomendasi pengembangan pelabuhan di wilayah koridor

ekonomi Sulawesi.

B. KAJIAN TEORITIS DAN KONSEP

1. Transportasi Laut dan Perekonomian

Globalisasi internasional yang terjadi saat ini adalah era perdagangan bebas,

mempengaruhi sistem dan distribusi logistik, mobilitas modal, dan persaingan

semakin tinggi menuntut efisiensi. Efisiensi dalam sistem distribusi dan

logistik dapat dicapai melalui pengembangan teknologi dan penerapan sistem

transportasi terpadu. Indikasi kombinasi regional jaringan transportasi laut

dunia diperlihatkan pada Gambar 1.

Kemajuan teknologi transportasi mengikuti perkembangan ekonomi dan

perdagangan, begitu pula sebaliknya. Transportasi mempunyai peran

Seoul Korea

Newyork

Havana

Amsterdam

Korea

Hongkong

Korea

Singapura

Korea

Container Land-

Bridges

Land-Bridges

Korea

RC & Transhipmet

Korea

RW-Services

Gambar 1. Indikasi Kombinasi Regional Jaringan Transportasi Laut

Dunia (Linde, dalam Jinca, 2008)

3 Executive Summary

Studi Pengembangan


memperluas daerah cakupan distribusi barang atau jasa, mendukung distribusi

logistik industri yang efisien dan spesialisasi kegiatan produksi, sehingga

menciptakan konsentrasi aktivitas produksi di suatu tempat, dan dapat

menimbulkan "Economics of Scale” dan “Aglomeration Economics" dalam

sistem logistik.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai potensi wilayah yang

tersebar dari hinterland, dihubungkan oleh jaringan transportasi jalan ke

pelabuhan, sistem transportasi laut (kepelabuhanan, pelayaran/perkapalan dan

potensi pergerakan barang) sebagaimana tampak pada Gambar 2.3,

mempunyai fungsi sangat penting. Pelabuhan sebagai titik-titik simpul jasa

distribusi melalui laut dan sebagai pusat kegiatan transportasi laut, me-

nyediakan ruang untuk industri dan menunjang pembangunan masa depan.

2. Peran Dan Fungsi Pelabuhan

Pelabuhan adalah suatu kawasan yang mempunyai infrastruktur (sarana dan

prasarana) dalam menunjang kegiatan operasional. Infrastruktur tersebut

merupakan fasilitas yang harus ada pada suatu pelabuhan untuk mendukung

operasional atau usaha pelabuhan. Infrastruktur atau fasilitas pelabuhan terdiri

atas fasilitas pokok (sarana) dan fasilitas penunjang (prasarana). Pembagian

Pelabuhan berperan dan berfungsi sangat penting dalam perdagangan dan

pembangunan regional, nasional dan internasional, yaitu sebagai pintu

gerbang keluar-masuk barang dan penumpang ke dan dari suatu daerah, di

(c) Akses Laut dan Darat,

Kapasitas dan Pelayanan,

Efisiensi dan Efektifitas,

Spesialisasi Terminal Hub

Port

(a) Ekonomi-Bisnis

Pelayaran Industri,

Teknologi dan

Spesialisasi (A)

CARGO/ MUATAN

(B) KAPAL

(C) PELABUHAN

TRANSPORTASI

LAUT

(a) Unitized, Petikemas, Curah Kering,

Cair, Perdagangan, Investasi dan

Produksi, Pertumbuhan Ekonomi

Gambar 2. Sistem Transportasi Laut

4 Executive Summary

Studi Pengembangan


mana pelabuhan tersebut berada. Peranan dan fungsi pelabuhan meliputi

berbagai aspek yaitu:

a. Ketersediaan prasana dan sarana pelabuhan melayani kegiatan B/M

barang dan kunjungan kapal, berkaitan dengan daerah belakang yang

dihubungkan oleh transportasi darat, investasi, teknologi, manajemen,

dan kualitas pelayanan.

b. Keterkaitan pelabuhan di pulau yang satu dengan pelabuhan di pulau lain

(nasional dan internasional), dan pelabuhan sekitarnya, sebagai asal dan

tujuan pergerakan barang.

c. Keterkaitan suatu pelabuhan dengan aspek-aspek yang berdampak sosial,

ekonomi, dan lingkungan hidup dari pengembangan pelabuhan terhadap

daerah sekitarnya.

3. Tatanan dan Infrastruktur Pelabuhan

Menurut UU No. 17/2008 tentang Pelayaran, Bab VII bagian Kepelabuhanan,

menjelaskan tentang tatanan kepelabuhan nasional diwujudkan dalam rangka

penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin

efisiensi dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan

nasional dan daerah berwawasan nusatanra. Tatanan kepelabuhanan nasional

merupakan sistem kepelabuhanan secara nasional menggambarkan

perencanaan kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi, dan

keunggulan komparatif wilayah serta kondisi alam. Tatanan kepelabuhanan

nasional memuat peran, fungsi, jenis, hirarki pelabuhan, rencana induk

pelabuhan nasional dan lokasi pelabuhan.

Defenisi yang tercantum dalam PP No. 61/2009 tentang Kepelabuhanan,

menjelaskan bahwa: Pertama, pelabuhan utama adalah pelabuhan yang

fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan

internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam

jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang,

serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Kedua, pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya

melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam

negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang

dan/atau barang, serta angkutan penyebe-rangan dengan jangkauan pelayanan

antarprovinsi. Dermaga merupakan salah satu fasilitas pokok pelabuhan serta

gudang dan lapangan penumpukan merupakan komponen dari fasilitas

penunjang (prasarana).

4. Kinerja Fasilitas Pelabuhan

Secara operasional, pihak pengusaha pelabuhan menyediakan prasarana

untuk mendukung kelancaran kapal dan arus barang dalam sistem

transportasi. Penyediaan fasilitas pelabuhan yang berlebihan akan

5 Executive Summary

Studi Pengembangan


menguntungkan pemakai jasa transportasi, tetapi di lain pihak memberatkan

pengusaha pelabuhan. Penyediaan fasilitas yang minim cenderung

menguntungkan pihak pengusaha pelabuhan, tetapi merugikan pemakai jasa

transportasi. Hal ini mengakibatkan terhambatnya kelacaran arus barang dan

kapal, berdampak terhadap kegiatan ekonomi lainnya, sehingga dapat

merugikan masyarakat pada umumnya.

Pemecahan masalah ini, tentu terdapat titik temu antara kepentingan penyedia

prasarana transportasi dan pengusaha transportasi. Titik temu dapat dilakukan

dengan meminimumkan total biaya yang timbul terhadap penyedia prasarana

transportasi dan pengusaha kapal. Untuk mengetahui tingkat pelayanan yang

diberikan pihak pengusaha pelabuhan, terhadap pemakai jasa pelabuhan,

maka diperlukan suatu penilaian indikator kinerja sebagai berikut:

a) Jumlah waktu putar kapal (total ship turn around time/TSTAT), yaitu

jumlah waktu yang diperlukan antara kedatangan kapal sampai dengan

keberangkatan.

b) Produktivitas kapal (ship’s productivity/SP) yaitu jumlah ton barang

atau rata-rata barang tiap jam yang dapat diselesaikan pada saat

bongkar-muat barang.

c) Tambatan sebagai obyek dapat dibagi dalam:

(1). Berth occupancy rate (BOR) yaitu peresentase penggunaan

tambatan oleh kapal

(2). Berth troughput yaitu jumlah ton jenis barang yang dibongkar/muat

pada tiap tambatan.

(3). Gudang sebagai obyek, dapat dibagi dalam:

(a) Storage occupancy rate (SOR) yaitu persentase jumlah ton

barang dalam gudang terhadap kapasitas (ton) gudang.

(b) Storage capacity (SC) yaitu daya muat dihitung dalam ton

barang untuk gudang tertutup/terbuka dan lapangan

penumpukan.

(4). Tenaga kerja sebagai obyek, dibagi dalam: (a) jumlah ton

barang/gang yang dapat dibongkar/muat, (b) jumlah ton barang

tiap gang per jam, (c) jumlah ton barang tiap jam-orang (man

hour), (d) biaya tenaga kerja untuk melaksanakan bongkar muat

tiap ton barang.

Kebijaksanaan peningkatan kapasitas dermaga pada sistem transportasi

bertujuan mencegah terjadinya kongesti kapal di pelabuhan. Analisis

kebijakan dalam rangka peningkatan kapasitas dermaga dipertimbangkan

sebagaimana tampak dalam Gambar 3.

6 Executive Summary

Studi Pengembangan


Gambar 3. Alternatif Kebijakan Peningkatan Kapasitas Dermaga

Faktor pengaruh terhadap alternatif kebijaksanaan I adalah sebagai

berikut:

Kebijaksanaan I = f (X1, X2, X3, X4, X5)

di mana, X1 = Jumlah hari kerja per tahun

X2 = Produktivitas kerja per gang

X3 = Jumlah jam kerja per hari di pelabuhan

X4 = Penggunaan jumlah gang untuk bekerja per kapal

X5 = Tingkat pemakaian dermaga

Pelaksanaan kebijakan II, tergantung pada jumlah unit tambatan yang

tersedia, tingkat pemanfaatan dermaga dan ditempuh jika nilai biaya tunggu

Demand volume arus

barang

Demand kunjungan

kapal

Supply jasa dan fasilitas

pelabuhan

Performance pelabuhan

Tujuan pelabuhan sudah

tercapai ?

Mem

per

ba

iki a

tau

men

ing

ka

tka

n k

ap

asita

s

derm

ag

a

Pertahankan

performance

pelabuhan

Produktivitas pelabuhan

sudah mencapai maks

?

Ok

Kebijakan I

perbaiki atau tingkatkan

produktivitas pelabuhan

Kebijakan II penambahan fasilitas

dermaga

7 Executive Summary

Studi Pengembangan


kapal dipelabuhan sudah lebih besar dari biaya pembangunan satu unit

tambatan. Selama kapal berada pada sistem di pelabuhan, baik pada waktu

tunggu, maupun waktu kapal melakukan kegiatan bongkar muat, akan

terjadi biaya pada kapal yang besarnya terdiri dari; i) biaya investasi dan

biaya bunga modal; ii) Biaya operasi kapal, iii) dan biaya-biaya yang harus

dibayarkan kepengusaha pelabuhan meliputi, biaya jasa labuh, pandu, tunda

dan sebagainya. Fasilitas Pelabuhan

Pada bagian ketiga Rencana Induk Pelabuhan Nasional pasal 22 sampai

dengan pasal24 (PP. RI. No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan),

dijelaskan bahwa dalam penyusunan RIP- Laut, Sungai dan Danau meliputi

rencana peruntukan wilayah daratan dan perairan, disusun berdasarkan

kriteria kebutuhan Fasilitas Pokok dan Fasilitas Penunjang baik untuk

peruntukan wilayah daratan maupun wilayah perairan. Fasilitas pokok yang

dimaksud untuk wilayah daratan meliputi; Dermaga, Gudang lini 1,

Lapangan penumpukan lini 1, Terminal penumpang, Terminal peti kemas,

Terminal ro-ro, Fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, Fasilitas

bunker, Fasilitas pemadam kebakaran, Fasilitas gudang untuk bahan/barang

berbahaya dan beracun, Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan

Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).

Fasilitas penunjang untuk wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b meliputi; Kawasan perkantoran, Fasilitas pos dan

telekomunikasi, Fasilitas pariwisata dan perhotelan, Instalasi air bersih,

listrik dan telekomunikasi, Jaringan jalan dan rel kereta api, Jaringan air

limbah, drainase dan sampah, Areal pengembangan pelabuhan, Tempat

tunggu kendaraan bermotor, Kawasan perdagangan, Kawasan industri dan

Fasilitas umum lainnya.

Fasilitas pokok peruntukan wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dalam pasal 23 meliputi: Alur pelayaran, Perairan tempat

labuh, Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal,

Perairan tempat alih muat kapal, Perairan untuk kapal yang mengangkut

bahan/barang berbahaya dan beracun (B3), Perairan untuk kegiatan

karantina, Perairan alur penghubung, Perairan pandu, Perairan untuk kapal

pemerintah, Fasilitas penunjang peruntukan wilayah perairan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: Perairan untuk pengembangan

pelabuhan jangka panjang, Perairan untuk fasilitas pembangunan dan

pemeliharaan kapal, Perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar),

Perairan tempat kapal mati, Perairan untuk keperluan darurat,Perairan

untuk kegiatan kepariwisataan dan perhotelan.

5. Kerangka Konsep Penelitian

Bertolak pada dokumen KAK tentang lingkup penelitian, maka disusun Alur

Proses Penelitian sebagaimana pada gambar 4.

8 Executive Summary

Studi Pengembangan


Gambar 4. Alur Proses Penelitian

Tahap Inventarisasi Tahap Identifikasi Analisis Kapasitas

dan Fasilitas

Rumusan

strategis

Kesimpulan

Rencana Pengembangan

Sulawesi (RTRW/P)

Regulasi Koridor Ekonomi Sulawesi

(MP3EI)

Rencana Induk pelabuhan Nasional

(RIPN dan RIP Pelabuhan) dan

Objek Studi

Potensi Ekonomi Hinterland Koridor Ekonomi Sulawesi

Kinerja Pelabuhan di

Koridor Ekonomi

Sulawesi

(Eksisting Condition)

Prediksi Demand dan Bangkitan Transportasi

Akses Wilayah Transportasi KE Sulawesi: 1. Jaringan Pelayanan 2. Jaringan Prasarana

Transportasi

Optimasi dan Pengembangan Kegiatan

Fasilitas Pelabuhan

Stra

tegi

Pen

gem

ban

gan

kap

asit

as d

an f

asili

tas

sert

a

pen

gem

ban

gan

(ja

ngk

a p

end

ek, m

enen

gah

, dan

pan

jan

g)

Rek

om

end

asi

I N P U T A N A L I S I S O U T P U T

Kendala dan Peluang Pengembangan

Koridor Ekonomi Sulawesi (Permintaan

Transportasi Laut) (Kapasitas dan

Fasilitas Pelabuhan)

9

Executive Summary

Studi Pengembangan Kapasitas dan Fasilitas Pelabuhan Dalam Mendukung MP3EI Koridor Sulawesi

Berdasarkan uraian dalam Tinjauan Pustaka dan Teori, dapatlah disususun

konsep operasional proses penelitian dalam bentuk Kerangka Pikir sebagai

berikut;

Gambar 5. Kerangka Pikir Kajian

Berdasarkan proses analisis tersebut dapat diketahui bagaimana kebutuhan

pengembangan kapasitas dan fasilitas dalam mendukung percepatan dan

perluasan ekonomi Indonesia, sehingga dapat tersusun suatu konsep kebijakan

dan strategi pengembangan kapasitas dan fasilitas pelabuhan di koridor ekonomi

Sulawesi untuk jangka pendek, menengah dan panjang.

Rencana Induk Pelabuhan

Nasional dan Pelabuuhan

Objek Studi

Permintaan

Kunjungan Kapal

Performance Pelabuhan

Mem

per

ba

iki

ata

u

men

ing

ka

tka

n k

ap

asi

tas

Pel

ab

uh

an

Permintaan

Pertahankan

performans

pelabuhan

Kebijakan 2

Penambahan fasilitas

dermaga

Kebijakan I

Perbaiki atau tingkatkan

produktivitas pelabuhan

Fungsi

Pelabuhan

tercapai ?

Produktivitas

Pelabuhan

Sudah Maks ?

Potensi Wilayah dan Bangkitan

Transportasi (RTRW/P) + MP3EI

Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan

Pelabuhan Objek Studi

ok

Tidak

Ya Belum

10

Executive Summary


C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kombinasi antara penelitian

kualitatif dan kuantitatif. Proporsi dalam analisis masih dominan menggunakan

pendekatan kualitatif dan didukung pendekatan kuantitatif. Terutama pada analisis

prediksi pertumbuhan permintaan transportasi, pendekatan normatif tentang

kebutuhan fasilitas darat dan perairan pelabuhan. Berfokus pada pelabuhan utama

di masing-masing wilayah Provinsi yaitu Sulawesi Utara (Pelabuhan Bitung dan

Tahuna), Sulawesi Tengah (Pelabuhan Pantoloan), Gorontalo (Pelabuhan

Gorontalo dan Anggrek), Sulawesi Tenggara (Pelabuhan Bungkutoko dan Bau-

Bau), Sulawesi Barat (Pelabuhan Mamuju di Belang-belang), dan Sulawesi Selatan

(Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Garongkong). Secara umum lokasi kegiatan

diperlihatkan pada Gambar 6.

Gambar 2.9 Lokasi Umum Studi

Gambar 6 Peta Lokasi Penelitian

Bitung dan Tahuna

Gorontalo

An

ggre

k

Be

lan

g-b

ela

ng

P

anto

loan

Bau-bau

Makassar

Bungkutoko

Garongkong

11

Executive Summary


Analisa Data

Konsep awal pendekatan yang digunakan adalah mengungkap fakta observasi

lapangan, mengidentifikasi data primer dan sekunder dari dokumen yang ada

dari instansi BPS, Sistem Informasi Manajemen Pelabuhan (Simopel). Dinas

Perhubungan provinsi dan kabupaten, Dinas PU, RTRW provinsi, Kabupaten dan

nasional yang relevan. Gambar 3.2 memperlihatkan faktor terkait dengan analisis.

Secara prinsip, dimulai dengan deskripsi permintaan angkutan laut dalam kurun

waktu 5 tahun terakhir, memprediksi kecenderungan volume permintaan sampai

tahun 2025, seperti rencana MP3EI koridor Sulawesi, RPJM, dan RPJP.

Prediksi Trafik dan Kebutuhan Fasilitas Pelabuhan

1. Arus Barang

Prediksi arus barang terdiri dari prediksi arus barang keluar yang merupakan

potensi hinterland dan barang masuk yaitu barang konsumsi masyarakat

hinterland. Prediksi barang keluar didasarkan pada pertumbuhan arus

komoditi dominan sesuai arahan MP3EI Koridor Ekonomi Sulawesi untuk

masing-masing propinsi yang berkisar antara 8% hingga 11%. Sedangkan

prediksi arus barang masuk yang ditentukan olah jumlah penduduk dan

PDRB digunakan analisis regresi.

Dari analisis regresi beberapa pelabuhan diperoleh bahwa barang masuk

dipengaruhi olah jumlah penduduk dan PDRB dengan pola sebagai berikut:

Arus barang masuk Pelabuhan Makassar = 1.22 + 0.163 (PDRB) + 0.376

(Penduduk)

Arus barang masuk Pelabuhan Bitung = -391856.775 + 0.042 (PDRB) +

0.457 (Penduduk)

Arus barang masuk Pelabuhan Pelabuhan Gorontalo= -14839.698 + 0.75

(PDRB) + 0.061 (Penduduk)

Arus barang masuk Pelabuhan Pantoloan = -10017.291 + 0.039 (PDRB) +

0.022 (Penduduk)

Arus barang masuk Pelabuhan Kendari/Pantoloan = 33448.224 + 0.058

(PDRB) + 0.085 (Penduduk)

Untuk pelabuhan-pelabuhan lainnya hanya menggunakan asumsi

pertumbuhan PDRB.

2. Arus Petikemas

Prediksi arus petikemas didasarkan pada persentase arus barang yang

dikemas dengan petikemas . Pada tahun 2030, presentase kemasan petikemas

diprediksikan mencapai 70% hingga 80% dari total arus barang

3. Arus Kapal

Prediksi arus kapal merupakan turunan dari prediksi arus barang dengan

muatan rata-rata tiap kapal di tahun 2011 yang mengalami peningkatan sesuai

pola pertumbuhan yang ada. Demikian pula GT kapal.

12

Executive Summary


4. Kebutuhan Dermaga Non Petikemas

Prediksi kebutuhan dermaga non petikemas dengan pendekatan kapasitas

dermaga sebagai berikut:

KapD = N x Ng x P x Nh x Nd x B x F

KapD = kapasitas dermaga dalam ton/tahun,

N = jumlah unit dermaga

Ng = rata-rata jumlah gang per kapal

P = produktivitas bongkar muat dalam ton/gang/jam

Nh = rata-rata jumlah jam kerja per hari

Nd = jumlah hari kerja per tahun

B = tingkat pemanfaatan dermaga maksimum yang dapat ditolerir

F = perbandingan antara waktu bongkar/muat dan waktu pelayanan.

5. Kebutuhan Luas Gudang

Prediksi kebutuhan gudang dengan pendekatan sebagai berikut

L = (f1 x f2 x Tts x d) / (mts x D x 365)

L = Luas gudang

f1 = Proporsi gross/nett dari luas gudang karena penggunaan areal

untuk alat angkut ke gudang

f2 = Bulking factor

Tts = Factor hambatan pada saat barang masuk gudang

d = Waktu barang mengendap di gudang (dwell time)

D = Daya dukung lantai

D. LAPORAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Sosio-Ekonomi Pulau Sulawesi

Pulau Sulawesi merupakan wilayah strategis bagi pola pergerakan dan

perdagangan antar pulau di wilayah Indonesia dan antar negara meliputi wilayah

Asean seperti Brunai, negara bagian Malaysia (Serawak), dan Philipina. Pulau

Sulawesi memiliki luas wilayah 193.847,09 km2 yang terbagi 6 wilayah Provinsi.

Kondisi topografi Sulawesi umumnya pegunungan (60,1%) dan berbukit (18,5%),

memanjang mulai dari Sulawesi Utara ke arah selatan, timur dan tenggara.

Jumlah penduduk di Pulau Sulawesi tahun 2010 sebanyak 17.371.782 jiwa.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang paling besar jumlah

penduduknya mencapai 8.034.776 jiwa sedangkan yang terendah adalah Provinsi

Gorontalo dengan jumlah penduduk mencapai 1.040.164 jiwa. Begitu pula

13

Executive Summary


dengan kepadatan penduduk per km2, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan

provinsi yang paling padat sekitar 175 jiwa/km. Sedangkan Provinsi Sulawesi

Tengah dengan kepadatan rendah yang hanya mencapai 39 jiwa/km. Dengan

pertumbuhan rata-rata penduduk Pulau Sulawesi mencapai 1,96% per tahun.

Indikator ekonomi wilayah di Pulau Sulawesi memperlihatkan keadaan yang

mengalami peningkatan tiap tahunnya. PDRB Pulau Sulawesi atas harga berlaku

pada tahun 2010 sekitar Rp. 39.185.895,97 milyar rupiah. Pulau Sulawesi

berdasarkan harga berlaku menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan

menjadi provinsi dengan jumlah PDRB tertinggi mencapai 11.783.027,00 milyar

rupiah sedangkan yang terendah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan

jumlah PDRB mencapai 2.565.594,07 milyar rupiah. Sedangkan untuk Nilai

PDRB harga Konstan 2000 menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Barat

menjadi provinsi dengan jumlah PDRB tertinggi mencapai 5.238.365,00 milyar

rupiah sedangkan yang terendah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan

jumlah PDRB mencapai 1.076.857,72 milyar rupiah.

Gambar 7. Tingkat Kemampuan Berkembang Setiap Wilayah Provinsi di KTI

menurut PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi ADHK

2. Pengembangan Wilayah Pulau Sulawesi

Koridor Ekonomi Sulawesi mempunyai tema Pusat Produksi dan Pengolahan

Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, serta Pertambangan Nikel Nasional.

Rerata Nasional

4.69%(39,15) Pabar (24)

(40,85) Papua (32)

(16,17) Malut (25)

(31,49) Maluku (27)

(21,28) Sultra (23)

(19,57) Sulbar (31)

(14,47) Sulsel (19)

(22,13) Sulteng (21)(34,89) Gorontalo (29)

(11,06) Sulut (8)

(11,06) Kaltim (3)

(7,66) Kalsel (20)

(9,36) Kalteng (26)(12,77) Kalbar (28)

(27,23) NTT (33)

(24,68) NTB (30)

-4

-2

0

2

4

6

8

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

PDRB/Kapita (Milliar)

Pe

rtu

mb

uh

an (

%)

Re

rata

Nas

ion

al

(7,3

42)

(Maju)

I. Cepat Maju dan

Berkembang

IV. Berkembang

Cepat Tumbuh

II. Maju Tapi

Tertekan(Pe

rtu

mb

uh

an E

kon

om

i)

III. Relatif

Tertinggal

Catatan : (-) = Angka di Belakang Provinsi, %

Kemiskinan (±) = Angka di Depan Provinsi, Indeks

Disparitas Tingkat Hidup Provinsi (IDTHAP)

14

Executive Summary


Koridor ini diharapkan menjadi garis depan ekonomi nasional terhadap pasar

Asia Timur, Australia, dan Amerika. Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki potensi

tinggi di bidang ekonomi dan sosial dengan kegiatan-kegiatan unggulannya.

Pembangunan Koridor Ekonomi Sulawesi berfokus pada kegiatan-kegiatan

ekonomi utama pertanian pangan, kakao, perikanan dan nikel. Selain itu,

kegiatan ekonomi utama minyak dan gas bumi dapat dikembangkan yang

potensial untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di koridor ini.

Gambar 8. Pola Pengembangan Koridor Ekonomi Sulawesi

3. Rencana Pengembangan Kepelabuhanan

Pengembangan kepelabuhanan nasional yang tertuang dalam rencana induk

pelabuhan nasional (RIPN) memuat tentang pengaturan ruang kepelabuhanan

nasional yang mengatur kebijakan pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki

pelabuhan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi,

pembangunan, pengoperasian dan pengembangan pelabuhan.

Penetapan lokasi pelabuhan yang merupakan global hub di kawasan barat dan

kawasan timur Indonesia diharapkan dapat menjadi pintu gerbang laut bagi setiap

kawasan yang berada dalam jangkuan masing-masing pelabuhan, sehingga

diyakini menjadi penopang pengembangan perekonomian Indonesia yang tidak

lagi menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat pengembangan ekonomi utama.

15

Executive Summary


Meningkatkan perekonomian yang kuat tidak lepas dari upaya percepatan

konektivitas dan pendistibusian logistik yang cepat, efektif dan efisien dan

tentunya akan membutuhkan dukungan dan peran pelabuhan sebagai lokasi

bongkar muat logistik

Gambar 9. Lokasi Pelabuhan Global Hub

4. Potensi Ekonomi dan Hinterland Pulau Sulawesi

a. Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan dikenal sebagai lumbung beras dan penghasil

terbesar tanaman pangan di kawasan timur Indonesia, dan memposisikan

Sulsel sebagai produsen pangan yang cukup potensial. Produksi padi Sulsel

adalah sebesar 3.365.509 ton tahun 2006, tahun 2007 sebanyak 3.589.740 ton

dan tahun 2008 sebanyak 3.697.990 ton, mengalami pertumbuhan rata-rata

4,84% per tahun. Produktifitas pertanian jenis tanaman padi di Provinsi Sulsel

memperlihatkan bahwa kebutuhan beras dapat mencukupi kebutuhan

penduduk Provinsi Sulsel dengan kebutuhan konsumsi sebasar 954.843,40

ton beras. Kondisi ini memperlihatkan bahwa wilayah Provinsi Sulsel

mengalami surplus sebesar 2.743.146,60 ton beras.

Potensi perikanan adalah udang, ikan tuna, cakalang, dan bawal, serta

beberapa jenis perikanan lainnya, baik berupa perikanan tangkap maupun

budidaya. Sedagnkan sektor peternakan di Sulsel termasuk provinsi surplus

daging yang mencapai 7.969 ton (Balitbang Perhubungan 2010). Pusat

produksi ternak di Sulsel meliputi Kabupaten Bone yang mencapai 15,21%,

Kabupaten Bulukumba 9,65%, Kabupaten Gowa, Maros, Barru sebesar

38,49%. Ternak unggas seperti ayam, itik dan telur ayam.

Potensi kehutanan di daerah Sulsel terutama dimiliki oleh Kabupaten Luwu,

Luwu Timur, luwu Utara, dan Palopo, dengan komoditas andalannya antara

16

Executive Summary


lain kayu hitam, rotan dan damar. Sedangkan kegiatan perindutrian yang

terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan, baik sebagai pemasok maupun sebagai

sentra distrbusi ke beberapa wilayah di KTI adalah industry semen (PT.

Semen Tonasa dan PT. Semen Bosowa), gula pasir, tepun terigu, minyak

goreng, garam beryodium, Pulp kertas, dan pupuk.

b. Provinsi Sulawesi Tenggara

Produksi beras pada tahun 2006 mencapai 349.429 ton, tahun 2007 sebanyak

423.316 ton dan tahun 2008 sebanyak 420.411 ton atau mengalami

pertumbuhan rata-rata sebesar 10,23% per tahun. Jika dilihat kebutuhan

konsumsi pada tahun 2008 yang mencapai 229.756,39 ton, maka produksi

beras di wilayah ini adalah surflus sebanyak 190.654,61 ton. Produksi

tanaman perkebunan tahun 2005 yang tertinggi adalah tanaman coklat

126.812 ton yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Kemudian

diikuti tanaman jambu mete dengan produksi 35.367 ton yang tersebar di

seluruh wilayah kabupaten dan kota.

Komoditas andalan : ikan cakalang, ikan tuna, ikan teri, ikan layang, dan ikan

kerapu yang banyak terdapat di Londano, Bungkinalo, Lakare, Runa, dan

Lasolo. Daerah penghasil ikan terbesar adalah Kabupaten Kolaka dan

Kendari. Produksi kayu (hutan) di Sultra antara lain kayu jati logs (bulat)

5.707,07 m3 dan 3.074,99 m3 (menurun); kayu jati gergajian 4.816,78 m3

dan 1.908,15 m3 (menurun); kayu rimba bulat 142.237 m3 dan 81.313,24 m3

(menurun), kayu rimba gergajian 5.502,12 m3 dan 15.115,31 m3, serta hasil

rotan 9.724,82 ton dan 10.189,19 ton. Selain hasil rotan (non kayu), sebagian

besar produksi hutan di Sultra menurun.

Di sektor pertambangan dan galian, Sultra memiliki potensi yang cukup

besar, khususnya nikel di daerah Pomala dan Kolaka, aspal di Buton, serta

bahan lainnya, seperti chromit, pasir, batu koral, marmer, batu gamping, yang

tersebar dalam jumlah yang cukup besar yang dikelola oleh PT. Antam

Tambang (Pertambangan Nikel) terletak di Pomala Kabupaten Kolaka, PT.

Sarana Karya (Pertambangan Aspal) terletak di Banabungi Kabupaten Buton

dan PT. Bakrie Prima yang mengelola Pertambangan Marmer di Kecamatan

Moramo Kabupaten Kendari. Sedangkan hasil tambang berupa minyak dan

gas bumi disuplai dari Kalimantan Timur, Papua dan wilayah KBI

c. Provinsi Sulawesi Barat

Komoditas unggulan : padi, jagung, kedelai, ubi kayu, kacang hijau, kacang

tanah, ubi jalar, durian, manggis, mangga, langsat, dan rambutan. Produksi

padi pada tahun 2006 sebanyak 301.616 ton, tahun 2007 sebanyak 312.676

ton, dan tahun 2008 sebanyak 321.002 ton atau mengalami pertumbuhan rata-

rata sebesar 3,16% per tahun. Komoditas perkebunan yang banyak dihasilkan

adalah kakao, kopi, kelapa, cengkeh, kemiri, dan jambu mete. Luas areal

17

Executive Summary


tanaman perkebunan rakyat secara keseluruhan sebesar 81.276,12 Ha.

Sebesar 65.444,03 Ha.

Komoditas hutan seperti rotan, pinus, damar, dan kayu. Luas kawasan hutan

di daerah ini seluas 72.814 Ha yang terdiri dari 55. 375 Ha hutan lindung,

16.539 Ha hutan produksi, dan 900 Ha merupakan cagar alam. Adapun

wilayah penghasil hasil-hasil hutan ada wilayah ini adalah Mamasa, Mamuju

dan Polman. Sedangkan Potensi industri berbasiskan pada industri kecil yang

menyebar di seluruh kabupaten seperti industri gerabah, meubel rotan,

kerajinan kayu, meubel kayu, kapal rakyat, batu bara, ikan kering, minyak

kelapa, tahu / tempe.

d. Provinsi Sulawesi Tengah

Jumlah produksi pada tahun 2006 sebanyak 739.777 ton, tahun 2007

sebanyak 839.944 ton dan tahun 2008 sebanyak 849.907 ton atau mengalami

pertumbuhan rata-rata sebesar 7,36% per tahun. Jika dilihat kebutuhan

konsumsi beras tahun 2008 yang dapat mencapai sebesar 283.774,70 ton,

maka wilayah ini mengalami surflus sebesar 566.132,30 ton. Untuk jenis

komoditi jagung yang banyak dikembangkan oleh masyarakat, terutama pada

wilayah Kabupaten Morowali, Parimo, Buol dan beberapa wilayah lainnya,

sehingga produk tanaman jagung mengalami surplus.

Untuk Sektor peternakan, Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah defisit 970

ton/th, yang mana populasi ternak terbesar untuk sapi di Kabupaten Banggai

yang mencapai 39.205 ekor atau 20,90%, menyusul Kabupaten Donggala,

Parigi Moutong, dan Morowali, sedangkan untuk ternak kerbau dijumpai

terbanyak di Kabupaten Poso yang mencapai 2.931 ekor atau 65,70%. Hasil

produksi hutan di Sulteng meliputi kayu rimba, kayu hitam, dan kayu bakau.

Sementara itu, produksi hasil hutan di Sulteng menurut jenisnya adalah kayu

bulat 250.443 m3; kayu gergajian 34.306 m3; kayu hitam gergajian 109 m3;

rotan 20.959 ton; dan damar 582 ton.

Sektor pertambangan, daerah Sulawesi Tengah memiliki berbagai bahan

mineral seperti emas, nikel, bijih besi, mangan, mika skis, limestone, granit,

marmer, kaolin, gypsum, dan batubara. Seluruh potensi tambang mineral

tersebut tersebar di berbagai wilayah kabupaten. Sementara itu, cadangan

(deposit) minyak bumi dan gas terdapat di Kabupaten Donggala dan Poso.

e. Provinsi Gorontalo

Dari seluruh luas lahan di Provinsi Gorontalo 1,02 juta Ha atau 83,74 %

merupakan lahan pertanian, sementara potensi areal perkebunan 180.019,81

Ha, yang tersebar di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango

sebesar 115.061,51 Ha serta Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato

sebesar 64.958,30 Ha. Komoditas pertanian yang digalakkan di daerah

Gorontalo adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu

dan ubi jalar. Hasil produksi beras pada tahun 2006 mencapai 192.583 ton,

18

Executive Summary


tahun 2007 mencapai 195.901 ton, dan tahun 2008 mencapai 201.443 ton atau

mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,28% per tahun.

Sumber Daya Perikanan adalah : Budidaya Laut (Rumput Laut, Ikan dan

Mutiara) 275.280 ton / tahun dengan tingkat pemanfaatan baru sebesar 2,09

%, Budidaya Air Payau (Udang Windu, Bandeng, Kepiting) 59.770 ton /

tahun dengan tingkat pemanfaatan sebesar 95,87 %, Budidaya Air Tawar

4.218 ton / tahun dengan tingkat pemanfaatan sebesar 59,59 %.

Potensi Non Logam, Logam Emas dan Tembaga adalah : ANDESIT, lokasi :

Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten

Pohuwato, Kabupaten Bone Bongalo, sumber daya : 2.506.000.000 ton.

GRANIT, lokasi : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten

Boalemo, Kabupaten Pohuwato, sumber daya : 5.065.278.340 ton. BATU

GAMPING, lokasi : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten

Boalemo, Kabupaten Bone Bongalo, sumber daya : 35.099.583.500 ton.

SIRTU, lokasi : Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato,

Kabupaten Bone Bolango, sumber daya : 473.915.000 ton. LEMPUNG,

lokasi : Kabupaten Gorontalo, sumber daya : 750.000.000 ton. TOSEKI,

lokasi : Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, sumber daya :

31.900.000 ton. DASIT, lokasi : Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato,

Kabupaten Bone Bolango, sumber daya : 2.026.125.000 ton. FELSPAR,

lokasi : Kabupaten Gorontalo, sumber daya : 2.500.000 ton. BASAL, lokasi :

Kabupaten Bone Bolango, sumber daya : 2.375.000.000 ton. EMAS, lokasi :

Motomboto / Tombulilato, Tapadaa, G. Pani / Marisa, sumber daya : 500.000

kg. TEMBAGA, lokasi : Motomboto / Tombulilato, Tapadaa, sumber daya :

3.300.000 kg.

f. Provinsi Sulawesi Utara

Hasil produksi pertanian pangan, yakni padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar,

kacang kedelai, kacang hijau, kacang tanah, sayur - sayuran dan buah -

buahan. Produksi padi yang telah dikonversi menjadi beras pada tahun 2006

mencapai 454.902 ton, tahun 2007 mencapai 494.95 ton, dan tahun 2008

mencapai 506.107 ton atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,53%

per tahun. Komoditi perkebunan yang dihasilkan berupa kelapa, kopi,

cengkeh, pala. Produksi Hasil perkebunan tersebut diperdagangkan ke

wilayah Pulau Jawa.

Hasil perikanan laut : mencapai 181.376,7 ton, terdiri dari ikan laut 175.018

ton, binatang berkulit keras 220 ton, binatang berkulit lunak 731,2 ton,

rumput laut 5.367,1 ton, dan binatang laut lain 39,7 ton. Hasil total produksi

laut mencapai Rp 944.961.376.000,00. Sumbangan terbesar berasal dari

penangkapan ikan laut, yakni Rp 938.519.533.000,00 dan dari rumput laut Rp

1.116.892.000,00. Produksi perikanan darat : ikan dari perairan umum

menghasilkan 175.018 ton, ikan tambak 220,7 ton, ikan kolam 731,2 ton, ikan

sawah 5.367,1 ton dan ikan dari keramba 39,7 ton. Nilai produksinya dari

19

Executive Summary


perairan umum mencapai Rp 935.519.533.000,00; hasil tambak Rp

2.850.975.000,00; hasil kolam Rp 2.735.588.000,00; hasil ikan sawah Rp

1.116.892.000,00; dan hasil dari ikan keramba Rp 856.280.000,00

Produksi kayu pertukangan di Sulut adalah kayu bulat sebanyak 250.443 m3

dan kayu gergajian 5.103.123 m3. Produksi hasil hutan meliputi rotan 29.959

ton, kayu kemedang 34.778 ton, kayu gaharu 9.125 ton. Sedangkan potensi

sektor pertambangan meliputi sumber daya mineral, seperti tembaga, bijih

besi, nikel, emas, serta bahan galian batu kapur, kaolin, sangat potensial

untuk dikembangkan secara optimal. Selain itu, di daerah Lahendong telah

ditemukan panas bumi yang potensial untuk dikembangkan menjadi tenaga

listrik dengan kekuatan ribuan megawatt.

5. Kondisi Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi

a. Transportasi Jalan

Secara umum pelabuhan yang tergolong sebagai pelabuhan utama atau

pelabuhan pengumpul dapat diakses dengan jalan negara. Pelabuhan

pengumpul dan pelabuhan pengumpan dapat diakses dengan jalan provinsi

atau jalan kabupaten. Panjang masing-masing kelas jalan pada tiap provinsi

dapat dilihat pada Tabel 4.22

Tabel 1. Panjang Jalan (km) Menurut Kewenangan di Sulawesi

No. Provinsi Jalan

Negara

Jalan

Provinsi

Jalan

Kabupaten

Total

1 Sulawesi Utara 1.319 941 4.935 7.195

2 Gorontalo 607 408 3.449 4.464

3 Sulawesi Tengah 2.182 1.649 14.110 17.941

4 Sulawesi Barat 572 441 6.410 7.423

5 Sulawesi Selatan 1.723 1.260 29.698 32.681

6 Sulawesi Tenggara 1.397 1.187 8.247 10.831

Jumlah (Km) 7.800 5.886 66.849 80.535

Sumber: Statistik Transportasi Indonesia,2010

b. Transportasi Penyeberangan

Transportasi penyeberangn sangat berperan di kawasan kepulauan di

Sulawesi Utara (Kab Sangihe dan Kab Talaud), di Sulawesi Tengah (kab

Banggai kepulauan) dan di Sulawesi Tenggara (Kab Muna, Buton, dan Kota

baubau). Dari sembilan pelabuhan yang dikaji dalam penelitisn ini, Pelabuhan

Bitung, Tahuna (Sulut) dan Pelabuhan Raha dan Baubau (Sultra) merupakan

pelabuhan yang melayanai lintasan penyeberangan. Untuk pelabuhan

tersebut, perlan lintasan pennyeberangan sangat penting. Pelayanan

transportasi penyeberangan Pulau Sulawesi sebagaimana dilihat pada Tabel 2.

20

Executive Summary


Tabel 2. Lokasi Pelabuhan Penyeberangan di Pulau Sulawesi

No Lintas

Penyeberangan Provinsi/Kab/Kota Fungsi

1 Bajoe-Kolaka Sulsel-Sultra Lintas Provinsi

2 Siwa-Lasusua Sulsel-Sultra Lintas Provinsi

3 Bira-Tondasi Sulsel-Sultra Lintas Provinsi

4 Pattumbukang-

Labuan Bajo/Reo

Sulsel-NTT Lintas Provinsi

5 Mamuju-Balikpapan Sulbar-Kaltim Lintas Provinsi

6 Taipa-Balikpapan Sulteng-Kaltim Lintas Provinsi

7 Pagimana-Gorontalo Sulteng-Gorontalo Lintas Provinsi

8 Bitung-Ternate Sulut-Maluku Utara Lintas Provinsi

9 Bira-Pamatata Bulukumba-Selayar (Sulsel) Lintas

Kabupaten

10 Kendari-Langara Kendari (Sultra) Dalam Kab.

11 Torobulu-Tampo Kendari-Muna (Sultra) Lintas

Kabupaten

12 Baubau-Waara Buton-Muna (Sultra) Lintas

Kabupaten

13 Wawasangka-

Dongkala

Muna (Sultra) Dalam Kab.

14 Luwuk-Salakan Luwuk-Banggai (Sulteng) Lintas

Kabupaten

15 Salakan-Banggai Banggai (Sulteng) Dalam Kab.

16 Bitung-Pananaru Bitung-Sangile (Sulut) Lintas

Kabupaten

17 Bitung-Melonguane Bitung-Talaud (Sulut) Lintas

Kabupaten

18 Bitung-Siau Bitung-Sangile (Sulut) Lintas

Kabupaten

19 Bitung-P.Lembeh Bitung (Sulut) Dalam Kab.

Sumber : Statistik Perhubungan setiap Provinsi

Produksi lintas penyeberangan antar provinsi baik dalam wilayah maupun

luar Pulau Sulawesi belum menunjukkan hasil menggembirakan, meskipun

produksinya tetap ada. Salah satu faktor berpengaruh adalah adanya beberapa

alternatif untuk memilih moda transportasi antar pulau dengan pelayanan

yang sama, baik melalui pelabuhan penyeberangan atau menggunakan kapal

Ro-Ro melalui pelabuhan laut.

c. Transportasi Laut

Transportasi laut dibutuhkan dalam pergerakan barang dan manusia dari dan

ke pulau Sulawesi. Hal ini ditunjang dengan ketersediaan jaringan prasarana

transportasi laut berupa pelabuhan. Jumlah pelabuhan yang dapat disinggahi

oleh kapal di Pulau Sulawesi sebanyak 220 yang terdiri atas 146 pelabuhan

21

Executive Summary


umum dan 74 pelabuhan khusus seperti pada Tabel 4.15. Hal ini

menunjukkan bahwa pulau Sulawesi sangat terbuka dan dapat diakses pada

beberapa titik.

Tabel 3. Jumlah Pelabuhan di Pulau Sulawesi

Provinsi Pelabuhan

Total Umum Khusus

Sulawesi Utara 29 23 52

Gorontalo 13 5 18

Sulawesi Tengah 27 35 62

Sulawesi Barat 11 3 14

Sulawesi Selatan 32 3 35

Sulawesi Tenggara 34 5 39

Total 146 74 220

Hingga tahun 2010 trayek PT. PELNI melayani trayek pulau-pulau yang ada

di Sulawesi sebagaimana pada Tabel 4.27. Trayek tersebut menghubungkan

beberapa kota di Indonesia dengan kota di pulau Sulawesi dengan frekuensi 2

kali sebulan setiap trayek. Berdasarkan hal tersebut, setiap minggu beberapa

kota di Pulau Sulawesi dikunjungi kapal PT. PELNI. Hal ini mengindikasikan

bahwa interaksi yang ditunjukkan dengan mobilitas penduduk dan/atau

barang dari dan ke Pulau Sulawesi ke beberapa kota di Indonesia cukup

signifikan. Selain itu kondisi tersebut menunjukkan bahwa transportasi laut

mempunyai peran cukup signifikan dalam pergerakan barang dan/atau

manusia dari dan ke pulau Sulawesi.

Tabel 4. Angkutan PT. PELNI yang Melayani Pulau Sulawesi

Nama Kapal GT Kap. Penumpang

(org)

KM. Umsini 13.900 1.729

KM. Tidar 13.900 1.974

KM. Dobonsolo 13.900 1.974

KM. Sinabung 13.900 1.906

KM. Nggapulu 13.900 2.206

KM. Tilong Kabila 5.700 969 Sumber : PT. Pelni (2010)

d. Transportasi Udara

Pulau Sulawesi memiliki 22 Bandar Udara, baik yang dikelola oleh PT.

Persero Angkasa Pura I, Pemerintah Pusat maupun Perusahaan Swasta yang

bergerak dalam industri pertambangan ( KM 68 Tahun 2002)

Sumber : Statistik Perhubungan setiap Provinsi (2010)

22

Executive Summary


Dari 22 bandar udara 2 di antaranya dikelola oleh PT Angkasa Pura I yaitu

bandar udara Hasanuddin Makassar dan bandar udara Sam Ratulangi

Manado, 17 Bandar udara di kelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sedangkan 3 lainnya dikelola bandar

udara khusus masing-masing PT. Aneka Tambang Pomala dan PT. Inco

Soroako dan PT. Wakatobi Resort.

Dari segi fungsi, bandar udara Sam Ratulangi Manado dan Hasanuddin

Makassar termasuk Bandar udara Pusat penyebaran, sedangkan Bandar udara

Jalaluddin – Gorontalo, Mutiara – Palu, Wolter Monginsidi – Kendari,

Bubung – Luwuk termasuk Bandar udara bukan pusat penyebaran. Bandar

udara yang termasuk kelas IV, V, dan satuan kerja pada umumnya melayani

angkutan udara perintis, sehingga fungsinya masih dikategorikan bandar

udara perintis.

6. Kondisi Pelayanan dan Fasilitas Pelabuhan Studi

a. Pelabuhan Makassar

Kondisi kedatangan dan keberangkatan penumpang di Pelabuhan Makassar

dari tahun 2006 sampai 2011cenderung menurun. Untuk tahun 2006

kedatangan dan keberangkatan dalam dan luar negeri mencapai 1.042.956

orang, namun pada tahun 2011 menurun mendekati angka 838.785 orang.

Arus traffic jenis petikemas yang melewati pelabuhan Makassar selama 13

tahun terakhir (1999-2010) dibagi dua, yaitu Pelabuhan Makassar belum

mengoperasikan Terminal Petikemas Makassar tahun 1998-2006 dan masa

TPM telah beroperasi tahun 2007-2010. Sebelum TPM dioperasikan arus

petikemas mengalami tingkat pertumbuhan sebesar 10,50 % yaitu 102.418

Teus tahun 1998 menjadi 256.071 Teus pada tahun 2006. Setelah TPM

dioperasikan jumlah petikemas berkurang jumlahnya yaitu 982 Teus pada

tahun 2007 menjadi 4.824 tahun 2010, dengan pertumbuhan rata-rata 53 %.

Tabel 5. Arus Kapal dan Traffic Petikemas Pelabuhan Makassar

Tahun

Arus Kapal Perd. LD Perd. DN Total

Bongkar

(Ton)

Total

Muat

(Ton) (Call) (GT) Impor ekspor Bongkar Muat

1999 4.463 13.486.403 177 8.738 64.487 55.612 64.664 64.350

2000 5.138 15.784.071 41 10.682 83.176 70.785 83.217 81.467

2001 5.333 18.842.851 1.035 10.167 87.861 78.353 88.896 88.520

2002 5.770 18.654.377 2.318 7.671 101.865 95.631 104.183 103.302

2003 5.389 18.917.871 1.536 8.604 114.796 107.218 116.332 115.822

2004 4.991 17.615.889 1.957 9.783 123.325 114.779 125.282 124.562

2005 4.839 17.988.255 1.425 10.618 121.173 110.983 122.598 121.601

2006 4.985 18.440.551 1.262 12.283 127.266 115.260 128.528 127.543

2007 5.396 19.187.416 906 8.626 82.594 72.714 83.500 81.340

2008 5.216 18.362.425 507 475 507 475

2009 5.320 20.024.059 1.647 1.303 1.647 1.303

2010 5.553 20.723.078 3.616 1.208 3.616 1.208

2011 5.504 22.727.693 3.721 1.676 3.721 1.676

Sumber: Pelindo IV, 2012

23

Executive Summary


Tabel 6. Arus Barang Berdasarkan Jenis Kemasan di Pelabuhan Makassar

Uraian Sat

uan

Tahun

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gen.Cargo T/M3 88.538 82.935 71.099 65.044 126.637 1.216.634

Bag Cargo T/M3 1.443.437 1.341.066 1.287.304 1.216.288 1.176.024 1.430.265

Curah Cair T/M3 1.857.291 1.599.840 1.843.281 2.438.152 2.954.828 1.592.477

Curah Kering T/M3 2.178.446 2.023.925 1.496.816 1.603.265 1.615.256 2.006.372

Petikemas T/M3 3.303.012 3.929.704 12.495 30.876 52.839 65.415

Lain-lain T/M3 866.347 887.047 1.336.716 1.014.919 1.549.052 729.436

Jumlah T/M3 9.737.071 9.864.517 6.047.711 6.368.544 7.474.636 7.040.599


Fasilitas umum pada pelabuhan Cabang Makassar yang terdiri atas pelabuhan

Soekarno, Pelabuhan Hatta, Pelabuhan Paotere dan Pelabuhan TPM meliputi

sisi perairan dan sisi daratannya

Fasilitas tambat pada Pelabuhan Makassar untuk pangkalan Soekarno, Hatta

dan Paotere memiliki ukuran luas sebesar 7.677,1 m/35.617,1 m2 dan pada

pangkalan TPM dengan memanfaatkan pangkalan Hatta seluas 850 m/50 m2.

Pangkalan yang memiliki luas fasilitas tambat yang terluas pada Pelabuhan

Makassar adalah Pangkalan Hatta, yakni 1.158 x 15 m/ 15.998 m2 yang

dibangun pada tahun 1994-1997, kemudian Pangkalan Soekarno, yakni 1.310

x 11 m / 14.410 m2.

Fasilitas gudang pada pelabuhan Makassar sebanyak 7 unit yang kesemuanya

berlokasi pada Pangkalan Soekarno. Fasilitas gudang TPM dimanfaatkan

gudang pada salah satu gudang di Pangkalan Soekarno berupa gudang CFS.

Luas total gudang pada Pelabuhan makassar adalah 19.800 m2 ditambah

dengan gudang CFS sebesar 4.000 m2, jadi total luas gudang adalah 23.800

m2.

Lapangan penumpukan pada pelabuhan Makassar sebanyak 21 area pada 3

(tiga) lokasi pangkalan. Pada pangkalan Soekarno, luas lapangan

penumpukannya adalah 56.086,78 m2, Pangkalan Paotere dengan luas

7.962,13 m2, dan untuk Pangkalan Hatta yang sekaligus dimanfaatkan sebagai

lapangan penumpukan TPM dengan luas lapangan 114.446 m2

b. Pelabuhan Pantoloan

Kondisi pelayanan pelabuhan untuk pengangkutan penumpang baik dalam

dan luar negeri dari tahun 2006 sampai 2011 cenderung berfluktuasi. Pada

tahun 2007 terjadi penurunan penumpang dari tahun 2006 dan kemudian

sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2008 dan menurun pada tahun

2009 dan 2010 dan akhirnya meningkat pada tahun 2011.

24

Executive Summary


Tabel 7. Arus Kapal dan Traffic Petikemas Pelabuhan Pantoloan

Tahun


Bongkar

(Teus)

Total

Muat

(Teus) (Call) (GT) Impor ekspor Bongkar Muat

2006 2.348 5.380.296 0 0 18.772 18.986 18.772 18.986

2007 1.950 4.107.867 0 0 22.276 21.878 22.276 21.878

2008 2.152 4.261.020 0 0 25.902 26.203 25.902 26.203

2009 2.015 4.211.570 0 0 29.415 28.886 29.415 28.886

2010 1.823 4.126.977 0 0 34.748 34.646 34.748 34.646

2011 1.911 10.090.291 0 0 37.780 37.857 37.780 37.857


Tabel 8. Arus Barang Berdasarkan Jenis Kemasan di Pelabuhan Pantoloan

Uraian Satuan Tahun

2006 2007 2008 2009 2010 2011

General Cargo T/M3 111.074 71.862 61.743 43.782 46.979 32.917

Bag Cargo T/M3 243.132 218.443 228.574 185.651 223.929 203.261

Curah Cair T/M3 329.008 274.488 310.389 324.866 375.001 263.975

Curah Kering T/M3 1.137.652 1.425.413 1.232.944 1.179.462 471.174 103.557

Petikemas T/M3 500.453 592.014 679.496 738.720 866.649 944.526

Lain-lain T/M3 0 0 0 0 0 0

JUMLAH T/M3 2.321.319 2.582.220 2.513.146 2.472.481 1.983.732 1.548.236


Fasilitas tambat pada Pelabuhan Pantoloan terbagi atas 2 lokasi berdasarkan

lokasi kawasan dermaga dengan luas total sebesar 277 m2. Luas dermaga I

sebesar 13 x 150 m dan dermaga II dengan ukuran 45 x 18 x 55 x 13 + 30 x

22 m. Pada tahun 2009 terjadi penambahan dermaga sebesar 30 x 22 m.

Fasilitas pergudangan yang tersedia ada Pelabuhan Pantoloan sebanyak 5 unit

bangunan dengan luas bangunan secara keseluruhan adalah 3.700 m2.

Fasilitas pergudangan tersebut terdapat pada 2 (dua) kawasan pelabuhan,

yaitu pada kawasan Pelabuhan Pantoloan dengan luas 2.000 m2 dan kawasan

Pelabuhan Donggala dengan luas 1.700 m2. Lapangan penumpukan pada

Pelabuhan Pantoloan memiliki luas keseluruhan 17.900 m2 yang terdiri atas

lapangan penumpukan kawasan Pelabuhan Pantoloan sebesar 16.400 m2 dan

kawasan Pelabuhan Donggala sebesar 1.500 m2.

c. Pelabuhan Bitung

Kegiatan kedatangan dan keberangkatan apenumpang di Pelabuhan Bitung

dari tahun ketahun cenderung berfluktuasi. Dari tahun 2006 sampai 2011

jumlah keberangkatan dan kedatangan yang terbesar adalah tahun 2010

dengan jumlah 624.565 orang sedangkan yang paling sedikit tingkat

kedatangan dan keberangkatannya terjadi pada tahun 2011 sebesar 168.564

orang.

25

Executive Summary


Arus Traffic petikemas yang melewati pelabuhan Bitung periode 1999-2010

mengalami peningkatan. Dari 48.674 Teus yang dibongkar muat tahun 1999

menjadi 166.298 Teus tahun 2010, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata

sebesar 10,23 %. Untuk kegiatan bongkar dari 24,667 Teus tahun 1999

menjadi 84,479 Teus tahun 2010, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata,

10,28 %, sedang kegiatan muat dari 24,007 Teus tahun 1999 menjadi 81,819

Teus pada tahun 2010, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 10,17 %.

Tabel 9. Arus Kapal dan Traffic Petikemas Pelabuhan Bitung

Tahun


Bongkar

(Teus)

Total

Muat

(Teus) (Call) (GT) Impor ekspor Bongkar Muat

1999 3.905 5.733.271 16 1.564 24.651 22.443 24.667 24.007

2000 4.849 6.451.212 46 1.589 33.380 31.722 33.426 33.311

2001 4.967 6.121.238 36 993 39.251 40.106 39.287 41.099

2002 5.217 7.986.587 611 1.917 40.863 40.470 41.474 42.387

2003 4.340 6.807.596 226 686 46.533 45.453 46.139 46.139

2004 4.315 6.517.855 151 338 51.412 50.747 51.653 51.085

2005 5.992 7.382.166 1 115 50.858 52.291 50.859 52.406

2006 5.478 7.075.624 - - 50.279 50.654 50.279 50.654

2007 6.436 7.522.645 - - 59.390 57.727 59.390 57.727

2008 6.300 7.400.714 - - 67.615 67.141 67.615 67.141

2009 5.395 7.321.383 1 - 74.860 73.893 74.861 73.893

2010 4.698 10.612.226 53 - 84.426 81.819 84.479 81.819

2011 3.179 10.846.347 1 - 40.999 41.537 41.000 41.537 Sumber: Pelindo IV, 2012

Tabel 10. Arus Barang Berdasarkan Jenis Kemasan di Pelabuhan Bitung

Uraian Sat

uan

TAHUN

2006 2007 2008 2009 2010 2011

General Cargo T/M3 164.695 185.079 190.618 137.475 204.833 444.506

Bag Cargo T/M3 371.462 388.202 338.095 311.956 314.546 328.109

Curah Cair T/M3 1.607.211 1.870.094 1.617.127 1.997.258 2.042.673 2.203.804

Curah Kering T/M3 362.139 414.275 415.290 514.481 524.609 415.701

Petikemas T/M3 1.044.717 1.219.376 1.374.621 1.513.541 1.676.663 898.102

Lain-lain T/M3 32.556 36.659 35.587 43.587 0 0

JUMLAH T/M3 3.582.780 4.113.685 3.971.338 4.518.298 4.763.324 4.290.222

Sumber : PT. (Persero) Pelindo IV, 2012

Fasilitas tambat pada Pelabuhan Bitung berdasarkan jumlah dermaga yang

ada, maka terdapat 11 lokasi tambat. Penggunaan atau kegiatan pertambatan

kapal dilakukan berdasarkan pelayaran kapal yang meliputi pelayaran

samudea, nusantara dan pelra. Ukuran tambat kapal secara total pada

Pelabuhan Bitung adalah 1.622 m2. Fasilitas gudang Pelabuhan Bitung

sebanyak 15 unit dengan luas total bangunan adalah 20.749,45 m2 terdiri atas

luas gudang di Manado seluas 6.154,45 m2 dan Pelabuhan Bitung seluas

14.595 m2. Jumlah area lapangan penumpukan pada pelabuhan Bitung

26

Executive Summary


sebanyak 9 area pada 2 (tiga) lokasi pangkalan. Pada pangkalan Bitung, luas

lapangan penumpukannya adalah 65.329,55 m2 dan pangkalan TPB seluas

33.000 m2.

d. Pelabuhan Gorontalo

Kondisi aktifitas penumpang di Pelabuhan Gorontalo dari tahun ke tahun mengalami

fluktuasi. Pada tahun 2001 jumlah penumpang yang naik (berangkat) tercatat 56.800

orang dan yang turun (datang) 52.215 orang. Kemudian mengalami penurunan pada

tahun 2002 dimana jumlah penumpang yang naik (berangkat) tercatat 46.992 orang dan

yang turun (datang) 43.367 orang. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2003 dan 2004

sedangkan pada tahun 2005 kembali mengalami peningkatan.

Selain aktifitas penumpang, kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Gorontalo juga

mengalami fluktuasi khususnya pada tahun 2008 mengalami penurunan yang sangat

signifikan dari tahun sebelumnya. Untuk rata-rata pertumbuhan 10 tahun terakhir untuk

aktifitas bongkar mencapai angka 11,96% dan untuk aktifitas muat mencapai angka

10,29%.

Gambar 10. Fluktuasi jumlah kegiatan bongkat muat Barang di Pelabuhan

Gorontalo

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bongkar 181.165 162.999 224.995 383.290 356.675 327.638 715.758 184.051 473.371 474.144 560.889

Muat 52.818 68.498 171.722 183.343 190.077 189.298 435.558 154.390 128.199 173.889 140.636

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Bongkar

Muat

27

Executive Summary


Tabel 11. Fasilitas di Pelabuhan Gorontalo

No. Fasilitas 2009 2010 2011

1 Dermaga I 60 m x 11 m 60 m x 11 m 60 m x 11 m

2 Dermaga II 120 m X 10 m 120 m X 10 m 120 m X 10 m

3 Dermaga III - 39 m x 15 m 39 m x 15 m

4 Trestle Dermaga III 21 m x 15 m 21 m x 15 m 21 m x 15 m

5 Kantor 250 m2 250 m2 250 m2

6 Lapangan Penumpukan 1.000 m2 1.000 m2 1.000 m2

7 Terminal Penumpang 800 m2 800 m2 800 m2

8 Gudang I 560 m2 560 m2 560 m2

9 Gudang II 1.000 m2 1.000 m2 1.000 m2

e. Pelabuhan Belang-Belang

Kegiatan bongkar muat di pelabuhan Belang-Belang berdasarkan data – data

selama 6 tahun terakhir sejak 2005 hingga tahun 2010. Kegiatan bongkar

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2005 terjadi

aktivitas bongkar sebanyak 7.815 ton, tahun 2007 menjadi 29.425 ton, bahkan

tahun 2009 naik menjadi 47.124 ton.

Untuk kegiatan Muat yang terjadi peningkatan dari tahun 2005 yakni 45.574

ton kemudian pada tahun 2008 mengalami kenaikan yang cukup tinggi

menjadi 353.584 ton, namun mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi

343.974 ton kemudian naik lagi pada tahun 2010 menjadi 365.729 ton

Tabel 12. Kegiatan bongkar muat di pelabuhan Belang – Belang (Ton)

Tahun Bongkar Muat Jumlah

2005

2006

2007

2008

2009

2010

7.815

12.716

29.425

36.338

47.124

67.535

45.574

53.813

254.169

353.584

343.974

365.729

53.389

66.529

283.594

389.922

391.098

433.264

Sumber ; Laporan KPP Belang-Belang 2010

Pelabuhan Belang-Belang memiliki fasilitas berupa Dermaga I terbuat dari

beton bertulang dengan ukuran (15 x 62)m², panjang trestle adalah 19 meter

dan lebar 6,4 meter sedangkan causeway dengan panjang 22 meter dan lebar

6,4 meter. Dibangun tahun 1989 . Dermaga II terbuat dari beton bertulang

dengan ukuran (101 x 15,7) m², dibangun tahun 2009 Lapangan Penumpukan

138.000 m², gudang 3 buah dan Ship Call 631 unit.

28

Executive Summary


f. Pelabuhan Tahuna

Kegiatan bongkat muat barang di Pelabuhan Tahuna didominasi oleh barang-

barang sumber daya alam yang akan dikirim keluar Tahuna, seperti hasil

perikanan, pertanian dan hasil bumi lainnya. Kegaitan bongkat mengalami

peningkatan yang cukup signifikan, hal tersebut mengindikasikan bahwa

semakin besar jumlah bawang yang masuk ke Tahuna. Sedangkan barang

yang dimuat cenderung berfluktuatif.

Tabel 13. Kegiatan Operasional di Pelabuhan Tahuna

Tahun

Kegiatan Operasional

Kunjungan

Kapal (call)

Bongkar

(Ton/M3)

Muat

(Ton/M3)

Penumpang

Naik

Penumpang

Turun

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.438

1.198

1.238

986

1.114

1.123

1.048

1.048

50.358

51.669

51.087

55.262

49.627

87.874

85,473

82,256

21.740

16.842

23.144

19.908

25.855

26.915

20,839

8.336

77.128

69.594

81.267

79.452

68.178

92.275

107.003

110.772

81.267

67.491

69.622

53.574

79.983

101.256

138,074

119.565

Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tahuna didukung oleh fasilitas

pelabuhan antara lain dermaga, gudang dan lapangan penumpukan. Seperti

yang diperlihatkan pada table dibawah ini.

Tabel 14. Fasilitas Pelabuhan Tahuna

Nama Fasilitas Volume

Barang

Tahun

Pembuatan

Kondisi

Baik Rsk Rss

Dermaga – 1

Dermaga – 2

Dermaga – 3

Dermaga – 4

Dermaga – 5

Dermaga Rakyat

64 x 8 m²

46 x 8 m²

15 x 8 m²

40 x 8 m²

35 x 8 m²

90 x 6 m²

1979

1991

1998

2003

2004

2008

64 x 8 M²

46 x 8 M²

15 x 8 M²

40 x 8 M²

35 x 8 M²

90 x 6 M²

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Trestle – 1

Trestle – 2

Trestle - 3

10 x 6 m²

35 x 6 m²

37 x 6 m²

1979

1991

2004

10 x 6 M²

35 x 6 M²

37 x 6 M²

-

-

-

-

-

-

Lapangan

Penumpukan-1

Lapangan

Penumpukan-2

Lapangan

Penumpukan-3

1.000 m²

2.250 m²

3.250 m²

1991

2005

2006

1.000 M²

2.250 M²

3.250 M²

-

-

-

-

-

-

Sumber: Adpel Pelabuhan Tahuna, 2012

29

Executive Summary


g. Pelabuhan Bau-Bau

Arus kunjungan penumpang di Pelabuhan Bau-Bau tahun 2010 untuk

pelayaran rakyat yang naik sebesar 12.490 orang dan yang turun sebesar

12.490 orang. Untuk pelayaran perintis jumlah penumpang yang naik sebesar

510 orang dan yang turun 388 orang. Sedangkan pelayaran dalam negeri

jumlah penumpang yang naik mencapai 387.969 orang dan yang turun

mencapai 333.893 orang.

Arus barang di Pelabuhan Bau-Bau, pelayaran rakyat jumlah barang yang di

bongkar sebesar 37.400 ton dan barang yang dimuat sebesar 21.353 ton.

Pelayaran luar negeri, jumlah barang yang di bongkar sebesar 75.596 ton.

Sedangkan untuk pelayaran dalam negeri, jumlah barang yang di bongkar

mencapai 643.949 ton dan yang di muat mencapai 309.801 ton.

Tabel 15. Arus Barang dan Penumpang di Pelabuhan Bau-Bau Tahun 2010

Jenis Pelayaran

Arus Barang (Ton) Arus Penumpang

Bongkar Muat Jumlah Naik Turun Jumlah

Pelayaran Rakyat 37.400 21.353 58.753 12.475 12.490 24.965

Pelayaran Perintis 0 510 388 898

Pelayaran Luar

Negeri 75.596 75.596 0

Pelayaran Dalam

Negeri 643.949 309.801 953.750 387.969 333.893 721.862

Jumlah 756.945 331.154 1.088.099 400.954 346.771 747.725

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau, 2012

Sedangkan fasilitas dipelabuhan Bau-Bau antara lain Dermaga Umum :

180 meter, Konstruksi Beton dengan Border Laut 2 buah. Gudang/lapangan

penumpukan : 2.400 m2, Terminal Penumpang : 1 buah dengan Luas : 780

m2, Dermaga Khusus terdiri atas Khusus Penyeberangan dengan Panjang

47 meter dengan konstruksi beton, Khusus Pertamina Panjang 110 meter,

Konstruksi Beton, Border Laut 2 buah, Khusus Perikanan dengan Panjang

40 meter, Konstruksi Tiang beton lantai kayu, Tambang Aspal Panjang 60

meter, Konstruksi Beton Border laut 3 buah.

h. PelabuhanAnggrek

Arus bongkat muat barang di Pelabuhan Anggrek Cenderung meningkat

dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 24,84% untuk kegiatan bongkar

barang dan 6,06% untuk kegiatan muat barang.

Dari angka pertumbuhan tersebut, pada tahun 2007 terjadi aktvitas bongkar

muat yang paling tinggi sebesar 162.068 untuk kegiatan bongkar dan 134.562

untuk kegiatan muat. Sedangkan yang terendah kegiatan bongkar pada tahun

30

Executive Summary


2004 dengan jumlah traffic yang dibongkar sebesar 20.421 ton dan yang

dimuat sebesar 9.609 ton pada tahun 2005.

Gambar 11. Grafik Kegiatan Aktivitas Bongkar Muat Barang di

Pelabuhan Anggrek

Tabel 16. Fasilitas di Pelabuhan Anggrek No Fasilitas 2011

1 Dermaga 153 m X 12 m

2 Terminal Penumpang 600 m2

3 Kantor 480 m2

4 Lapangan Penumpukan 3.900 m2

5 Gudang 30 m2

6 Tempat Parkir 1.546 m2 Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Gorontalo, 2012

i. Pelabuhan Garongkong

Eksisting pelabuhan garongkong merupakan pelabuhan ferry, namun

kedepannya akan direncanakan sebagai salah satu Pelabuhan Kontainer di

Sulawesi Selatan. Keberadaan pelabuhan ini diharapkan dapat mendukung

Pelabuhan Makassar sebagai outlet di hinterland Sulawesi Selatan.

Pada kawasan Pelabuhan Garongkong sedang dikembangkan (dalam proses

pembangunan) sebuah pelabuhan penyeberangan Ferry. Pelabuhan

penyeberangan ini direncanakan akan melayani kapal ferry yang

menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Batulicin, Provinsi

Kalimantan Selatan. Direncanakan, pelabuhan penyeberangan ferry akan

melayani Kapal Ferry dengan bobot 3000 GRT. Sistem dermaga yang

0 50.000 100.000 150.000 200.000

Bongkar

Muat

0

0

0

0

22.605

22.579

20.421

19.926

23.878

9.609

42.863

21.101

162.068

134.562

20.756

6.268

44.249

30.013

100.778

74.181

133.337

36.122 2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

31

Executive Summary


digunakan adalah sistem Dolphin. Untuk sarana bongkar muat akan

digunakan sistem pelencengan.

Tabel 17. Fasilitas Pelabuhan Ferry dan Kebutuhan Ruang

Jenis Fasilitas Kebutuhan

Fasilitas Utama

Panjang Dermaga 120 m2

Gedung Terminal 3260 m2

Kantor Pelabuhan 136 m2

Parkir Kendaraan Menyeberang 2794 m2

Parkir Kendaraan Antar/Jemput 575 m2

Fasilitas BBM 68 m2

Fasilitas Air Bersih 84 m2

Generator 150 m2

Fasilitas Penumpang

Terminal Kendaraan Umum dan parkir 288 m2

Fasilitas Peribadatan 60 m2

Fasilitas Kesehatan 60 m2

Fasilitas Perdagangan 60 m2

Fasilitas Pos dan Telekomunikasi 60 m2

Total A dan B 7595 m2

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru

7. Perkiraan Kebutuhan Fasilitas Pelabuhan

a. Pelabuhan Makassar

Penentuan kebutuhan fasilitas Pelabuhan didasarkan pada prediksi arus

barang dan kunjungan kapal di Pelabuhan. Untuk pelabuhan Makassar

diprediksikan akan terjadi peningkatan kunjungan kapal tiap tauhun yang

diikuti oleh peningkatan angkutan barang baik non petikemas maupun

petikemas. Peningkatan aktivitas tersebut akan berujung pada pemanfaatan

fasilitas pelabuhan yang diharapkan akan tetap mencukupi pola aktifitas

dimasa yang akan dating. Perkiraan arus barang dan arus kapal selengkapnya

dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 18. Perkiraan Arus Barang di Pelabuhan Makassar

Uraian Sat 2013 2014 2015 2020 2025 2030

Non

Petikemas Ton 5,780,598 6,084,190 6,399,360 7,890,252 11,593,368 14,313,302

Petikemas Ton 8,384,074 9,213,656 10,122,313 16,385,507 24,075,685 38,096,240

Teu 531,310 583,882 641,465 1,038,372 1,525,709 2,414,210

Sumber: Hasil Analisis, 2012

32

Executive Summary


Tabel 19. Perkiraan Arus Kapal di Pelabuhan Makassar

Uraian Sat 2013 2014 2015 2020 2025 2030

Arus

Kapal

Call 5,365 5,440 5,516 5,914 6,339 6,796

GT 22,938,829 24,062,832 25,241,911 32,062,669 40,726,502 51,731,438

Sumber: Hasil Analisis 2012

Dari perkiraan arus kapal dan arus barang yang dibongkat/muat di Pelabuhan

Makassar, maka dapat ditentukan fasilitas dan besaran kebutuhannya dimasa

akan datang. Prediksi fasilitas pelabuhan antara lain dermaga, gudang dan

lapangan penumpukan. Selengkapnya prediksi fasilitas tersebut diperlihatkan

pada tabel dibawah ini.

Tabel 20. Kebutuhan Dermaga Non Petikemas di Terminal Non

Petikemas Pelabuhan Makassar

Dermaga Non

Petikemas Sat

Tahun Pengembangan

2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m2 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360

Kebutuhan m2 1,161 1,222 1,285 1,584 2,328 2,874

Penambahan m2 - - - 224 744 546


Tabel 21. Kebutuhan Gudang di Terminal Non Petikemas Pelabuhan

Makassar

Gudang Sat Tahun Pengembangan

2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m2 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800

Kebutuhan m2 2,140 2,253 2,369 2,921 4,292 5,299

Penambahan m2 - - - - - -


Tabel 22. Kebutuhan Lapangan Penumpukan di Terminal Non

Petikemas Pelabuhan Makassar

Lapangan

Penumpukan Sat

Tahun Pengembangan

2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m2 56,086 56,086 56,086 56,086 56,086 56,086

Kebutuhan m2 25,682 27,031 28,431 35,054 51,507 63,591

Penambahan m2 - - - - - 7,505


33

Executive Summary


Tabel 23. Kebutuhan Dermaga Non Petikemas di Terminal Petikemas

Pelabuhan Makassar

Dermaga Non

Petikemas Sat

Tahun Pengembangan

2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m 850 850 850 850 850 850

Kebutuhan m 830 912 1,002 1,622 2,384 3,772

Penambahan m - - 152 620 761 1,388


Tabel 24. Kebutuhan Lapangan Penumpukan di Terminal Petikemas

Pelabuhan Makassar Lapangan

Petikemas Sat Tahun Pengembangan

2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m2 114,446 114,446 114,446 114,446 114,446 114,446

Kebutuhan m2 236,542 259,947 285,584 462,289 679,254 1,074,820

Penambahan m2 21,364 23,405 25,636 176,705 216,965 395,566


b. Pelabuhan Bitung

Pelabuhan Bitung dalam konsep RIPN diharapkan dapat menjadi pelabuhan

hub internasional yang melayani KTI. Selain itu dalam konsep MP3EI telah

mengarahkan peningkatan kebijakan diberbagai sektor termasuk masalah

kepelabuhanan. Oleh sebab itu kebijakan tersebut akan menjadi pemicu kuat

terjadinya lonjakan peningkatan aktivitas pelabuhan selain kondisi eksisting

pelabuhan yang ada sekarang.

Adapun perkiraan arus barang dan kapal di Pelabuhan Bitung dapat dilihat

pada tabel dibawah ini.

Tabel 25. Perkiraan Arus Barang di Pelabuhan Bitung

Uraian Sat 2013 2014 2015 2020 2025 2030

Arus Barang

Non Petikemas Ton 1,146,500 1,238,220 1,337,277 1,858,964 2,648,658 3,648,513

Arus Petikemas Ton 2,140,433 2,311,667 2,496,601 3,774,261 5,628,398 8,513,197

Teu 209,846 226,634 237,772 331,076 461,344 697,803


Tabel 26. Perkiraan Arus Kapal di Pelabuhan Bitung

Uraian Sat 2013 2014 2015 2020 2025 2030

Arus

Kapal

Call 2,518 2,526 2,533 2,571 2,610 2,650

GT 6,425,981 6,683,021 6,950,341 8,456,153 10,288,203 12,517,172


34

Executive Summary


Pertumbuhan arus barang dan kapal di Pelabuhan Bitung mencerminkan

seberapa besar fasilitas yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan

aktifitas pelabuhan nantinya. Perkiraan tersebut memperhatikan prospek

komoditi unggulan yang diisyaratkan dalam MP3EI. Sehinggai ditemukan

kebutuhan fasilitas dan jumlah penambahan fasilitas pada tahun-tahun

berikutnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 27. Perkiraan Kebutuhan Dermaga Non Petikemas di Terminal

Non Petikemas Pelabuhan Bitung

Dermaga Non

Petikemas Sat

Tahun Pengembangan

2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia M 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358

Kebutuhan M 836 903 975 1,356 1,932 2,661

Penambahan M - - - - 574 729 Sumber: Hasil Analisis, 2012


Bitung


2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m2 9,072 9,072 9,072 9,072 9,072 9,072

Kebutuhan m2 7,479 8,077 8,723 12,126 17,278 23,800

Penambahan m2 - - - 3,054 5,151 6,522 Sumber: Hasil Analisis, 2012

Tabel 29. kebutuhan Lapangan Penumpukan di Terminal Non Petikemas

Pelabuhan Bitung

Lapangan

Penumpukan Sat

Tahun Pengembangan

2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m2 61,558 61,558 61,558 61,558 61,558 61,558

Kebutuhan m2 11,218 12,116 13,085 18,189 25,916 35,700

Penambahan m2 - - - - - - Sumber: Hasil Analisis, 2012

Tabel 30. Kebutuhan Dermaga Petikemas di Terminal Petikemas

Pelabuhan Bitung

Dermaga

Petikemas Sat

Tahun Pengembangan

2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m 292 292 292 292 292 292

Kebutuhan m 328 354 372 517 721 1,090

Penambahan m - 62 17 146 204 369 Sumber: Hasil Analisis, 2012

35

Executive Summary


Tabel 31. Kebutuhan Lapangan Petikemas di Terminal Petikemas

Pelabuhan Bitung

Lapangan

Petikemas Sat

Tahun Pengembangan

2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m2 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

Kebutuhan m2 93,425 100,899 105,857 147,397 205,393 310,666

Penambahan m2 6,920 7,474 4,958 41,539 57,996 105,273 Sumber: Hasil Analisis, 2012

c. Pelabuhan Pantoloan

Pelabuhan Pantoloan sebagai inlet dan outlet pergerakan barang di Provinsi

Sulawesi Tengah memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian

daerah Sulawesi Tengah. Pesatnya pergerakan barang dari dan ke Sulteng

diharapkan mampu mengangkat perekonomian dalam upaya perwujudan

pengembangan wilayah hinterland.

Prediksi arus barang dan kapal di Pelabuhan Pantoloan di prediksikan

meningkat signifikan dari tahun 2012 dengan asumsi terjadi peningkatan

akibar interfensi MP3EI. Selengkapnya prediksi tersebut dapat dilihat pada

tabel dibawah ini.

Tabel 32. Prediksi Arus Barang di Pelabuhan Pantoloan

Uraian Sat 2013 2014 2015 2020 2025 2030

Non

Petikemas Ton 308,093 332,741 359,360 480,016 705,301 1,036,319

Petikemas Ton 1,092,331 1,179,717 1,274,095 1,920,065 2,821,205 4,145,276

Teu 87,473 94,471 102,029 153,758 225,921 331,951


Tabel 33. Prediksi Arus Kunjungan Kapal di Pelabuhan Pantoloan

Uraian Sat 2013 2014 2015 2020 2025 2030

Arus Kapal Call 2,583 2,606 2,630 2,750 2,876 3,008

GT 3,145,003 3,251,933 3,362,499 3,974,338 4,697,508 5,552,266


Dari tabel diatas memperlihatkan pada tahun 2030 jumlah kapal yang

berlabuh di Pelabuhan Pantoloan sebesar 3.008 call dengan ukuran GT

mencapai 5.552.266. Sedangkan untuk arus barang Non petikemas pada tahun

2030 akan mencapai 1.036.319 ton dan barang petikemas mencapai

4.145.276 ton.

36

Executive Summary


Tabel 34. Kebutuhan Dermaga Non Petikemas di Terminal Non

Petikemas Pelabuhan Pantoloan

Dermaga Non

Petikemas Sat

Tahun Pengembangan

2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m 277 277 277 277 277 277

Kebutuhan m 225 243 262 350 514 756

Penambahan m - - - 73 164 242 Sumber: Hasil Analisis, 2012


Pantoloan


2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m2 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700

Kebutuhan m2 1,105 1,194 1,289 1,722 2,530 3,718


Tabel 36. Kebutuhan Lapangan Penumpukan di Terminal Non

Petikemas Pelabuhan Pantoloan

Lapangan

Penumpukan Sat

Tahun Pengembangan

2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m2 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000

Kebutuhan m2 884 955 1,031 1,378 2,024 2,974


Tabel 37. Kebutuhan Dermaga Petikemas di Terminal Petikemas

Pelabuhan Pantoloan

Dermaga

Petikemas Sat

Tahun Pengembangan

2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m - - - - - -

Kebutuhan m 219 236 255 384 565 830

Penambahan m 250 250 250 134 181 265 Sumber: Hasil Analisis, 2012

Tabel 38. Kebutuhan Lapangan Petikemas di Terminal Petikemas

Pelabuhan Pantoloan

Lapangan

Petikemas Sat

Tahun Pengembangan

2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m2 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900

Kebutuhan m2 38,944 42,059 45,424 68,454 100,581 147,787

Penambahan m2 9,785 32,274 13,149 55,304 45,277 102,510 Sumber: Hasil Analisis, 2012

37

Executive Summary


d. Pelabuhan Gorontalo

Tabel 39. Prediksi Arus Barang di Pelabuhan Gorontalo

URAIAN Sat 2013 2014 2015 2020 2025 2030

Non

Petikemas Ton 111,931 120,885 130,556 191,829 245,096 360,126

Petikemas Ton 374,724 404,702 437,078 642,211 980,384 1,440,505

Teu 30,943 33,419 36,092 53,031 80,957 118,952


Tabel 40. Prediksi Arus Kunjungan Kapal di Pelabuhan Gorontalo

URAIAN Sat 2013 2014 2015 2020 2025 2030

Arus Kapal Call 207 208 208 209 210 211

GT 790,498 861,642 939,190 1,445,061 2,223,405 3,420,984


Fasilitas pelabuhan di Pelabuhan Gorontalo berupa dermaga dan lapangan

penumpukan dengan karakteristik untuk fasilitas dermaga yaitu 200 m2 dan

fasilitas lapangan penumpukan seluas 2.000 m². Dengan melihat kondisi

fasilitas pelabuhan pada Pelabuhan Gorontalo maka kedepan dalam rangka

mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia

sesuai dengan cita-cita dan harapan MP3EI maka akan dilakukan sinkronisasi

antara rencana pengembangan Pelabuhan Gorontalo sesuai dengan dokumen

masterplan pelabuhan yang ada dengan peramalan peningkatan komiditi

unggulan serta rekomendasi apabila terjadi rencana kapasitas pelabuhan

(dermaga & lapangan penumpukan) tidak sesuai dengan kebutuhan kedepan

Tabel 41. Kebutuhan Dermaga Non Petikemas di Pelabuhan Gorontalo

Dermaga Non

Petikemas

Sat Tahun Pengembangan

2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m 219 219 219 219 219 219

Kebutuhan m 221 238 258 378 534 785

Penambahan m - 19 39 159 315 566


Tabel 42. Prediksi Kebutuhan Gudang di Pelabuhan Gorontalo


2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m2 - - - - - -

Kebutuhan m2 264 285 308 332 488 624


38

Executive Summary


Tabel 43. Kebutuhan Lapangan Penumpukan di Pelabuhan

Gorontalo

Lapangan

Penumpukan Sat

Tahun Pengembangan

2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m2 - - - - - -

Kebutuhan m2 10,194 11,009 11,890 16,813 25,562 37,046

Penambahan m2 755 815 881 4,923 8,749 11,484 Sumber: Hasil Analisis, 2012

e. Pelabuhan Anggrek

Pertumbuhan pelabuhan anggrek sebagai pelabuhan alternatif di Provinsi

Gorontalo selain Pelabuhan Gorontalo, dinilai memiliki prospek yang besar.

Selain pelabuhan gorontalo kedepannya dinilai kurang mampu untuk

dikembangkan karena faktor lahan, juga pelabuhan anggrek secara geografis

kewilayahan melayani kawasan bagian utara Provinsi Gorontalo.

Tabel 44. Prediksi Arus Barang di Pelabuhan Anggrek

URAIAN Sat 2013 2014 2015 2020 2025 2030

Non

Petikemas Ton 194,824 208,544 223,636 288,120 371,812 482,944

Petikemas Ton 218,265 233,544 362,806 468,020 603,746 778,832

Teu 18,189 19,462 30,234 39,002 50,312 64,903


Tabel 45.Prediksi Arus Kunjungan Kapal di Pelabuhan Anggrek

URAIAN Sat 2013 2014 2015 2020 2025 2030

Arus Kapal Call 190 203 270 348 449 580

GT 233,717 250,123 331,796 427,807 551,948 713,884


Untuk mengantisipasi melonjaknya permintaan arus barang di Pelabuhan

Anggrek, dibutuhkan peningkatan fasilitas seiring dengan perkembangan

barang dan kapal yang melakukan aktiitas bongkar muat di Pelabuhan

Anggrek

Tabel 46. Kebutuhan Dermaga Non Petikemas di Pelabuhan Anggrek

Dermaga Non

Petikemas Sat

Tahun Pengembangan

2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m 153 153 153 153 153 153

Kebutuhan m 142 152 163 210 271 352

Penambahan m - - - - - - Sumber: Hasil Analisis, 2012

39

Executive Summary


Tabel 47. Kebutuhan Gudang di Pelabuhan Anggrek


2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m2 - - - - - -

Kebutuhan m2 1,330 1,424 1,527 1,967 2,539 3,298


Tabel 48. Kebutuhan Lapangan Penumpukan di Pelabuhan Anggrek

Lapangan

Penumpukan Sat

Tahun Pengembangan

2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m2 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900

Kebutuhan m2 2,288 2,449 2,626 3,383 4,366 5,671

Penambahan m2 - - - - 466 1,305 Sumber: Hasil Analisis, 2012

Tabel 49. Kebutuhan Dermaga Petikemas di Pelabuhan Anggrek

Dermaga

Petikemas Sat

Tahun Pengembangan

2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia M - - - - - -

Kebutuhan M 118 126 196 253 327 421

Penambahan M - - - - - - Sumber: Hasil Analisis, 2012

Tabel 50. Kebutuhan Lapangan Petikemas di Pelabuhan Anggrek

Lapangan

Petikemas Sat

Tahun Pengembangan

2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m2 - - - - - -

Kebutuhan m2 5,153 5,513 8,565 11,049 14,253 18,386


f. Pelabuhan Belang-Belang

Tabel 51. Prediksi Arus Barang di Pelabuhan Belang-Belang

Uraian Sat 2013 2014 2015 2020 2025 2030

Non Petikemas Ton 461,104 511,826 568,127 637,462 892,446 1,249,425

Petikemas Ton 327,473 353,671 445,625 654,769 962,071 1,413,597

Teu 27,289 29,473 37,135 54,564 80,173 117,800


40

Executive Summary


Tabel 52. Prediksi Arus Kunjungan Kapal di Pelabuhan Belang-Belang

Uraian Sat 2013 2014 2015 2020 2025 2030

Arus Kapal Call 291 291 292 297 298 299

GT 523,080 524,649 526,223 534,164 535,766 537,373


Tabel 53. Kebutuhan Dermaga di Pelabuhan Belang-Belang

Dermaga Sat Tahun Pengembangan

2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m 263 263 263 263 263 263

Kebutuhan m 336 373 414 465 650 911


Tabel 54. Kebutuhan Gudang di Pelabuhan Belang-Belang


2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m2 - - - - - -

Kebutuhan m2 3,008 3,339 3,706 4,158 3,888 5,453


Tabel 55. Kebutuhan Lapangan Penumpukan di Pelabuhan

Belang-Belang

Lapangan

Penumpukan Sat

Tahun Pengembangan

2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m2 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000

Kebutuhan m2 23,554 24,998 30,245 41,223 59,850 86,930


g. Pelabuhan Garongkong

Tabel 56. Prediksi Arus Barang di Pelabuhan Garongkong

Uraian Sat 2013 2014 2015 2020 2025 2030

Non

Petikemas Ton - - 250,688 332,253 483,586 744,056


41

Executive Summary


Tabel 57. Prediksi Arus Kunjungan Kapal di Pelabuhan Garongkong

Uraian Sat 2013 2014 2015 2020 2025 2030

Arus Kapal Call - - 179 237 345 531

GT - - 196,969 261,056 379,960 584,616


Tabel 58. Kebutuhan Dermaga Pelabuhan Garongkong

Dermaga Sat

Tahun Pengembangan

2013 2014 2015 2020 2025 2030


Kebutuhan m - - 209 277 403 620


Tabel 59. Kebutuhan Gudang Pelabuhan Garongkong


2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m2 - - - - - -

Kebutuhan m2 - - 3,925 5,202 7,571 11,649


Tabel 60. Kebutuhan Lapangan Penumpukan Pelabuhan Garongkong

Lapangan

Penumpukan Sat

Tahun Pengembangan

2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m2 - - - - - -

Kebutuhan m2 - - 7,849 10,403 15,142 23,297


h. Pelabuhan Bungkutoko

Tabel 61. Prediksi Arus Barang di Pelabuhan Kendari/Bungkutoko

Uraian Sat 2013 2014 2015 2020 2025 2030

Petikemas Ton 720,861 792,948 868,278 1,366,876 2,151,790 3,387,431

TEU 58,134 63,947 70,022 110,232 173,531 273,180


42

Executive Summary


Tabel 62. Prediksi Arus Barang di Pelabuhan Kendari/Bungkutoko

Uraian Sat 2013 2014 2015 2020 2025 2030

Petikemas Ton 720,861 792,948 868,278 1,366,876 2,151,790 3,387,431

TEU 58,134 63,947 70,022 110,232 173,531 273,180


Tabel 63. Kebutuhan Dermaga Petikemas Pelabuhan Bungkutuko

Dermaga

Petikemas Sat

Tahun Pengembangan

2013 2014 2015 2020 2025 2030


Kebutuhan m - 242 265 417 657 1,034


Tabel 64. Kebutuhan Lapangan Petikemas Pelabuhan Bungkutuko

Lapangan

Petikemas Sat

Tahun Pengembangan

2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m2 - - - - - -

Kebutuhan m2 - 28,018 30,680 48,297 76,031 119,691


i. Pelabuhan Tahuna

Tabel 65. Prediksi Arus Barang di Pelabuhan Tahuna

Uraian Sat 2013 2014 2015 2020 2025 2030

Non Petikemas Ton 103,549 110,798 110,650 144,107 186,570 218,062

Petikemas Ton 34,516 36,933 47,421 77,596 124,380 218,062

Teu 2,876 3,078 3,952 6,466 10,365 18,172


Tabel 66. Prediksi Arus Kunjungan Kapal di Pelabuhan Tahuna

URAIAN Sat 2013 2014 2015 2020 2025 2030

Arus Kapal Call 112 120 129 180 253 355

GT 138,066 147,730 158,072 221,703 310,951 436,124


43

Executive Summary


Tabel 67. Kebutuhan Dermaga di Pelabuhan Tahuna


2013 2014 2015 2020 2025 2030


Kebutuhan m 198 243 270 468 697 975


Tabel 68. Kebutuhan Gudang Petikemas di Pelabuhan Tahuna


2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m2 - - - - - -

Kebutuhan m2 675 723 722 940 1,217 1,422


Tabel 69. Kebutuhan Lapangan di Pelabuhan Tahuna

Lapangan

Penumpukan Sat

Tahun Pengembangan

2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m2 - - - - - -

Kebutuhan m2 2,151 2,302 2,647 3,969 5,927 9,325


j. Pelabuhan Bau-Bau

Tabel 70. Prediksi Arus Barang Di Pelabuhan Bau-Bau

Uraian Sat 2013 2014 2015 2020 2025 2030

Non

Petikemas Ton 1,245,765 1,332,968 1,426,276 2,000,426 2,805,700 3,935,140

Petikemas Ton 311,441 333,242 427,883 700,149 1,122,280 1,967,570

Teu 25,953 27,770 35,657 58,346 93,523 163,964


Tabel 71. Prediksi Arus Kunjungan Kapal di Pelabuhan Bau-Bau

Uraian Sat 2013 2014 2015 2020 2025 2030

Arus Kapal Call 5,279 5,385 5,492 6,064 6,695 7,392

GT 5,201,547 5,305,578 5,411,689 5,974,942 6,596,819 7,283,421


44

Executive Summary


Tabel 72. Kebutuhan Dermaga di Pelabuhan Bau-Bau


2013 2014 2015 2020 2025 2030


Kebutuhan m 381 408 418 530 687 802


Tabel 73. Kebutuhan Gudang di Pelabuhan Bau-Bau

Gudang Sat

Tahun Pengembangan

2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m2 - - - - - -

Kebutuhan m2 6,095 6,521 6,513 8,482 10,981 12,835


Tabel 74. Kebutuhan Lapangan Penumpukan di Pelabuhan Bau-Bau

Lapangan

Penumpukan Sat

Tahun Pengembangan

2013 2014 2015 2020 2025 2030

Tersedia m2 - - - - - -

Kebutuhan m2 19,413 20,772 23,880 35,813 53,483 84,139


8. Strategi Pengembangan Pelabuhan

a. Alternatif Pengembangan Pelabuhan

Berdasarkan karakteristik kondisi eksternal dan internal, demand

(permintaan) di Pelabuhan, serta persepsi pembangunan kepelabuhanan di

Pulau Sulawesi, merumuskan beberapa rencana arah pengembangan strategis

yang diharapkan dapat menjawab tentang harapan pembangunan

kepelabuhanan di Pulau Sulawesi. Penjabaran rekomendasi kebijakan

strategis yang dimaksud, adalah untuk menjawab permasalahan mengenai

kepelabuhanan dengan dasar pemikiran atas hasil kajian dalam studi ini,

sebagai berikut:

a) Gambaran kondisi dan keadaan pelabuhan di tiap objek studi.

b) Hasil analisis terhadap kinerja pelabuhan yang diharapkan dapat menjadi

efisien ketika terjadi kegiatan di pelabuhan baik kinerja kapal, kinerja

barang dan kinerja pemanfaatan fasilitas pelabuhan.

c) Fakta yang menunjukan masalah di Pelabuhan yang kinerjanya masih

rendah dan penyelenggaraannya belum optimal.

d) Menkritisi beberapa kebijakan pemerintah dalam rangka menunjang

pembangunan di bidang transportasi laut khususnya kepelabuhanan yang

terlaksana maupun yang belum terealisasi sepenuhnya.

45

Executive Summary


Berdasarkan hasil analisis terhadap kinerja dan fasilitas pelabuhan dilihat dari

aspek pengaruh eksternal maupun internal, terdapat beberapa dasar

pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan maupun

pembangunan pelabuhan di Pulau Sulawesi, didaptkan hasil analisis SWOT

tentang pembangunan pelabuhan di Pulau Sulawesi.

Analisis SWOT yang digunakan dalam penentuan kejakan dan pengembangan

pelabuhan merupakan suatu analisis yang mengindetifikasi secara sistematik

situasi dan kondisi internal yang mengekspresikan kekuatan, kelemahan serta

peluang dan ancaman sebagai faktor eksternal pada masing-masing pelabuhan

sebagai suatu proses perencanaan strategik. Faktor internal dan eksternal

diindetifikasi dari unsur kesesuaian karakteristik permintaan (barang dan

penumpang) kaitannya dengan upaya strategi pengembangan pelabuhan di

objek studi, seperti pada gambar berikut ini.

Gambar 12. Model Pengembangan Pelabuhan

b. Kebijakan Pengembangan Pelabuhan

Berdasarkan analisis eksternal dan internal (SWOT) diatas, maka dirumuskan

rencana arah kebijakan strategis yang diharapkan dapat dijadikan bahan

masukan kebijakan pemerintah dalam pengembangan kepelabuhanan di Pulau

Sulawesi didasarkan pada pertimbangan strategi yang akan disusun dan

dikelompokkan dalam 4 kuadran SWOT seperti pada gambar berikut ini

Industri Jasa & Pariwisata

Pertanian

& Kelautan

Sos- Bud & Politik

SWOT (Kondisi Saat Ini) Internal

Kebijakan dan Strategi

Pembangunan Pelabuhan

Ekonomi

Pelabuhan di Pulau Sulawesi

Eksternal

46

Executive Summary


Gambar 13. Kebijakan dan Strategi terhadap Kinerja dan Fasilitas

Pelabuhan

Kebijakan pengembangan pelabuhan berorientasi pada upaya peningkatan

fasilitas dan kapasitas pelabuhan dalam mendukung pengembangan ekonomi

wilayah hinterland. Sektor ekonomi yang berhubungan dengan sektor

transportasi, menunjukkan bagaimana interaksi yang terjadi antara sektor-

sektor ekonomi dengan sektor transportasi, dimana sektor-sektor tersebut

berfungsi sebagai pendukung dan atau pengguna sektor transportasi.

Berdasarkan kondisi eksisting dan hasil analisa secara umum, kebijakan

pengembangan pelabuhan di Pulau Sulawesi diarahan pada:

1) Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelabuhan

2) Pengembangan SDM dan manajemen pelabuhan

3) Pengembangan sumberdaya pelabuhan

4) Pengembangan dan pembangunan fasilitas baik perairan dan daratan di

Pelabuhan

KEBIJAKAN 4:

Pengembangan &

Pembangunan

Fasilitas baik darat

Dan perairan

STRATEGI :

1. Pembangunan infrastruktur

pelabuhan

2. Meningkatkan pelayanan di

Pelabuhan

3. Meningkatkan perencanaan

& studi kepelabuanan

KEBIJAKAN 3:

Pengembangan Sumber Daya

Pelabuhan

STRATEGI :

1. Meningkatkan peran serta

masyarakat & swasta

2. Sinergi sumber

dana pemerintah

3. Meningkatkan

sumber dana APBD

kepelabuhanan

I

S W O T

KEBIJAKAN 1:

Pengembangan dan

Peningkatan Kapasitas

Pelabuhan

STRATEGI :

1. Peningkatan

produktifitas pelabuhan

2. Pengembangan sistem

pemindahan barang antar

moda

KEBIJAKAN 2:

Pengembangan SDM dan

Manajemen Pelabuhan

STRATEGI :

1. Meningkatkan SDM

& koordinasi stakeholder

dalam sistem

kepelabuhanan.

2. Mengembangkan

manajemen IT

pelabuhan

Per

min

taa

nM

ua

tan

Ba

ran

gd

i P

ela

bu

ha

n

Infrastruktur

Pelabuhan

47

Executive Summary


Tabel 75. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pelabuhan di Pulau Sulawesi

Pelabuhan Alternatif kebijakan Kebijakan Strategi Pengembangan Program

Makassar

Gorontalo

Kebijakan 1: Kondisi

Fasilitas dan Permintaan

Pelabuhan Baik (+)

Pengembangan dan

Peningkatan Kapasitas

Pelabuhan

Peningkatan produktifitas

pelabuhan dan pengembangan

system pemindahan barang

antar moda

Perubahan pola shipment (small

bag ke jumbo bag, bagging ke

curah), optimalisasi kinerja

peralatan yang ada dan peningkatan

kinerja perusahaan bongkar

muat/TKBM, peningkatan waktu

operasional pelabuhan

Pantoloan

Bau-Bau


Fasilitas Baik (+), dan

Permintaan Pelabuhan

Kurang (–)

Pengembangan SDM

dan Manajemen

Pelabuhan

Meningkatkan SDM dan

koordinasi stakeholder dalam

system kepelabuhanan dan

pengembangkan manajemen

IT pelabuhan

Peningkatan fasilitas pelabuhan,

Keterpaduan Perencanaan,

penerapan support (IT)., dan

mendorong Investasi pihak swasta

Anggrek

Garongkong

Tahuna


Fasilitas dan Permintaan

Pelabuhan Kurang (–)

Pengembangan Sumber

Daya Pelabuhan

Peningkatan Peran serta

masyarakat dan Swasta ,

sinergi sumber dana

pemerintah dan meningkatkan

sumberdaya APBD

kepelabuhanan

Konsistensi pelaksanaan aturan atau

Regulasi, Koordinasi stakeholder di

pelabuhan, , standarisasi fasilitas

dan peralatan optimasi SDM dan

dana

Bitung

Belang-Belang

Bungkutoko


Fasilitas Kurang (–) dan

Permintaan Pelabuhan di

nilai Baik (+)

Pengembangan dan

Pembangunan Fasilitas

Baik daratan maupun

perairan

Pembangunan infrastruktur

peabuhan, meningkatkan

pelayanan di Pelabuhan dan

meningkatkan perencanaan

dan studi kepelabuhanan

Dedicated terminal untuk cargo

volume besar, pembangunan

infrastruktur, pengadaan peralatan

bongkar muat barang dan

petikemas, sistem gudang pengganti

truck loosing

Sumber: Hasil analisis, 2012

48

Executive Summary


Berdasarkan maksimalisasi kekuatan dan peluang, dan meminimalkan

kelemahan dan ancaman sesuai kerangka dasar pengembangan Kebijakan

pelabuhan dapat dijelaskan, sebagai berikut;

a. Kebijakan I, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pelabuhan dengan

strategi Peningkatan produktifitas pelabuhan dan pengembangan system

pemindahan barang antar moda. Meliputi aspek-aspek Perubahan pola

shipment (small bag ke jumbo bag, bagging ke curah), optimalisasi kinerja

peralatan yang ada dan peningkatan kinerja perusahaan bongkar

muat/TKBM, peningkatan waktu operasional pelabuhan.

b. Kebijakan II, Pengembangan SDM dan Manajemen Pelabuhan dengan

strategi Meningkatkan SDM dan koordinasi stakeholder dalam system

kepelabuhanan dan pengembangkan manajemen IT pelabuhan. Strategi ini

meliputi upaya-upaya Peningkatan fasilitas pelabuhan, Keterpaduan

Perencanaan, penerapan support (IT), dan mendorong Investasi pihak

swasta.

c. Kebijakan III, Pengembangan Sumber Daya Pelabuhan dengan strategi

meningkatkan Peningkatan Peran serta masyarakat dan Swasta , sinergi

sumber dana pemerintah dan meningkatkan sumberdaya APBD

kepelabuhanan. Upaya ini, meliputi aspek-aspek Konsistensi pelaksanaan

aturan atau Regulasi, Koordinasi stakeholder di pelabuhan, , standarisasi

fasilitas dan peralatan optimasi SDM dan dana.

d. Kebijakan IV, Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas Baik daratan

maupun perairan dengan strategi Pembangunan infrastruktur peabuhan,

meningkatkan pelayanan di Pelabuhan dan meningkatkan perencanaan dan

studi kepelabuhanan. Upaya aksi meliputi dedicated terminal untuk cargo

volume besar, pembangunan infrastruktur, pengadaan peralatan bongkar

muat barang dan petikemas, sistem gudang pengganti truck loosing.

49

Executive Summary


Tabel 76. Program Pengembangan Kapasitas dan Fasilitas Pelabuhan di Pulau Sulawesi

No. Program Kegiatan Satuan Jumlah Tahapan Pengembangan Penanggung

Jawab

Instansi

Terkait 2013 - 2015 2016 - 2020 2021 - 2025 2026 - 2030

1 Pelabuhan Makassar

Penambahan dermaga

m 224

m 744

m 546

Penambahan Lapangan penumpukan m2 7505

Penambahan Dermaga Petikemas

m 438

m 604

m 1102

Penambahan Lapangan Petikemas

m2 61.664

m2 82.653

m2 150.692

Penyusunan MOU Pemerintah Prov.

Sulsel-Pelindo tentang pelaksanaan

dan pengawasan pelabuhan

Paket 1

Penyusunan Perda tentang penanaman

modal asing dan penanaman modal

dalam negeri dalam bidang angkutan

laut

Paket 1

Penyusunan sistem dan administrasi

berbasis teknologi Paket 1

Penyusunan SOP kepelabuhanan Paket 1

Modernisasi peralatan di Pelabuhan Paket 1

Penyusunan SPM layanan angkutan

laut Paket 1

Penyusunan SPM layanan terminal

penumpang dan peti kemas di

Pelabuhan

Paket 1

Pelaksanaan layanan angkutan laut

sesuai SPM Paket 1

Studi Pencanangan pelabuhan

Makassar sebagai The Best of Paket 1

50

Executive Summary



Jawab

Instansi

Terkait 2013 - 2015 2016 - 2020 2021 - 2025 2026 - 2030

International Port di KTI

Kampanye Pelabuhan Makassar

sebagai salah satu daya tarik PMA dan

PMDN

Paket 1

Penerapan Program Quick Respons

Law Enforcement di Pelabuhan Paket 1

Pembentukan partnership PEMDA-

PT.PELINDO IV-Stakehoder Paket 1

Pembentukan simpul keterpaduan

kawasan andalan-bandara-pelabuhan-

kawasan pemukiman

Paket 1

Penerapan konsep pemadu moda Paket 1

Penyelenggaraan DIKLAT pengelola

pelabuhan Paket 1

Pembangunan jalan dan perkantoran Paket 1

Pengadaan utilitas dan fasilitas

kelistrikan, saluran Set 1

Pembangunan reservoir Set 1

Pengembangan area industri

pendukung Ha 30

Pembangunan Car Terminal Ha 15

Pengembangan Marina

Area/pariwisata Ha 5

2. Pelabuhan Bitung

Penambahan dermaga

m 574

m 1.303

Penambahan Gudang m2 3.051


m 119

m 161

m 293

Penambahan Lapangan Penumpukan

m2 61.095

m2 36.924

m2 51.552

51

Executive Summary



Jawab

Instansi

Terkait 2013 - 2015 2016 - 2020 2021 - 2025 2026 - 2030

m2 93.576

Pengadaan alat B/M paket 1

Under deck repair dermaga

konvensional paket 1

Pengadaan alat untuk Container Yard Paket 1

Pengadaan kapal tunda dan pandu unit 2

3. Pelabuhan Gorontalo


m 55

m 110

m 145

m 231

Studi Pengembangan dry port peket 1

Pengadaan Peralatan B/M paket 1

Penambahan Jam Kerja Jam 24

Peningkatan produktivitas bongkar

muat melalui penertiba aturan kerja

TKBM dan kelengkapan PBM

Paket 1

4. Pelabuhan Pantoloan


m 130

m 129

m 181

m 265

Penambahan Gudang

m2 289

m2 433

m2 808

m2 1.188

Penambahan Lapangan Penumpukan m2 2.000

Penambahan Lapangan Penumpukan

Petikemas

m2 13.560

m2 14.623

m2 20.398

m2 29.972

Pengadaan Gantry Crane unit 1

Pengadaan RTG unit 2

52

Executive Summary



Jawab

Instansi

Terkait 2013 - 2015 2016 - 2020 2021 - 2025 2026 - 2030

Pembangunan trestel m2 1000

Penataan CY petikemas paket 1

5. Pelabuhan Anggrek

Penambahan Dermaga m

Penambahan Lapangan Petikemas m2

Penambahan Trestel m 63x10

Penambahan area reklamasi di

Dermaga multi fungsi

m2 29.850

m2 17.500

Penambahan CFS di Dermaga multi

fungsi

m2 1.200

Pengadaan Fork-lift 5 dan 30 ton di

Dermaga multi fungsi

nos 5

nos 8

Penambahan area reklamasi di

Dermaga Barang Curah (jagung) m 20.250

Penambahan Lapangan Barang Curah m2 16.650

Penambahan area muat untuk truk m2 1.200

Pengadaan ship loader (1.000 ton/jam) nos 1

Penambahan Silo nos 72

Penambahan Fasilitas Pengeringan

Jagung (2.500 bph) nos 7

Pengadaan Container Crane unit 1

Pengadaan Transtainer unit 2

Pengadaan Reach Stacker 45 ton unit 1

Pengadaan Head Tuck & Chassis unit 4




Paket 1

6. Pelabuhan Belang-Belang

Pengembangan lahan pelabuhan Ha 30

Penambahan lapangan penumpukan m2 10.000

Pembangunan gedung kantor m2 550

Pembangunan rumah operasional unit 10

Pembangunan dermaga kontainer m2 200 x 25

53

Executive Summary



Jawab

Instansi

Terkait 2013 - 2015 2016 - 2020 2021 - 2025 2026 - 2030

Pengadaan Alat B/M unit 5


7. Pelabuhan Bungkutoko

Pembangunan Dermaga Bungkutoko Paket 1

Pembangunan Trestel Dermaga Paket 1

Pengadaan alat B/M Paket 1

8. Pelabuhan Tahuna

Penambahan Dermaga Non Petikemas

m 44

m 106

m 151

Lapangan Penumpukan m2 4.628





Paket 1

9. Pelabuhan Garongkong

Penambahan Dermaga

m 150

m 300

m 775

Sarana Bantu Navigasi (Navigation

Aids) berupa rambu suar, leading light

dan rambu suar penuntun.

peket 1

Pembangunan lapangan penumpukan

Ha 10

Ha 20

Ha 50

Pembangunan Gudang CFS

Ha 2,2

Ha 4,5

Ha 12,8

Pembangunan Bangunan Perkantoran

m2 5.000

m2 10.000

m2 25.000

Pembanguan Fasilitas penerimaan dan

Pelayanan m2 5.000

54

Executive Summary



Jawab

Instansi

Terkait 2013 - 2015 2016 - 2020 2021 - 2025 2026 - 2030

Pembangunan Fasilitas umum

m2 20.000

m2 40.000

m2 100.000

Pembangunan lapangan parkir

m2 250.000

m2 375.000

m2 500.000

Fasilitas peralatan bongkar muat, dan

lain-lain sesuai kebutuhan. Paket 1

Pembangunan breasting dolphin dan

mooring dolphin di kanan dermaga

serta areal tangki penampungan

Ha 1

Penambahan areal tangki

penampungan Ha 2

10. Pelabuhan Bau-Bau

Penambahan Dermaga

m 450

m 600

m 802

m 1005

Penambahan Gudang

m2 6.513

m2 8.482

m2 10.981

m2 12.835

Lapangan Penumpukan

m2 9.769

m2 12.723

m2 16.472

m2 19.252





Paket 1


55 Executive Summary


E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

a. Kesiapan Pelabuhan-pelabuhan utama di Pulau Sulawesi seperti Makassar

(Sulawesi Selatan), Bitung (Sulawesi Utara), Pantoloan (Sulawesi Tengah),

Kendari/Bungkutoko (Sulawesi Tenggara), Gorontalo dan Anggrek

(Gorontalo), dan Belang-belang (Sulawesi Barat) ditinjau dari aspek

pengembangan antisipasi angkutan global petikemas masih terkendala faktor

penguasaan lahan dan kedalaman perairan pelabuhan.

b. Adaptasi kearah pelayanan angkutan petikemas dan multiguna sangat lambat

dibanding kebutuhan sehingga pelayanan waktu kapal dan kelancaran B/M

komoditi belum begitu memuaskan masyarakat. Fasilitas dermaga (B/M) dan

lapangan penumpukan pada umumnya kritis untuk menghadapi pertumbuhan

lalulintas angkutan laut untuk periode 5 tahun mendatang.

c. Pelabuhan Makassar

Cerminan pelayanan pelabuhan Makassar terlihat bahwa komposisi

permintaan kemasan barang yang terdiri dari 36% curah cair, 26% bag cargo,

22% general cargo dan 13% kemasan lainnya yang antara lain berupa

batangan besi, produktivitas bongkar muat yang cukup tinggi, dermaga

Pelabuhan Makassar masih mampu melayani permintaan sampai dengan

tahun 2015. Diperkiraka pada tahun 2015 – 2020 perlu penambahan dermaga

225 m, pada tahun 2021- 2015 750 m dan tahun 2026 – 2030 perlu

penambahan 550 m. Pemanfaatan fasilitas gudang. masih sangat rendah

disebabkan meningkatnya kegiatan B/M langsung sehingga sampai tahun

2030 masih dapat difungsikan fasilitas yang ada. Demikian juga lapangan

penumpukan masih memadai sampai tahun 2025, Penambahan diperlukan

pada tahun 2026 – 2030 seluas 7500 m2. Saat ini, yang perlu mendapatkan

perhatian adalah lokasi terminal penumpang, keberadaannya mengganggu

aktivitas bongkar muat, perlu pemindahan lokasi terminal penumpang.

Demikian juga dengan semakin meningkatnya muatan kendaraan yang saat

ini belum diberikan fasilitas khusus. Pelayanan petikemas di TPM (Terminal

Petikemas Makassar), terkendala perluasan kebutuhan lapangan penumpukan,

untuk jangka pendek 2013 – 2015 diperlukan penambahan 171.150 m2. Pada

periode 2016 – 2020 176.700 m2, tahun 2021 - 2025 seluas 217.000 m

2 dan

pada periode 2026 – 2030 seluas 395.006 m2.

d. Pelabuhan Bitung

Dermaga Pelabuhan Bitung masih mampu melayani permintaan sampai

dengan tahun 2020. Baru pada periode tahun 2021 – 2025 perlu penambahan

sepanjang 575 m dan pada periode 2026 – 2030 sepanjang 730 m. Kapasitas

gudang masih mencukupi sampai dengan tahun 2015. Pada periode 2016 –

2020 perlu penambahan 3.100 m2, periode 2021 – 2025 seluas 5.200 m

2 dan



pada periode 2026 – 2030 seluas 6.550 m2 . Sedangkan kapasitas lapangan

penumpukan masih mampu melayani sampai dengan tahun 2030.

Terminal Petikemas Bitung pada periode 2016 – 2020, 2021 – 2025 dan 2026

– 2030 masing-masing perlu penambahan penambahan 1 unit dermaga 250

m. Lapangan petikemas pada tahun 2013 sudah perlu penambahan 53.500 m2

dan hingga tahun 2030 diperlukan 310.700 m2

e. Pelabuhan Pantoloan

Fasilitas yang perlu segera ditambah di Pelabuhan adalah fasilitas terminal

petikemas. Pada tahun 2013 sudah perlu dibangun 1 unit dermaga petikemas

dan berturut-turut penambahan 1 unit dermaga pada tiap periode sampai

dengan tahun 2030. Dermaga konvensional hanya perlu penambahan pada 3

periode terakhir masing-masing sepanjang 75 m, 165 m dan 245 m. Fasilitas

gudang dan lapangan penumpukan konvensional masih mampu melayani

sampai dengan tahun 2030. Tetapi lapangan petikemas yang saat ini hanya

seluas 6.900 pada tahun 2013 membutuhkan sekitar 39.000 m2 dan pada tahun

2030 membutuhkan 147.800 m2.

f. Pelabuhan Bungkutoko

Pelabuhan Bungkutoko yang sedang dibangun di mulut teluk Kendari,

direncanakan untuk melayani petikemas, menggantikan Pelabuhan Kendari

yang memiliki banyak keterbatasan baik lebar alur maupun kedalaman.

Pelabuhan Kendari akan diperuntukkan untuk melayani kapal-kapal cepat

yang frekwensinya cukup tinggi dengan tujuan Baubau, Raha dan pelabuhan-

pelabuhan lain disekitarnya. Kebutuhan dermaga petikemas di Pelabuhan

Bungkutoko pada 4 periode memerlukan pembangunan masing-masing 1 unit

dermaga, adapun lapangan petikemas perlu dibanguan seluas 28.000 m2 pada

tahap awal, samapi 119.700 m2 pada tahap akhir.

g. Pelabuhan Gorontalo

Pelabuhan Gorontalo memiliki keterbatasan lahan yang tidak bisa ditambah

lagi, sehingga pada periode 2015 – 2020, limpahan dari Pelabuhan Gorontalo

akan berpindah ke Pelabuhan Anggrek. Fasilitas yang sangat dibutuhkan saat

ini adalah lapangan petikemas yang baru tersedia 1000 m2. Kebutuhan

lapangan petikemas tahun 2012 seluas 9.500 m2 dan pada tahun 2030 seluas

37.100. Karena keterbatasan lahan maka pada tahun 2015, saatnya

pelayanan petikemas dipindahkan ke Pelabuhan Anggrek.

h. Pelabuhan Belang-belang

Fasilitas Dermaga Pelabuhan Belang-belang yang tersedia saat ini adalah

sepanjang 263 m. Sebagai pelabuhan ibukota Provinsi Sulawesi Barat, secara

berangsur-angsur pelabuhan semakin berkembang. Pada tahun 2013

kebutuhan dermaga 340 m dan pada tahun 2030 sepanjang 950 m dengan

asumsi sektor industri belum mengalami penambahan yang berarti. Lapangan



yang tersedia saat ini 138.00 m2, di pelabuhan Belang-belang akan mampu

melayani permintaan sampai dengan tahun 2030.

i. Pelabuhan Garongkong

Pelabuhan Garongkong masih dalam tahap pembangunan trestle dengan

konstruksi sebagai terminal non petikemas. Pelabuhan ini direncanakan untuk

melayani limpahan dari Pelabuhan Parepare yang tidak memiliki lahan untuk

dikembangkan lagi. Kebutuhan dermaga sepanjang 210 m pada tahun 2015

dan 620 m pada tahun 2030.

j. Pelabuhan Anggrek

Pelabuhan Anggrek yang berlokasi di pantai utara provinsi Gorontalo, lebih

potensial untuk dikembangkan dibanding Pelabuhan Gorontalo. Saat ini

Pelabuhan Anggrek sudah disinggai kapal-kapal Vietnam yang mengangkut

jagung dalam kemasan curah. Panjang dermaga 155 m, sampai dengan tahun

2030 dibutuhkan dermaga sepanjang 775 m untuk melayani muatan curah

yaitu jagung, gula tetes dan petikemas.

k. Pelabuhan Tahuna

Pelabuhan Tahuna saat ini memiliki dermaga sepanjang 200 m, luas gudang

1200 m2

dan 6500 m2. Aktivitas yang cukup ramai adalah pelayanan

penumpang baik dengan kapal cepat maupun kapal kayu dengan tujuan

Manado, Siau dan pulau-pulau di kepulauan Sangir lainnya. Pelabuhan ini

juga terhubung dengan negara tetangga terdekat yaitu Filipina dengan kapal-

kapal ukuran kecil. Pengembangan sampai dengan tahun 2030 diperlukan

dermaga sepanjang 980 m.

l. Pelabuhan Baubau

Pelabuhan Baubau memiliki lokasi strategis untuk disinggahi kapal-kapal

penumpang PELNI tujuan Sulawesi Tengah (Luwuk), Sulawesi Utara

(Bitung), Ternate, Ambon dan Papua. Panjang dermaga saat ini 180 m, arus

barang sebanyak 953.750 ton. Pada tahun 2013 kebutuhan dermaga

Pelabuhan Baubau 380 m, sehingga perlu penambahan 200 m. Pada tahun

2015 dibutuhkan dermaga sepanjang 420 m, pada periode 2016 – 2020 perlu

penambahan 112 m, periode 2021 – 2025 sepanjang 160 m dan pada periode

2025 – 2030 sepanjang 115 m. Arah pengembangan Pelabuhan Bau-bau

adalah untuk pelayanan penumpang, pelayanan barang yang tentunya

cenderung beralih ke kemasan petikemas.

2. Rekomendasi

a. Pelabuhan dibawah koordinasi dan milik Pelindo IV diprioritaskan di Pulau

Sulawesi perlu merealisasikan RIP yang sudah dalam konsep serta

disinkronkan dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Pelabuhan-

pelabuhan utama dimasing-masing Provinsi (Bau-Bau, Bungkutoko, Belang-



Belang, Tahuna dan Anggrek) perlu mewujudkan RIP masing-masing

pelabuhan dengan melakukan sinkronisasi vertikal dengan RIP-Nasional dan

horizontal dengan Tatrawil dan Rencana Tata Ruang Wilaya Provinsi.

b. Hal lain yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1) Pelabuhan Makassar meskipun telah siap melayani kapal-kapal

petikemas dengan rute Pendulum Nusantara dari Sabang sampai Merauke

maupun kapal-kapal luar negeri, karena keterbatasan back up area, perlu

secapatnya merealisasikan rencana pembangunan Makassar New Port.

Perlu dilakukan pemisahan Terminal Penumpang dan Terminal Ro-ro

dari Terminal Cargo.

2) Pelabuhan Bitung prospektif untuk dijadikan sebagai Pelabuhan Hub

Internasional dengan kedalaman yang cukup serta aman dari pengaruh

ombak, namun masih memiliki kendala keterbatasan lebar alur karena

adanya pulau Lembeh di depannya, sehingga perlu studi lebih lanjut.

3) Pelabuhan Pantoloan perlu segera dibangun Terminal Petikemas, bahkan

dengan lokasi di jalur ALKI II, kedepannya sangat prospektif untuk

disinggahi kapal-kapal asing dan tidak tertutup kemungkinan bisa ikut

nominasi sebagai pelabuhan hub internasional. Untuk itu, perlu kajian

lebih lanjut.

4) Pelabuhan Garongkong yang dibuat dengan konstruksi bukan petikemas,

apabila akan dikembangkan sebagai pelabuhan petikemas, perlu

pembangunan dermaga dan lapangan sesuai spesifikasi terminal

petikemas.



DAFTAR PUSTAKA

Bappeda Provinsi Sulut, RTRW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010, Manado

Bappeda Provinsi Gorontalo, RTRW Provinsi Gorontalo Tahun 2010, Gorontalo

Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah , RTPW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005,

Palu

Bappeda Provinsi Sulawesi Barat, RTRW Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005,

Mamuju •

Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005,

Makassar

Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun

2005, Kendari

BPS Sulut, 2011. Provinsi Sulawesi Utara Angka Tahun 2010, Manado

BPS Gorontalo. 2011. Provinsi Gorontalo dalam Angka Tahun 2010, Gorontalo

BPS Sulteng. 2011. Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2010, Palu

BPS Sulbar. 2011. Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka Tahun 2010, Mamuju

BPS Sulsel. 2011. Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2010, Makassar

BPS Sultra. 2011. Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2010. Kendari

Black, John. 1981. Urban Transport Planning : Theory and Practice CroornHelm,

London.

Blunden, WR. 1984. The Land Use/Transport System 2nd

Edition. Perga Press,

Sydney.

Bruton, Michael J. 1985. Introduction to Trnasportabbn Planning3rd

Edition

Hutchinson & Co.Ltd.

Departemen Pehubungan, Dirlala, 2003, Studi Alternatif Percepatan Pegnembangan

Infrastruktur Pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia, kerjasama antara PT.

(Persero) Pelabuhan Indonesia IV denganLP-Unhas, Makassar.

Jinca, M.Y., 2011, Transportasi Laut, Analisa Sistem dan Studi Kasus, , Penerbit

Brilian.Internasional, Surabaya

Kanafani, 1983, Transportation Demand Analysis, Mc. Graw Hill.

Kementerian Perhubungan, 2005. Sistem Transportasi Nasional (Sistranas).

Kementerian Perhubungan, 2012. Studi Strategi Pembangunan Transportasi di 7

(Tujuh) Wilayah Provinsi Kepulauan Indonesia, Badan Litbang Kementerian

Perhubungan.

Kementerian Perhubungan, 2012. Panduan Teknis Sistranas Pada Tatranas, Badan

Litbang Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Kementerian Perhubungan, 2012. Draft Sistranas dan Tatranas, Badan Litbang

Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/2001 tentang Standar Pelayanan Minimum.

Morlok, E. K., 1990, Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi, Erlangga:

Jakarta.

Peraturan Presiden No.32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2009, Tentang

Kepelabuhanan. Novindo Pustaka Mandiri, jakarta.

Rangkuti, Freddy. 2006. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta.

Saaty Thomas, L. 1993. Pengambilan Keputusan bagi Para Pemimpin , Proses

Hirarki Analitik. Presindo. Jakarta.

Undang-Undang No. 22, 2009, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang No. 26, 2007, Penataan Ruang.

Undang-Undang No. 17, 2008, Tentang Pelayaran

Draft MP3KI Tahun 2012

Draft SISTRANAS Tahun 2012

Draft TATRANAS Tahun 2012

Documents

A. PENDAHULUAN - elibrary.dephub.go.idelibrary.dephub.go.id/elibrary/media/catalog/0010-021500000000250... · Kapasitas dan Fasilitas Pelabuhan Dalam Mendukung MP3EI Koridor Sulawesi