Upload
duongliem
View
233
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Bsili)BADAN STANDARDISASI NASIONAL
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 28A/KEP IBSN I 2 I 201s
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASTONAL,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator
Kinerja Utama di lingkungan Badan Standardisasi
Nasional;
bahwa dengan berakhirnya masa Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2O|V2OI4, dan dimulainya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2Ol5-2O19, maka perlu meninjau kembali
Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Nomor 7 IKDPIBSN/2/2013 tentang Indikator
Kinerja Utama Badan Standardisasi Nasional;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Badan
Standardisasi Nasional tentang penetapan
Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan
Standardisasi Nasional;
b.
c.
Mengingat. ...
BS[rj)BADAN STANDARDISAS! NASIONAL
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
2.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa2\;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 558a);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran
Negara Nomor a6la\
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2Ol4
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, T\rgas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
Keputusan Presiden Nomor 84lM Tahun 2Ol2
tentang Pengangkatan Kepala Badan
Standardisasi Nasional;
3.
4.
5.
6.
7. Peraturan.
7.
Bslri)BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN l5l2OO7tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/ 1 1/2008
tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kine{a
Utama;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2Ol4 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata
Kerja Reviu atas Laporan Kine{a Instansi
Pemerintah;
10. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi
Nasional, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Nomor 4 Tahun 2011'
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL TENTANG PENE*TAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN
STANDARDISASI NASIONAL.
8.
9.
Menetapkan
PERTAMA. ...
PERTAMA
KEDUA
BS[ti)BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan
Badan Standardisasi Nasional adalah sebagai berikut:
a. Indikator Kinerja Utama Badan Standardisasi
Nasional;
b. Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Penelitian
dan Kerjasama Standardisasi dan Unit Kerja di
lingkungan Deputi Bidang Penelitian dan
Kerj asama Standardisasi;
c. Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Penerapan
Standar dan Akreditasi dan Unit Kerja di
lingkungan Deputi Bidang Penerapan Standar dan
Akreditasi;
d. Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Informasi
dan Pemasyarakatan Standardisasi dan Unit Kerja
di lingkungan Deputi Bidang Informasi dan
Pemasyarakatan Standardisasi;
e. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Utama dan
Unit Kefa di lingkungan Sekretariat Utama,
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan iniyang merupakan bagran tidak terpisahkan dari
Keputusan Kepala Badan ini.
Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan
Standardisasi Nasional sebagaimana tercantum pada
diktum PERTAMA mengacu kepada Rancangan
Teknokratik Rencana Strategis Badan Standardisasi
Nasional Tahun 2Ol5-2O19 sampai dengan
ditetapkannya Rencana Strategis Badan Standardisasi
Nasional Tahun 20f5-2019 sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
KEDUA....
BS[ti)BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan
Standardisasi Nasional sebagaimana tercantum pada
diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan ukuran
kinerja untuk menyusun dan menetapkan:
a. Rencana Kinerja Tahunan;
b. Rencana Kerja dan Anggaran;
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
c. Perjanjian Kinerja; dan
d. Laporan Kinerja;
e. Evaluasi Pencapaian Kinerja,
oleh masing-masing unit kerja di lingkungan
Standardisasi Nasional.
Badan
Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian
Kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit keda dan
disampaikan kepada Kepala Badan Standardisasi
Nasional.
Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas
pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini, Inspektorat
Badan Standardisasi Nasional diberikan tugas untuk:
a. melakukan review atas capa.ian kinerja Lembaga
dalam rangka meyakinkan keandalan informasi
yang disajikan dalam Laporan Kinerja Badan
Staldardisasi Nasional;
b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
Keputusan Kepala Badan ini dan melaporkan
kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional.
KEENAM....
KEENAM
KETUJUH
KEDELAPAN
Etilri)BADAN STANDARDISASI NASIONAL
: Apabila ada perubahan yang sangat mendasar dalam
dokumen perencanaan strategis maupun dokumen
perenc€rnaan kinerja yang berkaitan dengan
penetapan indikator kinerja dalam dokumen
dimaksud, Keputusan Kepala Badan ini akan
menye suaikan dengan ketentuan tersebut.
: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka
Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Nomor 7/KEP/BSN/ 2 I 2Ol3 tentang Indikator Kinerja
Utama Badan Standardisasi Nasional, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
: Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.
2 Februari 2015
STANDARDISASI NASIONAL,
LAMPIRAN....
Ditetapkan di Jakarta
.,
BS[ri)BADAN STANDARDISASI NASIONAL
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
NOMOR | 2SAIKEP|BSN/2/2015
TANGGAL : 2Februari2015
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
I. Badan Standardisasi Nasional
1. T\rgas : melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang standardisasi nasional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundalg-
undangan yang berlaku.
2. Fungsi :
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang
standardisasi nasional;
b. pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas
BSN;
c. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi
pemerintah di bidang standardisasi nasional;
d. penyelenggaraan kegiatan kerja sarra dalam negeri dan
internasional di bidang standardisasi;
e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umumdi bidang perencanaErn umum, ketatausahaan, organisasi dantata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian,
perlengkapan, dan rumah tangga.
3. Indikator Kine{a Utama. ...
Bsili)BADAN STANDARDISASI NASIONAL
3. Indikator Kinerja Utama :
Sasaran Indikator Kinerja Utama Sumber Data
1 Melindungi keselamatan,
keamanan, kesehatan
masyarakat, pelestarian
fungsi lingkungan hidup
1 Tingkat persepsi terhadap
keamanan dan keselamatan
produk bertanda SNI
l,aporan Deputi PKS
(Puslitbang)
2 Meningkatkan daya saing
produk nasional di pasar
domestik
2 Tingkat persepsi publik
terhadap daya saing produk
bertanda SNI di paszrr domestik
Laporan Deputi PKS
(Puslitbang)
3 Meningkatkan akses
produk nasional ke pasar
global
3 Tingkat persepsi terhadap daya
saing penerap standar di pasar
global
Laporan Deputi PKS
(Puslitbang)
4 Terwujudnya penguatan
kebijakan nasional dan
regulasi di bidang
Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian
4 Jumlah PP dan Perpres Laporan Sestama
(HoH)
5 Jumlah Kebiiakan BSN laporan Sestama
(HOH) dari Para
Deputi (Unit Kerja)
5 Meningkatnya kapasitas
dan kualitas
pengembangan SNI
6 Jumlah SNI yang ditetapkan Iaporan Deputi PKS
(PPS), Deputi IPS
(Pusido), Sestama
(HoH)
7 Jumlah SNI yang harmonis
dengan standar internasional
l.aporan Deputi PKS
(PPS), Deputi IPS
(Pusido), Sestama
(HoH)
6 Meningkatnya kapasitas
dan kualitas sistem
penerapan standar,
penilaian kesesuaian dan
ketertelusuran
pengukuran
8 Persentase pertumbuhan
perusahaan/ instansi yang
mendapatkan sertifikasi SNI
Laporan Deputi PSA
(PSPS, PALS)
9 Persentase pertumbuhan LPK
yang diakreditasi
Laporan Deputi PSA
(PALLI, PALS)
10 Jumlah pengakuan
internasional terhadap
kemampuan pengukuran
nasional
Laporan Deputi PSA
(PALLT)
7. Meningkatnya. ...
Bsili)BADAN STANDARDISASI NASIONAL
II. Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi
1. T\.rgas : melaksanakan perumusan kebijakan di
bidang perumusan standar, penelitian
dan pengembangan serta kerjasama di
bidang standardisasi.
2. Fungsi :
a. perumusan kebijakan di bidang penelitian, pengkajian,
pengembangan, perumusan dan penetapan Standar Nasional
serta kerjasama di bidang standardisasi;
b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang penelitian,
pengkajian, pengembangan, perumusan dan penetapan standarnasional serta kerjasama di bidang standardisasi;
Sasaran Indikator Kinerja Utama Sumber Data
7 Meningkatnya Budaya
Mutu melalui peningkatan
sistem informasi dan
edukasi di bidang
Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian
11 Tingkat Persepsi Pub[k
terhadap Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian
Laporan Deputi IPS
(Pusido, Pusdikmas)
t2 Jumlah partisipasi masyarakat
dalam kegiatan standardisasi
dan penilaian kesesuaian
Laporan Deputi IPS
dari Para Deputi (Unit
Kerja)
8 Meningkatnya kinerja
sistem pengelolaan
anggaran, sumber daya
manusia, tata kelola dan
organisasi yang
profesional di BSN
13 Opini Wajar Tanpa
Pengecualian
Laporan Sestama
(PKr)
t4 Nilai evaluasi LAKIP l.aporan Sestama
(PKr)
15 Nilai Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
l.aporan Sestama
(HOH)
9 Terpenuhinya sarana dan
prasarana fisik
16 Persentase penambah€rn sarana
prasarana
Laporan Sestama
(PKr)
c. pembinaan. ...
BS[rj)BADAN STANDARDISASI NASIONAL
c. pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan serta
pengendalian kegiatan di bidang penelitian, pengkajian, dan
kerjasama di bidang standardisasi, serta pengembangan,
perumusan dan penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI);
d. pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama dalam negeri dan
luar negeri di bidang standardisasi dengan badan-badan
nasional dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
3. Indikator Kinerja Utama :
Sasaran Indikator Kinerja Utama Sumber Data
1 Tersedianya RASNI yang
siap ditetapkan sesuai
dengan kebijakan
pengembangan standar
1 Jumlah RASNI yang siap
ditetapkan sesuai kebutuhan
pasar
Laporan PPS,
Puslitbang
2 Tersedianya rekomendasi
hasil kesepakatan
kerjasama untukpengembangan SNI
2 Persentase rekomendasi hasil
kedasama standardisasi yang
mendukung pengembangan SNI
Laporan PKS
3 Tersedianya hasil
kqj ian / penelitian yang
mendukung
pengembangan SNI
3 Persentase kajian/ penelitian
yang mendukung
pengembangan SNI
l.aporan Puslitbang
II.A. Pusat. ...
Bsili)BADAN STANDARDISASI NASIONAL
II.A. Pusat Perumusan Standar
1. Tugas : melaksanakan penyiapan rumusan
kebijakan, pembinaan, koordinasi
program dan penyusunan rencana di
bidang pengembangan sistem
perumusErn, perumusan dan evaluasi
Standar Nasional Indonesia, serta
menJrusun pedoman di bidang Metrologi
teknik, Standar dan Evaluasi Uji dan
Kualitas (MSUK), dan pemberian
tanggapan terhadap konsep standar baik
secara bilateral, regional maupun
international.
2. Fungsi :
a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang perumusan dan revisi
Standar Nasional Indonesia;
b. pembinaan dan pengembangan sistem perumusan Standar
Nasional Indonesia;
c. perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia;
d. pelaksanaan evaluasi pemmusan dan revisi Standar Nasional
Indonesia.
3. Indikator Kinerja Utama :
Sasaran Indikator Kinerja Utama Penjelasan1 Tersedianya RASNI yang
siap ditetapkan sesuai
dengan kebljakan
pengembangan standar
1. Jumlah kebijakan perumusan
standar
Laporan PPS
2. Jumlah SNI yang ditetapkan Laporan PPS
3. Jumlah sumber daya
perumusan standar
l,aporan PPS
4. Jumlah. ...
Bsilri)BADAN STANDARDISASI NASIONAL
II.B. Pusat Kerjasama Standardisasi
1. Tugas : melal<sanakan penyiapan rumusan
kebijakan, pembinaan, koordinasi
program dan penyusunan rencana di
bidang notilikasi dan kerjasama teknis
perdagangan, kelembagaan sandardisasi
dalam negeri maupun luar negeri serta
kegiatan lain sesuai dengan lingkup
kewenangannya.
2. Fungsi
a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang kerjasama teknisperdagangan, kelembagaan standardisasi dan kegiatan
c.
notifrkasi;
perencanaan program di bidang kerjasama teknis perdagangan,
kelembagaan standardisasi dan kegiatan notifi kasi;
pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan, danevaluasi di bidang kerjasama teknis perdagangan, kegiatanPanitia Nasional dan Kelompok Kerja serta kegiatan notilikasi;pelaksanaan kerjasama di bidang kelembagaan standardisasilintas sektoral dan daerah;
Sasaran Indikator Kinerja Utama Penjelasan
4. Jumlah Komtek/ Subkomtek
yang telah memenuhi
ketentuan Pedoman
Standardisasi Nasional
taporan PPS
5. Jumlah RSNI yang harmonis
dengan standar internasional
Laporan PPS
b.
d.
e. pelaksanaan. ...
BS[ri)BADAN STANDAROISASI NASIONAL
e. pelaksanaan urusan pengelolaan keanggotaan Indonesia dalam
organisasi standardisasi dan kerjasama dengan badan
standardisasi di tingkat bilateral, regional maupun internasiona-l;
f. pelaksanaan pengembangan sistem, mekanisme serta prosedur
untuk bidang notifikasi dan kerjasama teknis perdagangan,
kerjasama standardisasi internasional dan kerjasama
standardisasi dalam negeri.
3. Indikator Kinerja Utama :
Sasaran Indikator Kine{a Utama Penjelasan
1 Tersedianya rekomendasi
hasil kesepakatan
kerjasama untukpengembangan SNI
1 Persentase kerjasama
standardisasi yang disepakati di
tingkat nasional, bilateral,
regional dan multilateral untuk
memfasilitasi perdagangan
Laporan PKS
2 Persentase tindak lanjut dan
implementasi kesepakatan
kerjasama di bidang
standardisasi yang harus
dipenuhi
l,aporan PKS
3 Persentase penguatan posisi
Indonesia di bidang Standar
dan Penilaian Kesesuaian
dalam menghadapi Masyarakat
Dkonomi ASEAN
Laporan PKS
4 Persentase tanggapan Indonesia
dalam kegiatan pengembangan
standar intemasional
L,aporan PKS
Persentase penanganan
permintaan layanan notifi kasi
dan enquiry dalam rangka
memenuhi perjanjian TBT-WTO
Laporan PKS
6. Persentase. ...
BS[rj)BADAN STANDARDISASI NASIONAL
II.C. Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi
1. T\rgas : melaksanakan penyiapan rumusan
kebijakan, pembinaan, koordinasi
program dan penyusunan rencana di
bidang penelitian dan pengembangan
standardisasi dalam aspek perumusan
standar, penerapan standar, akreditasi,
informasi dan pemasyarakatan
standardisasi serta kerjasama
standardisasi, dan kegiatan lain yang
terkait.
2. Fungsi :
a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang penelitian danpengembangan;
b. pembinaan dan koordinasi program di bidang penelitian danpengembangan;
c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan standardisasi;d. pen,'Lrsunan program dan tata operasional penelitian dan
pengembangan;
e. pelaksanaan kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan;f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian dan
pengembangan.
Sasaran Indikator Kinerja Utama Penjelasan
6 Persentase penguatan standar
dan penilaian kesesuaian
melalui peningkatan peran al(ifIndonesia dalam forum TBT
wTo
Laporan PKS
7 Persentase layanan aplikasi IIN Laporan PKS
3. Indikator....
Bslrr)BADAN STANDARDISASI NASIONAL
III. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi
1. T\rgas : melaksanakan perumusan kebijakan di
bidang penerapErn standar dan
akreditasi.
2. Fungsi :
a. perumusan kebijakan di bidang sistem penerapan standar,
akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi;
b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang sistem
penerap€rn standar, alreditasi dan sertifikasi dalam bidang
standardisasi;
c. pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan serta
pengendalian kegiatan sistem penerapan standar, akreditasi dan
sertifrkasi dalam bidang standardisasi serta penyediaan bahan
acuan dan ketertelusuran sistem pengukuran;
d. penyiapan rumusan penetapan, pembinaan, pemeliharaan dan
tata cara kalibrasi standar nasional untuk satuan ukuran;
e. penetapan dan pelaksanaan koordinasi laboratorium uji standardan laboratorium metrologi selaku laboratorium acuan;
3. Indikator Kinerja Utama :
Sasaran Indikator Kinerja Utama Penjelasan
1 Tersedianya hasil kajian /penelitian yang
mendukung
pengembangan dan
penerapan SNI
1 Jumlah penelitian dan
pengembangan standardisasi
l,aporan Puslitbang
2 Jumlah publikasi hasil
penelitian dan pengembangan
standardisasi
l,aporan Puslitbang
3 Jumlah laporan monitoring
penelitian
Laporan Fuslitbang
f. Pembinaan. ...
Bsili)BADAN STANDARDISASI NASIONAL
f. pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama dengan badan-
badan nasional dan internasional di bidang sistem penerapan
standar, akreditasi dan sertifikasi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Indikator Kinerja Utama :
Sasaran Indikator Kinerja Utama Sumber Data
1 Meningkatnya penerapan
standardisasi dan
optimalisasi LPK
i Persentase pertumbuhan
jumlah perusahaan/ instansi
yang mendapatkan sertifikasi
SNI
la.poran PSPS
2 Persentase pertumbuhan
jumlah jenis produk yang ber-
SNI
la.poran PSPS
3 Persentase pertumbuhan
Jumlah LPK yang diakreditasi
Laporan PALLI, PALS
4 Efektifitas penerapan SNI Laporan PSPS
2 Meningkatnya pembinaan
dan pemantauan di
bidang standardisasi dan
penilaian kesesuaian
5 Jumlah organisasi/ pelaku
usaha Mikro dan Kecil yang
mendapat pembinaan
penerapan standar
Laporan PSPS
6 Jumlah LPK yang siap di
akreditasi
Laporan PSPS
7 Jumlah SDM yang kompeten
dalam standardisasi dan
penilaian kesesuaian
Laporan PSPS dari
Para Unit Kerja
3 Meningkatnya
ketertelusuran
pengukuran nasional
8 Jumlah pengakuan
internasional terhadap
kemampuan pengukuran
metrologi nasional
Laporan PALLI
IILA. Pusat. ...
Bslrr)BADAN STANDARDISASI NASIONAL
III.A. Pusat Sistem Penerapan Standar
1. T\rgas : melaksanakan penyiapan rumusan
kebijakan, pembinaan, koordinasi
program dan penyusunan rencana di
bidang sistem pemberlakuan standar
dan penanganan pengaduan serta
pembinaan prasarana penerapan
standar dan sistem jaminan mutu.
2. Fungsi :
a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem pemberlakuan
standar dan penarganan pengaduan serta prasarana penerapan
standar dan sistem jaminan mutu;
b. pembinaan dan koordinasi program pemberlakuan standar dan
penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan
standar dan sistem jaminan mutu;
c. pelaksanaan urusan sistem pemberlakuan standar dan
penanganan pengaduan;
d. pelaksanaan urLlsan sistem prasarana. penerapan standar dan
sistem jaminan mutu;
e. pelalsanaan pemantauan dan evalua.si sistem pemberlakuan
standar, penanganan pengaduan serla prasarana penerapan
standar dan sistem jaminan mutu.
3. Indikator Kinerja Utama :
Sasaran Indikator Kinerja Utama Penjelasan1 Tersedianya acuan
pelaksanaal kegiatan
penerapan standar danpenilaian kesesuaian
1 Jumlah kebijakan
pengembangan sistem
penerapan SNI dan Penilaian
Kesesuaian
l,aporan PSPS
2. Meningkatnya. ...
Bsili)BADAN STANDARDISASI NASIONAL
III.B. Pusat Akreditasi Laboratorium dan kmbaga Inspeksi
l. T\rgas : melaksanakan penyiapan rumusan
kebijakan, pembinaan, koordinasi
program akreditasi laboratorium penguji,
akreditasi laboratorium kalibrasi dan
akreditasi lembaga inspeksi.
2. Fungsi
a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem akreditasi
laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi dan lembaga
inspeksi;
b. pembinaan dan koordinasi program di bidang akreditasilaboratorium penguji, laboratorium kalibrasi dan lembagainspeksi;
Sasaran Indikator Kinerja Utama Penjelasan
2 Meningkatnya kapasitas
infrastruktur LPK
2 Jumlah LPK yang mendapat
fasilitasi untuk memperluas
lingkup dan meningkatkan
kompetensinya
l,aporan PSPS
3 Meningkatnya jumlah
industri/ organisasi yang
mampu menerapkan SNI
3 Jumlah industri/ organisasi
yang mendapat fasilitasi
menerapkan SNI
Laporan PSPS
4 Terwujudnya monitoring
integritas tanda SNI pada
produk yang beredar di
Indonesia
4 Jenis produk bertanda SNI yang
diidentihkasi pemenuhannya
terhadap persyaratan SNI
l.aporan PSPS
5 Terwrrj udnya adopsi SNI
menjadi regulasi teknis
sesuai aturan yang
berlaku
5 Persentase fasilitasi adopsi SNI
menjadi regulasi teknis
taporan PSPS
c. Pelaksanaan. ...
BS[rj)BADAN STANDARDISASI NASIONAL
c. pelaksanaan kerjasama akreditasi laboratorium penguji,
laboratorium kalibrasi dan akreditasi lembaga inspeksi secara
nasional, regional dan internasional;
d. pelaksanaan kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional di
bidang akreditasi laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi
dan lembaga inspeksi;
e. pelaksanaan evaluasi sistem akreditasi dan sertifikasi di bidang
standardisasi serta penerapzrnnya.
3. Indikator Kine{a Utama :
Sasaran Indikator Kine{a Utama Penjelasan
1 Terwujudnya kebljakan
akreditasi bidang
laboratorium dan lembaga
inspeksi
1 Jumlah kebijakan akreditasi
bidang laboratorium dan
lembaga inspeksi
Laporan PALLI
2 Meningkatnya jumlah
asesor bidang
laboratorium dan lembaga
inspeksi
2 Jumlah asesor baru di bidang
laboratorium dan lembaga
inspeksi
Laporan PALLI
Terwujudnya pengakuan
internasional dan regional
terhadap sistem akreditasi
pengujian, kalibrasi dan
inspeksi
Jumlah pengakuan
internasional dan regional
terhadap sistem alceditasi
pengujian, kalibrasi dan
inspeksi
Laporan PALLI
4 Terwujudnya kebijakan
Penguatan Standar
Nasional Satuan Ukuran(SNSU)
4 Jumlah kebijakan penguatan
Standar Nasional Satuan
Ukuran (SNSU)
Laporan PALLI
5 Terwujudnya pengakuan
intemasional terhadap
kemampuan pengukuran
metrologi nasional
Jumlah pengakuan
internasional terhadap
kemampuan pengukuran
metrologi nasional
Laporan PALLI
6. Terselenggaranya. .-.
BS[ri)BADAN STANDARDISASI NASIONAL
III.C. Pusat Akreditasi lrmbaga Sertifikasi
1. T\rgas : melaksanakan penyiapan rumusan
kebijakan, pembinaan, koordinasi
program dan penyusunan rencana di
bidang akreditasi dan sertifikasi bidang
sistem manajemen, produk, lembaga
pelatihan dan personel, dan sejenisnya
serta kedasama dengan lembaga yang
terkait dengan kegiatan akreditasi dan
sertilikasi baik secara bilateral, regional
dan internasional.
2. Fungsi :
a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem akreditasi
lembaga sertifikasi dan lembaga pelatihan;
b. pembinaan dan koordinasi program di bidang akreditasi lembaga
sertifikasi dan lembaga pelatihan;
c. pelaksanaan kerjasama akreditasi baik nasional, bilateralmaupun international di bidang standardisasi;
d. pelaksanaan Komite Akreditasi Nasional di bidang akreditasilembaga sertifikasi dan lembaga pelatihan;
e. pelaksanaan evaluasi sistem akreditasi dan sertifikasi di bidangstandardisasi serta penerapannya.
Sasaran Indikator Kinerja Utama Penjelasan
6 Terselenggaranya paket
layanan akreditasi
laboratorium dan lembaga
inspeksi
6 Persentase layanan akreditasi
Laboratorium dan lembaga
inspeksi
l,aporan PALLI
3. Indikator....
BS[ri)BADAN STANDARDISASI NASIONAL
IV. Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi
1. T\rgas : melaksanakan perumusan kebijakan di
bidang informasi dan dokumentasi serta
pendidikan dan
standardisasi.
pemasyarakatan
2. Fungsi
a. perumusan kebija_kan di bidang pengembangan, pembinaan danpengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengembangan danpendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi, sertapembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan,promosi dan pemasyarakatan bidang standardisasi dan jaminanmutu;
3. Indikator Kinerja Uta-ma :
Sasaran Indikator Kine{a Utama Penjelasan
1 Terwujudnya kebijakan
akreditasi bidang Lembaga
Sertifikasi
1 Jumlah kebijakan akreditasi
bidang lembaga sertihkasi
Laporan PALS
2 Meningkatnya jumlah
asesor bidang lembaga
Sertifrkasi
2 Rasio jumlah asesor bidang
lembaga sertifikasi terhadap
rata-rata permintaan akreditasi
Laporan PALS
3 Terwujudnya pengakuan
internasional dan regional
terhadap Sistem
Akreditasi dan Sertifikasi
Bidang Sistem
Malajemen, Produk dan
Personel
Jumlah pengakuan
internasional dan regional
terhadap sistem akreditasi dan
sertifi kasi bidang sistem
manajemen, produk dan
personel
Laporan PAI,S
4 Terselenggaranya paket
layanan akredita.si
lembaga sertifikasi
4 Persentase layanan akreditasi
lembaga sertihkasi
Laporan PALS
b. penyusunan. ...
Bsili)BADAN STANDARDISASI NASIONAL
b. pen5rusunan rencarta dan program nasional di bidang
pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya informasi dan
dokumentasi, pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan,
pelatihan, promosi dan pemasyarakatan bidang standardisasi
dan jaminan mutu;
c. pemantauan, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan
dan pengendalian kegiatan di bidang pengembangan dan
pendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi,
pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan,
promosi dan pemasyarakatan bidang standardisasi dan jaminan
mutu;
d. penyelenggaraan kegiatan informasi dan dokumentasi
standardisasi;
e. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pemasyarakatan
standardisasi.
3. Indikator Kinerja Utama :
Sasaran Indikator Kinerj a Utama Sumber Data1 Terwujudnya SNI yang
melindungi keselamatan,
keamanan, kesehatan
masyarakat dan
pelestarian fungsi
lingkungan hidup serta
mendukung daya saing
produk
1 Tingkat persepsi masyarakat
terhadap standardisasi dan
penilaian kesesuaian
Laporan Pusido,
Pusdikmas
2 Tingkat partisipasi masyarakat
dalam kegiatan standardisasi
dan penilaian kesesuaian
Laporan Pusido,
Pusdikmas
3 Indeks kepuasan pelanggan
layanan jasa informasi dan
pelatihan standardisasi dan
penilaian kesesuaian
Laporan Pusido,
Pusdikmas
IV.A. Pusat. ...
EilIi)BADAN STANDARDISASI NASIONAL
IV.A. Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi
1. T\:gas : melaksanakan penyiapan rumusankebijakan, pembinaan, koordinasi
program dan penyusunan rencana di
bidang informasi dan dokumentasi
standardisasi.
2. Fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem komunikasidata dan jaringan informasi standardisasi, dokumentasi danperpustakaan pendayagunaan informasi standardisasi;
b. pen5rusunan rencana dan program pengembangan sistem
komunikasi data dan jaringan informasi, dokumentasi danperpustakaan, serta pendayagunaan informasi standardisasi;
c. pengembangan sistem komunikasi data dan sistem jaringan
informasi standardisasi;
d. pelaksanaan dokumentasi dan perpustakaan standardisasi;e. pendayagunaan informasi standardisasi, dan pemberian layanan
informasi standardisasi_
3. Indikator Kinerja Utama :
Sasaran Indikator Kinerja Utama Penjelasan1 Peningkatan pengguna
informasi dan sistem
informasi standardisasi
dan penilaian kesesuaian
1 Jumlah pemanfaat informasi
standardisasi dan penilaian
kesesuaian online dan off-line
Laporan Pusido
2 Jumlah kebilakan layanan
informasiLaporan Pusido
3 Jumlah pengguna layanan
informasi standardisasi danpenilaian kesesuaian melalui
simpul layanan
Laporan Pusido
4. Jumlah. ...
E[ilri)BADAN STANDARDISASI NASIONAL
IV.B. Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi
1. T\rgas : melaksanakan penyiapan rumusan
kebijakan, pembinaan, koordinasi
program dan penyusunan rencana dibidang pendidikan dan pelatihan serta
pemasyarakatatr di bidang standardisasi
dan jaminan mutu.
2. Fungsi :
a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan, sertapemasyarakatan di bidang standardisasi dan jaminan mutu;
b. penJrusunan rencana dan program, pembinaan dan koordinasi dibidang pendidikan dan pelatihan serta pemasyarakatan dibidang standardisasi dan jaminan mutu;
c. pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihanserta pemasyarakatan di bidang standardisasi dan jaminanmutu;
Sasaran Indikator Kinerja Utama Penjelasan
4 Jumlah pengakses sistem
informasi standardisasi dan
penilaian kesesuaian berbasis
TIK
Laporan Pusido
5 Jumlah simpul sistem informasi
yang terintegrasi/ link dengan
sistem informasi standardisasi
dan penilaian kesesuaian
Laporan Pusido
6 Jumlah dan penyelesaian
komplain
l,aporan Pusido
7 Indeks kepuasan pelanggan
layanan jasa informasi
standardisasi dan penilaian
kesesuaian
Laporan Pusido
d. pelaksanaan. ...
BS[ri)BADAN STANDARDISASI NASIONAL
d. pelaksanaan dan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan
standardisasi dan jaminan mutu;
e. pelaksanaan pemasyarakatan standardisasi dan jaminan mutu;
f. pelaksanaan evaluasi dalam pendidikan dan pelatihan serta
pemasyarakatan di bidang standardisasi dan jaminan mutu.
3. Indikator Kinerja Utama :
Sasaran Indikator Kinerja Utama Penjelasan
1l Peningkatan edukasi
publik di bidang
standardisasi dan
penilaian kesesuaian
1 Persentase peningkatan jumlah
peserta pendidikan dan
pelatihan standardisasi dan
penilaian kesesuaian
laporan Pusdikmas
2 Persentase peningkatan jumlah
materi pendidikan dan
pelatihan standardisasi dan
penilaian kesesuaian yang
disebarluaskan
Laporan Pusdikmas
3 Indeks kepuasan pelanggan
pelatihan standardisasi dan
penilaian kesesuaian
la.poran Pusdikmas
4 Persentase peningkatan jumlah
masyarakat yang berpartisipasi
dalam kegiatan standardisasi
dan penilaian kesesuaian
la.poran Pusdikmas
5 Persentase peningkatan jumlah
materi promosi standardisasi
dan penilaian kesesuaian yang
disebarluaskan
laporan Pusdikmas
V. Sekretariat. ...
BS['DBADAN STANDARDISASI NASIONAL
V. Sekretariat Utama
1. Tlrgas : mengkoordinasikan perencanaan,
pembinaan, pengendalian administrasi,
dan sumber daya di lingkungan BSN.
2. Fungsi :
a. koordinasi perencanaan program dan perumusan kebijakan di
bidang standardisasi serta kebijakan teknis BSN;
b. pembinaan dan pelayanan administrasi, organisasi dan tata
laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian,
perlengkapan, dan rumah tangga BSN;
c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan,
penelaahan hukum, pemberian bantuan dan penyuluhan
hukum serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan
antar lembaga;
d. pembinaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia,
program kegiatan standardisasi, kerjasama fungsional dan
antar lembaga terkait lainnya di lingkungan BSN;
e. koordinasi dan penyusunan laporan BSN.
3. Indikator Kinerja Utama :
Sasaran Indikator Kinerja Utama Sumber Data
1 Meningkatnya efektifitas
regulasi standardisasi
nasional
1 Jumlah PP bidang
Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian
Laporan HOH
2 Jumlah Perpres Laporan HOt
3 Jumlah Kebijakan diKesestamaan
Laporan HOll
2. Tercapainya. ...
BS[ri)BADAN STANDARDISASI NASIONAL
V.A. Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha
1. T\rgas : melaksanakan penyiapan rLrmusan
kebijakan, pembinaan, koordinasi
program dan pen5rusunan rencana,
pengelolaan keuangan, urusan tata
usaha dan urLlsan rumah tangga serta
pengelolaan barang/kekayaan miliknegara.
2. Fungsi :
a. pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan,program dan perencanaan;
b. penJrusunan anggarzrn rutin dan pembangunan;c. perencErna€rn kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran,
serta inventarisasi kekayaan negara;
d. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
Sasaran Indikator Kinerja Utama Sumber Data2 Tercapainya pengelolaan
dan pengendalian
4 Opini BPK atas l,aporan
Keuangan
Laporan PKT
anggarzrn yang akuntabel,
SDM yang profe sional, dan
organisasi yang efektif
5 Nilai PMPRB Laporan HOH
6 Penyelesaian reorganisasi BSN Laporan HOH
7 Nilai evaluasi LAKIP Laporan PKT
8 Nilai kepatuhan layanan publik Laporan HOH
9 Jumlah SDM yang sesuai
kebutuhan organisasi
Laporan HOH
10 Jumlah pemberitaan
kelembagaan BSN di website
dan media massa
Laporan HOH
Terpenuhinya sarana dan
prasarana hsik
11 Persentase penambahan sarana
prasarana
l,aporan PKT
e. pelaksanaan. ...
4
BS[ri)BADAN STANDARDISASI NASIONAL
e. pelaksanaan urLlsan rumah tangga;
f. pelaksanaanurusanketatausahaan.
Indikator Kinerj a Utama :
Sasaran Indikator Kinerja Utama Penjelasan
1 Tersusunnya dokumen
perencanaan dan
monitoring evaluasi
1 Nilai evaluasi LAKIP (dokumen
LAKIP)
Laporan PKT
2 Jumlah dokumen Renja laporan PKT
3 Jumlah dokumen RKAKL Laporan PKT
4 Jumlah dokumen Perjanjian
Kinerja
l.aporan PKT
5 Jumlah Laporan Monev
Kegiatan
taporan PKT
6 Jumlah pelaksanaan Raker taporan PKT
7 Jumlah sosialisasi/ workshop
perencanaan dan penganggaran
Laporan PKT
2 Terselenggaranya
pengelolaan keuangan
8 Opini BPK atas [.aporan
Keuangan (laporan keuangan)
l,aporan PKT
9 Jumlah kebijakan pengelolaan
,rnggaran
Laporan PKT
10 laporan pengelolaan anggaran
dan PNBP
Laporan PKT
11 Jumlah konsep revisi PP tarifPNBP
Laporan PKT
l2 Jumlah sosialisasi PNBP l,aporan PKT
Sasaran Indikator Kine{a Utama PenjelasanTerselenggaranya
pengelolaan tata. usaha
dan rumah tangga
13 Jumlah laporan pengelolaan
barang milik negara
Laporan PKT
74 Jumlah l^aporan penghapusan
BMN
I-aporan PKT
15 Jumlah Laporan penetapan
status BMN
Laporan PKT
16. Jumlah. ...
I
BS[ti)BADAN STANDARDISASI NASIONAL
V.B. Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat
1. Tugas : melaksanakan pengkajian dan
penelaahan hukum, perumusan dan
penyusunan peraturan perundangan,
pemberian bantuan dan penyuluhan
hukum, analisis dan penataan
kelembagaan, pengawasan dan evaluasi
manajemen mutu internal, urusan
kepegawaian, h ubungan masyarakat dan
hubungan antar lembaga serta
penJrusunan laporan.2. Fungsi :
a. pelaksanaan analisa, pengkajian, penelaahan dan penyusunanperaturan perundang-undangan ;
b. pelalsanaan dokumentasi dan pemberian informasi hukum;c. pelaksanaan pemberian bantuan dan penyuluhan hukum;d. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
Sasaran Indikator Kinerja Utama Sumber Data
10 Jumlah l"aporan pengalihan
status BMN
l,aporan PKT
t7 Jumlah kebijakan pengelolaan
tata usaha dan rumah tangga
laporan PKT
4 Tersedianya sarana dan
prasarana fisik untukpelaksanaan tupoksi
18 Jumlah sarana dar prasarana
yang dapat disediakan
Laporan PKT
19 Jumlah sosialisasi/ bimtek tata
usaha dan rumah tangga
Laporan PKT
20 Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan gedung Lab
SNSU
Laporan PKT
e. pelaksanaan. ...
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
e. pelaksanaan penataan, evaluasi dan perumusan organisasi dantata laksana serta pengawasan dan evaluasi manajemen mutuinternal;
f. pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antarlembaga.
3. Indikator Kinerja Utama :
Sasaran Indikator Kinerja Utama Penjelasan1 Terwujudnya peraturan
perundang-undangan dibidang standardisasi danpenilaian kesesuaian
1 Jumlah PP di bidang
standardisasi dan penilaian
kesesuaian
Laporan HOH
2 Jumlah Perpres l,aporan HOH
2 Terwujudnya produk
hukum BSN
3 Jumlah peraturan Ka. BSN Laporan HOH
4 Persentase usulan keputusan
Ka. BSN yang diselesaikan
Laporan HOH
5 Jumlah penyuluhan hukum Laporan HOH
6 Database informasi hukum l,aporan HOH
7 Jumlah kajian hukum Laporan HOH
3 Terwujudnya paket
pengembangan SDM
sesuai analisis kebutuhan
8 Jumlah SDM yang mengikuti
diklatpim dan prajabatan
l,aporal HOH
9 Jumlah SDM yang mengikuti
diklat teknis
Laporan HOH
10 Analisa kebutuhan pelatihan Laporal HOH
11 Standar Kompetensi Jabatan taporan HOH
12 Dralt pedoman Jabatan
Fungsional Standardisasi
Laporan HOH
13 Jumlah SOP bidang
kepegawaianLaporan HOH
4 Terwujudnya paketpublikasi kelembqgFan
1,4 Jumlah pemberitaan
-kelemb"eBqn BSN di website
dan media massa
Laporan HOH
15. Jumlah. ...
!$
BS[rj)BADAN STANDARDISASI NASIONAL
V.C. Inspektorat
1. T\rgas : melaksanakan pengawasan fungsional
terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan BSN.
2. Fungsi :
a. penJrusunan program pengawasan yang meliputi anggaran,kepegawaian, perlengkapan, dan akuntabilitas;
b. pelaksanaan pengawasan €rnggara.n, kepegawaian, perlengkapan
dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku ;
c. penJrusunan laporan hasil pengawasan;
d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat.
Sasaran Indikator Kinerja Utama Sumber Data15 Jumlah keikutsertaan pameran
BSN
Laporan HOH
16 Jumlah koordinasi
kelembagaan dan antar
lembaga
Laporan HOH
t7 Jumlah dokumen laporan
tahunan
Laporan HOH
18 Jumlah laporan capaian
pelaksanaan program reformasi
birokrasi
Laporan HOH
19 Jumlah laporan hasil survei
evaluasi kelembagaan
Laporan HOH
3. Indikator. ...
Bsfri)BADAN STANDARDISASI NASTONAL
3. Indikator Kineda Utama :
Terselengg"r"rry"
perbaikan pengelolaan
kegiatan dan program dilingkungan BSN, melalui
tindak lanjut penyelesaian
rekomendasi atas hasilpengawasan dan
pemeriksaan
Persentase Penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil AuditInternal
l.aporan Inspektorat
Persentase Penyelesaian
Tindak l.anjut Hasil
Pemeriksaan Eksternal
Laporan Inspektorat
Sistem Pengendalian
Intern di berbagai unitkerja di lingkungan BSN
Terwuj udnya pelaksanaan Jumlah l.aporan Pelaksanaan
Sistem Pengendalian Intern(sPr)
laporan Inspektorat
NASIONAL,