repository.usu.ac.id › bitstream › handle › 123456789 › 56526 › Chapter II.pdf... · BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN …Secara historis, peraturan yang mengatur

26

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL (HKI)

A. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Secara historis, peraturan yang mengatur HKI di Indonesia, telah ada sejak

Tahun 1840-an. Pada Tahun 1885, UU Merek mulai diberlakukan oleh

pemerintah kolonial di Indonesia dan disusul dengan diberlakukannya UU Paten

pada Tahun 1910.Dua tahun kemudian, UU Hak Cipta (Auteurswet 1912) juga

diberlakukan di Indonesia. Untuk melengkapi Peraturan Perundang-undangan

tersebut, pemerintah kolonial Belanda di Indonesia memutuskan untuk menjadi

anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan disusul dengan menjadi anggota

Konvensi Berne pada tahun 1914.

Pada jaman pendudukan Jepang, peraturan di bidang HKI tersebut tetap

diberlakukan.Kebijakan pemberlakuan peraturan HKI produk Kolonial ini tetap

dipertahankan saat Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, kecuali

Undang-Undang Paten (Octrooiwet). Adapun alasan tidak diberlakukannya

Undang-Undang tersebut adalah karena salah satu Pasalnya bertentangan dengan

Kedaulatan RI.Di samping itu Indonesia masih memerlukan teknologi untuk

pembangunan perekonomian yang masih dalam taraf perkembangan.13

Setelah Indonesia merdeka pemerintah Indonesia mengundangkan UU

Merek Tahun 1961 (UU No.21 Tahun 1961), yang disusul dengan UU Hak Cipta

13

Tomi Suryo Utomo, Op.cit.,hlm 6

Universitas Sumatera Utara

Nasional yang pertama pada tahun 1982 (UU No. 6 Tahun 1982). Setelah

mengalami beberapa kali perubahan sebagai konvensi Internasional, diantaranya

perjanjian TRIPs, UU HKI terkini dari ketiga cabang utama tersebut adalah UU

Hak Cipta Tahun 2002 (UU No. 19 Tahun 2002), UU Paten Tahun 2001 (UU No.

14 Tahun 2001) dan UU Merek Tahun 2001 (UU No. 15 Tahun 2001). Untuk

melengkapi keberadaan UU HKI, pemerintah telah membuat 4 (empat) UU HKI

lainnya, yaitu UU Perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 Tahun 2000), UU

Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000), UU Desain Industri (UU No. 31 Tahun

2000), dan UU Desain Tata Letak Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000) dan sekarang

UUHC telah mengalami perubahan kembali yaitu Undang Undang Hak cipta

Nomor 28 Tahun 2014.14

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah bukan hal asing bagi masyarakat

pada umumnya. Perkembangan HKI itu sendiri memang sudah bukan merupakan

hal baru mengingat bahwa HKI mengalami indikasi perkembangan yang

signifikan sebagai suatu fenomena baru yang dapat memberikan nuansa baru

dalam kerangka pengaturan di bidangnya.

Perkembangan lain yang mewarnai sejarah hak milik intelektual pada

akhir abad ke-19, yaitu pada Konvensi Hak Milik Perindustrian dan Konvensi

Hak Cipta. Satu hal yang mendapat perhatian bersama adalah bahwa kedua

konvensi ini lahir karena satu kebutuhan akan pentingnya perlindungan hak milik

intelektual secara Internasional dan juga merupakan realisasi terhadap perlunya

suatu peraturan yang bersifat global dan menyeluruh di bidang hak milik

14

Ibid .


intelektual. Namun demikian, perlindungan hukum hak cipta pertama kali dalam

sejarah sebenarnya telah dimulai pada tahun 1709 oleh kerajaan Inggris. Di

Inggris, perlindungan hukum terhadap hak cipta menjadi isu menarik semenjak

1476, ketika usaha-usaha di bidang penulisan dan seni tidak berkembang, dan

karenanya memerlukan perlindungan hak cipta. Sementara itu, perlindungan

terhadap kekayaan intelektual dibidang industri malah dimulai sejak abad ke-16,

yaitu dengan adanya pemberian paten atau “oktroi”. Saat itu, paten diberikan

sebagai perlindungan oleh raja kepada orang asing yang membawa pengetahuan

dan kecakapan pembuatan barang dengan cara baru, bukan sebagai pengakuan

atas hak seperti sekarang ini.15

Adapun pengaturan HKI di Indonesia berdasarkan sejarahnya yakni:16

1. Zaman Hindia Belanda

a. Octroii Wet No. 136. Staatblad 1911 No. 313

b. Industrial Eigendom Kolonien 1912

c. Auter Wet 1912 Staatblad 1912 No. 600

2. Setelah kemerdekaan

a. Pengumuman Menteri Kehakiman RI No. JS 5/41 tanggal 12

Agustus 1953 dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953

tentang Pendaftaran Sementara Paten.

b. UU No. 21 Tahun 1987 tentang Merek.

c. UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

15

Arif Lutviansori., Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, Graha Ilmu,

Yogyakarta, Cet.1, 2010, hlm.28 16

Djumhana dan R. Djubaedilah IV., Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan

Prakteknya di Indonesia), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 2, 2003, hlm.2


d. UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan UU No. 6 Tahun 1982

tentang Hak Cipta.

e. UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek menggantikan UU yang

sebelumnya.

3. Tahun 1997

a. UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun

1987 tentang Hak Cipta.

b. UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun

1989 tentang Paten.

c. UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19

Tahun 1992 tentang Merek.

4. Tahun 2000

a. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

b. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

c. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu.

5. Tahun 2001

a. UU No. 14 Tahun 2001 tentang UU No. 13 Tahun 1997 tentang

Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten.

b. UU No. 15 Tahun 2001 tentang tentang perubahan atas UU No.

14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1992

tentang Merek.


6. Tahun 2002

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 1997

tentang Hak Cipta

7. Tahun 2014

UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 19 Tahun 2002

tentang Hak Cipta

B. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah terjemahan

resmi Intellectual Property Rights (IPR). Berdasarkan substansinya, HKI

berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya Intelektual

yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. World Intellectual Property

Organization (WIPO), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang

menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai “Kreasi yang dihasilkan

dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra, simbol, nama, citra dan

desain yang digunakan di dalam perdagangan.

Hak Kekayaan Intelektual17

adalah suatu sistem yang saat ini melekat pada

tata kehidupan modern. Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu konsep yang

baru bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Namun pada ujung

abad ke-20 dan awal abad ke-21 tercapai kesepakatan negara-negara untuk

17

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI

No.M.03.PR.07.10 tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dalam surat nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah Hak Kekayaan Intelektual (tanpa ”Atas”), telah resmi

dipakai, Hak Kekayaan Intelektual disingkat ”H.K.I”, namun kebanyakan penulis menggunakan

akronim ”HaKI” untuk sekedar kemudahan penyebutan.


mengangkat konsep HKI kearah kesepakatan bersama dalam wujud Agreement

Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement).18

Defenisi yang bersifat lebih umum dikemukakan oleh Jill Mc Keough dan

Andrew Stewart mendefenisikan HKI sebagai “Sekumpulan hak yang diberikan

oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif”.

Defenisi HKI yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh United Nations

Conference On Trade And Development (UNCTAD) International Centre for

Trade and Sustainable Development (ICTSD). Menurut kedua lembaga tersebut,

HKI merupakan “Hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh

hukum.”19

HKI sulit untuk didefinisikan, karena memang jika dilihat dari semua

referensi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan asal-usul kata ”Intellectual”

(Intelektual) yang ditempelkan pada kata ”Property Rights” (Hak Kekayaan) akan

sangat sulit kita temui tulisan yang membahas tentang asal-usul kata HKI.

Namun jika dicermati maksud dan cakupan istilah itu tersebut dapatlah kita

uraikan gambaran mengenai HKI secara umum.

Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu

benda yang bersumber dari hasil kerja otak,20

hasil kerja rasio. Hasil dari

pekerjaan rasio manusia yang menalar.21

Hasil kerjanya itu berupa benda

immaterial atau benda tidak berwujud. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan

18

Achmad Zen Umar Purba., Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, PT Alumni,

Bandung, Cet.1, 2005, hlm.1 19

Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian

Kontemporer, Yogyakarta, 2009, hlm 9 20

Kamus Besar Bahasa Indonesia ”Otak” berarti benak; sentral saraf; yang berperan

sebagai pusat pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis. 21

Ibid.


sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut

sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara

rasional dengan menggunakan logika, karena itu hasil pemikirannya disebut

rasional atau logis.22

Hak Kekayaan Intelektual juga dapat didefinisikan dengan

kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia baik berupa karya

dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.23

Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio,

intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tidak semua orang dapat

menghasilkan Intellectual Property Rights (IPR). Hanya orang yang mampu

mempekerjakan otaknya secara maksimal yang dapat menghasilkan hak

kebendaan yang disebut sebagai Intellectual Property Rights.

Kepustakaan hukum Anglo Saxon ada dikenal sebutan Intellectual

Property Rights. Kata ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia

menjadi ”Hak Milik Intelektual”, yang sebenarnya lebih tepat kalau diterjemahkan

menjadi ”Hak atas Kekayaan Intelektual”.24

Alasannya adalah ”Hak Milik”

sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum.25

Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan kedalam

berbagai kategori yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Jika ditelusuri

lebih lanjut maka Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari

benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial) karena berupa sebuah hak

atas suatu objek, karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

22

OK. Saidin., Op. Cit., hlm.10 23

Muhamad Ahkam Subroto dan Suprapedi., Pengenalan HKI (Hak Kekayaan

Intelektual), PT. Indeks, Jakarta, 2008, hlm.14 24

OK. Saidin., Op. Cit., hlm.11 25

Pasal 570 KUHPerdata dan dalam Pasal 20 UUPA No.5 Tahun 1960


dimaksud dengan benda yaitu tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh

hak milik.26

C. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Untuk memahami lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlu

diketahui lebih dahulu jenis-jenis benda, yaitu benda berwujud (material) dan

benda yang tidak berwujud (immaterial) seperti ditentukan dalam Pasal 503

KUHPerdata. Benda tidak berwujud ini dalam Pasal 499 KUHPerdata disebut

hak. Contoh Hak adalah Hak Tagih, Hak Guna Usaha, Hak Tanggungan, Hak

Kekayaan Intelektual.Baik benda berwujud maupun tidak berwujud (hak) dapat

menjadi objek hak. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat menjadi objek hak,

apalagi bila ikut serta dimanfaatkan oleh pihak lain melalui lisensi. Hak atas

benda berwujud disebut hak absolute atas suatu benda, sedangkan hak atas benda

tidak berwujud disebut hak absolute atas suatu hak.27

Pengembangan suatu doktrin dan teori akan melandaskan pada bidang

yang menjadi bidang penerapannya. Artinya, seseorang yang akan melahirkan

doktrin dan teori tersebut harus memperhatikan ruang lingkup di mana doktrin dan

teori itu akan diterapkannya. Dengan demikian, ruang lingkup, sifat-sifat dan

prinsip-prinsip HKI akan menjadi perhatian dari seseorang yang akan melahirkan

suatu doktrin atau teorinya.28

26

Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 27

Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra

Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.3 28

Muhamad Djumhana. Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan

Intelektual. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 11


Dalam perkembangan lahirnya suatu doktrin dan teori di bidang HKI tidak

hanya menyangkut aspek substansi materi semata-mata, tetapi juga merambah

pada aspek formalnya, baik menyangkut kelembagaannya maupun aspek

acaranya. Dalam aspek kelembagaan, sekarang ini penyelesaian sengketa perdata

di bidang HKI harus melalui Pengadilan Niaga. Dalam aspek formal lainnya, yaitu

aspek hukum acara dalam rangka penegakan hukum sebagai cara

mempertahankan hukum materiilnya, saat ini telah diperkenalkan dalam Hukum

Indonesia yang disebut penetapan sementara, sebagaimana tercantum dalam

ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

yang esensi pengaturannya bahwa penetapan hakim diberikan sebelum perkara

masuk ke pengadilan. Mengingat hal tersebut merupakan ketentuan yang baru,

perlu kiranya pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaannya penetapan

sementara merupakan hal yang baru dalam sistem hukum Indonesia, yaitu

penetapan yang diberikan oleh hakim sebelum ada perkara pokok. Hal ini

dibentuk untuk memenuhi standar perjanjian TRIPs Agreement.

Tujuan dari penetapan sementara adalah untuk:

a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah

masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam

jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi.

b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak

tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti


c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan bukti yang

menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas hak cipta atau hak

terkait dan hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.29

Penetapan sementara yang telah ditentukan undang-undang sebagaimana

diatur oleh undang-undang Paten, Merek dan Hak Cipta sampai sekarang belum

ada yang menggunakannya karena adanya ketentuan bahwa apabila penetapan

sementara nantinya dibatalkan oleh hakim, pihak yang merasa dirugikan dapat

menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara tersebut.

Dalam rangka melindungi HKI, selain memperhatikan cakupan dari HKI itu

sendiri, juga perlindungan tersebut dapat didasarkan pada hukum yang berada di

luar HKI. Beberapa negara seperti Amerika Serikat telah memperkenalkan hukum

Anti Monopoli yang mencoba mengisi beberapa jurang pemisah dalam kaitannya

dengan perlindungan yang tidak tercakup dalam hukum HKI sehingga

penghargaan dapat diberikan kepada orang-orang yang telah menanamkan

modalnya untuk mendapatkan informasi atau mencipta sesuatu yang untuk alasan-

alasan tertentu, tidak dilindungi berdasarkan prinsip-prinsip tradisional HKI.

Kondisi seperti itu juga dilakukan di Indonesia pada saat sebelum Rahasia Dagang

resmi dimasukkan dalam hukum HKI di Indonesia, dan lahir Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Rahasia Dagang telah diakui

sebagai bagian dari HKI melalui ketentuan Pasal 50 b Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Ketentuan pasal tersebut selengkapnya berbunyi “ Yang dikecualikan dari

29

Ibid.


ketentuan undang-undang ini adalah perjanjian yang berkaitan dengan hak atas

kekayaan intelektual, seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain

produk industri, rangkaian elektronik terpadu dan rahasia dagang serta perjanjian

yang berkaitan dengan waralaba”Dengan pesatnya keterkaitan dan perluasan

ruang lingkup HKI, maka salah satu HKI yang berupa traditional knowledge

semakin tergali dan tampak besar keterkaitannya dengan aspek dan bidang

lainnya, seperti kehutanan, pertanian, kesehatan dan sosial budaya.

Konsekuensi lebih lanjut dari batasan HKI ini adalah terpisahnya HKI itu

sendiri dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya. Jadi yang

dilindungi adalah haknya bukan jelmaan dari hak tersebut. Misalnya, hak cipta

dalam hal pengetahuan tradisional (berupa hak kekayaan intelektual) dan hasil

materi yang menjadi bentuk jelmaannya adalah benda-benda seni dan

kebudayaan-kebudayaan lainnya.

Jadi HKI berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi

yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki

dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Banyak hal yang

dapat dilindungi oleh HKI temasuk novel, karya seni, fotografi. musik, rekaman

suara, film, piranti lunak dan piranti keras komputer, situs internet, desain untuk

barang-barang yang diproduksi secara massal, mahluk hidup hasil rekayasa

genetika, obat-obatan baru, rahasia dagang, pengetahuan teknik, merek.30

Meskipun demikian HKI tidak diperluas terhadap setiap situasi dimana

seseorang yang melakukan usaha atau sumber daya kedalam sesuatu yang

30

Tim Lindsey (et.al)., Op. Cit., hlm.3


melibatkan pengeluaran akal budi, pengetahuan, keahlian atau tenaga.

Berdasarkan hukum di Indonesia dan undang-undang dibanyak negara, ciptaan

dan invensi hanya akan dilindungi jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang

telah diatur oleh undang-undang.31

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dapat digolongkan ke

dalam dua kategori utama, yaitu:32

1. Hak Cipta (copyright);

2. Hak atas Kekayaan Industri (Industrial Property) yang terdiri dari:

a. Hak Paten (Patent);

b. Hak Merek (Trademark);

c. Hak Produk Industri (Industrial Design);

d. Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (Represion of Unfair

Competition Practices).

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (layout design of integrated circuit);

f. Rahasia Dagang (trade secret)

Di Indonesia, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diatur dengan Undang-

Undang tersendiri, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas

Tanaman.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desian Industri

31

Ibid., 32

Sentosa Sembiring, Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-

undangan, CV. Yrama Widya, Bandung, 2002, hlm 14


4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Rangkaian Tata

Letak Sirkuit Terpadu.

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tantang Paten.

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001tantang Merek.

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Beberapa cabang Hak Kekayaan Intelektual berlaku secara otomatis.

Misalnya Hak Cipta dan Hak Terkait, serta rahasia dagang. Sedangkan yang lain,

seperti merek, paten, mensyaratkan pendaftaran sebelum dilindungin, dan akan

diperiksa oleh pegawai kantor HaKI untuk menentukan apakah merek atau invensi

yang dimintakan perlindungan tersebut memenuhi syarat-syarat pendaftaran.

Perlindungan Hak atas Kekayaan Intektual yang kuat selain memberikan

kepastian hukum, juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan dari segi

politis, ekonomi, sosial budaya, bahkan segi pertahanan keamanan pun bisa

meraih manfaat dari adanya perlindungan Hak atas kekayaan Intelektual ini.

Secara garis besarnya kita dapat melihat beberapa keuntungan dan manfaat yang

diharapkan dengan adanya perlindungan Hak atas kekayaan intelektual tersebut,

baik secara ekonomi mikro maupun ekonomi makro, yaitu diantaranya :

a. Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual yang kuat dapat

memberikan dorongan untuk meningkatkan landasan teknologi

(technological base) nasional guna memungkinkan pengembangan

teknologi yang lebih cepat lagi.


b. Pemberian perlindungan hukum terhadap Hak atas Kekayaan

Intelektual pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk

mewujudkan iklim yang lebih baik lagi bagi tumbuhan dan

berkembangnya gairah mencipta atau menemukan suatu dibidang ilmu

pngetahuan, seni, budaya dan sastra.

c. Pemberian perlindungan hukum terhdap Hak atas Kekayaan Intelektual

bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap hasil karya dan

karsa manusia, melainkan secara ekonomi makro merupakan

penciptaan suasana yang sehat untuk menarik penanaman modal asing,

serta memperlancar perdagangan internasional. Begitu besarnya

manfaat yang dirasakan dengan terlindungnya hak atas kekayaan

intelektual para warga negaranya, maka setiap Negara akan mencoba

memberikan perlindungan yang ketat.

D. Prinsip – Prinsip Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Prinsip utama pada HKI yaitu hasil kreasi dari pekerrjaan dengan memakai

kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya

mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (natural). Begitulah sistem

hukum romawi menyebutkannya sebagai cara perolehan alamiah (natural

acqusition) berbentuk spesifikasi, yaitu melalui penciptaan. Pandangan demikian

terus didukung, dan dianut banyak sarjana, mulai dari Locke sampai kepada kaum


sosialis.33

Sarjana-sarjana hukum romawi menamakan apa yang diperoleh di

bawah system masyarakat, ekonomi, dan hukum yang berlaku sebagai perolehan

sipil dan dipahamkan bahwa asas suum cuique tribuere menjamin, bahwa pada

benda diperoleh secara demikian adalah kepunyaan seseorang itu.

Pada tingkatan paling tinggi dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak

lebih jauh, dan menjamin bagi setiap manusia penguasaan dan penikmatan

eksklusif atas benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan Negara. Gambaran

tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah untuk kepentingan si

pemilik, baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subjek hukum. System

Hak atas Kekayaan Intelektual yang berkembang sekarang mencoba

menyeimbangkan di antara 2 (dua) kepentingan, yaitu antara pemilik hak dan

kebutuhan masyarakat umum.

Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi

individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem Hak Kekayaan Intelektual

berdasarkan pada prinsip :

1. Prinsip Keadilan (the principle of natural justice)

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil

dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan

tesebut dapat berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa

aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum

memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa

suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya trersebut,

33

Muhammad Djumahana, Hak Miik Intelektual, (Sejarah, teori dan prakteknya di

Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 23


yang disebut hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai title, yaitu

suatu peristiwa tertentu yang menjadi alas an melekatnya hak itu pada

pemiliknya. Menyangkut hak milik intelektual, maka peristiwa yang

menajadi alasan melekatnya itu, adalah penciptaan yang mendasarkan atas

kemampuan intelektualnya.34

Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri si penemu sendiri,

tetapi juga dapat perlindungan di luar batas negaranya. Hal itu karena hak

yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan

(commission) atau tidak melakukan (omission) sesuatu perbuatan.

2. Prinsip Ekonomi (the economic argument)

Hak atas kekayaan intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil

kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan

kepada khalayak hukum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki

manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya

ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang

menjadikan hal itu 1 (satu) keharusan untuk menunjang kehidupannya

didalam masyarakat. Dengan demikian, Hak atas Kekayaan Intelektual

merupakan suatu bentuk kekayaan bagi peliliknya. Dari kepemilikannya,

seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk

pembayaran royalty dan technical fee.35

34

Ibid., hlm 26 35

Ibid


3. Prinsip kebudayaan (the cultural argument)

Kita mengonsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan

untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan

timbul pula suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak

karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan,perkembangan

ilmu pengetahuan,seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan

taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, juga kan

memberikan keslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan Negara. Pengakuan

atas kreasi, karya, karsa, dan cipta manusia yang dibaukan dalam sitem

Hak Milik Intelektua adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan

sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan

semangat dan minat untuk mendorong melahikan ciptaan baru.36

4. Prinsip sosial (the social argument)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang

berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum menagtur

kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam

hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam 1 (satu)

ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian, hak apa pun yang diakui oleh

hukum dan diberikan kepada perseorangan atau yang diakui oleh hukum

dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan

lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan

perseorangan atau suatu prsekutuan, atau ksatuan itu saja, tetapi pemberian

36

Ibid., hlm 27


hak kepada perseorangan persekutuan/kesatuan itu diberikannya hak

tersebut kepada perseorangan, persekutuan ataupun kesatuan hukum itu,

kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

Dari keseluruhan prinsip yang melekat pada Hak atas Kekayaan

Intelektual maka di setiap Negara penekanannya selalu berbeda-beda. Berbeda

sistem hukumnya, sistem politiknya, dan landasan filosopinya, maka berbeda pula

pandangan terhadap prinsip tersebut. Sejarah kemerdekaan suatu Negara juga

mempengaruhi prinsip yang dianutnya. Negara berkembang dan Negara bekas

jajahan, dengan Negara maju industrinya sangat berbeda pula cara memandang

persoalan prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual ini.

Hak atas kekayaan intelektual sebagaimana bagian dari hukum harta benda

(hukum kekayaan), maka pemiliknya pada prinsipnya adalah bebas berbuat apa

saja sesuai dengan kehendaknya dan memberikan isi yang dikehendaki sendiri

pada hubungan hukumnya. Dari perkembangan yang ada, tampaknya kini

pengaturan Hak atas Kekayaan Intelektuak menempatkan undang-undang tidak

semata-mata bersifat tambahan, tetapi bahwa pembuat undang-undang telah

bermaksud untuk memberikan suatu ketentuan yang lebih bersifat memaksa.

Namun demikian, perubahan pengaturan tersebut masih bertumpu pada sifat asli

yang ada pada Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut, yaitu diantaranya :37

a. Mempunyai jangka waktu terbatas

Dalam arti setelah habis masa perlindungannya ciptaan (penemu) tersebut

akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa

37

Ibid., hlm 24


perlindungan bisa diperjang terus asalkan terus dipergunakan dalam

perdagangan, misalnya Hak Merek, tetapi ada juga pelindungannya terus-

menerus tidak terbatas, bahkan tidak perlu didaftarkan, yaitu Hak Cipta

dan Rahasia dagang. Jangka waktu perlindungan Hak atas Kekayaan

Intelektual dibidang tertentu (Hak Cipta, Merek, Desain Industri dan

Paten) semuanya terbatas dan telah ditentukan secara jelas dan pasti dalam

undang-undang yang mengaturnya.

b. Bersifat eksklusif dan mutlak

Maksudnya bersifat eksklusif dan mutlak, yaitu bahwa hak tersebut dapat

dipertahankan terhadap siapa pun. Yang mempunyai hak itu dapat

terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun. Si pemilik/pemegang

Hak atas Kekayaan Intelektual mempunyai suatu hak monopoli, yaitu

bahwa dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapa pun

tanpa persetujuannya membuat ciptaan/ penemuan ataupun

menggunakannya.38

c. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan.

38

Ibid


Documents

repository.usu.ac.id › bitstream › handle › 123456789 › 56526 › Chapter II.pdf... · BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN …Secara historis, peraturan yang mengatur