KEBIJAKAN LUAR NEGERI TIONGKOK TERHADAP AMERIKA

SERIKAT DALAM KAITANNYA DENGAN TRANS-PACIFIC

PARTNERSHIP

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Departemen

Ilmu Hubungan Internasional

oleh :

ABD. MALIK RUSMAN

E 131 12 011

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2016

ii

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan ungkapan rasa Syukur dimunajatkan kepada Allah

S.W.T atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan oleh-Nya

sehingga penulis dapat merangkai kata, menyusun kalimat serta merumuskan

konsep pemikiran untuk menyelesaikan karya ilmiah ini sebagai tugas akhir yang

paling monumental dari semua proses perkuliahan dengan judul “Kebijakan Luar

Negeri Tiongkok Terhadap Amerika Serikat dalam Kaitannya dengan Trans-

Pacific Partnership”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi

pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik

(S.IP). Dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas

dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu,

secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada :

1. Ibu saya Hj. Hasnah Bengnga, Ayah saya H. Rusman Masse dan Kakek

saya H. Masse Badawi.

2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA. selaku Rektor Universitas

Hasanuddin.

3. Bapak Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.

iii

4. Bapak Drs. H. Darwis, MA., Ph.D selaku ketua Departemen Ilmu Hubungan

Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

5. Ibu Seniwati, Ph.D sebagai Pembimbing I dan Ibu Pusparida Syahdan,

S.Sos, M.Si. sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, membagi

banyak pengalaman dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi.

6. Seluruh dosen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Universitas Hasanuddin, Drs. Patrice Lumumba, MA., Drs. H. M.

Imran Hanafi, MA., M.Ec., Drs. Aspiannor Masrie, Dr. H. Adi Suryadi

B., MA., Drs. Munjin Syafik Asy’ari, M.Si., Muhammad Nasir Badu,

Ph.D, Drs. H. Husain Abdullah, M.Si., Agussalim, S.IP., MIRAP., Ishaq

Rahman, S.IP., M.Si., Burhanuddin, S.IP., M.Si., Muh. Ashry Sallatu,

S.IP., M.Si., Nur Isdah, S.IP., MA. dan Aswin Baharuddin, S.IP., MA.

serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Rahma dan

Bunda yang telah membantu segala proses administrasi selama menempuh

perkuliahan.

7. Teman-teman angkatan 2012 tanpa terkecuali yang selama ini banyak

memberikan semangat, khususnya Ahyan Haeruddin, Alfryarnes Pongtiku,

Andi Ilham Bustaman, Andi Muh. Irvandi, Andi Muhammad

Mardatillah, Fachran Adi Suryadi, Ferwino Rachman, Gadis Putri

Amalia, Maldini Budianto, Mercy Tangdilassu, Miftahul Fauzan,

Mochammad Rivaldi Lanti, Muh. Kharji Muhajir, Muhammad Afif,

Muhammad Bahri, Muhammad Fahmi Masda, Muhammad Nizar

iv

Syarief, Raditio dan Syarif Hidayat. Terima kasih atas bantuan dan

dukungan kalian selama ini.

8. Perempuan yang banyak berjasa bagi penulis, Rizqa Fajriyah. Terima kasih

karena telah meluangkan banyak waktu sedari awal hingga terselesaikannya

skripsi ini.

9. Teman-teman KKN Angkatan 90 Kecamatan Patampanua, Kabupaten

Pinrang tanpa terkecuali, Bapak Kent Mukti Ali M. selaku Camat

Patampanua, Andi Ichsan dan Bapak/Ibu Posko Kelurahan Benteng.

10. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis yang tidak sempat

disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak

kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi materi maupun

penyajiannya. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan

dalam penyempurnaan tulisan ini sebagai sebuah karya ilmiah.

Pada akhirnya, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan

manfaat yang berarti bagi para pembaca.

v

Makassar, Agustus 2016

Penulis,

Abd. Malik Rusman

ABSTRAK

Abd. Malik Rusman, E131 12 011, dengan skripsi berjudul “Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Terhadap Amerika Serikat dalam Kaitannya Dengan Trans-Pacific Partnership”, di bawah bimbingan Seniwati, Ph.D selaku Pembimbing I dan Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Tulisan ini (skripsi) bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari munculnya Trans-Pacific Partnership di kawasan Asia Tenggara terhadap perekonomian Tiongkok, yang mana pembahasan tentang TPP secara umum dimulai dari proses awal hingga perjanjian dagang ini ditandatangani pada 4 Februari 2016 di Selandia Baru. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sikap Tiongkok dalam menanggapi pengaruh Amerika Serikat melalui Trans-Pacific Partnership di kawasan Asia Tenggara sebagai bentuk kebijakan luar negeri.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitik. Dalam metode ini dijelaskan secara sistematis mengenai fenomena, fakta-fakta maupun variabel-variabel yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap Amerika Serikat dalam kaitannya dengan kerjasama kemitraan Trans-Pacific Partnership. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari studi literatur, seperti buku, jurnal, surat kabar, artikel, majalah dan situs-situs pendukung lainnya yang dianggap sesuai dengan isi tulisan. Teknik pengumpulan data berupa telaah pustaka melalui literatur-literatur yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas sesuai dengan objek penelitian, baik berupa buku, jurnal, artikel-artikel yang bersumber dari internet dan surat kabar. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur kemudian dihubungkan antara data-data yang ada, kemudian permasalahan yang ada dijelaskan dan dianalisa berdasarkan data-data yang ada dan disusun dalam suatu tulisan serta ditarik suatu kesimpulan akhir dari data dan fakta yang ada.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran TPP yang mencoba memasuki kawasan Asia Tenggara memunculkan dampak yang membuat perekonomian Tiongkok khususnya di sektor ekspor semakin mengalami penurunan pasca terkena dampak dari krisis finansial global 2007-2008 yang sampai saat ini masih menimbulkan dinamika terhadap perekonomian Tiongkok sendiri. Sikap Tiongkok dalam Menanggapi Pengaruh Amerika Serikat melalui TPP ditunjukkan dalam kebijakan luar negeri yang juga melakukan pembentukan blok dagang yang saat ini sangat aktif dipromosikan, yaitu Regional Comprehensive Economic Partnership.

Kata Kunci : Asia Tenggara, Ekspor, Kebijakan Luar Negeri, Regional Comprehensive Economic Partnership, Trans-Pacific Partnership.

vi

ABSTRACT

Abd. Malik Rusman, E131 12 011, with a research entitled "Foreign Policy of China Against United States In Relation With Trans-Pacific Partnership", under the guidance of Seniwati, Ph.D as Supervisor I and Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si as Supervisor II in the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, University of Hasanuddin.

This study aims to determine the impact of the emergence of the Trans - Pacific Partnership in Southeast Asia to the Chinese economy, which discussion of TPP in general starting from the beginning to the trade agreement was signed on February 4, 2016 in New Zealand. In addition, this study also aims to determine the attitude of China in response to the influence of the United States through the Trans-Pacific Partnership in East Asia as a form of foreign policy .

In this study, the authors use descriptive-analytic method. In this method systematically explained the phenomenon, facts and variables related to the foreign policy of China to the United States in relation to Trans-Pacific Partnership. In this study the author uses primary and secondary data obtained from literature, such as books, journals, newspapers, articles, magazines and other supporting sites which are considered in accordance with the contents of the writing. The technique of collecting data is a literature review through the literature appropriate to the subject matter discussed in accordance with the object of research, both in the form of books, journals, articles sourced from the Internet and newspapers. Data analysis technique used is descriptive qualitative analysis, namely data obtained from the literature is then connected between the data exists, then the existing problems described and analyzed based on the data available and compiled in writing and drawn a final conclusion on the data and facts.

The results of this study indicate that the presence of TPP trying to enter the Southeast Asian region led to effects that make the Chinese economy, especially in the export sector increasingly affected by declining post from the 2007-2008 global financial crisis is still causing the dynamics of the Chinese economy itself. The influence of China in response to the attitude of the United States through the TPP indicated in the foreign policy establishment who also did the trade block that is currently very actively promoted, the Regional Comprehensive Economic Partnership.

Keywords : Southeast Asia, Exports, Foreign Policy, Regional Comprehensive Economic Partnership, Trans-Pacific Partnership.

vii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...............................................................................................i

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI...............................................................ii

HALAMAN EVALUASI SKRIPSI.....................................................................iii

KATA PENGANTAR......................................................................................iv-vi

ABSTRAKSI........................................................................................................vii

ABSTRACT.........................................................................................................viii

DAFTAR ISI......................................................................................................ix-x

DAFTAR TABEL.................................................................................................xi

DAFTAR GAMBAR............................................................................................xii

DAFTAR SINGKATAN.....................................................................................xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang...................................................................................1-8

B. Batasan dan Rumusan Masalah.........................................................8-9

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian...................................................10-11

D. Kerangka Konseptual.....................................................................11-14

E. Metode Penelitian..........................................................................14-15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Neorealisme..........................................................................16-22

B. Konsep Politik Luar Negeri...........................................................22-30

BAB III GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN TIONGKOK DAN SIKAPNYA TERHADAP PENGARUH AMERIKA SERIKAT

A. Bangkitnya Perekonomian Tiongkok............................................31-34

A.1. Strategi yang Dilakukan Tiongkokdalam Pengembangan Kapasitas Ekonomi.....................................35-41

A.2. Faktor Kebangkitan Perekonomian Tiongkok......................41-56

viii

B. Kebijakan Ekonomi Amerika Serikat di Asia................................56-63

C. Trans-Pacific Partnership.............................................................63-79

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Dampak yang ditimbulkan dari munculnya Trans-Pacific Partnership di kawasan Asia Tenggara terhadap perekonomian Tiongkok................................................................82-92

B. Sikap Tiongkok dalam Menanggapi Pengaruh Amerika Serikat melalui Trans-Pacific Partnership di kawasan Asia Tenggara......................................................................................92-107

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan................................................................................108-110

B. Saran..........................................................................................110-111

DAFTAR PUSTAKA..................................................................................112-118

ix

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Nilai Ekspor dan Impor antara Negara ASEAN dengan Tiongkok

Tahun 2011-2012............................................................................99

2. Tabel 2. Hubungan Perdagangan Tiongkok dengan Negara ASEAN Tahun

2010..............................................................................................101

x

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.a. Data Ekspor Tiongkok Tahun 2011-2014..................................50

2. Gambar 1.b. Data Ekspor Tiongkok Tahun 2014-2016..................................51

3. Gambar 2.a. Data Perdagangan Valuta Asing Tiongkok Tahun 2011-2014...53

4. Gambar 2.b. Data Perdagangan Valuta Asing Tiongkok Tahun 2014-2016. .53

5. Gambar 3.a. Data Investasi Asing Tiongkok Tahun 2011-2014.....................55

6. Gambar 3.b. Data Investasi Asing Tiongkok Tahun 2014-2016....................55

7. Gambar 4. Data Ekspor Tiongkok ke ASEAN Tahun 2014-2015................102

xi

DAFTAR SINGKATAN

ACFTA = ASEAN-China Free Trade AgreementANZUS = Australia, New Zealand, United States Security TreatyAPEC = Asia Pacific Economic CooperationASEAN = Association of South-East Asian NationsEHP = Early Harvest ProgrammeFTAs = Free Trade AgreementsGDP = Gross Domestic ProductGFI = Global Future InstituteIPRs = Intellectual Property RightsISDS = Investor-State Dispute SettlementNAFTA = North America Free Trade AgreementOPEC = Organization of the Petroleum Exporting CountriesRCEP = Regional Comprehensive Economic PartnershipRTAs = Regional Trade AgreementsSEZs = Special Economic ZonesSLOCs = Sea-Lanes of CommunicationsSOE = State-Owned EnterprisesTEAM = Trade Enhancing Access to MedicinesTPP = Trans-Pacific PartnershipTPSEP = Trans-Pacific Strategic Economic PartnershipUSD = United States DollarWOT = War on TerrorismWTO = World Trade Organization

xii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika internasional yang ditandai oleh makin kuatnya

kecenderungan globalisasi di semua sektor mengharuskan setiap negara untuk

benar-benar memikirkan posisi yang tepat, sehingga tidak tertinggal dari

dinamika tersebut, namun juga tidak menjadi korban dari arah perkembangan

global yang dapat merugikan kepentingan nasionalnya. Krisis finansial global

yang melanda dunia dalam periode 2008-2009 dan disusul dengan krisis

ekonomi berkepanjangan di zona euro memberikan pelajaran yang berharga

bahwa negara-negara yang selama ini diperhitungkan sebagai kekuatan

ekonomi besar pun tidak terlepas dari kemungkinan ancaman krisis yang bisa

datang secara tidak terduga. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Amerika

Serikat yang juga pada saat itu terkena dampak dari krisis.

Kecenderungan peningkatan kerjasama ekonomi antarnegara sejak

krisis finansial global diwarnai dengan keinginan untuk menata ulang sistem

ekonomi dan finansial global yang lebih mencerminkan suatu tata kelola

(global governance) yang tidak hanya mengutamakan kebebasan transaksi

dalam sistem ekonomi internasional, namun juga menekankan keharusan

untuk lebih memastikan bahwa tatanan ekonomi yang tercipta juga harus

diwarnai kestabilan dan kesinambungan. Gejala proteksionisme yang

meningkat dalam berbagai bentuk, terutama dalam bentuk non-tariff barrier,

menandakan bahwa pada umumnya setiap negara berupaya untuk lebih

mendahulukan kepentingan dan keamanan ekonomi domestiknya di tengah

1

America Free Trade Agreement (NAFTA) dan negara kawasan Asia Pasifik

melalui forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC).3 Dalam

konstelasi politik dan ekonomi internasional, hingga kini Amerika Serikat

masih memegang posisi dominan.

Akan tetapi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini muncul

beberapa pesaing yang menyebabkan pengaruh Amerika Serikat mulai sedikit

berkurang. Pesaing yang memiliki kesempatan besar untuk menjadi pemain

dominan dalam politik dan ekonomi internasional adalah Tiongkok, sebuah

negara dengan jumlah penduduk mencapai 1,3 milyar dengan tingkat

pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat. Sebagai sebuah negara, saat ini

Tiongkok telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru di dunia

internasional. Setelah kebijakan Tiongkok yang mengembangkan

pembangunan ekonomi dan mulai melakukan modernisasi, Tiongkok

kemudian berkembang dengan pesat. Perkembangan tersebut antara lain

terjadi dari sisi perdagangan, manufaktur, investasi, tingkat tabungan dan

berbagai perkembangan lain.4 Kebangkitan ekonomi Tiongkok telah

menyebabkan berbagai redistribusi kekuatan ekonomi dari Asia Tenggara ke

Tiongkok, dari Jepang ke Tiongkok serta dari Jepang dan Amerika Serikat ke

Tiongkok.5

Saat ini dunia telah masuk ke dalam rezim perdagangan bebas.

Baik negara maupun organisasi internasional telah menggagas perdagangan 3 Ibid.4 Munculnya Cina sebagai Pesaing Amerika Serikat dan Prediksi Hubungan Cina-Amerika Serikat di Masa Depan, melalui http://dokumen.tips/documents/munculnya-cina-sebagai-pesaing-amerika-serikat-dan-prediksi-hubungan-cina-amerika-serikat-di-masa-depan.html pada 5 Maret 2016.5 Ibid.

3

bebas yang diimplementasikan ke dalam bentuk perjanjian-perjanjian

perdagangan bebas. Salah satu perjanjian yang paling penting dan

mempunyai pengaruh cukup besar adalah perjanjian perdagangan bebas

ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang berlaku sejalan dengan

tahapan-tahapan hingga 2018. ACFTA merupakan perwujudan dari konsep

interdepedensi antar negara, khususnya negara-negara anggota ASEAN dan

Tiongkok. Hal ini khususnya terwujud dalam hal interdependensi ekonomi,

dimana tiap-tiap negara memiliki spesialisasi masing-masing dalam

memproduksi komoditas tertentu sehingga akan lebih efisien bagi negara-

negara tersebut apabila melakukan kegiatan ekspor dan impor. Selain itu,

peluang pasar beserta ikatan geografis juga menjadi faktor utama

interdepedensi negara-negara ASEAN dan Tiongkok. Tiongkok melihat

peluang pasar yang besar dari negara-negara anggota ASEAN, begitu pula

sebaliknya negara-negara ASEAN termasuk Indonesia juga melihat peluang

pasar yang besar dari Tiongkok. Hal inilah yang menjadi latar belakang dari

tercetusnya ide ACFTA.6

Asia Tenggara merupakan kawasan yang strategis bagi Amerika

Serikat maupun Tiongkok sebagai pangsa pasar yang besar. Pertumbuhan

ekonomi Tiongkok di pasar Asia Tenggara kemudian memunculkan reaksi

Amerika Serikat. Perang kepentingan antara kedua negara tersebut terlihat

melalui kerjasama kemitraan yang digagas oleh kedua negara, Tiongkok

dengan blok perdagangan yang dibentuknya serta Amerika Serikat dengan

6 Makalah Cina ACFTA, diakses melalui https://www.academia.edu/7348006/Makalah_ Cina_ACFTA.

4

kerjasama kemitraan yang diupayakan saat ini adalah Trans-Pacific

Partnership (TPP). TPP merupakan sebuah perjanjian kemitraan yang

dirundingkan oleh Australia, Brunei Darussalam, Chili, Kanada, Jepang,

Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat dan

Vietnam pada Agustus 2013. Awalnya TPP merupakan kerjasama kemitraan

yang dirundingkan oleh Brunei Darussalam, Singapura, Chili dan Selandia

Baru dengan tujuan untuk mempererat hubungan diplomatik dan kerjasama

antar-anggota melalui liberalisasi dan investasi untuk menciptakan kemitraan

strategis di kawasan Asia Pasifik yang dikenal dengan nama Trans-Pacific

Strategic Economic Partnership (TPSEP). Bergabungnya beberapa negara

anggota APEC dengan TPSEP kemudian dikenal dengan perjanjian dagang

TPP.

Menurut jurnal kajian Lembaga Pertahanan Nasional edisi 16 yang

dikutip oleh kompas.com, perjanjian TPP bersifat komprehensif. Selain

meliputi liberalisasi di semua sektor dengan sifat terjadwal dan mengikat,

TPP juga membahas isu lain seperti Hak Kekayaan Intelektual (HAKI),

kebijakan kompetisi (competition policy), belanja pemerintah (government

procurement) dan fasilitasi perdagangan.7 Amerika Serikat saat ini telah

memegang posisi sentral atas TPP meski secara historis bukanlah negara yang

menggagas terbentuknya kerjasama kemitraan ini. Djisman Simanjuntak

7 Apa Alasan AS "Membajak" Trans-Pacific Partnership, diakses melalui

http://bisniskeuangan .kompas.com/read/2015/11/12/061400826/Apa.Alasan.AS.Membajak.TransPacific.Partnership pada 6 Maret 2016.

5

menyatakan pendapat tentang peran utama Amerika Serikat dalam kerjasama

kemitraan TPP, yaitu :

1. Tiongkok saat ini telah menjadi salah satu negara berstatus

global power,

2. Amerika Serikat melihat turunnya intensitas hubungan bilateral

antara Tiongkok dan Jepang,

3. Terjadi disintegrasi politik luar negeri antar negara-negara

ASEAN,

4. Adanya keinginan Amerika Serikat untuk menanamkan

kembali pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik pasca perang

Vietnam.8

Segala upaya yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap

kawasan Asia Pasifik adalah sebagai bentuk prioritas politik luar negerinya.

Strategi ini memfokuskan pada beberapa bagian, diantaranya adalah

pengembangan kerjasama ekonomi, penguatan terhadap negara aliansi dan

jaminan keamanan bersama melalui institusi regional untuk membantu

menangani sengketa terkait batas wilayah secara damai. Pivot to Asia atau

yang secara resmi disebut dengan strategi rebalancing bersifat luas, tidak

terbatas pada elemen pertahanan militer tetapi juga ekonomi, sosial, politik

dan diplomasi yang diyakini oleh beberapa pihak akan menimbulkan resiko

terhadap hubungan negara-negara di Asia Pasifik, terutama terkait dengan

munculnya persepsi ancaman dari negara lain.

8 Ibid.

6

Munculnya pendapat pro dan kontra mengikuti penetapan strategi

Amerika Serikat ke kawasan Asia Pasifik ini, terutama munculnya berbagai

spekulasi mengenai hubungan bilateral antara Amerika Serikat dengan

Tiongkok. Tiongkok secara khusus disebutkan sebagai tantangan bagi

keberhasilan strategi yang sedang dijalankan oleh Amerika Serikat. Tentunya

kehadiran Amerika Serikat ke kawasan Asia Pasifik ini dipicu oleh

meningkatnya kapabilitas Tiongkok yang menjadi kekuatan baru di kawasan

baik di bidang ekonomi, diplomasi maupun militer.9 Dengan menguatnya

Tiongkok yang bukanlah negara aliansi serta memiliki potensi untuk

mendominasi kawasan Asia Pasifik, relatif mengancam Amerika Serikat

terhadap kredibilitas pengaruhnya di kawasan. Ancaman tersebut tidak hanya

langsung bagi Amerika Serikat, tetapi juga negara aliansinya yang secara

geografis berada dekat dengan Tiongkok, sehingga merasa perlu melakukan

penguatan kembali dengan upaya menekan perkembangan Tiongkok.10

Tidak hanya sebatas kawasan Asia Pasifik, rivalitas Amerika

Serikat dan Tiongkok yang dikerucutkan di kawasan Asia Tenggara saat ini

mulai terlihat dari sikap masing-masing negara terkait dengan didirikannya

TPP yang saat ini digagas oleh Amerika Serikat dan perjanijan dagang yang

saat ini dipromosikan oleh Tiongkok. Amerika Serikat yang merasa

dominasinya terancam oleh Tiongkok yang menguasai pasar Asia Tenggara

kemudian menjadikan TPP sebagai kerjasama kemitraan tandingan dari blok

9 Vanilla Planifolia, Rebalancing Strategic Amerika Serikat di Kawasan Asia-Pasifik, diakses melalui https://www. academia.edu/12073957/Rebalancing_Strategic_Amerika_Serikat_di_Kawasan_Asia-Pasifik pada 6 Maret 2016.10 Ibid.

7

dagang gagasan Tiongkok yang dinilai dapat merebut pasar yang selama ini

dikuasai oleh pihak Tiongkok. Tentunya Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi

baru saat ini tidak membiarkan Amerika Serikat merebut pangsa pasar

miliknya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk

melakukan penelitian lebih lanjut dan mengajukan penelitian dengan judul

“Kebijakan Luar Negeri Tiongkok terhadap Amerika Serikat dalam

Kaitannya dengan Trans-Pacific Partnership”

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, Amerika Serikat

sebagai salah satu negara dengan perekonomian terkuat di dunia saat ini harus

berhadapan head to head dengan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dunia

yang baru beserta kepentingannya di kawasan, baik itu Asia Pasifik maupun

Asia Tenggara. Perjanjian TPP oleh Amerika Serikat mulai digarap pada

tahun 2010 dan mengalami beberapa kali putaran perundingan dan negosiasi

selama lima tahun untuk mencapai kesepakatan di antara 12 negara anggota,

hingga pada akhirnya perjanjian kemitraan ini ditandatangani pada tanggal 4

Februari 2016 di Atalanta. TPP yang mencakup kawasan Asia Pasifik

membuat sektor perdagangan Tiongkok mengalami ketidakstabilan. Adapun

hal yang menjadi sorotan utama Tiongkok adalah sektor ekspor-impor.

Perekonomian Tiongkok terlihat mengalami ketidakstabilan

terutama pada saat negara-negara yang menjadi mitra dagang Tiongkok juga

8

ikut berpartisipasi dalam kerjasama kemitraan TPP. Sehingga, negara mitra

dagang Tiongkok sedikit demi sedikit melakukan strategi reorientasi pasar

yang awalnya dengan Tiongkok kemudian berorientasi ke pasar Amerika

Serikat atas dasar ekspansi perdagangan. Hal ini kemudian membuat

Tiongkok mengambil langkah kebijakan yang dapat menstimulasi dan

meningkatkan kembali nilai ekspor mereka di pasar internasional.

Demi kepentingan penelitian, maka penulis mengambil hanya pada

saat masa pemerintahan Barrack Obama, yaitu saat TPP dimulai dalam tahap

negosiasi pada tahun 2011 hingga saat TPP ditandatangani pada tanggal 4

Februari 2016 di Selandia Baru. Berasarkan hal tersebut, maka penulis dapat

merumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa dampak yang ditimbulkan dari munculnya Trans-Pacific

Partnership di kawasan Asia Tenggara terhadap perekonomian

Tiongkok ?

2. Bagaimana sikap Tiongkok dalam menanggapi pengaruh

Amerika Serikat melalui Trans-Pacific Partnership di kawasan

Asia Tenggara ?

9

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari munculnya

Trans-Pacific Partnership di kawasan Asia Tenggara terhadap

perekonomian Tiongkok.

2. Untuk mengetahui sikap Tiongkok dalam menanggapi

pengaruh Amerika Serikat melalui Trans-Pacific Partnership

di kawasan Asia Tenggara.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak

dan orang-orang yang memiliki kepentingan ataupun yang berminat pada

permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni dampak munculnya TPP di

kawasan Asia Tenggara dan pengaruhnya terhadap perekonomian Tiongkok

serta sikap Tiongkok dalam menghadapi pengaruh TPP di kawasan Asia

Tenggara. Oleh karena itu, secara khusus tulisan ini diharapkan dapat

bermanfaat sebagai beikut :

1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan

informasi bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional pada

khususnya dan para pemerhati masalah-masalah internasional

pada umumnya mengenai kerjasama kemitraan seperti yang

diangkat oleh penulis.

10

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan

bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan dan

mengimplementasikan kebijakan menyangkut kerjasama

kemitraan.

D. Kerangka Konseptual

1. Neorealisme

Neorealisme atau realisme struktural adalah teori hubungan

internasional yang dicetuskan oleh Kenneth Waltz pada tahun 1970an,

sebagai respon tantangan yang dikemukakan oleh teori independensi dan

sebagian lain sebagai koreksi terhadap pengabaian realisme tradisional

terhadap kekuatan ekonomi.11 Dalam wilayah hubungan internasional

secara tradisional, Kenneth Waltz berusaha untuk memasukkan

pendekatan yang saintifik dan metodologis seperti antropologi dan

ekonomi yang dijadikan sebagai kritik terhadap realisme tradisional.12

Bagi neorealisme, negara adalah para pencari kekuasaan dan

sadar keamanan, bukan karena sifat dasar manusia tetapi lebih

disebabkan karena struktur sistem internasional yang mendorong mereka

melakukan demikian. Waltz mempokokkan diri pada kondisi anarkis

dunia internasional yang mengesankan akumulasi kekuasaan sebagai

11 Scott Burchill & Andrew Linklater. 1996. Teori-Teori Hubungan Internasional (terjemahan). Bandung : Nusamedia, hal. 113.12 Ibid.

11

sebuah syarat yang sistemis bagi sebuah negara.13 Dalam sistem anarkis,

perang selalu memiliki posibilitas untuk muncul. Oleh karena itu Waltz

mengklasifikasikan sistem internasional ke dalam dua bentuk, yaitu

bipolar dan multipolar. Bipolar dianggap lebih stabil karena dianggap

bahwa dua negara berkekuatan besar lebih mampu untuk bertindak dan

memelihara sistem.14 Teori neorealisme Waltz tidak memberikan arah

kebijakan yang eksplisit bagi para pemimpin negara ketika mereka

menghadapi masalah-masalah taktis politik dunia. Hal tersebut

disebabkan karena mereka hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak

memiliki pilihan sama sekali, karena struktur internasional yang

membatasi di mana mereka harus bergerak.15

2. Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah studi manajemen hubungan eksternal

dan aktifitas negara-bangsa, seperti yang dibedakan dari kebijakan dalam

negerinya. Politik luar negeri melibatkan cita-cita, strategi, tindakan,

metode, panduan, arahan, pemahaman, kesepakatan dan sebagainya,

yang dengannya pemerintah nasional saling melakukan hubungan

internasional dengan organisasi internasional serta aktor-aktor non

pemerintah. Semua pemerintah nasional diwajibkan untuk melaksanakan

13 Ibid., hal. 116.14 Robert Jacson & Georg Sorensen. 2009. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 111.15 Robert Jackson & Georg Sorensen. 2014. Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cetakan 1. Edisi 5, hal. 138.

12

kebijakan luar negeri yang diarahkan pada pemerintah luar negeri dan

aktor-aktor internasional lain.16

Kebijakan luar negeri terdiri dari tujuan-tujuan dan tindakan-

tindakan yang dimaksudkan untuk memandu keputusan dan tindakan

pemerintah menyangkut urusan-urusan eksternal, terutama hubungan

dengan negara-negara asing.17 Teori pada level sistemik yang

dikemukakan oleh Waltz menerangkan kebijakan luar negeri dengan

menunjuk pada kondisi dalam sistem internasional yang memaksa atau

menekan negara untuk bertindak dengan cara tertentu. Oleh Karena itu,

teori sistemik terlebih dahulu perlu mengatakan sesuatu tentang kondisi

yang berlangsung dalam sistem intenasional.

Politik luar negeri sering dipahami sebagai kelanjutan politik

dalam negeri atau kepentingan nasional. Oleh karena itu, kebijakan

negeri suatu negara tidaklah berada di ruang yang kosong, melainkan

merupakan sebuah interaksi dinamis dalam masyarakat internasional

serta interaksi antara persoalan-persoalan lokal dan global.18 Menurut

Yanyan Mochamad Yani, salah satu cara untuk memahai konsep politik

luar negeri adalah dengan mengklasifikasikannya ke dalam dua

komponen, yaitu politik dan luar negeri. Politik (policy) adalah

seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau

seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang

16 Ibid., hal 43917 Ibid.18 Ganewati Wuryandari, dkk. 2011. Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Cetakan 1, hal. 140.

13

telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan gagasan mengenai kedaulatan

dan konsep wilayah akan membantu upaya memahami konsep luar negeri

(foreign). Kedaulatan berarti kontrol atas wilayah yang dimiliki oleh

suatu negara.19 Jadi, politik luar negeri berarti seperangkat pedoman

untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara.

Politik luar negeri menurut Yanyan merupakan strategi atau rencana

tindakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan dalam menghadapi negara

lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk

mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi

kepentingan nasional.20

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penlitian yang penulis gunakan adalah deskriptif-analitik. Dalam

metode ini dijelaskan secara sistematis mengenai fenomena, fakta-fakta

maupun variabel-variabel yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri

Tiongkok terhadap Amerika Serikat dalam kaitannya dengan kerjasama

kemitraan Trans-Pacific Partnership.

2. Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder

yang diperoleh dari studi literatur, seperti buku, jurnal, surat kabar,

19 Yanyan Mochamad Yani, Politik Luar Negeri, diakses melalui http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/politik_luar_negeri.pdf pada 6 Maret 2016.20 Ibid., hal. 3.

14

artikel, majalah dan situs-situs pendukung lainnya yang dianggap sesuai

dengan isi tulisan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu telaah

pustaka melalui literatur-literatur yang sesuai dengan pokok

permasalahan yang dibahas sesuai dengan objek penelitian, baik berupa

buku, jurnal Hubungan Internasional, artikel-artikel yang bersumber dari

internet dan surat kabar.

Adapun bahan-bahan tersebut akan diperoleh melalui :

1. Perpustakaan Nasional di Jakarta;

2. Perpustakaan Universitas Hasanuddin di Makassar.

3. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Hasanuddin di Makassar.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif,

yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur kemudian dihubungkan

antara data-data yang ada, kemudian permasalahan yang ada dijelaskan

dan dianalisa berdasarkan data-data yang ada dan disusun dalam suatu

tulisan serta ditarik suatu kesimpulan akhir dari data dan fakta yang ada.

Pokok analisa dalam tulisan ini adalah kebijakan luar negeri Tiongkok

terhadap Amerika Serikat dalam kaitannya dengan Trans-Pacific

Partnership dalam wujud berupa kebijakan luar negeri.

15

BAB III

GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN TIONGKOK DAN SIKAPNYA

TERHADAP PENGARUH AMERIKA SERIKAT

A. Bangkitnya Perekonomian Tiongkok

Tiongkok adalah negara ketiga terbesar di muka bumi dengan luas

3.719.275 mil persegi dan perbatasan dengan negara lain yang seluruhnya

mencapai lebih dari 117.445 mil. Batas-batas geografis Tiongkok adalah

Korea Utara dan Rusia di sebelah timur; Rusia dan Republik Rakyat

Mongolia di sebelah utara; Kazakhstan, Kyrgystan, Afghanistan, Pakistan dan

India di sebelah Barat; Nepal, Bhutan, Myanmar, Vietnam dan Laos di

sebelah selatan. Sekitar 66 persen wilayah Tiongkok terdiri atas pegunungan,

perbukitan dan padang rumput luas tanpa pepohonan. Permukaan daratan

Tiongkok secara geografis dapat dibedakan menjadi tiga zona. Zona pertama

terletak di bagian barat di mana terdapat dataran tinggi Qinghai-Tibet. Zona

kedua adalah bagian timur pegunungan Kunlun dan legokan Tarim, stepa

setengan kering dari Mongolia Dalam, plato luas dari tanah kuning, yang

terkenal dengan istilah loess di dataran Tiongkok utara dan Provinsi Sichuan

serta dataran tinggi Yunnan Guizhou. Zona ketiga meliputi wilayah ke arah

timur hingga ke pantai, yang pada umumnya datar. Daerah ini merupakan

tempat kelahiran peradaban Tiongkok.21

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terdiri atas 22 provinsi dan lima

daerah otonom. Sebagian besar provinsi dan daerah otonom itu terletak di

21 James Dananjaja. 2007. Folklor Tionghoa: Sebagai Terapi Penyembuh Amnesia terhadap Suku Bangsa dan Budaya Tionghoa. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti. Cetakan 1, hal. 1-2.

16

bagian timur RRT. Pemerintah Tiongkok telah memberikan otonomi pada

beberapa wilayah yang mayoritas didiami oleh etnik minoritas. Di Tiongkok

ada 55 etnik minoritas yang diakui secara resmi oleh pemerintah pusat.

Mereka yang terbesar adalah etnik-etnik Mongol, Hui (yang memeluk agama

Islam), Uighur, Tibet dan Zuang. Hubungan etnik minoritas dengan

pemerintah pusat terjalin baik, akan tetapi secara politik dan militer

mengalami situasi yang dinamis. Penyebabnya adalah wilayah mereka

berbatasan dengan negara-negara yang mempunyai hubungan diplomatik

yang kurang harmonis dengan Tiongkok. Negara-negara tersebut adalah

bekas Uni Soviet (U.S.S.R), Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bhutan,

Vietnam serta Mongolia Dalam.22

Berdasarkan sejarah, Tiongkok sempat mengalami masa

keterpurukan pada abad ke-19. Di bawah kekaisaran dinasti Qing, Tiongkok

takluk oleh kekuatan imperialis yang dimulai pada Perang Candu Pertama

(1829-1842) yang menyebabkan Tiongkok tidak dapat berbuat apa-apa dan

harus menyerahkan pulau Hongkong kepada Inggris, kemudian diteruskan

pada Perang Candu Kedua (1856-1860).23 Setelah Perang Candu, kekaisaran

Dinasti Qing dihadapkan pada pemberontakan Taiping. Pemberontakan

tersebut dapat ditumpas dengan bantuan negara-negara Barat. Sebagai

imbalannya, pemerintah Manchu mengakui hak ekstrateritorial bangsa-bangsa

Barat di negeri itu.24 Pada tahun 1949 Tiongkok mengalami penderitaan

22 Ibid., hal. 4-5 23 Michael Wicaksono. 2015. Republik Tiongkok (1912-1949). Jakarta: Elex Media Komputindo, hal. 524 Masa Kebangkitan Cina, diakses melalui http://www.sejarah-negara.com/masa-kebangkitan-cina/ pada 9 Mei 2016.

17

karena kedaulatannya yang terus menyempit selama lebih dari satu abad

lamanya. Setelah tahun 1911, Tiongkok tidak hanya memiliki kedaulatan

yang terbatas, akan tetapi bermacam-macam masalah lainnya ketika

pemerintah pusat harus berbagi otoritas dengan kekuatan-kekuatan

pendudukan (kolonialisme) maupun saingan-saingan domestiknya. Saat itu

Tiongkok dihadang dengan tiga masalah yang saling berkaitan satu sama

lainnya, yaitu mengembalikan kedaulatan negara, reunifikasi Tiongkok dan

pemulihan pemerintahan kesatuan.25

Salah satu kebijakan luar negeri (pasca kekaisaran dinasti Qing dan

Yuan Shikai) yang dilaksanakan oleh dinasti Chiang setelah berhasil

menguasai pemerintahan adalah membatalkan semua perjanjian-perjanjian

yang dianggap timpang yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya sampai

pada pemerintahan Beiyang. Menteri Wang Zhengting menjalankan tugasnya

dan pada tanggal 15 Juni dan 7 Juli, dia telah mengeluarkan maklumat

sebanyak dua kali berisi desakan kepada pihak asing untuk mempertibangkan

tentang kepatutan dan etika diplomatik, serta meminta mereka untuk mau

memperbarui perjanjian-perjanjian tidak adil yang dibuat antara pihak asing

dengan Tiongkok. Di tahun 1928, pemerintah Tiongkok berhasil mengambil

alih hak pemungutan bea impor yang dahulunya dipegang oleh negara-negara

asing. Tahun 1929 sampai 1930, pemerintah juga berhasil menyukseskan

negosiasi yang membatalkan hak asing untuk melakukan intersepsi terhadap

keputusan pengadilan Tiongkok. Hingga pada tahun 1931, Tiongkok berhasil

25 Martin Jacques. 2011. When China Rules the World: Kebangkitan Dunia Timur dan Akhir Dunia Barat). Jakarta: Buku Kompas, hal. 100.

18

menghapuskan semua hak-hak istimewa yang dimiliki oleh pasukan asing

yang mendiami wilayah Tiongkok, sekaligus mengambil alih semua wilayah

konsesi asing di Tiongkok (kecuali wilayah-wilayah yang sudah menjadi

teritori penuh pihak asing seperti Hongkong, Macao dan Taiwan).26

Tiongkok secara resmi memulai reformasi pada oktober 1978 di

bawah kendali Deng Xiaoping yang berhasil maju ke puncak pimpinan pasca

wafatnya Mao Zedong. Deng merupakan salah seorang tokoh Partai Komunis

Tiongkok dari faksi reformis yang membawa sistem perekonomian Tiongkok

menuju pola persaingan liberal. Setelah melewati berbagai sistem trial and

error, negara itu menggeser investasi dari yang berpusat pada turisme

menjadi industri elektronik, dari kebijakan yang memaksa investor asing

untuk menerima mitra perusahaan Tiongkok menjadi kebijakan yang

menerima perusahaan asing secara terbuka, dan dari fase mengejar mencapai

keberhasilan bersama.27

26 Michael Wicaksono. 2015. Op. Cit., hal 329.27 Eka Prasetya, “Agresifitas Politik Luar Negeri Republik Rakyat Cina dalam Sengketa Perbatasan di Kawasan Asia Pasifik”, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013, diakses melalui http://repository.usu.ac.id/ bitstream/123456789/39557/3/Chapter%20II.pdf pada 9 Mei 2016.

19

A.1. Strategi yang Dilakukan Tiongkok dalam Pengembangan Kapasitas

Ekonomi

Republik Rakyat Tiongkok mencirikan ekonominya sebagai

Sosialisme. Sejak akhir 1978, kepemimpinan Tiongkok telah memperbarui

ekonomi dari ekonomi terencana Soviet ke ekonomi yang berorientasi pasar,

akan tetapi masih dalam kerangka kerja politik yang kaku dari Partai

Komunis. Untuk itu para pejabat meningkatkan kekuasaan pejabat lokal dan

memasang manajer dalam industri, mengizinkan perusahaan skala-kecil

dalam jasa dan produksi ringan, kemudian membuka ekonomi terhadap

perdagangan asing dan investasi. Pengawasan harga juga telah dilonggarkan

hingga mengakibatkan Tiongkok daratan berubah dari ekonomi terpimpin

menjadi ekonomi campuran.

Reformasi sektor ekonomi Tiongkok terutama yang digagas oleh

Deng Xiaoping yang pada masa revolusi kebudayaan, mengalami

pengasingan dari panggung politik, pada tahun 1977-an, mulai muncul

kembali dengan dukungan dari kelompok-kelompok pragmatis-realis. Deng

dapat menyalurkan kembali pemikirannya mengenai pembangunan ekonomi

di Tiongkok. Deng Xiaoping dengan pemikiran-pemikirannya yang berbeda

dengan Mao Zedong yang terus menyalurkan pemikirannya untuk

pembangunan sosialis Tiongkok. Sepeninggal Mao, kelompok pragmatis-

realis lah yang mendominasi dalam kepartaian juga pemerintahan di

Tiongkok.28

28 Ibid

20

Deng Xiaoping dikenal sebagai “bapak Tiongkok modern” karena

perannya yang besar selaku pembuat kebijakan yang berorientasi

modernitas dan persaingan global, tetapi di sisi yang lain tetap mengusung

semangat konfusionisme dan budaya luhur Tiongkok dari masa lalu. Deng

Xiaoping membalikkan paradigma Mao Zedong yang ideologis-utopis

menjadi empiris-pragmatik. Konsep pemikiran marxisme-leninisme yang

diimpor Mao Zedong dari Uni Soviet secara radikal telah dihapuskan sejak

Deng Xiaoping berkuasa.

Salah satu konsep reformasi ekonomi Tiongkok adalah

penghapusan perencanaan terpusat, digantikan dengan pemberian otoritas

kepada provinsi untuk mengatur sendiri ekonominya termasuk memberi

kebebasan untuk mengundang masuk investasi asing. Kebebasan pengaturan

ekonomi ini berjalan berdampingan dengan pemberlakuan sistem ekonomi

pasar dan penghapusan ekonomi komando. Perubahan yang begitu besar

tersebut telah menyebabkan makin terpojoknya ideologi Marxisme-

Leninisme dan memunculkan ideologi versi baru dan yang lebih dikenal

dengan nama “Kapitalisme Sosialis”.

Sikap pragmatik Deng Xiaoping sangat dirasakan pun dalam

kebijakan dan komunikasi politik yang berusaha mengkombinasikan

kebijakan top-down dan botttom-up. Pemerintah dan negara tetap kuat

mengendalikan politik dan kebijakan ekonomi, tetapi dalam waktu yang

sama pemerintah mendorong desentralisasi sehingga rakyat memiliki

peluang partisipasi dalam menentukan arah pembangunan serta terjadi

21

kompetisi antar provinsi. Deng Xiaoping lebih memilih asas-asas dan inti

ajaran Konfusianisme dan diinternalisasikan ke dalam kebijakan-kebijakan

negara, khususnya kebijakan ekonomi politik Tiongkok.

Berikut kebijakan-kebijakan ekonomi politik Tiongkok yang

menjadi kunci keberhasilan pembangunan dan kemajuan Tiongkok di era

modern. Ajaran-ajaran ini terinspirasi dari internalisasi ajaran-ajaran

Konfusius yang sudah menjadi ajaran yang sentralistik bagi rakyat

Tiongkok.

1. Penghapusan Sistem Komune Rakyat

Komune rakyat adalah wadah kolektivitas produksi pertanian

dengan skala besar. Komune rakyat menjalankan beberapa fungsi

penting. Pertama, komune menyelenggarakan administrasi di tingkat

pedesaan, meliputi administrasi kelahiran, kematian dan pernikahan.

Kedua, komune juga merupakan unit produksi. Negara

memobilisasikan petani untuk menghasilkan bahan makanan untuk

penduduk kota dan bahan baku untuk industri di kota. Negara memaksa

petani untuk menyerahkan tanah, alat-alat pertanian dan hewan kepada

komune. Ketiga, komune merupakan unit yang menyelenggarakan

pendidikan dan kesehatan. Fungsi-fungsi ini memperlihatkan bahwa

komune merupakan sebuah organisasi besar dan kompleks yang

mengatur hampir semua segi kehidupan rakyat. Keberhasilan Deng

Xiaoping dalam melakukan reformasi pada sektor pertanian merupakan

22

tahap awal dari kelanjutan reformasi untuk melakukan reformasi pada

sektor lainnya.

2. Penghapusan Monopoli Negara

Konsep reformasi selanjutnya yang dijalankan oleh Deng

Xiaoping selanjutnya setelah keberhasilannya dalam melakukan

reformasi terhadap sektor pertanian melalui mekanisme zerenzhi29 ialah

melakukan penghapusan terhadap monopoli negara. Di masa

sebelumnya, perekonomian nasional selain didasarkan pada prinsip

pemilihan umum atas semua perusahaan dan alat-alat produksi, juga

didasarkan pada prinsip perencanaan memusat. Hal ini berarti proses

perencanaan fisik seperti pengalokasian barang-barang dan faktor-

faktor produksi tidak melalui mekanisme harga atau kekuatan pasar,

tetapi melalui jalur administrasi dan sarana-sarana birokrasi. Sampai

pada akhir tahun 1984, yang merupakan tahun terakhir dari penerapan

sistem monopoli negara, pemerintah Tiongkok masih menentukan

kuota yang harus diproduksi dan membeli 90 persen dari produk

pertanian. Melalui penghapusan monopoli negara dan pemberlakuan

mekanisme pasar, harga barang-barang kini tidak ditetapkan oleh

pemerintah tetapi berdasarkan mekanisme pasar.

3. Pintu Terbuka terhadap Modal Asing

Kebijakan ekonomi politik yang benar-benar mengubah

Tiongkok dalam konstelasi politik internasional adalah kebijakan pintu

29 Zerenzhi adalah konsep tanggung jawab yang diterapkan oleh Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri rakyatnya.

23

terbuka (open door policy) terhadap asing. Semenjak tahun 1979, Deng

Xiaoping memberikan kebijakan di mana setiap daerah yang telah

diberikan otonomi khusus dari pemerintah dapat mengundang atau

mengelola modal asing.

4. Integrasi Ekonomi Internasional

Tidak hanya open door policy, sejak tahun 1980-an Deng

Xiaoping membawa Tiongkok untuk pro-aktif dalam percaturan

perekonomian internasional. Tiongkok tidak hanya mentolerir

pendekatan kapitalis terhadap kebijakan ekonomi domestiknya, tetapi

juga terhadap kebijakan ekonomi luar negerinya. Hal ini menjadikan

Tiongkok lebih progresif untuk mencapai kepentingannya

Selain Deng Xiaoping, ada pula tokoh yang berperan penting

terhadap perkembangan kapasitas perekonomian Tiongkok, yaitu Hu

Jintao. Hu adalah kader Partai Komunis Tiongkok yang dipromosikan

langsung oleh Deng Xiaoping. Adanya jarak antara kelas masyarakat

miskin dan kaya yang terjadi di Tiongkok dan tingginya angka korupsi

serta gangguan keamanan yang dialami Tiongkok mengharuskan Hu

Jintao melakukan beberapa strategi untuk tetap mempertahankan

keutuhan Tiongkok sebagai negara yang besar. Kebijakan yang

dirumuskan oleh Hu Jintao tersebut adalah sebagai berikut :

1. Konsep Harmoni Sosial

Konsep ini sebenarnya kritik terhadap konsep pendekatan

pembangunan ekonomi yang hanya berorientasi pada pertumbuhan.

24

Pendekatan itu dinilai terlalu elitis karena hanya terfokus pada

perluasan pembangunan di perkotaan, mengundang investasi dan

perdagangan asing serta hanya berkonsentrasi pada kelompok bisnis.

Hu Jintao kemudian merumuskan pendekatan harmoni sosial yang

kerangka konseptualnya juga dari ajaran konfusius yang ditujukan

untuk memperdalam reformasi sistem politik dan melaksanakan

pembangunan berkelanjutan. Dalam kebijakan luar negerinya, konsep

harmoni sosial ini terlaksana ke dalam relasi Tiongkok dengan negara

lain untuk membangun hubungan diplomatik.

2. Konsep Usaha Bersama

Langkah kebijakan berikutnya yang diterapkan oleh Hu

Jintao dalam mereformasi ekonomi di Tiongkok adalah dengan

menerapkan konsep usaha patungan atau usaha bersama. Kebijakan ini

merupakan dukungan nyata pemerintahan Hu Jintao terhadap

perusahaan lokal agar dapat memainkan peran penting di pasar

internasional. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan merek dagang

Tiongkok di Pasar Internasional.

3. Modernisasi Lintas Sektor

Aspek yang paling penting dalam modernisasi suatu

masyarakat dalam konteks peningkatan kapabilitas ekonomi adalah

pergantian teknik produksi dari cara-cara tradisional ke cara-cara

modern yang tertuang dalam pengertian revolusi industri. Modernisasi

industri di Tiongkok berhasil mendongkrak perkembangan industri

25

otomotif, farmasi dan telekomunikasi. Kebijakan ini sebagai hasil dari

konsep usaha patungan atau industri bersama dengan mitra luar.30

A.2. Faktor Kebangkitan Perekonomian Tiongkok

Dalam teori ekonomi terdapat istilah The Asian Miracle yang

menandakan proses pertumbuhan ekonomi Asia yang begitu cepat.

Sebelumnya, di pertengahan abad 20, negara-negara di Asia menghadapi

situasi yang kacau dimana peperangan, kemiskinan dan kelaparan melanda

negara-negara di kawasan tersebut. Tiongkok adalah salah satu negara yang

berada dalam kondisi terpuruk pada waktu itu karena mengalami masa

peperangan, revolusi hingga kelaparan. Pada tahun 1960, penghasilan satu

orang Jepang sama dengan 1/8 pendapatan satu orang Amerika,

perekonomian Korea Selatan tidak lebih kaya daripada Sudan serta

perekonomian Taiwan yang setara dengan Zaire. Namun pada empat dekade

terakhir, ekonomi Asia bertransformasi. Saat ini, Asia merupakan kawasan

dengan pertumbuhan ekonomi paling cepat dibandingkan seluruh kawasan

di dunia. Bahkan sekalipun dilanda krisis finansial dan resesi pada akhir 90-

an, Asia dengan cepat bangkit dan kini merupakan pendorong pertumbuhan

ekonomi dunia.

Fenomena The Asian Miracle ini tidak terlepas dari peran

Tiongkok sebagai ekonomi terbesar di Asia dan kedua di dunia setelah

Amerika. Tiongkok memperluas pengaruh dengan memanfaatkan kekuatan

30 Emsan. 2014. Filosofi-Filosofi Warisan Tiongkok Kuno: Aktualisasi Pemikiran peradaban Tiongkok terhadap Dunia Modern. Yogyakarta: Laksana, hal. 208-230.

26

ekonominya melalui kerjasama perdagangan, bantuan infrastruktur,

investasi dan strategi ekonomi. Seiring dengan kekuatan ekonomi yang terus

berkembang, Tiongkok kini juga ingin memainkan peran yang lebih

dominan dalam Hubungan Internasional. Sebagai emerging power,

Tiongkok mulai membuat inisiatif-inisiatif tatanan baru di mana Tiongkok

tidak hanya ada didalamnya, akan tetapi juga ikut terlibat di dalam proses

pembuatan aturan-aturan sistem global yang selama abad modern ini hampir

tidak pernah mengikutsertakan Tiongkok.31

Beberapa dekade terkahir merupakan masa kejayaan bagi

Tiongkok dalam perkembangan ekonominya. Luasnya jaringan dagang,

stabilnya peningkatan GDP, juga interaksi dengan dengan dunia

internasional merupakan faktor yang menentukan pesatnya perkembangan

ekonomi Tiongkok saat ini. Perkembangan ekonomi yang luar biasa tersebut

telah diarahkan melalui perubahan kebijakan ekonomi pemerintah Tiongkok

yang secara progresif memberi kekuasaan yang lebih  besar pada kekuatan

pasar. Perubahan itu dimulai dari sektor pertanian lebih dari dua dekade

yang lalu dan berlanjut pada sektor industri dan lebih luas lagi di sektor jasa.

Selama periode itu  pemerintah mengenalkan sebuah aturan hukum soal

perusahaan yang pertama kali memberi izin pada aktor swasta untuk

memiliki hak milik pada perusahaannya walaupun masih terbatas.32

31 Forum Kajian Pertahanan dan Maritim. (2015), Kebangkitan Kekuatan China di Awal Abad 21.32 Raditia Sapta Chandra. Makalah Ekonomi Politik di Asia Timur. Kebangkitan China: Sebuah Integrasi Asia Timur. Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, diakses melalui https://www.academia.edu/10030898/KEBANGKITAN_CHINA_SEBUAH_INTEGRASI_ASIA_TIMUR pada 13 Mei 2016.

27

Tiongkok memulai pembangunannya sejak Revolusi Kebudayaan

yang dicetuskan oleh Mao Tse Tung. Setelah invasi Jepang pada Perang

Dunia II dan perang sipil yang berakhir tahun 1949, Tiongkok melakukan

Revolusi Kebudayaan dengan langkah cepat untuk meningkatkan

infrastruktur pendidikan, pembangunan dan kesejahteraan. Revolusi

Kebudayaan di Tiongkok menjadi pengalaman ekonomi, politik, sosial dan

budaya yang paling berbahaya di dunia. Orientasi ini kemudian berputar

balik pada tahun 1979 ketika Deng Xiaoping menggulingkan kekuasaan

militer di bawah Mao Zedong. Deng Xiaoping dan kekuatan neokapitalis

lainnya dengan Partai Komunis Tiongkok kemudian melakukan

neoliberalisasi perdagangan melalui investasi dari perusahaan transnasional,

aktifitas keuangan global, pengaruh imperalis yang mengendalikan institusi

seperti Bank Dunia dan World Trade Organization (WTO) serta saluran

ideologi dan budaya. Tiongkok kemudian lebih bergantung pada investasi

dari negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat dan Jerman. Kebijakan

pro-pasar ini mengalami kesuksesan yang ditandai dengan keberhasilan

Tiongkok mencapai catatan pertumbuhan ekonomi yang terbesar sepanjang

sejarah selama satu per empat abad terakhir.33

Deng Xiaoping membangun Tiongkok dengan cara yang modern,

bertahap dan tidak revolusioner. Setelah selesai melakukan reformasi di

bidang pertanian, Deng Xiaoping mengeksekusi sektor industri dengan

membentuk Special Economic Zones (SEZs), suatu wilayah terbatas dimana

33 Griendra Qomara. Jurnal Hubungan Internasional, Universitas Airlangga. (2015), Edisi VIII, No. 2, Kebangkitan Tiongkok dan Relevansinya terhadap Indonesia, hal 32.

28

pemerintah Tiongkok tidak lagi menerapkan peraturan anti-bisnis dengan

mengeluarkan kebijakan pajak rendah dan dukungan penuh terhadap barang

produksi yang akan dijual ke luar negeri. Untuk pertama kalinya, zona

ekonomi khusus hanya diterapkan di Provinsi Fujian dekat Taiwan dan

Provinsi Guangdong dekat Hongkong. Namun kemudian pada tahun 1984,

setelah melihat pencapaian tersebut, pembangunan dilanjutkan dengan

mendirikan berbagai zona sejenis secara terintegrasi di empat belas kota

sepanjang pantai Tiongkok.

Deng Xiaoping pada dasarnya tetap berpedoman pada teknik

perencanaan yang dibuat oleh Mao Zedong, namun Deng memodifikasinya

dengan pendekatan pembangunan Singapura, yaitu memulai dengan

membuat blok-blok bangunan sebagai infrastruktur dasar. Memasuki tahun

1980-an, Tiongkok membangun tambang batu-bara untuk mensuplai

peningkatan kebutuhan akan tenaga listrik. Di tahun 1990-an, mereka

beralih untuk meningkatkan produksi gas dan minyak bumi.34 Terkait

dengan pembangunan, serta tata ekonomi dan politik dunia yang baru,

Tiongkok mengharapkan dunia internasional bisa damai dalam jangka

waktu panjang yang dapat mendukung pembangunan semua negara di

dunia. Untuk itu, Tiongkok juga menegaskan komitmennya untuk

mendukung lima prinsip hidup berdampingan secara damai, yaitu saling

menghormati kedaulatan dan integritas wilayah; tidak saling menyerang;

tidak mencampuri urusan dalam negeri; kesetaraan dan keuntungan bersama

dan hidup berdampingan secara damai. 34 Pan Mohammad Faiz. 2008. Cindonesia: Membangun Kekuatan Triumvirat Asia.

29

Perkembangan kebijakan luar negeri Tiongkok sendiri secara

signifikan dipengaruhi oleh dua peristiwa besar seiring Tiongkok memasuki

tahun 1990-an. Pertama, dampak sanksi negara-negara Barat terhadap

Tiongkok akibat represi terhadap demonstrasi tahun 1989. Kedua, rubuhnya

Tembok Berlin dan kehancuran Partai Komunis Soviet. Hal ini membuat

Tiongkok mencapai kepentingan nasionalnya lewat kebijakan luar negeri

yang bebas tanpa mengacu kepada negara adidaya maupun pertimbangan

ideologis. Intinya, Tiongkok memfokuskan keterlibatannya dalam kancah

global karena kebutuhan ekonomi pragmatis daripada faktor ideologis yang

mendesak. Ada beberapa karakteristik yang melandasi kebijakan luar negeri

Tiongkok. Karakteristik ini juga pernah diutarakan kembali dalam pidato

Perdana Menteri Tiongkok Li Peng di Konferesi Antar Parlemen pada 19

September 1996. Berikut karakteristik kebijakan luar negeri Tiongkok :

a. Menjaga kemandirian. Tiongkok menentukan posisi dan kebijakannya

sesuai dengan nilai masing-masing kasus. Tiongkok juga tidak akan

menyerah pada tekanan dari major powers, masuk dalam aliansi dengan

kekuatan besar ataupun blok manapun.

b. Memelihara perdamaian dunia. Dalam hal ini, Tiongkok tidak

melakukan perlombaan senjata atau melakukan ekspansi militer.

Tiongkok juga menentang hegemonisme, agresi dan ekspansi dalam

berbagai bentuknya.

c. Hubungan yang bersahabat dan kerja sama. Tiongkok tidak pernah

mendasarkan hubungannya pada sistem sosial atau ideologi apapun.

30

d. Bertetangga baik dan hubungan yang bersahabat. Dalam hal ini

Tiongkok menjunjung upaya damai untuk menyelesaikan permasalahan

perbatasan maupun wilayah, baik itu melewati negosiasi dan konsultasi.

e. Meningkatkan kesatuan dan kerja sama dengan negara-negara

berkembang. Tiongkok selalu melihat faktor ini sebagai batu loncatan

kebijakan luar negerinya dengan melakukan kerja sama yang saling

melengkapi dengan negara-negara berkembang, baik dalam bidang

ekonomi, perdagangan, teknologi maupun ilmiah.

f. Kebijakan yang terbuka, dimana Tiongkok membuka dirinya untuk

kerja sama dengan negara-negara maju dan berkembang berdasarkan

kesetaraan dan manfaat bersama dalam rangka mendorong

pembangunan bersama dalam upaya membangun tata ekonomi dan

politik dunia baru yang adil dan sejajar berdasarkan perdamaian dan

stabilitas.

Karakteristik-karakteristik tersebut dapat dilihat dalam beberapa

contoh penerapan kebijakan luar negeri Tiongkok. Misalnya, terkait

kebijakan yang menentang hegemoni dan keberpihakan pada negara lain, di

mana Tiongkok pernah mengalaminya pada masa Perang Dingin dengan

Uni Soviet saat itu. Atau tentang pentingnya hubungan baik dengan negara-

negara berkembang juga ditunjukkan oleh komitmen Tiongkok yang

ditegaskan juga pada masa pimpinan Deng Xiao Ping, yang menekankan

bahwa Tiongkok sosialis milik Negara Dunia Ketiga dan akan selalu

31

membela Negara Dunia Ketiga dengan memperkuat persatuan dan kerja

sama dengan negara-negara berkembang.35

Kapabilitas ekonomi Tiongkok yang semakin berkembang dan

lebih terintegrasi dengan perdagangan dan lingkungan global telah membuat

Tiongkok melihat perubahan perannya dari obyek menuju subyek ekonomi

internasional. Dari aktor ekonomi yang ingin mengundang investasi asing

dan memperluas pasar, sampai lahir sebagai pemain utama di pertengahan

tahun 1990-an, yang melakukan negosiasi lebih agresif sebagai upaya untuk

masuk ke WTO tanpa melepaskan status sebagai negara berkembang.

Dalam hal ini, Partai Komunis Tiongkok menekankan kekuatan ekonominya

sebagai alat diplomasi terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi dari

Amerika Serikat, misalnya dengan keterlibatan Tiongkok dalam APEC.36

Sejak diumumkannya Reformasi Keterbukaan, Tiongkok telah

mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama 30 tahun secara

berturut-turut. Satu-satunya negara yang bisa menyamai prestasi Tiongkok

adalah Korea Selatan yang juga mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi

selama 30 tahun dengan rata-rata 8,5 persen per tahun. Dari data yang sama

dari World Bank juga dapat dilihat bahwa sejak tahun 1978 hingga 2007,

tingkat perkembangan sumber daya manusia Tiongkok juga mencatat

peningkatan sebanyak sembilan kali lipat dan pendapatan perkapita tiap

daerah meningkat sebanyak lima kali lipat. Perdagangan dan investasi asing

memainkan peranan yang sangat penting dalam  pertumbuhan ekonomi 35 Adinda Tenriangke Muchtar, Kebangkitan dan Kebijakan Luar Negeri Cina: Antara Persepsi dan Pilihan. (2011). Vol. 6, No. 2, MAARIF Institute for Culture and Humanity, hal. 32-33.36 Ibid., hal. 36-37.

32

negeri yang begitu signifikan. Tercatat sebesar 2,7 persen dari total 9,7

persen rata-rata GDP Tiongkok berasal dari Foreign Direct Investment

(FDI). Pada tahun 2003, total FDI yang masuk ke Tiongkok adalah sebesar

USD 54 milyar, jauh mengungguli Amerika Serikat yang hanya mencatat

sebesar USD 40 milyar.

Sebanyak 23.500.000 lapangan pekerjaan tercipta dari sektor ini

dan lebih dari 20,7 persen total pajak negeri berasal dari perusahaan

investasi asing yang berada di Tiongkok pada tahun 2005. Pada tahun 2004,

total dari nilai perdagangan produk-produk Tiongkok meningkat dua kali

lipat. Hal ini menjadikan Tiongkok sebagai negara kedua eksportir terbesar

dan importir ketiga terbesar di dunia. Lebih dari setengah volume

perdagangan dilakukan oleh badan-badan investasi asing. Sepanjang tahun

2006 sendiri, sebanyak 594,445 perusahaan investasi asing terdaftar dengan

lebih dari 480 perusahaan multinasional teratas dunia memasuki negara

tersebut. Pada tahun 2008 total FDI yang masuk ke negara tersebut sebesar

USD 92 milyar. Tiongkok kini tercatat sebagai negara tujuan FDI terbesar

ketiga di dunia. Dengan mengkombinasikan surplus  perdagangan, aliran

FDI dan pembelian berskala besar dari mata uang asing telah menjadikan

Tiongkok memegang pertukaran asing terbesar dengan total USD 1,9 milyar

di akhir 2008. Lebih spesifik, Tiongkok memproduksi 70 persen total

mainan dunia dan 10 persen dari total peralatan telekomunikasi perusahaan

dunia. Sekitar 60-70 persen dari total produksi di ekspor untuk kebutuhan

asing.

33

Meskipun krisis finansial global memberikan dampak yang cukup

besar bagi perkembangan perekonomian dunia, pada tahun 2009

pertumbuhan GDP negara Tiongkok masih tercatat sebesar 8,9 persen  pada

kuartal ketiga, meningkat dari 7,9 persen pada kuartal kedua. Ketika pada

tahun 1989 Deng Xiaoping mengucapkan ”strategi 28 aksara”, kata-kata

tersebut masih menjadi pegangan  bagi para petinggi Tiongkok hingga

sekarang. Strategi ini kemudian diwujudkan dalam serangkaian kebijakan.

Pada tahun 2001, Tiongkok resmi menjadi anggota WTO setelah

sebelumnya terdaftar sebagai anggota APEC, South Africa Regional

(SACU), South America Regional, mendirikan Shanghai Cooperation

Organization (SCO), ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN-Europe

Meeting (ASEM) dan  lain-lain. Dalam lingkup kawasan Asia Pasifik,

Tiongkok sejak Oktober 2004 telah merangkul ASEAN sebagai mitra

dagang.37

Tiongkok merupakan negara yang bergantung pada kegiatan

ekspor. Oleh karena itu, kegiatan ekspor-impor Tiongkok selalu mengalami

peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Di kawasan, Tiongkok

merupakan negara yang paling diuntungkan berdasarkan aspek

geopolitiknya dikarenakan jarak yang berdekatan dengan Asia Tenggara dan

negara-negara Asia Timur sehingga ketika Tiongkok melakukan kegiatan

perdagangan berupa ekspor ke negara mitra perdagangannya, maka tidak

akan mengeluarkan biaya yang terlalu besar bila dibandingkan dengan

37 Raditia Sapta Chandra. Makalah Ekonomi Politik di Asia Timur. Kebangkitan China: Sebuah Integrasi Asia Timur. Op. Cit.

34

kegiatan ekspor yang dilakukan oleh Amerika dan Eropa di kawasan yang

sama. Oleh karena itu, harga barang dari Tiongkok bisa sangat kompetitif di

kawasan tersebut.

Di pasar internasional, produk dengan peminat terbanyak adalah

yang memiliki harga kompetitif. Untuk saat ini, Tiongkok-lah yang

memiliki harga produk yang sangat kompetitif dari negara lainnya. Berikut

ini adalah data ekspor, perdagangan valuta asing dan investasi asing

Tiongkok yang dikerucutkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2011-

2016).

Gambar 1.a. Data Ekspor Tiongkok Tahun 2011-2014.38

Gambar 1.b. Data Ekspor Tiongkok Tahun 2014-2016.39

38 Lihat http://www.tradingeconomics.com/china/exports, diakses pada 21 Juli 2016.39 Ibid.

35

Pertumbuhan ekspor telah menjadi komponen utama yang

mendukung ekspansi perekonomian Tiongkok yang pesat. Berdasarkan data

yang ada pada diagram di atas, dapat dilihat bahwa ekspor Tiongkok secara

relatif mengalami perkembangan yang dimulai pada pertengahan tahun

2011 hingga akhir tahun 2014. Dalam waktu 2 tahun terakhir, tingkat ekspor

Tiongkok mengalami penurunan karena melemahnya permintaan global,

akan tetapi proporsi Tiongkok dari total ekspor global naik menjadi 13,8

persen di tahun 2015 dari yang awanya 12,3 persen di tahun 2014. Ekspor

utama Tiongkok adalah produk mekanik dan listrik (41 persen dari total

ekspor), produk berteknologi tinggi atau hi-tech (20 persen), industri padat

karya seperti pakaian, tekstil, alas kaki, furnitur, produk plastik dan keramik

(16 persen), motor dan generator (5 persen) serta sirkuit terpadu (5 persen).

Mitra dagang utama Tiongkok adalah Amerika Serikat (18 persen dari total

ekspor), Hong Kong (15 persen), Uni Eropa (16 persen, diantaranya dari

36

negara seperti Jerman, Inggris dan Belanda masing-masing sebanyak 3

persen), negara-negara ASEAN (12 persen, diantaranya Vietnam

menyumbang sebanyak 3 persen), Jepang (6 persen), Korea Selatan (4

persen) dan India (3 persen).

Secara umum, ekspor dari Tiongkok mengalami penurunan

sebanyak 4,8 persen dari tahun ke tahun menjadi USD 180,3 Milyar. Pada

bulan Juni 2016, lebih buruk dari ekspektasi pasar yang juga mengalami

penurunan hingga 4,1 persen. Dalam dua belas bulan terakhir, ekspor hanya

mengalami peningkatan pada Maret (10,7 persen). Dalam hal denominasi

yuan, ekspor mengalami pertumbuhan sebanyak 1,3 persen dari tahun ke

tahun di bulan Juni, menyusul kenaikan sebanyak 1,2 persen di bulan Mei.40

40 Ibid.

37

Gambar 2.a. Data Perdagangan Valuta Asing Tiongkok Tahun

2011-2014.41

Gambar 2.b. Data Perdagangan Valuta Asing Tiongkok Tahun 2014-2016.42

41 Lihat http://www.tradingeconomics.com/china/foreign-exchange-reserves, diakses pada 21 Juli 2016.42 Ibid.

38

Dirilis oleh Bank Rakyat Tiongkok, cadangan devisa Tiongkok

saat ini menjadi USD 3.21 triliun pada bulan Juni 2016, mengalami

kenaikan dari sebelumnya yaitu USD 3,19 triliun pada bulan Mei dan

berada di atas ekspektasi pasar, yakni sebesar USD 3,17 triliun. Namun,

setahun sebelumnya, cadangan devisa Tiongkok lebih tinggi USD 3,69

triliun. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan perdagangan Tiongkok yang

mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk melakukan devaluasi.

Berdasarkan bagan di atas, dapat kita lihat bahwa dari bulan Juni

2011 hingga bulan Juni 2014, perdagangan valuta asing Tiongkok

mengalami peningkatan yang signifikan hingga Agustus 2014. Akan tetapi,

pada bulan September justru mengalami penurunan hingga Tahun 2015

yang berada pada level tertinggi di bulan Januari, Februari dan April yang

berada pada kisaran USD 3,78 milyar hingga yang tertinggi mencapai USD

3,8 milyar. Dapat dilihat pada bagan bahwa pada tahun 2015, perdagangan

valuta asing Tiongkok mengalami penurunan yang sangat signifikan. Di

tahun 2016, perdagangan valuta asing tidak lebih baik dari tahun

sebelumnya, karena mengalami penurunan yang cukup drastis pada bulan

Januari mencapai USD 3,25 milyar dan cenderung stagnan hingga bulan

Juni 2016.43

43 Ibid.

39

Gambar 3.a. Data Investasi Asing Tiongkok Tahun 2011-2014.44

Gambar 3.b. Data Investasi Asing Tiongkok Tahun 2014-2016.45

44 China Foreign Direct Investment http://www.tradingeconomics.com/china/foreign-direct-investment, diakses pada 21 Juli 2016.45 Ibid.

40

Menurut departemen perdagangan Tiongkok, investasi asing di

Tiongkok meningkat 5,1 persen dari tahun ke tahun menjadi USD 69,42

milyar dalam enam bulan pertama 2016. Investasi asing di sektor jasa naik 8

persen menjadi USD 48,90 milyar, mewakili 70,4 persen dari total investasi

asing Tiongkok. Sebaliknya, investasi asing di sektor manufaktur yang

menyumbang 28,3 persen pangsa pasar menyusut 2,8 persen menjadi USD

19,5 milyar. Amerika Serikat, Inggris dan Jerman merupakan tiga dari 10

sumber investasi utama Tiongkok. Pada bulan Juni, investasi asing

mengalami kenaikan hingga 9,7 persen. Bagan di atas menggambarkan

bahwa pada tahun 2015, insvestasi asing di Tiongkok mengalami

peningkatan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya.46

B. Kebijakan Ekonomi Amerika Serikat di Asia

Dalam kajian politik luar negeri, perkembangan dan bahkan

perubahan baik yang terjadi di lingkungan internasional (eksternal) dan

internal suatu negara merupakan faktor-faktor signifikan yang perlu

diperhatikan oleh para pengambil keputusan. Perubahan-perubahan

fundamental yang terjadi dalam hubungan internasional, seperti berakhirnya

Perang Dingin dan bubarnya Uni Soviet, secara faktual telah memaksa aktor

negara-bangsa untuk mengubah agenda politik luar negerinya. Secara

teoritis, perubahan mendasar dalam sistem internasional terjadi ketika aktor

berupa negara-negara besar melalui politik luar negeri yang dijalankannya

mengubah aturan dan norma-norma dalam interaksi internasional mereka. 46 Ibid.

41

Pola hubungan diplomatik antar negara tersebut tidak saja mempengaruhi

hierarki dan stuktur aktor akan tetapi memunculkan tingkatan yang berbeda

dalam tindakan (outcomes) politik luar negerinya.47

Setiap kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah

Amerika Serikat tentu telah melalui berbagai pertimbangan. Pertimbangan

tersebut tentu dipengaruhi oleh faktor internal seperti karakteristik

pemimpin dan sistem pemerintahan internal Amerika Serikat, sedangkan

faktor eksternal dapat dipengaruhi oleh kondisi perpolitikan internasional.

Dari dinamika dan sejarah Amerika Serikat, dapat dilihat bagaimana

kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat sempat mengalami perubahan

paradigma. Berbagai doktrin yang ditanamkan pemimpin yang ada saat itu

secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi arah kebijakan

luar negeri negara tersebut. Masing-masing doktrin yang ada mampu

membawa negara Amerika Serikat menjadi sebuah negara yang isolasionis

atau cenderung menutup diri. Namun ada kalanya pula di mana Amerika

Serikat berusaha mengintervensi berbagai kejadian politik di negara lain

karena dianggap dapat mempengaruhi kondisi perpolitikan negaranya.48

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat sebelum masa

pemerintahan Barrack Hussein Obama berorientasi di Kawasan Timur

Tengah. Hal ini didasarkan pada Bush Doctrine yang membuat Amerika

47 Winda Kusuma Wardani Roni, 2011, Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Terorisme Di Asia Tenggara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, hal. 34.48 Eric Wicaksono. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat: Kronologi Sejarah dan Perspektif dari Masa ke Masa, diakses melalui http://ericwicaksono.com/2016/03/12/kebijakan-luar-negeri-amerika-serikat-kronologi-sejarah-dan-perspektif-dari-masa-ke-masa/ pada 16 Mei 2016.

42

Serikat mengeluarkan dana untuk anggaran pertahanan di Timur Tengah

yang pada saat itu mengalami dinamika politik yang tidak stabil. Tahun

2002 Amerika Serikat mengawali operasi militernya di Afghanistan dengan

agenda War on Terrorism (WOT), kemudian di tahun 2003 Amerika Serikat

menginvasi Irak terkait isu kepemilikan senjata pemusnah massal di Irak.

Selain ingin membuktikan tuduhannya mengenai kepemilikan dan

pengembangan senjata pemusnah massal terhadap Irak, pada dasarnya ada

motif lain yang kuat di balik invasi Amerika Serikat ke Irak. Motif inilah

yang membuat Amerika Serikat tidak ingin meninggalkan kawasan tersebut.

Adalah motif ekonomi yang merupakan penyebab Amerika Serikat untuk

tetap menanamkan pengaruhnya di kawasan ini. Irak merupakan negara

yang memiliki cadangan minyak terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi

sehingga hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi Amerika Serikat.

Pada tahun 2008, Amerika Serikat mengadakan pemilihan umum

presiden. Barrack Hussein Obama yang merupakan presiden terpilih, pada

masa-masa kampanyenya saat masih sebagai salah satu kandidat presiden

Amerika Serikat sedikit menyinggung mengenai perang di Timur Tengah.

Salah satu janjinya ialah komitmennya untuk segera menyelesaikan perang

di Timur Tengah. Karena perang tersebut dianggap telah banyak

menghabiskan anggaran pertahanan Amerika Serikat. Perang di Timur

Tengah adalah salah satu penyebab krisis ekonomi Amerika Serikat. Oleh

karena itu, ia bertekad untuk membawa Amerika Serikat keluar dari krisis

43

perekonomian global, salah satu caranya ialah dengan menghentikan perang

di Timur Tengah.

Obama yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat mulai

menata agenda-agenda pemerintahannya, termasuk agenda politik dan

kebijakan luar negeri Amerika Serikat.49 Kawasan Asia Pasifik menjadi

fokus dari perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat karena

dianggap mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam bidang

ekonomi dan militer. Perkembangan tersebut memunculkan kemungkinan

akan dampak politik dan keamanan, baik kemungkinan konflik ataupun

kerjasama antar negara di kawasan, mengingat banyaknya peluang dan

tantangan di era globalisasi.

“Here, we see the future. As the world’s fastest-growing region-and home to more than have the global economy—the Asia Pacific is critical to achieving my highest priority : creating jobs and opportunity for the American people. With most of the world’s nuclear powers and some half of humanity, Asia will largely define whether the century ahead will be marked by conflict or cooperation, needless suffering or human progress.”

Pidato Presiden Obama di atas menunjukkan bagaimana kawasan

Asia Pasifik dipandang sebagai pusat aktivitas dunia internasional di Abad

ke-21.50 Berdasarkan pernyataan resmi Amerika Serikat, Asia Pivot

merupakan sebuah ungkapan atas strategi yang difokuskan ke kawasan Asia

Pasifik. Strategi tersebut berupa konsentrasi arah kebijakan luar negeri yang 49 Alfisyahrianti, Kebijakan Asia Pivot Amerika Serikat di Bawah Pemerintahan Obama, hal. 2-4 diakses melalui http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4250/JURNAL%2 0SKRIPSI%20NEW.pdf?sequence=1 pada 16 Mei 2016.50 Vanilla Planifolia, Rebalancing Strategic Amerika Serikat di Kawasan Asia-Pasifik, Op. Cit., hal 2.

44

merupakan kelanjutan dari kepentingan nasional Amerika Serikat. Upaya

yang diterapkan oleh Amerika Serikat adalah sebagai bentuk prioritas

politik luar negerinya ke kawasan Asia Pasifik. Strategi ini memfokuskan

pada beberapa bagian, diantaranya adalah pengembangan kerjasama

ekonomi, penguatan terhadap negara aliansi dan jaminan keamanan bersama

melalui institusi regional untuk membantu menangani sengketa terkait batas

wilayah secara damai. Pada masa pemerintahan George W. Bush, Amerika

Serikat telah melakukan penguatan aliansi di kawasan Asia, kemudian lebih

diperkuat lagi oleh pemerintahan Obama dengan menempatkan pasukan dan

peralatan militer ke Australia dan Singapura.51

Asia Pivot dapat diartikan sebagai serangkaian kebijakan luar

negeri Amerika Serikat yang menekankan pada pencapaian kepentingan

nasionalnya, baik untuk mencapai kepentingan politik maupun kepentingan

ekonomi di wilayah Asia Pasifik. Asia Pivot Amerika Serikat di bawah

pemerintahan Obama menandai kembalinya Amerika Serikat ke wilayah

Asia Pasifik. Kawasan Asia kembali ditempatkan sebagai kawasan strategis

yang cukup lama telah diabaikan oleh Amerika Serikat dikarenakan

aktivitasnya yang terkonsentrasi dengan perang di kawasan Timur Tengah.

Asia Pivot resmi diumumkan Amerika Serikat di bawah pemerintahan

Obama pada akhir tahun 2011, di Australia. Pada dasarnya, Asia Pivot telah

mulai dirumuskan sejak awal kepemimpinan Obama di tahun 2009,

kemudian dikemukakan pada November 2011 ketika Obama tengah

melakukan kunjungan kenegaraannya sekaligus memperingati 60 tahun 51 Ibid.

45

ANZUS, pakta pertahanan antara Amerika Serikat bersama Australia dan

Selandia Baru, ketika berada di sanalah Amerika Serikat mengeluarkan

serangkaian pengumuman kebijakan luar negerinya. Asia Pivot

mengindikasikan adanya perubahan haluan kebijakan luar negeri Amerika

Serikat ke kawasan Asia Pasifik. Melalui Asia Pivot ini, Amerika Serikat

akan semakin mengintensifikasikan perannya di kawasan Asia.

Barack Obama selaku presiden Amerika Serikat dalam kunjungan

kenegaraannya di Australia pada November 2011, mengemukakan tujuan

dari dikeluarkannya Asia Pacific Pivot, yaitu:

1. Amerika Serikat akan memainkan peran yang lebih besar dan dalam

jangka waktu yang panjang akan ikut membentuk masa depan kawasan

Asia Pasifik.

2. Untuk mempromosikan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat.

3. Untuk ikut terlibat dalam membentuk norma dan aturan kawasan Asia-

Pasifik.

4. Untuk memastikan bahwa kawasan Asia Pasifik menghormati hukum

internasional dan norma-norma yang berlaku.

5. Untuk memastikan bahwa perdagangan dan kebebasan navigasi tidak

terhambat.

6. Pengaruh Amerika Serikat tidak akan hilang seiring dengan munculnya

kekuatan-kekuatan baru.52

52 Alfisyahrianti, Kebijakan Asia Pivot Amerika Serikat di Bawah Pemerintahan Obama, Op. Cit., hal 4-5.

46

Selain kawasan Asia Pasifik, terdapat pula kawasan Asia

Tenggara yang menjadi orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Selama masa perang dingin, kawasan Asia Timur lebih menyita perhatian

pemerintah Amerika sendiri dengan isu perlombaan senjata nuklir. Akan

tetapi perkembangan saat ini memperlihatkan bagaimana Tiongkok yang

muncul sebagai sebuah kekuatan ekonomi dan politik yang berpengaruh

khususnya di kawasan Asia Pasifik. Bahkan secara ekonomi, Tiongkok

mampu menguasai pasar hingga ke kawasan Asia Tenggara. Fenomena

kekuatan Tiongkok ini kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong

Amerika Serikat untuk kembali meningkatkan perannya di Asia Tenggara.53

Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat diuntungkan oleh

letaknya yang strategis. Posisi Asia Tenggara tepat di persimpangan antara

konsentrasi industri, teknologi dan kekuatan militer di Asia Timur laut ke

utara, sub-kontinental dan sumber-sumber minyak di Timur Tengah ke

timur, dan Australia ke selatan. Secara ekonomi Asia Tenggara merupakan

bagian perdagangan dengan volume yang tinggi bagi Amerika Serikat bila

dibandingkan dengan Jepang, Korea, Taiwan dan Australia, termasuk impor

minyak, transit Sea-lanes of Communications (SLOCs) negara-negara

tersebut di Asia Tenggara. Sedangkan dalam perspektif militer, jalur laut

Asia Tenggara sangat penting untuk pergerakan angkatan bersenjata

Amerika Serikat dari Pasifik Barat ke Samudra Hindia dan Teluk Persia.

Dengan jumlah penduduk yang sangat besar secara otomatis Asia Tenggara 53 Dewi Triwahyuni. (2015), Signifikansi Kawasan Asia Tenggara dalam Kepentingan Amerika Serikat. Jurnal Majalah Ilmiah UNIKOM bidang Sosial Politik. Vol. 9, No. 1, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIKOM, hal. 33-34.

47

merupakan pasar yang luas tidak hanya untuk produk tetapi juga bagi

industri jasa Amerika Serikat.54

Amerika Serikat berkomitmen dan memprioritaskan Asia dalam

politik luar negerinya. Pergeseran fokus politik luar negeri Obama ini

menekankan bagaimana pentingnya Asia Pasifik untuk mencapai prioritas

tertingginya demi menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyat Amerika.

Strategi rebalancing atau Asia Pivot yang dikeluarkan oleh Obama adalah

usaha Amerika Serikat untuk mengembangkan kerjasama ekonominya di

Asia-Pasifik melalui perjanjian kemitraan Trans-Pacific Partnership

(TPP).55

C. Trans-Pacific Partnership

Sebuah negara tidak luput dari kegiatan ekonomi. Untuk

memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasional, negara perlu menjalankan

kegiatan ekonomi. Tentu saja kegiatan ekonomi tersebut tidak bisa berdiri

sendiri. Sebuah negara perlu partner, rekan atau relasi dalam menjalankan

kegiatan ekonominya. Bagaimanapun, ruang lingkup ekonomi tidak hanya

seputar dalam negeri saja, namun  juga merangkap ke luar negeri. Oleh

karena itu, negara-negara di penjuru dunia mendeklarasikan sebuah

perjanjian atau serikat dagang yang dinamakan kerjasama ekonomi

internasional, yaitu gabungan dua atau lebih negara yang melakukan suatu

kerjasama. 54 Ibid., hal 34.55 Vanilla Planifolia, Rebalancing Strategic Amerika Serikat di Kawasan Asia-Pasifik, Op. Cit., hal. 2.

48

Salah satu hasil dari kerjasama itu adalah adanya kemudahan

kegiatan ekspor-impor. Sebuah negara tentunya tidak mampu memenuhi

segala kebutuhannya sendiri, adakalanya sebuah negara memerlukan

komoditas lain yang tidak ada dan tidak diproduksi di dalam negeri, caranya

dengan malakukan impor. Dan sebaliknya, negara dapat melakukan ekspor

untuk komoditas yang tidak diproduksi di negara tujuan yang tergabung di

dalam serikat dagang, sehingga bisa menambah pendapatan dan berkolerasi

positif terhadap peningkatan cadangan devisa.56

Kerjasama internasional tentu sangat krusial dan dibutuhkan oleh

setiap negara karena dengan bergabungnya suatu negara dengan kongsi-

kongsi dagang diluar negeri akan memberi manfaat diantaranya

menghilangkan hambatan perdagangan internasional, mempererat hubugan

persaudaraan, mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan

pendapatan dan stabilitas ekonomi nasional. Perkembangan arsitektur

regional di kawasan Asia Pasifik dalam beberapa dekade terakhir bergulir

dengan pesat. Bahkan kawasan ini merupakan forefront pembentukan Free

Trade Agreements (FTAs)/ Regional Trade Agreements (RTAs). Tercatat

hingga tahun 2010, kurang lebih 111 FTAs/RTAs telah dibentuk di kawasan

dan diperkirakan jumlah tersebut akan terus bertambah sejalan dengan

semakin kuatnya dorongan negara-negara di kawasan untuk semakin

56 Nita Julianti (dkk). Makalah Perekonomian Indonesia: Kerjasama Ekonomi Trans Pasifik. STIE Dr. Khez. Muttaqien, diakses melalui https://www.academia.edu/19202054 /Perekonomian_Indonesia_Analisis_Trans_Pacific_Partnership pada 19 Mei 2016.

49

mengintegrasikan ekonomi kawasan.57 Salah satu kerjasama internasional

yang digagas saat ini adalah Trans-Pacific Partnership (TPP).

TPP merupakan konsep perdagangan bebas dalam sektor barang,

jasa dan investasi dan menjadikan lautan pasifik sebagai perputaran

perdagangan. Kemitraan diartikan sebagai teman atau rekan kerja yang

berarti setiap negara anggota yang bergabung dalam Kemitraan Trans

Pasifik saling bekerja sama dalam konsep perdagangan bebas yang diatur

oleh Kemitraan Trans Pasifik sendiri.58 TPP merupakan perjanjian

perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik yang dibentuk pada 18 Juli

2005. Pada awalnya hanya antara Selandia Baru, Brunei Darussalam, Chili

dan Singapura, namun seiring berjalannya waktu telah terjadi perluasan

keanggotaan, Amerika Serikat, Australia, Peru, Vietnam, Malaysia,

Meksiko, Kanada dan Jepang telah menyatakan diri untuk bergabung dalam

TPP. Ekonomi kawasan Asia Pasifik memiliki kemampuan untuk menjadi

salah satu pemain utama ekonomi dunia, didukung dengan kenyataan

tentang ketahanan kawasan tersebut terhadap dinamika ekonomi akibat

resesi global. Saat ini, kawasan Asia Pasifik sedang berusaha maksimal

untuk mewujudkan Free Trade Area melalui TPP.59

57 Angga Handian Putra. 2011, Edisi IV. Peluang, Tantangan dan Implikasi Trans Pacific Partnership. Buletin Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, hal. 17.58 Ratnawilis & Indra Pahlawan. 2015, Vol. 2, No. 1. Kepentingan Nasional Indonesia untuk Tidak Bergabung dalam Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) Di Asia Pasifik Tahun 2011. Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, hal. 2.59 Inriani Margaretha Sitohang. 2014. Penolakan Indonesia Bergabung dalam Trans Pasific Partnership (TPP). Jurnal Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

50

TPP adalah kesepakatan besar baik secara ekonomi maupun

politik. TPP-9 memiliki PDB gabungan sekitar USD 17 triliun dan USD 7

triliun dalam perdagangan barang dan jasa (impor ditambah ekspor),

didominasi oleh Amerika Serikat yang menyumbang lebih dari 85 persen

dari PDB agregat dan lebih dari 60 persen dari total perdagangan negara-

negara TPP. Dengan menambahkan Kanada, Meksiko, Korea dan Jepang

akan memperluas PDB agregat USD 28 triliun atau 40 persen dari GDP

dunia dan akan meningkatkan perdagangan barang dan jasa menjadi USD

12,6 triliun, atau sekitar 28 persen dari total dunia. Dengan demikian, nilai

TPP jauh melampaui dorongannya bagi perdagangan dan investasi.60 Sejak

bergabungnya Amerika Serikat dengan TPP pada tahun 2008, kemudian

diikuti oleh Vietnam, Australia dan Peru pada putaran pertama perundingan

TPP agreement tahun 2009, perundingan telah dilaksanakan delapan

putaran. Putaran delapan dilaksanakan pada tanggal 10-15 September 2011

di Chicago, Amerika Serikat. Hasil perundingan putaran delapan yaitu:

1. Kemajuan pada penyusunan legal text TPP agreement dengan

membahas 30 bab yang meliputi: Customs, Technical Barriers to Trade,

Telecommunications, Government Procurement dan isu-isu horizontal

seperti small and medium-sized enterprises, regulatory coherence,

competitiveness also development, Intellectual Property and Investment.

2. Kemajuan mengenai packages akses pasar terhadap pasar produk-

produk industri, pertanian, TPT serta pengadaan pemerintah. 60 Trade Conference 2013: Para Ahli Bicara Tentang Perdagangan Bebas dan Terbuka, diakses melalui http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/02/01/trade-conference-2013-para-ahli-bicara-tentang-perdagangan-bebas-dan-terbuka-id0-1359689781.pdf pada 19 Mei 2016.

51

Perundingan rinci ini membutuhkan kesepakatan tiap negara pada

11.000 (RoO) serta hal yang terkait lainnya, seperti: trade and

investment pada semua sektor jasa, dari telekomunikasi dan jasa

keuangan hingga energi serta jasa penyaluran tenaga profesional serta

akses pasar secara reciprocal pada pengadaan barang pemerintah.

Amerika Serikat mengusulkan text mengenai tenaga kerja dan BUMN.

3. Kerangka dasar agreement akan selesai pada pelaksanaan APEC Leaders

Meeting di Honolulu

4. Pada putaran ini, Amerika Serikat memaparkan makalah dengan judul

“Trade Enhancing Access to Medicines (TEAM).” TEAM dirancang

untuk menjelaskan kebijakan perdagangan untuk mempromosikan dan

mengurangi hambatan akses terhadap obat-obatan generik dan inovatif

serta mendorong inovasi untuk mengembangkan obat baru dan

terobosan medis lainnya.61

61 Angga Handian Putra. 2011, Edisi IV. Peluang, Tantangan dan Implikasi Trans Pacific Partnership. Op. Cit., hal. 25.

52

Selain itu, terdapat pula isu-isu kontroversial dalam TPP yang

membuatnya jadi perdebatan di negara-negara maju, yaitu :

1. Akses Pasar

TPP mengatur agar negara-negara anggota memangkas tarifnya hingga

0 persen secara bertahap untuk 11.000 komoditas. Jadwal pemangkasan

tarif untuk masing-masing negara berbeda-beda, tergantung

kesepakatan mereka secara bilateral satu sama lain. Jika pejanjian

dagang bebas yang lain umumnya memungkinkan negara anggota

untuk melindungi komoditas sensitif seperti produk pertanian, TPP

meniadakan kemungkinan tersebut. Implikasinya, semua produk tanpa

kecuali harus dibebaskan. Dalam kondisi negara tersebut dapat

bersaing, aturan itu akan menguntungkan. Namun jika produk-

produknya tidak kompetitif, negara itu hanya akan jadi pasar bagi

produk-produk negara lain. Industri dalam negeri pun sangat mungkin

menjadi korban karena tidak mampu bersaing dengan barang-barang

impor.

2. Investasi

TPP mengatur agar negara membentuk Investor-State Dispute

Settlement (ISDS) guna menyelesaikan sengketa antara investor asing

dengan pemerintah. Dengan ISDS, perusahaan asing bisa menuntut

negara jika terjadi perselisihan. Mekanisme ini dikhawatirkan dapat

mereduksi kedaulatan negara dalam berhadapan dengan korporasi.

Negara cenderung melihat kepentingannya sebagai kepentingan publik,

53

sementara korporasi cenderung mementingkan diri sendiri. Tuntutan

terhadap negara oleh korporasi berpotensi mengancam kepentingan

publik yang ingin dilindungi oleh negara.

3. Government Procurement

Government procurement atau pengadaan barang dan jasa oleh

pemerintah merupakan sektor industri yang amat besar. WTO

memperkirakan secara rata-rata sektor itu mencakup 15-20 persen dari

GDP tiap negara. Pada umumnya, seperti halnya di Indonesia, sektor itu

tertutup untuk asing guna melindungi industri dalam negeri. Namun

TPP menghendaki agar sektor itu dibuka untuk asing.

4. Intellectual Property Rights (IPRs)

TPP menghendaki pengaturan yang lebih ketat untuk IPRs, seperti

copyright dan paten. Misalnya, copyright untuk buku diperpanjang dari

50 tahun menjadi 70 tahun sejak kematian penulis sehingga

mempersulit akses publik terhadap konten bersangkutan. Paten untuk

obat dapat diperpanjang jadi lebih dari 20 tahun sehingga menyulitkan

akses publik terhadap obat-obat generik murah. Aturan itu dipandang

terlalu pro-korporasi farmasi dengan mengorbankan kepentingan

publik.

5. State-Owned Enterprises

TPP melarang negara memberikan keistimewaan kepada state-owned

enterprises (SOEs) atau badan usaha milik negara (BUMN). Bagi

54

Indonesia yang memiliki banyak BUMN dan kerap memberikan

perlakuan khusus terhadap BUMN, hal ini dapat amat merugikan.

6. Regulatory Convergance

Konsekuensi dari bergabung dengan TPP adalah negara yang baru saja

ingin bergabung seperti Indonesia harus mengubah seluruh peraturan

perundang-undangnya yang bertentangan dengan aturan-aturan TPP.

Dengan kata lain, Indonesia harus mengikuti apa yang telah ditetapkan

oleh negara lain, dan lagi-lagi kedaulatan menjadi isu yang sensitif.

Aturan TPP belum tentu baik buat Indonesia, dan mengubahnya demi

TPP dengan mengorbankan kepentingan Indonesia tentunya tidak

dikehendaki oleh publik.62

Dokumen resmi TPP dirilis secara online pada Kamis, 5

November 2015 pasca kesepakatan dicapai pada 5 Oktober 2015 lalu di

Atlanta, Amerika Serikat. Berikut adalah rangkuman dari isi perjanjian TPP

dalam 30 bab yang diunggah oleh United States Trade Representative.

1. Initial Provisions and General Definitions

TPP tetap mengakui kehadiran perjanjian perdagangan bebas

sebelumnya yang sudah ada. TPP tetap mampu berjalan beriringan

dengan perjanjian kerjasama sebelumnya seperti WTO, perjanjian

bilateral dan kerjasama regional.

62 Shohib Masykur. Trans-Pacific Partnership dan Artinya bagi Indonesia, diakses melalui http://news.detik.com/kolom/3075190/trans-pacific-partnership-dan-artinya-bagi-indonesia pada 20 Mei 2016.

55

2. Trade in Goods

Negara-negara anggota TPP telah sepakat untuk mengurangi dan

menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif di sketor barang-barang

industri dan melonggarkan kebijakan terhadap sektor pertanian.

Penghapusan kebijakan tarif di sektor barang industri negara-negara

anggota TPP akan segera dilaksanakan. Negara-negara anggota TPP

akan mempublikasikan informasi tarif dan yang berkaitang dengan

perdagangan sehubungan dengan kepastian para pengusaha baik mikro

maupun makro agar dapat memperoleh keuntungan dari perjanjian ini.

3. Textiles and Apparel

Negara-negara anggota TPP sepakat untuk mengeliminir tarif di sektor

tekstil yang menjadi kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi

anggota TPP. Bab ini juga membahas tentang peraturan khusus agar

menggunakan bahan baku yang diperoleh hanya dari negara-negara

anggota TPP yang disebut sebagai mekanisme “short supply list”.

Selain itu, juga dimuat tentang komitmen negara-negara anggota TPP

untuk bekerjasama dalam bidang kepabeanan dan cukai untuk

menghindari penggelapan dan penyelundupan.

4. Rules of Origin

Untuk menciptakan aturan yang sederhana dan memastikan bahwa

negara-negara anggota TPP mendapatkan manfaat, maka diciptakan

kesepakatan tentang orisinilitas sebuah produk yang memenuhi

persyaratan.

56

5. Customs Administration and Trade Facilitation

Sebagai perjanjian yang serupa dengan WTO, untuk memfasilitasi

perdagangan, maka ditetapkan aturan yang meningkatkan transparansi

dalam prosedur kepabeanan (bea masuk). Aturan ini akan berguna bagi

usaha mikro, karena adanya kelonggaran bea masuk.

6. Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures

Dalam mengembangkan aturan SPS, negara-negara anggota TPP

memastikan adanya transparansi, aturan-aturan yang non-diskriminatif

dan menegaskan tentang perlindungan atas hak asasi manusia,

kesehatan dan kelestarian hewan serta tumbuhan hidup. TPP dibangun

di atas aturan WTO SPS untuk mengatur dan mengelola dengan cara

melonggarkan kebijakan yang menghambat aturan perdagangan

kerjasama ini.

7. Technical Barriers to Trade (TBT)

Dalam mengembangkan aturan TBT, negara-negara anggota TPP telah

sepakat untuk bersikap transparan dalam melaksanakan peraturan-

peraturan yang sifatnya teknis. Mereka sepakat untuk bekerjasama dan

memastikan agar tidak lagi ada persyaratan-persyaratan administratif

yang dianggap tidak perlu yang dapat menghambat kegiatan

perdagangan setiap negara anggota TPP. TPP memastikan pengusaha

dapat dengan meudah menjangkau pasar negara-negara anggota TPP

tanpa perlu mencemaskan aturan-aturan teknis.

57

8. Trade Remedies

Bab ini membahas tentang proses dan upaya hukum agar diterapkan

dalam perdagangan melalui penerapan langsung tanpa mempengaruhi

posisi negara-negara anggota TPP yang bergabung dalam WTO. Bab

ini juga menyediakan mekanisme transisi sebagai upaya anggota TPP

untuk mengamankan kegiatan perdagangannya apabila impor

meningkat yang diakibatkan oleh pemotongan tarif.

9. Investment

Dalam menetapkan aturan investasi, negara-negara anggota TPP

merumuskan kebijakan investasi dan perlindungan yang memiliki

landasan hukum untuk mencapai tujuan mereka. TPP menyediakan

aturan perlindungan investasi yang juga ada pada perjanjian investasi

lain.

10. Cross-Border Trade in Services

Mengingat bahwa sektor jasa merupakan hal yang penting, negara-

negara anggota TPP kemudian membagi kepentingannya untuk

liberalisasi perdagangan dalam area internal TPP. TPP menginput

kebijakan yang diterapkan seperti dalam WTO dan perjanjian

perdagangan lainnya, seperti perlakuan negara, perlakuan khusus bagi

pihak tertentu serta akses pasar yang tidak menetapkan hambatan kuota.

58

11. Financial Services

Pada bab ini dijelaskan tentang aksesibilitas terhadap peluang investasi

antar negara-negara anggota TPP yang dianggap sebagai suatu hal yang

penting yang dapat menjamin kapasitas dalam mengatur siklus pasar

dan institusi dalam negeri agar mengambil langkah pengamanan ketika

terjadi krisis.

12. Temporary Entry for Business Persons

Negara-negara anggota TPP sepakat untuk menjamin ketersediaan

akses informasi melalui aplikasi berbasis online yang memuat konten

berupa ketetapan izin masuk sementara atau visa yang digunakan

sebagai akses bagi pelaku usaha.

13. Telecommunications

Negara-negara anggota TPP memiliki kepentingan yang sama untuk

menjamin efisiensi dan jaringan telekomunikasi yang dapat diandalkan

di negara masing-masing anggota yang berguna bagi pelaku usaha baik

yang berskala kecil maupun besar dalam menyediakan layanan.

14. Electronic Commerce

Dalam bab ini dijabarkan mengenai setiap negara-negara anggota TPP

berkomitmen untuk menjamin kebebasan akses informasi secara global

seperti data, serta kebijakan publik berupa perlindungan informasi

pribadi. Bagian ini melarang adanya pembebanan biaya bea masuk

terhadap penjualan barang-barang elektronik serta larangan bagi

59

anggota TPP untuk menerima barang produksi dari negara tertentu

dengan cara-cara yang diskriminatif.

15. Government Procurement

Negara-negara anggota TPP berkomitmen untuk melaksanakan

perlakuan nasional non-diskriminatif. Selain itu, telah ada kesepakatan

mengenai penerbitan informasi yang cepat untuk memberikan waktu

yang cukup bagi penyedia agar mengajukan penawaran yang bersifat

jujur dan adil serta demi menjaga kerahasiaan penawaran.

16. Competition Policy

Setiap negara anggota TPP memiliki kepentingan yang sama dalam

memastikan adanya sebuah kerangka dalam menciptakan sebuah

kompetisi yang adil dalam kawasan melalui penerapan sejumlah aturan

yang bersumber dari peraturan TPP.

17. State-Owned Enterprises (SOEs) and Designated Monopolies

TPP menyadari manfaat yang dapat diperoleh dari kerangka aturan

BUMN. TPP sepakat untuk menjamin bahwa seluruh BUMN

menciptakan daya beli dan penjualan atas dasar pertimbangan

komersial.

18. Intellectual Property

Bab ini mencakup tentang hak paten, merek dagang, hak cipta,

rancangan industri, indikasi geografis, rahasia perdagangan,

pelaksanaan hak kekayaan intelektual dan bentuk lain dari itu. Negara-

negara anggota TPP sepakat untuk menerapkan perlindungan hak

60

kekayaan intelektual terhadap pelaku bisnis di negaranya dengan tujuan

perlindungan.

19. Labour

Negara-negara anggota TPP merupakan anggota dari International

Labour Organization (ILO) dan menyadari sepenuhnya untuk

mendukung hak buruh yang diakui secara internasional. Oleh karena

itu, negara anggota TPP sepakat untuk melaksanakan dan

mempertahankan aturan yang mengatur tentang hak-hak dasar buruh

berdasarkan deklarasi ILO tentang kebebasan berasosiasi dan

berunding, penghapusan buruh paksa, pelarangan buruh anak-anak dan

penghapusan diskriminasi pekerjaan.

20. Environment

TPP berkomitmen dalam melindungi kelestarian lingkungan. Seluruh

negara anggota TPP sepakat untuk pro-aktif dalam mengawal

penerapan aturan hukum tentang lingkungan hidup.

21. Cooperation and Capacity Building

TPP terdiri dari negara dengan profil yang berbeda. Beberapa negara

anggota TPP terdiri atas negara berkembang yang akan kesulitan untuk

menerapkan aturan-aturan dan mendapatkan keuntungan. Sehingga,

didirikan sebuah komite kerjasama dan pembangunan kapasitas untuk

mengidentifikasi dan meninjau kembali area potensial untuk

pembangunan kapasitas. Oleh karena itu, semua pihak akan ikut

berpartisipasi di dalamnya.

61

22. Competitiveness and Business Facilitation

Dalam bab ini diatur tentang mekanisme formal untuk mengkaji ulang

dampak dari TPP terhadap daya saing negara-negara anggota, melalui

cara berupa dialog dengan pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat.

TPP kemudian sepakat untuk membentuk komite khusus yang akan

bertemu dalam jangka waktu tertentu demi membahas dampak TPP

terhadap daya saing nasional dan kawasan.

23. Development

Negara TPP memastikan perjanjian ini merupakan standar tertinggi

sebagai bentuk perdagangan dan integrasi ekonomi serta secara khusus

memastikan agar negara-negara anggota memperoleh keuntungan

darinya.

24. Small and Medium-Sized Enterprises

Negara-negara anggota TPP memiliki kepentingan yang sama untuk

mendukung partisipasi usaha berskala kecil hingga menengah dan

memastika mereka memperoleh manfaat dari TPP.

25. Regualtory Coherence

Bab ini membahas mengenai kepastian akan keterbukaan, keadilan dan

lingkungan regulasi yang jelas bagi operasi bisnis dalam pasar TPP

dengan mendorong transparansi, keterbukaan dan koordinasi antar

negara. Bab ini memberikan deskripsi bahwa TPP memberikan fasilitas

regulasi yang terhubung dengan negara anggota.

62

26. Transparency and Anti-Corruption

Dalam bab ini, TPP menjamin bahwa setiap regulasi dan administrasi

harus diketahui oleh publik, bahkan dalam level tertentu, seluruh

regulasi yang memberikan dampak pada perdagangan dan investasi

harus memiliki ruang diskusi. Anggota TPP sepakat untuk menjamin

proses penegakan hak bagi aktor TPP sehubungan dengan pelaksanaan

administratif. Selain itu, TPP juga sepakat untuk menerapkan hukum

terhadap tindak kriminal korupsi.

27. Administrative and Institutional Provisions

TPP akan membentuk komite yang akan meninjau hubungan ekonomi

dan kemitraan di antara negara-negara anggota untuk menjamin bahwa

perjanjian dapat menjawab tantangan dalam perdagangan dan investasi.

28. Dispute Settlement

Pada bab ini dijabarkan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa

yang memperbolehkan tiap pihak dengan cepat mengambil langkah

kebijakan berdasarkan aturan TPP. TPP akan mengambil pendekatan

penyelesaian sengketa melalui kerjasama dan konsultasi atau alternatif

lainnya yang dianggap relevan.

29. Exceptions

Pengecualian dalam TPP menjamin adanya fleksibilitas yang menjamin

seluruhnya untuk mengatur kepentingan publik, termasuk bagaimana

kepentingan keamanan dari semua anggota.

63

30. Final Provisions

Bab ini membahas bagaimana TPP akan diimplementasikan,

mekanisme amandemen, mekanisme keluar sebagai negara anggota

TPP dan bahasa yang digunakan.63

63 Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement, diakses melalui https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2015/october/summary-trans-pacific-partnership pada 22 Juli 2016.

64

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sampai saat ini keberadaan ASEAN dan sentralitas ASEAN masih

dianggap berguna oleh Tiongkok maupun oleh kekuatan-kekuatan utama

yang khawatir terhadap kebangkitan Tiongkok. Hal yang menciptakan

disintegritas di ASEAN adalah TPP dan RCEP. Keterlibatan Amerika Serikat

sejak tahun 2008 bukan hanya untuk kepentingan ekonomi semata. Pertama,

para anggota TPP merupakan mitra dagang sekunder bagi kawasan Amerika

Serikat, dan Amerika Serikat telah menyepakati Free Trade Area (FTA)

dengan Australia, Chili, Peru dan Singapura. Kedua, TPP mnargetkan

kesepakatan dengan standar yang tinggi dan menyeluruh, mulai dari 100

persen pemotongan tarif hingga liberalisasi di berbagai sektor seperti jasa,

investasi, hak kekayaan intelektual, pengadaan barang pemerintah,

lingkungan dan lain-lain. Artinya, TPP dapat dilihat sebagai upaya Amerika

Serikat untuk masuk kembali ke dalam arsitektur perdagangan bebas di

kawasan Asia Pasifik (dalam mekanisme ASEAN yang ada, Amerika Serikat

mengalami dampak eksklusi dari regionalisme sehingga pangsanya menurun

di ASEAN, sementara Tiongkok justru meningkat). Pada saat yang

bersamaan, melalui standar yang tinggi, Amerika Serikat juga secara

preventif mengeksklusi Tiongkok dari perjanjian perdagangan bebas yang

komprehensif tersebut.

65

Sementara itu, negara-negara ASEAN sendiri sedang melakukan

proses negosiasi untuk RCEP. Tujuannya adalah membentuk sinergi baru dari

sepuluh negara anggota ASEAN dengan mintra perjanjian perdagangan bebas

ASEAN, yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan

Selandia Baru. Jika RCEP berhasil disepakati, maka kawasan perdagangan

bebas yang besar akan tercipta tanpa Amerika Serikat sebagai bagian darinya.

Berdasarkan apa yang menjadi temuan penulis, maka penulis

menarik beberapa kesimpulan yang merupakan hasil elaborasi dari penelitian

ini, yaitu :

1. Kawasan Asia Pasifik secara umum, dan kawasan Asia Tenggara secara

spesifik merupakan kawasan yang strategis bagi Amerika Serikat dan

Tiongkok melalui perjanjian perdagangan TPP dan RCEP. Asia Tenggara

merupakan pangsa pasar yang cukup besar bagi kedua negara ini. Oleh

karena itu, baik Amerika Serikat maupun Tiongkok sama-sama ingin

menanamkan pengaruhnya lebih kuat di kawasan ini, yang tentunya akan

berdampak besar tidak hanya dari sisi ekonomi, melainkan dari sisi

politiknya.

2. Amerika Serikat melalui TPP membuat skenario untuk membendung

pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara selain dari upaya rebalancing.

Hanya saja, RCEP menjadi faktor penghambat bagi hadirnya TPP oleh

karena aturan main RCEP sangat jelas dan fleksibel bagi negara anggota,

khususnya negara-negara berkembang. Selain itu, RCEP lebih

menguntungkan bagi negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung

66

dalam ASEAN dikarenakan perjanjian perdagangan ini menempatkan

ASEAN sebagai posisi sentral. Hal ini justru berbeda dengan TPP yang

cenderung meninggalkan ASEAN sebagai key driver. Inilah yang

membuat integritas ASEAN saat ini mengalami dualisme yang justru

lebih menguntungkan pihak Tiongkok.

3. Ada sekitar 20 isu nontarif yang dibahas di dalam perjanjian perdagangan

TPP (dan ada isu-isu sensistif seperti hak kekayaan intelektual dan

pertanian) yang menjadikan standar perjanjian ini sangat tinggi sehingga

sulit bagi negara-negara berkembang untuk melampaui standar tersebut.

Berbeda dengan RCEP yang hanya membahas 6 isu nontarif. Selain itu,

RCEP memiliki cakupan geografis yang lebih dekat dengan Tiongkok

karena beberapa negara ASEAN berbatasan dengan negara Tiongkok

sehingga akan lebih mudah bagi Tiongkok mempertahankan

eksistensinya.

B. Saran

1. ASEAN sebagai organisasi regional sebaiknya menunjukkan sikap netral

atas pengaruh yang diberikam oleh Amerika Serikat dan Tiongkok melalui

perjanjian perdagangan TPP dan RCEP agar tidak terjadi dualisme yang

dapat menimbulkan disintegrasi antar negara-negara anggota ASEAN.

2. Baik TPP maupun RCEP sebagai perjanjian perdagangan agar tidak

menutup proses industrialisasi negara-negara berkembang di ASEAN ke

67

depannya, karena komitmen dari perjanjian perdagangan ini adalah

meliberalisasi pasar sebelum sektor industri stabil.

68

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Afadlal, dkk. 2011. Ekonomi Politik Kemitraan ASEAN: Sebuah Potret Kerja Sama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cetakan I.

Banyu Perwita, Anak Agung & Yanyan Mochammad Yani. 2014. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Remaja Rosdakarya. Cetakan 4.

Burchill, Scott & Andrew Linklater. 1996. Teori-Teori Hubungan Internasional (terjemahan). Bandung : Nusamedia.

Carlton Clymer Rodee (dkk). 2014. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi 1. Cetakan 11.

Choiruzzad, Shofwan Al Banna. 2015. ASEAN di Persimpangan Sejarah: Politik Global, Demokrasi, & Integgrasi Ekonomi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Edisi 1.

Cipto, Bambang. 2010. Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong terhadap Dinamika, Kondisi Riil dan Masa Depan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cetakan II.

Dananjaja, James. 2007. Folklor Tionghoa: Sebagai Terapi Penyembuh Amnesia terhadap Suku Bangsa dan Budaya Tionghoa. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti. Cetakan 1.

Emsan. 2014. Filosofi-Filosofi Warisan Tiongkok Kuno: Aktualisasi Pemikiran peradaban Tiongkok terhadap Dunia Modern. Yogyakarta: Laksana

Ikbar, Yanuar. 2014. Metodologi dan Teori Hubungan Internasional. Bandung: Refika Aditama.

Jackson, Robert & Georg Sorensen. 2009. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

----------. 2014. Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cetakan 1. Edisi 5.

Jacques, Martin. 2011. When China Rules the World: Kebangkitan Dunia Timur dan Akhir Dunia Barat). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

69

Wardhani, Baiq L.S.W.. 2015. Kajian Asia Pasifik: Politik Regionalisme dan Perlindungan Manusia di Pasifik Selatan Menghadapi Kependingan Negara Besar dan Kejahatan Transnasional. Malang: Intrans Publishing.

Wicaksono, Michael. 2015. Republik Tiongkok (1912-1949). Jakarta: Elex Media Komputindo.

Wuryandari, dkk. 2011. Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Cetakan 1.

B. Jurnal, Buletin, Skripsi

Cui, Susan. 2016. Volume 1, No. 3. The Implications of the Trans-Pacific Partnership on Canada-China Relations.

Forum Kajian Pertahanan dan Maritim. (2015). Kebangkitan Kekuatan China di Awal Abad 21.

LEMHANNAS RI. (2013), Edisi 16, Implikasi Kerjasama Trans-Pacific Partnership guna Meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan ASEAN dalam rangka Ketahanan Regional.

Mohammad Faiz, Pan. (2008). Cindonesia: Membangun Kekuatan Triumvirat Asia.

Putra, Angga Handian. (2011). Edisi IV. Peluang, Tantangan dan Implikasi Trans Pacific Partnership. Buletin Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kementrian Perdagangan Republik Indonesia.

Ratnawilis & Indra Pahlawan. (2015). Vol. 2, No. 1. Kepentingan Nasional Indonesia untuk Tidak Bergabung dalam Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) Di Asia Pasifik Tahun 2011. Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.

Roni,Winda Kusuma Wardani. (2011). Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Terorisme Di Asia Tenggara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar. (Skripsi tidak diterbitkan).

70

Sitohang, Inriani Margaretha. (2014). Penolakan Indonesia Bergabung dalam Trans Pasific Partnership (TPP). Jurnal Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Tenriangke Muchtar, Adinda. (2011). Kebangkitan dan Kebijakan Luar Negeri Cina: Antara Persepsi dan Pilihan. Vol. 6, No. 2, MAARIF Institute for Culture and Humanity.

Triwahyuni, Dewi. (2015). Signifikansi Kawasan Asia Tenggara dalam Kepentingan Amerika Serikat. Jurnal Majalah Ilmiah UNIKOM bidang Sosial Politik. Vol. 9, No. 1, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIKOM.

Qomara, Griendra. Jurnal Hubungan Internasional, Universitas Airlangga. (2015). Edisi VIII, No. 2, Kebangkitan Tiongkok dan Relevansinya terhadap Indonesia.

Yuan, Wen Jin. 2012. The Trans-Pacific Partnership and China’s Corresponding Strategies. Freeman Chair in China Studies. Center For Strategic & Internasional Studies

C. Website

Agustinus, Michael. Menimbang Pasar Bebas Tawaran Obama yang Disambut Jokowi, diakses melalui http://finance.detik.com/read/2015/11/04/080558/3061368/459/menimbang-pasar-bebas-tawaran-obama-yang-disambut-jokowi pada 30 Juli 2016.

Alfisyahrianti, Kebijakan Asia Pivot Amerika Serikat di Bawah Pemerintahan Obama, hal. 2-4 diakses melalui http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4250/JURNAL%2 0SKRIPSI%20NEW.pdf?sequence=1 pada 16 Mei 2016.

Andri. 2013. Kebijakan Amerika Serikat untuk Memenuhi Kepentingan Ekonominya Melalui Trans-Pacific Partnership Periode 2011-2013, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (skripsi tidak diterbitkan), diakses melalui http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/ bitstream/123456789/24085/3/ANDRI%20-%20HI%20-%20FISIP %20-%20109083000032_NoRestriction.pdf pada 5 Maret 2016.

71

Apa Alasan AS "Membajak" Trans-Pacific Partnership, diakses melalui http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/11/12/061400826/Apa.Alasan.AS.Membajak.Trans-Pacific.Partnership pada 6 Maret 2016.

Chandra, Raditia Sapta. Makalah Ekonomi Politik di Asia Timur. Kebangkitan China: Sebuah Integrasi Asia Timur. Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, diakses melalui https://www.academia.edu/10030898/KEBANGKITAN_CHINA_SEBUAH_INTEGRASI_ASIA_TIMUR pada 13 Mei 2016.

China Export to ASEAN, diakses melalui http://www.tradingeconomics.com/china/exports-to-asean pada 24 Juli 2016.

Djumena, Erlangga, Jokowi Tegaskan Indonesia Tak Ingin Sekadar Jadi Pasar Bagi Negara Besar, diakses melalui http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/11/102451526/ Jokowi.Tegaskan.Indonesia.Tak.Ingin.Sekadar.Jadi.Pasar.Bagi.Negara.Besar pada 30 Juli 2016.

Ervianto, Toni. Cina Lebih Kuat Dibanding Amerika Serikat, diakses melalui http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id= 11964&type=111#.V2YdFhLxT2s pada 19 Juni 2016.

Hendrajit, AS dan Skema TPP Bendung Pengaruh Cina dan Rusia di Asia Pasifik, diakses melalui theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=17120&type=99#.V1UGpSHxT2s pada 6 Juni 2016.

----------. Skema Trans Pacific Partnership (TPP) Amerika Serikat Tanamkan Pengaruh Ekonominya di ASEAN lewat ASEAN Charter-AFTA, diakses melalui http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=9519&type=99#.V1UFKCHxT2t pada 6 Juni 2016.

http://www.tradingeconomics.com/china/exports, diakses pada 21 Juli 2016.

http://www.tradingeconomics.com/china/foreign-direct-investment, diakses pada 21 Juli 2016.

http://www.tradingeconomics.com/china/foreign-exchange-reserves, diakses pada 21 Juli 2016.

72

Indonesia di Antara TPP dan RCEP, diakses melalui http://www.dpd.go.id/artikel-783-indonesia-diantara-tpp-dan-rcep pada 8 Juni 2016.

Jenkins, Nash. China Expresses Hesitant Support for the Trans-Pacific Partnership, diakses melalui http://time.com/4062442/tpp-china-free-trade-deal/ pada 21 Juli 2016.

Julianti (dkk). Makalah Perekonomian Indonesia: Kerjasama Ekonomi Trans Pasifik. STIE Dr. Khez. Muttaqien, diakses melalui https://www.academia.edu/19202054 /Perekonomian_Indonesia_Analisis_Trans_Pacific_Partnership pada 19 Mei 2016.

KTT APEC Sepakati FTAAP, Angin Segar Tiongkok, diakses melalui http://www.beritametro.co.id/internas/ktt-apec-sepakati-ftaap-angin-segar-tiongkok pada 30 Juli 2016.

Makalah Cina ACFTA, diakses melalui https://www.academia.edu/ 7348006/Makalah_ Cina_ACFTA.

Maruli, Leonart. Paradigma Neo-Realisme dalam Ilmu Hubungan Internasional. Diakses melalui http://www.kompasiana.com/l eonart_maruli/paradigma-neo-realisme-dalam-ilmu-hubungan-internasional_54f3f73c745513a22b6c819c pada 28 April 2016.

Masa Kebangkitan Cina, diakses melalui http://www.sejarah-negara.com/masa-kebangkitan-cina/ pada 9 Mei 2016.

Masykur, Shohib. Trans-Pacific Partnership dan Artinya bagi Indonesia, diakses melalui http://news.detik.com/kolom/3075190/trans-pacific-partnership-dan-artinya-bagi-indonesia pada 20 Mei 2016.

Mendorong Pembentukan Pakta Perdagangan Selatan-Selatan, diakses melalui http://ssc-indonesia.org/ksst/indexfe02.html?news=mendorong-pembentukan-pakta-perdagangan-selatan-selatan pada 8 Juni 2016.

73

Mochammad Yani, Yanyan, Politik Luar Negeri, diakses melalui http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/poli tik_luar_negeri.pdf pada 6 Maret 2016.

Munculnya Cina sebagai Pesaing Amerika Serikat dan Prediksi Hubungan Cina-Amerika Serikat di Masa Depan, melalui http://dokumen.tips/documents/munculnya-cina-sebagai-pesaing-amerika-serikat-dan-prediksi-hubungan-cina-amerika-serikat-di-masa-depan.html pada 5 Maret 2016.

Planifolia, Vanilla. Rebalancing Strategic Amerika Serikat di Kawasan Asia-Pasifik, diakses melalui https://www.academia.edu/12073957/Rebalancing_ Strategic_Amerika_Serikat_di_Kawasan_Asia-Pasifik pada 6 Maret 2016.

Prasetya, Eka. Agresifitas Politik Luar Negeri Republik Rakyat Cina dalam Sengketa Perbatasan di Kawasan Asia Pasifik, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013, diakses melalui http://repository.usu.ac.id/ bitstream/123456789/39557/3/Chapter %20II.pdf pada 9 Mei 2016.

Puspitasari dan Sulusi Prabawati. Peluang Memperkuat Daya Saing Hortikultura dalam Kerangka Asean - China Free Trade Agreement (ACFTA), diakses melalui http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/memperkuat_dayasaing_produk_pe/BAB-IV-2.pdf pada 14 Juni 2016.

Rachmanto, Deo. Indonesia dan ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA), diakses melalui https://www.academia.edu/7166605/Indonesia_dan_ASEAN_China_Free _Trade_Agreement_ACFTA_ pada 19 Juni 2016.

Rabed, Aaron Jed. 2015. China’s Counter-Pivot Response, diakses melalui http://intpolicydigest.org/2015/05/11/china-s-counter-pivot-response/ pada 20 Juli 2016.

Regular Press Conference of the Ministry of Commerce on February 3, 2016, diakses melalui http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/press/201602/20160201256420.shtml pada 22 Juli 2016.

74

Rencana Strategis 2015-2019, diakses melalui http://www.kemlu.go.id/AKIP/Rencana%20Strategis%20Kemlu%202015-2019.pdf pada 24 Juli 2016.

Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement, diakses melalui https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2015/october/summary-trans-pacific-partnership pada 22 Juli 2016.

The State Council The People’s Republic of China. China reviewing effects of TPP, diakses melalui http://english.gov.cn/state_council/ministries/2015/11/06/content_281475229236784.htm pada 21 Juli 2016.

Trade Conference 2013: Para Ahli Bicara Tentang Perdagangan Bebas dan Terbuka, diakses melalui http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/02/01/trade-conference-2013-para-ahli-bicara-tentang-perdagangan-bebas-dan-terbuka-id0-1359689781.pdf pada 19 Mei 2016.

Wicaksono, Eric. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat: Kronologi Sejarah dan Perspektif dari Masa ke Masa, diakses melalui http://ericwicaksono.com/2016/03/12/kebijakan-luar-negeri-amerika-serikat-kronologi-sejarah-dan-perspektif-dari-masa-ke-masa/ pada 16 Mei 2016.

Wishnu, Dinna. Apa Kabar TPP dan RCEP ?, diakses melalui http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=2&date=2016-05-18 pada 8 Juni 2016.

75