8a2. Makalah Dr. Desi Mamahit

8/15/2019 8a2. Makalah Dr. Desi Mamahit

1/10

POLICY PAPER

REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

TATA KELOLA KEAMANAN LAUT INDONESIA DALAM MENDUKUNG

PROGRAM PENGEMBANGAN POROS MARITIM DUNIA

Laksdya TNI Dr. Desi Albert Mamahit, M. Sc.

FORUM REKTOR INDONESIA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN, 24 JANUARI 2015


2/10

1

TATA KELOLA KEAMANAN LAUT INDONESIA DALAM MENDUKUNG

PROGRAM PENGEMBANGAN POROS MARITIM DUNIA 1

Oleh: Laksdya TNI Dr. Desi Albert Mamahit, M. Sc.2

Pengantar

Secara faktual, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia di

antara lima negara kepulauan, antara lain: Filipina, Fiji, Bahama dan Papua Nugini.

Sebagai negara yang diteguhkan berdasarkan United Nations Convention Law of the

Sea (UNCLOS) 1982, Indonesia menjadi fokus perhatian dunia karena diantara

negara-negara kepulauan yang ada memiliki jumlah ribuan pulau dan alur laut yang

mengandung nilai geopolitik bagi negara-negara tertentu dalam percaturan ekonomi

dan keamanan internasional.

Laut Indonesia dipandang sebagai wilayah yang potensial dan mempunyai

prospek dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan. Setidaknya, Indonesia

kini telah menghasilkan budidaya perikanan terbesar ke-4 dan produksi perikanan

tangkap terbesar ke-2 di dunia3. Selain itu Indonesia juga merupakan jalur pelayaran

yang penting dalam perdagangan internasional.

Konsekuensi Indonesia sebagai negara kepulauan berkewajiban untuk ikut

serta dalam memberikan jaminan rasa aman di samping bertanggung jawab dalam

mendukung kesinambungan pembangunan kelautan. Berdasarkan konvensi

UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi melalui undang-undang RI No. 17 tahun 1985,

Indonesia telah memfasilitasi masyarakat internasional untuk dapat menikmati tiga

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang senantiasa diupayakan oleh Indonesiadapat dilalui secara aman dan bebas dari berbagai ancaman. Selain itu, Indonesia

ikut serta menegakkan konservasi sumber daya kehidupan kelautan termasuk di

dalam menjaga lingkungan laut dari segala bentuk pencemaran di dan lewat laut. Hal

ini sejalan dengan agenda yang telah dicanangkan dalam forum Commission for the

Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) .

1 Paper ini dipaparkan pada Forum Rektor Indonesia, di Kampus Universitas Sumatera Utara, Medan,pada tanggal 24 Januari 2015.2 Rektor Universitas Pertahanan Indonesia.3 Laporan FAO pada tahun 2010 dan 2013.


3/10

2

Sejalan dengan visi pemerintahan baru Indonesia yang menekankan

pembangunan pada sektor maritim, terdapat berbagai pandangan bahwa kini

Indonesia yang notabene sebagai negara kepulauan dan usia kemerdekaanya yang

akan memasuki tahun ke-70, kini baru mengedepankan pentingnya Indonesia

menyandang predikat sebagai negara maritim. Artinya, Indonesia memiliki laut yang

demikian luas tidak serta merta dapat dikatakan sebagai negara maritim karena

selama ini masih berorientasi pada pendekatan pembangunan yang bersifat

kontinental. Data menunjukan bahwa, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPP)

sumber daya alam pendapatan perikanan sektor kelautan dan perikanan tahun 2011

sebesar hanya mencapai Rp.183,56 miliar 4 dibandingkan dengan sektor

pembangunan lain.

Selain itu, dalam dua dekade terakhir Indonesia juga dihadapkan pada

kebijakan maritim yang bersifat tambal sulam ( incremental ), sehingga dalam tata

kelola keamanan laut belum optimal. Salah satu kebijakan penting yang sering kali

diabaikan adalah berkaitan dengan sinergisitas dalam mengatasi keamanan laut.

Sebagai contoh, dalam memberikan jaminan keamanan laut tidak hanya dapat

dilaksanakan melalui pendekatan single agency tetapi harus melibatkan semua

stakeholders yang terkait. Karena itu, lahirnya undang-undang no. 32 tahun 2014

tentang kelautan memberikan harapan besar ke depan dalam menjamin keamanan

laut guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Posisi Strategis Indonesia

Indonesia ditinjau dari perspektif geopolitik dan geoekonomi, dapat dibedakan

dalam empat kategori posisi yang bersifat strategis, yakni sebagai strategic junction

pelayaran internasional, strategic fishing ground , strategic potential business , danstrategic key partner bagi negara-negara besar.

a. Strategic Junc t ion Pelayaran Internasional

4 Laporan siaran pers BPK mengenai Audit IUU Fishing , 2013.


4/10

3

Indonesia menjadi pintu gerbang dan jembatan ekonomi di kawasan

Indo-Pasifik. Wacana Indo-Pasifik yang menghubungkan poros pelayaran

Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang menjadi perhatian dalam tahun-

tahun terakhir memberi makna bahwa Indonesia diletakkan sebagai kawasan

persimpangan strategis bagi pelayaran internasional. Sehingga, secara

prospektif Indonesia memiliki peluang untuk menjadi wilayah primer di dalam

interaksi perdagangan internasional melalui laut. Meskipun Indonesia secara

realitas mempunyai nilai penting sebagai persimpangan strategis, namun

Indonesia mengandung kerawanan di dalam menjamin keamanan dan

keselamatan pelayaran internasional mengingat lautnya yang bersifat semi-

enclosed.

b. Strategic Fishing Ground s

Berdasarkan data FAO tahun 1996 terdapat 14 daerah penangkapan

ikan utama dunia ( the world’s major fishing grounds ) dan terdapat 9 daerah

diantaranya telah mengalami over-fishing sedangkan 5 fishing ground masih

dapat dikembangkan. Salah satu fishing ground yang termasuk dapat

dikembangkan adalah wilayah perairan laut Indonesia. Karena itu, tidak

mengherankan bila Indonesia menjadi objek bagi negara-negara tertentu

khususnya bagi nelayan internasional mengalihkan aktifitasnya untuk

melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia baik secara legal maupun

ilegal.

c. Strategic Potent ia l Bu siness

Masuknya negara Indonesia sebagai negara G-20 menunjukkan bahwa

Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan secara ekonomi dan sebagaikantong bisnis yang potensial. Lajunya pertumbuhan ekonomi yang mencapai

5,01% 5 dalam tahun terakhir dan diprediksi bahwa Indonesia akan masuk

sebagai negara ekonomi terbesar ke-5 pada tahun 2030 6, dapat dikatakan

sebagai strategic potential business masa depan di kawasan. Demikian juga,

hampir dipastikan bahwa 90% aktifitas perdagangan dunia sekarang dan yang

akan datang melalui laut melintasi dan menuju wilayah perairan Indonesia

5 Laporan Badan Pusat Stasitik pada triwulan III-2014.6 Data dari IMF (2010), Standard Chartered Research .


5/10

4

akan semakin meningkat. Secara ilustratif dapat terlihat dari volume

perdagangan yang melalui Indonesia dari tahun ke tahun yang terus

meninigkat. Koridor perdagangan Asia mengalami kenaikan 96% dan

diperkirakan mencapai USD14 triliun pada 2025, dan sekaligus menjadi

pendorong utama pertumbuhan perdagangan dunia. Empat negara

berkembang di Asia, yakni Indonesia, India, Vietnam dan China masuk dalam

lima besar negara dengan tingkat pertumbuhan perdagangan tertinggi sampai

dengan 2025. 7

d. Strategic Key Partner bagi negara-negara besar

Dalam mengembangkan rezim internasional yang berhubungandengan keamanan maritim, Indonesia menjadi strategic key partner (mitra

kunci strategis) bagi negara-negara besar dalam mengatasi berbagai

ancaman keamanan yang terjadi di dan melalui laut. Merebaknya isu-isu

kekerasan di laut yang berkaitan dengan pembajakan terhadap kapal-kapal

kargo, tanker dan berbagai kekerasan yang berkaitan dengan kejahatan lintas

negara yang kerap kali terjadi di wilayah perairan Indonesia (Selat Malaka),

menjadikan negara-negara besar khususnya Amerika Serikat (AS) dansejumlah negara lainnya menaruh perhatian untuk membangun kerjasama

keamanan maritim. Data menunjukan bahwa kerjasama pertahanan Indonesia

dengan AS, Australia, Jepang, India, dan Tiongkok menempatkan isu

keamanan maritim sebagai prioritas dalam kerjasama pertahanan.

Kondisi Keamanan Laut dan Permasalahannya

Dalam memetakan kondisi keamanan laut Indonesia dapat digambarkan

melalui adanya kecenderungan maraknya aktifitas pencurian ikan ( illegal fishing ),

masih terdapatnya sejumlah kekerasan di laut, dan isu-isu keamanan laut di Selat

Malaka masih menjadi agenda pembicaraan dalam forum-forum strategik dan

keamanan internasional. Indikator kecenderungan gangguan keamanan laut dapat

tercermin dari jumlah korban kekerasan yang tercatat pada sejumlah lembaga-

lembaga maritim internasional dengan tingginya kerugian negara sebagai akibat7 HSBC Trade Connection Report 2011.


6/10

5

adanya eksploitasi sumber daya maritim secara ilegal. Merujuk data International

Maritime Bureau (IMB) di Malaysia, peristiwa tindak kekerasan yang terjadi di

perairan Indonesia selama 2013-2014 mengalami peningkatan 8, sedangkan data

FAO terkait kerugian Indonesia sebagai akibat dari praktek illegal fishing mengalami

kerugian sebesar Rp 30 triliun/tahun 9. Meskipun terdapat lembaga maritim yang

memberikan laporan tidak sesuai fakta seutuhnya, dan didasarkan pada semua jenis

kekerasan di laut, sesungguhnya telah menjadi referensi bagi masyarakat

internasional dalam menilai tingkat kerawanan laut Indonesia. Oleh karena itu,

kecenderungan data tersebut dapat merugikan dan memerlukan respon yang serius

dalam mengatasi isu-isu maritim.

Penanganan keamanan laut tidak terlepas dari kebijakan dan strategi nasionalyang melingkupi isu-isu penegakan hukum di laut, search and rescue (SAR),

perlindungan lingkungan, keselamatan navigasi, perlindungan perikanan dan

keimigrasian. Cakupan keamanan laut dan upaya untuk mengatasinya belum dapat

terintegrasi secara penuh dalam mengemban fungsi sesuai dengan kewenangan-

kewenangan yang terkait dengan isu-isu di atas. Karena itu, dalam mengisi fungsi

penegakan hukum, pengamanan, dan keselamatan yang belum dilakukan oleh

instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan diharapkan dapatdiatasi melalui lembaga atau badan keamanan laut yang kini sudah terbentuk. Selain

itu, tumpang tindih kewenangan antara lembaga di wilayah laut perlu diatur secara

rinci sesuai kewenangan lembaga masing-masing dengan merumuskan peraturan

pemerintah yang dijabarkan dari undang-undang kelautan saat ini.

Keterbatasan dukungan anggaran pertahanan juga menjadi salah satu

permasalahan penting dalam meningkatkan kinerja keamanan laut. Hal ini berkaitan

dengan kemampuan jumlah dan kesiapan dan unsur-unsur TNI Angkatan Laut dalammenjalankan fungsi dan menjaga kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan dan pulau-

pulau kecil terdepan, sepanjang tiga ALKI, maupun wilayah-wilayah konflik di

perbatasan, yang pada dasarnya memerlukan kemampuan sistem deteksi,

indentifikasi dan penindakan. Oleh karena itu, diharapkan pengembangan

8 Baca selengkapnya pada artikel yang dipublikasikan oleh harian The Diplomat, http://thediplomat.com, diakses 22 Januari 2015.9 FAO Fisheries and Aquaculture . Report No. 885 Second Global Fisheries Enforcement TrainingWorkshop . Trondhein, Norwegia , 7‐11 Agustus 2008.


7/10

6

infrastruktur pertahanan dan keamanan dalam mengatasi isu-isu keamanan laut

diprioritaskan pada tiga elemen penting yakni: pertama , penambahan unsur-unsur

patroli yang berupa kapal dan pesawat pengintai/patroli maritim jarak sedang,

lengkap dengan logistik di pangkalan depan/aju. Kedua , pengintegrasian infrastruktur

sistem informasi dan komunikasi data keamanan laut. Ketiga , meningkatkan

pembangunan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung kegiatan

penegakan hukum di laut.

Kebijakan Maritim Berbasis Ekonomi dan Keamanan

Tata kelola keamanan laut Indonesia seyogyanya dapat dikembangkanmelalui pendekatan kebijakan yang berbasis ekonomi dan keamanan. Kebijakan

maritim tidak dapat hanya bertumpu pada isu-isu ekonomi saja tanpa ditopang pada

pembangunan dan penguatan keamanan maritim. Dalam mengembangkan

kebijakan tersebut terdapat empat faktor kunci yang harus dibangun yakni:

pembangunan infrastruktur hub-seaport connectivity, peningkatan industri jasa

maritim , modernisasi kekuatan pertahanan laut dan penguatan kerjasama

keamanan maritim ( capacity building ).

Dalam konteks pembangunan infrastruktur konektivitas dan peningkatan

industri jasa maritim merupakan faktor kunci ekonomi yang dapat dikedepankan

dalam menjabarkan visi maritim nasional. Sedangkan dalam upaya modernisasi

kekuatan pertahanan laut dan penguatan kerjasama keamanan maritim menjadi

faktor kunci keamanan yang harus diwujudkan secara simultan, sehingga kebijakan

yang akan dibangun oleh pemerintah menuju pengembangan poros maritim di

kawasan mengharuskan kedua faktor tersebut sebagai keniscayaan.

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Riset Maritim

Dalam menjawab tantangan penanganan isu-isu keamanan maritim serta visi

maritim nasional, beberapa hal yang dapat menjadi perhatian khususnya dalam

mendorong sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam bidang

maritim, teknologi yang dapat digunakan dalam mengatasi kegiatan operasikeamanan di laut, dan pentingnya riset maritim untuk mengembangkan


8/10

7

kemungkinan-kemungkinan peluang pengembangan bisnis keamanan maritim di

masa depan.

Langkah-langkah strategis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

a. Penyiapan pusat-pusat pendidikan dan latihan kemaritiman

Pengembangan pendidikan dan latihan di bidang kemaritiman

merupakan sebuah elemen yang tidak bisa dikesampingkan ketika visi negara

ini diarahkan pada penguatan sektor maritim. Hal ini perlu untuk diperhatikan

mengingat pendidikan dan latihan adalah tonggak penopang pada

keberlanjutan dan kesinambungan pada arah grand design kebijakan

pemerintah untuk jangka panjang. Formulasi pendidikan kemaritiman yangbertaraf nasional dan internasional perlu direncanakan secara baik oleh pihak-

pihak terkait. Melalui kajian secara komprehensif dalam rangka penyiapan

kurikulum dari level pendidikan dasar hingga perguruan tinggi nantinya

diharapkan dapat mampu berjalan seiring dengan optimalisasi pembangunan

nasional. Pusat-pusat pendidikan ini diupayakan di seluruh daerah agar

nantinya mampu secara bersama-sama berkembang demi mencapai

pembangunan yang adil dan merata.

b. Pembangunan kapasitas lembaga-lembaga bagi s takeholder

kemaritiman

Hubungan kerjasama para stakeholder kemaritiman yang ada saat ini

perlu untuk lebih ditingkatkan lagi dalam rangka kinerja yang optimal, efektif

dan efisien pada kerangka kemaritiman nasional. Hal ini mendorong padaupaya pembangunan kapasitas lembaga-lembaga yang terkait dalam

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Multiagency

dalam sektor maritim ini terus berupaya menemukan solusi efektif pada pola

interaksi yang tepat di lapangan agar selaras dengan pola koordinasi

antarlembaga yang banyak diaplikasikan pada level internasional. Dengan

demikian interoperabilitas dan koordinasi internasional mampu berjalan

dengan baik dalam merespon tantangan yang mungkin dihadapi di masamendatang.


9/10

8

c. Pengembangan jaringan dan teknologi sistem keamanan laut

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, dimana diperlukan sistem

keamanan laut yang seimbang dan memadai. Salah satu elemen

pendukungnya adalah pengembangan jaringan dan teknologi keamanan laut.Hal ini mampu diupayakan dengan meningkatkan kemampuan karya putra

bangsa melalui penguatan produksi teknologi dalam negeri. Keberpihakan

dukungan pemerintah pada kemandirian pembangunan teknologi dalam

negeri akan turut serta meningkatkan kepercayaan Indonesia sebagai negara

maritim. Tentunya turut disertai dengan penguasaan teknologi maju dari

negara modern melalui pola-pola kerjasama transfer of technology (ToT) di

bidang sistem monitoring, control and surveillance maritim.

d. Peningkatan riset dalam dimensi keselamatan dan keamanan laut

Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang

maritim juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Proses kajian dan

penyelidikan terus dikembangkan melaui tahapan-tahapan yang sistematis

dan objektif untuk mendapatkan hasil temuan yang ilmiah. Selanjutnya, atas

dasar riset tersebut dapat dirumuskan kebijakan yang mampu

diimplementasikan secara tepat sesuai tujuan yang ditentukan. Dimensi

keselamatan dan keamanan menjadi hal pokok yang perlu mendapat

perhatian khusus mengingat begitu pentingnya kelancaran penggunaan

wilayah laut, baik pelayaran komersial atau perdagangan, transportasi

penumpang maupun sektor pertahanan dan keamanan laut.

Penutup

Tantangan maritim tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur pertahanan

dan keamanan yang disiapkan oleh pemerintah. Selain itu, aspek pembangunan

sumber daya manusia yang berkaitan dengan pengembangan kesadaran domain

maritim dan pembangunan kapasitas lembaga maritim merupakan tuntutan yang


10/10

9

mendasar untuk dapat mewujudkan tata kelola maritim yang baik ( good maritime

governance ).

Sedangkan pencapaian tata kelola maritim dalam dimensi keamanan terdapat

dua hal penting yang dapat dikembangkan yakni: pertama , meningkatkan

kemampuan teknologi pertahanan nasional yang mencakup seluruh wilayah perairan

yurisdiksi nasional. Kedua , mengembangkan konsep maritime security belt

Nusantara yakni membangun gelar kekuatan keamanan laut termasuk TNI Angkatan

Laut di dalamnya, dan gelar di sepanjang wilayah batas maritim yang secara historis

merupakan wilayah yang sarat tindak kejahatan dan rawan konflik.

----------------

Documents

8a2. Makalah Dr. Desi Mamahit